Connect with us

Green Up

Pintar Berbagi Manfaat Bersama

Diterbitkan

pada

Untuk menjamin kesinambungan, WIKA menerapkan konsep berbagi manfaat bersama dalam praktik CSR-nya.

Perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/WIKA mengadopsi konsep berbagi manfaat bersama atau creating shared value dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosialnya (CSR). Melalui penerapan konsep tersebut, seluruh program CSR yang dilakukan di masyarakat bisa berlangsung secara berkesinambungan dan saling terintegrasi.

“CSR adalah cara kami menghasilkan keuntungan melalui praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” kata Mahendra Vijaya selaku Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Senin (22/02).

Pihaknya juga berpedoman pada ISO 26000 sebagai standar global dari praktik keberlanjutan (sustainability) sehingga program CSR dapat mendukung bisnis utama perusahaan dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Ia mengungkapkan, lini bisnis utama perseroan adalah di bidang konstruksi. Dalam mengerjakan proyek konstruksi, terdapat potensi risiko-risiko terkait kondisi sosial masyarakat yang dapat bersinggungan dengan kegiatan proyek. Sementara permasalahan sosial yang ada di masyarakat adalah masih tingginya tingkat pengangguran dan angkanya bahkan makin meningkat di masa pandemi. Jika pengangguran cukup banyak di area sekitar proyek, kondisi ini dapat memicu meningkatnya aksi premanisme maupun kejahatan seperti pencurian yang tentu saja bisa menjadi ancaman bagi proyek.

Untuk mencegah hal tersebut, Tim Proyek WIKA berkoordinasi dengan kepolisian setempat dalam hal pengamanan area. Perangkat desa dan karang taruna juga dilibatkan agar dapat membantu memberikan saran terbaik dalam mengatasi permasalahan di lapangan.

Konstruksi ramah lingkungan

Tantangan lainnya yang selalu menjadi sorotan adalah terkait isu lingkungan. Proses konstruksi secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap pengeluaran emisi karbon yang berdampak pada polusi udara dan pemanasan global. Pihaknya menyadari pentingnya memerangi pemanasan global ini dan mendukung SDGs. Untuk itu WIKA terus berupaya membangun konstruksi yang ramah lingkungan.

Sebagai BUMN, WIKA juga menjalankan kegiatan sosial dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai amanat undang-undang. Anggaran khusus untuk pelaksanaan Program PKBL ini dicatat sebagai bagian dari beban usaha Perseroan.

Program CSR

Perseroan turut mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal utama dalam pengentasan kemiskinan melalui Program WIKA Pintar. Program ini memberikan beasiswa, pelatihan mandor dan perajin, pengadaan perpustakaan dan kegiatan WIKA Mengajar untuk masyarakat yang selama ini belum mendapatkan pendidikan berkualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, WIKA mengalokasikan gerobak untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Cipinang Cempedak, Jakarta Timur guna membantu mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga melalui Program WIKA Peduli.

Pemerintah memberikan penugasan khusus pada WIKA untuk menjalankan sejumlah program CSR di masa pandemi Covid-19, yaitu pembangunan Rumah Sakit Pemulihan di Pulau Galang, Provinsi Riau, mengalihfungsikan Wisma Atlit Kemayoran menjadi Rumah Sakit Darurat untuk pasien Covid-19 dan mengalihfungsikan RS Pelni menjadi Rumah Sakit Darurat untuk pasien Covid-19.

Padmamitra Award 2020

Melalui Program Desa Tangguh WIKA, pada 2020 lalu WIKA meraih Penghargaan Padmamitra dari Kementerian Sosial. Program CSR unggulan yang dijalankan di kawasan Tanjung Burung, Provinsi Banten ini mengelola sampah plastik menjadi barang bekas dan batu bata dari bahan sampah plastik yang digunakan untuk kegiatan usaha WIKA. Apresiasi ini merupakan pengakuan tingkat nasional tertinggi dari pemerintah di bidang CSR sepanjang tahun 2019-2020.

“Kebanggaan luar biasa bagi kami karena pemerintah memberikan respons positif terhadap kegiatan CSR WIKA di tahun 2019–2020. Ini jadi penyemangat bagi perusahaan untuk lebih memberi perhatian pada masyarakat melalui kepedulian sosial dan lingkungan,” ungkap Mahendra.

Ia berharap pihaknya dapat menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah dan kemensos turut menjadi bagian dari mitra terbaik WIKA.

Green Up

Penerapan Pajak Karbon mesti Hati-Hati

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Penerapan pajak karbon akan dilakukan tanpa mendisrupsi agenda pemulihan ekonomi nasional.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah akan menerapkan pajak karbon mulai Juli 2022. Pajak karbon menjadi isu prioritas dalam G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) yang berlangsung di Yogyakarta pada 21–24 Maret 2022 lalu.

Pertemuan G20 EDM-CSWG secara umum mengangkat tiga agenda utama. Pertama, mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan pascaCovid-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim.

Baca Juga: Jangan Stop di Jargon

Selain ketiga isu utama itu, Pemerintah Indonesia juga membawa misi mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menciptakan pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif untuk mendukung pemulihan ekosistem dan penguatan rencana aksi sampah laut. Isu prioritas dan misi utama EDM-CSWG akan dibahas dan dirumuskan menjadi komitmen kolektif dalam Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 pada 31 Agustus 2022 di Bali.

“Pajak karbon untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contribution melalui instrumen nilai ekonomi karbon dan transisi menuju rendah emisi dan ketahanan iklim,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi dalam Pertemuan G20 EDM-CSWG di Yogyakarta.

Pertemuan G20 EDM-CSWG dihadiri oleh 81 delegasi dari 20 negara anggota, 7 negara undangan dan 5 organisasi internasional. Rangkaian pertemuan EDM-CSWG tidak hanya akan dihadiri oleh anggota G20. Pemerintah Indonesia juga turut mengundang Spanyol sebagai negara undangan permanen, Belanda, Singapura, Fiji, Belize, Senegal, Rwanda, dan Uni Emirat Arab.

Sinkronisasi peta jalan

Terkait rencana penerapan pajak karbon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan upaya pemerintah sejauh ini yang masih melakukan koordinasi peta jalan pajak karbon.

“Pemerintah saat ini masih terus melakukan sinkronisasi roadmap pajak karbon agar pelaksanaannya bisa berjalan baik dan tidak mendisrupsi agenda pemulihan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani saat menghadiri PPATK 3rd Legal Forum bertema “Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon” di Jakarta, Kamis (31/03).

Baca Juga: “Lingua Franca” Ekonomi Hijau

Ia menjelaskan, penerapan pajak karbon berlandaskan UU HPP karena Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon yang juga perlu didukung oleh sektor swasta baik nasional maupun global. Ia memperkirakan nantinya akan muncul kerumitan dari mekanisme perdagangan karbon antarnegara sehingga mengharuskan adanya kesepakatan global.

Ia mencontohkan di satu negara harga karbon hanya 3 dollar AS, di negara lain 25 dollar AS, lalu ada lagi negara yang menetapkan harga 45 dollar AS. Bahkan jika dunia nantinya berhasil mengatasi perubahan iklim, terangnya, harga karbon bisa mencapai 125 dollar AS. Dalam situasi harga yang berbeda dan belum adanya kesepakatan dunia, potensi kebocoran atau tindak pidana korupsi karbon akan timbul.

“Rezim atau desain kebijakan yang disebut market for carbon itu sudah cukup rumit. Oleh karena itu, Indonesia akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertahap. Apalagi sekarang kita masih dalam suasana pandemi dan sedang berupaya memulihkan ekonomi Indonesia,” terangnya.

Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum penting dalam mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi dunia dan mencapai target Net Zero Emission di tahun 2060 mendatang. Upaya pengurangan emisi yang secara nyata telah dilakukan adalah di sektor kelistrikan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan dan juga meningkatkan inovasi dan teknologi untuk pengurangan emisi karbon.

Lanjut baca

Green Up

TJSL BUMN Menjawab Tantangan Global

Diterbitkan

pada

Foto : Istimewa
Perusahaan-perusahaan pelat merah memfokuskan program tanggung-jawab sosial dan lingkungan pada tiga bidang yaitu pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup secara harmonis untuk menghadapi tantangan global dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

 

Majalahpajak.net – Berbagai inovasi dan terobosan program tanggung-jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR (corporate social responsibility) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kolaboratif dapat berperan penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di bidang perdagangan, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan. BUMN bukan lagi pesaing bagi para inovator lokal melainkan menjadi bagian bersama dalam penguatan kedaulatan Indonesia di level global. Oleh karenanya berbagai program TJSL yang ada di lingkup BUMN harus dikelola dengan baik dan saling bersinergi agar dapat mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat.

“Ingat, BUMN bukan lagi pesaing para kreator atau inovator lokal. Namun menjadi bagian bersama dalam penguatan Indonesia yang berdaulat. Inovasi TJSL BUMN bisa ambil peran penting dalam menghadapi tiga tantangan yakni pasar global, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Minggu (30/01).

Ia menekankan kepada jajaran manajemen BUMN untuk memfokuskan alokasi dana TJSL pada tiga bidang, yakni pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup. Program TJSL bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dalam penyediaan pendidikan berkualitas agar anak-anak Indonesia mendapat kemudahan juga akses ilmu pengetahuan dan teknologi. Program TJSL bidang UMKM akan fokus pada kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM yang selama ini masih menjadi masalah klasik sehingga menghambat bisnis UMKM dalam meningkatkan skala usaha. Erick menjelaskan, UMKM tak sekadar hanya berkutat pada persoalan pembiayaan melainkan juga perlu pendampingan yang intensif dan melakukan transformasi bisnis. Adapun program TJSL bidang lingkungan hidup akan fokus pada upaya pelestarian alam dan penghijauan. BUMN diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam. Erick mendorong BUMN untuk melakukan program TJSL yang bersinergi dengan lingkungan hidup, pendapatan masyarakat, dan perubahan iklim.

Baca Juga : CSR UMKM harus Dikaitkan dengan Bisnis Inti

“Kita mendorong penanaman pohon yang bermanfaat, tidak hanya penghijauan untuk oksigen tapi juga pendapatan masyarakat seperti yang sudah kita lakukan di Danau Toba,”paparnya.

Seiring penguatan program prioritas tersebut, kementerian BUMN telah membentuk Forum TJSL pada akhir Januari 2022 lalu. Erick menyatakan, Forum TJSL merupakan implementasi konkret dari nilai dasar (core values) AKHLAK, yakni kata harmonis dan kolaboratif.

“Saya ingin TJSL BUMN tidak berjalan sendiri-sendiri maupun saling bersaing. Kegiatan TJSL BUMN harus disatukan dengan baik demi menciptakan harmoni dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Erick, pelaksanaan TJSL harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat. Ia mencontohkan program yang dilakukan PLN dalam pengembangan PLTU yang menghasilkan limbah sisa pembakaran batu bara, namun bisa dimanfaatkan masyarakat membuat batako dan membangun rumah.

Paradigma investasi sosial

Terkait efektivitas program CSR di lingkungan BUMN, Jalal selaku peneliti sekaligus pendiri social enterprise A+CSR Indonesia menyampaikan kritiknya pada sejumlah BUMN yang menjalankan CSR hanya sebatas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan belum mengaitkannya dengan bisnis inti perusahaan. Menurut Jalal, hal dominan yang tampak hingga sekarang di dalam laporan-laporan PKBL adalah paparan tentang aktivitas dan sumber daya finansial yang dikeluarkan. Kalaupun ada paparan tentang kinerja, hal itu hanya sebatas penjelasan tentang output saja. Sementara informasi tentang outcome dan impact dari program yang dijalankan tidak tersampaikan dengan baik. Ia melihat perlunya mengubah penekanan CSR BUMN dari sekadar PKBL menjadi program yang terintegrasi dengan bisnis inti. Pelaksanaan PKBL juga harus dilandasi dengan paradigma investasi sosial dan bukan sekadar pemberian donasi.

Jalal menjelaskan, baik CSR yang terkait dengan bisnis inti maupun PKBL BUMN seharusnya dilihat dengan perspektif kontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilaksanakan secara integral oleh seluruh bagian dalam perusahaan sebagaimana yang ditegaskan oleh ISO 26000, diukur kinerjanya dengan metodologi yang mumpuni seperti social return on investment (SROI), dan dilaporkan dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) yang mutakhir.

“Tantangannya tentu saja apakah kementerian BUMN mau menegaskan agar CSR BUMN benar-benar menjadi seperti apa yang disepakati di level global. Di sisi lain, BUMN juga perlu memahami paradigma CSR strategis, bisnis sosial, juga berbagai standar dan metodologi yang terkait dengan sungguh-sungguh,” papar Jalal kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik.

Baca Juga : Satu Proyek, Manfaat Ganda

Menyoroti CSR di bidang UMKM, ia melihat sudah banyak program pengembangan masyarakat yang menyasar kepada usaha mikro dan kecil. Namun, sebagian besar dari program tersebut belum menggunakan investasi sosial sebagai paradigmanya. Oleh karenanya banyak perusahaan yang menjalankannya secara terputus. Jika menggunakan investasi sosial sebagai paradigma, jelasnya, maka perusahaan akan berkonsentrasi pada manfaat di tingkat outcome dan impact yang benar-benar terjadi pada UMKM yang dibantunya sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaan.

Jalal berpandangan, strategi terbaik untuk meningkatkan keberdayaan UMKM adalah dengan menggunakan bisnis inti perusahaan dan pendekatan creating shared value (CSV). Dengan CSV, perusahaan berusaha mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilainya, baik sebagai pemasok maupun sebagai mitra pemasaran. Melalui pendekatan CSV, perusahaan bisa membantu UMKM dengan tiga strategi, yaitu menciptakan produk dan pasar, meningkatkan produktivitas, dan membangun klaster lokal.

Ia memberi contoh BRI sebagai BUMN yang berhasil dalam meningkatkan kinerja UMKM. BRI melihat UMKM sebagai mitra bisnisnya lantaran mayoritas kredit dan investasinya memang diletakkan di UMKM. Perusahaan lainnya yang sudah menerapkan CSV adalah Nestle yang bermitra dengan para petani dan peternak dalam rantai pasoknya, juga Unilever dan Danone.

“Kalau kita lihat perkembangan kinerja UMKM yang menjadi nasabah BRI dan menjadi sasaran investasi sosialnya, kita akan paham mengapa BRI menjadi bank dengan aset dan keuntungan terbesar di Indonesia,” ungkapnya.

Lanjut baca

Green Up

Udara Diolah Jadi Air Minum

Diterbitkan

pada

Penulis:

AEI mengenalkan pemanfaatan teknologi pengolahan udara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

PT Air Embun Internasional (AEI) mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Berdiri tahun 2019, distributor mesin air ini mendukung konsep green economy yang telah menjadi komitmen dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melestarikan sumber daya alam.

Direktur PT Air Embun Internasional, Wellyansyah memaparkan, kegiatan bisnis perusahaan menerapkan praktik sustainability untuk melestarikan sumber daya alam khususnya air. Upaya ini dilakukan dengan memperkenalkan pemanfaatan mesin air yang tidak menggunakan pipa dan alat bantu lain serta penggunaan daya listrik yang rendah untuk menjaga keberlangsungan stok air tanah. Pemanfaatan udara sekitar melalui proses purifikasi sehingga mesin air yang dipasarkan juga memberikan udara bersih untuk lingkungan. Adapun kegiatan pemasaran produk dilakukan secara daring dan luring.

Dalam menjalankan program CSR, pihaknya berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha (FTJSBU) Kementerian Sosial melalui pemberian bantuan mesin air untuk wilayah tertentu di Indonesia yang kekurangan air bersih seperti Yogyakarta, Medan (Sumatera Utara), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

“Dengan mengedepankan teknologi dan sustainability aktivitas sosial, kami dalam CSR ini memiliki harapan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wellyansyah.

Kegiatan sosial ini tentu juga memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengenalkan produk ke masyarakat secara langsung sehingga publik akan mengetahui keunggulan mesin yang dipasarkan.

“Pemasaran produk AEI meliputi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini perusahaan masih melakukan beberapa penetrasi pasar baik secara komersial maupun retail,” ungkapnya.

Alternatif sumber air minum

Pada September 2021 lalu, AEI bersama Korea Trade Investment Promotion Agency (Kotra) menyerahkan bantuan berupa panel surya dan mesin Heaven Dew (mesin pembuat air dari udara) melalui Forum CSR Nasional untuk lima kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Guwosari Pajangan, Bantul menerima bantuan panel surya dan mesin Heaven Dew. Sedangkan Kelurahan Srimartani Piyungan, Bantul, Kelurahan Salam Rejo Sentolo, Kulonprogro, Kelurahan Hargomulyo Kokap, Kulonprogro, dan Kelurahan Girikerto Turi, Sleman mendapat bantuan mesin Heaven Dew.

Ketua Umum Forum CSR Indonesia periode 2016 – 2021 GKR Mangkubumi mengapresiasi pemberian CSR di lima area ini yang bisa menjadi sampel bagaimana cara mendapatkan air bersih siap minum dengan mudah. Melalui pemanfaatan mesin Heaven Dew, air sangat mudah didapatkan dari udara dengan teknologi kondensasi.

“Perpaduan teknologi panel surya dengan Heaven Dew ini sangat praktis dan ekonomis diterapkan di daerah terpencil jauh dari jangkauan jaringan listrik. Terkait pemanfaatan ini perlu pembahasan dan penelaahan oleh dinas yang menangani kesejahteraan masyarakat,” kata GKR Mangkubumi.

Di kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bambang Guritno mewakili Bupati Bantul menyampaikan penghargaan kepada Forum CSR Indonesia atas pemilihan dua kelurahan di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi sampel bagi desa-desa lain dalam mencari alternatif sumber air minum.

Denny Hardiansyah dari AEI menyatakan, air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan bagi manusia di Indonesia. Data statistik mencatat sekitar 13 persen masyarakat Indonesia saat ini masih kesulitan akses air bersih. Kesulitan air bersih mengundang risiko kesehatan masyarakat, seperti diare, disentri, dan lain-lain.

“Untuk itu AEI bersama Kotra mencoba memberikan akses penciptaan air yang baik dalam jenis baru dari udara menjadi air,” kata Deni.

Lanjut baca

Populer