Connect with us

Breaking News

Perkoppi-Hive Five-Ruang Seminar Tuturkan 14 PMK PPN dan Restitusi 

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

 

MAJALAHPAJAK.NET – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu klaster perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun pemerintah telah menerbitkan 14 aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU HPP.

Harapannya, penerbitan PMK ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait kebijakan pada UU HPP. Berbagai diskusi dan sosialisasi tentang 14 PMK ini pun dilakukan oleh beberapa pihak mulai dari otoritas pajak, asosiasi konsultan pajak, hingga praktisi perpajakan.

Teranyar, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) dan Hive Five bersama Ruang Seminar juga menyelenggarakan webinar bertajuk “Pajak Pertambahan Nilai UU HPP Serta 14 PMK Turunannya & Restitusi”, pada Sabtu (30/07).

Ketua Umum Perkoppi Gilbert Rely mengemukakan, PPN merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dibandingkan objek pajak lainnya. Tak hanya itu, aturan PPN juga terbilang jenis pajak yang paling memengaruhi aktivitas dunia usaha. Untuk itu, sudah sepatutnya Wajib Pajak utamanya karyawan hingga pemilik badan usaha mengetahui lebih detail tentang 14 PMK ini.

“PPN ini dianggap sangat penting dan mendominasi dalam transaksi bisnis, ini juga yang menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai Wajib Pajak perlu mengetahui secara detail apa itu PPN, dan kenapa PPN harus dipungut,” tutur Gilbert dalam kata sambutannya.

Gilbert juga menyebut, webinar yang dihadiri ratusan peserta melalui Zoom dan YouTube ini secara rinci mengupas tentang perbedaan tarif objek PPN—termasuk peraturan pelaksanaannya, cara pencatatan atas transaksi dan pungutan PPN dalam dunia usaha, serta restitusi PPN.

Baca Juga: Lapor Awal, Lebih Nyaman

“Perusahaan bisa terjadi ada kelebihan pembayaran PPN dan bagaimana cara restitusinya atau bagaimana cara pengkreditannya dan kapan harus dikreditkan dan dilaporkan.  Semua ini sangat penting bagi pelaku usaha baik kita sebagai profesional yang bekerja pada perusahaan dan membantu perusahaan melaporkan aktivitas pungutan dan pembayaran PPN,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Guru Besar FEB Universitas Gajah Mada Mahfud Sholihin mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia pada Maret 2020 turut memengaruhi penerimaan PPN, yakni terkontraksi 15,6 persen menjadi Rp 448 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 531,6 triliun. Untuk itu, diberlakukannya UU HPP saat Covid-19 melanda merupakan momentum yang pas sebagai konsolidasi fiskal dan diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

“Kalau yang diinginkan oleh pemerintah dengan UU HPP itu ada pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan keadilan, perluasan basis pajak, dan menumbuhkan kepatuhan sukarela. Dalam UU itu sudah dicoba untuk dipenuhi berbagai asas dalam perpajakan. Ada asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum karena memang itu beberapa menjadi lebih simpel. Kepentingan nasional itu terakomodasi di sana,” jelas Mahfud.

Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia ini juga berpendapat semua PMK yang dikeluarkan pemerintah dalam klaster PPN punya latar belakang yang jelas. Misalnya, PMK 59 yang mengatur tentang tata cara penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, serta pemotongan dan pungutan.

“Latar belakangnya kita lihat, perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi memang salah satu rencana strategis yang ingin dicapai adalah penggunaan produk dalam negeri, maka muncullah PMK Nomor 59 ini,” imbuhnya.

Sebagai pemateri utama, Founder and CEO Hive Five Sabar L Tobing mengingatkan bahwa semua barang dan jasa pada prinsipnya dikenakan PPN. Namun, pemerintah membuat daftar negatif atau pengecualian agar barang atau jasa yang masuk ke dalamnya tidak dipungut PPN. Di antaranya, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial.

“Makanya, pemerintah membuat sebuah list negative yang menentukan ini barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Di luar ini, harus dipungut PPN. Waktu itu sempat ada isu semua barang dipajakki, masa kita beli telur, beli beras, daging dikenakan PPN—padahal itu salah persepsi. Sehingga kita berterima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang meluruskan kalau barang-barang ini tidak dipungut PPN,” ucapnya.

Ia juga menyebut berdasarkan PMK Pasal 4A dan Pasal 16B UU PPN, pemerintah mengatur kembali rincian kriteria fasilitas PPN, semula terdapat 15 kriteria fasilitas PPN menjadi 10 kriteria fasilitas PPN. Menurutnya, pengaturan ini dimaksudkan untuk perluasan basis PPN.

“Karena kembali lagi, negara mau mendapatkan maksimal dari pajak, baik itu PPh sama PPN, kalau basis perpajakannya saja tidak benar, itu akan sulit untuk mencapai target tersebut. Makanya, basis perpajakannya dulu diperbaiki, baru kita berbicara tentang bagaimana Wajib Pajak bisa diedukasi dalam pembayaran pajaknya,” urainya.

Hal penting lainnya yang patut diingat Wajib Pajak dalam PMK PPN adalah ketetapan kenaikan tarif yang akan dilakukan 2 kali; naik menjadi 11 persen berlaku sejak 1 April 2022, dan tarif PPN 12 persen bakal berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Kenaikan ini, jelas Sabar, salah satunya didasari karena tarif PPN Indonesia masih di bawah rata-rata tarif global (15,4 persen), negara anggota OECD (19 persen), atau negara anggota BRICS (17 persen).

“Memang masih sangat kecil, tetapi pemerintah sangat hati-hati dalam menaikkan PPN ini, tidak langsung dihantam begitu karena akan berpengaruh terhadap pengusaha,” sambungnya.

Adapun daftar 14 PMK yang secara lengkap dijelaskan dalam webinar ini adalah sebagai berikut:

  1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022yang berisi pokok aturan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan, pihak lain sebagai pemungut atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan dan pajak yang dipungut oleh pihak lain meliputi PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM.
  2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022yang berisi pokok aturan pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dan  perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.
  3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. PMK ini juga mengatur tarif PPN sebesar 11 persen berlaku mulai 1 April 2022.
  4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.
  5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu.
  6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
  7. PMK Nomor-64/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
  8. PMK Nomor 65/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.
  9. PMK Nomor 66/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
  10. PMK Nomor 67/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
  11. PMK Nomor 68/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
  12. PMK Nomor 69/PMK.03/2022tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.
  13. PMK Nomor 70/PMK.03/2022tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  14. PMK Nomor 71/PMK.03/2022tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu.

Selain 14 PMK, Sabar juga mengutarakan restitusi pajak sebagai bagian yang tak kalah penting dalam aturan PPN. Secara definisi, restitusi mengacu pada permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak ke negara. Dasar pengajuan restitusi adalah kelebihan bayar yang dialami Wajib Pajak.

Baca Juga: Perubahan Perlakuan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok dalam UU HPP, Bagaimana Implikasi Perpajakannya?

“Sedangkan restitusi PPN adalah pengajuan pengembalian pembayaran pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Restitusi PPN hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Namun, dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya,” jelasnya.

Di akhir paparan, Sabar menuturkan bahwa aturan turunan berupa 14 PMK yang dikeluarkan sebagai implementasi ketentuan UU HPP telah melewati serangkaian tahap analisa yang cukup dalam, sehingga pengenaan tarifnya telah dihitung secara bijaksana.

“Kenaikan-kenaikan PPN pun memang sudah dihitung secara baik sehingga benar-benar menjaga kekondusifan, menjaga dunia usaha bisa tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Breaking News

Elektrifikasi untuk Keberlanjutan Bisnis

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Perusahaan menempuh elektrifikasi di era digital sebagai salah satu upaya untuk menjaga sustainability

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Keberlanjutan (sustainability) telah menjadi isu penting yang mempengaruhi seluruh aspek bisnis mulai dari investor, konsumen, pengusaha, tenaga kerja, hingga lingkungan sosial  yang saling terkait satu sama lain. Martogi Siahaan selaku CEO Auto2000 sekaligus Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) DKI Jakarta mengemukakan, sustainability menjadi topik  yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan bisnis di segala sektor, termasuk industri jasa (service industry). Ia mencontohkan keterkaitan isu sustainability tentang penerapan konsep ramah lingkungan dengan bisnis Auto2000 yang bergerak di industri jasa bidang automotive, salah satunya adalah mengenai elektrifikasi. Menyinggung peran perusahaan dalam mendukung ekosistem industri ramah lingkungan, menurutnya sistem engine yang terkait dengan elektrifikasi  di sektor automotif bukan satu-satunya jawaban. Martogi mengatakan, permasalahan utamanya adalah bagaimana mengurangi emisi karbon di alam dan ini dapat dilakukan secara kolaboratif melalui banyak cara.

Sejalan dengan strategy Toyota dalam mengurangi emisi karbon,  multi pathway produk  Toyota menjadi jawabannya, diantaranya adalah Auto2000 menjual Toyota Innova Hybrid dan bZ4X . Selain itu Auto2000 telah menjalankan berbagai inisiatif program ramah lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, air, dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Auto200 terhadap lingkungan sosial.

Baca Juga: Peluang Inovasi Sektor Industri dari Emisi Karbon Dampak Perubahan Iklim

“Bagi kami di Auto2000, sustainability bukan bagian yang terpisah dari industri secara keseluruhan. Apalagi dalam pelayanan kami kepada pelanggan. Lewat IMA, kami  mengangkat topik sustainability agar para marketer mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia bisnis,”kata Martogi kepada Majalah Pajak di sela-sela acara Gathering & Networking bertema “The Road to Sustainability in Service Industry” yang diselenggarakan IMA DKI Jakarta di Menara Astra, Jakarta, Kamis (19/01).

Ia memaparkan, IMA sebagai wadah organisasi  bagi para marketer di Indonesia dengan reputasi yang baik memiliki momentum untuk melangsungkan berbagai pertemuan dan menjalin networking dengan pelanggan. Agenda pertemuan secara offline kini dapat terselenggara  seiring berakhirnya kebijakan pembatasan sosial. Organisasi IMA juga memiliki program sertifikasi khusus profesional marketer yang dikeluarkan oleh Asia Marketing Federation sebagai induk organisasi.

Direktur Hubungan Internasional AMF Andi Rahim menyatakan, saat ini semua industri memiliki tantangan yang sama karena umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil. Seiring perkembangan di era digital, jelasnya, maka proses elektrifikasi harus berjalan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil.

“Elektrifikasi adalah salah satu yang membuat industri bisa sustainable. Kalau sumbernya masih bahan bakar fosil, maka bisnis itu tidak akan sustainable karena dalam jangka waktu tertentu semua bahan bakar fosil akan habis,”terang Andi.

Baca Juga: BKF : Pajak Karbon Disiapkan , Target Penurunan Emisi Ditingkatkan

Pertemuan IMA DKI Jakarta menghadirkan pembicara Maria Ariesta Utha yang merupakan Dosen dan Peneliti Universitas Trisakti. Ia menerangkan secara komprehensif tentang konsep sustainability dalam  ISO 26000 dan keterkaitannya dengan Environment, Sosial, Governance (ESG) serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pembicara kedua menghadirkan Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Dewan Redaksi Majalah Pajak yang memberikan paparan tentang makro ekonomi Indonesia dengan berbagai potensi dan tantangan di tahun 2023. Ajib menguraikan tentang tiga indikator  ekonomi Indonesia , yaitu PDB tahun 2021 yang sebesar Rp16.970,8 triliun, jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 273,8 juta jiwa, dan pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2022  sebesar 5,72 persen. Adapun lima program yang menjadi prioritas pemerintah adalah : peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk  produktivitas dan daya saing, keberlanjutan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan transformasi ekonomi.

Lanjut baca

Breaking News

Kanwil DJP Jakbar Beberkan Empat Pilar Kunci Sukses Penerimaan Pajak Tahun 2022

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Menutup tahun 2022, Kantor Wilayah (Kanwil ) Direktorat Jenderal Pajak (DIP) Jakarta Barat (Jakbar) telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 59.609.642155.255 atau 117,38 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022 yaitu sebesar Rp 50.781.861.665.000.

Kepala Kantor Wilyah DJP Jakbar Suparno mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2022 tersebut tumbuh sebesar 36,05 persen jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2021.

“Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tersebut ditopang oleh sektor perdagangan sebesar 45 persen dan industri pengolahan sebesar 18 persen. Adapun sektor-sektor lain memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/01).

Ia menyampaikan, terdapat empat pilar kunci sukses sebagai strategi keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. Pertama, jumlah Wajib Pajak bayar meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran diukur dengan CR (coverage ratio) antara jumlah Wajib Pajak bayar terhadap Wajib Pajak terdaftar.

Baca Juga: Pajak Bersahabat, Target Didapat

Kedua, keteraturan Wajib Pajak bayar meningkat. Upaya pengawasan pembayaran masa yang mendorong Wajib Pajak membayar teratur sesuai dengan jenis kewajiban pajaknya (payment of compliance).

Ketiga, kewajaran Wajib Pajak bayar meningkat. upaya pengawasan kepatuhan material agar Wajib Pajak membayar wajar sesuai dengan keadaan yang sebesarnya (strength of figure).

Keempat, terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sebagai hasil upaya edukasi dan penyuluhan serta ekstensifikasi yang berkesinambungan akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar

Suparno juga mengatakan bahwa sebagai enabler tools untuk mengimplementasikan empat pilar kunci sukses tersebut, pihaknya memanfaatkan aplikasi Engine090 dan Badak (Pengayaan Basis Data Perpajakan) dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan, pengawasan (intensifikasi dan ekstensifikasi), pemeriksaan, penilaian dan penagihan.

Baca Juga: Lingkarkan Pajak ke Kepala Naga

Tidak hanya itu saja, salah satu strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023, Kanwil DJP Jakbart juga telah membentuk Komite Kepatuhan yang bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data Wajib Pajak.

“Kanwil DJP Jakbar menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para Wajib Pajak dan segenap stakeholder atas tercapainya target penerimaan pajak tahun 2022. Selanjutnya diharapkan adanya partisipasi, dukungan dan kerja sama yang terjalin baik dari seluruh Wajib Pajak dan stakeholder terkait,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

“Family Office” Merespons Transformasi Struktural Penempatan Dana

Diterbitkan

pada

 

Majalah Pajak, Jakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengubah kebijakan perpajakan atas penghasilan dividen, fundamental lanskap pemajakan global, dan keterbukaan informasi keuangan. Di samping itu, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) telah terintegasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibatnya, model penghindaran pajak dengan skema pembentukan special purpose vehicles (SPV)/trusts di luar negeri yang terdapat dalam Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers sudah tidak relevan lagi. Konsep family office diyakini dapat memberikan respons atas transformasi struktural penempatan dana dari luar negeri ke dalam negeri.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Suharno menjelaskan, melalui Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker tentang penghasilan, penghasilan berupa dividen bukan merupakan objek pajak. Hal inilah yang menjadi perubahan fundamental kebijakan pemajakan dividen, sehingga yang sebelumnya high wealth individual (HWI) lebih memilih memanfaatkan dananya ke luar negeri, kini memiliki opsi untuk menempatkan dananya di dalam negeri.

“Kaitannya dengan model penempatan dana, dapat kita kaitkan dengan transformasi struktural, maka kita bisa melihat datanya secara luas, yaitu bagi HWI. Kesempatan para HWI untuk bisa menempatkan dananya di Indonesia, karena ketika menempatkan di Indonesia dia juga bukan objek pajak, terutama bagi para entrepreneur, bagi para taipan-taipan, karena kalau bicara perusahaan, owner bagi perusahaan itu sendiri enggak perlu menempatkan dananya di luar negeri dalam rangka tax purpose,” jelas Suharno kepada Majalah Pajak, (20/1).

Baca Juga: Makna Klaster Pajak di UU Cipta Kerja

Di sisi lain, keuntungan bagi Pemerintah Indonesia, sesuai amanah Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker, dana yang di bawa ke tanah air wajib diinvestasikan selama tiga tahun. Dalam UU tentang Pengampunan Pajak dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dana itu harus disalurkan ke dalam sektor riil atau sektor moneter. Dan penempatan di Indonesia tidak dibatasi melalui sertifikat Surat Berharga Negara (SBN); serta disalurkan melalui investasi di bidang hilirisasi dan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi disinilah peranan dari dana itu yang kemudian ditempatkan di Indonesia selama tiga tahun dan Wajib Pajak HWI mendapatkan fasilitas, yaitu tidak dikenakan pajak. Negara mendapatkan value added economy, yaitu dananya akan tumbuh, baik itu yang ditempatkan pada sektor riil ataupun di sektor moneter. Negara pun untung, jadi win win solution,” jelas Suharno.

Perubahan lanskap pemajakan Indonesia juga akan tereskalasi dengan pengintegrasian NIK dan NPWP mulai Juli 2022 lalu. Integrasi ini juga merupakan ketentuan yang diatur dalam UU HPP. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto mengapresiasi penyatuan NIK dan NPWP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ke depan, Indonesia juga berpotensi besar menerapkan skema single identity number (SIN).

Fajar memandang, ke depan, SIN dapat ditetapkan sebagai administrasi tunggal bagi setiap warga negara, sehingga menjadi satu data dan informasi yang terintegrasi. Sebab syarat dasar sebuah negara, utamanya harus mengatur orang/warga negara dengan pencatatan administrasi terkini (sistem teknologi), memiliki wilayah, dan pengakuan negara lain.

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

“SIN itu bisa kemana-mana, apalagi nanti Indonesia akan mengarah pada CBDC (Central Bank Digital Currency). SIN itu juga bukan soal pajak, tetapi menjadi sistem administrasi negara yang terintegrasi. Sejak bayi lahir, capture wajah, kemudian data dioptimasi direkam dalam satu data dan sistem. Kalau sudah SIN, semua kegiatan akan terekam, mau ngapa-ngapain juga membutuhkan satu sistem saja,” jelas Fajar.

Secara simultan, Indonesia juga telah melaksanakan konsensus global berupa pertukaran data informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) sejak tahun 2018. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selama 2020, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 78 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia/Wajib Pajak Indonesia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Nadia Ambar Shofiya meyakinkan, konsep family office dapat menjadi guideline atas transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Sebab perubahan itu akan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DJP semakin prima, tidak ada lagi celah untuk Wajib Pajak menghindar dari pajak. Di sisi lain, perubahan struktural justru memberikan benefit bagi Wajib Pajak.

“Karena tidak hanya informasi basic identity, tapi transaksi keuangan, perpajakan, dan segala macam bisa dibuka. Jadi pergerakan Wajib Pajak akan terbatas dan mau tidak mau mereka harus pindahkan (dana yang sebelumnya di luar negeri). Misalnya, penempatan dana di Singapura, itu bukan cuma dari pajaknya yang dikenakan, tapi juga dari bisnis spending-nya di negara itu diperhitungkan. Jadi ujungnya, bisa jadi dia keluar uang lebih banyak daripada (menempatkan dana) di Indonesia sebenarnya. ” kata Nadia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Maisya Sabhira juga menambahkan, kedepannya TheTitan.asia berencana untuk menjalin partnership dengan beberapa stakeholders, seperti perbankan, asuransi, dan kantor hukum sebagai bentuk services yang terintegrasi dalam family office ini.

“Kita seperti one stop solution services untuk para HWI. Jadi kita construct sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Mulai dari family constitution-nya, estate and succession planning, agar bisnis keluarga tersebut dapat bertahan antar generasi, termasuk memitigasi adanya risiko perselisihan dalam keluarga.” tambah Maisya.

Nah, apabila Anda ingin mengetahui konsep family office ini secara lebih komprehensif dalam merespons transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto dan tim Business and Legal Advisor of TheTitan.asia (Suharno, Nadia Ambar Shofiya, dan Maisya Sabhira) akan memaparkannya dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 bertema Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks. Secara keseluruhan, ada lima topik yang akan didiskusikan dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Februari 2023 pukul 09.00–12.00 WIB secara daring (webinar) melalui aplikasi Zoom.

Diskusi panel akan dihadiri oleh beberapa narasumber lain yang telah ahli di bidangnya. Berikut daftar lengkap narasumber:

  • Machfud Sidik M.Sc. (Direktur Jenderal Pajak tahun 2000-2001, Senior Advisor TaxPrime).
  • Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pajak tahun 2017-2019, Senior Advisor TaxPrime).
  • Wawan Setiyo Hartono (Senior Advisor TaxPrime) dan Teguh Wisnu Purbaya (Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime).
  • Emanuel Dewo Adi W. (Senior Advisor TaxPrime) dan Bayu Rahmat Rahayu (Transfer Pricing and International Tax Advisor TaxPrime).

Webinar yang menggandeng Majalah Pajak sebagai media partner ini gratis dan terbuka untuk umum. Ayo daftarkan diri Anda melalui tautan berikut https://bit.ly/TaxOutlook2023TaxPrime dan pastikan kehadiran Anda pada tanggal 2 Februari 2023 di Diskusi Panel TaxPrime 2023, Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi: +62 811-1390-4848 (Fisa Maharani) atau +62 811-1910-9889 (Friska Olivia) atau ikuti media sosial TaxPrime: Instagram (@taxprime_indonesia), dan LinkedIn (TaxPrime). See you there!

Lanjut baca

Populer