Terhubung dengan kami

Finance

Potensi “Blended Finance” untuk Proyek Infrastruktur

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Pembiayaan yang bersumber dari dana kedermawanan berpotensi besar sebagai modal swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Terbatasnya kemampuan anggaran negara dalam membiayai pembangunan memacu inisiatif pemerintah untuk menempuh langkah taktis dengan mencari berbagai alternatif pembiayaan. Saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur. Sementara 70 persennya lagi harus dipenuhi dari pendanaan yang sifatnya non-APBN. Salah satu alternatif pembiayaan yang kini tengah diupayakan pemerintah adalah melalui skema blended finance.

Dalam diskusi yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Maret lalu, skema blended finance menjadi topik pembahasan yang mengemuka.

“Blended finance merupakan pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat yang dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang.”

Potensi pendanaan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memaparkan, blended finance merupakan pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat yang dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang. Ia mengungkapkan pertemuannya dengan Ketua OJK Wimboh Santoso yang memiliki spirit yang sama terhadap penerapan struktur pendanaan alternatif ini dalam proyek-proyek infrastruktur. Skema pembiayaan ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi target pembangunan yang dirancang oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk Indonesia.

Dalam proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT), misalnya, 25 persen pembiayaan bersumber dari pemerintah, sedangkan 75 persen berasal dari luar dengan bunga 8,25 persen per tahun.

“Saya akan membawa topik tentang skema pembiayaan ini dalam forum ekonomi dunia di Washington DC pada 17 April nanti,” jelas Luhut.

Ia memaparkan, terdapat sepuluh proyek yang akan disiapkan untuk didanai dengan blended finance, termasuk juga proyek-proyek strategis nasional. Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sudah dinilai baik dengan masuk dalam kategori layak investasi. Oleh karenanya, ia melihat besarnya potensi dari blended finance untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia.

“Potensinya bisa mencapai puluhan triliun dollar AS,” imbuh Luhut.

Menurutnya, ada sejumlah proyek yang bisa diajukan untuk mendapat pendanaan melalui skema blended finance, yakni proyek pengolahan sampah menjadi energi, kereta ringan (LRT) dan panas bumi.

“Nanti kita juga akan bicara langsung dengan Sarana Multi Infrastruktur mengenai proyeknya. Kalau bisa lebih banyak, ya, kita bikin lebih banyak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, proyek investasi yang ditawarkan untuk memperoleh pendanaan melalui skema blended finance tidak selalu proyek yang memiliki tingkat pengembalian tinggi (rate of return) mengingat ada juga penyaluran sejumlah dana yang lebih ditujukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat terpencil.

Finance

Potensi Teknologi Finansial Syariah

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pengembangan industri halal berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan populasi pengguna internet mencapai lebih dari 140 juta pada 2017, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan pasar financial technology (teknologi finansial/tekfin) berbasis syariah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengemukakan, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sebagai model pembiayaan yang bernilai etis, tanggung jawab sosial, dan investasi jangka panjang, akan meningkat pula partisipasi tekfin dalam bisnis sosial.

Ia mengungkapkan, sejumlah perusahaan tekfin telah menekuni bisnis ini lewat integrasi dengan lembaga amil zakat, menjalankan wakaf tunai sebagai pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan memberikan pembiayaan rumah bagi golongan menengah ke bawah. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pengembangan tekfin syariah yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Perbankan syariah juga dapat menyalurkan dananya kepada perusahaan start up agar dapat mendorong tumbuhnya wirausaha muslim baru, sehingga bank syariah dapat berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM nasional.

“Melalui partisipasi keuangan syariah dalam industri halal dan integrasi dengan tekfin, ini dapat meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah sekaligus berdampak luas bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,”jelas Bambang dalam siaran pers, Rabu (19/9).

“Melalui partisipasi keuangan syariah dalam industri halal dan integrasi dengan tekfin, pertumbuhan keuangan syariah akan meningkat.”

Kontribusi keuangan syariah

Menurutnya, institusi keuangan syariah dapat berkontribusi mendorong industri halal di indonesia. Ia menjelaskan, perusahaan dan pengusaha industri halal membutuhkan pendanaan syariah untuk menjalankan bisnisnya. Pembiayaan syariah ini untuk memastikan agar kehalalan produk yang diproduksi benar-benar sesuai syariah, baik dari bahan maupun instrumen keuangannya.

Status halal suatu produk tidak hanya dilhat dari bahan penyusunnya, tapi mencakup keseluruhan proses dalam penciptaan produk halal tersebut. Untuk itu, jelasnya, institusi keuangan syariah dapat berperan dalam menyalurkan dananya kepada pelaku bisnis industri halal agar bisnis halal di Indonesia semakin berkembang.

Di era ekonomi digital saat ini, perkembangan teknologi berperan besar bagi pebisnis untuk melakukan ekspansi usaha dan juga memperluas jaringan bagi keuangan syariah.

Bambang memaparkan, tekfin dapat menjembatani UMKM dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan untuk dapat lebih mudah terintegrasi dengan produk dan sistem keuangan. Selain itu, jumlah investasi aset keuangan juga dapat ditingkatkan melalui tekfin.

Ia mengungkapkan, di tahun 2017 ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen dari tahun sebelumnya yang besarnya 29,7 miliar dollar AS.

“Jika perkembangannya terus didorong, industri halal akan membuka peluang dan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di masa yang akan datang,” urainya.

Lanjutkan Membaca

Finance

Perlindungan Nasabah Tekfin

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Peran strategis jasa teknologi finansial dalam perekonomian nasional butuh penguatan kebijakan pemerintah secara lintas kementerian.

Geliat perkembangan bisnis jasa pembiayaan berbasis teknologi digital yang dikenal sebagai financial technology atau teknologi finansial (tekfin) di Indonesia saat ini perlu diperkuat dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman mengemukakan, peran strategis tekfin dalam perekonomian nasional membutuhkan kebijakan yang mampu menekan biaya akuisisi nasabah. Selain itu, penguatan kebijakan oleh pemerintah juga diperlukan dalam meminimalisasi risiko penipuan dan dapat melindungi konsumen beriktikad baik. Dengan dukungan pemerintah sebagai regulator, ia berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar di masa mendatang dapat ditekan.

“Untuk menekan risiko fraud dibutuhkan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses layanan ke biro kredit,” kata Aji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/8).

Ia memaparkan, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerapkan pengaturan tentang e-Knowing Your Customer (e-KYC) dan informasi kredit. Namun, tekfin masih perlu dukungan implementasi di level teknis secara lintas kementerian seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Untuk menekan risiko penipuan dibutuhkan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses layanan ke biro kredit.”

Kontribusi terhadap PDB

Baru-baru ini pihaknya bersama lembaga kajian ekonomi Indef (Institute for Development of Economics and Finance) membuat kajian ilmiah tentang peran tekfin terhadap perekonomian Indonesia. Hasil kajian itu mengungkapkan tentang kontribusi industri tekfin yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menguraikan, keberadaan tekfin telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Hal ini ditunjukkan dari peran tekfin dalam meningkatkan PDB sebesar Rp 25,97 triliun dan konsumsi rumah tangga hingga Rp 8,94 triliun.
Kemunculan tekfin juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang baik di sektor tersier maupun sektor primer seperti pertanian.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (data World Bank, 2015). Lebih khusus di sektor pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah.

Bhima mengatakan, porsi kredit UMKM terhadap total kredit stagnan di kisaran angka 20-22 persen. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Kondisi ini makin mempercepat perkembangan jasa layanan tekfin. Layanan tekfin mampu menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh penyedia layanan keuangan yang ada seperti perbankan.

“Tekfin bukan subsitusi perbankan, melainkan pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada,” imbuh Bhima.

Pada 2018, penyaluran kredit tekfin tembus di angka Rp 7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian.

Lanjutkan Membaca

Finance

Pembiayaan Kreatif dengan Obligasi Ramah Lingkungan

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Melalui skema ‘“green bonds, akselerasi pembangunan dapat terus berjalan seiring pembiayaan infrastruktur berwawasan lingkungan.                                                                                             

Upaya mempercepat pembiayaan investasi proyek-proyek strategis nasional melalui berbagai alternatif pendanaan yang tidak bertumpu pada anggaran negara terus ditempuh pemerintah agar pembangunan dapat tetap berjalan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui skema fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Center sejak Februari 2018 telah menginisiasi skema kerja sama surat utang atau obligasi berwawasan lingkungan (green bonds). Kerja sama itu dicapai melalui nota kesepakatan PINA Center dengan perusahaan advisory PT Efek Beragun Aset (EBA) dan Climate Bonds Initiative (CBI), organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada instrumen keuangan dan investasi yang berwawasan lingkungan.

Green bonds merupakan surat utang yang ditujukan untuk pengembangan proyek berwawasan lingkungan atau yang memanfaatkan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan. Melalui skema pembiayaan ini, pembangunan tidak hanya dapat diakselerasi melainkan juga mendorong pembiayaan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di bidang penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang telah menjadi komitmen Indonesia bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Green bonds merupakan surat utang yang ditujukan untuk pengembangan proyek berwawasan lingkungan atau yang memanfaatkan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan.

Proyek berwawasan lingkungan

Skema pembiayaan green bonds bertujuan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur berwawasan lingkungan yang dapat menekan populasi kendaraan bermotor di jalan raya. Sejumlah proyek yang menjadi target utama pembiayaan ini, yakni sektor perkeretaapian, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu, program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo juga menjadi proyek yang berpotensi untuk dibiayai dengan skema green bonds.

Chief Executive Officer (CEO) PINA Center Ekoputro Adijayanto menjelaskan, program Satu Juta Rumah dapat didanai dengan skema green bonds melalui penerapan energi baru terbarukan untuk pembangunan rumah ramah lingkungan (green housing).

Ia mengungkapkan, pihaknya juga tengah mengusulkan perumahan dinas berlokasi strategis di tengah kota dengan skema yang terjangkau bagi aparatur sipil negara (ASN),Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sementara itu, Presiden Direktur PT EBA Indonesia, Yudhi Ismail menyatakan Indonesia memiliki tantangan di sektor infrastruktur seperti yang dihadapi negara-negara lain yakni memastikan proyek infrastruktur dapat memenuhi persyaratan investor berwawasan lingkungan dan dapat membuka sumber pendanaan baru yang berkesinambungan. Oleh karenanya, kesepakatan awal yang diwujudkan melalui skema green bonds diharapkan dapat menjawab tantangan itu.

Sejumlah negara tercatat telah memanfaatkan skema green bonds untuk pembangunan infrastruktur. Di sektor perkeretaapian misalnya, perusahaan China Railway Corp memanfaatkan green bonds sebesar 222 miliar dollar AS, Indian Railways 14,7 miliar dollar AS, dan Korea Railroad sebesar 10,5 miliar dollar AS. Adapun Meksiko memanfaatkan skema green bonds untuk proyek bandara sebesar 2 miliar dollar AS.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News4 minggu lalu

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News1 bulan lalu

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News1 bulan lalu

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News2 bulan lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News2 bulan lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News3 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News8 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News9 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News10 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Advertisement Pajak-New01

Trending