Connect with us

Topic

Persempit Ruang Sembunyi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: MUC

Pemerintah sudah memiliki banyak instrumen menghadapi rendahnya rasio pajak akibat “shadow economy”, meskipun masih ada celah.

Rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Salah satu sebabnya shadow economy. Besarnya porsi tenaga kerja informal yang mencapai 57,6 persen berdampak pada tingginya penghindaran pajak serta minimnya basis pajak. Data itu diungkapkan laporan Revenue Statistic in Asian and Pasific Economies 1990–2017 yang dipublikasikan tahun 2019 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pasific Islands Tax Administrators Association (PITAA), Pasific Community (SPC), dan dukungan dari lembaga keuangan Uni Eropa serta pemerintah Jepang.

International Monetery Fund (IMF) mempunyai beberapa terminologi untuk shadow economy yaitu, underground economy, hidden economy, informal economy, cash economy, dan un-observed economy. OECD menyebutnya sebagai un-observed economy dan membaginya menjadi empat jenis aktivitas yaitu produksi bawah tanah bersifat legal tetapi sengaja disembunyikan dari publik dengan tujuan mengelak dari pajak atau peraturan lainnya, produksi illegal, produksi sektor informal, dan produksi rumah tangga.

Sementara itu jurnal Underground Economy in Indonesia yang diterbitkan oleh peneliti di Badan Pusat Statistik yang mengutip pendapat Smith (1994) dan Faal (2003), menyebut bahwa underground economy hanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ilegal (prostitusi, perjudian, transaksi narkoba, dan lain-lain) serta legal (pendapatan yang tidak dilaporkan, upah/gaji, pembayaran di bawah faktur, tunjangan, dan aset yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa legal). Dengan demikian underground economy memiliki arti produksi barang dan jasa baik legal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan PDB dengan tujuan menghindari pembayaran pajak, perlindungan sosial, standar minimum upah, waktu kerja maksimum, standar keselamatan, dan seterusnya.

Direktur MUC Tax Research Institute Karsino mengatakan shadow economy memang sulit dihindarkan. Kendati demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya mengikis shadow economy untuk penghindaran pajak yang dimulai dari pelaksanaan program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA). TA juga dinilai sebagai langkah pertama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas basis data pemajakan.

Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi kepada DJP terkait saldo tabungan dan deposito dengan nilai nominal minimal Rp 1 miliar. Penerbitan Perppu ini sebagai buah dari konsensus global mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI) yang digagas OECD bersama The Group of Twenty (G-20) ‘kelompok 20 ekonomi utama’. Indonesia, melalui DJP sendiri telah menerima data dari 94 negara/yuridiksi dan mengirimkan data kepada 81 negara/yuridiksi. Adapun data yang ditukarkan adalah identitas pemilik rekening, nomor rekening, saldo rekening, penghasilan yang diperoleh dari rekening (bunga).

“Ruang bersembunyi makin sempit. Data perbankan mudah diakses, harta di luar negeri terdeteksi melalui AEoI, regulasi kewajiban NPWP, ada juga e-faktur—akan mendeteksi (transaksi) dari awal walaupun yang disampaikan benar atau enggak. Artinya celah tetap ada tapi instrumen (peraturan) sudah banyak,” papar Karsino di Kantor MUC, Kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (26/12) lalu.

Tak hanya lembaga keuangan dalam negeri dan negara/yuridiksi lain, DJP telah bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan ini. Misalkan melalui program integrasi data laporan keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Bursa Efek Indonesia.

“Di era ini orang sudah dipaksa patuh. Wajib Pajak mindset-nya sudah positif karena dunia sudah terbuka. Seharusnya praktik shadow economy semakin sempit,” tambahnya.

Upaya pemerintah selanjutnya mengeluarkan PP Nomor 23 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Regulasi ini mengatur pajak penghasilan 0,5 persen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun.

Shadow economy masih besar, makanya regulasi UMKM diharapkan dapat meng-capture seluas-luasnya (basis pajak). Tapi seperti bumerang, di sisi lain ada orang berlindung di balik bayang-bayang—memanfaatkan batas 0,5 persen, padahal omzetnya lebih dari 4,8 miliar. Dengan begitu PP UMKM 0,5 persen juga berpotensi melindungi shadow economy,” kata Karsino.

Artinya, lanjut Karsino, semua instrumen tetap memiliki potensi atau celah penghindaran pajak. Kuncinya, DJP harus berupaya meningkatkan pelayanan dan edukasi secara lebih bersahabat dengan WP sehingga dapat tercipta kepatuhan pajak sukarela. Tak kalah penting penegakan hukum korupsi harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kampanye kepatuhan harus sejalan dengan aksi penurunan korupsi. Pemerintah harus bisa menjalankan keduanya agar kepatuhan pajak sukarela terbangun. Pajak bukan hanya soal kewajiban yang kalau enggak dibayar ada sanksi, melainkan pajak itu asas kemanfaatan,” harapnya.

Di sisi lain, Karsino mengapresiasi peningkatan pelayanan pajak yang dilakukan DJP. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lebih nyaman, petugas pajak bersahabat, serta pelayanan pajak serba digital diharapkan mengakselerasi terwujudnya kepatuhan sukarela.

“DJP sudah menampilkan pelayanan pajak yang baik, tentu berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Sekarang yang menjadi PR (pekerjaan rumah) selain memperluas basis data adalah bagaimana omnibus law membuat aturan pajak menjadi lebih simpel dan memberikan kepastian,” tutupnya.Aprilia Hariani

Topic

Kobarkan Semangat Eksportir Muda

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pelaku usaha berorientasi ekspor mengajak dan menyebarkan semangat kaum muda dan pelaku UMKM untuk merambah pasar internasional.

Era bonus demografi dan kemajuan teknologi informasi telah memberikan warna baru pada komposisi sosial ekonomi Indonesia. Berbagai inovasi lahir dari para pelaku ekonomi yang kini kian banyak diisi oleh anak-anak muda Indonesia. Mereka tak puas hanya sebagai pekerja dan berlomba-lomba mengambil peran menjadi pelaku usaha. Mulai dari usaha mikro, kecil menengah (UMKM) maupun usaha yang telah berskala besar.

Saat ini setidaknya lebih dari 65 juta UMKM telah tersebar di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlahnya terus meningkat. Pada 2016, ada 61,7 juta UMKM di Indonesia dan pada 2018, jumlah UMKM telah mencapai 64,2 Juta dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Peran UMKM pun sangat signifikan bagi ekonomi negeri ini. Mereka memiliki kontribusi sebesar 60,3 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja dan 99 persen dari total lapangan kerja.

Melihat besarnya potensi itu, UMKM jelas tak bisa dipandang sebelah mata. Tak heran, pemerintah pun jor-joran mendukung para pelaku UMKM ini dengan berbagai program, mulai dari tataran regulasi hingga dukungan teknis. Selain pemerintah, institusi swasta, badan usaha pun memberikan perhatian lebih terhadap UMKM, salah satunya, Komunitas Eksportir Muda Indonesia (KEMI).

Dikutip dari situs resmi KEMI, komunitas ini terbentuk dari gagasan para pelaku usaha Indonesia yang berorientasi ekspor untuk mengajak dan menyebarkan semangat ekspor bagi kaum muda dan pelaku UMKM untuk berani bergerak merambah ceruk pasar internasional. KEMI menilai, banyak industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia yang mempunyai kualitas produk bagus dan berpotensi pasar ekspor. Namun, ketidakmampuan mengakses pasar, kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk melakukan ekspor para pelaku UMKM membuat produk-produk IKM yang bagus sebenarnya bagus itu tak terjangkau di pasar internasional.

KEMI dibentuk antara lain untuk memberikan pembinaan dan pendampingan bagi pengusaha muda UMKM agar bisa melakukan ekspor perdana produk UMKM mereka. Saat ini, KEMI telah memiliki lebih dari 3.600 anggota yang mayoritas adalah pelaku UMKM yang fokus menembus pasar ekspor.

KEMI fokus memberikan pelatihan kepada calon eksportir muda Indonesia; memberikan bimbingan manajemen, produksi dan pemasaran; membantu dalam memberikan informasi pasar; dan memasarkan produk anggota KEMI ke pasar global.

Pada Februari lalu, untuk memperkuat dukungan agar UMKM lebih mudah melakukan ekspor, KEMI perwakilan Turki meresmikan kantor kesekretariatan di Istanbul, Turki. Pembukaan sekretariat itu dibarengi dengan pembukaan Toko Organic Botanic Gida Sanayi Ticaret LTD.STI.

Organic Botanic menyediakan rempah, makanan kering, dan buah-buahan tropis Indonesia di samping produk sejenis asal Turki. Toko ini juga menyediakan berbagai bahan makanan setempat sebagai strategi bisnis untuk menarik pembeli lokal dan memperkenalkan produk Indonesia ke warga Turki dan warga asing lainnya.

Ketua Perwakilan DPP KEMI untuk Republik Turki Lenny Milla yang juga pemegang saham mayoritas Organic Botanic mengatakan, toko tersebut rencananya akan dijadikan sebagai pusat tempat memajang produk-produk UMKM Indonesia dan produk Turki yang bisa dinikmati oleh orang asing dan masyarakat Indonesia yang tinggal di Turki dan rindu dengan jajanan Indonesia. Kerja sama dengan pelaku UMKM ini sementara ini menurut Lenny masih melalui sistem jual-titip (konsinyasi).

“Kantor Kesekretariatan KEMI Perwakilan Turki diharapkan bisa menjadi pusat informasi bagi teman-teman UMKM di Indonesia tentang ekspor produk ke Turki, baik persyaratan, perizinan dan contoh barang yang layak ekspor dari sisi produk, kemasan, dan bahan,” kata Leny melalui keterangan tertulis Februari lalu.

Lenny bersyukur KEMI Turki yang baru terbentuk tahun lalu akhirnya bisa menginspirasi diaspora di negara lain seperti Jerman, Belanda, dan Australia untuk membentuk KEMI perwakilan di negara masing-masing. Dengan semakin banyaknya perwakilan KEMI di berbagai negara, ia berharap, peluang UMKM untuk naik kelas melalui pasar ekspor pun semakin lebar.

Lanjut baca

Topic

Genggam Erat Gas Kehidupan

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Semangat dan keberanian berinovasi menjadi modal terpenting yang harus dimiliki pelaku UMKM.

Kopi sudah menjadi gaya hidup kalangan milenial. Permintaan kopi semakin tinggi, dan kafe atau kedai kopi kian menjamur. Menurut Speciality Coffee Association of Indonesia (SCAI), pertumbuhan usaha kedai kopi tahun 2019 mencapai 19 persen, kemudian 20 persen di tahun 2020, dan diproyeksikan naik lagi di tahun ini.

Eni Wartuti, pemilik Gandasari Coffee mengakui Indonesia bahkan sudah menjadi negara penghasil kopi terbesar di dunia bersama Brasil, Vietnam, dan Kolombia. “Kita harus bangga dan percaya diri bahwa dunia harus mengakui Indonesia adalah surganya kopi,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak, Minggu (20/03).

Menurutnya, kopi Indonesia memiliki kualitas dan cita rasa tersendiri berkat kondisi alamnya. “Kultur tanah Indonesia yang tropis dan ada letusan gunung berapi itu pengaruhi cita rasa kopi.”

Eni menilai bisnis kopi sangatlah menjanjikan karena banyak bagian yang bisa dibisniskan, dari hulu sampai hilir. “Kalau mau jualan air, ya, kafe, penyeduhan. Kalau mau jualan biji masuk ke supplier. Kalau membuat produk dari olahan kopi itu diolah menjadi beberapa produk olahan kopi,” jelasnya.

Gandasari Coffee, berawal dari satu kilogram kopi. Berkat keuletan Eni memasarkan produknya dan membangun jaringan, perlahan-lahan bisnis kopinya berbuah manis. Ia pun dapat membeli peralatan penunjang produksi. Dalam waktu tiga tahun, usahanya berkembang bagus.

Di masa pandemi, penjualan produk Gandasari Coffee malah meningkat sampai 70 persen. Ia bahkan sempat kewalahan melayani permintaan kopi dari luar negeri. “Kairo minta 30 kontainer, Australia, Dubai, sampai Syiria, mereka kontak saya minta kopi 40 ton. Hal ini menandakan bahwa ternyata kopi Indonesia sudah mulai banyak yang mengenali,” ujarnya.

Kelebihan kopi racikan Eni terletak pada prosesnya yang mempertahankan cara tradisional. Ia melakukan penyangraian (roasting) dengan menggunakan gerabah agar kualitas dan cita rasa kopi dapat bertahan.

Naik kelas

Eni kerap membagikan pengalamannya melalui pelatihan buat pelaku UMKM di berbagai daerah. Ia berpendapat modal besar bukanlah menjadi faktor utama kemajuan UMKM; untuk naik kelas, semangat dan kreativitas justru lebih penting.

“Kuncinya kita harus terus semangat, walaupun kita enggak punya duit, atau ada korona. Kalau kita semangat, itu adalah gas kehidupan,” imbuhnya.

Selain semangat, UMKM harus fokus dan berani melakukan inovasi. Kesabaran yang ekstra diperlukan untuk mempertahankan kualitas dan layanan. Pelaku UMKM juga ia sarankan memiliki company profile yang jelas dan mengikuti perkembangan zaman. Mereka harus memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi.

“Selain itu yang tak kalah penting adalah fast response. Saat itu juga harus closing. Jadi, harus punya strategi bagaimana mengunci atau closing. Perilaku pelanggan saat ini dengan dulu beda, saat ini maunya cepat, dan tidak nanti-nanti,” ujarnya.

Inovasi lainnya adalah pelaku UMKM harus berani bermain dalam hal kemasan produk karena 35 persen orang tertarik dan melakukan transaksi berdasarkan melihat tampilan gambar dan warna. Oleh karena itu, desain produk pun menjadi penting dalam memasarkan sebuah produk.

Kendala

Kendati banyak kendala dalam berusaha, Eni menyarankan pelaku UMKM tidak bergantung kepada bantuan pemerintah. Menurutnya, bantuan itu biasanya berupa pembinaan usaha seperti cara pengembangan usaha, cara memasarkan, dan pengemasan.

“Sebagai pengusaha kita harus fleksibel di mana pun. Kita enggak bisa bergantung dalam waktu yang sudah ditentukan. Karena kita per jam, per detik, itu kita terhubung dengan orang baru, orang banyak dan di mana pun dan kita harus siap,” kata Eni.

Kendala yang masih kerap ia temui adalah sulitnya mengurus Surat Keterangan Asal (SKA) untuk melakukan ekspor. SKA atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah sertifikat menyatakan bahwa barang/komoditas yang diekspor memang berasal dari daerah/negara pengekspor.

“Jadi, yang saya amati kesulitannya masih di birokrasi, alot banget. Katanya bikin sistem on-line, tapi sistemnya itu error,” tuturnya.

Kendala lainnya adalah tidak tersedianya kontainer dan kapal sehingga harga kargo menjadi lebih mahal. Eni berharap pemerintah dan asosiasi dapat lekas menyelesaikan hal ini.

Lanjut baca

Topic

Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mempercepat proses digitalisasi UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM mengerahkan relawan pendamping.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi tumpuan ekonomi di tengah pandemi. Pelaku UMKM kini terus dipacu menuju digitalisasi yang sudah menjadi keniscayaan. Kementerian Koperasi dan UKM (kemenkop UKM) mengupayakan percepatan digitalisasi UMKM melalui sebuah program relawan mentor yang diberi nama Micro Mentor Indonesia. Program yang berkolaborasi dengan Mastercard Academy 2.0 ini mengajak para ahli menjadi mentor untuk membantu UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, program pendampingan oleh mentor ini telah merekrut 10 ribu pendamping dan menjangkau 40 ribu UMKM. Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar dan pada tahun 2025 nilainya diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun. Oleh karenanya, UMKM harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan perlu pengelolaan yang tepat agar potensi pasar ekonomi digital yang besar ini tidak dikuasai oleh asing.

“Digitalisasi adalah keniscayaan. Program relawan mentor ini akan menjadi gerakan solidaritas kebangkitan UMKM dengan mempercepat digitalisasi,” kata Teten di Tangerang, Kamis (11/03).

Micro Mentor Indonesia akan melatih dan mendampingi UMKM tentang cara penggunaan platform, lalu diintegrasikan dengan platform pelatihan berbasis daring milik Kemenkop UKM.

Dukungan UU Cipta Kerja

Aspek lain yang turut membantu percepatan digitalisasi UMKM adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui beberapa klausul, UU tersebut memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi UMKM dalam menghadapi berbagai kebutuhan di masa pandemi, salah satunya untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri yang belum terpenuhi di dalam negeri seperti bidang teknologi digital.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba melihat keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak hanya memiliki proyeksi panjang di masa depan tapi juga sangat kontekstual untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian Indonesia di masa pandemi.

Ia memberikan contoh kebutuhan UMKM akan tenaga ahli untuk kepentingan digitalisasi kini bisa terakomodasi oleh UU tersebut yang memang memberikan kemudahan perizinan bagi tenaga asing dengan kualifikasi keahlian tertentu bekerja di Indonesia.

Kemenkop UKM telah menyiapkan empat strategi pengembangan digitalisasi UMKM. Strategi itu meliputi peningkatan SDM dengan mempersiapkan kapasitas pelaku UMKM yang kompetitif, mengintervensi perbaikan proses bisnis UMKM yang diturunkan ke dalam beberapa program, perluasan akses pasar yang salah satunya melalui kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan menyuarakan pahlawan lokal pelaku UMKM.

Kemenkop dan UKM mencatat sebanyak 37 ribu pelaku UMKM terdampak pandemi, padahal sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Pada 2018, sektor UMKM menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap 116 juta orang atau 97,02 persen dari total pekerja di Indonesia.

Kebijakan pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah di masa pandemi memberikan alokasi anggaran khusus untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Berbagai program afirmatif juga dilakukan, seperti pendampingan dalam pengelolaan usaha, dukungan sarana dan prasarana, serta digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi agenda penting untuk pemulihan sekaligus juga transformasi menuju ekonomi digital.

Menurut Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia T.M. Zakir Machmud, salah satu cara bertahan di saat pandemi adalah digitalisasi. Dengan bertransformasi secara digital, hubungan dengan konsumen maupun dengan penyedia bahan baku bisa dilakukan. Para pelaku UMKM konvensional yang selama ini lebih banyak bertransaksi secara tradisional dan bertatap muka baik dengan konsumen maupun penyedia bahan baku akan sangat terbantu oleh digitalisasi.

Ia membeberkan tantangan digitalisasi proses bisnis UMKM yang kerap terkendala oleh pola pikir pelaku usahanya sendiri. Oleh karenanya, perlu ada pendampingan untuk membantu digitalisasi UMKM melalui kegiatan pelatihan, diskusi, atau konsultasi.

Zakir menilai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk kehadiran negara bagi pelaku UMKM. Namun pelaku usaha yang bisa memanfaatkan program itu masih terbatas karena mayoritas UMKM berada di level mikro yang belum tersentuh layanan perbankan atau belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini menjadi bagian dari persoalan legalitas yang belum dipenuhi banyak pelaku UMKM. Padahal, legalitas merupakan salah satu prasyarat penting bagi UMKM untuk berkembang.

Terkait persoalan ini, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata melihat salah satu faktor yang menyebabkan UMKM sulit berkembang adalah masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk melegalkan usaha.

Ia menambahkan, pelaku UMKM yang tidak memiliki izin maupun kapasitas data transaksi yang tercatat akan sulit untuk lebih berkembang lagi. Selain itu UMKM juga membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan usahanya. Saat ini pihaknya beserta Kemenkop UKM memiliki beragam program untuk memberikan pelatihan serta pendampingan bagi UMKM.

“Kami ada banyak program dan webinar yang bisa diikuti oleh UMKM. Kegiatan pelatihannya dikemas dalam berbagai materi yang mengajarkan cara mengembangkan usaha,” papar Leonard.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved