Connect with us

Opinion

Potensi Pajak Arwana Merah

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Swartoko dan Ady Normansyah

Ikan arwana merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang sangat digemari kalangan tertentu. Ikan ini biasa disebut ikan naga atau dragon fish dan sering dikaitkan dengan naga dari mitologi. Cina menganggap naga sebagai simbol kekuatan alam. Masyarakat Kalimantan Barat biasanya menyebut ikan arwana dengan sebutan ikan silok atau ikan siluk.

Salah satu jenis ikan arwana yang menjadi primadona adalah ikan arwana merah atau biasa disebut red arwana. Ikan ini merupakan ikan asli dari Indonesia, tepatnya dari Kalimantan Barat dengan habitat aslinya di Sungai Kapuas dan Danau Sentarum.

Nilai jual arwana merah yang cukup tinggi membuat banyak orang yang memperdagangkannya baik untuk pasar dalam dan luar negeri. Pemerintah menetapkan ikan arwana sebagai satwa yang dilindungi. Perdagangan ikan arwana hanya boleh dilakukan atas ikan arwana dari hasil penangkaran. Oleh karena itu, di Kalimantan Barat sempat menjamur penangkaran-penangkaran ikan arwana dalam rangka menjaring cuan yang menawan dari bisnis perdagangan ikan arwana.

Selama beberapa tahun belakangan kontribusi perdagangan ikan arwana khususnya perdagangan ke luar negeri sangat menurun sedangkan permintaan pasar ekspor ikan arwana meningkat karena Cina sebagai pasar utama perdagangan ikan arwana dunia sedang meningkatnya perekonomiannya, Anehnya, menurut berita dari beberapa media ikan arwana banyak diperdagangkan melalui Malaysia dan Singapura.

Ikan arwana terbaik yang dihasilkan dari wilayah hulu sungai Kapuas kebanyakan diekspor secara tidak resmi ke Malaysia.

Anomali

Mengingat kontribusi pembayaran pajak Wajib Pajak di bidang usaha penangkaran dan perdagangan ikan arwana tidak terlalu besar sedangkan potensi ekonomi dari perdagangan ikan arwana cukup besar, kami mencoba menelusuri hal-hal yang menyebabkan adanya fenomena yang bersifat anomali tersebut. Permintaan pasar meningkat tetapi perdagangan ikan arwana dari Kalimantan Barat khususnya untuk pasar luar negeri sangat menurun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pengusaha di bidang usaha penangkaran dan perdagangan ikan arwana di Kalimantan terdapat beberapa kegiatan usaha meliputi kegiatan penangkaran ikan, perdagangan ikan, penjualan aksesori dan pakan ikan, jasa perawatan dan jasa penjualan (makelar) ikan. Ada pun jenis ikan arwana yang diperdagangkan adalah Arwana Super Red, Arwana Golden, Arwana Golden Red, Arwana Green, Arwana Silver, Arwana Black, Arwana Platinum (termahal). Terdapat beberapa ukuran ikan arwana yang diperdagangkan yaitu, 12–20 sentimeter, 21–25 sentimeter, 26–30 sentimeter, 31–40 cm, 41–50 sentimeter, 51-Up cmm, dan Unik (termahal).

Ikan arwana dijual di dalam negeri melalui wholesale (distributor) atau penjualan retail langsung ke konsumen melalui toko (shop) atau melalui online (web), bias juga penjualan retail menggunakan jasa pihak ke-3 (agen penjualan). Penjualan ke luar negeri (ekspor) dapat dilakukan melalui jalur resmi maupun ekspor langsung melalui jalur non resmi. Untuk melakukan ekspor ikan arwana diperlukan izin CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora). Aadapun persyaratan untuk mendapatkan CITES tidaklah sederhana sehingga tidak semua pengusaha di bidang penangkaran ikan arwana memiliki CITES.

Pedagang ikan arwana yang memiliki CITES merupakan pedagang yang memiliki pengangkaan ikan arwana di wilayah hilir Sungai Kapuas (Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah) yang produktivitasnya sudah menurun karena menurunnya kualitas air dan tanah, sementara penangkaran ikan arwana dengan hasil terbaik berada di wilayah hulu sungai Kapuas tidak memiliki CITES.

Pedagang ikan arwana yang memiliki CITES tidak dapat membeli ikan arwana dari penangkar yang berada di wilayah hulu Sungai Kapuas karena ikan yang diekspor wajib dari penangkarannya sendiri, akibatnya ikan arwana terbaik yang dihasilkan dari wilayah hulu sungai Kapuas kebanyakan diekspor secara tidak resmi ke Malaysia. Akibatnya penangkaran ikan arwana para pedagang yang memiliki CITES dari Kalimantan Barat kalah bersaing dengan ikan arwana dari Malaysia yang sebenarnya merupakan ikan arwana dari wilayah hulu Sungai Kapuas (Indonesia).

Terkait ini pemerintah dapat memperlakukan pengusaha penangkaran ikan arwana dari wilayah hulu sungai Kapuas sebagai plasma (mitra) bagi pengusaha perdagangan yang memiliki izin ekspor (CITES), dengan begitu ikan arwana dari wilayah hulu sungai Kapuas dapat diekspor langsung dari Indonesia dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan ekonomi daerah Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan syarat-syarat perdagangan ekspor maupun lokal maupun proses pengiriman agar ikan arwana Indonesia dapat bersaing di pasar ikan hias internasional.

Dukungan pemerintah permasalahan di atas diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari usaha penangkaran dan perdagangan ikan arwana serta dapat meningkatkan  kontribusi penerimaan pajak bagi Negara.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Makna Apresiasi dan Penghargaan untuk Wajib Pajak

Sejar Panjaitan

Published

on

Foto: Ilustrasi

Penulis: Aditya Wibisono

 

Untuk ketiga kalinya, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar memberikan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak atas kontribusi mereka dalam pencapaian target penerimaan di tahun 2018. Apa arti pentingnya?

 

Tanggal 13 Maret 2019 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar untuk ketiga kalinya sejak tahun 2016 menyelenggarakan acara Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak. Uniknya, tahun lalu acara ini juga dilaksanakan pada 13 Maret. Walaupun tanggalnya sama, perbedaan dan perbaikan tentu dilakukan. Tahun ini kami memilih judul “Sinergi Wujud Cinta Negeri” untuk menggambarkan pentingnya sinergi antara Wajib Pajak dan DJP sebagai mitra untuk bersama-sama membangun bangsa sebagai manifestasi kecintaan kita terhadap negeri.

Yang membanggakan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan berkenan hadir dan memberikan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Didampingi oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar, Mekar Satria Utama dan juga masing-masing kepala KPP yang Wajib Pajaknya menerima penghargaan, Sri Mulyani, Robert Pakpahan, dan Mekar Satria Utama mendatangi satu per satu para Wajib Pajak yang berbaris di atas panggung untuk memberikan plakat dan piagam penghargaan

Adapun jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan penghargaan sebanyak 30 yaitu 6 (enam) Wajib Pajak Badan dari masing-masing KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat serta 6 (enam) Wajib Pajak Orang Pribadi dari KPP Wajib Pajak Besar Empat. Para Wajib Pajak ini mendapatkan penghargaan atas kontribusi mereka dalam pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar di tahun 2018.

Selain kontribusinya terhadap penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2018, penghargaan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak tersebut patuh terhadap peraturan perpajakan dan juga responsif dalam memenuhi permintaan data sehubungan dengan penggalian potensi di KPP masing-masing. Selain itu, apresiasi juga diberikan karena sinergi dan dukungan Wajib Pajak terhadap program-program DJP seperti integrasi data dan pertukaran data Wajib Pajak di tahun 2018.

Acara ini selalu menarik perhatian karena para Wajib Pajak yang datang dan menerima penghargaan adalah para Wajib Pajak besar yang sudah dikenal luas sebagai tokoh masyarakat. Penghargaan tersebut menunjukkan bukti bahwa sebagai mereka tidak hanya sukses dikenal sebagai figur atau pengusaha tapi ternyata juga patuh terhadap peraturan perpajakan.

Sebenarnya, seberapa penting pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak ini dilakukan? Dan, bukannya seharusnya seluruh Wajib Pajak diberi apresiasi karena telah membayar pajak? Memang betul bahwa Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak selalu berterima kasih kepada seluruh Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Bahkan, Presiden dan Menteri Keuangan terus mendukung program reformasi perpajakan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang lebih baik dalam melayani Wajib Pajak.

Penghargaan yang diberikan kepada para Wajib Pajak ini sebenarnya sekadar niat sederhana untuk memberikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar karena dalam tahun 2018 telah berkontribusi terhadap penerimaan dan yang lebih penting lagi, patuh terhadap peraturan perpajakan. Apakah acara seperti ini penting untuk diadakan?

Wajib Pajak bukanlah lawan dan subjek yang semata-mata dianggap wajib membayar pajak berdasarkan undang-undang, tapi harus kita perlakukan sebagai mitra yang nantinya akan secara sukarela membantu negara dan khususnya DJP.”

Wujud terima kasih

Seperti layaknya manusia biasa, menurut saya para Wajib Pajak juga butuh untuk diberikan penghargaan sebagai wujud terima kasih atas kontribusi nyata mereka yang sangat tinggi dalam komposisi penerimaan pajak khususnya bagi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Perlu kita sadari bahwa zaman telah banyak berubah dan kita pun harus melakukan banyak perubahan yang positif termasuk dalam bersikap dan berhubungan dengan para Wajib Pajak. Wajib Pajak bukanlah lawan dan subjek yang semata-mata dianggap wajib membayar pajak berdasarkan undang-undang, tapi harus kita perlakukan sebagai mitra yang nantinya akan secara sukarela membantu negara dan khususnya DJP. Hal ini bisa terlihat dari wajah-wajah semringah di acara penghargaan dan mereka pun bangga karena Manteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak yang didampingi Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan para Kepala KPP masing-masing berkenan memberikan penghargaan.

Bagi DJP, walaupun terkesan sederhana, pemberian penghargaan ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memacu para Wajib Pajak lain untuk mendapatkan penghargaan serupa tahun depan. Pemberian apresiasi kepada para Wajib Pajak akan membuat mereka lebih mudah patuh secara sukarela, baik secara formil maupun materiil.

Para public figure penerima penghargaan akan menjadi panutan bagi para Wajib Pajak lain untuk ikut patuh terhadap kewajiban perpajakan karena pembayaran pajak merupakan kontribusi nyata untuk Indonesia. Acara ini dapat dikatakan juga sebagai kampanye untuk mengajak para Wajib Pajak lain untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Apresiasi dan penghargaan ini juga penting agar para Wajib Pajak responsif dalam berkoordinasi dengan para pegawai pajak di KPP, misalnya dalam merespons imbauan yang dikirimkan, cepat dalam memberikan data yang diperlukan, aktif membantu menyebarkan pemahaman perpajakan yang benar di lingkungannya, sampai dukungan terhadap program integrasi dan pertukaran Wajib Pajak.

Di tahun 2018 yang lalu, sudah empat Wajib Pajak yang melaksanakan integrasi dan pertukaran data Wajib Pajak dengan DJP yaitu Pertamina, PLN, Telkom dan Pelindo III. Mengingat posisi para Wajib Pajak penerima penghargaan ini terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, kontribusi dan peran serta aktif mereka dan juga sinergi dengan DJP sangat penting dalam membantu DJP dalam upaya mencapai target penerimaan, karena di acara ini berkumpul para Wajib Pajak yang memiliki peran signifikan bagi penerimaan pajak secara nasional.

Di tahun 2019 ini, proyeksi perekonomian Indonesia sangat positif dengan pertumbuhan PDB pada level 5,3 persen. Pemerintah sudah dan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi serta mengupayakan tingkat konsumsi yang tinggi yang diikuti dengan pengendalian laju inflasi. Dengan proyeksi demikian, dari sisi pajak, di tahun 2019 ditargetkan penerimaan akan bertumbuh sebesar 15.4 persen dari 2018.

Implementasi AEoI (Automatic Exchange of Information) dan peningkatan kapasitas teknologi DJP, yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan di tahun 2019, diharapkan akan mendorong tercapainya target penerimaan. Reformasi dalam pelayanan perpajakan, terutama yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi juga akan terus dikembangkan mulai dari pembayaran pajak maupun pelaporan SPT secara elektronik. Going digital akan menjadi salah satu tema utama reformasi perpajakan di tahun 2019.

Dengan proyeksi ekonomi 2019 yang sangat positif dan berbagai insentif perpajakan yang terus dikembangkan, termasuk di reformasi di bidang pelayanan pajak, maka kontribusi para Wajib Pajak yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sangat diharapkan untuk pencapaian target penerimaan pajak 2019. Pada tahun 2018, besarnya realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp.418,73 triliun dengan target penerimaan sebesar Rp.433,26 triliun, sehingga pencapaian penerimaan sebesar 96,65 persen.

Di tahun 2019 ini, target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah sebesar Rp 498 triliun yang berarti tumbuh 15 persen dibanding realisasi tahun 2018. Pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2018 mendukung 31,88 persen target nasional, yaitu sebesar Rp 1.424 triliun.

Bagi Wajib Pajak, pemberian penghargaan ini merupakan ajang bergengsi karena bisa meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat. Apalagi pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak serta diliput oleh banyak media massa.

Dengan diberikannya penghargaan ini, Wajib Pajak akan merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Dampaknya sangat luas karena bagi para Wajib Pajak badan swasta, para pemegang saham dan bahkan karyawan jadi percaya bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi dan bekerja adalah suatu institusi yang menjalankan tata kelola yang diakui oleh pemerintah. Bagi para Wajib Pajak BUMN, pemberian penghargaan ini juga akan meningkatkan kebanggaan, juga bagi Kementerian BUMN yang telah berhasil membina para BUMN untuk menjadi perusahaan yang taat pajak.

Reputasi

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, penghargaan semacam ini juga menjadi kebanggaan karena uang dalam jumlah besar yang telah mereka bayarkan dalam bentuk pembayaran pajak ternyata mampu mendongkrak pencapaian target penerimaan pajak dan membantu penerimaan negara. Di samping itu, pemberitaan positif dan luas dari berbagai media juga akan menjadi nilai tambah bagi reputasi mereka. Dan akhirnya, mereka akan dengan sukarela meningkatkan kepatuhan.

Acara penghargaan kepada Wajib Pajak ini akhirnya memang perlu diselenggarakan sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih pemerintah kepada para pembayar pajak. DJP telah menganggap Wajib Pajak sebagai mitra untuk bekerja sama dalam membantu perekonomian negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga membuat DJP menjadi institusi yang tidak lagi ditakuti melainkan menjadi penghubung dengan pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam membangun negara.

Prioritas 2019

Tahun 2019 ini, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berencana untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga terutama untuk pertukaran data. Integrasi data perpajakan yang sudah dimulai dengan Wajib Pajak BUMN juga akan menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak, integrasi data ini akan memudahkan mereka dalam pelaporan SPT, menurunkan compliance cost, dan memberikan ketenangan menjalankan usaha. Di pihak lain, DJP akan lebih mudah melakukan pengawasan, memperoleh data untuk penggalian potensi Wajib Pajak lain, dan meningkatkan pencapaian penerimaan.

Dengan demikian, berakhirnya acara penghargaan kepada para Wajib Pajak besar bukanlah pencapaian akhir baik bagi DJP maupun para Wajib Pajak karena masih banyak kinerja dan kontribusi yang diharapkan di tahun 2019 ini.  Kanwil DJP Wajib Pajak Besar akan tetap mengadakan pertemuan rutin dengan para Wajib Pajak yang diadakan secara sektoral, mendiskusikan permasalahan di lapangan dan membantu para Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.

Continue Reading

Opinion

Menggenggam Pajak Selebgram

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Riza Almanfaluthi

Tidak ada ketentuan khusus untuk pemajakan selebgram di Indonesia. Semua kembali kepada ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Namun, untuk menjamin rasa keadilan, selebgram memang harus dipajaki.

 

Musim lapor pajak telah tiba. Tiga bulan pertama setiap awal tahun menjadi kesempatan buat wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak terkecuali selebgram.

Jika para selebritas itu mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya di Instagram mereka hanya diminta melaporkan penghasilannya dengan lengkap, jelas, dan benar melalui SPT.

Ini sesuai dengan asas pemajakan yang berlaku di Indonesia: Self Assessment System. Wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Selebgram merupakan akronim selebritas Instagram. Mereka para artis, musisi, atlet, influencer yang memiliki pengikut banyak sekali. Dari keterkenalan, mereka menjual jasa promosi produk dan mendapatkan penghasilan berlimpah.

Muasal penghasilannya bermacam-macam. Mulai dari mengenalkan, mengunggah video, me-review, dan memberikan testimoni pemakaian produk. Ada juga jumpa fan, perjalanan wisata, sampai layanan pemberian konsultasi melalui Instagram.

Sudah mafhum beberapa selebritas memasang tarif endorse mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ada selebritas mematok Rp 100 juta untuk sekali pos selama sehari atau satu miliar rupiah untuk menjadi ikon produk.

Pengawasan

Pemajakan terhadap selebritas pada dasarnya mengisyaratkan dua hal. Pertama, tidak ada peluang bagi siapa pun untuk menghindari pajak. Semua warga negara ikut berkontribusi sesuai dengan ketentuan dan bukan sebagai penumpang gelap.

Negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) masih mencari formula tepat menjaring pajak pesohor ini. Otoritas pajak Australia (ATO) mulai 1 Juli 2019 mendatang akan menerapkan kebijakan baru terhadap mereka dengan Instagram Tax.

Kita sepakat pemerintah harus peduli dengan ini. Mengingat penerimaan pajak yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2018 hanya mengumpulkan Rp 1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari target. Sedangkan target penerimaan pajak pada 2019 naik menjadi Rp 1.577,5 triliun.

Kedua, upaya mengikis ekonomi bawah tanah (underground economy) format baru di era digital. Ekonomi bawah tanah ini tidak mesti berkaitan dengan sesuatu yang ilegal, melainkan aktivitas ekonomi yang legal tapi tidak tercatat dan dilaporkan kepada otoritas (Feige, 1990, termasuk yang tidak tercatat pada otoritas pajak demi menghindari pengenaan pajak (Tanzi, 1980).

DJP sebagai otoritas pajak tinggal memperkuat pengawasan dan penegakan hukumnya melalui berbagai cara. Sebelumnya, Amnesti Pajak selama 9 bulan pada 2016-2017 berhasil menyasar ranah itu. Tercatat, deklarasi harta yang mulanya tersembunyi di dalam maupun luar negeri mencapai Rp 4.881 triliun.

Kemudian, aturan yang menghambat pemerintah melakukan penetrasi terhadap transaksi keuangan sudah dibongkar. Salah satunya dengan pengesahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada pertengahan 2017 lalu.

Dengan big data, DJP bisa memahami masa lalu, menganalisis, dan memprediksi kepatuhan para selebgram di masa depan.

“Big data”

Mata awas DJP dibutuhkan untuk mengindra lebih dari 57 juta akun Instagram (data Januari 2018). Tentu tidak semuanya. Dalam kasus ini, hanya untuk selebritas dengan jumlah pengikut banyak atas setiap penciptaan jasa promosi di sana. Yang menjadi pertanyaan, apakah DJP mampu melakukannya secara manual?

Selama ini setiap laporan tentang data selebritas di media sosial dikumpulkan, diolah, dan dibandingkan dengan SPT Tahunan mereka. Jika tidak sesuai, mereka akan ditanya dan diimbau.

Di sanalah kebutuhan penerapan teknologi big data diperlukan. Mengingat pula DJP adalah salah satu institusi pemegang data terbesar di Indonesia. Dengan itu, DJP bisa memahami masa lalu, menganalisis, dan memprediksi kepatuhan para selebgram di masa depan.

Kita berharap Reformasi Perpajakan yang sedang dijalankan DJP dapat mengadopsinya, mengingat pada 2019 ini DJP akan melakukan pengadaan sistem informasi terbaru mereka.

Aplikasi Soneta (Social Network Analytics) yang selama ini digunakan terbatas di kalangan internal DJP untuk merekam data media sosial wajib pajak dapat lebih berdaya.

Tentu dipadukan dengan mesin compliance risk management (CRM) yang mengukur dan memfilter risiko kepatuhan wajib pajak. DJP tidak perlu buang-buang waktu dan hanya fokus mengawasi selebritas yang tidak patuh.

Pada akhirnya pesan itu adalah selebritas semacam Ayu Ting Ting, Raffina Gita, Prilly Latuconsina, Syahrini, Ria Ricis, dan lainnya tentu tidak perlu khawatir dengan kebijakan pajak selebgram ini jika setiap penghasilan yang didapat telah mereka laporkan.

Continue Reading

Opinion

Memaksimalkan Peran Strategis Konsultan Pajak

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis : Junius Ginting, S.S.T., M.B.A

 

Peran profesi konsultan pajak kian strategis, tetapi peran dan kriteria konsultan pajak dalam rancangan undang-undang konsultan pajak perlu direvitalisasi demi melindungi kepentingan Wajib Pajak  dan memastikan jasa mereka tidak merugikan negara.

Dalam sistem perpajakan yang kompleks dan dinamis, konsultan pajak memiliki peran yang besar. Namun posisi konsultan pajak seakan-akan mengandung sebuah konflik kepentingan. Di satu sisi profesi ini membantu Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, di sisi lain, membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Apakah hal di atas merupakan kontradiksi? Lantas, bagaimana dengan lagu lama “membela yang membayar” atau membela klien yang mungkin masih melekat pada profesi tersebut? Artikel ini akan menganalisis lebih jauh peran ideal yang diharapkan dalam memosisikan konsultan pajak pada administrasi perpajakan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan konsultan pajak dalam suatu negara sangat vital dalam membantu dan menyadarkan WP terhadap kewajiban perpajakannya. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan pada sambutannya di acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada akhir Februari 2018 yang lalu menyatakan kerja sama dimaksud diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan WP. Kerja sama ini juga merupakan booster bagi peningkatan aktivitas profesi konsultan pajak. Berdasarkan data IKPI, saat ini konsultan pajak Indonesia ada berjumlah 4,500 yang masih sangat minim untuk menunjang performa DJP di Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 250 jiwa.

Betul bahwa peran profesi konsultan pajak kian strategis, tetapi peran dan kriteria konsultan pajak dalam rancangan undang-undang konsultan pajak perlu direvitalisasi. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan WP dan memastikan jasa tersebut tidak merugikan negara dengan praktik aggressive tax planning. Saat ini pengaturan konsultan pajak masih berpayung pada UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan turunannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sistem perpajakan Jepang merupakan salah satu benchmark yang sangat tepat untuk diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ini berkat telah terbentuknya a friendship agreement antara Japan Federation Certified Public Tax Accountant Association (JFCPTAA) dengan KPI yang ditandatangani pada April 2017 silam yang didukung oleh DJP dan JICA.

Independensi dan netralitas profesi konsultan pajak harus benar-benar dijunjung tinggi dalam rancangan undang-undang konsultan pajak.

Konsultan pajak Jepang

Konsultan Pajak di Jepang atau Certified Public Tax Accountant (CPTA) di Jepang berpedoman pada CPTA Act (Zeirishi Act) No. 9, Tahun 2015 yang merupakan undang-undang konsultan pajak di negeri sakura tersebut. Secara garis besar, tugasnya adalah menyediakan edukasi kepada WP, memberikan konsultasi pajak, membuat SPT, dan melakukan pekerjaan akunting. Jumlah CPTA sampai awal tahun 2018 berjumlah sekitar 77,000 yang berada di bawah JFCPTAA. Federasi ini berada di tingkat pusat dan membawahi 15 asosiasi CPTA yang tersebar di seluruh Jepang, serta masing-masing asosiasi tersebut juga memilliki cabang yang menyebar di daerahnya.

Keberadaan konsultan pajak di Jepang tidak terlepas dari sistem self-assessment yang mulai berlaku sejak tahun 1947 di Jepang. Pada tahun 1951 diterbitkan undang-undang konsultan pajak yang beberapa kali diubah terakhir di tahun 2015 dan berlaku hingga saat ini. Tidak tanggung-tanggung, CPTA Jepang langsung membidik usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai mitra strategisnya, sebagai upaya mendorong pertumbuhan UKM sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka.

Poin pentingnya, CPTA di Jepang, sesuai amanah undang-undang, adalah pihak independen dan tetap menjaga netralitas profesinya. Dengan kata lain, CPTA tidak memihak WP maupun otoritas pajak. Bahkan, asosiasinya tidak mendapat subsidi dari pemerintah dan bersifat mandiri. Di dalam undang-undang konsultan pajak Jepang, setiap pelanggaran atas independensi konsultan pajak akan dikenai sanksi berat yang diberikan oleh JFCPTAA dan Menteri Keuangan. Di sinilah letak kerja sama yang sangat erat antara pemerintah dan konsultan pajak dalam menjalankan fungsi administrasi perpajakan. Inilah yang perlu difokuskan dalam pembahasan rancangan undang-undang konsultan pajak di Indonesia.

Berkaca dari Jepang, struktur koordinasi antara National Tax Agency (NTA) Jepang dengan JFCPTAA menerapkan implementasi secara berjenjang. NTA yang merupakan kantor pusat otoritas pajak Jepang berkoordinasi dengan JFCPTAA yang juga ada di pusat. Regional Taxation Bureau (kantor wilayah pajak Jepang) pun melakukan koordinasi dengan Asosiasi Konsultan Pajak yang berada di satu wilayah dengan Kanwil Pajak Jepang. Kantor pajak Jepang yang berada di bawah kantor wilayah juga melakukan koordinasi dengan kantor cabang asosiasi konsultan pajak. Koordinasi ini dilakukan pada level yang sama dan tidak lintas level.

Lebih lanjut, otoritas pajak Jepang pun melakukan pengawasan terhadap CPTA. Bahkan terdapat pegawai khusus di otoritas pajak, baik di pusat dan di wilayah, yang melakukan pengawasan terhadap CPTA. Terhadap tindakan indisipliner, diberikan sanksi berupa peringatan, penghentian pekerjaan akuntan pajak kurang dari 2 tahun, sampai larangan pekerjaan akuntan pajak.

Tidak berhenti di situ, dalam mewujudkan terlaksananya pemenuhan kewajiban WP secara baik dan benar, NTA memastikan operasional kerja CPTA berlangsung dengan tepat. Hal ini ditempuh dengan melakukan konferensi, korespondensi dan kerja sama dengan CPTA dan penerapan pengawasan kerja CPTA. NTA menyadari ketidakmampuan dalam menjalankan sistem perpajakan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama yang erat dengan CPTA. Dalam rangka mempererat hubungan, kedua mitra tersebut juga melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas CPTA. Tujuan diadakannya aktivitas tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan trust.

Seluruh rangkaian di atas bermuara pada dua kunci utama keberhasilan sistem konsultan pajak di Jepang yang dapat dijadikan sebagai input bagi Indonesia. Yang pertama adalah adanya undang-undang konsultan pajak yang akan menjamin dan memastikan CPTA sebagai pihak yang netral dan independen serta menjadikan CPTA sebagai profesi atau pekerjaan yang eksklusif. Selanjutnya adalah adanya kepercayaan masyarakat kepada CPTA yang menjunjung tinggi moral dan kedisiplinan serta kooperatif dengan otoritas pajak.

Sebagai penutup, independensi dan netralitas profesi konsultan pajak harus benar-benar dijunjung tinggi dalam rancangan undang-undang konsultan pajak yang sedang dibahas di parlemen saat ini. Sehingga konflik kepentingan yang dikhawatirkan di awal tidak akan menjadi sebuah kontradiksi. Lalu, pengawasan otoritas pajak terhadap konsultan pajak juga diperlukan secara berjenjang dengan mengedepankan prinsip kerjasama. Dengan demikian, kepatuhan pajak akan semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi penerimaan negara berkelanjutan.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News7 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News7 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News7 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News8 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News8 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News10 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News1 tahun ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending