Connect with us

TAX STORY

Plombir, Dulu Ditakuti, Kini Jadi Koleksi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Razia plembir kepada pengguna sepeda oleh petugas

Masih ada yang ingat, apa itu plembir? Pada penulisan pun pengucapannya, ada juga yang menyebut ‘plembir’ sebagai plombir. Generasi millenial mungkin sedikit yang tahu tentang plombir atau plembir ini. Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) plembir adalah meterai yang berasal dari timah, kertas, dan sejenis bahan plastik, yang digunakan sebagai tanda bahwa sang pemilik plembir sudah membayar pajak kendaraan sepeda.
Mari kita melongok sejarah lama soal plembir. Pada zamannya, sepeda onthel, becak dan andhong masuk kategori barang mewah yang dikenai pajak tahunan. Pemerintah menerbitkan plombir, yaitu stiker/emblem/peneng berbahan timah atau kertas sebagai tanda bukti. Bila kendaraan tak terpasang plombir, bisa ditangkap hansip/polisi dan didenda.
Pajak sepeda di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Kolonial, dan terus dilanjutkan pada masa pemerintahan Jepang. Dengan dalih untuk membiayai perang demi membantu kemerdekaan Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang lebih ketat dalam menerapkan aturan pajak. Tidak boleh ada warga masyarakat yang terlambat membayar pajak, karena denda akan menanti jika mereka terlambat.
Sepeda yang sudah dibayar pajaknya itu akan diberi penneng (plembir), yaitu lempengan logam yang ditempelkan pada bodi sepeda sebagai bukti pembayaran pajak sepeda sehingga mudah terlihat oleh polisi yang memeriksanya. Pada masa itu, polisi sering melakukan razia untuk mengecek plembir itu. Jika plembir tak ada, pemilik sepeda akan kena denda. Itulah sebabnya sepeda harus dibawa ketika membayar pajak.
Dilanjutkan Orede Baru
Pada era 80-an plembir dikenal oleh sebagian masyarakat utamanya yang berdomisili di wilayah Yogjakarta ataupun Surakarta, karena setiap warga yang memiliki kendaraan berujud sepeda onthel andhong, becak diwajibkan membeli plembir sebagai bagian dari kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, plembir ini adalah satu tanda bukti pembayaran pajak sepeda yang pada lembarannya tertuliskan tahun sesuai masa pembayarannya.
Besaran nominal plembir pada Orde Baru tiap tahun bermacam-macam. Ada yang Rp 50, ada yang Rp 100 bahkan mencapai Rp 250, bergantung pada jenis dan merek sepeda. Era plembir ini berakhir pada pertengahan 90-an.
Kini, pernak pernik plembir itu banyak dikoleksi oleh para kolektor benda-benda jadul. Harganya pun pumayan mahal, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.—W Hanjarwadi

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

TAX STORY

Arthur Dehon Little, Pelopor Konsultan Manajemen Pertama di Dunia yang juga Ahli Kimia

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Arthur Dehon Little/Foto: sciencehistory.org

Dunia Modern mengenal  Marvin Bower sebagai Bapak Konsultan Manajemen Modern Dunia. Kontribusinya dalam industri konsultasi manajemen sangat besar. Berkat jasanya, konsultasi  mempunyai standar yang tinggi sehingga menjadi profesi yang sangat dihormati. Sebelum Bower, ada James Oscar McKinsey, seorang akuntan Amerika, konsultan manajemen, profesor akuntansi di University of Chicago, dan pendiri McKinsey & Company pada 1939 yang kelak dikembangkan oleh Bower.

Namun, sebelum kedua tokoh tersebut, sejarah juga mencatat nama Arthur Dehon Little (15 Desember 1863 – 1 Agustus 1935) yang dikenal sebagai pendiri Perusahaan Arthur D. Little pada 1886. Arthur D. Little dikenal sebagai firma konsultan manajemen pertama di dunia.

Arthur Dehon Little awalnya memang dikenal sebagai seorang ahli kimia dan insinyur kimia Amerika . Ia mendirikan perusahaan konsultan Arthur D. Little dan berperan penting dalam mengembangkan teknik kimia di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dalam perjalanan panjang kariernya, akhirnya Arthur melakukan studi analitis—pendahulu dari studi konsultasi yang kemudian membuat firma Arthur D. Little menjadi terkenal hingga sekarang.

Sejak saat itu, industri konsultasi tumbuh perlahan selama setengah abad, dengan peluang pelanggan tertentu atau dengan spesialisasi fungsional tertentu. Hubungan sinergis antara sekolah bisnis dan perusahaan konsultasi dikembangkan. Lulusan pendidikan konsultasi manajemen menjadi pilihan pekerjaan pertama para lulusan MBA di Amerika Serikat.

Pemain nontradisional mulai memasuki industri konsultasi. Di antara perusahaan akuntansi yang memasuki dunia Konsultasi manajemen dan perpajakan adalah PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte yang kini dikenal dengan The Big Four. Perusahaan akuntansi itu memberikan jasa konsultasi manajemen, termasuk spesifik ke konsultasi perpajakan.  Di Indonesia pun, kini semakin banyak berdiri firma yang melayani konsultasi perpajakan.

Peran Strategis Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk bisa membuka praktrik konsultan perpajakan pun tidak mudah. Orang atau badan harus menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Mereka juga wajib memiliki sertifikat konsultan pajak. Sertifikat itu berupa surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP). USKP dapat diikuti secara berjenjang dari tingkat A, tingkat B, hingga tingkat C sesuai dengan materi yang ingin diampu.

Konsultan pajak di Indonesia harus merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berkelakuan baik, tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Konsultan pajak juga harus mempunyai izin praktik konsultan. Izin praktik konsultan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Konsultan pajak hanya boleh memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya. —Waluyo Hanjarwadi.

Lanjut baca

TAX STORY

Kisah Radjiman Wediodiningrat dan Sidang Panitia Kecil 14 Juli

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto Dokumentasi sidang pertama BPUPKI/istimewa

Menyadari begitu pentingnya masalah pajak, para founding father kita telah membahas pajak dengan serius sejak menjelang proklamasi kemerdekaan. Kata pajak pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil yang membahas soal keuangan dalam masa reses Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hari itu, 14 Juli 1945.

Sejarah ini bisa dilacak dari Arsip Nasional RI yang memuat dokumentasi dokumen autentik BPUPKI-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) koleksi AK Pringgodigdo. Dokumen itu menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkait dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa sidang BPUPKI.
Dari dokumen itu diketahui, kata pajak pertama kali disebut saat membahas soal keuangan dalam masa reses BPUPKI setelah pidato terkenal Sukarno dibacakan pada 1 Juni 1945. Radjiman, melalui lima usulannya, pada butir yang keempat menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”.

Selama masa reses antara tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, telah dikumpulkan sembilan butir usulan oleh anggota BPUPKI yang salah satu butirnya membahas soal keuangan. Pembahasan materi keuangan yang memuat frasa tentang pajak tidak berhenti dalam sidang panitia kecil di masa reses itu saja. Arsip itu menyebutkan, ada masa sidang kedua yang berjalan antara tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945.

Pada 12 Juli 1945 ada sidang Panitia Kecil yang mengagendakan tiga bahasan, yaitu rapat Panitia Perancang UUD, rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi, dan rapat Bunkakai Pembelaan. Kata pajak muncul dalam draf kedua UUD yang disampaikan pada 14 Juli 1945. Butir kedua pada Pasal 23 Bab VII Hal Keuangan menyebut “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Tulisan itu tertuang dalam lampiran arsip Rancangan UUD 1945 dengan coretan perbaikan. Nah, tanggal 14 Juli itulah yang akhirnya ditetapkan oleh DJP menjadi Hari Pajak.

Ingin tahu lebih lanjut siapa saja sosok dibalik penetapan Hari Pajak? Ikuti terus artikel-artikel “Tax Story” yang akan kami sajikan hingga 14 Juli mendatang.—Waluyo Hanjarwadi

 

Lanjut baca

TAX STORY

Pajak Kolonial, Superioritas Penguasa yang Menyengsarakan Kawula

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dokumentasi Penjajahan Belanda di Indonesia 1602-1949

Pada era kolonial pemungutan pajak sangat memberatkan sehingga masyarakat menganggap pajak adalah bentuk superioritas penguasa kepada rakyatnya. Rakyat sengsara, sehingga timbul kesan negatif hingga kini. Peristiwa pemungutan pajak yang tak manusiawi ini diabadikan oleh sejarah. Misalnya pemungutan pajak pada masyarakat di pesisir Jawa dan Kesultanan Yogyakarta yang akhirnya akhirnya menyulut meletusnya Perang Jawa (1825-1830). Dalam buku Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa tulisan Peter Carey digambarkan, perang terdahsyat di Nusantara ini dipicu akumulasi banyak faktor, salah satunya kesalahan praktik pajak gerbang tol (gerbang/pos penarikan pajak di perjalanan) yang akhirnya menimbulkan gejolak sosial dan membuat kesengsaraan bertahun-tahun.

Pajak gerbang tol pertama yang diterapkan Raja Keraton Kesultanan Yogyakarta ini terinspirasi oleh Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Sebelumnya VOC berhasil menerapkan sistem pemungutan pajak di Pantai Utara Jawa secara efektif. Usai perjanjian Giyanti Februari 1755, Hamengkubuwana I menandatangani kontrak penyewaan pemungut pajak pertama untuk gerbang-gerbang tol di area kekuasaannya (1755-1764). Seorang Kapitan Cina daerah Mataram bernama To In ditunjuk sebagai penarik pajak gerbang tol tiu

Alhasil, cukai atas gerbang tol dan pasar telah mencapai 40 persen dari pendapatan kerajaan. Sementara kaki tangan (kelompok Tianghoa) mampu mengantongi keuntungan sampai seperempat dari pemungutan pajak kepada sultan.

Kedatangan  Thomas Raffles (1811-1816) membuat peta kekuasaan berubah. Semua gerbang tol dan pasar harus diserahkan pada pemerintah Eropa dan disewakan kepada kelompok Tianghoa. Ini menjadi bibit timbulnya pemungutan pajak yang semakin eksploitatif terhadap rakyat, menggunakan cara-cara yang semakin kejam, tidak manusiawi.

Ketika masa Raffles berakhir pada 1816, Belanda berkuasa lagi dan meneruskan kebijakan sebelumnya untuk mengisi kekosongan dana. Belanda menerapkan cukai pada semua aktivitas pengangkutan hasil bumi, baik di darat ataupun di sungai. Kehidupan rakyat semakin susah karena cukai dikenakan pada semua kebutuhan pokok sehari-hari. Beban cukai jalan yang berat itu harus dipikul dengan beban yang lain juga.

Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah Jepang lebih memfokuskan semua sumber daya untuk biaya perang. Maka, sulit memisahkan mana yang merupakan pajak dengan rampasan kepada rakyat. Rakyat, selain dibebani dengan kewajiban Romusha juga dibebani dengan membayar pungutan yang dianggap sebagai pajak. Hal ini sangat memberatkan rakyat Indonesia pada waktu itu meskipun hanya berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun.—Waluo Hanjarwadi

 

*) Dioleh dari berbagai sumber

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News13 jam lalu

ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new...

Breaking News1 hari lalu

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana...

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Breaking News2 hari lalu

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur...

Breaking News3 hari lalu

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan...

Breaking News3 hari lalu

Solusi Investasi dan Perlindungan Diri Menjelang Usia Nonproduktif

Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia berupaya menjawab kebutuhan nasabah dalam membantu mewujudkan tujuan keuangan mereka di masa depan. Hal...

Breaking News3 hari lalu

BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Mengacu pada situasi COVID-19 terkini, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik hingga 15 Juni...

Breaking News4 hari lalu

Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Pamdemi COVID-19 telah melahirkan normal baru (new normal) dalam kehidupan sehari-hari. New normal yang dimaksud adalah menerapkan gaya hidup sesuai...

Breaking News4 hari lalu

17 Tahun Berturut-turut Bank Indonesia Raih Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Bank Indonesia (BI). Predikat itu...

Breaking News5 hari lalu

Jika COVID-19 Tak Kunjung Reda, PSBB Jakarta Diperpanjang dan Lebih Ketat

Anies imbau warga Jakarta mematuhi PSBB. Jika COVID-19 tak Kunjung reda, PSBB Jakarta bakal diperpanjang dan diberlakukan lebih ketat. Masyarakat...

Breaking News1 minggu lalu

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sepertinya edisi “Taxclopedia” kali ini paling banyak memuat dasar hukum untuk topik yang dibicarakan. Bahkan, saat tulisan ini dibuat, pemerintah...

Trending