Connect with us

Business

Potensi Laba di Bisnis Griya

Novi Hifani

Published

on

SMF menargetkan peningkatan penyaluran dana untuk kredit perumahan sebesar 34,7 persen di tahun 2018 seiring terus meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hunian.

 Tingginya permintaan masyarakat terhadap hunian menjadi peluang bisnis yang terus dibidik oleh perusahaan pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Melihat tren permintaan yang terus meningkat terutama rumah pertama bagi masyarakat kalangan bawah, SMF menargetkan penyaluran dana untuk kredit perumahan di tahun 2018 sebesar Rp 9,7 triliun atau naik 34,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 7,2 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya sebagai perusahaan pembiayaan sekunder di sektor perumahan tidak bisa menyalurkan dana langsung ke masyarakat dan harus melalui perbankan. Untuk itu bank-bank pembangunan daerah memiliki peran sangat penting dalam menyalurkan dana yang dimiliki.

Ia memaparkan, dari 27 bank pembangunan daerah di Indonesia dan telah menandatangani nota kesepahaman penyaluran kredit perumahan, baru terdapat 12 bank yang ikut berperan aktif dengan porsi yang terbilang masih sangat kecil. Oleh karenanya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan dapat berperan lebih besar dalam penyaluran kredit perumahan mengingat hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Selain angka kredit macet yang rendah di sektor perumahan, menurutnya potensi bisnis sektor ini juga besar mengingat besarnya angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau backlog di Indonesia telah mencapai 12 juta.

Seiring perannya sebagai penyedia dana pinjaman berbiaya rendah, SMF juga terus mendukung keikutsertaan BPD dengan mengadakan serangkaian pelatihan sumber daya manusia (SDM) perbankan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar bagi industri keuangan syariah dengan komposisi demografis dan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan.

Perumahan syariah

Untuk meningkatkan volume pembiayaan perumahan, secara khusus SMF telah meluncurkan Standar Prosedur Operasi Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi (SPO PMK) Perumahan Syariah. Melalui SPO ini akan terbangun sinergi antara bank syariah Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan pengembang.

Ananta menjelaskan, bank penyalur PPR Syariah maupun pengembang berperan dalam menyalurkan pembiayaan dan penyediaan hunian bagi masyarakat.

“Dengan adanya SPO ini masalah pemenuhan modal kerja yang dihadapi oleh para pengembang dapat teratasi dan juga menjawab masalah kesenjangan atau backlog antara kebutuhan rumah secara nasional dan jumlah yang dibangun,” kata Ananta di Jakarta, Senin (23/7).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar bagi industri keuangan syariah dengan komposisi demografis dan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan.

Dalam penyusunan SPO, SMF bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). SPO disusun berlandaskan regulasi yang ada, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuagan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia, dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan.

“Kami berharap SPO ini dapat menjadi acuan bagi bank syariah dan pengembang perumahan dalam pembiayaan modal kerja yang terstandar dengan baik, memenuhi prudential banking, sesuai hukum, dan fatwa MUI,” imbuhnya.

SPO PMK Perumahan Syariah memberikan petunjuk teknis bagi bank syariah penyalur PPR Syariah tentang tata cara menyusun proposal permohonan maupun mengajukan pembiayaan PMK Perumahan Syariah ke bank syariah. SPO menjelaskan petunjuk keseragaman teknis pelaksanaan pembiayaan PMK Perumahan Syariah, mulai dari proses, syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan, yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti memaparkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab tingginya backlog perumahan di Indonesia mulai dari ketersediaan rumah yang masih belum memadai, rendahnya kualitas rumah, hingga daya beli masyarakat yang lemah karena harga rumah yang semakin tinggi. Kondisi ini ditambah lagi dengan belum optimalnya pemanfaatan sumber dana seperti pembiayaan sekunder oleh perbankan.

Business

Inovasi Digital Kokohkan Bisnis Inti

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

PT Pegadaian (Persero) memfokuskan kegiatannya di jasa gadai emas sebagai bisnis utama dengan berbagai pengembangan inovasi layanan digital.

Badan usaha milik negara yang bergerak sektor jasa pembiayaan PT Pegadaian (Persero) akan lebih memfokuskan kegiatan usahanya di bisnis utama. Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero) R. Swasono Amoeng Widodo mengatakan, langkah korporasi untuk lebih fokus di bisnis inti direalisasikan dengan menyerahkan bisnis jual-beli emas kepada PT Galeri 24 yang merupakan salah satu anak usaha.

Ia menjelaskan tiga lini bisnis utama yang sebelumnya dijalankan yakni bidang pembiayaan, jual-beli emas baik berupa logam mulia emas batangan maupun perhiasan, dan jasa lainnya. Seiring perkembangan kegiatan usaha, saat ini Pegadaian memiliki tiga anak perusahaan yakni PT Pesonna Optima Jasa, PT Pesonna Indonesia Jaya, dan PT Galeri 24. PT Pesonna Optima Jasa bergerak dalam penyediaan barang dan jasa, PT Pesonna Indonesia Jaya di bidang pengelolaan hotel Pesonna dan kafe The Gade Coffe & Gold, sedangkan PT Galeri 24 di bidang jual-beli logam mulia emas batangan maupun perhiasan. Ketiga anak perusahaan ini saling bersinergi, misalnya Galeri 24 yang membuka outlet penjualan di kafe The Gade Coffe & Gold untuk mempermudah akses pembelian emas oleh masyarakat.

“Jadi, persediaan emas Pegadaian dicukupi oleh Galeri 24. Masyarakat dapat menikmati kopi berkualitas di kafe The Gade Coffee & Gold sekaligus melakukan investasi dalam bentuk emas,” paparnya.

Komposisi portofolio bisnis gadai sebagai lini utama dan nongadai yang dijalankan saat ini adalah 84 persen dan 16 persen. Langkah korporasi untuk fokus ke bisnis inti juga sejalan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 13 POJK Nomor 31 Tahun 2016 telah mengatur bahwa bahwa lini bisnis yang boleh dilakukan oleh Usaha Pergadaian adalah pemberian pinjaman gadai, fidusia, penitipan barang berharga, dan jasa taksiran. Selain itu Usaha Pergadaian diperbolehkan melakukan bisnis jasa berdasar sistem komisi (fee based income) dan usaha lain yang mendapat persetujuan OJK.

Layanan aplikasi Pegadaian Digital terus dikembangkan untuk membidik kalangan milenial dalam berinvestasi emas melalui tabungan

Inovasi layanan digital

Di tahun 2018 Pegadaian mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,77 triliun, naik sebesar 10,4 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp 2,51 triliun.

Pertumbuhan laba bersih ditopang oleh pendapatan usaha yang meningkat 8,9 persen menjadi Rp 11,5 triliun dari Rp 10,5 triliun pada 2017. Laba sebelum pajak naik 7,3 persen menjadi Rp 3,7 triliun dari Rp 3,4 triliun. Sedangkan total aset meningkat 8,4 persen menjadi Rp 52,8 triliun dari Rp 48,7 triliun.

Peningkatan laba bersih yang diraih Pegadaian turut dipacu oleh banyaknya produk inovatif berbasis digital yang diperkenalkan di masyarakat. Saat ini layanan aplikasi Pegadaian Digital terus dikembangkan untuk membidik kalangan milenial dalam berinvestasi emas melalui tabungan.

Meski terus berinovasi dalam layanan digital, Pegadaian tidak mengurangi jumlah gerai secara signifikan melainkan hanya menutup yang tidak efisien dan membuka yang baru di kawasan potensial. Hingga Juni 2019, Pegadaian tercatat memiliki 4.147 gerai. Novita Hifni

Continue Reading

Business

Industri Makanan dan Minuman Tergantung Bahan Impor

Sejar Panjaitan

Published

on

Industri makanan dan minuman memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap bahan baku impor. Kalangan pengusaha berharap nilai tukar rupiah dapat segera menemukan titik keseimbangan baru agar tak berdampak buruk terhadap biaya produksi.

Di pengujung 2018, kalangan pebisnis yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyampaikan rencana kenaikan harga jual produk industri makanan dan minuman pada 2019 sekitar 3–5 persen. Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengemukakan, kenaikan itu dilandasi oleh berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkup domestik maupun pasar global yang turut memengaruhi biaya produksi di sektor industri makanan dan minuman.

“Bukan hanya karena perlemahan rupiah, tapi juga biaya lain seperti upah minimum provinsi,” kata Adhi kepada wartawan usai menghadiri diskusi Indef (Institute of Development for Economics and Finance) di Jakarta, akhir Desember 2018 lalu.

Ia mengungkapkan, para pebisnis berharap nilai tukar rupiah dapat segera menemukan titik keseimbangan baru dan stabil.  Menurutnya, level Rp 14.500–Rp 15.000 per dollar AS adalah level keseimbangan baru rupiah yang sesuai bagi kebutuhan industri makanan dan minuman.

“Intinya jangan fluktuatif karena akan mengganggu kinerja ekspor dan impor,” imbuhnya.

Proyeksi pertumbuhan

Gapmmi memproyeksikan pertumbuhan industri makanan dan minuman di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yakni di kisaran 8–9 persen. Sejauh ini ia menilai belum ada program spesifik yang diterapkan dari pemerintah untuk memacu sektor industri.

Terkait perang dagang Tiongkok dan AS, menurutnya Indonesia harus mewaspadai serbuan produk asal Tiongkok sehubungan hambatan perdagangan yang terus diterapkan oleh AS. Untuk itu produksi dalam negeri harus diperkuat dengan ekspansi pasar ekspor yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah melalui negosiasi.

“Ini harus dilakukan segera karena banyak perusahaan yang berpotensi ekspor tetapi tarifnya tinggi. Kalau bisa diatasi, otomatis banyak perusahaan yang melakukan ekspor sehingga ada tambahan devisa,” urainya.

Saat ini industri makanan dan minuman memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap bahan baku impor yang tidak banyak tersedia di dalam negeri. Terkait kebijakan pengendalian impor yang ditempuh pemerintah dengan mengevaluasi 500 komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, Adhi menegaskan bahwa para pelaku usaha tidak sepakat dengan pembatasan impor barang baku dan barang modal. Demikian juga halnya dengan rencana penerapan pajak penghasilan impor 7,5 persen untuk barang-barang yang berhubungan dengan barang konsumsi maupun bahan baku.

Saat ini komoditas  bahan baku terigu dan gula industri 100 persen masih mengandalkan impor, untuk komoditas bahan baku garam ketergantungan impornya mencapai 70 persen, susu 80 persen dan kedelai 70 persen.

“Pemerintah harus memikirnya dampaknya terhadap industri makanan dan minuman,” ujarnya.

Continue Reading

Business

Wanita dan Potensi Bisnis Kawasan Timur

Novi Hifani

Published

on

Papua dan kawasan Indonesia Timur lainnya merupakan potensi bisnis yang perlu terus dikembangkan sebagai sumber devisa negara.

Besarnya potensi bisnis di kawasan Papua dan sekitarnya memotivasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) untuk terus mengembangkan berbagai sektor usaha unggulan di sana agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Ketua Umum IWAPI Nita Yudi mengatakan, para pengusaha wanita dapat mengangkat sektor-sektor unggulan di Papua dan kawasan Indonesia Timur lainnya yang merupakan sumber devisa negara seperti kerajinan, budaya, dan pariwisata.

“Indonesia Timur kaya akan sumber daya alam dan ini potensi ekonomi yang perlu diangkat oleh lebih banyak lagi pengusaha wanita,” kata Nita pada acara “A Glimpse of Papua” di Kafe Papua by Nature, Jakarta Selatan, Kamis (6/12). Acara yang memfokuskan pada pelestarian budaya itu juga membahas peran pengusaha lokal dalam membantu meningkatkan penjualan produk warisan budaya untuk membantu perekonomian perajin alam.

Ia menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya konsisten dalam mengerahkan pengusaha untuk dapat membuka peluang pasar bagi beragam budaya di Indonesia karena budaya adalah warisan bernilai tinggi yang harus dikemas agar dapat dipromosikan hingga ke mancanegara. Salah satu suku di Papua yang memiliki potensi budaya bernilai tinggi adalah Kamoro yang terkenal dengan kerajinan ukiran dan tarian tradisional.

“Presiden Jokowi menginginkan IWAPI untuk lebih mengangkat potensi Indonesia Timur dan kami mendukung gagasan itu,”ujarnya.

Dukungan infrastruktur

Ia mengungkapkan, mayoritas anggota IWAPI yang jumlahnya sekitar 30.000 orang adalah pengusaha kecil dan menengah di bidang usaha kreatif. Saat ini sebagian dari anggotanya mulai menekuni bisnis di sektor pariwisata yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memajukan pariwisata sebagai sektor andalan penerimaan negara. Ia berharap komitmen pemerintah di sektor pariwisata benar-benar diwujudkan secara nyata melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung seperti infrastruktur jalan, bandar udara, dan listrik.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan kebijakan deregulasi yang mendukung peningkatan investasi. Pembangunan dari pinggiran dan daerah perbatasan menjadi perhatian penting sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa melainkan lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Ini dapat dilihat salah satunya dari pembangunan bandara di berbagai daerah yang modern dan tak kalah bagus dengan yang ada di Jawa.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 minggu ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News1 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News3 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News3 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News5 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News5 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News6 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News6 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Trending