Connect with us

Breaking News

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM.

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan pola transaksi baru yang berbeda dengan cara konvensional yang ditandai oleh maraknya kehadiran perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup). Fenomena ini ditangkap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan oleh perusahaan jasa pembentukan dan perizinan, Easybiz. Berdiri sejak Desember 2014, perusahaan ini telah melayani sekitar 700 pelanggan untuk jasa pengurusan pendirian badan usaha.

CEO Easybiz Leo Faratody mengemukakan, kehadiran perusahaannya dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan maupun startup dalam memperoleh izin usaha.

Dalam membantu pendirian badan usaha, pihaknya terlebih dahulu menganalisis peraturan yang ada dan memetakan tahapan proses yang sulit untuk kemudian disederhanakan sehingga bisa memangkas waktu menjadi lebih singkat. Ia akan memaparkan berbagai bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), firma, atau perseorangan. Berbagai aspek kegiatan bisnis pelanggan juga digali untuk menentukan bentuk yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Kami mengenali dulu kegiatan usahanya karena ini berkorelasi dengan perizinan. Analisis terhadap regulasi juga rutin dilakukan. Di tahap ini kami lebih maju dibandingkan biro jasa yang lain,” jelas Leo kepada Majalah Pajak di Jakarta, Rabu (27/2).

Payung usaha, perizinan, dan juga laporan pajak itu berpengaruh pada valuasi perusahaan. Kalau semua aspek regulasinya beres, ketika ada investor berminat dia bisa langsung valuasi saja.

Valuasi perusahaan

Ia mengingatkan pentingnya kejelasan pendirian badan usaha dan payung hukum berupa perizinan sebagai aset bagi suatu bisnis untuk berkembang. Kejelasan badan usaha dan perizinan itu perlu dimiliki sejak awal bisnis dijalankan.

Bentuk usaha yang belum jelas dan belum adanya perizinan akan menjadi pertimbangan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modal di bisnis tersebut.

“Payung usaha, perizinan, dan juga laporan pajak itu berpengaruh pada valuasi perusahaan. Kalau semua aspek regulasinya beres, ketika ada investor berminat dia bisa langsung valuasi saja,” imbuhnya.

Untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus pelaporan pajak, pihaknya merekomendasikan pada konsultan pajak yang menjadi mitra Easybiz. Ia mengungkapkan, kebutuhan pajak bagi perusahaan yang baru berdiri untuk UMKM dan startup saat ini cukup besar. Pihaknya juga selalu menyarankan kepada para pelaku usaha untuk patuh pajak karena bisnis dan pajak merupakan satu kesatuan.

“Sejak awal membantu mendirikan perusahaan, kami menyarankan pelaku usaha agar patuh pajak. Kalau bisnis tidak patuh pajak, tentu negara juga kurang suka,” urainya.

Layanan daring

Platform layanan pendirian usaha on-line (daring) ini memiliki program Easybiz 2.0 untuk melayani dan memandu pendirian perusahaan dan pengurusan perizinan. Sejumlah pelaku usaha telah menjadi klien Easybiz, seperti Akseleran, DanaDik, dan Vestifarm.

Di platform ini terdapat fitur proses pembayaran dan fitur pemantauan proses pendirian usaha. Seluruh pembuatan dokumen mulai dari akta pendirian dan dokumen perizinan dapat dilakukan melalui Easybiz 2.0. Adapun biaya yang dikenakan untuk mendaftar sebesar Rp 8 juta. Dengan alokasi biaya itu, Easybiz akan mengurus pembuatan akta, SK, surat keterangan domisili, SIUP dan NPWP.

“Akan banyak upaya kolaborasi dengan co-working space dan venture capital yang memiliki anak usaha binaan. Ini untuk membantu semua pelaku usaha dalam proses pendirian perusahaan,” tutur Leo.

Wilayah DKI Jakarta saat ini untuk pengajuan proses perizinan usaha dapat dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Terdapat 269 item perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta dan 98 item perizinan yang dapat diproses secara daring.

Breaking News

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Penunjukan sepuluh entitas ini menjadikan total pemungut PPN produk digital luar negeri menjadi enam belas perusahaan setelah penetapan perdana dilakukan pada Juli 2020 atas enam perusahaan luar negeri.

Sepuluh perusahaan yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang kedua ini adalah Facebook Ireland Ltd; Facebook Payments International Ltd; Facebook Technologies International Ltd; Amazon.com Services LLC; Audible, Inc; Alexa Internet; Audible Ltd; Apple Distribution International Ltd; Tiktok Pte. Ltd; dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, dengan penunjukan ini, maka sejak 1 September 2020 10 perusahaan itu akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Yoga mengatakan, DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

“DJP mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang diambil sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. DJP berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan,” tutur Yoga melalui keterangan tertulis yang diterima Majalah Pajak pada Jumat, (7/8/20).

Bukan pajak baru

Yoga menjelaskan, PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam UU PPN. Namun, kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli atau konsumen yang sifatnya retail dan masif dalam ekonomi digital saat ini. Untuk meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan maka pemerintah mengubah mekanisme pemungutan PPN itu menjadi dipungut oleh penjual produk digital luar negeri.

Pemungutan PPN ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Pengkreditan pajak masukan

PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk dapat mengkreditkan pajak masukan, PKP selaku pembeli harus memberitahukan nama dan NPWP kepada penjual untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN agar memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Apabila bukti pungut belum mencantumkan informasi nama dan NPWP pembeli, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan.  Asalkan, bukti pungut mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email PKP pada sistem informasi DJP, atau terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik penjual memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat email PKP.

Lanjut baca

Breaking News

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan yang ditunjuk untuk mengurus NPWP UMKM. Perbankan yang dimaksud adalah bank-bank di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Keempat bak itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN).

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, kerja sama antara Himbara dan DJP akan mengintegrasikan layanan aplikasi validasi dan NPWP, sehingga dapat melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah atau calon nasabah secara on-line melalui sistem penyedia jasa aplikasi perpajakan. Fasilitas ini akan berlaku mulai 17 Agustus 2020 mendatang.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pelaku UMKM membuat NPWP dan mengakses fasilitas bantuan subsidi bunga atau margin yang diberikan pemerintah untuk membantu mereka mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pemerintah mengimbau Wajib Pajak termasuk pelaku UMKM agar segera memanfaatkan berbagai stimulus pajak yang telah disediakan dalam rangka menjaga dan memulihkan ekonomi nasional. Selain data NPWP, sistem validasi ini juga dapat menunjukkan riwayat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

Sistem itu pun dapat dimanfaatkan oleh bank dalam proses evaluasi risiko kredit. Tak hanya meningkatkan kemudahan administrasi bagi nasabah, fitur validasi NPWP juga meningkatkan kualitas prosedur know your customer bagi pihak bank. Hal itu karena validasi data NPWP nasabah atau calon nasabah tidak lagi bergantung pada kartu fisik NPWP tetapi dilakukan secara langsung ke sistem yang dimiliki DJP.

Lanjut baca

Breaking News

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rapat Berkala KSSK III tahun 2020

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan, stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 berada dalam kondisi normal. Berbagai indikator menunjukkan, stabilitas sistem keuangan tetap baik, meskipun penyebaran virus korona (Covid-19) yang masih tinggi menuntut perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian. Sebab kondisi itu dapat memengaruhi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, pada Rapat Berkala KSSK III tahun 2020 melalui konferensi video pada akhir Juli lalu, KSSK memastikan, koordinasi kebijakan dalam KSSK akan terus diperkuat untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi cukup dalam. Perkembangan terkini menunjukkan, kasus positif Covid-19 masih tinggi dan berisiko kembali meningkat (second wave) di beberapa negara. Di tengah pengembangan vaksin yang belum sesuai harapan, kondisi itu memicu kekhawatiran berlanjutnya penurunan ekonomi global menjadi lebih dalam. Berbagai lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar -4,9 persen, Bank Dunia di level -5,2 persen, dan OECD dalam rentang -7,6 sampai dengan -6,0 persen.

Perekonomian global yang menurun serta dampak penanganan Covid-19 di dalam negeri menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97 persen (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy) atau triwulan I 2019 sebesar 5,07 persen (yoy).

“Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5,32 persen (yoy), sementara pada triwulan II 2019 tumbuh 5,05 persen (yoy). Perkembangan ini terutama akibat penurunan dalam kegiatan ekonomi pada bulan April – Mei 2020 sejalan dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” kata Sri Mulyani.

Berharap dari Penyerapan stimulus fiskal

Sri Mulyani mengatakan, pada Juni 2020, berbagai indikator menunjukkan aktivitas perekonomian domestik mulai meningkat didorong dampak pelonggaran PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok. Ke depan, pemulihan ekonomi nasional diprakirakan berlanjut dipengaruhi peningkatan penyerapan stimulus fiskal, perbaikan restrukturisasi kredit, keberhasilan penanganan protokol kesehatan untuk penanggulangan Covid-19, serta peningkatan permintaan ekspor, khususnya dari Tiongkok.

Stabilitas makroekonomi tetap baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96 persen (yoy) pada Juni 2020 dan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54 persen (yoy). Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga, tecermin dari defisit transaksi berjalan triwulan II 2020 yang diperkirakan tetap rendah dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat melemahnya permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan fundamental, yang pada triwulan II 2020 secara point to point mengalami apresiasi 14,42 persen dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020. Meski demikian, secara rerata triwulanan mengalami depresiasi 4,53 persen akibat pelemahan pada April 2020. Sementara cadangan devisa juga meningkat, yang pada akhir Juni 2020 mencapai 131,7 miliar dollar AS, setara pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sri Mulyani juga memaparkan, kinerja APBN 2020 hingga akhir semester I tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 811,2 triliun atau 47,7 persen dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.  Mencatatkan pertumbuhan negatif 9,8 persen (yoy), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan PNBP sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, dan stimulus fiskal dalam bentuk fasilitas insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Penyerapan Belanja Negara mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39,0 persen dari anggaran dan mencatatkan pertumbuhan 3,3 persen (yoy), didukung oleh pertumbuhan belanja modal dan realisasi program-program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Defisit APBN hingga akhir semester I tahun 2020 mencapai Rp 257,8 triliun atau 1,57 persen terhadap PDB.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 hari lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News6 hari lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News7 hari lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News1 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News1 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News2 minggu lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Populer