Terhubung dengan kami

Up Close

Politik Kasih Sayang

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Sang kakek politisi, dan ayahnya jurnalis. Namun, ia memilih berkarier sebagai model dan aktris, meski akhirnya garis darah membawanya kembali ke dunia politik.

Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, Ingrid Maria Palupi Kansil telah menjadi pusat perhatian teman-temannya. Gaya Ingrid kecil tak biasa. Di sekolah ia tampil begitu modis dengan sepatu mengilat dihiasi krincing-krincingan, rok model span, serta rambut dihiasi berbagai jepitan lucu.

“Itu mau sekolah atau ngelenong?” kata Ingrid menirukan celotehan temannya kala itu.

Meski begitu, Ingrid kecil bergeming. Ia merasa percaya diri dengan tampil beda dibandingkan teman-temannya yang lain. Agaknya aura bintang memang telah tertanam di jiwanya sejak kecil. Pun ketika diajak temannya bermain dokter-dokteran, ia juga selalu enggan. Ingrid cilik memilih bermain peragawati-peragawatian di rumah. Bermodal gincu ungu, sepatu berhak tinggi, serta kain milik sang bunda, Ine Ruhaeni, ia berlagak bak model profesional yang sering tampil di majalah dan televisi.

“Ibu saya tepuk tangan waktu saya lenggak-lenggok. Di sanalah saya semakin percaya diri memiliki talenta di bidang seni,” kenang perempuan kelahiran Cianjur, 9 November 1976 ini kepada Majalah Pajak, di kediamannya di kawasan Bangka, Kemang, Jakarta, awal September lalu.

Kecintaan Ingrid pada dunia modeling, memang bersumber dari dirinya sendiri. Mungkin, katanya, karena ia kerap membaca majalah remaja yang tren di eranya. Padahal, sang ayah, Setyabuddy Kansil berkiprah di dunia jurnalistik. Kakeknya, Willy Andang Taruna Kansil merupakan politisi partai Golongan Karya (Golkar) sekaligus aktivis Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO). Rumah Ingrid pun dijadikan basecamp diskusi para aktivis kala itu.

Pernah, menurut Inggrid, sang Ayah berharap agar Inggrid mewarisi profesi jurnalis seperti dirinya. Namun, Ingrid keukeuh pada pendiriannya. Ia tetap setia pada cita-citanya menjadi peragawati. Ia bahkan tak takut melawan arus. Militansi meraih asa di bidang modeling itu semakin menderu saat usianya beranjak remaja. Ia tak pernah absen mengikuti lomba fashion show, tari kontemporer, bahkan ajang tarik suara yang diadakan di pusat perbelanjaan di Cianjur dan sekitarnya. Karena kehendak sendiri, Ingrid pun menjalani segala persiapan tanpa dibantu siapa pun.

“Pernah saya sampai ke Cihampelas untuk lomba, naik bus sendiri saja. Enggak ada yang support atau sponsorin,” kenang ketua bidang kesenian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Mardi Yuana Cianjur ini.

Jiwa seni Ingrid pun semakin lama semakin terasah. Ia mengurai imajinasi dengan menggambar dan merancang pakaiannya untuk mengikuti berbagai lomba. Namun, lagi-lagi bukan tampilan biasa. Topi sawah berbahan rotan misalnya, ia gunting seluruh sisi dan ia jadikan topi yang modis dan etnik. Lalu, stocking sang bunda ia pangkas menjadi celana legging, atau eksperimen serupa lainnya. Yang penting, tampil beda dengan kreativitas ide sendiri.

“Jadi, selalu tampil beda dengan finalis lain,” serunya sembari tertawa.

Ketekunan dan kreativitas itu pun akhirnya membawanya terpilih menjadi Mojang Cianjur pada ajang Mojang dan Jaka Cianjur tahun 1993. Berbekal itu, tekadnya pun semakin bulat untuk hijrah dan meraih peruntungan di bidang modeling di rimba Ibu Kota.

Ratu iklan

Seraya menempuh pendidikan sarjana Sosial di Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Lenteng Agung Jakarta Selatan, Ingrid terus mengejar kariernya. Wajah manis khas Sunda bercampur Sulawesi Utara Ingrid, semakin tak asing di mata pemirsa televisi. Tak kurang dari 200 iklan pernah ia bintangi pada periode 1995–1999. Karenanya ia mendapat julukan sebagai ratu iklan di kalangan selebritas lainnya. Dan tahun 2009, Museum Rekor Indonesia (MURI) memberinya gelar sebagai sosok yang berhasil membintangi produk iklan terbanyak.

Pada era yang sama, perempuan yang pernah meraih gelar ratu Jeans se-Jawa Barat ini juga merambah seni akting dengan membintangi 15 sinetron. Kariernya kian gemilang seiring didaulatnya dirinya sebagai presenter Kabar Tokoh di salah satu televisi swasta.

Kendati demikian, bukan berarti tak pernah ada masa sulit yang alami. Masalah tak ada job di saat ia harus membayar uang kos dan biaya kuliah pun pernah ia rasakan. Namun, Ingrid tak putus asa, ia lalu bekerja di sebuah perusahaan swasta menjadi sekretaris dan akhirnya berhasil bertahan dan mampu menyelesaikan kuliahnya di kota metropolitan. Di Ibu Kota jugalah akhirnya takdir mempertemukan cinta Ingrid dengan pengusaha sekaligus politisi Demokrat Syarief Hassan. Hingga akhirnya resmi menikah pada 26 Juni 1999.

Lebih dekat dengan rakyat

Selepas menikah, dunia keartisan Ingrid agak bergeser. Di tahun 2004, sang suami yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI turut mengajak Ingrid turun ke Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Barat III. Di sana Ingrid sering mendengar aspirasi rakyat. Hati kecilnya terketuk untuk ikut melayani dan berpartisipasi membantu rakyat.

 “Politik juga seperti seni. Membutuhkan naluri, menaburkan kasih sayang untuk menanam, membangun, dan merawat rakyat,” ungkap pemilik hobi membaca buku politik, agama, ekonomi, dan budaya ini.

Hingga pada tahun 2009, Ingrid maju dan terpilih menjadi anggota Komisi VIII DPR bidang agama dan sosial. Di parlemen ia gencar memperjuangkan Rancangan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin. UU itu dianggap penting, karena diproyeksikan dapat mengurangi rakyat miskin masih berkisar 30 juta jiwa di tahun 2011.

Tak kalah penting, di dalamnya juga terdapat skema bantuan yang lebih efisien karena sasaran penduduk miskin berdasar data sesuai nama, alamat dan karakter jenis pekerjaan. Pendanaan program bantuan akan bersumber dari APBN, APBD, hibah, zakat, infaq, sedekah, terutama Corporate Social Responsibility (CSR).

“RUU Penanganan Fakir Miskin karena banyak saya temui rakyat miskin di tengah perusahaan besar. Misalnya, di Sukabumi banyak perusahaan air mineral, kelapa sawit, dan rokok, tapi rakyatnya masih di bawah garis kemiskinan. Anak-anaknya kurang gizi, infrastruktur desa masih rusak,” kata ibu Ziankha Amorette Fatimah Syarief ini. Ia menyayangkan RUU tersebut mandek seiring tak terpilihnya Ingrid di pemilihan legislatif 2014. Meski begitu, bagi Ingrid, perjuangan belum usai. Ingrid tetap merintis organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) dengan membina ekonomi Muslimah dari tingkat desa hingga provinsi di seluruh Indonesia.

“Melalui IPEMI saya harap Muslimah berjuang untuk membantu meretas kemiskinan keluarga dengan meningkatkan kualitas dalam pengetahuan, keterampilan profesionalisme di bidang usaha,” terang pengembang batik Sukabumi, batik Beasan Cianjur, dan batik khas Sukabumi karya anggota IPEMI ini.

Ke depan Ingrid berdoa dapat berkesempatan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Sukabumi. Sebab, Sukabumi merupakan daerah termiskin di Jawa Barat. Luas wilayah Sukabumi menjadi faktornya. Ia menyebut, pernah menyambangi Pantai Perawan Ujung Genteng Sukabumi yang indah, tapi tidak terawat. Padahal, pantai tersebut dapat menjadi destinasi pendongkrak perekonomian warga sekitar. Menurut Ingrid, pemekaran wilayah Sukabumi adalah solusinya.

“Saya merasa perjuangan belum selesai. Kalau memang saya masih bisa diamanahkan 2019 saya perjuangkan pemekaran wilayah di Sukabumi untuk menurunkan kemiskinan,” harapnya.- Aprilia Hariani

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Up Close

Pagi Sekolah dan Malam Mengaji

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Lahir di lingkungan keluarga yang dekat dengan pendidikan dan perbankan, sejak belia Wimboh telah digembleng ilmu akuntansi. Ilmu yang kelak mengantarkannya pada jenjang kesuksesan.

Sosok Wimboh Santoso memang tak bisa lagi di bilang muda. Maret lalu usianya memasuki 61 tahun. Namun, energi pria kelahiran Boyolali 15 Maret 1957 ini seakan tak pernah surut. Ia tetap terlihat energik menjalankan tugasnya sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maklum, seiring kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, industri jasa keuangan pun kian kompleks dan membutuhkan tenaga ekstra.

“Maaf membuat kalian lama menunggu,” ucap pria berpembawaan ramah ini menyalami kami di ruang tamu kantornya di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta awal April lalu. Pertemuan ini akhirnya terwujud setelah dua bulan sebelumnya terpaksa dua kali dibatalkan mendadak karena Wimboh harus menghadiri beberapa agenda mendesak hingga larut malam.

Pada pertemuan ini pun Majalah Pajak hanya punya waktu kurang dari 30 menit untuk berbincang tentang pelbagai kebijakan OJK ke depan dalam upaya mengontrol dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, utamanya dalam upaya meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk melengkapi data artikel, akhirnya beberapa kali wawancara hanya bisa kami lakukan lewat sambungan telepon—hasil wawancara kami sajikan dalam rubrik yang sama di halaman berikutnya.

“Pagi sekolah, siang kursus, malam mengaji. Itu rutinitas wajib. Saya enggak pernah bolos, loh, kecuali sakit.”

Mengetik hingga musik

Wimboh lahir di Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Ia anak keenam dari sepuluh bersaudara pasangan Ramelan Hadi Darmoyo (almarhum) dan Suparmi. Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ibunya memilih mengurus rumah tangga. Dibesarkan oleh orangtua yang lekat dengan dunia pendidikan, sejak kecil Wimboh telah dididik menjadi pribadi yang mencintai ilmu, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Ia bersyukur, orangtaunya memberikan kebebasan kepadanya untuk mengembangkan minatnya.

Di sela-sela sekolah, sejak di bangku SMA, Wimboh sudah mengikuti berbagai kursus. Mulai dari kursus bahasa Inggris, tata buku, mengetik, hingga seni musik.

“Pagi sekolah, siang kursus, malam mengaji. Itu rutinitas wajib. Saya enggak pernah bolos, loh, kecuali sakit. Orangtua enggak galak, tapi tegas. Enggak ambisius, yang penting tanggung jawab dan disiplin,” ujar lulusan Master of Science in Business Administration di University of Illinois, Amerika tahun 1991 ini.

Wimboh mengaku sejak masih remaja sudah jatuh cinta dengan ilmu akuntansi. Baginya dunia akuntan memiliki keasyikan tersendiri. Apalagi, ketiga kakak kandungnya pun meniti karier di perbankan pun banyak membantunya dalam belajar.

“Kakak saya juga mengajarkan banyak kepada saya. Memang, lingkungan saya sektor keuangan. Senang, asyik saja sama pelajaran (akuntansi) itu.”

Karena kemampuannya berbahasa Inggris, dan perbukuan sekaligus, begitu lulus kuliah Wimboh nyaris tak memiliki kesulitan berarti untuk menemukan pekerjaan yang sesuai keinginan dia. Selepas kuliah, dari beberapa lamaran pekerjaan yang ia ajukan, semua diterima.

“Karena bisa mengetik, tata buku, melamar pekerjaan apa pun diterima. Waktu itu tahun 1980. Dulu ada lowongan, coba-coba diterima,” tuturnya.

Banyak prestasi

Di dunia ekonomi dan perbankan, nama Wimboh memang sudah tak asing lagi. Berbagai jabatan bergengsi pernah ia duduki. Kariernya di perbankan dimulainya sejak 1984 sebagai pengawas perbankan di Bank Indonesia (BI). Tahun 2010, ia pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan BI. Dua tahun kemudian, ia menjadi Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat. Ia juga pernah menjadi Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) mewakili ASEAN plus Fiji, Tonga, dan Nepal. Ia juga pernah mengisi posisi komisaris utama di Bank Mandiri.

Sejumlah prestasi terus dituai oleh bapak tiga anak ini. Jauh sebelum akhirnya menakhodai OJK, Wimboh telah turut andil dalam pembentukan OJK dengan menyiapkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.

Wimboh juga menjadi sosok penting dalam reformasi perbankan setelah Indonesia dilanda krisis pada tahun menjelang reformasi tersebut. Dia berhasil membentuk unit Stabilitas Sistem Keuangan di BI.

Kini, setelah cukup lama meniti karier di dunia perbankan, Wimboh ingin mendedikasikan hidupnya dengan mengabdi kepada negaranya.

“Mengabdi kepada nusa dan bangsa itu lebih penting. Anak-anak saya sudah gede, tinggal mengabdi. Karena kami dibesarkan dari keluarga, sekarang tinggal mengabdi kembali ke negara.”

 

Lanjutkan Membaca

Up Close

Dilema Efisiensi Pemerintah

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

Penulis:

“Buah salah buah kedondong

bayar pajak dong.”

Karmina (pantuan kilat) itu dibacakan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberi sambutan pada acara penyampaian SPT Tahunan menggunakan e-filing di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (8/3) lalu.

Humor politik berloncatan, meningkahi pembacaan sambutan tertulisnya yang mengupas peran vital pajak bagi pembangunan bangsa dan komitmen tiap anggota DPR yang dipimpinnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

“Saya bertanggung jawab secara moril terhadap kepatuhan seluruh anggota DPR dan karyawan DPR meskipun sesungguhnya menjadi tanggung jawab setiap individu untuk melaporkan SPT,” ucapnya.

Di hadapan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta pimpinan fraksi dan komisi, yang saat itu kompak menghadiri acara, Bambang berujar, “Melihat angka-angka (target penerimaan) di atas, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk membantu pemerintah mewujudkan target tersebut. Apalagi APBN merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR.”

Sampai di sini ia berhenti untuk sejenak kemudian membuat hadirin tertawa penuh arti dengan lanjutannya, “Jadi, APBN ini produk bersama antara pemerintah dan DPR—sama seperti Undang-Undang MD3.”

Harap diingat, atmosfer publik saat Bambang mengucapkan itu masih diwarnai polemik menyusul pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada 12 Februari lalu. Belakangan, hingga batas waktu 30 hari berakhir pada 14 Maret 2017, pemerintah (Presiden Joko Widodo) memastikan tidak akan menandatangani lembar pengesahan UU MD3 itu. (Penolakan penandatanganan ini tidak menghalangi berlakunya UU MD3.)

Seraya menyapa kaum wanita yang hadir, di sambutan singkatnya, Bambang juga mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia. Katanya, “Perempuan yang melahirkan kita, dan perempuan juga yang kita pacari sehingga kita punya anak-anak dan cucu-cucu yang akan merawat kita kelak.”

Setarikan napas dengan ini, pria kelahiran Jakarta 10 September 1962 ini juga menyatakan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang memberikan kesempatan kepada banyak perempuan untuk duduk di Kabinet Kerja. Lalu, tak mau ketinggalan dari organisasi internasional, di momen inilah Bambang mengumumkan bahwa DPR akan memberi penghargaan kepada Menkeu Sri Mulyani.

“Kami enggak mau kalah, beliau dapat penghargaan dari dunia internasional, kami juga kasih dari Senayan,” kata Bambang. Seketika hadirin dan peliput berita tertawa sambil menujukan pandangan ke Fadli Zon yang senyum-senyum menyimak di deretan depan.

Sebelumnya, lewat akun media sosialnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat melontarkan keheranannya dengan penghargaan internasional yang diterima Sri Mulyani dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Menurut Fadli, penghargaan yang diterima mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak sejalan dengan kinerjanya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo.

Kita sudah menghadapi zaman yang berubah total, baik di sisi teknologi maupun lainnya, dan lebih penting lagi, di sisi semangat pemerintah kita sekarang—semangat efisiensi.

Ubah paradigma

Dua hari berturut-turut Majalah Pajak mengikuti sebagian agenda Bambang Soesatyo. Sebagai Ketua Dewan, tak terelakkan, waktunya kini banyak tersita untuk menerima curhat dari berbagai pihak.

Rabu (7/3) itu, misalnya, di kantornya Bambang hanya bisa secara singkat saja—karena tamu lain sudah antre—menerima koleganya, para pengurus ARDIN Indonesia (Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia). Padahal, di asosiasi ini, Bambang adalah Ketua Umum.

Siang itu, selain mengucapkan selamat kepada Ketua Umum mereka yang kini menjadi Ketua DPR, para pengusaha dari penjuru daerah di Indonesia ini juga meminta saran dan solusi dari Bambang agar pelaku usaha di daerah dapat terus berbisnis dengan sukses dan sehat, bermitra dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di era yang sudah berubah.

Mangga, apa yang bisa saya bantu? Sampaikan saja—tapi jangan minta saya melanggar aturan,” kata Bambang Soesatyo seraya tertawa.

Menanggapi curhatan masyarakat yang kali ini disuarakan oleh para pengurus asosiasi bisnis ini, Bambang menyoroti berlangsungnya perubahan era, dan perubahan ini menuntut perubahan pola pikir masyarakat.

“Kita memang harus mengubah pola pikir kita. Kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan lima atau sepulun tahun lalu. Terakhir saat saya bicara di Hotel Borobudur—kalau tidak salah—saya ingatkan bahwa kita sudah menghadapi zaman yang berubah total, baik di sisi teknologi maupun lainnya, dan lebih penting lagi, di sisi semangat pemerintah kita sekarang,” ujarnya. “Semangat pemerintah kita itu efisiensi, sehingga dari awal ditekankan soal memperpendek birokrasi dan mata rantai bisnis yang membuat berat beban ekonomi.”

Semangat efisiensi

Perubahan zaman yang bertemu dengan semangat pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, memang bisa menimbulkan dilema, setidaknya tantangan, bagi pengusaha. Pelaku bisnis dituntut melakukan efisiensi di berbagai lini—tantangan berat terutama bagi pebisnis lokal yang umumnya bukan pengusaha besar.

“Dengan sistem on-line, sekarang semua bisa ikut tender dari mana saja,” ujarnya. “Keburukannya juga ada, yakni kalau kita konsisten dengan sistem itu, maka kita tidak bisa mendorong atau membangun pengusaha lokal di daerah. Yang menang adalah perusahaan besar, karena mereka lebih efisien. Pengusaha kita yang pemain tengah, yang ambil barang dari pabrik, lempar ke pasar, ambil untung sedikit, akan kalah bersaing. Ini tantangan.”

Bambang mengajak masyarakat menyikapi semua tantangan itu sebagai risiko yang harus ditanggung bersama, karena perubahan paradigma ini sudah menjadi pilihan pemerintah. “Pilihan sudah diambil, hasilnya akan menjadi risiko bersama,” kata Bambang. “Tapi yang jelas, negara jadi lebih efisien dan masyarakat mendapatkan segala sesuatunya dengan lebih murah.”

“Selama puluhan tahun, masyarakat membayar di luar harga yang sebenarnya. Harga kue A, misalnya, harusnya bukan lima puluh rupiah. Tapi karena ada rentetan distribusi, rentetan meja birokrasi, masyarakat membayar dengan harga yang tidak seharusnya. Padahal, harusnya lebih murah,” urainya.

Bakti ke daerah

Namun, bukan pengusaha namanya kalau tidak melihat peluang di tengah tantangan. Maka, Bambang pun menyarankan pelaku usaha untuk mengubah orientasi bisnis, mencari peluang untuk terus memperkuat jaringan usaha, bermitra dengan perusahaan yang sudah besar, dan memanfaatkan celah efisiensi, sehingga akhirnya mereka dapat menghasilkan barang yang tidak lebih mahal dari yang ditawarkan pesaing.

“Yang penting, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa ada keinginan pemerintah pusat untuk mendorong perusahaan lokal ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan mendorong seluruh effort APBD di daerah untuk dilakukan oleh pengusaha lokal. Walaupun tak bisa kita jamin, pengusaha lokal itu siapa.”

Komitmen pemerintah bahkan bisa disambut sebagai peluang untuk memajukan kampung halaman masing-masing pengusaha. “Setiap desa menerima bantuan Rp 1 miliar untuk kegiatan yang produktif. Kalau teman di daerah pegang sepuluh desa saja, lalu menstimulasi usaha-usaha yang bisa memakmurkan desa-desa, mulai dari pendampingan hingga pembinaan, kan bagus. Itu membuat pengusaha di daerah bisa berbakti kepada daerah kita masing-masing.”

Bambang tentu paham betul, bahwa uang yang tersalurkan ke tiap desa yang ia paparkan dalam pertemuan itu berasal dari setoran pajak. Tak heran bila esoknya, di lobi Gedung Parlemen, di momen yang tersebut di awal laporan ini, kita dengar ia menutup sambutannya dengan dua pantun bertema pajak, yang salah satunya berbunyi begini.

Petani ke sawan pergi membajak

beli bibit langsung dibayar

Mari kita membayar pajak

Agar pembangunan semakin lancar

Setelah lepas dari kerubutan para pewarta yang sempat meminta Ketua DPR yang juga mantan wartawan itu berpose di depan komputer yang dipersiapkan untuk pelaporan pajak secara elektronik itu, Bambang bergegas ke ruang kerjanya. Kami membuntutinya ke kantor Ketua DPR RI di Lantai Tiga Gedung Nusantara III.

Fotografer Majalah Pajak Rivan Fajry mengambil gambarnya di sela silih-bergantinya tamu. Duduk meletakkan lengan di meja lebar di ruang kerjanya, lagi-lagi, Bambang bercanda, “Ambil dari depan ya, supaya perut saya tidak kelihatan.”

 

Banyak respons negatif dari masyarakat begitu negatif menyikapi pengesahan Undang-Undang MD3. Kenapa itu terjadi dan mengapa pengesahan Undang-Undang inimenjadi prioritas DPR untuk diselesaikan?

Begini, saya mencermati suasana kebatinan yang berkembang di DPR, dan saya lihat, tanpa adanya revisi Undang-Undang MD3, suasana kebatinan ini akan kurang kondusif. Kita menginginkan DPR yang kompak dan berpikir fokus untuk kepentingan rakyat. Kami ingin ada proses yang menjamin semua pihak di dalam bisa buy in dan legowo. Undang-undang MD3 ini harus di revisi secepat mungkin, sebelum kita masuk ke pembahasan undang-undang lainnya. Tanpa penjaminan terbangunnya suasana yang kondusif, maka timbulnya risiko tertundanya atau bahkan dead lock-nya pembahasan undang-undang yang lain akan sulit dikalkulasi.

 

Masalahnya, masyarakat banyak memprotes masalah hak imunitas yang ada di Undang-Undang MD3 yang baru? Apa pendapat Anda?

Itu memang dinamika yang berkembang pada saat itu. Menurut saya wajar saja, mengingat banyaknya kasus hukum yang terjadi membuat banyak anggota cemas. Tanpa imunitas semua hal bisa dijadikan alat untuk menekan. Dalam perkembangan situasi yang seperti sekarang, tidak tertutup kemungkinan, ada oknum yang tidak terpenuhi aspirasinya, lalu menggunakan cara-cara yang tidak benar memengaruhi objektivitas pembahasan undang-undang, melalui fitnah dan tuntutan macam-macam.

Tapi, kan, suasana domokratis yang terbangun saat ini sudah bagus. Silakan masyarakat menilai, dan saluran-saluannya juga sudah ada. Jadi, tidak tepatlah kalau dikatakan DPR menjadi sangat powerful. Lebih tepatnya biarkan semuanya menjadi exercise demokrasi sehingga proses politik di NKRI ini semakin matang dan dewasa.

 

Ada berapa undang-undang yang telah dan belum diselesaikan pada periode 2014-2019 ini, dan berapa target undang-undang yang akan diselesaikan sejak tahun 2018 sampai dengan dengan akhir periode kepemimpinan Anda di DPR di tahun depan?

Awalnya ada 60-an permasalahan yang diamanahkan untuk dibahas menjadi undang-undang. Waktu saya menerima mandat menjadi ketua, sudah 20 Undang-undang selesai, dan sisanya lebih kurang 40 permasalahan. Saya kira wajar kalau di waktu masa mandat saya, saya menargetkan 10 Undang-undang dapat diselesaikan, dan itu yang benar-benar prioritas harapan masyarakat. Antara lain, seperti undang-undang terkait UKM, Undang-Undang Narkoba, dan Penanggulangan Terorisme.

 

Apakah tidak ada rencana untuk membangun web atau laman sebagai media berinteraksi dengan rakyat?

Saat ini memang kita sedang menyiapkan laman resmi DPR RI sebagai sarana komunikasi strategis DPR dengan rakyat. Di dalamnya akan memuat amanat undang-undang apa saja yang menjadi prioritas, jumlah undang-undang yang telah selesai dan tempat untuk mendownload-nya, jadwal dan progres pembahasan RUU di komisi-komisi, tempat rakyat menyampaikan usulan terhadap RUU yang sedang dibahas, mengadukan masalah-masalah yang menjadi kewenangan DPR, forum tanya jawab, petunjuk bagi masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur politik dan hukum, serta menjadi tempat untuk mengunggah research paper, saran dan masukkan ke pada DPR yang akan di kelola per topik.

Laman ini sangat penting menurut saya, karena para praktisi, perguruan tunggi, dan masyarakat dapat mempunyai resource dari laman resmi, tentang dinamika yang terjadi di DPR, serta berbagai bahan berupa hasil pembahasan untuk kepentingan kajian mereka. Artinya, laman resmi DPR ini akan menyediakan bahan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan Undang-undang. Rakyat seharusnya sadar bahwa undang-undang ini, mereka yang membuat, dan mekanismenya saja melalui perwakilannya yang berkoordinasi dengan pemerintah, serta proses demokrasi yang terbangun di dalamnya.

Oleh karena itu, ketersediaan media komunikasi seperti laman yang dapat memberi kesadaran ini menjadi salah satu kebutuhan utama agar bangunan silaturrahmi nasional dan persatuan ini semakin kokoh. Saya berharap para praktisi dengan kepedulian sosialnya, dan perguruan tinggi dengan Tri Dharma-nya, mempunyai bahan untuk melakukan sosialisasi tentang peran politik rakyat dalam suatu negara. Dengan komunikasi yang terus-menerus dan dibangun melalui kepedulian, saya yakin masyarakat akan semakin sadar untuk melakukan kontribusi dalam aspek sosial, politik, dan juga ekonomi, seperti Pemilu yang bersih, bebas, umum, jujur dan adil, peningkatan kepatuhan untuk membayar pajak, tumbuh kembangnya relawan pemberdaya, dan peningkatan CSR.

Menurut saya hal ini akan mempunyai dampak yang besar, yaitu terbangunnya rasa yang lebih berkeadilan, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat, dan sampai pada efisiensi beban biaya Pemilu, yang sekarang selalu menjadi salah satu masalah utama negeri ini.

 

Semangat penerapan efisiensi anggaran di satu sisi kadang menjadi dilema bagi pengusaha dan pemerintah sendiri. Bagaimana semua kalangan harus menyikapi hal ini?

Memang masalah, tapi yang jelas kami di DPR mengharapkan adanya perubahan paradigma di kalangan pengusaha, sehingga mereka dapat memiliki kompetensi yang layak jual. Pendekatannya haruslah berbeda, bukan menawarkan produk, tapi menawarkan solusi, sehingga harga akan sesuai dengan produknya. Misalnya, terobosan berupa kemampuan mereka menjadi pendamping di desa dalam arti melatih masyarakat di suatu desa untuk dapat memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut, di mana mereka sebagai pengusahanya, beberapa masyarakat desa menjadi operator yang memproduksi, tentu akan membuat dana desa dapat mereka nikmati Bersama masyarakat desa.

Contoh kecil saja, investasi mereka di rumah-rumah penduduk desa untuk keperluan penginapan turis lokal dan internasional. Merenovasi dan kamar mandi yang cocok untuk keperluan tersebut, pengusaha retail atau distributor sudah dapat menjual produksinya seperti tempat tidur, furnitur, shower, toilet, jongkok, dan duduk dan lain-lain. Begitu juga dengan tempat-tempat sight-seeing, dan tempat foto selfie, itu juga tempat-tempat yang sekarang dapat menjadi potensi usaha.

Jadi, era yang sudah berubah ini memang menuntut kreativitas pengusaha. Misalnya, cobalah cara pemasaran dengan on-line, kolaborasi diskon dengan usaha transportasi, penjualan bundling. Sedangkan untuk usaha terkait pekerjaan jasa, baik yang penunjukan maupun lelang, saya kira sudah waktunya memanfaatkan jasa ahli teknis untuk pendampingan agar tidak terjebak dengan harga terendah. Oleh karena itu, pengusaha perlu untuk menyiapkan kompetensi agar saat dilakukan beauty contest mereka bisa meyakinkan sebagai pengusaha yang mampu, karena punya kecukupan referensi dan tawaran solusinya dapat diuji secara teknis. Mutu juga menjadi sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggannya.

 

Anda baru saja menyampaikan SPT Bersama secara on-line. Bagaimana kesan Anda terkait layanan perpajakan, dan apa kritik dan saran untuk DJP?

Penyampaian SPT bisa-bersama-sama saat ini kan fakta dari semakin kompaknya DPR. Ini momentum yang sangat baik yang harus terus dijaga agar semangat kebersamaan ini terus terjaga saat kita membahas RUU yang ditargetkan. Ini bukti DPR itu kompak, mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Fasilitas yang dimiliki DJP sudah semakin baik, tapi masyarakat itu keinginannya membayar pajak semudah membayar rekening listrik. Itu betul. Dan oleh karena itu DJP seharusnya mengembangkan betul kemampuannya dalam waktu yang tidak lama, agar fasilitas layanannya semakin mudah, cepat, dan akurat. Jangan sampai kita mau melapor sistemnya lambat, kita mau membayar sistemnya menolak atau macet.

Memang perlu upaya maksimal untuk mencegah masalah seperti itu. Satu orang saja terkena masalah, saya yakin suaranya akan ke mana-mana. Dan dukungan DPR yang begitu menggembirakan pada saat kita mengisi e-filing bersama-sama dapat hilang sekejap saja.

Saya juga meminta kepada pemerintah untuk memikirkan kembali, apakah masyarakat yang bekerja masih perlu mengisi SPT, toh sudah dipotong. Bila lebih dari satu pemberi kerja, tolong dibuatkan mekanisme, bahwa mereka dapat meminta dipotongkan secara penuh oleh salah satu pemberi kerjanya. Seharusnya hal seperti ini dapat dilakukan oleh teknologi komunikasi, dan ini akan menyenangkan pembayar pajak, sekaligus menjadikan sistem perpajakan lebih efisien. Itu juga akan mengurangi keluarnya dollar untuk merawat database dan jaringannya. DJP lebih enak tinggal merawat pengusaha saja, tentunya sistem akan jauh lebih cepat.

Lanjutkan Membaca

Up Close

Merajut Kolaborasi “A Big Family”

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

Penulis:

Robert Pakpahan Direktur jenderal Direktorat Jenderal Pajak

Robert Pakpahan “dipulangkan” ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menempati jabatan tertinggi, sekaligus lebih tinggi ketimbang jabatannya dahulu ketika ia ditugaskan pemerintah untuk bekerja di luar DJP. Sebelumnya, ia dikenal sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di instansi yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara itu. Saat itu, ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP (hingga tahun 2011. Kini, seusai bekerja sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017), Robert kembali ke instansi yang dianggapnya sebagai “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan.

“DJP adalah salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform.”

Pengalaman dan latar belakang akademisnya dinilai akan menjadikannya mumpuni untuk membawa DJP ke era baru pasca-Amnesti Pajak dan era derasnya arus digitalisasi di segala bidang, terutama perekonomian. Pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini lulus dari Program Diploma III Keuangan, Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1991. Tahun 1987, ia menamatkan Program Diploma IV di kampus berikatan dinas itu. Sedangkan gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina, AS, diraihnya pada tahun 1998.

“This a big family. Perlu approach yang berbeda untuk memastikan adanya trust di antara sesama untuk mengerjakan pekerjaan sebesar DJP.”

Jumat, 22 Desember 2017, ketika Majalah Pajak menemuinya, ia baru ngantor tiga pekan sebagai Dirjen Pajak, menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang pensiun. Dengan kata lain, ia hanya punya sisa waktu sepekan untuk memaksimalkan langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak 2017.

Nah, apa saja langkah jangka pendek yang difokuskannya dan apa langkah strategis yang hendak dilakukannnya untuk DJP dan untuk pengamanan target di 2018 dan seterusnya? Dan di era media sosial yang riuh oleh berita nan-cepat-tapi-belum-tentu-akurat ini, apa langkah DJP untuk menyentuh masyarakat pembayar pajak, baik WP lama maupun WP baru dan calon WP yang aktif berkiprah di zaman now?

Nukilan wawancara dapat Anda baca di Majalah Pajak versi cetak Volume XLVI 2018 di toko buku atau klik versi digital via Higo Digital Magazine

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News3 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News4 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News5 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News7 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News7 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News8 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News10 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis3 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending