Connect with us

Breaking News

PERLUKAH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DIADAKAN KEMBALI?

Avatar

Published

on

Foto: Ilustrasi

  

 

Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2022 dan akan berakhir sebelum 30 Juni 2022. PPS merupakan program pemerintah bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini ditujukan bagi peserta Tax Amnesty yang belum mengungkapkan hartanya dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengungkapkan hartanya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Program ini harus disosialisasikan kepada masyarakat umum, khususnya Wajib Pajak. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kenaikan 200% untuk aset yang tidak dilaporkan dan ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

 Faktor yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Voluntary Disclosure Program atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS), menurut Suryo Utomo, Dirjen Pajak. (1) Hanya 736.093 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 3,88% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Oleh karena itu, kemungkinan Wajib Pajak untuk tidak mengikuti program Tax Amnesty sangat tinggi dan harus ditingkatkan. (2) Uang tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak peserta Tax Amnesty masih jauh dari target. Hanya mencapai sekitar Rp165 triliun. (3) Total aset Wajib Pajak yang direpatriasi dari luar negeri hanya Rp146 triliun, yang seharusnya mencapai Rp1.000 triliun. (4) Harta yang dideklarasikan di dalam negeri hanya Rp3.700,8 triliun, membuktikan bahwa kepatuhan pajak di dalam negeri sangat rendah dan perlu ditingkatkan lagi (Dewi & Diatmika, 2020).

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

Perlukah Program Pengungkapan Sukarela diadakan kembali?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II yang berakhir pada 30 Juli 2022 tidak akan dilanjutkan. Menteri Keuangan berjanji tidak akan mengadakan program tersebut lagi yang mana hal itu telah ditegaskan pada saat konferensi pers Program Pengungkapan Sukarela di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Nugraha & Aulia, 2022). Sri Mulyani berpendapat bahwa apabila Tax Amnesty ataupun Program Pengungkapan Sukarela dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan perubahan paradigma kepatuhan Wajib Pajak dalam jangka panjang karena kemungkinan Wajib Pajak yang patuh dan tidak patuh akan terus mengharapkan adanya kebijakan pengampunan pajak yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut tentunya akan mengurangi kewibawaan Wajib Pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, sehingga Wajib Pajak dapat menyepelekan kepatuhan mereka dalam membayar pajak (Silaban, 2022).

Program Pengungkapan Sukarela seharusnya tidak dilaksanakan kembali setelah adanya program-program pengungkapan pajak pada periode sebelumnya. Sesuai dengan dimensi komitmen yang kredibel (Credible Commitment). Levi (1998) mendefinisikan credible commitment sebagai kepentingan gabungan para aktor dalam pemerintah untuk bertindak sesuai dengan standar tertentu (Levi, 1998). Ketika mengukur dimensi komitmen yang kredibel dalam PPS, komitmen yang dibahas adalah upaya pemerintah dalam melaksanakan PPS dengan mementingkan kepentingan masyarakat. Indikator lainnya adalah konsistensi dalam mengutamakan kepentingan masyarakat dengan adanya pelaksanaan PPS ini. Menurut Hardin (1998), kepercayaan tidak dapat dicapai jika seseorang tidak memperhitungkan kepentingan orang lain dalam mengambil tindakan.

Ketidaksesuaian Program Pengungkapan Sukarela

Baca Juga: Pengungkapan Sukarela untuk Penguatan Keadilan

Dalam praktiknya, terdapat permasalahan implementasi Program Pengungkapan Sukarela yang bertentangan dengan indikator konsistensi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari adanya Pasal 8 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan kedua ayat tersebut, pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap ketidakbenaran perbuatannya dalam kewajiban pengisian SPT, tetap dikenakan sanksi sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Namun, dengan adanya PPS yang memiliki konsep yang sama dengan kedua ayat tersebut, yaitu pengungkapan secara sukarela ketidakbenaran dalam mengisi SPT, konsistensi pemerintah pusat patut dipertanyakan mengingat dengan adanya program ini, berlaku tarif PPh final yang dikenakan atas harta tersebut yang tentunya jauh lebih rendah nominalnya jika dibandingkan dengan sanksi sebesar 150% sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 8 Ayat (3) UU KUP.

Oleh karena itu, melihat dari adanya ketidakkonsistenan pemerintah terkait peraturan pendahulu dan kebijakan di Program Pengungkapan Sukarela dan program lain yang sejenis dengan pengampunan pajak, program ini sebaiknya tidak dilaksanakan lagi di masa mendatang. Jika memang program pengampunan pajak dijustifikasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sebaiknya disertai juga dengan penegakan hukum yang kuat dan pasti. Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian yang akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat umum, yang pada akhirnya akan berdampak juga kepatuhan wajib pajak.

Breaking News

Kuartal Pertama 2024, Telkom Bukukan Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 37,4 triliun pada akhir kuartal pertama 2024 atau tumbuh 3,7 persen year on year (yoy). Pencapaian tersebut didorong oleh pertumbuhan kinerja bisnis Data, Internet & IT Services senilai 11,3 persen yoy menjadi Rp 22,1 triliun. Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) perseroan tercatat positif sebesar Rp 19,4 triliun atau tumbuh 2,2 persen yoy dengan margin EBITDA yang stabil di kisaran 51,9 persen.

Sementara itu, perseroan mencatatkan laba bersih operasi Rp 6,3 triliun atau tumbuh positif 3,1 persen dengan margin sebesar 16,9 persen. Hal ini menunjukkan kinerja perseroan yang cukup memuaskan di tengah kondisi industri yang kian menantang.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengungkapkan bahwa di awal tahun 2024, TelkomGroup masih fokus pada langkah transformasi melalui strategi utama Five Bold Moves.

“Alhamdulillah kinerja perseroan masih berjalan cukup baik, meski kondisi industri penuh tantangan dan gejolak geopolitik global yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi makroekonomi, termasuk kinerja saham Telkom,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/04).

Meski demikian, ia manambahkan bahwa Telkom optimistis apa yang tengah dilakukan saat ini akan memberikan output yang positif untuk keberlanjutan perusahaan di waktu mendatang.

“Kami akan terus menjalankan bisnis dengan berfokus pada penguatan digital connectivity, digital platform, dan digital service,” tambahnya.

Pada segmen Mobile, Telkomsel selaku anak usaha Telkom membukukan pendapatan positif Rp 28,5 triliun dengan tingkat profitabilitas yang sehat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan Digital Business sebesar Rp 19,7 triliun atau tumbuh 8,6 persen yoy. Lalu lintas data juga mengalami peningkatan cukup baik sebesar 14,4 persen yoy menjadi 4.823.809 TB.

Telkomsel terus fokus pada produktivitas pangsa pasar dengan jumlah pelangan seluler mencapai 159,7 juta atau tumbuh 5,7 persen yoy dan pelanggan IndiHome residensial (B2C) 8,9 juta pada akhir Maret 2024. Demi memperkuat posisi sebagai pemain dominan dalam aspek jangkauan konektivitas dan kualitas layanan, saat ini Telkomsel memiliki 257.349 Base Transceiver Station (BTS), yang terdiri dari 207.671 BTS 4G dan 710 BTS 5G.

Pada segmen Enterprise, perseroan mencatat kinerja sebesar Rp 4,5 triliun dengan layanan B2B Digital IT Services dan Enterprise Connectivity sebagai kontributor utama pendapatan.

“Telkom terus memperkuat kapabilitas di bisnis Cloud, Digital IT Services dan Cyber Security, termasuk menjalin kerja sama strategis dengan pemain teknologi global,” imbuhnya.

Selanjutnya, segmen Wholesale dan International mencatat pendapatan Rp 4,8 triliun atau tumbuh 17,8 persen yoy dikontribusi pertumbuhan pada bisnis layanan suara wholesale internasional dan bisnis infrastruktur digital.

“Hingga akhir Maret 2024, bisnis data center dan cloud TelkomGroup membukukan pendapatan Rp 449 miliar atau tumbuh 24,6 persen yoy,” ujarnya.

Pada bisnis menara telekomunikasi, Mitratel pun mencatat pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen yoy, didorong oleh pendapatan sewa menara. EBITDA dan laba bersih tumbuh masing-masing sebesar 9,9 persen dan 4 persen yoy dengan margin keduanya yang semakin baik senilai 83,5 persen dan 23,6 persen.

Continue Reading

Breaking News

Berantas Judi “On-line”, Pemerintah Akan Bentuk Gugus Tugas Terpadu

Heru Yulianto

Published

on

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi on-line di tanah air. Dimana dalam ratas tersebut dicetuskan bahwa pemerintah akan membentuk Gugus Tugas (task force) Terpadu untuk menanggapi hal tersebut.

Dalam keterangan pers nya kepada awak media, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

“Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” ungkapnya, dikutip Majalah Pajak pada Minggu (21/04).

Ia menambahkan, pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi on-line secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.

“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya (perlu dilakukan) secara efektif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi on-line, sedangkan penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi on-line di tanah air.

“Ada (aktivitas judi on-line) yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra.

Tidak hanya itu saja, ia pun mengatakan bahwa sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya  telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi on-line.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi on-line, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” pungkasnya.

Continue Reading

Breaking News

Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Ketidakpastian Global

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Rivan Fazry

Pada Hari Sabtu malam, 13 April 2024, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel. Kejadian ini menambah rumit kondisi global ketika konflik Rusia-Ukraina juga belum mendapatkan jalan tengah perdamaian.

Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengungkapkan, konflik antarnegara yang semakin memanas akan memberikan derita secara ekomoni dan menambah panjang daftar scaring effect pasca-pandemi yang dalam tahap pemulihan. Dampak secara global akan memberikan pengaruh trickle down effect terhadap ekonomi nasional.

“Dalam konteks ekonomi nasional, perlu dicermati dengan baik dan dimitigasi resiko yang membawa dampak secara langsung, karena bersamaan dengan konflik politik global ini, rupiah juga terus mengalami penurunan nilai mencapai Rp 16 ribu per dollar AS,” ungkapnya kepada Majalah Pajak pada Jumat (19/04).

Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir memprediksi dollar akan cenderung lama bertengger di atas 16 ribu dan menginstruksikan BUMN untuk membeli dollar.

“Kepanikan kementerian BUMN ini diredam oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Indonesia masih mempunyai cadangan devisa yang cukup kuat, lebih dari 144 miliar dollar AS. Menjaga psikologi pasar seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Ajib menyampaikan bahwa kondisi konflik geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi global akan menimbulkan paling tidak dua hal yang harus dimitigasi. Pertama, terganggunya rantai pasok ekonomi, yang akan mengakibatkan kenaikan harga atas komoditas impor, termasuk bahan baku, minyak, maupun ongkos logistik. Hal ini akan memicu kenaikan HPP (Harga Pokok Penjualan), sehingga akan mengeskalasi inflasi.

“Sepanjang tahun 2023, inflasi di Indonesia masih dalam rentang kendali sesuai dengan kerangka ekonomi makro yang disusun, dan secara agregat di akhir tahun 2023 hanya di kisaran 2,6 persen. Inflasi sepanjang tahun 2024 diproyeksikan 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya inflasi masih bisa ditoleransi sampai dengan 3,5 persen. Kondisi kenaikan harga komoditas impor akan memberikan sentimen negatif dalam inflasi,” imbuhnya.

Kedua, adalah kebijakan ekonomi Amerika imbas kondisi geopolitik yang ada, yaitu cenderung akan menahan tingkat suku bunga The Fed. Sebelumnya pasar mempunyai ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas tingkat suku bunga acuan. Kebijakan moneter Bank Sentral Amerika ini menjadi patron dominan Bank Indonesia (BI) dalam membuat kebijakan moneter nasional.

“Ketika tingkat suku bunga The Fed tinggi, akan terjadi potensi crowding out atau capital outflow, sehingga semakin memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Di sisi lain, tingkat suku bunga tinggi, akan mengurangi likuiditas keuangan di kegiatan perekonomian. Kondisi yang dilematis dari sisi moneter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ajib mengatakan bahwa perlunya melihat indikator-indikator ekonomi makro Indonesia untuk mengukur ketahanan dalam mengahadapi ketidakpastian global ini. Dimana paling tidak terdapat empat hal yang perlu kita perhatikan.

Pertama, tren pertumbuhan ekonomi. Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup agresif pasca pandemi, bahkan diatas 5 persen. Tahun 2023 mencapai angka 5,05 persen dan diproyeksikan akan mencapai kisaran 5,2 persen secara agregat di akhir tahun 2024.

Kedua, Inflasi. Dengan selisih ekspor-impor yang masih positif, potensi eskalasi inflasi akibat bahan baku impor, diprediksi masih akan dalam rentang daya tahan inflasi, dan sampai akhir tahun 2024 tidak melebihi 3,5%.

Ketiga, PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita. pada Tahun 2023 Indonesia mempunyai PDB sebesar Rp 20.892,4 triliun (nomor 16 besar dunia) dan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang (nomor 4 besar dunia), sehingga PDB perkapita Indonesia mencapai 75 juta rupiah atau setara 4.919 dollar AS. Dengan PDB yang masih nomor 16, sedangkan jumlah penduduk nomor 4, maka potensi ekonominya masih sangat besar.

Keempat, keseimbangan primer keuangan negara. kondisi neraca keuangan negara masih dalam keseimbangan primer yang positif, artinya total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran hutang, masih positif.

“Hanya, yang perlu dicermati adalah, ketika pemerintah membuat proyeksi nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 15.000, maka pembayaran hutang luar negeri akan mengalami kenaikan, ketika rupiah terus melemah dibandingkan dollar,” katanya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjelaskan bahwa pemerintah perlu fokus terhadap tiga hal utama untuk penguatan ekonomi dalam negeri, yaitu hilirisasi, orientasi ekspor dan substitusi impor, serta peningkatan kualitas investasi yang bisa lebih menyerap tenaga kerja. Sebenarnya program ini sudah menjadi bagian program asta cita Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih.

“Dengan beberapa indikator yang ada, ekonomi nasional masih cenderung bagus dan bertahan positif dalam ketidakpastian global, sepanjang pemerintah konsisten mendorong program-program yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” pungkas Ajib.

Continue Reading

Populer