Connect with us

TAX CENTER

Penyejuk Moral dan Kepatuhan

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Tax Center Unisma

Selain aktif mengerahkan relawan pajak, Tax Center Unisma berharap dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan perpajakan melalui riset berbasis kewilayahan.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Malang (Unisma) meraih penghargaan sebagai Pelopor Pembelajaran Inklusi Kesadaran Pajak selama tiga tahun berturut-turut (2019 hingga 2021) dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Penghargaan diberikan karena sejak berdiri (2018), Tax Center Unisma berhasil memanifestasikan nilai Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang perpajakan, mulai dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan, Brevet A dan B, webinar perpajakan dengan banyak mitra, pengembangan kurikulum perpajakan, program Relawan Pajak sebagai implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kepada Majalah Pajak, Dekan FEB Unisma Nur Diana berkisah, meski Tax Center Unisma berdiri pada 2018, FEB Unisma telah mengembangkan Pusat Pendidikan Perpajakan sejak 2007. Bersinergi dengan KPP di unit vertikal Kanwil DJP Jatim III, Pusat Pendidikan Perpajakan memberikan diklat, riset, penyejuk relasi dan edukasi WP, khususnya UMKM.

“Kami mulai melakukan edukasi kepada mahasiswa kami utamanya, ke beberapa UMKM yang saat itu memang butuh adanya edukasi terkait dengan pajak,” ujar Diana, Selasa (22/5). “Kami mengembangkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pajak, menggandeng KPP sebagai narasumbernya.”

FEB Unisma juga menggandeng Ikatan Akuntansi Indonesia untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui kelas Brevet A dan B. Keduanya bersinergi memberikan sosialisasi, edukasi, hingga diskusi perpajakan. IAI memberi masukan untuk pengembangan kurikulum di FEB Unisma.

“Kami semakin gencar mengedukasi, minimal kepada lingkungan Unisma, karena kita punya sekitar hampir 700 pegawai,” tambah Diana.

Tax Center Unisma pun menginisiasi program Inklusi Kesadaran Pajak agar menjadi fragmen dalam program Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan di seluruh wilayah di Malang Raya dengan melibatkan 100 hingga 2000 mahasiswa.

“Kalau kami butuh informasi lebih detail, kami gandeng KPP untuk ikut turun ke desa-desa,” kata Diana.

Muatan pajak

Sejak berdiri, Tax Center Unisma intensif berkomunikasi dengan Kanwil DJP Jatim III untuk merumuskan muatan perpajakan dalam kurikulum. Secara simultan, kedua instansi saling mendukung dalam hal pengembangan Relawan Pajak.

Baca Juga: Partner Asistensi dan Sosialisasi

Sepanjang 2018–2020, Tax Center Unisma memperkuat koordinasi dengan Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk menyisipkan nilai bela negara melalui kepatuhan pajak ke dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), seperti Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Agama. Ini merupakan implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak yang digagas DJP serta agenda Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikbud maupun Kemenristek Dikti.

“Untuk seluruh dosen MKDU, seperti dosen agama, ada semacam ToT (training of trainer) dengan DJP. Kami (dosen) saling sharing mengenai kurikulum pajak di mata kuliah itu. Dengan harapan, kami betul-betul mendidik kesadaran pajak sejak dini, terutama bagi mahasiswa Unisma,” ujar Diana.

Karena muatan pajak ditanamkan ke seluruh mahasiswa, maka syarat menjadi relawan pajak tidak hanya berlaku untuk mahasiswa FEB. Syaratnya, antara lain mahasiswa yang sedang atau telah menempuh MKDU, memiliki wawasan di bidang perpajakan, mempunyai komitmen dan loyalitas yang tinggi, mampu berorganisasi secara aktif, dan sebagainya. Seleksi diawali dengan pemeriksaan berkas, tes tertulis, dan wawancara oleh dosen FEB. Setelah itu, relawan pajak harus menempuh pendidikan dan pelatihan/Brevet A atau B.

Sedangkan syarat menjadi anggota Tax Center Unisma, antara lain mahasiswa aktif FEB minimal semester tiga, mempunyai wawasan di bidang perpajakan, komitmen dan loyalitas tinggi, berorganisasi, dan sebagainya.

“Jadi, mahasiswa bisa menjadi anggota tax center sekaligus menjadi relawan pajak. Namun, belum tentu yang relawan pajak itu anggota tax center, ungkap Diana.

Dengan menjadi anggota tax center atau relawan pajak, mahasiswa dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuan sembari menghimpun data kualitatif untuk menyusun tugas akhir. Saat ini mayoritas (60–70 persen) skripsi anggota tax center maupun relawan pajak meneliti perilaku WP dalam meningkatkan kepatuhan atau faktor yang menyebabkan WP melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Partner Asistensi dan Sosialisasi

Skripsi berjudul “Pengaruh Moralitas dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan di Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Malang Utara)” yang ditulis oleh anggota Tax Center Unisma, Novita Dian Kusuma Dewi ini, menyimpulkan bahwa moralitas dan kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Untuk itu, tax center berupaya menyosialisasikan aturan perpajakan dengan menyejukkan hati, menumbuhkan kesadaran penuh hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Selain itu, Tax Center Unisma berkontribusi melayani WP dari Senin-Jumat. Belakangan ini, WP yang datang berkonsultasi tentang perpajakan UMKM, pengisian SPT tahunan, hingga Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

“Bahkan, sekarang di masa pandemi, kami sudah tidak terpaku pada KPP yang ada di wilayah Malang Raya saja. Kalau Wajib Pajak tinggal di Pasuruan, ya, relawan pajak ditempatkan sesuai dengan wilayah tempat tinggal,” ungkap Diana.

Diana berharap, Kanwil DJP/KPP dapat terus bersinergi bersama, salah satunya memberi masukan kepada Unisma terkait kurikulum perpajakan. Mengingat proses aturan perpajakan terus berubah seiring perkembangan bisnis yang melaju cepat.

“Kami berharap, selain tax center sebagai titik tengah antara DJP dan Wajib Pajak, kami juga ingin ke depan turut andil dalam memberikan suatu riset yang mungkin berbasis kewilayahan yang nantinya bisa memberikan masukan tentang potensi pajak yang ada di masing masing wilayah. Syukur-syukur tax center yang ada di perguruan tinggi dapat dijadikan mitra untuk merumuskan suatu kebijakan pajak terkini,” ungkapnya.

TAX CENTER

Berfondasi Nilai Kebangsaan

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Tax Center Polsri

Dasar-dasar kebangsaan menjadi bekal pertama bagi relawan dan anggota Tax Center Polsri sebelum mereka aktif berkontribusi.

 

MAJALAHPAJAK.NET – “Kami juga ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada mahasiswa dan lingkungan kampus,” kata Ketua Tax Center Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Anggeraini Oktarida, kepada Majalah Pajak, (28/8). “Artinya, mahasiswa di sini tidak hanya dapat teori perpajakan, kami juga ingin mahasiswa mendapatkan tambahan pengetahuan dari pihak yang berkecimpung langsung dengan perpajakan.”

Gayung bersambut. Pada November 2017, memorandum of understanding (MoU) kedua dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel) pun ditandatangani, sekaligus menandai berdirinya Tax Center Polsri.

Sejak saat itu, Tax Center Polsri semakin gencar mengadakan edukasi perpajakan di lingkungan kampus, membantu Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel menyosialisasikan aturan, hingga membantu WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

“Kami bisa mengikuti banyak pelatihan perpajakan dan banyak sekali yang bisa kami lakukan, utamanya Tax Center Polsri bisa berkontribusi juga untuk negeri,” ujar Anggeraini.

Tidak kalah menarik, anggota dan relawan pajak Tax Center Polsri juga mendapat kesempatan berbagi pengalaman dan pengetahuan perpajakan dengan mahasiswa dari kampus lain, misalnya dalam kompetisi antar-tax center di wilayah kerja Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel.

Nilai kebangsaan

Menurut Anggeraini, hal fundamental yang penting ditanamkan kepada mahasiswa adalah bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban, tapi juga manifestasi dari nilai kebangsaan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Syukurnya, konsep ini seirama dengan program dialog kebangsaan yang diusung oleh Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel.

Baca Juga: Partner Asistensi dan Sosialisasi

Ia memastikan, nilai-nilai kebangsaan menjadi fondasi untuk meningkatkan inklusi kesadaran pajak mahasiswa, baik di tax center maupun di bangku perkuliahan. Bahkan, sebelum menjadi relawan pajak dan pengurus tax center, mahasiswa harus membuat sebuah karya ilmiah atau tulisan mengenai peran pajak bagi negara.

“Kami menekankan nilai-nilai kebangsaan, karena itu merupakan nilai pertama dan utama. Nilai kebangsaan harus dibangkitkan. Pemahaman dasar mengenai kebangsaan ini terbukti dapat meningkatkan minat mahasiswa terhadap pajak, yang dibuktikan lagi dengan terus meningkatnya jumlah relawan pajak maupun anggota tax center,” jelas Anggeraini.

Anggota Tax Center Polsri bertambah dari 50 di tahun 2019 menjadi 85 di 2022.

“Relawan pajak dan pengurus Tax Center Polsri selalu semangat dan rutin membuat konten. Contohnya, edukasi tentang Pajak Penghasilan (PPh 21), bagaimana mengisi SPT tahunan secara on-line, terlebih pada saat PPS (Program Pengungkapan Sukarela) kemarin,” ujarnya.

Media sosial Tax Center Polsri dipenuhi dengan konten sosialisasi peraturan yang mereka kemas menjadi asyik dan kekinian. Berkat kreativitas ini, tim Tax Center Polsri meraih juara I dan II untuk Lomba Vlog Pajak Nasional, saat peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli 2022.

Konsistensi dan eksistensi Tax Center Polsri juga teruji di masa pandemi. Pada periode ini, edukasi daring digelar secara gencar, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tax Center Polsri juga membuka Klinik Pajak untuk staf kampus, membantu staf politeknik mengisi SPT tahunan, sekaligus sebagai cermin bahwa kepatuhan pajak perlu dimulai dari diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitar.

Belum lama ini Tax Center Polsri pun menerima Penghargaan Peran Aktif Program Inklusi Kesadaran Pajak dari Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel.

Nilai tambah

Penugasan membimbing Wajib Pajak (WP), khususnya saat pelaporan SPT tahunan juga harus dilakukan dengan penuh integritas. Itulah kenapa Anggeraini memastikan relawan pajak maupun anggota Tax Center Polsri—selain harus sudah pernah mengikuti mata kuliah perpajakan—harus mengikuti tahapan seleksi dan bimbingan pelatihan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: “Tax Center” Perlu Dukungan Rektorat

“Setelah mereka kirim tulisan atau karya ilmiah, kami wawancara, kami harus penuhi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak pajak (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Bebel),” jelas Anggeraini.

Relawan pajak yang lolos akan mengikuti Brevet A untuk memperkuat kompetensi teknis mereka. Dengan begitu, partisipasi relawan pajak tidak hanya berguna bagi DJP dan WP, tapi juga bermanfaat bagi si relawan. Sertifikat brevet akan berguna sebagai pendamping ijazah mahasiswa, sebagai nilai tambah saat berkarya di dunia kerja.

Tax Center Polsri berharap kontribusinya dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung negara, terutama dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional.

“Penerimaan pajak semoga akan makin kuat lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan sinergi Tax Center Polsri serta Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel semakin kuat, kegiatan dan program sejalan bersama,” harap Anggeraini.

Lanjut baca

TAX CENTER

Partner Asistensi dan Sosialisasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Tax Center Undiksha turut melaksanakan pelatihan rutin bagi UMKM. Berharap ada payung hukum lebih tegas.

 

Majalahpajak.net – Ketua Tax Center Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) I Nyoman Putra Yasa mengungkapkan, tax center dapat berperan sebagai jembatan penghubung dari otoritas pajak kepada masyarakat, karena sebagian masyarakat masih segan berhadapan langsung dengan petugas pajak.

“Tax Center Undiksha selama ini berperan sangat penting bagi warga kampus maupun masyarakat. Tax center menyinergikan maksud dan tujuan otoritas pajak agar dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat,” ungkap Putra kepada Majalah Pajak, Sabtu (21/05).

Tax Center Undiksha terbentuk pada tahun 2009 dengan tujuan awal untuk meningkatkan akreditasi jurusan dan sebagai wadah pelatihan mahasiswa utamanya dalam aspek perpajakan.

“Namun seiring berjalannya waktu, Tax Center Undiksha kemudian berkembang menjadi partner DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dalam memberikan asistensi dan sosialisasi. Tidak hanya bagi warga kampus, tapi juga bagi masyarakat dan industri,” tambahnya.

Baca Juga: “Tax Center” Perlu Dukungan Rektorat

Meski hanya menerima anggota dari mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi saja, anggota tax center saat ini telah mencapai 80. Pendaftaran anggota tax center dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran sebelum mengikuti tes tertulis dan tes wawancara.

 Pada tahap tes tulis, calon anggota tax center akan diuji dengan materi perpajakan, mulai dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), PPh, PPN, dan aspek perpajakan lainnya. Yang lulus dari tahap ini berhak mengikuti tes wawancara. Materi wawancara adalah seputar pengetahuan perpajakan dan sekilas tentang aspek psikologis (integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lainnya).

“Apabila mahasiswa telah melewati kedua tes tersebut dan dinyatakan lulus, baru mereka akan diterima menjadi anggota Tax Center Undiksha,” jelasnya.

Program unggulan

Tax Center Undiksha memiliki dua program, yaitu internal dan eksternal. Tax center menyelenggarakan lomba Gema Lomba Perpajakan tingkat SMA/SMK se-Indonesia, melakukan sesi diskusi setiap dua pekan dengan Tax Center Undiksha Community (baik dari mahasiswa maupun dosen dan pegawai), mengadakan evaluasi pemahaman perpajakan terhadap anggota setiap tiga bulan dengan cara mengadakan tes (seperti pelatihan brevet, namun lebih sederhana), dan melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi warga kampus dalam pelaporan SPT Tahunan dengan membuka kegiatan Tax Corner.

Sedangkan sebagai program eksternal, Tax Center Undiksha aktif bergabung dalam kegiatan relawan pajak baik bagi mahasiswa maupun nonmahasiswa, di samping andil dalam sosialisasi peraturan perpajakan bagi masyarakat, termasuk melakukan pengabdian di bidang perpajakan.

Tidak hanya itu, bekerja sama dengan Kanwil DJP Bali, Tax Center Undiksha juga kerap membantu pelaku UMKM, dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perpajakan bagi UMKM termasuk koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng, dan membantu menyusun materi perpajakan bagi pelaku pariwisata.

“Kami berharap, tax center dapat berperan dalam peningkatan UMKM, yaitu dengan mengadakan pelatihan rutin terhadap SDM UMKM baik dari sisi perpajakan, pembukuan termasuk pengembangan usaha, sehingga dengan meningkatnya kualitas SDM mampu meningkatkan kinerja UMKM,” jelasnya.

Seperti tax center yang lain, dalam melaksanakan kegiatan di wilayahnya, Tax Center Undiksha menghadapi sejumlah tantangan. Pertama adalah terbatasnya dana yang dimiliki tax center dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kedua, belum seragamnya pemahaman antara pengelola tax center tentang pajak. Ini karena pengelola tax center tidak semuanya berkualifikasi di bidang perpajakan.

Namun, Putra mengakui Kanwil DJP Bali sangat mendukung kegiatan Tax Center Undiksha, baik secara secara moril maupun materiil. Untuk meningkatkan kompetensi, beberapa pengelola tax center juga telah mengikuti pelatihan brevet pajak. Bahkan ada yang lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dan sudah meraih sertifikat dari lembaga sertifikasi di bidang perpajakan.

Baca Juga: Mengukir Prestasi Lewat Edukasi

Lewat kiprahnya, Tax Center Undiksha telah mengukir prestasi dan meraih sejumlah penghargaan dan kepercayaan dari Kanwil DJP Bali. Tax Center Undiksha adalah satu-satunya universitas di Bali Utara yang mengikuti program Nasional Relawan pajak, dengan cakupan asistensi mencakup tiga kabupaten (Buleleng, Karangasem dan Negara). Beberapa pengelola tax center dipercaya menjadi bagian dari relawan pajak nonmahasiswa, dan berkesempatan menjadi pembicara dalam kegiatan Business Development Services (BDS).

Sinergi

Putra mengatakan, sinergi yang terjalin dengan Kanwil DJP Bali diawali dengan keinginan kampus untuk membentuk tax center. Setelah itu, komunikasi pun terjalin dengan pihak kanwil dan selalu berkoordinasi atas berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh tax center dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan.

“Hal ini membuat kami jadi sebuah tim yang solid sampai sekarang ini,” katanya.

Sebagai upaya membantu DJP dalam menyosialisasikan isu perpajakan terkini, Tax Center Undiksha juga telah melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ke beberapa sekolah untuk meningkatkan dan menyeragamkan pemahaman aspek perpajakan, termasuk untuk UMKM. Di samping itu, kegiatan sosialisasi juga terus dilakukan tax center berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada civitas Undiksha dan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, Bali.

Ke depannya, Putra berharap Tax Center Undiksha mampu berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak kepada civitas Undiksha dan masyarakat secara umum, yang bermuara pada peningkatan kepatuhan WP.

Putra berharap tax center punya payung hukum yang lebih jelas dan lebih kuat agar eksistensinya terus terjaga.

Lanjut baca

TAX CENTER

Menunggu Makalahmu

Diterbitkan

pada

 

Demi edukasi kesadaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan riset secara berkelanjutan. Terbuka untuk akademisi dan masyarakat luas.

 

Majalahpajak.net – Untuk menjalankan kewenangannya dengan efektif, suatu institusi yang bertugas merumuskan kebijakan memerlukan riset. Riset yang relevan merupakan salah satu bagian penting dalam proses bisnis organisasi, membantunya merumuskan aneka kebijakan dan aturan termasuk yang berkaitan dengan pemberian layanan, teknologi informasi, bahkan sumber daya manusia.

Untuk kian menumbuhkan budaya edukasi kesadaran pajak, DJP terus berupaya mengembangkan riset secara berkelanjutan, di antaranya dengan menyelenggarakan kanal izin riset bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. Selain itu, DJP juga menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa Call for Paper Perpajakan dan Konferensi Nasional Perpajakan setiap dua tahun.

Kegiatan Call for Paper yang pertama dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Konferensi Nasional Perpajakan pada Maret 2019 dengan mengambil tema “Membangun Kepatuhan Perpajakan Melalui Riset yang Berkelanjutan”. Walaupun belum banyak menarik minat para periset, kedua kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan dukungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Baca Juga: Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Kegiatan kedua Call for Paper dan Konferensi Nasional Perpajakan dilaksanakan bersamaan pada akhir 2020 dengan tema “Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Tema ini menarik perhatian banyak pihak, sehingga jumlah periset yang berkontribusi pada kegiatan kedua ini meningkat signifikan dibandingkan dengan yang pertama.

Pada tahun ini akan diselenggarakan Call for Paper dan Konferensi Internasional Perpajakan yang ketiga. Pengumuman Call for Paper 2022 dilaksanakan sejak 9 Mei lalu dan memberi kesempatan kepada para periset untuk mengirimkan karya ilmiah mereka paling lambat 31 Juli 2022. Mengambil momentum G20 Indonesian Presidency, DJP berupaya untuk memperluas cakupan konferensi pajak menjadi konferensi internasional. Kali ini, tema yang diangkat adalah Road to G20 Indonesian Presidency: Achieving a Stronger and More Sustainable World Recovery through International and National Tax Reform.

Reformasi perpajakan senantiasa digaungkan oleh DJP untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan yang terus menjadi kunci penting pendapatan negara. Perubahan global seperti teknologi digital yang semakin mendominasi dan isu perubahan iklim harus ditanggapi dengan cepat dan tepat. Di Indonesia, keberadaan dan pemanfaatan teknologi digital juga telah mengubah cara orang berinteraksi dan bertransaksi. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan harus terus diperkuat dengan melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan.

Baca Juga: Teknologi Digital untuk Reformasi yang Optimal

Dengan latar belakang itulah DJP menyelenggarakan kegiatan ilmiah dalam bentuk Call for Paper and International Tax Conference 2022. Kebijakan terkait Reformasi Perpajakan Internasional merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam G20 Indonesian Precidency sehingga kegiatan Call for Paper and International Tax Conference 2022 memberikan ruang bagi periset untuk memberikan kontribusi mereka pada wawasan dan perkembangan perpajakan. Konferensi ini diharapkan mampu memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan akademisi perpajakan serta menghasilkan kontribusi yang inovatif dalam membangun keilmuan dan tata kelola perpajakan di Indonesia dan di luar negeri.

Selain itu, konferensi perpajakan merupakan perluasan fungsi Program Inklusi Kesadaran Pajak, sebagai salah satu metode edukasi kesadaran pajak kepada kalangan mahasiswa, peneliti, dan masyarakat, sehingga kelak lahir generasi bangsa yang sadar dan taat pajak.

Karya ilmiah terbaik dalam Call for Paper and International Tax Conference 2022 akan dimuat dalam Sciencetax, yakni jurnal perpajakan yang dikelola DJP yang terbit tiap April dan Oktober. Jurnal ini menjadi knowledge-based research center (bank riset), baik bagi pengambil keputusan maupun akademisi.

Ayo kita dukung Call for Paper and International Tax Conference 2022.

Lanjut baca

Populer