Connect with us

Finance

PINA: Langkah Taktis Pembiayaan Investasi

Diterbitkan

pada

Lewat Skema pembiayaan investasi yang bersumber dari badan usaha, pembangunan proyek-proyek strategis dapat terus berjalan.

Pembiayaan pembangunan dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif seperti sekarang ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah taktis dan harus lebih fokus pada prioritas penggunaan anggaran. Salah satu langkah terobosan yang ditempuh pemerintah baru-baru ini adalah melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan, Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Pungky Sumadi menjelaskan PINA merupakan suatu mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas dengan sumber pendanaan dari luar anggaran pemerintah yang pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Menurutnya, model pembiayaan ini adalah kelanjutan dari skema Public Private Partnership (PPP) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah ada sebelumnya.

“Bedanya kalau dulu masih ada penyertaan modal negara, sedangkan di skema PINA ini anggaran pemerintah betul-betul nol atau murni bersumber dari badan usaha,” kata Pungky kepada Majalah Pajak di Gedung Bappenas, Jumat (17/2).

Kelayakan komersial

Ia memaparkan, proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki empat kriteria, yakni mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, memiliki kelayakan komersial, dan memenuhi kriteria kesiapan (seperti sudah memiliki kajian dan rencana pendanaan).

Adapun yang menjadi fokus investasi di skema pembiayaan ini mencakup dua kategori, yakni konektivitas dan energi. Pada aspek konektivitas, investasinya meliputi jalan tol, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api. Sedangkan aspek energi meliputi investasi pada infrastruktur perminyakan, infrastruktur batu bara, jaringan pipa gas, dan pembangkit listrik.

“Setiap badan usaha dituntut harus untung. Jadi, proyek yang ditawarkan juga tentu harus punya kelayakan komersial,” imbuhnya.

Di 2017 ini pemerintah telah memulai pembangunan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun dengan skema PINA. Dari keseluruhan ruas jalan raya bebas hambatan tersebut, 5 di antaranya adalah Tol Trans Jawa. Investasi di sektor infrastruktur ini melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) yang memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun.

Munculnya skema baru PINA bermula dari rapat terbatas yang digelar Presiden Jokowi pada 16 Februari 2015 di Istana Bogor. Pertemuan itu antara lain menyoroti beberapa lembaga yang memiliki dana besar dan memungkinkan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Selanjutnya dalam rapat terbatas pada 12 Agustus 2016, Presiden Jokowi menekankan kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk lebih mendorong peran badan usaha dalam proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banking

BSI 10 Besar Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode saham BRIS masuk dalam jajaran 10 emiten dengan kapitalisasi pasar atau market capitalization terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kapitalisasi pasar merupakan nilai pasar dari hasil perkalian harga saham per lembar dengan jumlah saham yang ada dalam perusahaan.

Berdasarkan data dari Equity Daily Trading Publication Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu 24/2/21), nilai kapitalisasi pasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebesar Rp 115 triliun. Angka kapitalisasi pasar ini naik dibandingkan pada saat BRIS melakukan IPO sebesar Rp 4,96 triliun.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi berharap dengan masuknya BSI sebagai 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar BEI bisa menjadikan saham BRIS primadona.

“Selain itu kami berharap prestasi ini semakin mendorong dan menginspirasi sektor keuangan dan perusahaan keuangan syariah untuk melantai di bursa,” kata Hery Gunardi, Kamis (25/2).

Harga saham BRIS per tanggal 24 Februari 2021 adalah Rp2.820 atau naik hampir lima kali lipat dibandingkan pada saat IPO sebesar Rp510 rupiah per saham. Jumlah saham BRIS setelah penggabungan tercatat sebesar 41 miliar saham.

Sebagai bank hasil penggabungan tiga bank syariah milik Himbara, BSI merupakan bank dengan total aset terbesar ketujuh di Indonesia yaitu sebesar Rp 240 triliun. Total pembiayaan BSI sampai Desember 2020 mencapai Rp 157 triliun dengan total DPK sebesar Rp 210 triliun. Dari sisi jaringan, BSI didukung oleh lebih dari 1.300 jaringan kantor, sekitar 2.400  jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

BSI berkomitmen menjadi lembaga perbankan yang modern dan  inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi  prinsip syariah. Selain itu, BSI juga berkomitmen menjadi bank yang dipilih nasabah karena memiliki produk yang kompetitif dan layanan yang prima sesuai dengan kebutuhan nasabah.

BSI dijalankan sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.  BSI  tidak hanya fokus untuk menggarap commercial finance tetapi juga social finance. Optimalisasi pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) menggunakan metode digital merupakan salah satu strategi Bank BSI untuk memberikan kemudahan sekaligus manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia saat ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) 50,95 persen; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) 24,91 persen; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,29 persen; DPLK BRI 1,83 persen;  BNI Life Insurance 0,01 persen; dan Publik 5,01 persen.

Lanjut baca

Breaking News

Layanan Transaksi Keuangan Digital Bebas Biaya

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Di masa pandemi dan era digital seperti sekarang ini, metode pembayaran digital atau yang biasa disebut cashless hingga transaksi keuangan lainnya kian sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Menyadari hal itu, Digibank by DBS berkolaborasi dengan Flip.id membuat aplikasi untuk memenuhi kebutuhan transfer antar bank dari masyarakat yang kian meningkat. Dengan metode seperti ini, masyarakat tidak perlu lagi memegang uang tunai saat melakukan transaksi yang dapat menjadi salah satu celah penyebaran Covid-19.

Program ini telah didukung sejak lama oleh pemerintah Indonesia yang pada awalnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 11/12/PBI/2009) tentang uang elektronik pada tahun 2009. Kemudian gagasan transaksi non tunai kembali diperkuat dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Secara perlahan dalam perekonomian Indonesia layanan keuangan berbasis on-line terus meningkat. Kini, semakin banyak masyarakat yang memerlukan ketersediaan teknologi untuk memfasilitasi mereka dalam melakukan transaksi keuangan digital. Salah satunya dengan aplikasi digibank by DBS dan aplikasi Flip.id.

Digibank by DBS dan Flip.id berharap dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan digital serta memberikan kemudahan, kelancaran, dan keamanan dalam setiap transaksi. Langkah itu menjadi sebuah jawaban untuk fenomena yang diyakini sebagai hambatan utama berkembangnya cashless society yakni minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan pengetahuan mengenai sistematika keuangan non-tunai.

Menjawab kebutuhan

Digibank by DBS saat ini memberikan beragam kemudahan dalam mengelola dan mengembangkan keuangan dalam satu aplikasi dengan serangkaian pilihan produk investasi mulai dari deposito, obligasi pasar perdana, dan pasar sekunder yang juga dilengkapi dengan fitur transaksi untuk keperluan sehari-hari, seperti transfer uang dan tarik tunai bebas biaya, pembayaran tagihan bulanan, top up e-wallet seperti GOPAY, OVO dan e-Money juga pembelian e-voucher seperti token listrik, pulsa dan lainnya hanya melalui satu klik dengan proses yang 100 persen digital from end-to-end.

“Bank DBS Indonesia dalam hal ini digibank by DBS, selalu berupaya untuk terus menerus bertransformasi dan berinovasi agar layanan digital perbankan kami dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan. Tidak hanya menggratiskan biaya transfer antar bank, dengan kapabilitas digital yang kami miliki, nasabah digibank by DBS dapat melakukan berbagai transaksi keuangan bahkan hingga berinvestasi hanya melalui satu aplikasi,” kata Managing Director, Head of Digital Banking, PT Bank DBS Indonesia Leonardo Koesmanto, Selasa (2/2/21).

Leonardo Koesmanto mengatakan, digibank berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan digital perbankan kami sehingga nasabah dapat bertransaksi dan berinvestasi kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor cabang (branchless), tanpa harus menandatangani banyak dokumen (paperless), dan tanpa memerlukan tanda tangan basah (signatureless).

Sementara itu CEO Flip.id Rafi Putra Arriyan mengatakan, pihaknya melihat peningkatan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi kirim uang secara on-line, yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh penggunaan ATM. Selain itu, pandemi juga membuat banyak orang memperketat pengeluaran mereka, sehingga layanan transfer antar bank gratis yang ditawarkan oleh Flip.id bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengeluaran. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna Flip.id yang semakin meningkat di era pandemi.”

Sama seperti digibank by DBS, Flip.id juga hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transfer uang antar bank secara on-line dan bebas biaya ke digibank by DBS dan bank lainnya. Tidak hanya itu, Flip.id juga memudahkan nasabah digibank by DBS untuk melakukan penempatan dana dengan proses mentransfer dari salah satu bank sumber dana melalui aplikasi Flip.id kemudian memindahkan dananya ke rekening digibank by DBS. Proses ini tentunya dapat dilakukan secara real-time dan bebas biaya transfer.

Sebelumnya Flipd.id telah menggandeng Bank DBS Indonesia untuk dapat menjalankan proses transfer antar-bank bagi nasabahnya dengan memanfaatkan solusi digital milik Bank DBS Indonesia yaitu IDEAL RAPID. IDEAL RAPID mengintegrasikan pemrosesan secara real-time terkait pembayaran, dan mempermudah transaksi bisnis di jaringan (ekosistem) Flip.id. Melalui kerja sama tersebut semakin memperkuat posisi Bank DBS Indonesia sebagai bank yang senantiasa menyediakan layanan digital perbankan untuk nasabah bisnis korporasi dan Small and Medium-sized Enterprise (SME/UMKM) dalam mengubah alur kerja operasionalnya menjadi digital dengan proses yang lancar tanpa hambatan.

Lanjut baca

Breaking News

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

 

Lanjut baca

Populer