Connect with us

Breaking News

Pentingnya Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Bulan Maret adalah bulan istimewa bagi para perempuan. Pertama, pada bulan itu, tepatnya 8 Maret ditetapkan sebagai International Woman day (IWD). Bulan Maret juga menjadi bulan istimewa bagi masyarakat Indonesia, termasuk perempuan untuk menyampaikan hak dan kewajibannya kepada negara, yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk mengisi dua momen istimewa itu, MUC Consulting menggelar webinar diskusi perpajakan pada Kamis (25/3/21).

Diskusi santai yang mengusung tema “Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Perempuan” itu menghadirkan narasumber Kasubdit Humas Perpajakan DJP Ani Natalia dan Senior Dispute Manager MUC Consulting Shinta Marvianti dan dipandu oleh Cindy Miranti, Supervisor Tax Advisory MUC Consulting.

Ani Natalia mengatakan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pada dasarnya tidak ada perbedaan perlakuan atau kesempatan antara Wajib Pajak laki-laki atau perempuan. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, sebagaimana tercantum dalam UU KUP, Ani menyebut, memang ada special treatment bagi wanita.

“Misalnya, jika dia sudah menikah, (dalam menyampaikan kewajiban pajaknya bisa digabung dengan suaminya, tetapi juga boleh memiliki NPWP-nya sendiri. Artinya, di sini negara sudah memahami bahwa tidak ada gap antara Wajib Pajak pria maupun wanita.”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, seorang perempuan yang sudah menikah dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, hak dan kewajiban perpajakannya wajib digabungkan dengan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Penggabungan NPWP setiap pasangan suami-istri ini dikarenakan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, seperti tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Bicara soal tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, Ani menyebut, walaupun belum memuaskan—masih rendah, tetapi ada peningkatan. Hal itu misalnya terlihat peningkatan jumlah penyampaian SPT hingga awal Maret lalu yang jumlahnya mencapai 8 juta SPT, lebih tinggi dibandingkan dengan hari yang sama pada tahun sebelumnya.

Ani berharap, kepatuhan pajak di Indonesia terus meningkat. Untuk mencapai itu, menurut Ani peran perempuan sangat penting. Sebab, di dalam rumah tangga, peran perempuan adalah bendahara rumah tangga yang mengatur belanja keluarga.

“Peran wanita ini sangat luar biasa. Mereka bisa membuat keluarganya bisa benar-benar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, supaya tidak terkena denda. Perempuan biasanya lebih cermat, kreatif agar pelaporan kewajiban perpajakan bisa tepat waktu. Suara wanita di dalam keluarga itu sangat didengar,” kata Ani.

Sementara itu, Senior Manager Tax Dispute MUC Consulting Shinta Marvanti membahas tentang maslah yang sering menjadi pertanyaan, yakni status PTKP perempuan yang sudah menikah tetap TK/0. Untuk diketahui, UU Pajak Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga suami dan istri dianggap sebagai satu entitas. Penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami, dan kerugian yang dialami istri dilaporkan sebagai kerugian suami.

Shinta menjelaskan, ketika perempuan sudah menikah maka ia adalah tanggungan sang suami sebagai kepala keluarga. Untuk itu, meskipun dia sudah menikah dan berstatus bekerja (pada satu pemberi kerja) maka PTKP adalah untuk dirinya sendiri, yaitu TK/0.

Namun demikian, seorang wanita yang telah menikah dimungkinkan memiliki NPWP terpisah dengan suaminya. Misalnya dalam hal suami dan istri hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, memiliki perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau punya keinginan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami.

Shinta juga menjelaskan, bagi wanita yang sudah kawin yang memiliki tanggungan dan merasa seharusnya mendapatkan fasilitas-fasilitas penambahan PTKP bisa membuat surat pernyataan yang disampaikan ke DJP.

Breaking News

Profesor Stanford: “Jokes” Bisa Bikin Anda Cuan!

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dr. Jennifer Aaker memiliki visi yang sama dengan IHIK3, yaitu memaksimalkan potensi humor yang masih dianggap remeh di korporasi maupun institusi pendidikan

Jakarta, Majalahpajak.net – Wajarnya, supaya bisa mendapatkan rezeki lebih, kita perlu bekerja lebih keras dan cerdas. Namun ternyata di samping bekerja lebih keras dan cerdas, ada strategi lain yang sangat mungkin untuk diadaptasi agar pemasukan Anda bertambah.

Apa itu? Menggunakan humor! Ya, ternyata, humor begitu bermanfaat bagi hidup, terutama dari segi bisnis dan berwirausaha.

Ini bukan candaan, karena sudah ada studi yang membuktikannya. Bahkan, yang menyampaikannya adalah seorang profesor yang mengajar di Stanford Graduate School of Business langsung: Dr. Jennifer Aaker.

“Studi membuktikan bahwa jika Anda melempar joke yang ‘receh’ sekalipun saat bernegosiasi atau di akhir sesi sales pitching, Anda bisa mendapatkan uang lebih,” jelas Jennifer saat memberikan paparan di webinar Humor Resources Department yang diadakan oleh Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3, dibaca ‘ihik ihik ihik’), Kamis, 8 April 2021.

Mengapa demikian? Katanya, kerelaan konsumen untuk membelanjakan uangnya ketika berada di proses negosiasi yang dibumbui humor bisa meningkat hingga 18 persen.

“Intinya, Anda bisa mendapat pemasukan lebih banyak cuma gara-gara melempar jokes bapak-bapak,” pesannya.

Jennifer Aaker di webinar Humor Resources Department (IHIK3)

Dr. Jennifer Aaker adalah akademisi yang fokus ke topik-topik penelitian behavioral, terutama seputar bisnis dan psikologi. Tahun ini, ia bersama Naomi Bagdonas menerbitkan buku bertajuk “Humor, Seriously”. Naomi sendiri adalah dosen di Stanford Graduate School of Business, komedian, dan fasilitator humor untuk petinggi di perusahaan-perusahaan Fortune 100.

Kolaborasi Jennifer dan IHIK3 sendiri pada dasarnya dilandasi pada satu misi yang sama, yaitu menyebarkan manfaat humor yang belum banyak diketahui orang, terlebih di Indonesia. Di sini, humor masih dianggap sebagai sesuatu yang remeh atau sekadar lucu-lucuan saja. Padahal kalau dimanfaatkan betul, humor bisa sangat bermanfaat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya maupun dalam berbisnis.

Novrita Widiyastuti, Chief Executive Officer (CEO) IHIK3, bisa mengonfirmasinya. IHIK3 sendiri sebelumnya pernah diminta untuk memberikan pelatihan humor di suatu bank. Program tersebut diikuti oleh hampir seluruh bagian dalam bank tersebut, mulai dari petinggi sampai stafnya.

“Beberapa bulan berselang, waktu kami meminta direktur bank tersebut untuk hadir di pelatihan humor kami yang lain untuk memberikan testimoni, beliau bilang, ‘Setelah mbak Novri dan tim memberi pelatihan humor ke kantor kami, ternyata tidak hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga profit.’ Merinding sendiri saya mendengarnya,” jelas Novri yang juga akademisi dan peneliti humor itu di sesi kedua webinar Humor Resources Department.

Yasser Fikry, Chief Creative Officer (CCO) IHIK3 menambahkan bahwa untuk berhumor di kantor, Anda sejatinya bisa memulai detik ini juga.

“Kalau Anda di kantor tidak punya pimpinan yang mau berhumor, silakan nikmati humor di antara teman-teman terdekat Anda dulu. Berusahalah menikmati pertemanan kecil itu. Anda kan sebenarnya bisa berhumor sebelum memulai pekerjaan, saat istirahat makan siang, atau ketika mau pulang,” jelas dosen sekaligus komedian itu.

“Yang jadi pertanyaan dalam mengimplementasikan humor di dunia kerja bukan ‘bisa atau tidak?’, tapi ‘mau apa tidak?’,” tandasnya.

Mengingat betapa besar manfaat humor, IHIK3 pun mengajak agar pelbagai elemen masyarakat dan institusi, terutama institusi pendidikan dan perusahaan, untuk dengan bijak memanfaatkan humor.

“Yang terpenting setelah acara ini adalah semua yang hadir di sini jadi bisa dan berani untuk mengimplementasikan humor di lingkungannya masing-masing. Kebetulan, orientasi kantor saya sendiri adalah membuat kebahagiaaan dan kesejahteraan bisa dirasakan bersama,” pesan Danny Septriadi, co-founder IHIK3 dan senior partner DDTC.

Webinar Humor Resources Department sendiri diikuti oleh banyak elemen masyarakat, mulai dari petinggi dan pemilik bisnis, praktisi Human Resources (HR), staf pelbagai perusahaan, akademisi sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia, hingga pegawai di institusi pemerintahan.

Salah satu peserta yang hadir adalah penulis buku, coach, dan praktisi HR, Josef Bataona. Ia sepaham apa yang dipaparkan oleh Dr. Jennifer Aaker dalam kesempatan itu.

“Saya setuju dengan apa yang Jennifer tadi bilang: it’s all about switching the mindset. Ini tentang proses mencari apa yang bisa menghibur kita dari kejadian sehari-hari,” katanya.

Ada pula perwakilan akademisi, yakni Prof. Bambang Suryadi, Ph.D, yang hadir. Sebagai akademisi yang juga menggemari humor dan penelitian terkaitnya seperti Jennifer, ia optimistis bahwa humor bisa dimanfaatkan di mana pun karena humor dalam perspektifnya adalah medium untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar.

“Humor ini kan sebenarnya sebuah instrumen, sebuah alat. Jadi apa yang akan kita tuju itu bukan humornya, tetapi produktivitas, happiness, hingga keakraban secara emosional maupun fisik antarindividu,” paparnya.

Menariknya, para peserta Humor Resources Department ini juga tak ragu untuk mendemonstrasikan kemampuan berhumornya. Contohnya, komentar Bawono Aji berikut.

“Di webinar ini, IHIK3 bilang karyawan yang humoris harusnya digaji lebih tinggi. Nah kebetulan, hari ini atasan saya hadir dan tadi juga sudah mengakui kalau saya termasuk yang paling humoris di kantor,” kelakar partner di divisi Research and Training DDTC tersebut.

Lanjut baca

Breaking News

WIKA Berikan Bantuan untuk Korban Bencana Alam NTT

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net –  PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) melalui Corporate Social Responsibiliy (CSR) melaksanakan serah terima bantuan kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pasca bencana badai, banjir bandang dan tanah longsor yang menerpa sejak Minggu, 4 April 2021.

Sejumlah bantuan seperti kebutuhan dapur, susu, air mineral, mie instan serta perlengkapan mandi senilai Rp50 juta diserahkan WIKA melalui posko bantuan Satgas Bencana Kementerian BUMN di Kupang pada Kamis, (8/4/21).

GM Corporate Relations WIKA, Achmad Harris A. Soekamto menuturkan bahwa penyaluran jenis bantuan ini telah menyesuaikan kebutuhan korban yang terpaksa harus tinggal dipengungsian akibat rusaknya harta benda akibat bencana.

“Semoga aksi cepat tanggap dari kami ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sementara. Ke depan, karena melihat juga terdapat kerusakan infrastruktur, seperti rusaknya rumah warga, fasilitas umum, terputusnya jalan akses, WIKA juga akan mengirimkan bantuan alat berat, berupa Excavator dan Dump Truck melalui Proyek Bendungan Manikin Paket I guna membantu pelaksanaan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dan pohon tumbang di jalan utama. Dengan demikian, aktivitas mobilisasi warga bisa lancar kembali,” pungkas Harris.

Lanjut baca

Breaking News

Titik Penting Sejarah “Tax Treaty”

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3B), disusun sebuah instrumen multilateral yang mampu memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak.

Sebagai anggota The Group of Twenty (G20) dan Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), salah satunya dengan mengadopsi multilateral instrument (MLI).

“Praktik penghindaran pajak itu sangat berbahaya, bisa menggerus potensi penerimaan pajak suatu negara dari transaksi lintas negara, cross border. Misalnya, praktik transfer pricing, praktik treaty abuse, treaty shopping, praktik thin capitalization atau DER (debt to equity ratio),” kata Direktur Perpajakan Internasional (periode 2016–Febuari 2021) John Hutagaol ini, Rabu (3/2).

Treaty shopping adalah skema yang dilakukan Wajib Pajak (WP) untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian P3B. Sementara thin capitalization adalah perusahaan melakukan pendanaan melalui utang yang lebih tinggi dibandingkan modal yang dimiliki. Cara itu signifikan menurunkan keuntungan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Untuk menanggulangi segala praktik penghindaran pajak, anggota G20 dan OECD bekerja sama membentuk Inclusive Framework on BEPS yang menghasilkan 15 rencana aksi.

Ke-15 Rencana aksi BEPS itu meliputi, isu pemajakan ekonomi digital (rencana aksi 1), netralisasi hybrid mismatch arrangement (rencana aksi 2), penyusunan ketentuan controlled foreign companies/CFC yang efektif (rencana aksi 3), pembatasan pengurangan biaya bunga (rencana aksi 4), melawan harmful tax practise (rencana aksi status BUT secara artifisial (rencana aksi 7), transfer pricing dan pembentukan nilai (rencana aksi 8 sampai 10), pengukuran dan pengawasan BEPS (rencana aksi 11), mandatory disclosure rules (rencana aksi 12), struktur tiga tingkat dokumentasi transfer pricing untuk meningkatkan transparansi (rencana aksi 13), membuat MAP menjadi lebih efektif (rencana aksi 14), penyusunan instrumen multilateral (rencana aksi 15).

MLI

Dari 15 rencana aksi BEPS itu terdapat beberapa rencana aksi yang memengaruhi P3B dan dituangkan dalam MLI atau multilateral instrument. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani konsensus itu pada 7 Juni 2017 di Paris.

John menjelaskan, MLI disusun dengan untuk memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak, sinkron, dan efisien. MLI dapat memodifikasi banyak P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, secara bersamaan MLI dapat mengamandemen P3B Indonesia-Australia, P3B Indonesia-Jepang, dan P3B Australia-Jepang.

“Secara konvensional sebelum ada MLI, dalam perundingan P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra, kita melalui proses negosiasi bilateral yang pada umumnya memerlukan alokasi tenaga, biaya dan waktu yang banyak dan panjang,” kata John.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menggambarkan dampak penandatanganan MLI ini sebagai “a new turning point in tax treaty history”.

Sikap Indonesia

Indonesia yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan Direktorat Perpajakan Internasional kemudian menyertakan covered tax agreement (CTA) untuk 47 yurisdiksi. CTA adalah P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI. Negara yang masuk dalam daftar CTA Indonesia antara lain Singapura, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Malaysia, dan Mesir.

MLI yang diajukan Indonesia akan termodifikasi apabila yurisdiksi yang diusulkan juga memilih Indonesia, termasuk pemilihan pasal yang sama.

OECD menetapkan 38 yurisdiksi sesuai dengan Indonesia. John menyebut, ada sembilan yurisdiksi yang tidak memilih Indonesia ataupun belum menandatangani naskah MLI, yakni Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Republik Ceko, Norwegia, dan Swiss.

Setelah sesuai, ke-38 yurisdiksi itu melakukan pengesahan MLI sesuai ketentuan domestik. Setiap yurisdiksi mitra harus menyelesaikan prosedur internal di negara atau yurisdiksi masing-masing.

“Indonesia melalui ratifikasi kemudian menyampaikan ratifikasi beserta notifikasi dan reservasinya kepada sekretariat OECD sebagai depositary,” jelas John.

Ratifikasi itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Pemajakan dan Penggeseran Laba).

Hingga 16 Februari 2021, 23 dari 38 yurisdiksi sudah melakukan ratifikasi.

Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional III Adrian Munandar menambahkan, Indonesia menyampaikan reservasi kepada Sekretariat OECD pada tanggal 28 April 2020, sehingga MLI mulai berlaku pada 1 Agustus 2020. Namun demikian, MLI di Indonesia baru berlaku efektif pada 1 Januari 2021 untuk withholding tax dan 1 Januari 2022 untuk pajak lainnya.

“Maksudnya ketika MLI mulai diimplementasikan di Indonesia, untuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menerima penghasilan di Indonesia, akan dipotong PPh pasal 26 sejak 1 Januari 2021. Sementara untuk pajak lainnya, misalnya terdapat situasi di mana berdasarkan ketentuan MLI suatu aktivitas SPLN dianggap merupakan BUT di Indonesia, maka pemajakan atas BUT itu—untuk PPh pasal 25 contohnya—berlaku efektif pada 1 Januari 2022,” jelas Adrian.

Adopsi 11 pasal

Inclusive Framework on BEPS merilis ketentuan MLI dalam delapan bab dengan total 39 Pasal. Namun, Indonesia saat ini baru mengadopsi 11 pasal, yaitu tentang dual resident entities (pasal 4), purpose of a covered tax agreement (pasal 6), prevention of treaty abuse (pasal 7), dividend transfer (pasal 8), gains transfer of shares derives principally from immovable properties (pasal 9), artificial avoidance of PE status through commissionaire (pasal 12), artificial avoidance of PE status through specific activity exemption (pasal 13), splitting-up contracts (pasal 14), definition of closely related (pasal 15), mutual agreement procedure (pasal 16), corresponding adjustment (pasal 17).

Implementasi pasal 6 dan 7 MLI digunakan untuk memfasilitasi rencana aksi BEPS 6 tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Menurut Adrian, P3B pada umumnya disusun untuk menghindari pemajakan berganda. Sementara subjek pajak yang melakukan aggressive tax planning biasanya melakukan pengelakan pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang terdapat dalam P3B.

“Sehingga salah satu ketentuan yang diatur dalam rencana aksi BEPS 6 adalah bahwa setiap P3B harus memiliki judul atau mukadimah yang menyatakan bahwa P3B disusun tidak hanya untuk menghindari pengenaan pajak berganda tetapi juga mencegah terjadinya pengelakan pajak,” kata Adrian.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved