Untuk meningkatkan kepatuhan formal, selain bertumpu pada penyuluhan dan sistem internal, DJP juga akan mengandalkan teknologi digital.

Pekan terakhir 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) mencapai 76,86 persen. Tahun 2019, rasio kepatuhan adalah 72,9 persen. Artinya, di tahun pandemi, rasio kepatuhan justru naik. Bahkan, ini merupakan kenaikan tertinggi sejak tahun 2015.

DJP mencatat, sejak tahun 2015 hingga 2018, rasio kepatuhan berturut-turut adalah 60 persen, 61 persen, 73 persen, 71 persen, dan 73 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada tahun ini tidak terlepas dari usaha otoritas dalam mendorong WP untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Dilihat per kantor wilayah (kanwil), jumlah yang mencapai target kepatuhan formal pun meningkat dari hanya 1 kanwil di tahun 2019 menjadi 13 kanwil di tahun 2020. Ketiga belas kanwil itu adalah Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Kanwil Nusa Tenggara, Kanwil Papua dan Maluku, Kanwil Jawa Barat I, Kanwil Jakarta Timur, Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil D.I Yogyakarta, Kanwil Aceh, Kanwil Jawa Tengah II, Kanwil Kalimantan Barat, dan Kanwil Wajib Pajak Besar.

Faktor penunjang

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan DJP Muhammad Ismiransyah M. Zain juga membenarkan bahwa tahun 2020 terjadi peningkatan kepatuhan formal dalam penyampaian SPT.

“Ini agak anomali. Target rasionya kita turunin ketika pandemi. Tahun lalu, target 85 persen tercapainya 73 persen. WP yang wajib melaporkan SPT itu yang terdiri atas perusahaan, UMKM, WP OP yang penghasilan di atas Rp 60 juta. Dari sana kita targetkan rasio sebesar 80 persen atau sebanyak 15,2 juta WP. Alhamdulillah, tahun ini bisa tercapai 77,68 persen atau sebanyak 14,7 juta WP yang melaporkan SPT,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Senin (18/01).

Ia menambahkan WP yang melaporkan SPT Tahunan tahun 2020 naik sebesar 1,3 juta WP dibandingkan tahun 2019, dengan kenaikan dominan di WP Orang Pribadi Karyawan. Sementara, jumlah WP Badan dan WP UMKM yang melapor memang menurun.

Pria yang kerap dipanggil Rendy ini mengatakan rasio kepatuhan dipengaruhi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Di sisi internal, DJP selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Ini ditempuh dengan peningkatan IT, kegiatan sosialisasi, dan program mitigasi ketidakpatuhan WP dengan menerapkan compliance risk management (CRM).

CRM dilakukan dalam empat cara. Pertama, WP yang patuh dan tahu cara memenuhi kewajiban perpajakan dilayani secara lebih baik dan prima. Kedua, WP yang patuh tapi tidak tahu cara memenuhi kewajiban perpajakannya diberi diedukasi. Ketiga, WP yang tahu kewajibannya tapi mengabaikannya akan diawasi secara lebih ketat dan bahkan bisa diperiksa. Dan keempat, WP yang berniat tidak patuh dari awal akan dikenai tindakan penegakan hukum (penyidikan dan penagihan dengan Surat Paksa).

Faktor eksternal kepatuhan formal dapat berupa peningkatan kesadaran dan pengetahuan WP, khususnya kaum muda (milenial), serta penggunaan platform digital seperti e-Filing, e-SPT, dan lainnya. Selain itu, dukungan dari beberapa pemangku kepentingan seperti KPK, kementerian, pemerintah daerah, konsultan pajak juga berpengaruh.

Strategi 2021

Berkaca dari meningkatnya kepatuhan formal di tahun 2020, Rendy mengatakan, di tahun 2021, upaya kepatuhan yang hendak ditempuh DJP adalah memberi edukasi dan pelayanan yang mudah dan berkualitas, mendorong kepatuhan WP sebelum batas penyampaian SPT Tahunan, dan optimalisasi program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Selain itu, DJP juga akan mendorong pihak ketiga turut serta mengawal kepatuhan WP OP (karyawan), menyegerakan imbauan penerbitan bukti potong bagi pemberi kerja, dan pengawasan dan tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan penyampaian SPT Tahunan.

“Masih banyak upaya lain yang dilakukan oleh account representative di KPP seluruh Indonesia. Misalnya, melalui SMS Blast, grup W.A, e-mail, telepon, dan via YouTube,” pungkas Rendy.

Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyepakati pembahasan pengembangan aplikasi Core Banking System tahun 2021 untuk mendukung modernisasi pengelolaan perbendaharaan pemerintah.

Pada 7 Desember 2020 lalu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menandatangani kesepakatan pengembangan aplikasi Core Banking System (CBS) oleh BI dan interkoneksi dengan sistem di Kemenkeu di tahun 2021. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengemukakan, aplikasi CBS merupakan salah satu topik strategis kesepakatan Forum Harmonisasi BI-Kemenkeu (Forhar) di tahun 2020.

“Kesepakatan pengembangan aplikasi Core Banking System ini wujud digitalisasi layanan perbankan Bank Indonesia kepada pemerintah,” jelas Erwin dalam keterangan resmi BI, Senin (7/12).

Di kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Doni P Joewono berharap dengan adanya CBS, layanan jasa perbankan yang diberikan BI kepada pemerintah dapat semakin mendukung modernisasi pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian, sinergi bank sentral dan Kemenkeu dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing sebagai otoritas moneter dan otoritas fiskal.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menyatakan, Forum Hamonisasi BI-Kemenkeu merupakan media yang baik untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan pengembangan proses bisnis di kedua belah pihak yang saling terkait.

Penandatanganan kesepakatan Forhar 2020 bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Operasionalisasi Treasury Dealing Room (PKS TDR) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung upaya pengelolaan kelebihan kas pemerintah yang telah berjalan sejak 2015. Koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan Kemenkeu telah berjalan dalam hal pertukaran informasi, seperti penyampaian perencanaan kas harian pemerintah, rencana penempatan/investasi pemerintah, dan realisasi penempatan/investasi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga.

Forhar 2020 juga telah menyepakati 16 topik strategis lainnya dalam mendukung penyelesaian tugas BI dan Kemenkeu untuk ditindaklanjuti bersama di tahun 2021. Topik strategis tersebut meliputi empat bidang, yaitu bidang market, pasar valuta asing, pasar surat utang negara (SBN) termasuk infrastruktur pendukung: bidang pengelolaan kas, utang, dan hibah pemerintah; bidang sistem pembayaran: bidang data dan informasi untuk meningkatkan kualitas informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi kedua institusi.

Forum Harmonisasi Bank Indonesia-Kemenkeu merupakan suatu forum yang dibentuk dengan tujuan mengelola hubungan BI dengan pemerintah, khususnya Kemenkeu dan digunakan untuk membahas berbagai isu strategis di bidang fiskal dan moneter yang memerlukan kesepakatan dan tindak lanjut dari kedua belah pihak.

Selain CBS, BI juga tengah mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran retail untuk menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Sistem ini berperan penting dalam mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.

Modernisasi dan desain ulang proses bisnis di DJP terus berlanjut. Pemenang tender pengadaan Core Tax Administration System punya waktu empat tahun.

Awal Desember 2020, PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia (PwC) selaku agen Pengadaan System Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) mengumumkan pemenang pengadaan ini. Menyusul pengumuman ini, DJP baru-baru ini menandatangani kontrak System Integrator dan Jasa Konsultasi Owner’s Agent-Project Management and Quality Assurance dengan para vendor pemenang. Dua vendor yang memenangi tender senilai Rp 1.228.357.900 ini adalah LG CN-Qualysoft Consortium dan PT Deloitte Consulting.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, seluruh pengadaan sistem integrator ini berujung pada upaya menghimpun pajak sesuai mandat perundang-undangan.

Langkah modernisasi dan desain ulang proses bisnis ini diharapkan akan meningkatkan kapabilitas dan kinerja DJP sehingga mampu menyediakan layanan dan pengawasan pajak yang lebih mudah, berkeadilan, dan andal. Sistem ini menjadi bagian penting reformasi pajak sekaligus upaya mencapai kepatuhan pajak dan penerimaan yang lebih baik.

Menkeu menegaskan, proyek ini dilakukan untuk menjaga tata kelola sekaligus integritas proses, sistem, pengadaan, dan eksekusinya.

“Akuntabilitas dan transparansi adalah ingredients utama dalam keseluruhan proses pembangunan sistem ini. Kita bisa confident membangun sebuah sistem terbaik sesuai kebutuhan sekaligus menjaga tata kelola, mencegah kemungkinan konflik kepentingan dan praktik korupsi,” jelas Sri Mulyani dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (10/12).

Sri Mulyani yang turut hadir bersama Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di acara penandanganan itu meminta para vendor untuk menjaga pengembangan (development), deployment (penyebaran), support (dukungan) dan maintenance (pemeliharaan).

Mereka dituntut untuk melaksanakan tata kelola dengan baik sesuai kriteria kontrak. Dispute (perselisihan) yang terjadi, imbuhnya, harus dibahas transparan dan efisien agar selesai tepat waktu. Pekerjaan sistem integrator ini ditargetkan selesai dalam 48 bulan atau 4 tahun dan 36 bulan atau 3 tahun untuk proyek Quality Assurance.

Pembaruan sistem

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, pengadaan sistem informasi di DJP dilakukan oleh Agen Pengadaan yang bertugas mengurus dari awal tender pengadaan sistem informasi sampai dengan selesai.

LG CNS-Qualysoft Consortium nantinya akan menyediakan dan menerapkan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan. COTS meliputi serangkaian produk berupa paket aplikasi, subsistem ataupun modul-modul perangkat lunak yang dirancang sesuai standar proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin.

LG CNS Qualysoft-Consortium menyiapkan sistem informasi untuk menggantikan sistem informasi di DJP belum diperbarui sejak 2002. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan melalui aneka layanan yang dapat diakses secara lebih fleksibel, kapan saja, dan di mana saja.

Sistem baru ini akan memperbaiki sistem informasinya selama ini tersebar ke banyak sistem dan aplikasi—hal yang antara lain menyebabkan pengawasan WP dan pengelolaan SDM tidak dapat optimal.