Connect with us

Up Close

Platform untuk Petani dan Pemodal

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas jangkauan usaha, perusahaan aplikasi Tanijoy membidik bisnis pertanian melalui platform yang menghubungkan petani dengan pemodal.

 

Komoditas pertanian yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari di masyarakat menjadikan sektor ini selalu bergerak dinamis dan tak pernah berhenti di setiap situasi. Besarnya potensi bisnis di sektor ini pula yang telah mendorong Muhamad Nanda Putra untuk menekuni usaha di bidang pertanian sejak masih menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Baru menduduki bangku kuliah di tahun kedua pada 2010, pria yang sudah akrab dengan alam pertanian sejak kanak-kanak ini mulai merintis bisnis budi daya jamur tiram dengan target pasar para pengusaha warung makan.

Dengan lahan yang tak perlu begitu luas di satu lokasi rumah, ia dapat menanam sekitar seribu pot jamur tiram dan memperoleh margin keuntungan lumayan besar sekitar 50 persen. Setelah menanam jamur tiram, bisnisnya terus berkembang dan mulai menggarap kebun kopi dengan harapan dipetik hasilnya ketika ia selesai kuliah pada 2014.

“Alhamdulillah, waktu itu kopi green beans sedang naik daun di Malang. Jenis arabika harganya naik dari sebelumnya Rp 50 ribu, saya jual Rp 100 ribu,” tutur Co-founder sekaligus CEO Tanijoy ini kepada Majalah Pajak di Gedung Plaza Sentral, Jakarta, Selasa (29/9).

Baca Juga: Petani, Pemegang Kunci Kedaulatan Pangan

Di sela kegiatannya berkebun kopi, ia kerap berdiskusi dengan para petani yang ingin menggarap lahan tetapi terkendala oleh kurangnya modal. Ia tergerak membantu petani dengan memberikan sejumlah modal usaha. Namun sayang niat baiknya itu tidak benar-benar disikapi dengan sungguh-sungguh oleh para petani yang mengaku gagal panen, padahal ternyata hasil panennya dijual ke tempat lain secara diam-diam.

“Ini memang learning cost buat saya, setelah tiga kali kasih modal ke petani tapi ternyata karakter mereka seperti itu. Akhirnya, saya kapok,”kenangnya.

Bangun platform tani

Pengalaman memberi modal ke petani yang tak berjalan mulus justru memotivasi Nanda untuk membangun bisnis pertanian berskala besar lewat cara yang tidak konvensional. Bersama rekannya yang sudah lebih dulu terjun di bisnis sosial (social enterprise) dan ahli teknologi informasi, ia mulai membangun platform di bidang pertanian pada 2017.

Kami menyalurkan modal dari bank ke petani dan Tanijoy tidak mengambil keuntungan apa pun. Nanti hasil panennya kami yang jual dan dapat margin keuntungan dari situ.

“Kami bertiga mendirikan Tanijoy, platform di bidang pertanian yang membantu menghubungkan petani dengan pemodal dan pemasaran hasil panen,” paparnya.

Platform yang kini memasuki tahun ketiga dengan total 23 karyawan ini menggandeng petani sebagai mitra melalui referensi, lalu dilakukan survei lokasi lahan dan analisis pasar untuk kemudian ditawarkan kepada calon pemodal. Tanijoy mengelola para pemodal dari dua sumber, yakni publik individual dengan dana minimal Rp 2 juta, dan dana dari perbankan.

“Kami menyalurkan modal dari bank ke petani dan Tanijoy tidak mengambil keuntungan apa pun. Nanti hasil panennya kami yang jual dan dapat margin keuntungan dari situ. Seperti itu model bisnisnya,” jelas Nanda.

Para petani yang menjadi mitra Tanijoy saat ini tersebar di wilayah Sumatera Utara (Brastagi), Jawa Barat (Pengalengan, Garut, Lembang, Cianjur, Bogor), Jawa Tengah (Brebes, Pemalang, Klaten, Pegunungan Slamet dan Dieng), Yogyakarta (Sleman) dan Jawa Timur (Malang, Madiun, Trenggalek, Ponorogo).

Baca Juga: DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Tanijoy memberikan edukasi ke petani tentang teknik menyortir hasil panen agar mendapat nilai jual yang tinggi di pasar.

Platform ini memanfaatkan teknologi yang paling banyak ditujukan untuk pemantauan dan transaksi investasi secara daring.

“Ketika petani mendaftar di perusahaan ini, kami terapkan aplikasi yang bisa verifikasi data petani dan kondisi lahan yang akan ditanami. Dari sini akan muncul nilai, petani ini layak atau tidak untuk dapat modal,” urainya.

Adapun modal yang diberikan ke petani tidak dalam bentuk dana melainkan barang berupa pupuk, bibit, dan pestisida yang bisa diambil di toko rekanan Tanijoy.

“Kami kasih saldo ke petani yang sudah terkunci hanya untuk barang-barang di toko yang sudah kerja sama dengan kami. Ini cara kami agar modal yang diberikan betul-betul dipakai untuk produksi,” ungkap Nanda.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Sektor UKM, pertanian, dan kelautan adalah harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih melalui stimulus dan regulasi.

 

Setelah perekonomian anjlok sangat dalam karena Covid-19, Indonesia dipastikan masuk ke dalam resesi ekonomi—hanya tinggal menunggu waktu pengumuman resminya. Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,32 persen. Kontraksi ini sulit pulih pada kuartal III. Apalagi pandemi Covid-19 masih terus menyebar dan membuat pemerintah terpaksa masih harus menerapkan kebijakan pembatasan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun beberapa kali mengatakan bahwa perekonomian di kuartal III masih akan berada di zona negatif, meski kontraksinya memang tidak akan sedalam pada kuartal II lalu.

Indonesia tidak sendirian. Menurut catatan World Bank 93 persen negara dunia akan masuk resesi. Kondisi ekonomi Indonesia memang terpuruk. Namun, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI yang juga Co-Owner Tanijoy Ajib Hamdani optimistis, kondisi ini akan segera pulih asal pemerintah bisa mendorong sektor UKM, mengoptimalkan sektor agro, maritim, dan perkebunan.

Sektor UKM, menurut Ajib memiliki kontribusi paling signifikan pada PDB. Selain itu, UKM juga memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi menggerakkan suplai karena bisnisnya berjalan. Dan kedua adalah demand karena uang keuntungan UKM yang berputar itulah akan menjadi disposable income mereka.

“Ketika sisi ini (UKM) bisa didorong cepat oleh pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih terjaga,” tutur Ajib kepada Majalah Pajak akhir September lalu.

Untuk itu, Ajib mengimbau agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di lapangan dengan cepat dan tepat sasaran pada ekosistem bisnis yang berjalan. Untuk bisa tepat sasaran, mau tidak mau, pemerintah harus juga mengatasi persoalan basis data yang sejak dulu masih menjadi masalah.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Memang, bukan perkara instan, tetapi upaya itu harus dimulai. Namun, Ajib berharap, dengan adanya momentum kondisi Covid-19 ini justru ini bisa pemicu positif pada pemerintah tentang bagaimana pentingnya basis data yang terintegrasi sehingga ini bisa bermanfaat ke depannya.

“Entah kena pandemi atau tidak, basis data itu akan menjadi alat pembuat kebijakan yang paling efektif dan paling tepat sasaran.”

Ajib juga menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor agro. Menurut Ajib, sektor agro adalah sektor yang tidak terdampak pandemi. Ketika pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia minus 5,32 persen, pertumbuhan agro menurut Ajib justru positif 12 persen. Artinya, sektor ini dari hulu hingga hilir memiliki potensi luar biasa. Ini bicara agro hulunya. Hilirnya, akan banyak sekali.

“Saran HIPMI, pemerintah harus lebih mendorong sektor UKM, pertanian, maritim dan perkebunan. Pertama mendorong sektor permodalan, kedua mendorong peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat pasar. Ketika empat poin ini bisa didesain dengan baik oleh regulasi pemerintah maka sudah pasti ekonomi kita akan tumbuh dengan cepat.”

Berikut petikan wawancaranya.

Sepanjang masa pandemi Covid-19 ini pemerintah telah mengeluarkan berbagi kebijakan untuk pemulihan ekonomi melalui bantuan langsung, insentif, relaksasi, dan lain-lain. Seberapa siginifikan dampak bantuan itu untuk bisa mengungkit ekonomi kita?

Pertama, HIPMI melihat dan menyadari bagaimana program kebijakan pemulihan nasional sebagai turunan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian pada bulan Mei lalu diubah menjadi UU No 2 Tahun 2020, kemudian turunan jadi tentang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Termasuk misalnya bicara program prakerja, banpres, BLT dan lainnya. HIPMI melihat, sebenarnya pemerintah punya konsep yang bagus. Itu dulu poinnya.

Jadi, pada prinsipnya HIPMI mengapresiasi bagaimana kebijakan, bagaimana regulasi dan bagaimana insentif yang dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga perekonomian dengan baik karena hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah pada masa pandemi seperti ini adalah bagaimana ekonomi kita tidak berkontraksi terhadap segala hal. Kalau bicara kontraksi ekonomi, sudah menjadi keniscayaan dengan adanya pandemi seperti ini kan tidak hanya bicara Indonesia, sudah menjadi masalah global. Sekali lagi hal yang terbaik yang dilakukan pemerintah dan stakeholders ekonomi adalah mendangkalkan kontraksi yang ada. Terus bagaimana hubungannya dengan kebijakan pemerintah?

Kebijakan pemerintah pada dasarnya bagus. Problemnya ada di masalah kecepatan dan ketepatan alokasi dana. Kita bicara masalah kecepatan, kita lihat kondisi pandemi ini sudah semua sektor terhantam bahkan UKM yang memberikan kontribusi terhadap 60,8 persen PDB itu ikut terkontraksi luar biasa. Hal yang sangat berbeda kita lihat dengan ketika krisis moneter yang terjadi tahun 1998, di mana waktu itu yang kena hanya konglomerasi besar, sektor keuangan, dan lain-lain. Tapi pada waktu itu, justru UKM menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sehingga bisa rebound dengan cepat.

Problem yang berbeda kita lihat pada kondisi sekarang ketika kena pandemi Covid-19 ini, semua sektor terhantam termasuk dan terutama sektor UKM. Itu yang kita harapkan bagaimana pemerintah punya kecepatan untuk men-deliver dana kepada sektor UKM karena sektor ini banyak yang informal. Kalau pemerintah bisa mendorong sektor UKM, pertama UKM punya kontribusi paling signifikan pada PDB kita. Kedua, UKM juga punya dua fungsi. Satu, fungsi menggerakkan si suplai karena bisnisnya berjalan, kedua adalah demand karena UKM itu, ya, uang keuntungan mereka yang berputar itu yang membuat belanja akan menjadi disposable income mereka. Jadi ketika sisi ini bisa didorong cepat oleh pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih terjaga.

Baca Juga: Majukan Produk Indonesia, Kemenkominfo Adakan Pelatihan Wirausaha Digital untuk UMKM

Problemnya adalah ketika pemerintah tidak bisa men-deliver ini dengan cepat, maka biaya untuk rebound ekonominya jadi lebih mahal. Ibaratnya begini, kalau mau bangunin ekonomi yang lagi tidur itu dia lebih murah dari pada membuat ekonomi yang sudah pingsan untuk bangun lagi, apalagi ekonomi sudah mati. Jadi, harapan HIPMI adalah bagaimana pemerintah bisa konsisten untuk bisa men-deliver kebijakan-kebijakan yang termuat dalam PEN dengan cepat di lapangan dan di ekosistem bisnis yang berjalan. Itu bicara kecepatan.

Kedua, bicara ketepatan alokasi. HIPMI melihat dan menyadari bahwa Indonesia ini memiliki problem yang sangat mendasar. Kita punya problem yang sangat fundamental yang namanya basis data. Ini harus berkali-kali kita sampaikan kepada pemegang kebijakan. Karena kalau bicara basis data atau data, itu adalah alat untuk mengambil keputusan. Sekarang bagaimana mungkin keputusan itu bisa tepat ketika datanya tidak tepat? Ini menjadi problem mendasar kita. Jadi yang perlu di-deliver pemerintah bagaimana kecepatan dan ketepatan. Tapi sekali lagi, ketepatan dalam delivery program kebijakan, entah itu banpres, KUR, BLT, subsidi bunga, bantuan modal kerja dan lain-lain, ini bicara masalah ketepatan yang ketika basis datanya tidak valid akan menjadi problem.

Berbicara basis data ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan secara instan. Bukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi paralel dengan masalah pandemi. Kita enggak kena pandemi saja menyelesaikan basis data ini problem tersendiri. Apalagi sekarang kondisi pandemi, pemerintah butuh cepat dan tepat. Jangan sampai ketika delivery dana itu cepat, tapi tidak tepat. Maka daya ungkit ekonominya tidak akan maksimal. Tapi sama juga. Kalau kita ngejar tepat tapi lambat, maka problemnya biaya untuk pemulihan ekonomi itu jauh lebih mahal karena ekonomi semakin melambat, semakin besar effort yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi agar berputar dengan baik.

Masalah data itu, kan, sebenarnya masalah sejak lama. Bisa enggak agar kondisi ini justru menjadi pemicu atau momentum untuk bisa integrasi data?

Setuju. Bicara soal integrasi data, dan bicara SIN (single identity number), atau data yang terintegrasi ini masalah political willingness. Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, pemerintah punya kemampuan, punya regulasi, punya infrastruktur untuk membuat basis data yang terintegrasi. Problemnya adalah pemerintah mau membuat itu atau tidak. HIPMI berharap justru dengan kondisi momentum pandemi Covid-19 ini semakin kita sadarkan bahwa bicara basis data ini bukan hanya bicara kebutuhan bersifat sementara, bukan kebutuhan pragmatis, bukan bersifat kepentingan sporadis, tapi ini memang kebutuhan mendasar untuk bangsa ini. Baik untuk masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kita membutuhkan data yang terintegrasi tersebut.

Sekali lagi, HIPMI berharap dengan adanya momentum kondisi Covid-19 ini justru ini bisa menimbulkan trigger positif pada pemerintah tentang bagaimana pentingnya basis data yang terintegrasi sehingga ini bisa bermanfaat ke depannya. Entah kena pandemi atau tidak, basis data itu akan menjadi alat pembuat kebijakan yang paling efektif dan paling tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengumumkan, kita akan masuk resesi. Akan seperti apa dampak resesi itu dan bagaimana masyarakat, pengusaha dalam kondisi resesi ini harus bersikap?

HIPMI akan menyoroti masalah resesi. Pertama, sebenarnya perlu kita melihat secara objektif. Harus melihat dari banyak sisi dalam konteks kita menerjemahkan atau menyikapi potensi dari resesi yang akan ada di depan mata. Kalau HIPMI melihat, sebenarnya resesi ini menjadi suatu keniscayaan karena memang kondisi ekonomi kita kurang memungkinkan dan sedang tidak dalam baik-baik saja. Kita harus akui itu. Kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2 bulan April, Mei, Juni, kita sudah minus 5,23 persen.

Baca Juga: Menparekraf Ajak Pulihkan Sektor Pariwisata melalui Penguatan UMKM

Pada September ini perkiraan HIPMI minusnya di sekitar 3-3,5 persen—katakanlah itu. Artinya, ketika dua kuartal berturut-turut kita masuk negatif pertumbuhan ekonominya maka kita masuk ke definisi resesi ekonomi. Tapi HIPMI melihat ini sebagai realitas ekonomi yang ada. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir secara berlebihan karena yang dihadapi oleh Indonesia itu adalah masalah perlambatan ekonomi. Kita tidak akan kena krisis berkepanjangan ketika pemerintah bisa mendesain aturan dan bisa men-deliver kebijakan PEN sesuai yang diharapkan.

Kenapa HIPMI punya optimisme—atau saya pribadi punya optimisme? Kita betul, mengalami perlambatan ekonomi, tapi sebenarnya tidak parah-parah amat karena Indonesia itu mempunyai fundamental ekonomi yang relatif bagus. Indikator-indikator makronya cukup dan sangat jelas. Secara kuantitatif kita bisa ukur itu, kita bisa perdebatkan itu, bisa kita analisis. Misalnya, kita bicara local domestic demand. Indonesia itu punya hampir 270 juta orang, artinya ini bicara pasar. Indonesia ini pasarnya luar biasa, kita tidak bisa dibandingkan dengan Singapura. Singapura hanya bergantung pada sektor jasa, berapa jumlah penduduknya? Jadi bahkan ketika mereka resesi begitu dalam, minus mereka lebih dari 14 persen, bahkan year on year mereka lebih dari 40 persen, ya, wajar karena mereka tidak mempunyai local domestic demand yang tinggi. Berbeda dengan Indonesia, kita punya 270 juta orang, tidak mengandalkan ekspor pun sebenarnya enggak masalah. Yang penting bagaimana pemerintah bisa memberikan stimulus di sektor yang memberikan daya ungkit paling maksimal. Yang mempunyai leverage paling optimal. Jadi, pemerintah harus bisa presisi menerjemahkan itu, menganalisis dan memberikan stimulus dan insentif yang mendorong hal tersebut. Itu yang paling penting.

Itu baru bicara indikator masalah local domestic demand. Poin kedua, kita bicara PDB yang ada di Indonesia. kalau kita lihat di akhir 2019, PDB kita masih cukup lumayan. Kita di angka Rp 17 ribu triliun rupiah per tahun. Itu adalah nomor 15 besar dunia. Artinya, kita masih punya ceruk perkembangan ekonomi yang luar biasa.

Sebenarnya Pak Jokowi sudah punya komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan potensi yang ada. Kalau kita ingat bagaimana komitmen Pak Jokowi di periode kedua dalam pemerintahan ini bulan Oktober 2019, ketika dilantik beliau punya lima gagasan utama. Pertama, peningkatan SDM; kedua, keberlanjutan infrastruktur; ketiga, deregulasi—makanya sekarang ada omnibus law. Keempat, debirokratisasi; dan kelima—ini gagasan Pak Jokowi yang punya transformasi ekonomi, tentang bagaimana Indonesia itu seharusnya sudah mulai melakukan hilirisasi, melakukan manufacturing, Indonesia melakukan produksi yang punya nilai tambah atas komoditas yang dipunya. Karena ketika nilai tambah itu dibuat di Indonesia maka akan meningkatkan volume ekonomi. Dan yang lebih penting dari itu adalah tingkat kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan pertambahan skala ekonomi tersebut.

Jadi, dengan beberapa indikator saja. Kita melihat PDB yang ada, kita lihat local domestic demand. Belum kita bicara resources. Resources kita luar biasa, tapi bagaimana kemudian kita harus mengembangkan gagasan ke depan, membuat gagasan revolusioner, termasuk bagaimana mengoptimalkan, misalnya bonus demografi kita yang positif, misalnya. Orang-orang muda bagaimana masuk ke sektor yang punya nilai daya ungkit ekonomi yang optimal. Pemerintah harus mendorong hal tersebut. Resesi itu, waspada itu iya, khawatir terlalu berlebihan itu tidak perlu.

Masih soal dampak resesi. Ada prediksi gelombang PHK karyawan akan terus terjadi. Bagaimana HIPMI melihat ini?

Bicara PHK, potensi pengangguran memang akan meningkat. Pengangguran di Indonesia pada akhir 2019, itu masih 5,8 persen. Kalau perkiraan HIPMI kita bisa menjadi dobel digit di akhir tahun ini. Pasti di atas 10 persen. Tidak apa-apa karena ini menjadi realitas ekonomi. Tidak untuk kita keluhkan, tapi untuk kita carikan jalan keluar. Pemerintah punya fungsi regulasi di situ sehingga kemudian bagaimana pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan BLT misalnya, dengan kartu prakerja, misalnya, yang penting tepat sasaran saja.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

PHK, kan, ada di ranah pengusaha atau korporasi. Bagaimana pemerintah harus berdialog dengan pengusaha? Dan peran apa yang bisa dilakukan dunia usaha untuk membantu pemerintah mengatasi kondisi resesi ini?

Memang seharusnya pemerintah itu menggandeng semua stakeholder perekonomian termasuk pengusaha. Karena pengusaha ini para pelaku yang ada di lapangan. Ketika pemerintah membuat analisis ekonomi, bicara pengangguran, yang membuat menganggur siapa ketika PHK? Yang melakukan PHK itu pengusaha. Jadi pengusaha itu punya data valid tentang ada berapa yang potensi PHK, berapa jumlah working capital yang dibutuhkan, berapa jumlah pengangguran yang baru, berapa perlemahan ekonominya, berapa ruang kosong untuk hotelnya, berapa tingkat penurunan kafe dan restoran, mereka yang punya data.

Pemerintah harus memberikan fasilitas kepada pengusaha karena pengusaha adalah engine kedua untuk menggerakkan perekonomian. Mereka yang menyerap tenaga kerja, mereka yang memberikan UMR ke karyawan, dan lain-lain.

Jadi, harapan HIPMI, pemerintah menggandeng semakin intensif semua stakeholder perekonomian terutama di sektor pengusahanya. Pengusaha bisa HIPMI, bisa KADIN, APINDO, yang penting asosiasi pengusaha yang punya grass root dan merekalah yang menggerakkan perekonomian di bawah. Karena bicara pergerakan ekonomi lewat dua engine. Satu, engine pemerintah, lewat government expenditure. Kedua, engine swasta, ya, pengusaha.

Problem pandemi Covid-19 ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah, ini menjadi tanggung jawab secara kolegial untuk semua masyarakat sehingga bagaimana dua engine ini dihidupkan secara optimal oleh pemerintah. Pemerintah menghidupkan engine-nya dengan penyerapan anggaran yang optimal dan cepat, misalnya. Namun, pemerintah juga harus memberikan fasilitas kepada pengusaha karena pengusaha inilah yang menjadi engine kedua untuk menggerakkan perekonomian. Mereka yang menyerap tenaga kerja, mereka yang memberikan UMR ke karyawan, dan lain-lain.

Bicara perekonomian, yang menjadi masalah, kita bukan sekadar bicara masalah ekonomi, bukan hanya bicara masalah kesehatan, dalam konteks virus Covid-19 ini. Tapi jangan sampai ini menjadi melebar ke masalah sosial. Nah, pengusaha punya peran penting. Apa contohnya potensi melebar masalah sosial? Masalah UMR, misalnya. Rumus UMR itu kenaikan setiap tahun itu adalah UMR tahun sebelumnya ditambah dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi, misalnya tahun ini naik 8 persen karena indikatornya menunjukkan itu. Pertumbuhan ekonomi 5 persen, inflasi 3 persen, UMR tambah 3 persen.

Sekarang, kalau pertumbuhan ekonomi negatif, pemerintah berani enggak menurunkan UMR? Ini akan jadi masalah sosial. Nanti mereka akan mengeluh, ‘Loh, kondisi sulit UMR enggak diturunkan?’ Padahal, ini menjadi realitas ekonomi. Rumus dari peningkatan UMR adalah gaji sebelumnya ditambah pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi negatif bagaimana? Nah ini potensi masalah sosial yang juga muncul. Masalah ekonomi, masalah sosial, ini diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri, pemerintah harus menggandeng engine swasta karena swasta ini yang menggerakkan ekonomi.

Anda tadi bilang, UMKM yang dulunya menjadi penopang saat krisis, kini juga terdampak. Lantas, bagaimana seharusnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini, dan bagaimana Anda mencermati dan apa masukannya?

Kalau kita mengacu pada UU No 20 Tahun 2008, yang masuk ke definisi UKM adalah yang modalnya sampai Rp 10 miliar dan atau omzetnya sampai Rp 50 miliar per tahun. Nah, UKM itu banyak sektor, termasuk pertanian, maritim, perkebunan plasma kecil, itu masuk UKM. UKM itu menyumbang sekitar 60,8 persen PDB. Artinya, itu adalah angka yang signifikan dan secara masif melibatkan jaringan masyarakat secara luas.

Baca Juga: Lempar Pancing, Beri Talangan

Bagaimana perhatian pemerintah dan bagaimana kita mencermatinya? Pertama, kalau kita lihat contoh sektor agrobisnis. Ada data menarik di sektor ini. Sektor agro ini adalah sektor yang tidak terdampak pandemi. Kalau kita lihat, ketika pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kita minus 5,32 persen justru pertumbuhan agro itu sebesar positif 12 persen di kuartal itu. Artinya, sebenarnya sektor agro ini punya potensi luar biasa. Ini bicara agro hulunya. Hilirnya, akan banyak sekali.

Saran HIPMI, pemerintah harus lebih mendorong sektor UKM pertanian, maritim, dan perkebunan. Pertama mendorong sektor permodalan, kedua mendorong peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat pasar. Ketika empat poin ini bisa didesain dengan baik oleh regulasi pemerintah maka sudah pasti ekonomi kita akan tumbuh dengan cepat. Jadi, target 4–5 persen tahun 2021 itu menjadi suatu sangat mungkin ketika pemerintah mampu mendorong sektor ini, karena mereka menyumbang 60 persen PDB kita. Jadi, kita bicara masalah di awal, mulai dari penyediaan working capital, kedua peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat adalah pasar. Ketika pemerintah bisa mendesain poin utama ini akan menjadi daya ungkit ekonomi yang positif untuk kita bisa rebound ekonomi yang lebih cepat.

Artinya, pemerintah harus betul-betul punya perhatian lebih untuk membangun ekosistem bisnis bagi UKM itu?

Ya. Karena ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir. Bagaimana setiap komoditas itu mempunyai nilai tambah dan semua nilai tambah dirasakan semua local domestic player karena itu akan menyelesaikan masalah secara bersamaan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ini akan selesai secara berbarengan ketika pemerintah bisa mendesain ekosistem bisnis, ini perlu di garis bawahi.

Pemerintah bisa menyelesaikan tiga problem utama ekonomi ketika pemerintah bisa mendesain sebuah ekosistem bisnis. Problem ekonomi bicara kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Karena ketika pemerintah mendesain dari hulu sampai hilir, maka nilai tambah meningkat, dan peningkatan nilai tambah ini dirasakan oleh local domestic player, itu yang perlu digarisbawahi pemerintah.

Contoh, bicara ekosistem bisnis, bagaimana sektor agro, misalnya, para petani mereka bisa berproduksi dengan baik dan optimal. Kemudian, dilakukan hilirisasi. Komoditas hasil panen diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi agar menjadi optimal. Nah, ekosistem seperti ini yang dibangun. Jadi jangan sampai petani panen mereka bingung jual ke mana. Jangan sampai terjadi panen raya, tapi kualitas menjadi buruk karena hilirisasinya enggak ada.

Ketika di satu daerah, misalnya, sudah ada 10 ribu hektare, potensi panen empat bulan ke depan akan ada 80 ribu hektare, entah jagung entah padi, pemerintah menyiapkan infrastruktur atau tidak? Yang terjadi sekarang, rata-rata mereka tidak punya data presisi dalam sektor agro. Kita belum bicara sektor maritim, tapi problem ini relatif sama, yaitu ketidaksiapan pemerintah dalam membangun ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir. Ketika pemerintah bisa mendesain ini dengan baik maka sudah bisa dipastikan permasalahan ekonomi secara mendasar itu akan selesai.

Dalam kondisi seperti ini, di satu sisi kita tengah mengalami bonus demografi. Bagaimana memanfaatkan banyaknya usia produktif di masa sulit seperti sekarang?

Soal bonus demografi, menariknya satu poin lagi tentang Indonesia adalah bonus demografi Indonesia ini masih bersifat positif. Lebih banyak orang yang masuk dalam masa emas angkatan kerja dibandingkan dengan orang yang bergantung pada angkatan kerja. Artinya, kita mempunyai potensi satu sumber daya lebih, satu sumber daya positif, untuk bisa me-leverage ekonomi. Karena bicara SDM, adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Ini harus kita kelola dengan baik, karena ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik potensi ini justru menjadi masalah

Kita bisa bayangkan ketika orang lulus kuliah, mereka orang-orang sarjana, mereka pintar, tapi mereka mau jadi PNS sulit karena ada moratorium misalnya atau belanja pemerintah terbatas. Mereka mau bisnis, mereka ke bank enggak diterima karena mereka enggak bankable. Artinya, ketika ada bottlenecking antara lulusan sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia profesional, maka akan jadi problem karena akan semakin menumpuk jumlah orang yang pintar tapi mereka tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses keuangan, tidak punya akses kebijakan, dan tidak punya akses usaha. Itulah yang kemudian akan memunculkan namanya intelektual proletar. Jadi, mereka adalah golongan orang-orang muda yang secara akademik pintar, tapi tidak terkanalisasi. Ini akan jadi problem baru.

Harapan HIPMI adalah bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan regulasi itu karena dunia usaha tidak bisa bergerak sendiri, kalaupun bergerak sendiri terus tidak akan optimal. Tapi ketika mulai dengan regulasi pemerintah maka hasilnya akan lebih masif dan potensi bonus demografi yang positif akan menjadi penambah daya ungkit pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Poin yang menjadi objektif pemerintah adalah bagaimana menggerakkan bonus demografi positif ini—dan ini akan ada di golongan milenial. Bagaimana orang milenial mereka juga bergerak di sektor industri yang mempunyai daya ungkit yang positif. Mereka bergerak di sektor industri yang mempunyai comparative advantage. Misalnya ke maritim, tapi kita lihat, orang milenial ini mau apa enggak bertani? Jadi, bagaimana pemerintah memfasilitasi ini. Kalau pemerintah bisa mendesain kebijakan yang tadinya bicara resource base menjadi technology base, maka orang milenial akan masuk.

Contoh, petani. Ya jangan mereka nyangkul. Kalau nyangkul maksimal satu hektare hanya satu anak muda yang bisa turun. Tapi bagaimana mereka dengan mekanisasi dengan traktor. Jadi, satu petani anak muda bisa 10 hektare. Kalau 10 hektare skala ekonominya masuk. Contoh, kalau 10 hektare dia butuh modal kira-kira 100 juta untuk pembaginya. Sekali panen 8 ton per hektare, punya 80 ton, kalau 80 ton kali Rp 3000 mereka punya Rp 240 juta sekali panen. Jadi, mereka punya selisih Rp 140 juta rupiah per panen. Per bulan mereka punya penghasilan kira-kira Rp 40 juta. Orang muda mau enggak seperti itu? Pasti mau jadinya.

Kemudian, ketika nyemprot pakai drone misalnya. Ini sekadar contoh, tapi intinya dia harus mendesain ini bagaimana orang milenial, orang muda harus bisa mau masuk ke sektor yang punya comparative advantage lebih. Termasuk di agro, maritim, UKM dan lain-lain. Nah, bagaimana ini menjadi menarik? Ya tadi, ubah resource base menjadi technology base. Jadi anak-anak yang lulus kuliah semua jurusan mau untuk bertani.

Dan untuk melakukan itu, pemerintah bisa menggandeng asosiasi pengusaha, kan?

Iya. Pemerintah ini kan bukan pelaku usaha, pelaku usaha itu ada di lapangan, ada di asosiasi pengusaha. Sebenarnya bagaimana pemerintah bersinergi. Poinnya di situ. Mereka enggak harus menunjuk, tapi bersinergi apa pun bentuknya dengan asosiasi pengusaha yang terjun langsung di lapangan. Jadi mereka yang tahu kebutuhannya seperti apa, mereka tahu bagaimana meningkatkan produktivitas. Kalau pemerintah hanya menggunakan infrastruktur pemerintah, enggak akan jalan optimal karena pola pikir mereka bukan pengusaha.

Pengusaha itu berpikir bagaimana dengan modal minimal tapi bisa mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin. Kalau infrastruktur pemerintah yang dipakai sendiri mereka sudah dapat gaji masalahnya. Yang penting serapan anggaran. Ini beda sudut pandang. Kalau pemerintah memakai infrastruktur pemerintah sendiri untuk menggerakkan ekonomi enggak akan jalan karena mereka hanya berpikir serapan. Produktivitas itu masalah lain. KPI (key performance indikator) mereka serapan anggaran. Kalau pengusaha lain, kalau bisa serapan anggaran seminim mungkin, kalau perlu enggak usah serapan anggaran, tapi yang penting produktivitas tinggi. Beda sudut pandang, kan?

Petani, masalahnya, tingkat kesejahteraannya berbanding lurus dengan hasil. Jadi ini ada yang enggak nyambung ketika infrastruktur pemerintah dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Missing link ini ada di pengusaha. Pengusaha itu menjadi aggregator untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah regulator. Dengan menggandeng dunia usaha, kontrol pun lebih mudah.

Baca Juga: DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Misalnya bicara dinas, ngomongin nilai tukar petani (NTP). Yang menentukan produktivitas siapa? Kan pengusaha-pengusaha yang bergerak di situ. Karena ketika misalnya pengusaha pinjam bank, mereka berpikir bagaimana balikin-nya. Sehingga berpikir bagaimana produktivitas naik, kemudian pembuatan nilai tambah. Sudah otomatis berpikir seperti itu. Kira-kira itu pandangan HIPMI.

Lanjut baca

Up Close

Jatuh-Bangun Menikmati Pilihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Pilihan hidup, bagi Ajib Hamdani, bukanlah melulu soal benar-salah. Bukan juga tentang mana yang lebih baik, melainkan tentang bagaimana menikmati pilihan itu.

 

Banyak orang memiliki mimpi besar, tetapi sedikit yang mau serius untuk mewujudkannya. Alih-alih berusaha untuk menggapai mimpinya, kebanyakan orang memilih berdiam di zona nyaman “kemapanan” karena takut dengan ketidakpastian yang akan mereka hadapi. Alhasil, mereka harus rela menjalani rutinitas hidup yang monoton dan memilih mengubur mimpi besar yang sejatinya mereka inginkan.

Bagi Ajib Hamdani, pilihan hidup bukan melulu soal benar-salah. Bukan juga tentang mana yang lebih baik, melainkan tentang bagaimana menikmati pilihan itu. Sebelum memilih menjadi pengusaha, pria yang kini menjabat Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.

Baca Juga: UMKM Perlu Likuiditas dan Modal Kerja

“Apakah kita mau menjadi karyawan, atau mau menjadi PNS atau mau menjadi pengusaha, ini pilihan masing-masing. Ini bukan tentang benar-salah, bukan tentang mana yang lebih baik, tetapi, mana yang kita lebih menikmatinya,” kata Ajib saat berbincang dengan Majalah Pajak di bilangan Bintaro, Tangerang Selatan akhir September lalu.

Sebelas tahun yang lalu, Ajib memutuskan mengundurkan diri sebagai PNS. Saat itu adalah tahun ketujuh ia menjadi pegawai pajak. Namun, alumnus Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2002—kini Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN)—ini mengaku memiliki cita-cita besar agar bermanfaat lebih luas lagi bagi masyarakat. Sebagai konsekuensi melepas ikatan dinas, sesuai peraturan Kementerian Keuangan kala itu, Ajib pun rela membayar ganti rugi kepada negara atas biaya pendidikan yang ia perolah selama menempuh pendidikan di STAN.

“Saya juga bisa memberikan manfaat ketika menjadi PNS. Tetapi kemudian saya punya pandangan bahwa menjadi pengusaha bisa memberikan manfaat secara lebih luas. Ini satu sudut pandang. Tetapi punya sudut pandang lain juga enggak ada masalah,” tutur Ajib.

Penuh dinamika

Keputusan Ajib untuk keluar dari zona nyaman sebagai PNS dan menjadi pengusaha menurut Ajib memang bukan keputusan yang besar, meski tak bisa juga dibilang keputusan yang kecil.

“Itu keputusan sederhana yang saya buat. Saya ambil keputusan, saya nikmati prosesnya, untuk kemudian saya lewati dengan hidup yang saya pilih itu,” ujar alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Penilaian Properti Universitas Diponegoro 2007 ini.

Ajib mengaku sejak muda ia sudah memiliki rencana jangka panjang untuk hidup yang ingin dijalaninya. Setelah lulus sekolah menengah atas pada 1999, Ajib mengaku langsung mendaftar di dua perguruan tinggi sekaligus, yakni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan STAN. Ia pun diterima di dua perguruan tinggi terkemuka itu. Saat itu Ajib memang sempat dilanda dilema.

Baca JugaLiterasi Pajak di Kalangan UMKM dan Kaum Muda Masih Rendah

Sebagai anak keempat dari sembilan bersaudara, Ajib mengaku tak banyak memiliki banyak keleluasaan untuk memilih. Sebab, ia harus berbagi dengan kedelapan saudara kandungnya. Ia tak ingin membebani kedua orangtuanya. Apalagi tulang punggung keluarga hanya ayahnya seorang yang berprofesi sebagai guru. Sementara sang ibu mengurus rumah tangga.

“Jadi, saya punya pilihan terbatas ketika memutuskan kuliah. Kalau saya masuk ke UGM saya harus sambil kerja. Kalau STAN, karena gratis, saya langsung kuliah,” tuturnya.

Setelah memutuskan kuliah di STAN, tahun 2002 Ajib pun lulus dan bekerja sebagai PNS di DJP hingga 2009. Bekerja mapan sebagai PNS Kementerian Keuangan ternyata tak bisa meredam keinginan Ajib untuk menjadi pengusaha. Ia tak ingin berlama-lama berdiam di zona nyaman karena ada mimpi besar yang harus ia wujudkan, yakni menjadi pengusaha sekaligus bisa membantu lebih banyak orang, terutama masyarakat kalangan bawah.

“Saya percaya dengan pepatah yang mengatakan, ‘good life is the enemy of a great life’. Jadi, kehidupan yang nyaman itu adalah musuh dari kehidupan yang luar biasa. Jadi, ketika kita hidup dalam zona nyaman, kita sudah malas belajar, malas meg-update kemampuan diri. Kita sudah malas berkenalan dengan orang baru, kita sudah merasa cukup hidup dengan diri kita sendiri. Itu sudah lampu kuning.”

Meski demikian, Ajib pun menilai, tidak ada yang salah jika seseorang memilih memutuskan tinggal di zona nyaman sepanjang bisa menikmati dan mempertanggungjawabkan pilihan hidupnya. Hanya saja, untuk mencapai zona kehidupan yang luar biasa, menurut Ajib, orang harus berani mengambil keputusan meninggalkan zona nyaman mereka. Dan tentu saja, akan banyak liku-liku dan dinamika menuju kehidupan yang luar biasa diinginkan.

Ajib pun mengaku telah banyak mengalami dinamika atas pilihannya untuk keluar dari zona nyamannya. Mulai dari usaha merugi dan tak balik modal, ditipu mitra bisnisnya hingga ditolak oleh teman sendiri. Namun, bagi Ajib, itu adalah bagian proses yang harus ia lewati.

Kalau kita sudah menyempurnakan ikhtiar, apa pun yang kita dapat, itu sudah yang terbaik buat kita.

“Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, kita harus melewati dinamika itu. Dinamika itu tidak untuk kita hindari. Ketika kita berhasil, berarti kita sedang menikmati hasil proses yang kita lewati. Tetapi ketika tidak berhasil, itu maknanya kita harus masih banyak belajar.”

Baca JugaJEMPUT MIMPI DI WAKTU MUDA

Ajib percaya, jika diawali dengan niat yang lurus atau istikamah, dan menyempurnakan ikhtiar maka usaha apa pun pasti akan berhasil. “Kalau kita sudah menyempurnakan ikhtiar, apa pun yang kita dapat, itu sudah yang terbaik buat kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Kita hanya tahu apa yang kita inginkan. Tetapi saya selalu yakin ketika kita selalu meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar, tawakal maka kita pasti mendapatkan hasil yang terbaik,” yakin Ajib.

Berdayakan petani dan nelayan

Kini, sembilan tahun berselang sejak keluar sebagai ASN, pria kelahiran Magelang 7 Desember 1980 itu kini tercatat sebagai Co-Owner Tanijoy, perusahaan rintisan berbasis digital yang bergerak di bidang pemberdayaan para petani. Tanijoy menjembatani para petani kecil yang rata-rata unbankable agar bisa lebih mudah mengakses permodalan untuk budidaya pertanian. Dengan cara itu, Ajib ingin meningkatkan kualitas dan produktivitas petani kecil agar kemampuan ekonomi Petani menjadi lebih baik.

Selain sebagai Co-Owner Tanijoy, Ajib juga menjadi komisaris PT Daya Gagas Indonesia (DGI), perusahaan yang membangun aplikasi FishOn. Aplikasi ini memudahkan nelayan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi laut dan mengelola hasil lautnya secara mandiri.

Melalui aplikasi ini, para nelayan bisa memanfaatkan banyak fitur. Misalnya, fishNet yang memudahkan para nelayan mengakses jaringan internet di tengah laut; fishOn.id agar para nelayan lebih presisi mencari posisi ikan di tengah laut sehingga hasil tangkapan bisa optimal; fishFresher yang menyediakan cairan hasil olahan bahan-bahan alami yang bisa menjaga ikan tetap segar selama 45 hari; dan fishMart.id yang memberi kemudahan nelayan untuk menjual hasil tangkapan nelayan. Dengan aplikasi terintegrasi ini, nelayan pun sangat dimudahkan, baik dari sisi efisiensi biaya dan produktivitas mereka.

Selain melalui fishMart.id, para nelayan juga mudah terhubung dengan para pembeli besar di tempat pelelangan ikan (TPI) on-line FishOn. Aplikasi berbasis Android ini juga memiliki fitur informasi pencurian ikan, informasi pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan, panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik, bahkan fitur belanja kebutuhan sehari hari.

Pengetahuan dan jaringan

Ajib meyakini, tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai dengan instan. Untuk itu, sejak masih sekolah ia sudah membiasakan memiliki rencana jangka panjang untuk mencapai masa depan. Rencana itu ia bagi dalam jangka pendek lima tahunan. “Jadi, hidup itu kita bagi per lima tahun. Ketika saya masih kuliah di umur 20 tahun, saya sudah rencanakan umur 25 targetnya seperti apa. Umur 30 tahun seperti apa, 35 tahun seperti apa, 40 tahun seperti apa—katakanlah sampai umur 63 tahun, itu standarnya Nabi Muhammad SAW.”

Baca JugaMenyongsong Peluang sebelum Hilang

Memasuki Hari Sumpah Pemuda pada Oktober ini, Ajib berpesan kepada generasi milenial yang ingin menjadi pengusaha agar tidak takut untuk bermimpi. Yang penting selalu membangun jaringan dan selalu belajar. Pemuda, menurut Ajib memiliki kemenangan karena menawarkan masa depan. Untuk bisa menawarkan masa depan, pemuda harus memiliki kompetensi, pengetahuan luas konten, dan kapabilitas.

“Bangun jaringan dan belajar. Kita enggak usah pusing masalah modal. Itu nomor sekian. Kita terus belajar, ketemu orang. Itu menjadi fase yang sangat penting untuk kaum milenial. Saat mereka membangun jaringan itu mereka juga akan banyak belajar.”

Namun, Ajib menegaskan, membangun jaringan harus berbanding lurus dengan membangun integritas. Sebab, jaringan yang dibangun tanpa integritas justru akan menjadi bumerang. “Jaringan ini berbanding lurus dengan integritas yang dibangun. Jangan sampai dia sibuk membangun jaringan, integritasnya jelek. Misalnya membangun jaringan tetapi di sana menipu, membangun jaringan di sini, enggak bisa dipercaya. Itu berantakan,” imbuhnya.

Lanjut baca

Up Close

Agresif Siapkan Kereta Transisi Energi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Dalam ketidakpastian ekonomi, Medco tetap mampu menjaga kelangsungan usaha dan mengawal pasokan energi nasional. Kini, perusahaan ini juga tengah agresif mengembangkan energi terbarukan untuk kelanjutan usaha di masa depan

 

Hampir genap 40 tahun PT MedcoEnergi Internasional Tbk berkiprah dalam bisnis pertambangan, terutama sektor minyak dan gas (migas) bumi. Sejak berdiri pada 1980 silam, perusahaan swasta milik anak bangsa ini bersama pemerintah terus berupaya untuk menjaga kelangsungan pasokan energi nasional.

Pada awal berdiri, perusahaan yang dibangun oleh Arifin Panigoro ini baru sebatas sebagai perusahaan penyedia jasa drilling (pengeboran) bagi perusahaan asing yang melakukan eksplorasi dan produksi migas di tanah air. Sepuluh tahun kemudian, masuknya Hilmi Panigoro yang tak lain adalah adik kandung Arifin Panigoro memberi warna baru bagi perkembangan perusahaan.

Hilmi yang mengawali pendidikan tingginya di Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini memang sejak awal memiliki minat tinggi di bidang pertambangan. Setelah melanjutkan studi ke Thunderbird School of Global Management di Arizona, Amerika Serikat hingga meraih gelar MBA, ia melanjutkan kuliah ke Colorado School of Mines. Lelaki berdarah Gorontalo itu kemudian bekerja di perusahaan asing yang bergerak di bidang produksi dan eksplorasi migas. Berbekal ilmu dan pengalaman selama bekerja di perusahaan itu, Hilmi mencetuskan gagasan besar untuk pengembangan MedcoEnergi ke depan sebagai perusahaan yang mampu menjadi produsen migas dan menjadi tuan di negeri sendiri. Ia pun menyampaikan gagasan itu kepada sang kakak.

“Tahun 1990, saya bilang sama Pak Arifin, kalau kita mau jadi oilman, jangan jadi penyedia jasa saja. Kita harus jadi produsen,” kata Hilmi saat wawancara dengan Majalah Pajak di Gedung Energi, Jakarta pada akhir Juli lalu.

Gagasan itu pun mendapat sambutan baik dari sang kakak. Langkah itu dimulai dengan pengambilalihan kontrak eksplorasi dan produksi milik Tesoro di Kalimantan Timur (TAC dan PSC) pada tahun 1992. Sejak itulah Medco memulai kiprahnya sebagai perusahaan eksplorasi dan produksi (E&P) migas, kegiatan migas industri hilir (downstream).

“Sejak itulah Medco berubah, bukan cuma penyedia jasa tetapi menjadi produsen migas,” tutur pria yang kini menjabat Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk itu.

Tahun 1994, untuk pertama kalinya MedcoEnergi melantai di bursa efek. Keberhasilan itu memudahkan Medco memperluas usahanya. Setahun kemudian, Medco mengakuisisi PT Stanvac Indonesia dari Exxon dan Mobil Oil. Tak henti menangguk berkah, pada tahun 2004, dalam upaya menambah cadangan terbukti migas, Medco mengambil alih 100 persen saham Novus Petroleum Ltd, perusahaan publik migas Australia yang memiliki operasi di Australia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Asia Tenggara—termasuk Indonesia. Upaya ini sekaligus membuka lebar gerbang jalan bagi Medco untuk memperluas kegiatan E&P di kancah internasional.

Dalam perjalanannya, Medco menjelma perusahaan raksasa di bidang energi yang tidak hanya di segani di negeri sendiri, tapi juga secara internasional. Kapasitas produksi migas yang awalnya hanya 2500 barel per hari, kini telah mencapai 100 ribu barel per hari. Selain eksplorasi dan produksi migas, Medco juga merambah kegiatan usaha energi terbarukan, pembangkit tenaga listrik dan pertambangan nikel dan emas.

Kini, di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan ambruknya ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19, Medco tetap berdiri kokoh dan solid. Ketika banyak perusahaan lain terpaksa berhenti beroperasi atau mengurangi karyawan, Medco tak satu pun melepas karyawannya.

“Banyak perusahaan lain, terutama di Amerika mereka sampai memberhentikan karyawan. Alhamdulillah, sampai hari ini MedcoEnergi tidak sampai harus melakukan itu. Buat saya itu last resort. Sampai saat ini kami bisa mempertahankan, tidak ada layoff (memberhentikan) seorang pun,” kata Hilmi.

Bahkan, di tengah tantangan logistik dan operasional pada masa pandemi, MedcoEnergi berhasil menyelesaikan pengembangan proyek gas Meliwis di Wilayah Kerja Lepas Pantai Madura, Jawa Timur dengan aman. Gas perdana sudah mulai mengalir pada 13 Juli 2020 lalu.

Lantas, apa saja strategi MedcoEnergi mempertahankan dan mengembangkan kinerja perusahaan di masa fluktuasi harga minyak dan ancaman resesi ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini?

Berikut petikannya.

Harga minyak dunia saat ini sedang fluktuatif. Dunia juga tengah menghadapi ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Seperti apa efek keadaan ini bagi Medco saat ini?

Kalau yang langsung ya efek dari pandemi ke bisnis itu di harga. Karena kami, kan, bisnis commodity. Kami jualnya migas, tembaga, emas, sama jual listrik. Yang paling besar itu hari ini revenue kami dari migas. Dan pada saat pandemi muncul, hampir 30 persen permintaan minyak dunia ini jatuh. Sampai-sampai di Amerika (di perdagangan berjangka [futures]) itu sempat harga negatif. (Catatan redaksi: harga minyak mentah dunia West Texas Intermediate/WTI April lalu sempat tersungkur hingga -40,32 dollar AS per barel di perdagangan New York Mercantile Exchange/NYMEX). Karena orang mau pindahin posisi (jangka) panjangnya ke orang lain dengan cara bayar. Itu makanya harga negatif—kalau (harga minyak) secara fisik sih enggak negatif. Tapi, ya rendah. Bisa sampai 2o dollar AS (per barel). Dan, di 20 dollar itu banyak perusahaan yang harus tutup.

Nah, Alhamdulillah, strategi Medco dari dulu itu selalu menjaga biaya operasi kami serendah mungkin. Hari ini (28/7) kami bisa menjaga average cost kami, lifting cost kami di bawah 10 dollar AS. Jadi, waktu harga minyak turun ke 20 dollar, orang lain tutup, kami masih bisa untung sedikitlah. Buat ilustrasi saja, pada saat harga minyak turun, saya diminta untuk bikin stress test. Kalau average harga minyak akhir tahun 30 dollar, bagaimana keadaan perusahaan? Alhamdulillah, kami masih bisa setor nih ke pemerintah. Di harga 30 dollar itu kami bisa setor 547 juta dollar AS—itu pajak plus bagian pemerintah, PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Waktu itu yang minta angka itu Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) ke Pak Arifin. Bu Sri Mulyani kaget, “Loh, di (harga minyak) 30 dollar masih bisa setor?”

Kami bisa begitu, kuncinya karena kami bisa mempertahankan biaya sangat kompetitif. Hari ini mungkin jarang perusahaan migas biaya di bawah 10 dollar AS. Kami hari ini masih bisa. Itu di migas, ya.

Yang kedua, tembaga. Tembaga sih turun naik, tapi enggak terlalu banyak turunnya. Yang naik itu (harga) emas. Emas itu positif buat kami. Sementara untuk listrik, kebanyakan fixed kontrak sama PLN. Tapi kan demand i sedang turun. Jadi ada di beberapa tempat volumenya turun sedikit, tapi over all sedikit pengaruhnyalah. Yang terbanyak tetap dari migas karena harga turun, karena tadinya rata-rata harga 60 dollar AS per barel, sekarang itu 43 dollar AS. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali ke 50 dollar AS.

Jatuhnya harga minyak mentah terkait erat dengan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, kemungkinan harga masih belum bisa diprediksi karena perbaikan fundamental pasar belum akan terjadi secara langsung. Dari sisi hulu, KKKS yang berada di bawah naungan SKK Migas, tahun ini melakukan penurunan target lifting dan beberapa proyek ditunda.

MedcoEnergi optimistis dapat menjaga kinerja di tengah pandemi Covid-19. Terlepas dari tantangan logistik dan operasional pada masa pandemi, MedcoEnergi berhasil menyelesaikan pengembangan proyek gas Meliwis di Wilayah Kerja Lepas Pantai Madura, Jawa Timur dengan aman. Gas Perdana sudah mulai mengalir pada 13 Juli 2020.

Dalam menjalankan operasi, kesehatan dan keselamatan pekerja serta keluarga merupakan prioritas utama perusahaan. Selain itu, MedcoEnergi mengambil semua langkah yang diperlukan sesuai arahan pemerintah, seperti memperketat akses dan melakukan pengecekan kesehatan yang ketat pada pekerja dan pengunjung di wilayah operasi, melakukan karantina dan tes PCR bagi pekerja yang akan bertugas, menyesuaikan periode waktu pergantian kru dan meminimalisasi jumlah personel.

Medco bisa menjaga biaya operasi seminim mungkin—di bawah 10 dollar AS, sesuatu yang sulit dilakukan perusahaan migas lainnya? Apa saja yang dilakukan untuk menekan biaya operasi itu?

Begini, kalau efisiensi dari 0pex (operating expenses), kami memang leader untuk opex. Yang berbeda itu capex-nya (capital expenditures). Capex itu namanya perusahaan minyak, bersumber dengan energi yang tidak terbarukan. Dari waktu ke waktu kami harus mencari sumber baru. Untuk sumber baru itu kami harus eksplorasi atau bikin fasilitas baru. Biasanya, kalau keadaan krisis seperti ini itu kami tunda. Capex itu perlu, tapi kan efeknya jangka panjang, kecuali capex yang langsung berhubungan dengan produksi. Misalnya, pemeliharaan fasilitas produksi yang memerlukan barang modal untuk menjaga integritas. Itu tidak bisa ditawar. Tapi, kalau hal, misalnya eksplorasi, pengembangan, bisa ditunda.

Kedua, kami itu procurement kan banyak—banyak services, kan? Ada Sewa kapal, sewa rig, segala macam. Nah, kami renegosiasi sama supplier-supplier ini. Dalam keadaan seperti ini kami sama-samalah, tarifnya kami turunkan sampai ke tidak rugi, mungkin masih untung tapi lebih kecil, kami bisa renegosiasi. Kalau Anda lihat banyak perusahaan lain terutama di Amerika, mereka selalu memberhentikan orang. Hari ini alhamdulillah kami tidak sampai melakukan itu. Itu buat saya last resort dan sampai hari ini kami bisa pertahankan, tidak lay off satu orang pun.

Pada masa pandemi ini Medco juga menerapkan bekerja dari rumah (WFH). Seberapa berpengaruh itu terhadap kinerja perusahaan?

Ya, ya! Itu penting untuk dicatat. Banyak sekali insinyur-insinyur kami saat ini yang kerjanya—termasuk orang-orang keuangan juga ya—dari pagi sampai sore di depan komputer berdasarkan data yang tersentralisasi di database perusahaan. Jadi sebetulnya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini, di rumah, di mana pun, di kafe pun sebetulnya mereka bisa kerja. Selama mereka punya layar komputer yang terhubung dengan internet perusahaan. Masalahnya itu, adalah kendala infrastruktur, apalagi kalau menyangkut data keuangan. Kami, kan harus waspada kalau ada orang yang hack karena ini nanti bisa diakses dari mana-mana, security dari data, dan confidentiality akan terganggu. Tapi setelah Covid-19 terjadi, terpaksalah mereka kerja di rumah, dengan infrastruktur yang ada. Alhamdulillah, semuanya lancar.

Kami walaupun base-nya masih fosil, tapi kereta transisi energi menuju terbarukan ini kami kerjakan dengan agresif. Sehingga, pada waktunya kami sudah enggak ketinggalan kereta.

Ya memang, enggak seefektif kalau ketemu langsung. Tapi ternyata banyak hal-hal yang bisa dikerjakan di rumah. Team meeting yang biasa dikerjakan di sini, sekarang semua— lihat ini alatnya (Hilmi menunjuk layar smart monitor besar di sudut ruang rapat MedcoEnergi ). Kadang-kadang, saya sama direksi yang lain, yang lain sisanya staf-staf teknis saya di rumah, pakai database yang sama, muncul di screen di sini.

Jadi, kami sudah sesuaikan infrastruktur perusahaan sedemikian rupa sehingga  work from home ini bisa dijalankan efektif. Yang penting bagaimana kita mengeset KPI-nya (key performance indicators). Jadi, setiap orang ini deliverable, kan? Apa yang dia capai itu bisa diukur.

Namun, nantinya saya sih lihat kalau situasi sudah normal pun, saya pikir tidak lebih dari 50 persen orang balik ke kantor. Sisanya akan tinggal di rumah. Itu akan menambah efisiensi lagi. Mungkin lantai yang harus disewa tinggal satu lantai, biaya transportasi ke kantor akan hilang. Mungkin yang nambah biaya internetlah. Tapi itu enggak seberapa dibandingkan dengan yang lain-lain.

Artinya, meski WFH, dari sisi produktivitas karyawan Medco benar-benar tidak terganggu?

Enggak terganggu sama sekali. Tapi begini—harus dicatat, tidak terganggu dalam jangka waktu pendek. Namun, kalau terlalu lama, seperti yang saya bilang tadi, ada capex yang harus kami keluarkan untuk menambah cadangan dan produksi di masa yang akan datang. Kalau sebentar itu dibuang, enggak apa-apa. Kalau terlalu lama dibuang, akhirnya produksi akan turun. Jadi, saya sih berharap, ya mudah-mudahan tahun depan vaksin akan ketemulah. Sehingga kita bisa kembali bekerja normal, dan spend capex yang diperlukan, untuk mempertahankan produksi dan menambah cadangan.

Capex yang kami turunkan, kemarin itu kami 340 (juta dollar AS) sampai setengah, ya, 50 persen. Di bawah 200 (juta dollar AS). Tapi itu, saya bilang temporory. Capex pengembangan tetap harus dikerjakan, bisa delay sebentar. Tapi enggak bisa terus-terusan di-delay.

Apa tantangan terberat MedcoEnergi menjalankan industri migas pada masa-masa resesi ekonomi akibat pandemi saat ini?

Saat ini merupakan masa yang sangat menantang bagi industri migas, akibat Covid-19 serta dampak sosial dan ekonominya. Fokus utama kami tentu menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan kontraktor. Sementara pada saat yang sama, meminimalkan dampaknya terhadap bisnis perusahaan. Kami yakin, dengan telah berhasilnya MedcoEnergi melalui berbagai krisis, sehingga dengan sederet pengalaman yang ada, MedcoEnergi siap untuk mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Strategi Pengembangan Medco ke depan akan seperti apa, terutama dalam menyikapi energi yang tak terbarukan, kelestarian lingkungan dan menjaga kelangsungan perusahaan?

Kalau soal energi ya, hari ini seluruh dunia sudah masuk fase namanya transisi energi. Kenapa ini sesuatu yang sudah enggak bisa ditawar, karena mengikuti climate change enggak? Semua negara sudah komit di Kyoto, di Paris, bahwa kita bakal menurunkan emisi karbon sekian persen. Kenapa itu penting, karena naiknya temperatur bumi ini ya, climate change ini itu enggak bisa ditahan, itu pasti terjadi. Yang namanya global warming itu pasti terjadi. Cuma, scope-nya bisa dibikin lebih landai, dengan cara energi terbarukan, semua orang sudah komit. Dan sekarang, hampir semua perusahaan energi menuju kepada energi yang terbarukan. Akan perlu waktu, tapi artinya Medco tidak bisa lepas dari situ.

Oleh karena itulah, saya berpendapat, migas ini masih tetap akan penting. Terutama gas ya. Kalau minyak mungkin—enggak ada yang pernah tahu persis kapan—tapi saya lihat, kebutuhan minyak ini mungkin sampai 20 sampai 25 tahun ke depan itu peak (puncak) terus turun. Kalau gas, lain. Dia masih naik, kenapa? Karena itu merupakan primadona untuk pembangkit listrik. Gas itu walaupun dia fosil, tapi bersih. Bersih dan sangat efisien, jadi itu masih akan tetap terpakai. Tapi di luar itu, matahari, angin, geotermal, biomasa, mungkin nanti ada gelombang, ada apa lagi. Itulah yang nanti akan menjadi tren.

Itulah sebabnya, sejak 2006 kami sudah bangun Medco Power. Kami sekarang akan genjot pertumbuhan Medco Power-nya. Kenapa? Karena itu menurut kami yang akan menjadi pilar utama kami nanti. Bentuk energi yang akan sampai kepada costumer itu adalah listrik. Apakah itu buat mobil, buat kereta, buat umum, buat pribadi, di rumah. Mungkin kompor pun semua akan pakai listrik. Selama ini listriknya di-generate oleh PLN. Bisa dari sumber apa saja dan sumbernya kita akan berubah dari yang tadinya dominan fosil jadi dominan renewable. Medco enggak boleh ketinggalan kereta, makanya kami bangun Medco Power.

Mungkin tahun 2020 ini kami salah satu perusahaan yang akan membangun pembangkit listrik tenaga matahari yang terbesar di Indonesia. Kami akan bangun 50 megawatt di Bali. Kami bangun 25 megawatt di Sumbawa. Kami sudah punya 330 megawatt geotermal di Sumatera Utara. Kami sekarang lagi bangun 110 megawatt di Jawa Timur. Jadi, kami walaupun base-nya masih fosil, tapi kereta transisi energi menuju terbarukan ini kami kerjakan dengan agresif. Sehingga, pada waktunya kami sudah enggak ketinggalan kereta.

Saat ini MedcoEnergi mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas, panas bumi dan air di Indonesia melalui anak usahanya PT Medco Power Indonesia yang dimiliki secara penuh. Medco juga mengoperasikan tambang tembaga dan emas besar di Indonesia dengan kepemilikan nonkonsolidasi di Amman Mineral Nusa Tenggara.

MedcoEnergi adalah salah satu Wajib Pajak Badan yang memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara—selain dari PNBP. Saat ini pemerintah tengah memberi insentif perpajakan. Apakah insentif itu sudah sesuai yang dibutuhkan?

Untuk industri migas, fasilitas atau insentif perpajakan yang diberikan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional terdampak Pandemi Covid-19 adalah insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah; insentif PPh Pasal 22 Impor dibebaskan, insentif angsuran PPh Pasal 25, insentif PPN.

Selain insentif tersebut, diusulkan pula adanya insentif tambahan berupa subsidi dana untuk pembayaran gaji kepada Pemberi Kerja atas pembayaran gaji kepada pekerja; kompensasi kerugian pajak tahun 2020 dan 2021 ke tahun-tahun sebelumnya; dan insentif dibebaskan pemungutan PPN Impor.

Selama ini pelayanan administrasi pajak yang diterima oleh MedcoEnergi Group sudah baik. Namun, sebagai masukan, DJP dapat semakin meningkatkan pelayanan sistem administrasi agar semua pelayanan dapat diakses dan diproses secara on-line untuk mempercepat pelayanan. Jadi, Wajib Pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk memperoleh pelayanan. Kedua, untuk menghindari sengketa pajak dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan, DJP dapat menerbitkan panduan perpajakan sehingga dapat menjadi acuan bagi Wajib Pajak.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News23 jam lalu

Cak Lontong: Saya Pelawak yang Tidak Lucu

Komedian kondang Tanah Air membeberkan resep suksesnya menjadi pelawak di webinar dan peluncuran buku Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto...

Breaking News1 hari lalu

Lokakarya Virtual Memahami Implementasi e-Faktur 3.0

Jakarta, Majalahpajak.net – Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan serangkaian uji coba Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 terhadap sejumlah...

Breaking News2 hari lalu

ISEF Dorong Agar Indonesia Menjadi Pusat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta, Majalahpajak.net –  Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan...

Breaking News4 hari lalu

Mitra Tepercaya Membangun Kepatuhan Sukarela

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merayakan ulang tahun ke-5 secara virtual pada Rabu (21/10). Mengusung tema “AKP2I Sebagai Mitra...

Breaking News4 hari lalu

Fesyen Muslim Indonesia Rambah Eropa

Jakarta, MajalahPajak.net – Sepuluh desainer yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia mengikuti ajang internasional Virtual Fashion Show Mercedes Benz...

Breaking News5 hari lalu

Drama Heroik Perjuangan Para Calon Pilot Muda

Jakarta, Majalahpajak.net – Film KADET 1947 garapan rumah produksi Temata kembali syuting sejak pertengahan September lalu di wilayah Yogyakarta. Film...

Breaking News5 hari lalu

ISEF 2020, Bangkitkan Spirit Positif dan Optimisme Pelaku Usaha Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF...

Breaking News5 hari lalu

Hendra Gunawan Menjabat Direktur Utama UOB Indonesia

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) menunjuk Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama UOB Indonesia menggantikan Kevin Lam...

Breaking News1 minggu lalu

Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Kasus pandemi COVID-19 di dunia masih mengalami eskalasi dan memicu ketidakpastian. Di Indonesia, kasus COVID-19 di beberapa daerah terkendali. Namun,...

Breaking News1 minggu lalu

Dukung Kemajuan Pasar Modal Indonesia, DJP Terima Penghargaan

Jakarta, Majalahpajak.net – Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kemajuan pasar modal Indonesia mendapat penghargaan dan apresiasi dari para regulator...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved