Connect with us

Business

Penyerapan Bagus Syaratkan Birokrasi Mulus

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

KADIN Indonesia menyerukan ke pemerintah untuk menyelesaikan persoalan birokrasi menghambat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi.

 

Kalangan pengusaha mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah untuk membantu menggerakkan kegiatan bisnis di berbagai sektor yang terdampak oleh pandemi virus korona, termasuk juga stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun lambatnya realisasi penyerapan anggaran PEN menjadi sorotan banyak pihak. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lambannya penyerapan anggaran.

“Semua stimulus itu bagus, apalagi yang untuk mendukung sektor UMKM. Tapi implementasi penyerapan anggarannya masih rendah sekali,” papar Shinta dalam webinar bertema “Resesi di Depan Mata, Indonesia Harus Apa” yang diadakan oleh media online Akurat.co di Jakarta, Selasa (25/8).

Baca Juga: Stabilisasi Makro Ekonomi, Akselerasi Belanja untuk Dorong Perekonomian dan Kesehatan

Menurutnya, persoalan besar yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran adalah prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Ia menyayangkan sistem birokrasi justru mempersulit proses pengurusan dari level atas ke bawah sehingga menghabiskan waktu lama.

“Kalau mau dapat sesuatu, kita mengerti harus ada kehati-hatian. Tapi proses birokrasinya harus melalui berbagai macam registrasi dan enggak langsung dapat. Dari atasnya gampang, tapi level bawahnya bisa lama,” ungkapnya.

Hingga 19 Agustus 2020, total penyerapan anggaran PEN tercatat sebesar Rp 174,79 triliun atau baru mencapai 25,1 persen. Alokasi anggaran itu meliputi realisasi program kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau 13,9 persen, perlindungan sosial 49,7 persen, dan sektor UMKM sebesar 37,2 persen dari pagu Rp 44,63 triliun.

Menanggapi persoalan rendahnya penyerapan anggaran PEN, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengakui beratnya tantangan dalam membenahi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, paparnya, upaya pembenahan ini harus segera dilakukan.

“Kita harus segera melakukan akselerasi, maka melalui Omnibus Law nantinya diharapkan dapat mendorong kemudahan perizinan dan pengurangan biaya logistik agar ekonomi cepat tumbuh. Upaya ini tentu perlu koordinasi secara efektif dan sustain,” jelas Prastowo.

“Proporsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,6 persen, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini membuat laju kontraksi sulit ditahan.”

Stimulus bisnis menengah

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman kelumpuhan ekonomi domestik sebagai akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi akibat melemahnya daya beli masyarakat, faktor sosial, dan turunnya pendapatan per kapita.

Baca Juga: Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Positif, Pemerintah Susun Strategi Percepatan Realisasi Belanja Negara

“Yang perlu dibahas bukan lagi soal ancaman krisis, resesi atau depresi tapi mengenai kelumpuhan ekonomi. Penurunan yang paling berat saat ini di konsumsi rumah tangga,” jelas Misbakhun.

Ia menuturkan, kontraksi tahunan yang dialami Indonesia jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia memang belum terlalu dalam dan masih dalam hitungan satu digit. Sementara banyak negara di kawasan Eropa, Amerika maupun Asia Tenggara kini mengalami kontraksi hingga dua digit. Namun proporsi konsumsi rumah tangga yang besarnya 56,6 persen begitu mendominasi, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini yang membuat laju kontraksi sulit ditahan meski pemerintah meluncurkan berbagai stimulus dan insentif.

Untuk mengantisipasi kontraksi lebih dalam yang bisa memicu kelumpuhan ekonomi, ia menyarankan perluasan jangkauan program insentif bagi kelompok masyarakat menengah rentan, termasuk juga pelaku usaha kelas menengah berpenghasilan sekitar Rp 100 juta–Rp 500 juta sebulan. Menurutnya, kelompok ini memang tidak termasuk dalam kategori usaha mikro, tapi mereka juga tidak tergolong usaha yang tahan krisis.

“Pelaku usaha kelas menengah yang mau menetas ini belum ada stimulus. Perlu ada formulasi baru untuk kelompok ini, agar konsumi rumah tangga tidak terus tergerus,” imbuhnya.

Baca Juga: Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Business

Menjaring Gurihnya Potensi Perikanan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dengan pemberdayaan nelayan yang tepat sasaran dan dukungan transformasi digital, sektor perikanan dapat menjadi potensi sumber penerimaan pajak yang menjanjikan.

Organisasi Dunia Bidang Pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP) memperkirakan potensi kekayaan laut Indonesia sebesar 2,5 triliun dollar AS per tahun. Namun hingga saat ini Indonesia baru memanfaatkan sekitar 7 persen akibat keterbatasan teknologi dan tantangan lain. Besarnya potensi dengan segala tantangannya ini mendorong berdirinya FishOn di tahun 2019. Perusahaan rintisan aplikasi ini berlaku sebagai agregator berbagai pihak dalam ekosistem perikanan melalui penerapan teknologi digital.

“Indonesia tidak punya teknologinya sehingga kekayaan laut malah dicuri orang luar. Dengan digitalisasi, semua bisa kita tracking. Jika seluruh wilayah sudah digitalisasi, transaksi di sektor perikanan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 32 triliun sehari,” ungkap CEO FishOn Fajar Widisasono kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat FishOn, Bamuda Office Building, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17 /11).

Setelah membantu pemberdayaan komunitas nelayan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada awal kehadirannya, tahun ini FishOn melebarkan bisnisnya di wilayah perairan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dari 5.000 nelayan yang ada di Maumere, sebanyak 500 nelayan sudah diberdayakan melalui aplikasi FishOn secara menyeluruh dari proses awal kegiatan menangkap ikan, menghubungkan dengan pembeli, transaksi lelang, pengolahan ikan di pabrik, hingga pengiriman hasil laut kepada pembeli.

Potensi penerimaan

Menurut Fajar, perikanan merupakan sektor yang sangat menarik dan tidak akan habis sehingga dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi negara. Ia menjelaskan, 500 nelayan yang diberdayakan di Maumere tersebut kini sudah mampu berpenghasilan bersih Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan—jauh melampaui UMR di NTT yang hanya Rp 2 juta.

“Dengan aplikasi FishOn, ketika berlangsung transaksi dengan pembeli dari dalam dan luar negeri, kami langsung potong untuk cicilan kredit KUR dan retribusi daerah. Nah, harusnya ada sekian persen yang untuk bayar pajak UMKM nelayan. Menarik sekali ketika kita bisa mendorong nelayan agar bayar pajak,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 6 juta nelayan. Di Maumere, nelayan bisa menangkap ikan tuna seberat 80 kilogram sebanyak 1 hingga 2 ekor sehari, dengan harga per kilogram Rp 30 ribu. Artinya, dari dua ekor tuna saja, nelayan dapat mengantongi Rp 5 juta sehari. Kalau para nelayan ini dipajaki, imbuhnya, maka perikanan tentu akan menjadi sektor potensial bagi penerimaan negara.

Pihaknya menempuh langkah awal mendigitalisasi nelayan dengan memberikan pendanaan melalui saldo rekening dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI sebesar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta yang otomatis diterima nelayan ketika bergabung dengan aplikasi FishOn. FishOn menjalin kontrak eksklusif dengan BNI untuk pengadaan KUR bagi nelayan. BNI harus memberikan persetujuan pinjaman KUR kepada nelayan yang diajukan oleh FishOn. Kolaborasi ini menjadi terobosan yang efektif karena selama ini nelayan tidak memiliki akses modal ke perbankan dan pihak bank tidak percaya dengan kemampuan nelayan untuk mengangsur pinjaman.

Uang dalam bentuk simpanan di rekening ini hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan melaut seperti membeli bahan bakar untuk kapal, es untuk pendingin ikan, maupun kopi. FishOn menunjuk toko untuk melayani kebutuhan nelayan melalui pemberdayaan koperasi yang berkolaborasi dengan program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerah pesisir.

“Kalau ada 100 nelayan yang kami berikan bantuan Rp 5 juta sebagai modal awal, artinya ada Rp 500 juta yang akan dibelanjakan di toko-toko nelayan. Ini menarik karena bagi koperasi dan Bumdes, nelayan menjadi captive market yang pasti,” paparnya.

Para pembeli hasil laut tangkapan nelayan berasal dari dalam dan luar negeri seperti Jepang dan Malaysia. Untuk membeli ikan, transaksi dilakukan langsung melalui lelang. Hasil lelang langsung ditransfer ke rekening nelayan.

“Semua transaksi secara langsung dan cashless, tidak ada lagi uang tunai. Pembeli dari Jepang bisa transaksi melalui BNI Cabang Jepang. Jadi kalau dulu orang membayangkan digitalisasi nelayan atau cashless society nelayan itu suatu hal yang tidak mungkin, sekarang kami bisa mewujudkannya,” kata Fajar.

FishOn menyediakan fitur untuk membantu nelayan melaut dengan bantuan satelit yang dapat mendeteksi lokasi keberadaan ikan. Dukungan teknologi satelit ini diperoleh melalui kolaborasi dengan PT Telkom (Persero) Tbk sejak awal melakukan riset perikanan di tahun 2014 bersama para ahli perikanan dari Institut Pertanian Bogor. Di tahun 2021 ini FishOn telah mengembangkan pola factory sharing melalui FishOn Cloud Factory. Fajar menguraikan, pihaknya menyediakan pabrik pengolahan ikan untuk memenuhi permintaan pembeli seperti ikan yang sudah dipotong dalam bentuk sashimi atau sushi untuk ekspor ke Jepang. Saat ini terdapat 60 orang yang mengelola FishOn Cloud Factory di Maumere dengan pengerjaan sekitar 4 kontainer per bulan, sementara pengeluaran untuk membayar seluruh gaji dan listrik sebesar Rp 180 juta.

“Kalau biaya proses pengolahan ikan per kilogram Rp 35 ribu, maka pendapatannya sekitar Rp 1,2 miliar. Jadi, pabrik itu masih untung. Menariknya di sektor perikanan, market itu unlimited. Punya ikan berapa saja pasti diserap pasar. Saat ini sudah ada beberapa potential buyer dari Jepang dan Malaysia,” paparnya.

Ia berharap, FishOn nantinya dapat menjadi perusahaan go public yang sahamnya dimiliki oleh koperasi nelayan.

Lanjut baca

Banking

Dua Skenario untuk Energi Fosil

Diterbitkan

pada

Penulis:

Beradaptasi dengan tren energi bersih, PLN melakukan berbagai pekerjaan besar dari hulu ke hilir, di antaranya mengeksekusi proyek energi baru dan terbarukan berskala besar.

Perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor penyedia energi listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN telah mengantisipasi tren global yang secara bertahap mulai beralih ke penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi bersih. PLN menetapkan peta jalan (road map) dalam mengurangi penggunaan energi listrik berbahan fosil dari tahun 2025 hingga 2060.

Langkah PLN dalam menuju nol emisi karbon tentu membutuhkan dukungan teknologi yang memadai agar penerapan dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi (3D) dapat berjalan sesuai target yang ada di perencanaan dan strategi menuju 2060.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, sektor ketenagalistrikan hanya menyumbang 14 persen dari keseluruhan emisi nasional. Ia membandingkan dengan sektor ketenagalistrikan di Filipina dan Vietnam yang masing-masing menyumbang 30 persen emisi, dan Malaysia dengan 32 persen emisi.

Menurutnya, penggunaan lahan dan alih fungsi hutan, termasuk kebakaran hutan merupakan penyumbang emisi karbon terbesar. Di sisi lain, PLN berkomitmen untuk mendukung transisi energi dan terus mengupayakan pengurangan efek gas rumah kaca di tengah perkembangan teknologi saat ini melalui berbagai cara.

Dalam siaran pers yang dirilis PLN beberapa waktu lalu, ia memaparkan model bisnis di masa depan untuk menuju capaian energi besar yang optimal dengan mengakomodasi tren 3D melalui peningkatan peran EBT dan smart grid sebagai enabler.

“Saat ini inovasi teknologi semakin maju di bidang pembangkit EBT yang meliputi kehadiran energy storage atau baterai, carbon capture, green hydrogen, kendaraan listrik dan efisiensi energi. Inovasi itu mendorong transisi di sektor ketenagalistrikan dari bahan bakar fosil menuju pemanfaatan sumber EBT,” papar Zulkifli.

Untuk mengurangi penggunaan energi listrik berbasis fosil, PLN menyiapkan dua skenario. Pertama energi berbasis fosil akan mulai hilang dari bauran energi pada 2056. Pada skenario pertama ini, penghentian PLTU batu bara dilakukan secara bertahap dari yang menggunakan teknologi konvensional sampai yang paling mutakhir.

Pada skenario kedua, pemanfaatan teknologi carbon capture, usage, dan storage akan diterapkan mulai 2035 seiring dengan penurunan porsi energi berbasis fosil dari bauran energi. Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan berbagai pekerjaan besar dari hulu ke hilir.

Di sisi midstream sebagai operator atau pemilik dari jaringan transmisi dan distribusi termasuk energy storage atau baterai, PLN memberikan layanan solusi energi terintegrasi yang fleksibel untuk pelanggan skala besar atau industri. Sementara di sisi hilir, PLN akan memberikan layanan solusi energi dan menciptakan ekosistem pelayanan yang cerdas, fleksibel, dan inovatif hingga elektrifikasi sektor transportasi dengan ketersediaan infrastrukturnya.

Pembangkit EBT

Selama 2021–2030, ada beberapa potensi pengembangan EBT yang dimiliki PLN, yaitu PLTA 9 GW, geotermal atau panas bumi 2,4 GW, pembangkit listrik berbasis biomassa, angin, surya 4,5 GW, dan pembangkit listrik untuk penopang beban dasar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 1 GW.

Zulkifli mengatakan, masih terdapat potensi tambahan produksi dari pembangkit listrik berbasis EBT yang mencapai 1.380 Tera Watt hour (TWh) hingga tahun 2060 mendatang. Untuk menggarap potensi itu, jelasnya, pengembangan pembangkit harus diselaraskan dengan suplai dan permintaan, potensi ketersediaan sumber energi setempat (resource based), keekonomian, keandalan, ketahanan energi nasional dan aspek keberlanjutan.

PLN juga menempuh langkah strategis dalam percepatan pengembangan pada daerah defisit serta daerah yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD. Menurut Zulkifli, itu dilakukan demi mengurangi belanja negara dalam pembelian impor BBM melalui konversi PLTD PLN ke pembangkit berbasis EBT yang sebagian berada di daerah isolated offgrid atau di luar jaringan listrik PLN.

Lanjut baca

Business

Berkah Pandemi di Bisnis TI

Diterbitkan

pada

Penulis:

Permintaan terhadap layanan teknologi informasi melonjak tajam di masa pandemi. Bisnis WGS kian moncer karena tren ini.

Pandemi Covid-19 memberikan berkah tersendiri bagi sektor usaha di bidang teknologi informasi (TI). Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi dan informasi di era ekonomi digital terutama di masa pandemi kian menggairahkan prospek bisnis di sektor ini. Perusahaan konsultan TI, PT Walden Global Services (WGS), juga turut merasakan berkah pandemi. Direktur Operasional PT WGS, Yogi Arjan mengungkapkan, pendapatan perusahaan hingga pertengahan 2021 naik signifikan seiring naiknya permintaan terhadap jasa konsultan TI di berbagai sektor bisnis.

“Pada Juli 2021, terjadi peningkatan leads yang cukup signifikan dibanding Juli 2020. Pandemi justru memberikan peningkatan pada arus adopsi transformasi digital di banyak perusahaan. Ini menjadikan demand pada bisnis jasa konsultan IT (information technology) juga meningkat,” jelas Yogi kepada Majalah Pajak dalam wawancara virtual, Jumat (17/09).

Ia menguraikan tiga engagement model bisnis yang menjadi layanan utama WGS, yaitu project-based model, agile outsourcing, partnership dan networking. Pada project based model, WGS mengerjakan proyek dengan fixed scope, budget, resources, dan schedule.

“Selain mengerjakan project based dengan fixed scope, kami juga fokus pada agile outsourcing yang menuntut WGS untuk bisa menyediakan talent-talent yang secara berkala harus kami upgrade demi memenuhi kebutuhan klien,” paparnya.

Pola partnership dan networking juga memiliki value yang sangat penting bagi WGS. Seiring kebutuhan TI yang meningkat dan sangat beragam, permintaan ini tidak bisa ditangani sendiri. Untuk itu pihaknya memanfaatkan partner network untuk memenuhi kebutuhan klien yang memiliki kebutuhan spesifik maupun produk jadi yang saat itu belum dimiliki WGS.

Perusahaan yang telah beroperasi selama 12 tahun ini memiliki banyak klien dari berbagai sektor bisnis yang menempatkan WGS sebagai main trusted development partner untuk mengerjakan sejumlah proyek yang ada dalam roadmap bisnisnya. Nutrifood, misalnya, sejak 2011 hingga sekarang menjadi klien WGS untuk pengembangan aplikasi internal maupun eksternal perusahaan.

Di sektor perbankan, sejak 2016, BCA menyerahkan pengembangan aplikasi digitalnya kepada WGS. Beberapa BUMN seperti PT KAI dan PT Timah Tbk juga bermitra dengan WGS. Sejak 2017, WGS membantu PT Timah Tbk dalam membangun aplikasi antardivisi dan memberikan manfaat dalam pemangkasan jalur birokrasi yang akhirnya turut menurunkan cost perusahaan. Di PT KAI, WGS membenahi proses integrasi aplikasi digital layanan publik. Sementara di lingkup pemerintahan, instansi yang baru-baru ini berkolaborasi dengan WGS adalah DJP dalam pengembangan aplikasi layanan mobile M-Pajak.

Kinerja Bisnis

Berdiri sejak 2006, perusahaan yang memfokuskan bisnisnya pada software development dan customization services ini telah mengerjakan sekitar 500 proyek dari 250 klien. Divisi Consulting, Software Quality Assurance dan Business Development saling memperkuat layanan WGS yang diberikan kepada klien.

WGS melakukan upgrading skill kepada karyawan sebagai bagian dari profesional development dari segi kompetensi teknis, nonteknis, hingga akademis. Karyawan WGS menguasai hampir semua platform teknologi atau bahasa pemrograman terkini yang tersedia di market untuk berbagai jenis teknologi, baik back-end (Java, PHP laravel, Golang, Python, Ruby on Rails, ASP.net) maupun front-end (kotlin, Android, iOS, node.js, react.js, angular.js, vue.js).

“Kami senantiasa ingin menjadi hub bagi partner kami untuk dapat maju bersama. Selain terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kami senantiasa terus menjaga kualitas dalam delivery kepada klien kami,”ungkap Yogi.

Lanjut baca

Populer