Terhubung dengan kami

Opinion

Perlakuan Pajak atas Transaksi “E-commerce”

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Internet dan e-commerce telah berkembang menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan. Dengan berbagai macam keunggulannya atas perdagangan konvensional, e-commerce menjadi suatu bentuk bisnis baru. Bagaimana perlakuan pajaknya?

Pasar belanja online di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya industri telepon seluler yang menawarkan smartphone dengan beragam fitur dan spesifikasi yang mumpuni dengan harga yang semakin murah. Semakin baiknya kualitas jaringan internet di tanah air serta semakin luasnya cakupan layanan dari para operator penyedia jaringan turut menjadi alasan mengapa potensi bisnis di dunia maya ini sangat cerah.

Dari kacamata perpajakan, secara prinsip tidak ada perlakuan pajak yang berbeda antara bisnis e-commerce dan bisnis secara konvensional. Sebab, pada dasarnya usaha melalui e-commerce adalah sama dengan perdagangan biasa. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, di mana transaksi e-commerce menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis e-commerce.

Wajib daftar

Bagi pengusaha maupun pelaku bisnis di bidang e-commerce yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak (WP), wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) PPh mengenai subjek pajak, yaitu orang pribadi, badan, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, serta bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah terdaftar sebagai WP, pengusaha e-commerce diwajibkan untuk mencatat kegiatan operasionalnya dalam bentuk pencatatan atau pembukuan sehingga dapat diketahui besarnya peredaran usaha (omzet) dan keuntungan bersihnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak. Untuk pengusaha e-commerce orang pribadi, berhak atas pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya.

Penentuan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak. Untuk WP Orang Pribadi berlaku tarif progresif mulai 5% sampai dengan 30% sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Bagi WP Badan berlaku tarif tunggal sebesar 25% dari laba bersih usaha atau penghasilan kena pajaknya. Untuk WP badan berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebesar 5% dari tarif umum.

Perlakuan khusus PPh juga berlaku bagi pengusaha e-commerce baik orang pribadi maupun badan yang dalam satu tahun mempunyai omzet tidak melebihi jumlah Rp 4,8 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, para pengusaha tersebut dikenakan PPh bersifat final dengan tarif pajak sebesar 1% yang dihitung dari omzet setiap bulan.

Empat model

Sementara itu, melalui surat edaran nomor SE-06/PJ/2015 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan penegasan mengenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh
atas transaksi e-commerce. Selama ini dikenal empat model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa. Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan melalui situs yang disediakan yang ditujukan kepada pengguna iklan. Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Adapun Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs mereka.

Pemotongan/pemungutan

Lantas bagaimana perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas keempat model transaksi e-commerce di atas? Dalam transaksi keempat model e-commerce tersebut pemotongan pajak umumnya dilakukan terhadap pembayaran imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; imbalan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi; dan imbalan jasa lain apabila melibatkan pihak lain. Pajak yang terkait dalam hal ini adalah PPh Pasal 21, 23, 26 dan/atau PPh Pasal 4(2). Selain itu pembeli juga harus memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang tertentu yang dilakukan dari merchant atau penyelenggara online retail. Pemotongan/pemungutan PPh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pihak yang memotong/memungut pajak sudah ditunjuk oleh DJP sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.

Bagaimana dengan kewajiban PPN-nya? Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku/kalender jumlah omzet dari penyerahan barang atau jasa kena pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar, pelaku e-commerce wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sebagai pengusaha kena pajak, kewajiban pengusaha ecommerce adalah memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak (e-faktur). Selain itu, yang bersangkutan juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang apabila terdapat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan.

Demikianlah, pemerintah telah menegaskan bahwa tidak ada objek pajak yang baru dalam bisnis e-commerce. Ketentuan perpajakan memberikan perlakuan yang sama antara pelaku usaha berbasis e-commerce dengan pelaku usaha secara biasa. Aspek keadilan dan pemerataan menjadi dasar bagi perlakuan pajak tersebut sehingga dapat memberikan keadilan perpajakan yang sama bagi semua jenis usaha.

***

Setelah terdaftar sebagai WP, pengusaha e-commerce wajib mencatat kegiatan operasionalnya sehingga dapat diketahui besarnya omzet dan keuntungan bersihnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak.

Penentuan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak.- Tedy Iswahyudi

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Opinion

Menentukan Kewajaran Biaya Bisnis

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pada umumnya Inspektur Pajak bisa menerima biaya-biaya perusahaan sebagai deductible cost selama dikeluarkan karena kebutuhan bisnis dari para Wajib Pajak. Biaya perusahaan ini tentunya mengurangi laba fiskal sehingga mengurangi pajak pendapatan perusahaan yang harus di bayar.

Pertanyaannya sekarang, apakah bisa biaya yang di keluarkan untuk keperluan bisnis, toh, dianggap bukan biaya bisnis sehingga bisa di coret dari laba fiskal?

Pertanyaan ini sangat perlu di bahas karena pemerintah juga telah menuntut kenaikan pendapatan pajak nasional. Untuk menjawabnya, ada sebuah yurisprudensi di Belanda yang bernama Cessna-Yurisprudensi pada tahun 1983 (ECLI:NL:HR:1983:AW8960). Yurisprudensi ini telah banyak dibahas di literatur dan universitas di Belanda dan sangat populer sebagai bahan ujian pajak di sekolah tinggi pajak.

Cessna adalah nama jenis kapal terbang capung. Pesawat ini digunakan oleh seorang dokter di Belanda dalam melaksanakan perjalan bisnis ke pasien, universitas dan konferensi. Pesawat ini dibukukan oleh sang dokter sebagai aset perusahaan. Bersamaan semua biaya dari penerbangan mengurangi laba fiskal.

Tentunya tugas Inspektur Pajak adalah mengkaji apakah biaya penerbangan yang dikeluarkan mempunyai karakter bisnis dari sang dokter. Inspektur Pajak memang tidak bisa duduk di kursi pengusaha dan kemudian menentukan sendiri transportasi apa yang layaknya digunakan seorang pengusaha. Di Belanda sendiri Inspektur Pajak tidak boleh menguji kebijakan bisnis pengusaha. Bahkan jika tindakan pengusaha di nilai sebagai tidak bertanggung jawab. Nuansa ini akan tetapi tunduk pada doktrin Cessna-Yurisprudensi.

Dalam jurisprudensi ini, Inspektur Pajak menolak sebagian biaya penerbangan pesawat sang dokter di laba fiskal. Inspektur Pajak kemudian membandingkan dengan biaya yang patut dikeluarkan jika sang dokter menggunakan pesawat penumpang umum biasa. Biaya yang patut ini kemudian di gunakan oleh Inspektur Pajak sebagai biaya perjalanan yang layak. Sang dokter kemudian menempuh jalur hukum.

Setelah melewati Pengadilan Negeri di Belanda, Pengadilan Tinggi Belanda menyatakan bahwa, secara umum, semua biaya yang berhubungan langsung dengan perusahaan dapat mengurangi laba fiskal. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa segala biaya bisnis yang dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi semua bisa di tempatkan sebagai biaya perusahaan. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi, besarnya biaya tersebut harus proporsional dengan manfaat yang perusahaan dapatkan. Jika tidak terpenuhi tuntutan ini, maka hanya sebagian dari biaya tersebut bisa di terima yang di keluarkan jikalau pengusaha mengeluarkan biaya-biaya tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis.

Penggunaan pesawat Cessna, menurut Hakim Tinggi memang bisa berarti untuk kepentingan perusahaan, akan tetapi tidak proporsional dengan biaya perusahaan. Pesawat ini tidak bisa dianggap sebagai aset bisnis sehingga biaya pengeluaran juga di tolak oleh Hakim Tinggi. Sang dokter tidak putus asa dan kemudian melakukan banding ke Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad).

Hoge Raad ternyata juga membenarkan pandangan Pengadilan Tinggi bahwa pengeluaran biaya pada prinsipnya bisa dibebankan pada keuntungan jika biaya ini dikeluarkan dengan tujuan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Akan tetapi Hoge Raad menguji lebih ketat daripada Pengadilan Tinggi.

Hoge Raad berpendapat, “Biaya-biaya tidak bisa di terima sebagai deductibe cost, jika tidak ada pengusaha-pengusaha lain—yang berpikir bisnis secara wajar—yang bisa menerima (kelayakan) bahwa biaya-biaya yang dimaksud mempunyai tujuan-tujuan bisnis prinsip.”

Menurut saya Cessna-Yuriprudensi bisa menjadi bahan masukan yang berharga untuk Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia dalam melaksanakan audit pajak pada perusahaan-perusahaan di mana pemilik memegang kendali seperti pengacara, dokter, artis maupun perusahaan-perusahaan lain.

Dalam menentukan apakah biaya-biaya dapat di terima dalam laba fiskal perlu di kaji apakah (1) biaya tersebut sangat berlebihan di mana tidak ada keselarasan dengan manfaat yang di dapat (2) dan pengusaha-pengusaha lain yang berpikir bisnis wajar tidak akan mengeluarkan biaya-biaya yang di maksud tersebut.

Lanjutkan Membaca

Opinion

Kesejatian Kekuasaan dan Keseriusan Menjaga Nilai dan Jati Diri

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: M. Misbakhun

(Re upload)

Hari ini, bertepatan dengan 12 November 2016, IKANAS “mencari Pemimpin Baru”. Kontestasi yang sejatinya dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi yang telah mempertemukan kita satu sama lain. Kontestasi yang menghidupkan kembali harapan tentang organisasi yang bagi sebagian alumni sedang “mati suri”. Kontestasi yang menguji perspektif dan paradigma kita tentang bagaimana memandang organisasi yang mampu berdialog dengan zaman.

Hari ini pula kita menyaksikan sebuah “drama” yang bercerita tentang “IKANAS dan KITA”; “IKANAS yang sedang Mencari Manusia”. Memang, tidak mudah menyatukan persepsi di tengah paradigma laten yang telah mendarah daging. Tidak mudah menyuarakan perubahan di tengah “basa-basi retorika” yang dipenuhi “ambisi”. Sebagaimana juga tidak mudah “membunuh” kedzaliman yang senantiasa mengatasnamakan “kebenaran”.

Jauh sebelum perhelatan ini diselenggarakan, setumpuk ide dan gagasan tentang ke-IKANAS-an kita berkecamuk dalam akal sehat saya. Meski saya menyadari sepenuhnya, gumpalan pemikiran itu akan terbentur dinding yang tebal. Terhalang oleh jurang yang terjal. Dan tersudut oleh kekeliruan logika yang fatal. Dipersepsikan mengejar nafsu kekuasaan belaka.

Namun, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan kebesaran jiwa. Tidak ada yang lebih bernilai selain ketulusan dalam “menjaga nilai” dan “jati diri”.
Atas dasar itulah saya tetap memandang ke depan. Mengawal asa yang tidak pernah padam hanya karena segelintir ketidakpahaman.

Bukankah idealisme adalah harta termewah yang kita miliki? Bukankah rasionalitas adalah anugerah terindah yang Tuhan titipkan? Bukankah peradaban adalah warna-warni yang akan kita terus lukiskan? IKANAS adalah warisan sejarah yang senantiasa menuntut pertanggungjawaban. IKANAS akan mengukir satu persatu tentang jejak kemanusiaan yang pernah menapakinya.

Masa lalu adalah sejarah. Masa depan adalah misteri. Masa kini adalah anugerah. Hari ini, Manusia IKANAS telah memaknai anugerahnya. Lalu biarkanlah hari esok, IKANAS akan menjawab misterinya. Paling tidak, saya, Anda, Kalian dan Kita telah memberi jawaban tentang apa yang sejatinya terjadi hari ini. Sementara itu, giliran hari esok yang akan merespons jawaban yang telah kita sampaikan.

Apapun yang telah terjadi, saya dan seluruh kalangan yang tergabung dalam Tim Mud4, menunjukkan sebentuk sikap atas sebuah realitas. Realitas yang memerlukan respons “kedewasaan” dan “kematangan”.
IKANAS begitu begitu besar untuk sekedar diperhadapkan dengan “ambisi yang kerdil” . IKANAS begitu mulia untuk semata dititipkan pada “jiwa rendah”.

Di atas nama besar IKANAS, saya dan Tim Mud4 hendak menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan. Kekuasaan hanyalah instrumen untuk mencapai cita-cita besar yang selama ini kami perjuangkan. Karena itu, sikap yang kami tunjukkan hari ini bukanlah sebentuk “ketaklukan” atas keadaan, namun salah satu episode dari rangkaian perjuangan. Kami mempertarungkan visi, bukan ambisi. Saat visi dilacurkan, saat itu pula kami menyuarakan perlawanan. Saat ambisi dikedepankan, saat itu pula kami menarik garis perbedaan.

Kekecewaan mungkin saja tidak terelakkan. Namun, saya meyakini sepenuhnya, itu hanyalah riak-riak kecil yang tidak sebanding dengan tulusnya cita kita terhadap IKANAS. Pada gilirannya, saya akan tetap berdiri di sini, bersama kalian, bersama kita yang memiliki hasrat yang begitu besar tentang Masa Depan IKANAS Kita.

Kita sudahi kontestasi, kita menatap perbedaan sebagai sumber persatuan dan kesatuan. Kita memandang masa depan yang lebih cerah, sembari tidak pernah usai untuk menoleh dan menilik perjalanan IKANAS kita hari ini dan hari esok, demi kebesaran IKANAS

Lanjutkan Membaca

Opinion

Agar Amnestia Tidak Menjadi Amnesia

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Yustinus Prastowo*

 

[intro]pengampunan pajak yang disertai repatriasi dana diyakini mampu mengungkit perekonomian nasional, mengguyur dahaga likuiditas, dan menciptakan efek berantai berupa investasi baru, geliat industri, penciptaan lapangan kerja baru, dan kemungkinan pembiayaan berbagai program sosial yang lebih baik.[/intro]

“gerhu aru un kher hamemet nu Baq-t ha saneb un em khnet daut-f menkh-t er- au-s erta-sen hem-f er ta em ap-t an rekh tenu-sen khu-nef.

Nukilan di atas kira-kira berarti “beban pajak yang dipikul penduduk Mesir dan orang asing sesuai undang-undang diampuni oleh Raja berdasarkan kuasanya.” Demikian tulisan hieroglif yang terpahat di atas sebuah pualam yang terkenal dengan nama Rosetta Stone—prasasti yang ditemukan Napoleon saat berupaya menaklukkan Mesir. Di atas pualam bertiti mangsa 200 SM dan ditandatangani Raja Ptolemeus V atau terkenal sebagai Epiphanes ini, dimensi lain dari pajak disingkap. Warisan purba yang tak sekedar penting sebagai peninggalan sejarah tetapi juga lantaran membabar peran pajak yang amat sentral bagi perdamaian dan pembangunan sekaligus.

Pengampunan pajak bukan barang baru di muka bumi ini. Setidaknya gagasan ini dapat diasalkan pada ide brilian Epiphanes, kemudian menyelinap ke dalam sungai sejarah dan membaur subur di khasanah perpajakan modern. Tak kurang 40 negara modern sejak 1900 telah memberikan pengampunan pajak dengan berbagai kisah keberhasilan dan kegagalannya. Tugas sejarah adalah berguru pada masa lalu dengan mengiris dan menguliti lapis-lapis problematik, agar amnestia tidak menjadi amnesia—pengampunan yang diberikan bukan sebagai pelupaan melainkan anamnesis atau pengenangan akan hikmah berharga.[pullquote position=”right”]Menunda pemberlakuan pengampunan pajak dapat menurunkan kredibilitas pemerintah, turunnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, dan penilaian miring negara-negara yang selama ini berdebar terancam tersedot likuiditasnya.[/pullquote]

Pemerintah Indonesia setelah bergumul dan menimbang sekian waktu akhirnya berbulat tekad untuk menjalankan program pengampunan pajak di 2016 ini. Berbagai alasan dan pertimbangan telah diolah. Secara ringkas pengampunan memiliki tujuan jangka pendek mendongkrak penerimaan pajak 2016 agar tersedia cukup dana di APBN untuk mewujudkan berbagai program pemerintah. Lalu kita juga berharap pengampunan akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan basis pajak secara signifikan. Bahkan jutaan pelaku usaha informal dapat masuk ke sistem formal dan mengakses layanan pemerintah dan perbankan dengan lebih baik. Dalam bahasa sederhana, program ini akan diikuti dari petani hingga eksportir hasil pertanian, perokok, pengasong rokok, hingga pengusaha rokok, toko kelontong hingga pemilik toko serba ada, uang di bawah bantal hingga yang tersimpan di perbankan Singapura, perusahaan lokal di sudut Papua hingga special purpose vehicle (SPV) di Cayman Island, dan oleh yang sekadar lalai hingga yang sungguh lihai.

Jika ditilik dari besarnya dana yang tersimpan di luar negeri dan selama ini justru dinikmati negara lain, pengampunan ini menjadi masuk akal. Tax Justice Network (2010) sedikitnya mencatat ada USD 331 miliar atau setara Rp 4.500 triliun asset orang Indonesia ditempatkan di negara suaka pajak (tax haven). Global Financial Integrity (2013) menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketujuh yang memiliki aliran dana haram ke luar negeri, mencapai tak kurang Rp 200 triliun setahun. Di hadapan harta karun sebesar itu pengampunan pajak yang disertai repatriasi dana diyakini mampu mengungkit perekonomian nasional, mengguyur dahaga likuiditas, dan menciptakan efek berantai berupa investasi baru, geliat industri, penciptaan lapangan kerja baru, dan kemungkinan pembiayaan berbagai program sosial yang lebih baik.

Di lipatan waktu yang lain, hampir bersamaan terjadi arus perubahan di perpajakan internasional. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD dan G-20 semakin geram dan berikhtiar menangkal penghindaran pajak yang selama ini menggerus pundi-pundi mereka. Kerjasama ini menghasilkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang antara lain berisi pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information). Tak kurang 90 negara—termasuk beberapa negara suaka pajak—bersetuju untuk mengakhiri era kerahasiaan untuk kemudian meretas babak baru keterbukaan informasi. Lugasnya, mulai 2018 kita tak akan kesulitan mendapatkan data keuangan warga Indonesia di mancanegara, termasuk kemudian mengejarnya. Atau jika dimampatkan, kita menuju era di mana wajib pajak akan semakin sulit menemukan sarang persembunyian bagi uang pajak yang dikemplang.

Tapi bukankah pengampunan pajak berarti tanda-tanda menyerah pada saat kita sebenarnya akan sangat efektif mengejar pengemplang pajak? Benar belaka. Namun kita juga sadar hidup di dunia nyata yang dipadati fakta bahwa hakikat pajak adalah permainan informasi—saya akan patuh jika otoritas pajak tau persis siapa saya dan sebaliknya. Kita paham batas tipis antara muslihat dan siasat, pula berbagai keterbatasan dan himpitan yang tak jarang mempersempit ruang gerak penegakan hukum. Di tengah berbagai kendala itu, tanpa perlu menyusun litani kekurangan dan kelemahan kita, agaknya cukup pasti Indonesia masih jauh dari siap untuk dapat menerapkan praktik pemungutan pajak yang baik, pula ideal. Pemerintah agaknya ingin melihat peluang, bahwa menawarkan pengampunan sebelum era keterbukaan dapat menjadi sarana rekonsiliasi data yang efektif dengan partisipasi luas, menuju sistem perpajakan baru yang akan dibangun dalam waktu dekat.

Kini kita sudah berada di titik tanpa dapat berbalik mundur (poin of no return). Sudah terlampau banyak energi kita curahkan untuk merancang dan mematangkan program ini. Bahkan publik pun sudah diharu biru dan kini sangat menunggu kepastian penerapannya agar dapat meramal masa depan yang lebih jelas. Menunda pemberlakuan pengampunan pajak dapat menurunkan kredibilitas pemerintah, turunnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, dan penilaian miring negara-negara yang selama ini berdebar terancam tersedot likuiditasnya. Meski demikian, pengampunan pajak tetap harus dirancang dengan matang, ditutup dari lubang moral hazard, dan ditujukan bagi sebesar-besarnya keuntungan publik. Saat bersamaan—perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK dan NPWP, perbaikan koordinasi kelembagaan, integrasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi, dan konsistensi penegakan hukum—adalah ranah yang musti digarap serius.

Akhirnya, kita perlu meneladani Julius Caesar—penerus Ephipanes sang bijak—yang berani melangkah maju dan teguh pada pendirian. Ia dengan gagah memimpin penaklukan ke wilayah utara Italia untuk memperluas kekuasaan Romawi, dengan menyeberangi Sungai Rubicon yang legendaris. “Kita harus menyeberang dan tak boleh berpikir akan kembali!”, demikian Julius Caesar lantang membakar semangat juang pasukannya.

Kita berada pada ruang-waktu yang mensyaratkan keberanian layaknya Julius Caesar. Pertaruhan akan kegagalan program pengampunan pajak teramat besar bagi perjalanan bangsa ini. Maka tak ada kata selain program ini harus sukses berapa pun ongkosnya, termasuk jika harus bertarung sengit di parlemen atau tajam mengkritik pemerintah—dengan menambal lubang kelemahan dan menutup celah permainan. Selagi masih ada waktu, mari dimanfaatkan. Semoga sungguh amnestia pro patria, pengampunan ini bagi kemaslahatan bangsa. Seraya menyeberangi Rubicon politis, barangkali tiada ungkapan yang lebih baik digaungkan Pemerintah agar warga berbondong-bondong turut serta,“Kejarlah daku, atau Kau Kutangkap!”

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

 

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Tax People Share!8374      157SharesPT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di...

Breaking News2 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Tax People Share!         Post Views: 2.129

Breaking News4 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Tax People Share!          Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri...

Breaking News4 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Tax People Share!        Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan...

Breaking News5 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Tax People Share!        Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat...

Breaking News7 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Tax People Share!        Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang...

Breaking News12 bulan lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Tax People Share!        Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan,...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Tax People Share!        Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Tax People Share!        Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak...

Breaking News2 tahun lalu

Ini Cara Kerja Listrik Tenaga Air Versi Tri Mumpuni

Tax People Share!        Air dari sungai dibendung kemudian dialirkan melalui parit. Kira-kira 300 hingga 500 meter dari bendungan, sebagian air dialirkan...

Advertisement Pajak-New01

Trending