Connect with us

Finance

Pinjaman Mudah buat Penembus Pasar Dunia

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

LPEI meluncurkan pinjaman dengan syarat dan suku bunga ringan kepada UKM yang ingin mengekspor produk dan jasanya. Caranya?

 

Pada edisi lalu, kami telah membahas alternatif solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah pandemi melalui pinjaman tanpa bunga yang diluncurkan oleh organisasi nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kali ini, pemerintah meluncurkan pembiayaan ekspor kepada usaha kecil menengah (UKM).

Secara teknis, kebijakan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372/KMK.08/2020 Tentang Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Kepada LPEI Dalam Usaha Mendukung UKM Berorientasi Ekspor.

Baca Juga : Mendampingi yang Susah Terdata

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan, dampak Covid-19 sangat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha tak terkecuali pelaku UKM. Oleh sebab itu, PKE menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang ringan. Kebijakan ini selaras dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang memfokuskan dukungan terhadap UMKM.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing para pelaku UKM dengan cara memberikan dukungan fasilitas pembiayaan ekspor bagi pelaku UKM yang memiliki potensi ekspor, namun terkendala masalah akses kepada fasilitas perbankan,” kata Luky dalam acara sosialisasi program secara virtual, Selasa (8/9).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan mengatakan, kebijakan ini merupakan program lanjutan dari pembiayaan komersial yang telah dilakukan sebelum pandemi. Beberapa program yang telah berhasil dilaksanakan adalah PKE gerbong penumpang kereta api, PKE ketahanan usaha, PKE pesawat udara, PKE komoditas ke kawasan Afrika, dan PKE pengembangan sektor pariwisata. Keberhasilan PKE sebelumnya diharapkan mampu memantik semangat pelaku usaha UKM untuk kembali bangkit di tengah badai pandemi.

Syarat dan plafon

Lantas, bagaimana cara UKM mengakses fasilitas dan apa saja syaratnya?

Kepada Majalah Pajak Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas memastikan semua UKM komoditas maupun jasa dapat memanfaatkan pembiayaan dengan tujuan ekspor di berbagai negara. Syarat utama yang ditetapkan adalah usaha termasuk dalam UKM sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Syarat utamanya, usaha termasuk dalam UKM sesuai UU No 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memiliki usaha produktif minimal dua tahun, mempunyai laporan keuangan, punya NPWP, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB).

Syarat selanjutnya meliputi, memiliki usaha produktif minimal dua tahun, mempunyai laporan keuangan, punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Juga: “Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

“Saat melakukan pengajuan fasilitas UKM atau calon debitur tidak memiliki tunggakan kredit di bank atau tidak sedang dalam proses klaim atau tidak memiliki utang subrogasi pada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Bagi UKM yang telah memperoleh kredit dari bank atau lembaga lainnya, tetap dapat memanfaatkan fasilitas PKE ini asal memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki jaminan sesuai yang telah ditentukan.”

Proses service level agreement (SLA) akan disepakati selama 20 hari kerja setelah seluruh dokumen dari calon debitur atau UKM dinyatakan lengkap oleh LPEI. Plafon yang diberikan kepada segmen kecil berikisar Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, segmen menengah mulai Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar, sementara untuk plafon besar di atas Rp 10 miliar wajib memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk periode terakhir. “All in pricing 6 persen (bunga pembiayaan),” sebut James.

Apabila pelaku usaha membutuhkan dana yang lebih besar dari plafon, misal di atas Rp 15 miliar, maka UKM dapat dilakukan penggabungan dengan fasilitas sebelumnya, yakni pembiayaan komersial LPEI.

“LPEI berharap UKM semakin kuat sehingga bisa mengakses pembiayaan komersial biasa,” jelas James.

Program PKE untuk UKM turut berkerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi dan penjaminan.

Hingga 15 September 2020, LPEI telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan UKM, di antaranya PT Urchindize Indonesia, dan PT Kevinindo Anugrah. PT Urchindize Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri ikan teri dan telah mengekspor produknya ke Jepang, Singapura dan Taiwan. PT Kevinindo Anugrah bergerak di perdagangan kancing dari kulit kerang yang di ekspor ke Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong.

Selain itu, LPEI menandatangani nota kerja sama pembiayaan ke pemasok dari PT Pancamitra bernama M. Ichsan. Ia merupakan pemasok ikan dan udang air tawar yang produknya telah diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.

“Skema supply chain financing untuk mendorong terbentuknya sinergi, saling dukung, antar-rantai pasok ekspor agar produk Indonesia benar-benar mampu memenuhi permintaan pasar ekspor,” sebut James.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

UKM dapat mengajukan pembiayaan ke kantor LPEI yang tersebar di kota DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Surakarta, Makassar, Balikpapan, Batam, dan Denpasar. Kendati kantor LPEI terbatas, James memastikan dapat menyalurkan pembiayaan ke UKM di seluruh Indonesia.

Breaking News

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

 

Lanjut baca

Breaking News

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pada laporan mingguan bertajuk “Asia’s Banks, Problem or Solution?”  yang dirilis Bank DBS Indonesia disebutkan bahwa peran bank sangat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan itu menekankan bahwa bank-bank di Asia masih memiliki neraca keuangan yang relatif kuat sehingga dapat secara aktif terlibat dalam program pinjaman dan kebijakan yang fleksibel.

“Di Asia, sebagian besar bank dalam kondisi yang baik sejauh ini. Rasio kecukupan modal secara keseluruhan telah meningkat atau tetap datar di sebagian besar negara dalam dekade terakhir,”  kata laporan yang terbit akhir tahun lalu.

Rasio kecukupan modal secara keseluruhan relatif meningkat atau stagnan di sebagian besar negara, kecuali India dan Filipina. Sementara itu, tier 1 capital buffers  menunjukkan tren peningkatan berkat  didorong oleh regulasi yang kuat dari Bank for International Settlements (BIS) dan otoritas keuangan nasional.

Sayangnya, pandemi semakin memperburuk perekonomian, sehingga bank diprediksikan akan menghadapi persoalan peningkatan kredit macet. Meski demikian, suku bunga rendah dan peraturan yang lebih fleksibel kemungkinan akan  menekan adanya risiko ini.

Oleh karena itu, sejak awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global, Agustin Carstens, General Manager di BIS, menyerukan pentingnya peran bank untuk mengatasi ancaman resesi yang telah di depan mata. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. “Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan akumulasi penyangga neraca yang telah ditingkatkan saat masa keemasan sebelumnya,” ujar Carstens seperti dikutip dari Financial Times.

Dalam laporan Bank DBS Indonesia, sektor perbankan diprediksikan siap untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, meskipun bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Industri perbankan akan tetap siap mengawal pemulihan perekonomian nasional, tapi akan tetap memperhatikan beberapa kondisi.

Adapun tantangan lain yang saat ini menjadi kekhawatiran sektor perbankan di antaranya rasio kredit di kawasan ini yang cukup tinggi, serta rasio pembayaran utang juga cukup tinggi meskipun tier 1 capital buffers telah meningkat hampir di semua wilayah. Ketika dukungan kebijakan stimulus berakhir, beberapa bisnis dan rumah tangga diprediksi akan menghadapi kesulitan yang akhirnya bisa mengganggu kualitas aset bank di level regional.

Penyebabnya bank-bank di Asia pada umumnya utang rumah tangga dan perusahaan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, rasio pembayaran utang sektor swasta juga  meningkat, terutama di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Bahkan sebelum pandemi melanda, pemberi pinjaman sektor swasta di Asia telah memprediksi adanya rasio pembayaran utang yang akan lebih berat selama setengah dekade terakhir. Alhasil diperlukan stimulus kebijakan melalui suku bunga rendah, ketentuan likuiditas yang lebih fleksibel dan program dukungan pemerintah yang memungkinkan untuk menjaga agar risiko kredit tidak terlalu mengkhawatirkan.

Meskipun demikian, ada sejumlah titik terang yang memberikan harapan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah terpilihnya Joseph Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan meredanya ketegangan dan perang dagang antara AS dengan Cina. Hasil uji klinis beberapa vaksin untuk Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen juga memantik harapan bahwa pandemi akan berangsur-angsur berakhir.

Lanjut baca

Finance

Pilihan Aman untuk Dana Pensiun

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Efek beragun aset atau EBA dinilai sebagai instrumen investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Mengapa?

Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan mengungkap, mayoritas dana pensiun di Indonesia masih dinvestasikan ke obligasi dan pasar uang sehingga hasilnya belum optimal. Untuk itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Ihsanuddin menyarankan pengelola dana pensiun menempatkan sebagian investasinya di efek beragun aset (EBA). Alasannya, EBA memiliki tenor yang panjang dan bersifat bankruptcy remote alias tidak terpengaruh oleh dampak pailit. Singkatnya, EBA merupakan pilihan investasi yang lebih aman dan menguntungkan.

Bankruptcy remote—meskipun perusahaan penerbitnya pailit, tapi dianya (EBA) tetap stay karena memang didasari oleh aset yang sudah jelas, apalagi aset KPR (kredit perumahan rakyat), yang mana dilakukan due diligence (uji tuntas),” jelas Ihsanuddin, Kamis (5/11). 

Legalitas EBA diperkukuh oleh Peraturan OJK Nomor 56 Tahun 2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Ihsanuddin mengungkapkan, hingga September 2020, industri asuransi secara keseluruhan memiliki aset lebih dari Rp 1.000 triliun. Namun, yang disalurkan ke EBA baru Rp 404 miliar oleh asuransi jiwa dan Rp 38 miliar oleh asuransi umum. Sementara dana pensiun, memiliki aset investasi Rp 284,02 triliun dengan alokasi ke EBA sekitar Rp 553,5 miliar.

“Ini (dana pensiun) masih miliaran sementara aset mereka sudah ratusan triliun, bahkan untuk industri asuransi sudah seribuan triliun. Yang jadi PR (pekerjaan rumah) bagaimana bisa memberikan pemahaman yang utuh terkait risikonya seperti apa, sampai rating-nya seperti apa,” kata Ihsanuddin.

Secara spesifik, ia juga berpendapat agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memilih instrumen EBA. Apalagi lembaga ini memiliki memiliki aset mencapai Rp 441 triliun.

Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Nur Hasan Kurniawan menduga, literasi mengenai EBA belum banyak diketahui oleh pengelola dana pensiun. Tak heran jika aset maupun rasio imbal hasil dana pensiun Indonesia lebih mini di bandingkan negara lain.

“Data OECD 2019, aset pensiun Indonesia cuma 1,8 persen dibandingkan GDP. kita bandingkan dengan Thailand sudah 7,3 persen. Ini suatu keprihatinan. Karena kita selalu bicara bonus demografi yang punya pekerja produktif yang sangat besar. Apakah saat mereka pensiun punya cukup dana pensiun?”

EBA-SP SMF

Salah satu perusahaan yang sudah menempatkan investasi ke EBA adalah PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero). SMF menerbitkan lima EBA Surat Partisipasi (SP) dengan peringkat tertinggi AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada Mei 2020. Peringkat tertinggi mencerminkan perseroan memiliki kemampuan membayar yang stabil atau risiko gagal bayar sangat minimal.

Direktur SMF Ananta Wiyogo menuturkan, penerbitan EBA SP itu digunakan untuk membiayai pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui kredit perumahan rakyat (KPR) di perbankan. Pada kuartal III-2020, SMF telah mengalirkan dana sekitar Rp 68 triliun dengan sejuta lebih debitur KPR.

“Bayangan sederhananya SMF mengalirkan dana jangka panjang dari pasar modal kepada penyalur KPR. Jadi, KPR-KPR jangka panjang itu seyogianya tidak dibiayai oleh dana jangka pendek seperti giro atau deposito.”

Produk EBA SP dapat dibeli mulai dari Rp 100 ribu yang akan diperdagangkan di pasar sekunder. Produk ini memiliki imbal hasil berkisar antara tujuh persen hingga sepuluh persen.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial2 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News2 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News4 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News5 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News6 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News1 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News2 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved