Connect with us

Topic

Perlu Kebijakan Fiskal Visioner

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Hilangnya potensi pajak akibat “shadow economy” dapat diatasi dengan penerapan SIN dan kebijakan tarif pajak yang seirama dengan agenda SDGs.

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh peneliti Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia (BI) berjudul Underground Economy in Indonesia menyimpulkan bahwa potensi pajak yang hilang akibat underground economy/shadow economy Indonesia periode 2001 hingga 2013 sebesar Rp 11, 17 triliun atau sekitar 1 persen dari rata-rata Produk Domestic Bruto (PDB) per triwulan. Implikasi penting transaksi menggunakan uang tunai membuka peluang bagi aktivitas underground economy.

Berkembangnya dompet digital, nyatanya belum mampu mereduksi transaksi tunai di Indonesia. Bahkan BI merilis, kebutuhan masyarakat akan uang tunai tidak berkurang. Pada 2017, BI menerima realisasi hasil cetakan sempurna (HCS) uang kertas sebanyak 11 miliar bilyet dan 2,29 miliar keping uang logam. Jumlah uang yang diedarkan BI pun meningkat dari 13,4 persen atau sebesar Rp 694,8 triliun pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan The G4S World Cash Report yang dirilis oleh G4S (perusahaan keamanan global terintegrasi yang tercatat di London Stock Exchange) pada pertengahan 2018 turut mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang masih menggunakan transaksi tunai dengan persentase 50 hingga 55 persen. Persentase itu senada dengan 18 negara lain seperti India dan Thailand.

Menurut Managing Partner TaxPrime Fajar Putranto, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi shadow economy dari uang yang dicetak oleh BI. Penelusuran kemudian dilanjutkan dari besaran uang yang digunakan untuk aktivitas perdagangan. Namun, yang terpenting pemerintah dapat mengeluarkan regulasi untuk membatasi potensi kerugian negara akibat shadow economy ini.

Shadow economy itu tidak terhindari karena sejatinya manusia di muka bumi ini akan berusaha menghindari pungutan pajak. Namun, setiap negara punya cara membatasinya—apakah secara law enforcement maupun perbaikan kebijakan atau sistem perpajakan. Pengenaan antidumping, bea masuk, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) tanpa pembatasan juga dapat dilakukan di samping untuk proteksi industri dalam negeri dan untuk membatasi shadow economy yang dipicu dari barang impor ilegal dan lainnya,” kata Fajar di kantornya, di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (30/12/19).

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan regulasi fiskal yang lebih visioner untuk menghalau potensi kerugian negara yang dipicu oleh shadow economy. Fajar menyarankan pemerintah mampu menerapkan Single Identification Number (SIN) yang telah digagas oleh Dirjen Pajak 2001–2006 Hadi Poernomo.

Kala itu, SIN masuk dalam rencana program penegakan hukum morality yang diproyeksikan dapat terealisasi pada 2003. Kemudian, pada 2004 SIN didesain sebagai sistem pendukung rencana program pembentukan bank data nasional dalam rangka memperluas basis pemajakan. Rangkaian rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 178 Tahun 2004 tentang Cetak Biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001–2004. Konsep SIN juga menandai reformasi perpajakan jilid II yang terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002 yang telah berfokus pada pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan on-line antarunit terkait.

“Kita menginginkan kebijakan perpajakan yang basisnya lebih visioner. Jadi, tidak akan menimbulkan noise ke depannya, bagaimana kebijakan yang dapat membantu kira-kira sekitar 42 ribu pegawai pajak dapat bekerja lebih baik. Semua harus dibantu dengan sistem. Jadi, bayi keluar, nangis langsung punya ID (SIN), ketika dewasa ada biometriknya—fingerprint, foto muka, kartu keluarga. Bahkan katakanlah begitu Anda ke luar negeri sudah langsung terdeteksi,” paparnya.

Artinya, lanjut Fajar, SIN mampu mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) data finansial maupun nonfinansial, kemudian masuk dalam bank data nasional dan otomatis melakukan proses pencocokan (matching) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP). Di samping itu, penerapan SIN juga mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis pada pemilu, penerima dana sosial, hingga praktik korupsi. SIN hampir serupa dengan konsep Security Number yang sudah diterapkan Amerika Serikat.

“Coba Anda cari negara maju yang tidak pakai SIN? Enggak ada. Karena mapping orang (WP Orang Pribadi/OP) lebih sulit daripada Badan (WP Badan),” ujarnya.

Fajar mencontohkan, Estonia yang sukses menerapkan sistem informasi terintegrasi serupa SIN. Dulu, sekitar delapan tahun lalu, Estonia termasuk negara yang miskin—tidak bisa menggaji aparatur sipil negara (ASN) sehingga sekitar 10 ribu ASN dipecat. Namun sekarang—setelah menerapkan sistem serupa SIN—Bank Dunia memasukkan Estonia, dengan PDB per kapita 17.633 dollar AS, ke dalam negara yang memiliki PDB per kapita tertinggi di antara negara bekas jajahan Republik Soviet.

“Di Estonia sistem perpajakan paling terbuka karena segalanya sudah terintegrasi dengan e (elektronik). Pemilunya pakai e, dapat menekan biaya pemilu, enggak ada pemilih ganda. Sistem perpajakannya sangat terbuka. Delapan tahun Estonia bertransformasi menjadi negara yang maju, padahal delapan tahun lalu mungkin lebih maju kita,” ucap Fajar.

Fajar menekankan, SIN adalah harga mati untuk menjawab persoalan perpajakan di Indonesia. Meskipun era keterbukaan nasabah sudah diterapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan itu mewajibkan agar lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi kepada DJP bagi nasabah yang memiliki saldo tabungan dan deposito dengan nilai nominal minimal Rp 1 miliar.

“Sekarang kalau kita bicara tabungan Rp 1 miliar, pengusaha naturalnya enggak bisa numpuk uang. Pengusaha mana yang numpuk uang (menabung di bank) sampai Rp 900 juta atau Rp 1 miliar? Mereka pasti puterin (uangnya),” ujar Fajar. “Lagu ‘Bang Bing Bung, Yok Kita Nabung’ barangkali sudah enggak relevan bagi pengusaha,” selorohnya.

SDGs

Selain SIN, Fajar menilai kebijakan tarif pajak juga perlu ditinjau kembali. Tarif pajak mesti seirama dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan 2030 yang sudah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 lalu. Dari 17 kesepakatan rencana aksi pembangunan di antaranya menyoal sumber daya alam (SDA), pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Fajar mengelaborasi, perbaikan road map kebijakan perpajakan di Indonesia harus berdasarkan tiga keunggulan Indonesia yaitu, SDA, SDM sebagai Work Force, dan SDM sebagai konsumen.

“Pembenahan tarif dan fasilitas pajak yang diberikan untuk masing-masing supply chain yang melibatkan tiga keunggulan itu secara hati-hati. Bahkan kebijakan perpajakan juga harus mendorong untuk menuntaskan problem sosial. Enggak selamanya semua jenis perusahaan harus berada di tarif pajak yang sama, ada perusahaan yang membantu mengatasi problem sosial. Pay less tax dan sebaiknya berlaku untuk investasi baru atau perusahaan dalam negeri,” jelasnya.

Poin keunggulan terkait SDM dapat diimplementasikan dari kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) OP dari 30 persen menjadi 10 persen untuk WP OP berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

“Orang bayar 30 persen itu berat hatinya. Coba satu generasi saja untuk PPh WP OP yang berstatus WNI diterapkan tarif 10 persen, UU PPh dibuat tarif dengan persentase bracket tertentu selanjutnya tinggal dibuat PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Sedikit konglomerat yang mau dikenakan 30 persen. Mereka mendingan running pakai company, dibikin holding, berikutnya penghasilan dapat dari dividen. Jadi, WP tersebut bayar pajaknya jadi berapa? 10 persen,” kata Fajar.

Selain itu, penurunan tarif pajak ini sebagai upaya untuk membawa kembali uang WP Indonesia yang masih banyak tersimpan di luar negeri, sehingga dapat diinvestasikan ke tanah air.

“Keuntungan lainnya, Indonesia akan menjadi negara yang menarik banyak high wealth individual asing sebagai pilihan yang menarik untuk tinggal, tentunya dengan syarat mereka akan menjadi WNI terlebih dahulu,” tambahnya.

Lanjutnya, pemerintah Indonesia bisa pula mengadopsi program Global Trader Program (GTP) di Singapura. Program itu mendorong perusahaan global masuk ke Singapura sebagai basis regional mereka melakukan kegiatan terkait perdagangan, pengadaan, distribusi, dan lain-lain. Singkatnya, GTP mendorong uang masuk ke Singapura sekaligus memperluas basis pajak dan perusahaan yang sudah berstatus GTP akan menikmati tarif pajak konsensi atas pendapatan perdagangannya.

“Perusahaan trading itu marginnya kecil, ngapain pajaknya gede-gede? Yang penting devisa masuk. Sekarang yang diharapkan untuk berkembang pajak atau orang? Singapura kasih (tarif pajak) 5 persen syaratnya uang masuk ke Singapura—GTP. Ke depan Indonesia harus menjadi negara yang nyaman dan menjadi negara yang memiliki trading company terbesar seperti Singapura, karena sesungguhnya banyak sumber daya alam dan produksi turunan SDA tersebut yang berasal dari Indonesia,” kata Fajar.

Sekali lagi, Fajar menggarisbawahi, bahwa persoalan perpajakan sebagai dampak dari shadow economy harus ditanggulangi dengan regulasi berbasis sistem—bukan sekadar mengeluarkan aturan jangka pendek. Ia menyebut, perluasan basis pajak dengan memayungi UMKM dengan tarif pajak 0,5 persen adalah salah satu kebijakan yang bersifat sementara dan tidak strategis.—Aprilia

Topic

Program Infrastruktur, Lanjut

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Infrastruktur berperan kunci sebagai daya ungkit dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun 2021 melalui proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tahun 2021 menjadi tahun penuh tantangan dan harapan bagi Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi setelah terpuruk begitu dalam akibat pandemi, seiring tibanya vaksin korona akan segera diberikan secara bertahap ke masyarakat.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai daya ungkit bagi pelaksanaan proyek-proyek strategis di tahun depan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melanjutkan program infrastruktur dengan lebih memfokuskan pada dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, misalnya dengan membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan manca negara, harus ada pabriknya di Indonesia,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/12).

Program prioritas 2021

Basuki membeberkan lima program kerja yang menjadi prioritas kementeriannya di tahun 2021, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, pengembangan lima destinasi wisata superprioritas, Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus serta proyek strategis nasional.

Program Ketahanan Pangan (food estate) menjadi proyek strategi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019 dengan lokasi lahan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lahan potensial di Kalimantan Tengah memiliki luas 165.000 hektare, dengan kondisi irigasi yang baik saat ini seluas 28.000 hektare. Untuk lahan sisanya seluas 137.000 hektare masih perlu dilakukan rehabilitasi. Adapun kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara seluas 60.000 hektare nantinya akan dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Pembangunan irigasi pada lahan untuk food estate ini memanfaatkan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan jalan masuk menuju kawasan food estate pada Oktober 2020, sisanya 133.000 hektare dilanjutkan tahun depan. Sehingga akhir 2021 kawasan food estate padi seluas 165.000 ditargetkan selesai dan bisa mulai tanam secara utuh pada 2021,” jelasnya.

Pada program pengembangan kawasan industri, lahan yang disiapkan berlokasi di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat dengan luas masing-masing mencapai 4.000 hektare dan 1.600 hektare. Anggaran untuk pembangunan dua kawasan strategis ini pada 2021 mencapai Rp 99,4 triliun. Ia menambahkan, pengembangan kawasan industri ini menerapkan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitasnya disediakan pemerintah, seperti sarana jalan, air, dan sanitasi.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis di Batang dan Subang akan digunakan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi padat karya mulai dari penyediaan air baku, bendungan, pengaman pantai, drainase utama, clearing and grubbinginterchange tol, jaringan jalan kawasan dan jalan akses, jaringan pipa utama, hingga pembangunan rumah susun bagi pekerja,” urainya.

Untuk dukungan pengembangan destinasi pariwisata superprioritas terdapat lima lokasi yang menjadi fokus perhatian yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara).

Pada Program Padat Karya Tunai (PKT), alokasi anggarannya meningkat di tahun 2021 menjadi Rp 18,42 triliun yang digunakan untuk infrastruktur di bidang sumber daya air sebesar Rp 9,59 triliun, jalan dan jembatan Rp 3,01 triliun, perumahan Rp 2,46 triliun, dan permukiman Rp 3,36 triliun. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan PEN melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas pada 2021 akan mencakup pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

“Lelang dini telah dilakukan pada Oktober lalu untuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur di 2021. Ini dapat mendorong kontraktor berkualitas yang banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ungkapnya.

Lanjut baca

Topic

Prioritas Anggaran Dorong Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

 

Komitmen pemulihan diupayakan melalui bujet anggaran dan aneka transformasi kebijakan.

 

Pada pekan lalu, di halaman depan salah satu media cetak terkemuka, Profesor Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menulis, 2020 adalah tahun annus horribilis ‘tahun yang mengerikan’. Wabah Covid-19 memorakporandakan aspek kesehatan, sosial, ekonomi.

Namun di sisi lain, tak mustahil di 2021 menjadi annus mirabilis ‘tahun yang indah’. Keyakinan itu setidaknya berangkat dari alokasi anggaran kesehatan (vaksin), perlindungan sosial, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tahun 2021. Belum lagi rangkaian paket kebijakan pendukungnya seperti prioritas anggaran infrastruktur atau digitalisasi dan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menilik sejarah krisis Indonesia, Hal Hill (Profesor/ekonom Australian National University) dalam buku Ekonomi Indonesia menulis, Indonesia kembali tumbuh positif di pertengahan 1999 pasca-Krisis Moneter di tahun 1998. Artinya, dulu kita membutuhkan setidaknya satu tahun untuk pulih. Padahal, di tahun 1998 itu, Bank Dunia menyatakan Indonesia “dalam keadaan krisis yang parah” dan merupakan negara yang paling “mengalami pemutarbalikan nasib yang dramatis”.

Sinyal pertumbuhan

Krisis kali ini memang berbeda, tapi pemerintah melakukan proyeksi yang sama—pulih dalam waktu kurang lebih setahun. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 5 persen di 2021. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan kita hanya 4,4 persen. Optimisme itu Asumsi ini berangkat dari pertumbuhan pada kuartal III/2020 (Juli–September) -3,49 persen yang lebih baik dibandingkan kuartal II (April–Mei) -5,32 persen. Sinyal pertumbuhan juga terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur (sektor terbesar) yang mencapai poin 50,6 dari yang sebelumnya di bawah 50. Level PMI manufaktur di atas 50 menunjukkan aktivitas industri ini mulai melakukan ekspansi.

Untuk mengakselerasi itu, total APBN 2021 dipatok Rp 2,750 triliun, dengan alokasi khusus untuk PEN di bidang kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun. Sri Mulyani menyebut, dalam APBN 2021 khusus untuk vaksin dianggarkan Rp 18 triliun dan sisa anggaran PEN 2020 sebesar Rp 36,4 triliun.

Sementara untuk perlindungan sosial dianggarkan Rp 408,8 triliun. Kata Sri Mulyani, “Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh menteri dan lembaga yang pertama untuk program perlindungan sosial bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi, program-program perlindungan sosial akan dilakukan mulai bulan Januari.”

Ia mengatakan, pembiayaan anggaran dalam APBN 2021 mencapai Rp 1.000-an triliun. Itu dilakukan untuk mendukung restrukturisasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.

Langkah di atas diharapkan meningkatkan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan sebagainya. Ingat, pagu PEN 2020 untuk UMKM juga masih belum seluruhnya terserap. Per 15 Desember, realisasi PEN klaster UMKM baru mencapai 92 persen, yakni Rp 106,46 triliun dari pagu Rp 116, 31 triliun.

Transformasi

Kembali merujuk buku Ekonomi Indonesia, pada pemulihan ekonomi pasca-Krisis Moneter 1998, pemerintah juga melakukan hal senada untuk fokus pada UMKM. Sepanjang 1998 hingga 2000 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 20 triliun untuk program pembangkitan ekonomi rakyat ini.

Demi mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah pun melakukan transformasi struktural—sebuah langkah yang, menurut Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, diakui dunia. Dalam APBN 2021 transformasi struktural tecermin dari alokasi bidang infrastruktur Rp 417,4 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 triliun, pembangunan information and communication technologies/ICT kurang lebih Rp 29,6 triliun.

Transformasi struktural turut diupayakan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Regulasi ini ini diyakini mampu menciptakan segala efek berganda untuk pemulihan dan kemajuan.

APBN 2021 juga dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara, misalnya meneruskan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/Core Tax Administration System (CTRS) atau jamak disebut core tax. Upaya ini sangat penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN.

Kesehatan APBN memang harus mendapat perhatian serius, sebab pada tahun 2023, defisit APBN akan kembali mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni tidak lebih dari 3 persen. Jika itu terlanggar, peringkat Indonesia akan memburuk di mata dunia, dan itu akan berpengaruh pada minat investasi ke Indonesia di depan.

Lanjut baca

Topic

Andalkan Tujuh Program Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021.

Spirit lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain untuk kemudahan berusaha, menarik investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, UU ini menjadi harapan besar dunia usaha agar bisa bangkit lebih cepat. Melalui UU ini pula, investasi di Indonesia diharapkan bisa tumbuh dengan cepat sehingga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengapresiasi lahirnya UU tersebut. Menurutnya, UU Cipta Kerja adalah bentuk konsistensi, bentuk kepastian hukum bagaimana pemerintah memberikan jaminan adanya terobosan kemudahan berusaha. Namun, ia berharap, aturan pelaksanaan UU ini segera diterbitkan agar pelaku usaha semakin mudah mengimplementasikannya.”

“Hipmi memiliki harapan yang besar bagaimana aturan turunan ini konsisten dengan spirit yang dibangun di UU omnibus law ini,” kata Ajib di Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Ajib, agar pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa mencapai kisaran 4 hingga 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah, aturan teknis di bawah UU Cipta Kerja relevan dengan aturan pokok yang telah dibuat. Apalagi Ajib menilai, tantangan ekonomi tahun 2021 tidak mudah.

Dukungan anggaran

Pemerintah telah mendesain UU Cipta Kerja ini sevisi dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Alokasi APBN tahun 2021 memang menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional, termasuk melalui transformasi struktural. Ada empat fokus kebijakan APBN 2021, yakni untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

Seperti telah disetujui Badan Anggaran DPR RI, pada APBN 2021, pendapatan negara tahun 2021 disepakati Rp 1.743,64 triliun, terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.742,74 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp 902,8 miliar. Sementara belanja negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 795,47 triliun.

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran mencapai Rp 169 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk akselerasi pemulihan kesehatan, reformasi JKN dan memastikan health security preparedness semakin baik. Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran dengan porsi terbesar—20 persen dari APBN atau mencapai Rp 550 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk memberikan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan program internasional penilaian pelajar (PISA) dan penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta kompetensi guru.

Selanjutnya, alokasi belanja untuk perlindungan sosial mencapai Rp 421,7 triliun untuk mendukung reformasi perlindungan sosial bertahap yaitu perlindungan sosial komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi populasi masyarakat menua atau aging population.

Sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 413,8 triliun untuk penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas tertunda. Sementara alokasi untuk ketahanan pangan mencapai Rp 104,2 triliun melalui peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.

Yang menarik adalah sektor teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang mendapat porsi Rp 29,6 triliun. Pemerintah memandang, pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Anggaran itu untuk optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan, dan percepatan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah akan menyediakan ekosistem digital dengan alokasi anggaran Rp 29,6 triliun untuk penyediaan sarana prasarana digitalisasi, termasuk coverage layanan internet untuk mendukung UMKM agar lebih mudah mengakses pasar.

“Pemerintah mendesain UU Cipta Kerja sevisi dengan APBN 2021, terkait transformasi digital. Hal ini untuk menjawab tantangan ketika masa pandemi ruang gerak pelaku usaha terbatas untuk mencegah penularan Covid-19. Karena itu, kehadiran platform digital sangat penting,” ujar Prastowo pada diskusi tema “Klaster Perpajakan Pada UU Cipta Kerja Dan Pengaruhnya Pada Kinerja UMKM” bersama Perhimpunan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) pada Kamis, (17/12/2020).

Program strategis untuk percepatan ekonomi lainnya adalah sektor pariwisata yang pada tahun 2020 mendapat tekanan paling besar dari dampak Covid-19. Sektor ini mendapat anggaran Rp 15,7 triliun untuk mengembangkan kawasan wisata dan pengembangan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News2 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News3 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News6 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News1 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News1 minggu lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News1 minggu lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News1 minggu lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News1 minggu lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved