Connect with us

Finance

Perlindungan Nasabah Tekfin

Novi Hifani

Published

on

Peran strategis jasa teknologi finansial dalam perekonomian nasional butuh penguatan kebijakan pemerintah secara lintas kementerian.

Geliat perkembangan bisnis jasa pembiayaan berbasis teknologi digital yang dikenal sebagai financial technology atau teknologi finansial (tekfin) di Indonesia saat ini perlu diperkuat dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman mengemukakan, peran strategis tekfin dalam perekonomian nasional membutuhkan kebijakan yang mampu menekan biaya akuisisi nasabah. Selain itu, penguatan kebijakan oleh pemerintah juga diperlukan dalam meminimalisasi risiko penipuan dan dapat melindungi konsumen beriktikad baik. Dengan dukungan pemerintah sebagai regulator, ia berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar di masa mendatang dapat ditekan.

“Untuk menekan risiko fraud dibutuhkan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses layanan ke biro kredit,” kata Aji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/8).

Ia memaparkan, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerapkan pengaturan tentang e-Knowing Your Customer (e-KYC) dan informasi kredit. Namun, tekfin masih perlu dukungan implementasi di level teknis secara lintas kementerian seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Untuk menekan risiko penipuan dibutuhkan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses layanan ke biro kredit.”

Kontribusi terhadap PDB

Baru-baru ini pihaknya bersama lembaga kajian ekonomi Indef (Institute for Development of Economics and Finance) membuat kajian ilmiah tentang peran tekfin terhadap perekonomian Indonesia. Hasil kajian itu mengungkapkan tentang kontribusi industri tekfin yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menguraikan, keberadaan tekfin telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Hal ini ditunjukkan dari peran tekfin dalam meningkatkan PDB sebesar Rp 25,97 triliun dan konsumsi rumah tangga hingga Rp 8,94 triliun.
Kemunculan tekfin juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang baik di sektor tersier maupun sektor primer seperti pertanian.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (data World Bank, 2015). Lebih khusus di sektor pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah.

Bhima mengatakan, porsi kredit UMKM terhadap total kredit stagnan di kisaran angka 20-22 persen. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Kondisi ini makin mempercepat perkembangan jasa layanan tekfin. Layanan tekfin mampu menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh penyedia layanan keuangan yang ada seperti perbankan.

“Tekfin bukan subsitusi perbankan, melainkan pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada,” imbuh Bhima.

Pada 2018, penyaluran kredit tekfin tembus di angka Rp 7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian.

Finance

DP Nol Persen untuk Kendaraan Bermotor

Novi Hifani

Published

on

Gbr: Ilustrasi

 

 

Continue Reading

Finance

Pembiayaan KPR Milenial

Sejar Panjaitan

Published

on

Program KPR Milenial diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Masyarakat pada umumnya memandang kalangan milenial sebagai generasi yang penuh gagasan kreatif, dinamis, semangat mengejar keberhasilan, tapi lebih banyak yang menggunakan penghasilannya untuk gaya hidup dibanding investasi di bidang properti seperti membeli hunian rumah atau apartemen. Padahal, properti merupakan kebutuhan hidup yang utama setelah pangan dan sandang sekaligus investasi yang aman dan menguntungkan.

Besarnya ceruk pasar properti di kalangan milenial ini mendorong PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi generasi milenial.

“KPR Milenial ditawarkan tanpa uang muka. Syaratnya, mereka memiliki payroll di Bank Mandiri,” jelas Dendi Ramdani, Departement Head Industry and Regional Research Bank Mandiri kepada Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (22/11).

Program KPR Milenial yang menyasar generasi muda dengan rentang usia 21 sampai 35 tahun dan berpendapatan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 30 juta ini diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Saat ini ada 800.000 nasabah milenial yang gajinya dibayarkan melalui bank pelat merah ini. Dari total nasabah milenial itu, baru sekitar 3 persen yang telah memanfaatkan KPR.

Dendi menambahkan, mekanisme payroll memiliki risiko paling rendah dan juga dapat menyederhanakan proses persetujuan pengajuan KPR dalam waktu hanya 20 menit.

Sebelumnya pada Agustus lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan kredit kepada pengembang properti yang hendak membeli lahan untuk mendirikan area hunian. Kebijakan pelonggaran kredit yang memproritaskan kalangan pengembang skala kecil ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit konstruksi maupun konsumsi di sektor properti.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berharap insentif kredit kepada pengembang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis properti dan mengatasi persoalan kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dan jumlah yang dibutuhkan masyarakat.

Continue Reading

Finance

Proyek Infrastruktur Pembiayaan Campuran

Novi Hifani

Published

on

Lewat implementasi skema pembiayaan yang inovatif, target pembangunan diharapkan dapat tercapai tanpa membebani APBN.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengembangkan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif guna mempertahankan ketahanan fiskal. Inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), penugasan BUMN, maupun skema blended financing (pembiayaan campuran).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tujuan penerapan skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah mencapai target pembangunan dengan tetap menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan akuntabel.

Ia menambahkan, pembiayaan yang inovatif dan kreatif sendiri menitikberatkan pada upaya mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN.

“Jadi, ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor di luar pemerintah turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan,” jelas Sri Mulyani dalam diskusi media bertema “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (9/10).

Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan 31 proyek dengan skema pembiayaan campuran. 

Berkelanjutan

Ia memaparkan, KPBU merupakan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).  Pada 2019, beberapa proyek infrastruktur akan dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (pembayaran ketersediaan layanan) dengan nilai diperkirakan Rp 9,38 triliun.

Untuk skema pemberian penugasan kepada BUMN, dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman, atau penjaminan.

Adapun pada skema pembiayaan campuran yang merupakan salah satu instrumen keuangan, proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

Pada forum pertemuan tahunan di Bali yang dihadiri ratusan pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri itu, pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan 31 proyek dengan skema pembiayaan campuran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, forum tersebut memobilisasi modal swasta dan donor dari dalam dan luar negeri untuk investasi proyek-proyek berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) di Indonesia.

Sejumlah proyek ditawarkan melalui skema pembiayaan campuran seperti di sektor pembangkit listrik, energi terbarukan, dan pasokan air. Ia mengajak seluruh pelaku usaha, investor, lembaga pengembangan, investor dan pegiat filantropi untuk terlibat dalam proyek berkelanjutan ini.   

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending