Connect with us

Business

Penyerapan Bagus Syaratkan Birokrasi Mulus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

KADIN Indonesia menyerukan ke pemerintah untuk menyelesaikan persoalan birokrasi menghambat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi.

 

Kalangan pengusaha mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah untuk membantu menggerakkan kegiatan bisnis di berbagai sektor yang terdampak oleh pandemi virus korona, termasuk juga stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun lambatnya realisasi penyerapan anggaran PEN menjadi sorotan banyak pihak. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lambannya penyerapan anggaran.

“Semua stimulus itu bagus, apalagi yang untuk mendukung sektor UMKM. Tapi implementasi penyerapan anggarannya masih rendah sekali,” papar Shinta dalam webinar bertema “Resesi di Depan Mata, Indonesia Harus Apa” yang diadakan oleh media online Akurat.co di Jakarta, Selasa (25/8).

Baca Juga: Stabilisasi Makro Ekonomi, Akselerasi Belanja untuk Dorong Perekonomian dan Kesehatan

Menurutnya, persoalan besar yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran adalah prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Ia menyayangkan sistem birokrasi justru mempersulit proses pengurusan dari level atas ke bawah sehingga menghabiskan waktu lama.

“Kalau mau dapat sesuatu, kita mengerti harus ada kehati-hatian. Tapi proses birokrasinya harus melalui berbagai macam registrasi dan enggak langsung dapat. Dari atasnya gampang, tapi level bawahnya bisa lama,” ungkapnya.

Hingga 19 Agustus 2020, total penyerapan anggaran PEN tercatat sebesar Rp 174,79 triliun atau baru mencapai 25,1 persen. Alokasi anggaran itu meliputi realisasi program kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau 13,9 persen, perlindungan sosial 49,7 persen, dan sektor UMKM sebesar 37,2 persen dari pagu Rp 44,63 triliun.

Menanggapi persoalan rendahnya penyerapan anggaran PEN, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengakui beratnya tantangan dalam membenahi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, paparnya, upaya pembenahan ini harus segera dilakukan.

“Kita harus segera melakukan akselerasi, maka melalui Omnibus Law nantinya diharapkan dapat mendorong kemudahan perizinan dan pengurangan biaya logistik agar ekonomi cepat tumbuh. Upaya ini tentu perlu koordinasi secara efektif dan sustain,” jelas Prastowo.

“Proporsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,6 persen, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini membuat laju kontraksi sulit ditahan.”

Stimulus bisnis menengah

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman kelumpuhan ekonomi domestik sebagai akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi akibat melemahnya daya beli masyarakat, faktor sosial, dan turunnya pendapatan per kapita.

Baca Juga: Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Positif, Pemerintah Susun Strategi Percepatan Realisasi Belanja Negara

“Yang perlu dibahas bukan lagi soal ancaman krisis, resesi atau depresi tapi mengenai kelumpuhan ekonomi. Penurunan yang paling berat saat ini di konsumsi rumah tangga,” jelas Misbakhun.

Ia menuturkan, kontraksi tahunan yang dialami Indonesia jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia memang belum terlalu dalam dan masih dalam hitungan satu digit. Sementara banyak negara di kawasan Eropa, Amerika maupun Asia Tenggara kini mengalami kontraksi hingga dua digit. Namun proporsi konsumsi rumah tangga yang besarnya 56,6 persen begitu mendominasi, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini yang membuat laju kontraksi sulit ditahan meski pemerintah meluncurkan berbagai stimulus dan insentif.

Untuk mengantisipasi kontraksi lebih dalam yang bisa memicu kelumpuhan ekonomi, ia menyarankan perluasan jangkauan program insentif bagi kelompok masyarakat menengah rentan, termasuk juga pelaku usaha kelas menengah berpenghasilan sekitar Rp 100 juta–Rp 500 juta sebulan. Menurutnya, kelompok ini memang tidak termasuk dalam kategori usaha mikro, tapi mereka juga tidak tergolong usaha yang tahan krisis.

“Pelaku usaha kelas menengah yang mau menetas ini belum ada stimulus. Perlu ada formulasi baru untuk kelompok ini, agar konsumi rumah tangga tidak terus tergerus,” imbuhnya.

Baca Juga: Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Breaking News

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, transaksi pemerintah daerah, serta melalui elektronifikasi pada sistem transportasi. Namun, transaksi digital memunculkan risiko fraud dan cyber crime. Misalmua, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

“Kami sadari transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar Perry dalam pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Menyadari hal itu, Bank Indonesia pun memperkuat regulasi perizinan, khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.

Selain itu, pihak otoritas moneter juga memperkuat kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

“BI pun mendorong agar Indonesia menjadi anggota penuh kami terus melakukan sinergi untuk jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF),” kata Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia. Salah satu kasus yang telah dibongkar terkait pembawaan uang tunai dari luar negeri. Ia menceritakan salah satu modus pencucian uang yang dilakukan oknum pemilik penukaran uang (money changer) berinisial NL. Modus yang dilakukan NL adalah membawa uang tunai senilai Rp 23,4 miliar dari luar negeri ke Indonesia lewat pintu bandara menggunakan koper. Kasus itu akhirnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PPATK.

Sri Mulyani mengatakan, bandara memang menjadi salah satu lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya TPPU. Dari catatannya, ada tiga lokasi yang paling berisiko tinggi. Ketiganya yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta, tipe B di Bandara Ngurah Rai Bali dan Batam, Kepulauan Riau.

Lanjut baca

Breaking News

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Total belanja Pemerintah Indonesia dalam APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun atau 15,6 persen dari Produk Domestik Bruto dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Defisit anggaran dalam APBN 2021 direncanakan 5,7 persen, sedikit lebih kecil dari defisit anggaran pada 2020 yakni 6,34 persen. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada acara Refleksi Awal Tahun 2021, anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 403,9 triliun, dari rencana sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 372,3 triliun. Anggaran itu akan digunakan membiayai enam program utama yakni kesehatan dengan anggaran, perlindungan sosial, sektoral kementerian dan lembaga, dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi dengan anggaran, dan insentif usaha.

“Dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik pada 2021, kami percaya pemulihan siklus (cyclical recovery) dan pertumbuhan domestik akan menjadi tema utama tahun depan.” Demikian tulis laporan akhir tahun bertajuk “Regional Market Focus: Regional Strategy” Bank DBS yang disampaikan kepada Majalah Pajak pada Rabu (13/2/2021).

Bank DBS memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4 persen, lebih rendah dibanding proyeksi APBN 2021 dan Bank Indonesia (BI) (4,8-5,8 persen).

Seiring berakhirnya ketidakpastian politik di AS dan ketersediaan vaksin Covid-19, aliran modal asing ke emerging market, termasuk Indonesia, yang melemah pada dua tahun terakhir diprediksi akan membaik pada tahun mendatang. Perkiraan ini juga dipicu stabilnya dolar AS dan rupiah Indonesia. Aliran modal asing ini akan berdampak besar bagi IHSG, khususnya pada saham-saham berkapitalisasi besar (the big cap stocks) seperti saham perbankan. Laporan Bank DBS memproyeksikan, aliran modal asing ini akan mendorong kinerja IHSG lebih baik lagi pada 2021.

Sementara itu, BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan yang rendah dan fokus pada dukungan kebijakan non-konvensional. Obligasi Rupiah diprediksi akan menjadi daya tarik baru jika disertai dengan rasio penawaran yang lebih tinggi dalam lelang, sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan dukungan bank sentral.

Untuk menenangkan kegelisahan para investor pasar modal terhadap kebijakan defisit anggaran yang lebih besar untuk membantu perekonomian nasional, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan BI akan tetap pada posisinya sebagai standby buyer pada tahun depan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun demikian, ekonom Bank DBS memperkirakan partisipasi BI dalam menyerap surat utang negara tidak akan sebesar tahun 2020 karena defisit yang membaik dan partisipasi publik yang lebih besar.

Lanjut baca

Business

Efisiensi di Rel Pandemi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mengantisipasi penurunan pendapatan, KAI melakukan berbagai langkah efisiensi dalam kegiatan operasional dan belanja modal.

PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/SMI baru-baru ini menandatangani kesepakatan terkait realisasi bantuan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dari keterangan pers, Senin (30/11), diketahui SMI menyuntikkan investasi pemerintah (IP) senilai Rp 3,5 triliun untuk membantu KAI mengatasi tajamnya penurunan pendapatan akibat pembatasan layanan perjalanan penumpang selama pandemi korona.

Pemberian IP dari dana PEN dilandasi oleh aspek urgensi, yakni pendapatan dan arus kas KAI yang menurun signifikan, padahal BUMN ini berperan penting dalam penyediaan angkutan publik yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau.

Efisiensi

KAI mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 triliun pada kuartal III tahun 2020. Pendapatan KAI turun drastis dari Rp 17,8 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 12,19 triliun per 30 September 2020. Secara keseluruhan hanya pendapatan konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2,3 triliun dari tahun sebelumnya Rp 1,4 triliun. Adapun pendapatan angkutan dan usaha lainnya anjlok dari Rp 16,3 triliun menjadi Rp 9,8 triliun.

Total arus kas per 30 September 2020 yang bersumber dari kegiatan operasional tercatat minus Rp 1,87 triliun, padahal di tahun sebelumnya positif Rp 1,57 triliun. KAI memperoleh tambahan kas dari pinjaman bank sebesar Rp 10,78 triliun sehingga secara keseluruhan terdapat sisa kas Rp 2,74 triliun per 30 September 2020.

Sebelumnya KAI juga memperoleh tambahan kredit sindikasi sebesar Rp 4,2 triliun untuk pendanaan pembangunan depo dan stasiun Light Rail Transit (LRT) wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Dengan demikian, total pinjaman yang diperoleh KAI untuk penyelesaian proyek strategis ini mencapai Rp 23,45 triliun.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengemukakan, proyek moda transportasi massal LRT yang ditargetkan selesai pada 2022 diharapkan dapat semakin meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat dengan dukungan moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan memadai tentunya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” jelas Didiek dalam siaran pers, Jumat (18/9).

KAI juga telah melakukan langkah efisiensi dari segi belanja modal dan operasional demi mempertahankan kelangsungan bisnis di masa pandemi. Hingga akhir Agustus 2020 jumlah penumpang menurun hingga 85 persen dan diikuti dengan penurunan angkutan barang dan komoditas sebesar 14 persen. KAI belum bisa meraih pendapatan yang signifikan dari pengoperasian kereta jarak jauh karena harus mengikuti aturan pembatasan kapasitas tidak boleh lebih dari 70 persen. Padahal, KAI baru bisa mencapai break event point ketika okupansi penumpang mencapai besaran tersebut.

Manajemen KAI berharap adanya bantuan stimulus dari pemerintah guna menekan kerugian selama pandemi. Selain bantuan IP PEN, stimulus lain yang diharapkan adalah dalam bentuk subsidi BBM, yakni penggunaan seratus persen BBM subsidi agar dapat mendukung daya saing di lingkup bisnis angkutan barang.

KAI juga mengajukan permohonan ke pemerintah agar pemberian subsidi Public Service Obligation berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan dan bukan berdasar jumlah penumpang, mengingat selama masa pandemi jumlah penumpang turun tajam.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News5 hari lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News5 hari lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News5 hari lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News5 hari lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News5 hari lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Breaking News6 hari lalu

Antar Pangan Gratis untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Memasuki tahun 2021, dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus meluas. Kebijakan aktivitas...

Breaking News7 hari lalu

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini,...

Breaking News7 hari lalu

PPKM Berlaku, Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Waktu Operasional

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengetatan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di kawasan Jawa-Bali mulai Senin, (11/1/2021). Kebijakan...

Breaking News1 minggu lalu

Realisasi PMN dan Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved