Connect with us

Finance

Perlindungan Nasabah Tekfin

Novi Hifani

Published

on

Peran strategis jasa teknologi finansial dalam perekonomian nasional butuh penguatan kebijakan pemerintah secara lintas kementerian.

Geliat perkembangan bisnis jasa pembiayaan berbasis teknologi digital yang dikenal sebagai financial technology atau teknologi finansial (tekfin) di Indonesia saat ini perlu diperkuat dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman mengemukakan, peran strategis tekfin dalam perekonomian nasional membutuhkan kebijakan yang mampu menekan biaya akuisisi nasabah. Selain itu, penguatan kebijakan oleh pemerintah juga diperlukan dalam meminimalisasi risiko penipuan dan dapat melindungi konsumen beriktikad baik. Dengan dukungan pemerintah sebagai regulator, ia berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar di masa mendatang dapat ditekan.

“Untuk menekan risiko fraud dibutuhkan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses layanan ke biro kredit,” kata Aji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/8).

Ia memaparkan, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerapkan pengaturan tentang e-Knowing Your Customer (e-KYC) dan informasi kredit. Namun, tekfin masih perlu dukungan implementasi di level teknis secara lintas kementerian seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Untuk menekan risiko penipuan dibutuhkan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses layanan ke biro kredit.”

Kontribusi terhadap PDB

Baru-baru ini pihaknya bersama lembaga kajian ekonomi Indef (Institute for Development of Economics and Finance) membuat kajian ilmiah tentang peran tekfin terhadap perekonomian Indonesia. Hasil kajian itu mengungkapkan tentang kontribusi industri tekfin yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menguraikan, keberadaan tekfin telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Hal ini ditunjukkan dari peran tekfin dalam meningkatkan PDB sebesar Rp 25,97 triliun dan konsumsi rumah tangga hingga Rp 8,94 triliun.
Kemunculan tekfin juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang baik di sektor tersier maupun sektor primer seperti pertanian.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (data World Bank, 2015). Lebih khusus di sektor pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah.

Bhima mengatakan, porsi kredit UMKM terhadap total kredit stagnan di kisaran angka 20-22 persen. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Kondisi ini makin mempercepat perkembangan jasa layanan tekfin. Layanan tekfin mampu menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh penyedia layanan keuangan yang ada seperti perbankan.

“Tekfin bukan subsitusi perbankan, melainkan pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada,” imbuh Bhima.

Pada 2018, penyaluran kredit tekfin tembus di angka Rp 7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian.

Finance

Proyek Infrastruktur Pembiayaan Campuran

Novi Hifani

Published

on

Lewat implementasi skema pembiayaan yang inovatif, target pembangunan diharapkan dapat tercapai tanpa membebani APBN.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengembangkan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif guna mempertahankan ketahanan fiskal. Inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), penugasan BUMN, maupun skema blended financing (pembiayaan campuran).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tujuan penerapan skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah mencapai target pembangunan dengan tetap menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan akuntabel.

Ia menambahkan, pembiayaan yang inovatif dan kreatif sendiri menitikberatkan pada upaya mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN.

“Jadi, ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor di luar pemerintah turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan,” jelas Sri Mulyani dalam diskusi media bertema “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (9/10).

Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan 31 proyek dengan skema pembiayaan campuran. 

Berkelanjutan

Ia memaparkan, KPBU merupakan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).  Pada 2019, beberapa proyek infrastruktur akan dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (pembayaran ketersediaan layanan) dengan nilai diperkirakan Rp 9,38 triliun.

Untuk skema pemberian penugasan kepada BUMN, dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman, atau penjaminan.

Adapun pada skema pembiayaan campuran yang merupakan salah satu instrumen keuangan, proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

Pada forum pertemuan tahunan di Bali yang dihadiri ratusan pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri itu, pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan 31 proyek dengan skema pembiayaan campuran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, forum tersebut memobilisasi modal swasta dan donor dari dalam dan luar negeri untuk investasi proyek-proyek berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) di Indonesia.

Sejumlah proyek ditawarkan melalui skema pembiayaan campuran seperti di sektor pembangkit listrik, energi terbarukan, dan pasokan air. Ia mengajak seluruh pelaku usaha, investor, lembaga pengembangan, investor dan pegiat filantropi untuk terlibat dalam proyek berkelanjutan ini.   

Continue Reading

Finance

Potensi Teknologi Finansial Syariah

Novi Hifani

Published

on

Pengembangan industri halal berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan populasi pengguna internet mencapai lebih dari 140 juta pada 2017, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan pasar financial technology (teknologi finansial/tekfin) berbasis syariah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengemukakan, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sebagai model pembiayaan yang bernilai etis, tanggung jawab sosial, dan investasi jangka panjang, akan meningkat pula partisipasi tekfin dalam bisnis sosial.

Ia mengungkapkan, sejumlah perusahaan tekfin telah menekuni bisnis ini lewat integrasi dengan lembaga amil zakat, menjalankan wakaf tunai sebagai pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan memberikan pembiayaan rumah bagi golongan menengah ke bawah. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pengembangan tekfin syariah yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Perbankan syariah juga dapat menyalurkan dananya kepada perusahaan start up agar dapat mendorong tumbuhnya wirausaha muslim baru, sehingga bank syariah dapat berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM nasional.

“Melalui partisipasi keuangan syariah dalam industri halal dan integrasi dengan tekfin, ini dapat meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah sekaligus berdampak luas bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,”jelas Bambang dalam siaran pers, Rabu (19/9).

“Melalui partisipasi keuangan syariah dalam industri halal dan integrasi dengan tekfin, pertumbuhan keuangan syariah akan meningkat.”

Kontribusi keuangan syariah

Menurutnya, institusi keuangan syariah dapat berkontribusi mendorong industri halal di indonesia. Ia menjelaskan, perusahaan dan pengusaha industri halal membutuhkan pendanaan syariah untuk menjalankan bisnisnya. Pembiayaan syariah ini untuk memastikan agar kehalalan produk yang diproduksi benar-benar sesuai syariah, baik dari bahan maupun instrumen keuangannya.

Status halal suatu produk tidak hanya dilhat dari bahan penyusunnya, tapi mencakup keseluruhan proses dalam penciptaan produk halal tersebut. Untuk itu, jelasnya, institusi keuangan syariah dapat berperan dalam menyalurkan dananya kepada pelaku bisnis industri halal agar bisnis halal di Indonesia semakin berkembang.

Di era ekonomi digital saat ini, perkembangan teknologi berperan besar bagi pebisnis untuk melakukan ekspansi usaha dan juga memperluas jaringan bagi keuangan syariah.

Bambang memaparkan, tekfin dapat menjembatani UMKM dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan untuk dapat lebih mudah terintegrasi dengan produk dan sistem keuangan. Selain itu, jumlah investasi aset keuangan juga dapat ditingkatkan melalui tekfin.

Ia mengungkapkan, di tahun 2017 ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen dari tahun sebelumnya yang besarnya 29,7 miliar dollar AS.

“Jika perkembangannya terus didorong, industri halal akan membuka peluang dan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di masa yang akan datang,” urainya.

Continue Reading

Finance

Pembiayaan Kreatif dengan Obligasi Ramah Lingkungan

Novi Hifani

Published

on

Melalui skema ‘“green bonds, akselerasi pembangunan dapat terus berjalan seiring pembiayaan infrastruktur berwawasan lingkungan.                                                                                             

Upaya mempercepat pembiayaan investasi proyek-proyek strategis nasional melalui berbagai alternatif pendanaan yang tidak bertumpu pada anggaran negara terus ditempuh pemerintah agar pembangunan dapat tetap berjalan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui skema fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Center sejak Februari 2018 telah menginisiasi skema kerja sama surat utang atau obligasi berwawasan lingkungan (green bonds). Kerja sama itu dicapai melalui nota kesepakatan PINA Center dengan perusahaan advisory PT Efek Beragun Aset (EBA) dan Climate Bonds Initiative (CBI), organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada instrumen keuangan dan investasi yang berwawasan lingkungan.

Green bonds merupakan surat utang yang ditujukan untuk pengembangan proyek berwawasan lingkungan atau yang memanfaatkan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan. Melalui skema pembiayaan ini, pembangunan tidak hanya dapat diakselerasi melainkan juga mendorong pembiayaan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di bidang penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang telah menjadi komitmen Indonesia bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Green bonds merupakan surat utang yang ditujukan untuk pengembangan proyek berwawasan lingkungan atau yang memanfaatkan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan.

Proyek berwawasan lingkungan

Skema pembiayaan green bonds bertujuan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur berwawasan lingkungan yang dapat menekan populasi kendaraan bermotor di jalan raya. Sejumlah proyek yang menjadi target utama pembiayaan ini, yakni sektor perkeretaapian, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu, program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo juga menjadi proyek yang berpotensi untuk dibiayai dengan skema green bonds.

Chief Executive Officer (CEO) PINA Center Ekoputro Adijayanto menjelaskan, program Satu Juta Rumah dapat didanai dengan skema green bonds melalui penerapan energi baru terbarukan untuk pembangunan rumah ramah lingkungan (green housing).

Ia mengungkapkan, pihaknya juga tengah mengusulkan perumahan dinas berlokasi strategis di tengah kota dengan skema yang terjangkau bagi aparatur sipil negara (ASN),Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sementara itu, Presiden Direktur PT EBA Indonesia, Yudhi Ismail menyatakan Indonesia memiliki tantangan di sektor infrastruktur seperti yang dihadapi negara-negara lain yakni memastikan proyek infrastruktur dapat memenuhi persyaratan investor berwawasan lingkungan dan dapat membuka sumber pendanaan baru yang berkesinambungan. Oleh karenanya, kesepakatan awal yang diwujudkan melalui skema green bonds diharapkan dapat menjawab tantangan itu.

Sejumlah negara tercatat telah memanfaatkan skema green bonds untuk pembangunan infrastruktur. Di sektor perkeretaapian misalnya, perusahaan China Railway Corp memanfaatkan green bonds sebesar 222 miliar dollar AS, Indian Railways 14,7 miliar dollar AS, dan Korea Railroad sebesar 10,5 miliar dollar AS. Adapun Meksiko memanfaatkan skema green bonds untuk proyek bandara sebesar 2 miliar dollar AS.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News3 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News3 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News11 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News12 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending