Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pada laporan mingguan bertajuk “Asia’s Banks, Problem or Solution?”  yang dirilis Bank DBS Indonesia disebutkan bahwa peran bank sangat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan itu menekankan bahwa bank-bank di Asia masih memiliki neraca keuangan yang relatif kuat sehingga dapat secara aktif terlibat dalam program pinjaman dan kebijakan yang fleksibel.

“Di Asia, sebagian besar bank dalam kondisi yang baik sejauh ini. Rasio kecukupan modal secara keseluruhan telah meningkat atau tetap datar di sebagian besar negara dalam dekade terakhir,”  kata laporan yang terbit akhir tahun lalu.

Rasio kecukupan modal secara keseluruhan relatif meningkat atau stagnan di sebagian besar negara, kecuali India dan Filipina. Sementara itu, tier 1 capital buffers  menunjukkan tren peningkatan berkat  didorong oleh regulasi yang kuat dari Bank for International Settlements (BIS) dan otoritas keuangan nasional.

Sayangnya, pandemi semakin memperburuk perekonomian, sehingga bank diprediksikan akan menghadapi persoalan peningkatan kredit macet. Meski demikian, suku bunga rendah dan peraturan yang lebih fleksibel kemungkinan akan  menekan adanya risiko ini.

Oleh karena itu, sejak awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global, Agustin Carstens, General Manager di BIS, menyerukan pentingnya peran bank untuk mengatasi ancaman resesi yang telah di depan mata. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. “Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan akumulasi penyangga neraca yang telah ditingkatkan saat masa keemasan sebelumnya,” ujar Carstens seperti dikutip dari Financial Times.

Dalam laporan Bank DBS Indonesia, sektor perbankan diprediksikan siap untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, meskipun bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Industri perbankan akan tetap siap mengawal pemulihan perekonomian nasional, tapi akan tetap memperhatikan beberapa kondisi.

Adapun tantangan lain yang saat ini menjadi kekhawatiran sektor perbankan di antaranya rasio kredit di kawasan ini yang cukup tinggi, serta rasio pembayaran utang juga cukup tinggi meskipun tier 1 capital buffers telah meningkat hampir di semua wilayah. Ketika dukungan kebijakan stimulus berakhir, beberapa bisnis dan rumah tangga diprediksi akan menghadapi kesulitan yang akhirnya bisa mengganggu kualitas aset bank di level regional.

Penyebabnya bank-bank di Asia pada umumnya utang rumah tangga dan perusahaan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, rasio pembayaran utang sektor swasta juga  meningkat, terutama di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Bahkan sebelum pandemi melanda, pemberi pinjaman sektor swasta di Asia telah memprediksi adanya rasio pembayaran utang yang akan lebih berat selama setengah dekade terakhir. Alhasil diperlukan stimulus kebijakan melalui suku bunga rendah, ketentuan likuiditas yang lebih fleksibel dan program dukungan pemerintah yang memungkinkan untuk menjaga agar risiko kredit tidak terlalu mengkhawatirkan.

Meskipun demikian, ada sejumlah titik terang yang memberikan harapan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah terpilihnya Joseph Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan meredanya ketegangan dan perang dagang antara AS dengan Cina. Hasil uji klinis beberapa vaksin untuk Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen juga memantik harapan bahwa pandemi akan berangsur-angsur berakhir.

Efek beragun aset atau EBA dinilai sebagai instrumen investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Mengapa?

Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan mengungkap, mayoritas dana pensiun di Indonesia masih dinvestasikan ke obligasi dan pasar uang sehingga hasilnya belum optimal. Untuk itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Ihsanuddin menyarankan pengelola dana pensiun menempatkan sebagian investasinya di efek beragun aset (EBA). Alasannya, EBA memiliki tenor yang panjang dan bersifat bankruptcy remote alias tidak terpengaruh oleh dampak pailit. Singkatnya, EBA merupakan pilihan investasi yang lebih aman dan menguntungkan.

“Bankruptcy remote—meskipun perusahaan penerbitnya pailit, tapi dianya (EBA) tetap stay karena memang didasari oleh aset yang sudah jelas, apalagi aset KPR (kredit perumahan rakyat), yang mana dilakukan due diligence (uji tuntas),” jelas Ihsanuddin, Kamis (5/11). 

Legalitas EBA diperkukuh oleh Peraturan OJK Nomor 56 Tahun 2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Ihsanuddin mengungkapkan, hingga September 2020, industri asuransi secara keseluruhan memiliki aset lebih dari Rp 1.000 triliun. Namun, yang disalurkan ke EBA baru Rp 404 miliar oleh asuransi jiwa dan Rp 38 miliar oleh asuransi umum. Sementara dana pensiun, memiliki aset investasi Rp 284,02 triliun dengan alokasi ke EBA sekitar Rp 553,5 miliar.

“Ini (dana pensiun) masih miliaran sementara aset mereka sudah ratusan triliun, bahkan untuk industri asuransi sudah seribuan triliun. Yang jadi PR (pekerjaan rumah) bagaimana bisa memberikan pemahaman yang utuh terkait risikonya seperti apa, sampai rating-nya seperti apa,” kata Ihsanuddin.

Secara spesifik, ia juga berpendapat agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memilih instrumen EBA. Apalagi lembaga ini memiliki memiliki aset mencapai Rp 441 triliun.

Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Nur Hasan Kurniawan menduga, literasi mengenai EBA belum banyak diketahui oleh pengelola dana pensiun. Tak heran jika aset maupun rasio imbal hasil dana pensiun Indonesia lebih mini di bandingkan negara lain.

“Data OECD 2019, aset pensiun Indonesia cuma 1,8 persen dibandingkan GDP. kita bandingkan dengan Thailand sudah 7,3 persen. Ini suatu keprihatinan. Karena kita selalu bicara bonus demografi yang punya pekerja produktif yang sangat besar. Apakah saat mereka pensiun punya cukup dana pensiun?”

EBA-SP SMF

Salah satu perusahaan yang sudah menempatkan investasi ke EBA adalah PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero). SMF menerbitkan lima EBA Surat Partisipasi (SP) dengan peringkat tertinggi AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada Mei 2020. Peringkat tertinggi mencerminkan perseroan memiliki kemampuan membayar yang stabil atau risiko gagal bayar sangat minimal.

Direktur SMF Ananta Wiyogo menuturkan, penerbitan EBA SP itu digunakan untuk membiayai pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui kredit perumahan rakyat (KPR) di perbankan. Pada kuartal III-2020, SMF telah mengalirkan dana sekitar Rp 68 triliun dengan sejuta lebih debitur KPR.

“Bayangan sederhananya SMF mengalirkan dana jangka panjang dari pasar modal kepada penyalur KPR. Jadi, KPR-KPR jangka panjang itu seyogianya tidak dibiayai oleh dana jangka pendek seperti giro atau deposito.”

Produk EBA SP dapat dibeli mulai dari Rp 100 ribu yang akan diperdagangkan di pasar sekunder. Produk ini memiliki imbal hasil berkisar antara tujuh persen hingga sepuluh persen.