Connect with us

Business

Penyerapan Bagus Syaratkan Birokrasi Mulus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

KADIN Indonesia menyerukan ke pemerintah untuk menyelesaikan persoalan birokrasi menghambat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi.

 

Kalangan pengusaha mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah untuk membantu menggerakkan kegiatan bisnis di berbagai sektor yang terdampak oleh pandemi virus korona, termasuk juga stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun lambatnya realisasi penyerapan anggaran PEN menjadi sorotan banyak pihak. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lambannya penyerapan anggaran.

“Semua stimulus itu bagus, apalagi yang untuk mendukung sektor UMKM. Tapi implementasi penyerapan anggarannya masih rendah sekali,” papar Shinta dalam webinar bertema “Resesi di Depan Mata, Indonesia Harus Apa” yang diadakan oleh media online Akurat.co di Jakarta, Selasa (25/8).

Baca Juga: Stabilisasi Makro Ekonomi, Akselerasi Belanja untuk Dorong Perekonomian dan Kesehatan

Menurutnya, persoalan besar yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran adalah prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Ia menyayangkan sistem birokrasi justru mempersulit proses pengurusan dari level atas ke bawah sehingga menghabiskan waktu lama.

“Kalau mau dapat sesuatu, kita mengerti harus ada kehati-hatian. Tapi proses birokrasinya harus melalui berbagai macam registrasi dan enggak langsung dapat. Dari atasnya gampang, tapi level bawahnya bisa lama,” ungkapnya.

Hingga 19 Agustus 2020, total penyerapan anggaran PEN tercatat sebesar Rp 174,79 triliun atau baru mencapai 25,1 persen. Alokasi anggaran itu meliputi realisasi program kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau 13,9 persen, perlindungan sosial 49,7 persen, dan sektor UMKM sebesar 37,2 persen dari pagu Rp 44,63 triliun.

Menanggapi persoalan rendahnya penyerapan anggaran PEN, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengakui beratnya tantangan dalam membenahi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, paparnya, upaya pembenahan ini harus segera dilakukan.

“Kita harus segera melakukan akselerasi, maka melalui Omnibus Law nantinya diharapkan dapat mendorong kemudahan perizinan dan pengurangan biaya logistik agar ekonomi cepat tumbuh. Upaya ini tentu perlu koordinasi secara efektif dan sustain,” jelas Prastowo.

“Proporsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,6 persen, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini membuat laju kontraksi sulit ditahan.”

Stimulus bisnis menengah

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman kelumpuhan ekonomi domestik sebagai akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi akibat melemahnya daya beli masyarakat, faktor sosial, dan turunnya pendapatan per kapita.

Baca Juga: Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Positif, Pemerintah Susun Strategi Percepatan Realisasi Belanja Negara

“Yang perlu dibahas bukan lagi soal ancaman krisis, resesi atau depresi tapi mengenai kelumpuhan ekonomi. Penurunan yang paling berat saat ini di konsumsi rumah tangga,” jelas Misbakhun.

Ia menuturkan, kontraksi tahunan yang dialami Indonesia jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia memang belum terlalu dalam dan masih dalam hitungan satu digit. Sementara banyak negara di kawasan Eropa, Amerika maupun Asia Tenggara kini mengalami kontraksi hingga dua digit. Namun proporsi konsumsi rumah tangga yang besarnya 56,6 persen begitu mendominasi, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini yang membuat laju kontraksi sulit ditahan meski pemerintah meluncurkan berbagai stimulus dan insentif.

Untuk mengantisipasi kontraksi lebih dalam yang bisa memicu kelumpuhan ekonomi, ia menyarankan perluasan jangkauan program insentif bagi kelompok masyarakat menengah rentan, termasuk juga pelaku usaha kelas menengah berpenghasilan sekitar Rp 100 juta–Rp 500 juta sebulan. Menurutnya, kelompok ini memang tidak termasuk dalam kategori usaha mikro, tapi mereka juga tidak tergolong usaha yang tahan krisis.

“Pelaku usaha kelas menengah yang mau menetas ini belum ada stimulus. Perlu ada formulasi baru untuk kelompok ini, agar konsumi rumah tangga tidak terus tergerus,” imbuhnya.

Baca Juga: Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Business

Menghangatkan Potensi Panas Bumi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kendati memerlukan investasi yang besar, pengembangan energi panas bumi memikat minat banyak investor. Pemerintah mesti menyertainya dengan kebijakan dan regulasi.

Potensi sumber daya alam Indonesia di bidang pengembangan energi baru dan terbarukan khususnya panas bumi masih sangat besar. Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Sarman Simanjorang mengungkapkan, dari 20 negara di dunia yang telah memanfaatkan energi panas bumi untuk pembangkitan listrik, Indonesia merupakan negara dengan kapasitas terpasang panas bumi ke-2 terbesar setelah Amerika Serikat, dengan potensi panas bumi sekitar 23.900 megawatt.

“Dari potensi panas bumi sebesar 23.900 megawatt itu, yang dimanfaatkan di Indonesia masih terbilang kecil yaitu sekitar 2.132 megawatt,” ungkap Sarman dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Gedung Sahid Sudirman, Jakarta, Senin (29/03).

Ramah lingkungan

Ia melihat pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan peraturan, telah menaruh kepedulian yang besar terhadap pemanfaatan energi ramah lingkungan. Dunia memang kian gencar menyuarakan pengurangan emisi karbon dan pemulihan lingkungan di seluruh dunia.

“Memang energi baru dan terbarukan ini menjadi suatu kebutuhan bagi negara-negara di dunia. Namun tidak semua negara memiliki potensi energi baru dan terbarukan, apalagi panas bumi,” jelasnya.

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) merupakan anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan pemerintah untuk menjadi pelopor energi panas bumi di Indonesia. Sarman memaparkan, energi panas bumi merupakan energi masa depan yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Di samping itu, energi panas bumi dapat terus diproduksi, sementara energi fosil pasti habis pada suatu saat.

Saat ini PGE mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dan terus menjalankan pengembangan dan kegiatan operasional sesuai target yang telah ditetapkan. Sarman menyatakan, pengembangan bisnis PGE nantinya tidak hanya fokus di bidang energi listrik dari sumber panas bumi melainkan juga akan menggarap potensi dan peluang lain seperti green hydrogen yang kini banyak dibutuhkan di industri pupuk dan semen. Potensi lainnya yang juga tengah diinisiasi untuk dipertimbangkan dari ektraksi energi panas bumi adalah CO2 extraction and liquifaction, methanol, dan silica.

“Bisnis utamanya tetap di panas bumi untuk pembangkitan listrik, tapi ada beyond energy dari panas bumi yang juga bisa dikembangkan seperti green hydrogen CO2 extraction and liquifaction, methanol, dan silica. Kami sedang menyiapkan mempertimbangkan inisiasinya di wilayah kerja yang mempunyai potensi,” ujar Sarman.

CSR

Sinergi PGE dengan pemerintah daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan operasional pengembangan energi panas bumi. Di wilayah kerja Garut, Jawa Barat, komunikasi yang baik antara PGE dan pemerintah kabupaten terbangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social resonsibility/CSR) dengan manfaat yang dirasakan pemerintah kabupaten dan masyarakat.

“Kami memberdayakan petani kentang, bermitra dengan UMKM penghasil kopi lokal, bahkan ada program konservasi satwa langka yakni burung elang jawa di Kamojang. Jadi, kami tak hanya memanfaatkan potensi alam berupa energi panas bumi, tapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan,” urai Sarman.

“Kami membangun semacam information center panas bumi di Kamojang. Pelajar dan mahasiswa yang berkunjung, dapat menyaksikan lewat studio itu tentang proses pemanfaatan panas bumi mulai dari eksplorasi sampai menghasilkan listrik ramah lingkungan,” tuturnya.

Wilayah kerja di Kamojang, Jawa Barat saat ini merupakan area operasi PGE yang terbesar sekaligus merupakan lokasi pertama pengeboran panas bumi di Indoensia pada tahun 1926, sebelum Era Kemerdekaan.

Kepastian hukum

Energi panas bumi memiliki keunikan dibandingkan kekayaan alam lainnya. Panas bumi yang menghasilkan energi listrik hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan di suatu lokasi tertentu, sehingga produksinya tidak bisa dibawa keluar. Sedangkan batu bara, nikel, emas, misalnya, dapat diproduksi di suatu wilayah, dan hasilnya dibawa keluar wilayah.

Lokasi pengembangan panas bumi yang kebanyakan berada di hutan lindung membutuhkan satu izin khusus melalui sinergi sejumlah instansi seperti kementerian lingkungan hidup, pemerintah daerah. Karena itu, Sarman berharap UU Cipta Kerja yang menekankan pada penyederhanaan perizinan itu dapat mengurai berbagai persoalan yang selama ini kerap terjadi di bidang perizinan wilayah pengembangan energi panas bumi.

Menurutnya, ada dua aspek yang harus diselesaikan di bidang pengembangan energi panas bumi, yaitu kepastian hukum dan harga keekonomian.

Pengembangan potensi panas bumi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan BUMN saja, tetapi juga harus melibatkan sektor swasta. Besarnya investasi yang ditanamkan di sektor ini tentu membuat sektor swasta berharap agar pemerintah selaku regulator bisa memberikan kepastian hukum dan harga keekonomian yang menarik bagi investor.

“Panas bumi ini nilai investasinya tidak sedikit, tapi banyak investor yang berminat. Untuk itu perlu dibarengi dengan regulasi dan harga keekonomian yang mendukung. Semoga dengan adanya UU Cipta Kerja, berbagai persoalan bisa terurai,” harapnya.

PGE berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan dengan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau CSR secara konsisten melalui lima pilar, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peduli lingkungan, pembangunan infrastruktur dan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan TJSLP menjadi kontribusi nyata PGE pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan khususnya di wilayah sekitar operasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs). Sebagai salah satu buktinya, saat ini Area Kamojang yang dikelola PGE telah memperoleh apresiasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berupa penghargaan PROPER Emas 10 kali berturut-turut sejak tahun 2011.

Selain itu, PGE juga menerapkan inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi, guna mendorong daya dukung lingkungan hidup. Inovasi ini mencakup efisiensi energi dan air, penurunan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat.

PGE mulai mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit I berkapasitas 30 MW secara komersial pada 28 Januari 1983. Saat ini wilayah kerja pengembangan panas bumi tersebar di Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan, Jawa Tengah serta Aceh.

PGE melakukan pengelolaan panas bumi dengan dua cara, yaitu dioperasikan sendiri dan pengelolaan berdasarkan Kontrak Operasi Bersama (KOB). Pengelolaan sendiri panas bumi oleh PGE dengan total kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt berlokasi di Area Sibayak (Gunung Sinabung, Sumatera Utara), Area Kamojang (Jawa Barat), Area Lahendong (Sulawesi Utara), Area Ulubelu (Gunung Way Panas, Lampung), Area Karaha (Jawa Barat) dan Area Lumut Balai (Sumatera Selatan).

Lanjut baca

Business

Kelas ‘kan Naik Tersetrum Baterai

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Masuknya investor global industri mobil listrik akan membuka kontribusi nyata Indonesia dalam industri masa depan yang ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekosistem industri mobil listrik dengan membuka investasi di sektor ini yang dapat menggerakkan ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja. Langkah ini sejalan dengan penerapan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020 lalu. Adanya dukungan teknologi modern dan pembangunan smelter nikel juga telah memungkinkan pengolahan nikel berkadar rendah dilakukan di dalam negeri. Nikel yang bernilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku komponen mobil listrik juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi pasokan di dalam negeri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengemukakan, saat ini investasi di sektor industri mobil listrik menjadi salah satu fokus BKPM guna mencapai target realisasi investasi.

“Kita dorong untuk membangun industri mobil listrik dari hulu ke hilir dengan nikel sebagai bahan baku karena tambang nikel saat ini tidak lagi ekspor ore,” papar Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal IV-2020, Senin (25/1).

Ia mengungkapkan, saat ini ada empat perusahaan berskala global yang segera merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia pada industri mobil listrik dari hulu hingga hilir dengan nilai investasi cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Calon investor pertama yakni Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) yang berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai investasi asing langsung (foreign direct investment) mencapai 5,2 miliar dollar AS.

“CATL sudah menandatangani kontrak investasi dan tahun ini diharapkan bisa mulai beroperasi,” jelasnya.

Perusahaan manufaktur LG Energy Solution Ltd juga berminat menanamkan modalnya dengan nilai investasi sebesar 9,8 miliar dollar AS untuk membangun industri baterai terintegrasi. Sebelumnya pada 18 Desember 2020 lalu BKPM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan. Kesepakatan itu mencakup kerja sama strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dengan sektor pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri prekursor dan katoda.

Selanjutnya ada Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF) yang berencana membangun industri prekursor dan katoda. Lalu yang terakhir, Tesla Inc yang berminat membangun ekosistem industri mobil listrik. Jika keempat perusahaan ternama ini sudah merealisasikan investasinya di sektor industri mobil listrik, jelas Bahlil, maka ini menegaskan peran dan kontribusi Indonesia dalam pengembangan industri ramah lingkungan.

“Kalau empat investor ini sudah jalan, maka dunia akan mulai merasakan kehadiran Indonesia dalam berkontribusi terhadap pengembangan industri ramah lingkungan khususnya mobil listrik,” ujarnya.

Indonesia naik kelas

Ia meyakini masuknya investasi dari perusahaan-perusahaan besar tersebut akan menjadi daya tarik investor asing lainnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Ini sekaligus menjadi dorongan bagi iklim investasi Indonesia untuk terus tumbuh di saat dunia belum pulih dari terpaan resesi ekonomi.

“Berbagai investasi besar yang masuk ini memberikan persepsi baik kepada dunia,” kata Bahlil.

Menurutnya, Indonesia akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain dalam rantai pasok dunia di industri baterai kendaraan listrik. Komponen baterai mencapai 40 persen dari total biaya produksi mobil listrik.

Sementara itu, adanya dukungan regulasi melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya akan semakin memudahkan masuknya pemodal ke Indonesia hingga pada tahap menjalankan kegiatan operasional. Pemerintah menargetkan UU tersebut selesai diundangkan pada Februari 2021.

Pada periode 2019-2024, pemerintah menargetkan nilai investasi selama lima tahun mencapai Rp 4.983,2 triliun atau meningkat 47,3 persen dari realisasi lima tahun sebelumnya sebesar Rp 3.391,9 triliun. BKPM memproyeksikan investasi yang dihimpun tahun 2020 mencapai Rp 817,2 triliun. Lalu pada 2021 naik 4,8 persen menjadi Rp 858,5 triliun. Untuk tahun 2022 angkanya diproyeksikan sebesar Rp 968,4 triliun, di tahun 2023 menjadi Rp 1.099,8 triliun, dan tahun 2024 senilai Rp 1.239,3 triliun.

Lanjut baca

Business

Inovasi Farmasi Berpacu dengan Pandemi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Perusahaan farmasi pelat merah Bio Farma melihat tantangan di masa pandemi sebagai peluang untuk mempercepat perluasan usaha melalui berbagai inovasi produk.

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian secara global dan nasional hingga ke titik minus atau tidak ada pertumbuhan. Sejumlah sektor usaha terguncang hingga harus melakukan pengurangan karyawan bahkan menghentikan kegiatan operasi karena dampak turunnya omzet.

Industri farmasi menjadi salah satu sektor yang justru melesat dan meraih berkah pandemi, seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan obat-obatan, vitamin, dan juga vaksin korona. Bio Farma salah satunya. Perusahaan farmasi pelat merah ini segera beradaptasi untuk memanfaatkan peluang di masa pandemi dengan mempercepat inovasi produk dan perluasan bisnis.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesty Basyir mengungkapkan, pengembangan vaksin Covid-19 saat ini menjadi prioritas perusahaan selain produk-produk unggulan lainnya. Sebagai perusahaan vaksin terbesar di Asia Tenggara dan terkemuka di dunia, saat ini Bio Farma menjadi satu-satunya BUMN yang mengembangkan vaksin Covid-19 yang mulai Januari 2021 mulai diberikan secara bertahap kepada masyarakat.

Ia memaparkan lima kunci utama dalam keberhasilan pengembangan vaksin Covid-19, yaitu kecepatan, efektivitas, teknologi, human, dan balance. Semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses vaksin, terlebih negara-negara kaya yang memiliki kekuatan teknologi.

“Jadi kata kuncinya harus cepat dan efektif,” kata Honesty dalam MarkPlus Conference 2021, Rabu (9/12).

Di masa awal pengembangan vaksin, pihaknya segera menyampaikan kepada para penemu vaksin dunia bahwa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ia juga menekankan pentingnya garansi akses yang cepat mengingat seluruh negara sedang berebut untuk memperoleh akses vaksin Covid-19 guna memenuhi kebutuhan di negara masing-masing.

“Bukan sekadar market, tapi harus ada transfer teknologi. Dan jangan hanya mendapatkan kapasitas saja, tapi juga perlu ada garansi akses yang cepat untuk mendapatkan vaksin Covid-19,” jelasnya.

Bio Farma menargetkan untuk dapat memproduksi vaksin Covid-19 di akhir 2021. Berbagai inovasi produk juga telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi mulai dari produksi Rapid Test (RT)-PCR yang berkolaborasi dengan Gugus Tugas Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19, Mobile Laboratorium Biosafety Level 3, Terapi Plasma Konvalesen, Virus Transfer Media, hingga jaringan klinik vaksin immunicare.

Dengan kompetensi di bidang bioteknologi, peran Bio Farma tidak sebatas  memproduksi RT-PCR melainkan juga validasi, registrasi, dan distribusinya ke seluruh Indonesia. Kapasitas produksi RT- PCR sekarang sebesar 50 ribu kit per pekan. Jika fasilitas produksi eks-produksi vaksin flu burung dapat difungsikan, jelas Honesty, kapasitas produksi diharapkan bisa ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan nasional, yaitu sebesar 20 ribu kit per hari atau 700 ribu kit per bulan.

Bahan baku impor

Meski pandemi memberikan peluang bagi industri farmasi, persoalan yang muncul selalu ada. Honesty membeberkan, meskipun permintaan masyarakat terhadap produk farmasi meningkat selama pandemi, perusahaan farmasi terkendala oleh terbatasnya bahan baku. Saat ini, sekitar 90 persen bahan baku farmasi di Indonesia masih impor. Sementara negara-negara seperti Tiongkok dan India justru membatasi ekspor karena mengutamakan kebutuhan bahan baku untuk negaranya. Kelangkaan ini berdampak pada kenaikan harga bahan baku hingga beberapa kali lipat dan memaksa perusahaan farmasi melepas aset demi memenuhi kebutuhan bahan baku produksi.

Demand yang begitu besar menyebabkan harga bahan baku naik sampai empat kali lipat. Perusahaan farmasi harus mengorbankan sebagian asetnya untuk membeli bahan baku yang harganya sudah melonjak tinggi,” imbuhnya.

Bio Farma merupakan perusahaan farmasi yang mendapat kepercayaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendapatkan izin emergency use vaksin polio dalam waktu singkat. Pencapaian ini mendorong Bio Farma kembali mengajukan izin emergency use untuk vaksin Covid-19. Selain itu, BUMN farmasi ini  juga menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang lolos audit Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) yang dirintis miliuner Bill Gates untuk memproduksi vaksin Covid-19.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved