Connect with us

Breaking News

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program untuk kesinambungan pembelajaran.

Sejak tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemdikbud) telah membantu DJP meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak melalui pendidikan. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman dengan ruang lingkup peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan pembelajaran, kurikulum, dan perbukuan; serta penelitian dan pengembangan.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Awaluddin Tjalla mengemukakan, untuk memberikan penanaman nilai di satuan pendidikan mesti dimulai dengan adanya kurikulum. Untuk itu, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyusun kurikulum dan materi terkait pajak untuk pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Kurikulum dan materi pajak yang disusun bersama DJP ini tidak dibuat menjadi satu mata pelajaran baru, melainkan sebagai tema-tema yang diinsersi pada beberapa mata pelajaran yang relevan. Misalnya pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris.

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini beralasan, membuat mata pelajaran baru akan membutuhkan alokasi waktu yang lebih banyak serta guru khusus dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran juga bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki misi yang sama, mengenalkan anak didik sedini mungkin mengenai isu-isu yang terjadi saat ini seperti berdisiplin berlalu lintas, kemaritiman, dan inklusi keuangan.

“Kami berprinsip apa yang disebut dengan diversifikasi kurikulum, yakni meng-adopt kebutuhan-kebutuhan anak dilihat dari perkembangan saat ini. Jadi disisipkan—insersi. Jadi, kami tidak buat dalam mata pelajaran sendiri,” katanya kepada Majalah Pajak di ruang kerjanya, Balitbang Kemdikbud, Kawasan Senen, Jakarta Timur, Selasa (22/10).

Untuk memudahkan penyusunan kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyiapkan peta jalan (roadmap) yang terdiri dari capaian pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan alat pembelajaran. Untuk mata pelajaran PPKN tingkat sekolah dasar kelas 4–6 misalnya, salah satu capaian pembelajarannya yakni memahami fasilitas umum di masyarakat yang dibiayai dari pajak, sementara kompetensi dasarnya menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator pembelajaran dilihat dari kemampuan siswa menyebutkan barang-barang di lingkungan sekolah yang dibiayai dari pajak. Sedangkan pembelajaran dilakukan dengan membaca buku teks dan mengamati fasilitas di sekolah yang dibiayai pajak. Guru dapat memanfaatkan buku teks dan poster sebagai alat pembelajaran.

Awaluddin juga menyebutkan pemetaan muatan kesadaran pajak di kelas 12 tingkat SMA dan sederajat. Di mata pelajaran Bahasa Inggris, terdapat capaian pembelajaran kesadaran pajak berupa menganalisis kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kompetensi dasarnya menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, sedangkan indikatornya siswa mampu mengamati orangtua, tetangga, juga pengusaha kecil di sekitarnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (memiliki NPWP, SPPT, lapor SPT, dan lain-lain).

Pembelajaran melalui membaca bahan ajar, penugasan mengumpulkan bukti-bukti kewajiban pajak di rumah masing-masing, atau mengamati setruk pembelian di tempat belanja. Sementara alat pembelajaran yang bisa dipakai adalah video.

Selain penyusunan kurikulum, selama lima tahun ini Pusat Kurikulum dan Pembelajaran juga telah menghasilkan beberapa buku panduan guru untuk memperkaya pembelajaran seperti Buku Pedoman Implementasi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum (untuk Pendidikan Dasar dan Menengah), Buku Guru Inklusi Kesadaran Pajak yang diintegrasikan dalam pembelajaran Tematik SD kelas satu hingga tiga, dan Buku Guru Inklusi Kesadaran Pajak diintegrasikan dalam pembelajaran Tematik SD kelas empat hingga enam.

Kita memiliki sekitar 50 juta siswa dan empat juta guru tetap. Kalau kita berikan informasi sedini mungkin tentang pajak, ke depan dia bisa punya sadar pajak yang tinggi.

Implementasi dan evaluasi

Lulusan S3 Ilmu Psikologi Universitas Indonesia Jakarta ini menambahkan, setelah penyusunan kurikulum dan penerbitan buku panduan guru maka implementasi menjadi penentu sejauh mana materi pajak dapat sampai ke anak didik.

“Implementasi itu perlu komunikasi, bukan hanya dengan pusat kurikulum, tetapi juga dengan Direktorat Jenderal Guru di Kemdikbud untuk menyampaikan kepada guru-guru. Tujuannya, untuk diberikan pemahaman, pelatihan agar di dalam proses pembelajaran nanti di kelas, muatan-muatan tentang nilai-nilai pajak itu juga disampaikan pada anak didik kita.”

Selain pemahaman dan penyerapan materi, dibutuhkan juga pengajar yang dapat berinovasi dan mudah beradaptasi dengan keadaan dan properti yang dimiliki sekolah.

“Misalnya materi ini diberikan di Jayapura dan tidak tersedia alat pembelajaran video, tapi tersedia sarana yang sederhana yang anak-anak bisa memahami dengan baik. Maka, guru bisa berinovasi menyampaikan dengan alat peraga yang dekat dengan kehidupan anak-anak di sana. Yang penting, materi bisa tersampaikan dengan baik,” ujarnya.

Awaluddin menyampaikan, jika materi pajak dapat terinformasikan dengan baik, maka dapat menghasilkan kesadaran pajak yang tinggi.

“Kita memiliki sekitar 50 juta siswa dan empat juta guru tetap. Kalau kita berikan informasi sedini mungkin tentang pajak, ke depan dia bisa punya sadar pajak yang tinggi. Ini pekerjaan besar bagi kita.”

Awaluddin berharap, pelaksanaan peningkatan kesadaran pajak melalui pendidikan ini dapat dievaluasi, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga kantor pelayanan pajak di setiap daerah yang melibatkan kepala daerah.

“Evaluasi, kan, bisa per wilayah tidak perlu selalu di sini (pusat). Karena di sini hanya untuk kebijakan dan rancangannya. Mungkin didesain, evaluasi program kegiatan ini dilaksanakan oleh KPP-nya yang diberikan kewenangan, diundang mereka, menyamakan persepsi, kami beritahukan juga ada program seperti ini supaya nanti daerah juga mendukung.”

Awaluddin berharap DJP dapat membuat grand design program inklusi kesadaran pajak sehingga, meskipun pejabat di setiap pemangku kepentingan yang terlibat telah berganti, program tetap berjalan sesuai timeline dan tugas masing-masing.—Ruruh Handayani

Breaking News

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime Compliance Center merupakan satu divisi yang menyediakan jasa komprehensif di ranah kepatuhan pajak untuk memenuhi seluruh kebutuhan klien dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang bersifat rutin seperti kewajiban bulanan dan tahunan maupun administratif.

“Kami buat compliance 18 Agustus 2017, alhamdulillah mendapat kepercayaan sehingga berkembang luar biasa. Akhirnya, kami bangun gedung baru khusus untuk compliance center dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang selalu update dalam kemampuan dan pengetahuan,” ungkap Managing Director TaxPrime Muhamad Fajar Putranto di Jakarta, Jumat (24/01).

Ia menjelaskan, TaxPrime Compliance Center tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan bisnis perusahaan melainkan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan mengantisipasi layanan pajak masa depan yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

“Kami akan bekerja sama dengan start-up PAJAK.COM untuk mengembangkan digital tools agar memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan,” paparnya.

Fajar menuturkan, SDM yang kompeten dapat menurunkan compliance cost pada klien atau Wajib Pajak dengan membuat pemetaan transaksi, identifikasi objek pajak, membuat kalkulasi dan memasukkannya ke dalam SPT, serta melaporkan SPT ke otoritas pajak.

TaxPrime Teamwork System menerapkan review berjenjang sehingga pengolahan data dan informasinya lebih akurat untuk membantu meringankan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan kewajiban perpajakan. Di sisi klien, selain memitigasi risiko pajak untuk bisnisnya, pengawasan berjenjang memungkinkan lebih efisiennya biaya dibandingkan apabila klien mengimplementasikan sistem serupa. Dengan sistem yang dimiliki TaxPrime, klien juga dapat melihat proses pekerjaan secara transparan.

Senior Partner TaxPrime Soewito berpendapat, Taxprime Compliance Center merupakan salah satu pengembangan dari kantor pusat agar bisa lebih fokus dalam pemenuhan perpajakan.

“Kami terus mengembangkan layanan unggulan, contohnya layanan di bea cukai yaitu bonded zone administration yang sudah dibuktikan dengan penghargaan 2019 yang diterima klien kami di copper industry, yaitu penghargaan tertinggi dari Ditjen Bea Cukai,” papar Soewito. Selain penghargaan itu TaxPrime yang terpilih menjadi tiga besar Indonesian Transfer Pricing Firm dari International Tax Review 2019 dan Recommended Tax Consulting Firm kategori Transfer Pricing, Tax Controversy dan General Tax dari World Tax dan World Transfer Pricing 2020.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menyatakan, peresmian TaxPrime Compliance Center bisa menjadi momen untuk membina hubungan yang lebih baik lagi antara otoritas pajak dan firma konsultan pajak.

Dan sebagai penutup acara, Senior Manager Tax Compliance and Audit TaxPrime Teguh Wisnu Purbaya menegaskan, “Tentunya kepercayaan klien akan terus meningkat jika kami memiliki sistem yang lebih baik seperti saat ini.” –Heru Yulianto

Continue Reading

Breaking News

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Paristivanti Nurwardani ketika membuka acara Pajak Bertutur (Patur) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat (Jabar) III, di IPB International Convention Center, Bogor, Jumat (22/11).

Ia menekankan pentingnya pajak untuk membangun fasilitas pendidikan dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa bersekolah melalui pemberian beasiswa.

“Tidak bayar pajak, kampus dan sekolah mangkrak. Bayar pajak, beasiswa banyak,” tegas Paris.

Ia mengungkapkan di tahun 2018 terdapat 130 ribu mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa dan tahun ini jumlahnya bertambah menjadi sekitar 400 ribu orang.

Kepala Kanwil DJP Jabar III, Catur Rini Widosari mengatakan, sejak 2016 kantornya telah membentuk relawan pajak dari Kampus Universitas Indonesia, Gunadarma, Bhayangkara Jakarta Raya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIAMI Bekasi. Relawan pajak bertugas membantu dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan hingga menyosialisasikan aturan terkini kepada Wajib Pajak (WP).

“Sertifikat untuk relawan nantinya akan setara dengan brevet A dan B. Lulus mereka bisa jadi konsultan,” kata Catur disusul dengan pemberian penghargaan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama dengan vokasi IPB, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, dan Tazkia.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi fokus membangun fondasi kesadaran pajak untuk siswa di SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi, SMPN 2 Banyuwangi, dan SMAN 1 Banyuwangi.

“Kami kemas edukasi sadar pajak dengan materi menarik lewat games dan lomba vlog. Semoga nantinya akan tercipta generasi emas sadar pajak,” kata Kepala KPP Pratama Banyuwangi Yunus Darmono.—Aprilia Hariani.

Continue Reading

Breaking News

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Dok kemenkeu

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan RI mengungkap kasus penyelundupan motor dan mobil mewah ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Kawasan Logistik Terpadu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/12).

Sepanjang tahun 2016–2019, DJBC berhasil membongkar tujuh kasus penyelundupan terdiri dari 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka/mesin motor mewah berbagai merek yang telah diamankan Bea Cukai Tanjung Priok. Perkiraan total nilai barang dari praktik ilegal itu sebesar Rp 21 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 48 miliar.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyan i menyatakan, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mencantumkan nama barang yang tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Pada 29 September lalu misalnya, untuk menyelundupkan mobil Porsche GT3RS dan Alfa Romeo dari Singapura, PT SLK mencantumkan refractory bricks (batu bata) di dokumen manifes. Perkiraan nilai kedua barang itu mencapai Rp 2,9 miliar, sedangkan potensi kerugian negara mencapai Rp 6,8 miliar.

Ani juga menyebut, tangkapan mobil dan motor mewah yang dilakukan DJBC secara nasional meningkat signifikan di dua tahun terakhir. Di tahun 2018, ada 7 mobil dan 127 motor mewah yang diselundupkan dan masuk dari berbagai pelabuhan, sementara 84 mobil dan 2693 motor terjadi di tahun 2019. Ia berharap, pengungkapan kasus ini semakin meningkatkan kepatuhan masyarakat.

“Penyelundupan barang-barang mewah ini akan mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari aspek keuangan negara, tapi juga aspek keadilan sosial yang akan dicederai dari tindakan-tindakan seperti ini,” tegas Ani.

Aduan masyarakat

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan, penangkapan para pelaku yang merupakan perusahaan automotif lokal ini diawali dari aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses analisis inward manifest. Untuk memastikan jenis barang yang sebenarnya, petugas melakukan hi-co scan kontainer dan mendapati citra berupa kendaraan roda empat.

Heru juga mengatakan, semakin maraknya penyelundupan terjadi di Indonesia, akan mengikis kewibawaan pemerintah dan penerimaan negara. Untuk itu, pembentukan tim khusus yang melibatkan instansi terkait untuk mengawal kasus ini sangat diperlukan. Sinergi juga diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk memberantas penyelundupan.—Ruruh Handayani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News1 bulan ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending