Connect with us

Management

Peran Rantai Pasok Militer di Tengah Pandemi

Ricky Virona Martono

Diterbitkan

pada

Pada sebuah proses bisnis, rantai pasok bertujuan meminimalkan biaya. Sedangkan rantai pasok militer bertujuan menyediakan barang berapa pun biayanya.

 

Peran rantai pasok (supply chain) tidak sebatas pada dinamika proses bisnis, tapi juga mencakup tantangan di dunia militer. Namun demikian, fungsi dasar rantai pasok pada keduanya sama, yaitu pasokan barang, produksi, pengiriman barang (militer).

Perbedaan mendasar adalah bahwa pada sebuah proses bisnis, tujuannya adalah meminimalkan biaya (misalnya dengan meminimumkan persediaan dengan strategi Just-In-Time). Sedangkan tujuan pada rantai pasok militer adalah ketersediaan barang kebutuhan, berapa pun biayanya.

Baca Juga: Bank Dunia Kategorikan Indonesia Sebagai “Upper Middle Income Country”

Tidak heran kalau persediaan barang selalu diusahakan terjamin (kalau perlu tanpa peduli berapa safety stocknya), entah akan digunakan saat ini atau besok, demi kelancaran proses militer dan menjaga masyarakat.

Ketika terjadi bencana alam (seperti gempa bumi) dan meluasnya wabah penyakit (pandemi), maka pergerakan arus barang tidak dapat lagi sepenuhnya ditangani oleh perusahaan biasa yang berorientasi bisnis, dan tidak dapat pula dikerjakan oleh manusia sipil biasa (seperti karyawan).

Hal ini disebabkan karena selama masa bencana dan pandemi, distribusi barang harus dilakukan dengan cepat ke daerah yang rawan dengan keselamatan manusia, dan dihadapkan pada akses yang terbatas. Maka dari itu, peran militer muncul sebagai garda terdepan. Masyarakat sipil dapat ikut berperan tapi sebatas pada profesi guru atau aktivis masyarakat yang sudah berpengalaman dengan daerah bencana.

Contoh peran militer ini terlihat ketika Indonesia dilanda bencana alam dan tsunami. Begitu juga dalam peristiwa pandemi korona di mana militer di Italia berperan mengirim peralatan medis dan mengirim tubuh korban yang meninggal ke luar kota. Sementara di Korea, militer ditugaskan menyemprotkan disinfektan untuk membasmi virus.

Baca Juga: Lima Temuan Masalah Insentif Pajak untuk Masyarakat dan Pengusaha

Pergerakan barang antarnegara pun terhambat, karena pesawat komersial enggan beroperasi, khawatir membawa virus. Maka pesawat militer TNI AU yang ditugaskan mengirim peralatan medis dari Cina ke Indonesia. Marinir juga ikut berperan dalam menjamin jarak aman bagi penumpang di Commuterline Jabodetabek.

Selama masa bencana dan pandemi, distribusi barang harus dilakukan dengan cepat ke daerah yang rawan dengan keselamatan manusia, dan dihadapkan pada akses yang terbatas. Peran militer muncul sebagai garda terdepan.

Militer di Cina

Selama masa pandemi korona, militer di Cina memanfaatkan teknologi big data, di mana tersedia aplikasi di smart phone yang terhubung dengan Pusat Kesehatan Nasional. Aplikasi ini berperan sebagai kartu kesehatan yang menunjukkan status kesehatan tiap orang dengan warna hijau, kuning, atau merah. Status ini diperoleh ketika seseorang menginstal aplikasi tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan pada aplikasi dengan jujur. Bagi yang melanggar, ada sanksi hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dan harus dijawab setiap hari.

Semua data terkirim ke Pusat dan diolah sebagai big data. Siapa, di mana, berapa persen masyarakat sehat di setiap kota, bagaimana perkembangan penyebaran virus, apa saja aktivitas sehari-hari orang pada setiap status kesehatan. Dengan pendekatan statistik dapat diperkirakan jumlah pertambahan dan pengurangan orang yang terkena virus.

“Big data” dan peran militer

Militer bertanggung jawab di lapangan untuk memastikan kelancaran strategi big data ini, mengawasi pergerakan manusia, pengiriman barang kebutuhan sehari-hari dari berbagai wilayah sampai di toko.

Baca Juga: Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

Ketika diterapkan aturan lockdown, militer di Cina berjaga-jaga di jalan agar masyarakat tidak ada yang keluar rumah. Bagi yang mendesak keluar rumah wajib menunjukkan status kesehatannya pada aplikasi. Hanya yang status kesehatannya berwarna hijau yang diizinkan pergi ke supermarket atau apotek.

Kenapa harus militer yang mengawasi ini semua? Karena ketika sebuah daerah atau negara dilanda bencana, militer sebagai golongan masyarakat paling disiplin mampu menjaga kepastian eksekusi strategi, menjaga keamanan dan ketertiban, dengan tanpa toleransi. Sedikit saja toleransi, dampaknya bisa membahayakan keseluruhan sistem rantai pasok pengiriman barang kebutuhan, barang medis, dan mengawasi pergerakan manusia.

Militer tidak lagi diidentikkan dengan perang fisik, tetapi dapat menunjukkan sisi kemanusiaan ketika diperlukan. Selanjutnya, bagaimanakah teknologi dapat mendorong peran rantai pasok lebih signifikan lagi dalam mendukung kehidupan manusia? Jawabannya adalah blockchain.

Ricky Virona Martono

Core Faculty PPM Manajemen

Breaking News

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

 

Lanjut baca

Breaking News

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pada laporan mingguan bertajuk “Asia’s Banks, Problem or Solution?”  yang dirilis Bank DBS Indonesia disebutkan bahwa peran bank sangat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan itu menekankan bahwa bank-bank di Asia masih memiliki neraca keuangan yang relatif kuat sehingga dapat secara aktif terlibat dalam program pinjaman dan kebijakan yang fleksibel.

“Di Asia, sebagian besar bank dalam kondisi yang baik sejauh ini. Rasio kecukupan modal secara keseluruhan telah meningkat atau tetap datar di sebagian besar negara dalam dekade terakhir,”  kata laporan yang terbit akhir tahun lalu.

Rasio kecukupan modal secara keseluruhan relatif meningkat atau stagnan di sebagian besar negara, kecuali India dan Filipina. Sementara itu, tier 1 capital buffers  menunjukkan tren peningkatan berkat  didorong oleh regulasi yang kuat dari Bank for International Settlements (BIS) dan otoritas keuangan nasional.

Sayangnya, pandemi semakin memperburuk perekonomian, sehingga bank diprediksikan akan menghadapi persoalan peningkatan kredit macet. Meski demikian, suku bunga rendah dan peraturan yang lebih fleksibel kemungkinan akan  menekan adanya risiko ini.

Oleh karena itu, sejak awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global, Agustin Carstens, General Manager di BIS, menyerukan pentingnya peran bank untuk mengatasi ancaman resesi yang telah di depan mata. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. “Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan akumulasi penyangga neraca yang telah ditingkatkan saat masa keemasan sebelumnya,” ujar Carstens seperti dikutip dari Financial Times.

Dalam laporan Bank DBS Indonesia, sektor perbankan diprediksikan siap untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, meskipun bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Industri perbankan akan tetap siap mengawal pemulihan perekonomian nasional, tapi akan tetap memperhatikan beberapa kondisi.

Adapun tantangan lain yang saat ini menjadi kekhawatiran sektor perbankan di antaranya rasio kredit di kawasan ini yang cukup tinggi, serta rasio pembayaran utang juga cukup tinggi meskipun tier 1 capital buffers telah meningkat hampir di semua wilayah. Ketika dukungan kebijakan stimulus berakhir, beberapa bisnis dan rumah tangga diprediksi akan menghadapi kesulitan yang akhirnya bisa mengganggu kualitas aset bank di level regional.

Penyebabnya bank-bank di Asia pada umumnya utang rumah tangga dan perusahaan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, rasio pembayaran utang sektor swasta juga  meningkat, terutama di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Bahkan sebelum pandemi melanda, pemberi pinjaman sektor swasta di Asia telah memprediksi adanya rasio pembayaran utang yang akan lebih berat selama setengah dekade terakhir. Alhasil diperlukan stimulus kebijakan melalui suku bunga rendah, ketentuan likuiditas yang lebih fleksibel dan program dukungan pemerintah yang memungkinkan untuk menjaga agar risiko kredit tidak terlalu mengkhawatirkan.

Meskipun demikian, ada sejumlah titik terang yang memberikan harapan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah terpilihnya Joseph Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan meredanya ketegangan dan perang dagang antara AS dengan Cina. Hasil uji klinis beberapa vaksin untuk Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen juga memantik harapan bahwa pandemi akan berangsur-angsur berakhir.

Lanjut baca

Management

Pentingnya “Rapid Scorecard”

Gerald Gerald Pasolang, M.M.

Diterbitkan

pada

Perusahaan pun memerlukan “rapid scorecard” agar manajemen mengetahui apa saja yang perlu ditindaklanjuti secara cepat.

 

Rapid test bukan lagi nama baru bagi kita saat ini. Sejak merebaknya isu pandemi sampai sekarang rapid test masih terus dilakukan agar dapat mendeteksi sedini mungkin gejala Covid-19 untuk mengurangi penyebarannya, karena keterlambatan deteksi bisa sangat fatal akibatnya.

Di dunia bisnis pun begitu. Kondisi yang semakin tidak dapat diprediksi dan mudah berubah drastis belakangan ini “memaksa” perusahaan untuk memiliki alat ukur yang dapat mendeteksi sedini mungkin kesehatan perusahaan agar dapat tetap eksis.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini pasar tidak membeli produk yang dihasilkan perusahaan bukan hanya karena pasar memilih produk dari perusahaan lain yang lebih baik, namun juga karena lemahnya daya beli. Dengan keadaan pasar yang seperti ini akan sulit bagi perusahaan untuk tetap menjalankan strategi yang telah dibuat sebelum pandemi ataupun untuk membuat strategi jangka panjang.

Bahkan mungkin beberapa perusahaan ada juga yang mulai mempertanyakan apakah masih bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan atau tidak. Sehingga perusahaan bisa saja hanya akan menyusun strategi dalam jangka yang sangat pendek bahkan mungkin hanya menyusun rencana tindakan bulanan untuk bertahan.

Pada situasi normal, scorecard perusahaan dibuat berdasarkan faktor keberhasilan kritis dalam menjalankan strategi yang disusun perusahaan untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun ke depan. Namun karena strategi tersebut bisa jadi tidak relevan lagi dengan kondisi pandemi saat ini, maka kemungkinan besar scorecard yang telah dibuat juga menjadi tidak relevan lagi untuk memastikan eksistensi perusahaan.

Ciri KPI

Tidak semua ukuran keberhasilan dalam scorecard tim yang biasa disebut key performance indicator (KPI) adalah key yang sesungguhnya atau indikator kunci keberhasilan organisasi.

Satu ciri ukuran keberhasilan dapat disebut KPI adalah pencapaian ukuran tersebut harus dimonitor paling lambat 1 (satu) pekan. Karena ketidaktercapaian ukuran itu akan langsung berimplikasi negatif bagi organisasi.

Sebaliknya, bila pencapaian suatu ukuran dapat dimonitor pada akhir bulan atau bahkan pada akhir kuartal dan semester saja karena pencapaiannya tidak berimplikasi langsung bagi bisnis, maka dapat dipastikan bahwa ukuran tersebut sebenarnya bukan KPI.

Contoh ukuran keberhasilan yang memenuhi ciri KPI bagi perusahaan distribusi logistik adalah ketepatan waktu pengiriman barang ke pelanggan, dan bagi perusahaan asuransi adalah ketepatan waktu penerbitan polis nasabah. Karena ketidaktepatan waktu pada contoh KPI kedua perusahaan tersebut bila terlambat dimonitor sehari saja atau paling lama seminggu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan customer dan menurunkan brand image perusahaan.

Dalam kondisi saat ini, perusahaan perlu fokus pada ukuran keberhasilan yang benar-benar KPI untuk dimonitoring sedini mungkin karena kesalahan fokus dapat berdampak sangat fatal bagi perusahaan. Untuk itulah diperlukan scorecard yang dapat memberi informasi kepada manajemen apa yang perlu ditindaklanjuti secara cepat, sebut saja dengan nama rapid scorecard.

Dalam scorecard pada umumnya dicantumkan semua ukuran keberhasilan yang bisa jadi karena ketidakmampuan perusahaan membedakan maka semua ukuran tersebut dalam scorecard disebut KPI. Namun, dalam rapid scorecard hanya ukuran keberhasilan kunci atau KPI saja yang dicantumkan.

Perusahaan harus dapat membedakan mana Key Performance Indicator (KPI) dan mana yang hanya Performance Indicator (PI) saja. Kemudian, rapid scorecard juga perlu dilengkapi dengan rencana antisipasi dan mitigasi persoalan yang dapat menghalangi pencapaian KPI serta sistem informasi agar dapat dideteksi sedini mungkin terjadinya persoalan sekaligus untuk mengoptimalkan tindakan mitigasi atau penanggulangan dalam upaya mengurangi dampak merugikan yang ditimbulkan oleh persoalan tersebut bagi perusahaan.

Semakin cekatan suatu negara melakukan rapid test semakin besar peluang negara tersebut untuk segera mengatasi pandemi yang terjadi, semakin cekatan perusahaan menggunakan rapid scorecard diharapkan semakin besar peluang perusahaan melewati krisis pandemi.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News2 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News3 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News6 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News1 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News1 minggu lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News1 minggu lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News1 minggu lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News1 minggu lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved