Connect with us

SPECIAL REPORT

Peniup Nyawa Taman Kota

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Amanah mengemban tugas. Prinsip ini telah terpatri dalam diri Tri Rismaharini yang kini mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan sebagai menteri sosial. Sosok pekerja keras ini di berbagai kesempatan kerap menyatakan, ia berupaya sebaik mungkin untuk melayani dan membahagiakan seluruh warga agar tak ada orang yang mengalami kesulitan di masa kepemimpinannya karena hal itu menjadi tanggung jawabnya di dunia hingga akhirat kelak.

Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961 ini baru saja menyelesaikan tugas kepemimpinan sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode dengan sederet prestasi dan penghargaan dunia.

Sebelum menjabat sebagai wali kota, ia meniti karier sebagai birokrat sejak 1990, mulai dari menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Pada 2010–2015 ia mengemban amanah sebagai Wali Kota Surabaya di periode pertama, kemudian berlanjut pada 2016–2021 untuk periode kedua. Doktor kehormatan dari Institut Teknologi Surabaya bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini menorehkan banyak prestasi tingkat dunia selama kepemimpinannya. Di tahun 2013, Kota Surabaya meraih Future Government Awards 2013 tingkat Asia Pasifik untuk dua bidang yaitu pusat data dan inklusi digital.

Penataan Taman Bungkul dan taman-taman lainnya, dari yang sebelumnya telantar bahkan mati menjadi taman yang asri dan ramai dikunjungi, membuahkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dalam ajang The 2013 Asian Townscape Award. Prestasi di bidang pelayanan publik diraih Surabaya pada akhir 2014 melalui penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window.

Kepemimpinannya di tingkat global juga teruji. Dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik pada September 2018 di Surabaya, Risma terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Asosiasi untuk masa bakti 2018–2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

World City Mayors Foundation menobatkan Risma sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada 2015, setelah Wali Kota Calgary (Kanada) di urutan pertama dan Wali Kota Ghent (Belgia) di posisi kedua. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilannya menata Kota Surabaya menjadi jauh lebih asri dan rapi.

Pengabdian dan kerja kerasnya tak luput dari perhatian majalah terkemuka, Fortune, yang pada Maret 2015 memasukkan Risma ke dalam daftar 50 tokoh berpengaruh di dunia.

 

SPECIAL REPORT

Mengaktifkan Imunisasi Pasif

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pandemi virus korona yang melanda dunia selama setahun terakhir telah merenggut nyawa jutaan orang. Di Indonesia, hingga 19 Maret 2021 tercatat sekitar 1,45 juta orang terpapar Covid-19, lebih dari 39 ribu orang meninggal, sebanyak 1,2 juta orang berhasil sembuh, sedangkan sisanya masih dalam masa pemulihan. Ratusan tenaga medis yang menjadi benteng pertahanan paling akhir dalam menangani pasien korona turut bertarung nyawa dan gugur dalam pengabdian.

Salah seorang tenaga medis yang gencar membantu penanganan Covid-19 di masa pandemi adalah Monica Theresia Rahardjo. Bersama timnya, ahli genetika dan biologi molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung ini berinisiatif mengajukan usulan ke pemerintah agar terapi plasma konvalesen dapat segera diterapkan di Indonesia.

Terapi plasma konvalesen (TPK) merupakan teknik pengobatan melalui pemberian plasma dari donor pasien Covid-19 yang sudah sembuh kepada pasien yang sedang menderita Covid-19. Teknik ini sebelumnya sudah diterapkan dalam mengatasi penyakit akibat virus ebola dan mendapat rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2014. Terapi ini juga diterapkan ketika muncul wabah SARS-CoV-2 pada 2003, H1N1 pada 2009–2010, dan MERS-CoV pada 2012 di Hong Kong. Saat awal pandemi virus korona merebak, terapi ini kembali digunakan di Wuhan, Tiongkok dan New York, Amerika Serikat.

Monica mengungkapkan, ia menyampaikan inisiatif melalui surat kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 18 Maret 2020 yang berisi usulan agar pemerintah melaksanakan TPK untuk menolong rakyat agar sembuh dari Covid-19. Surat itu mendapat jawaban dari pemerintah melalui Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo yang menyambut baik ide untuk menerapkan TPK dan memintanya untuk menyusun prosedur. Lalu ia mengumpulkan 35 orang rekan sejawat dan menyusun prosedur untuk dijadikan sebagai buku protap penatalaksanaan TPK.

Ia menjelaskan, TPK merupakan bentuk imunisasi pasif. Plasma darah penderita Covid-19 yang sudah sembuh—artinya, sudah mengandung antibodi—diambil dan diberikan kepada pasien yang sedang dirawat atau sakit berat. Dengan cara ini, kekebalan pasien yang sudah sehat akan membantu pasien yang masih sakit.

Kontribusinya di dunia medis dalam penyembuhan pasien korona mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 2 Juni 2020 yang menganugerahi penghargaan Pelopor Tata Laksana Terapi Plasma Konvalesen.

Pada 6 April 2020, ia meluncurkan buku pedoman berjudul Penatalaksanaan Terapi Plasma Konvalesen bagi Pasien Covid-19 di Indonesia yang digunakan di berbagai rumah sakit rujukan pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia.

Ia berharap buku yang disusunnya bersama tim dari berbagai disiplin ilmu ini bermanfaat sebagai acuan bagi tiap pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Nyaring Nyanyi Pendekar Bahari

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Berani, eksentrik, dan berpengaruh. Tiga kata ini cocok menggambarkan sosok Susi Pudjiastuti. Tindak-tanduk Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) periode 2014–2019 ini selalu menjadi sorotan masyarakat.

Keraguan masyarakat yang sempat timbul karena ia satu-satunya menteri Jokowi yang berijazah SMP, terjawab oleh prestasinya dalam mengupayakan misi kedaulatan dan keberlanjutan perairan Indonesia.

Susi identik dengan kata “tenggelamkan”, karena kerap memerintahkan penenggelaman kapal-kapal nelayan asing pencuri ikan. Sebanyak 558 kapal ditenggelamkan selama ia menjabat.

Ia melarang pemakaian cantrang sebagai alat tangkap nelayan dan melarang ekspor benih lobster—meski sulit diterima oleh nelayan dan pengusaha. Alasannya: demi keberlangsungan sumber daya laut Indonesia.

Kini, saat sudah tidak menjabat sebagai menteri, cuitan “ceplas-ceplos” Susi di media sosial masih selalu dinanti warganet, wartawan, hingga politikus.

Sifat Susi yang berani, mandiri, dan teguh terbentuk dari lika-liku hidupnya dahulu. Susi lahir dan besar di pesisir Pangandaran. Di berbagai kesempatan, ia kerap bercerita bagaimana laut selalu menjadi kecintaan, kekuatan, dan bagian hidupnya yang tak terpisahkan.

Setelah berhenti dari SMA di tahun 1983, Susi yang berumur 18 tahun kala itu menjual perhiasan miliknya sebagai modal usaha. Uang yang terkumpul sebesar Rp 750 ribu merupakan modal awal Susi menjadi pengepul ikan di Pangandaran. Ia juga sempat menyambi berjualan bed cover.

Setelah usaha mengepul ikan menampakkan hasil dua tahun kemudian, ia pindah ke Cirebon untuk mengembangkan usaha penjualan ikan dan udang, serta mendistribusikannya ke ibu kota. Bisnis itu maju pesat. Tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product. Produk andalannya adalah lobster bermerek Susi Brand yang dipasarkan hingga ke mancanegara.

Untuk bisa mengirimkan pesanan dalam jumlah banyak dan cepat, ia membeli satu unit pesawat Cessna Caravan seharga Rp 20 miliar pada 2004. Langkah itu justru menginspirasi Susi mendirikan maskapai penerbangan PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) di tahun yang sama. Dua unit pesawat Susi Air dioperasikan pertama kali tanggal 27 Desember 2004 untuk membawa Susi serta bantuan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Aceh.

Bahkan, ia sempat menetap di Aceh selama dua bulan untuk membantu para korban. Sepulangnya dari sana, perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini justru bawa uang banyak karena dua pesawatnya disewa orang-orang asing yang datang ke Aceh. Selain untuk membantu korban tsunami, uang itu juga ia hibahkan untuk membangun Masjid Raya Pangandaran.

Saat ini, Susi Air memiliki puluhan pesawat, 20 daerah operasional utama, lebih dari 140 pilot, 75 teknisi pesawat, dan 650 staf pendukung. Saat awal pandemi, bisnis Susi turut terseret badai. Ia bilang, maskapai miliknya mandek beroperasi selama dua bulan dan praktis tidak memperoleh pemasukan.

Ibu tiga anak ini mengklaim potensi kerugian yang dialaminya sekitar Rp 30 miliar per bulan. Namun, ia pantang menyerah. Susi cepat beradaptasi dan melakukan berbagai strategi mulai dari efisiensi, restrukturisasi organisasi, hingga pengurangan karyawan untuk menyelamatkan bisnisnya dari kepailitian. Kunci keberhasilannya mempertahankan bisnis selama masa pandemi ini juga ia bagikan di media sosial dan webinar.

Di sisi lain, ia juga bersyukur bahwa pandemi ini membuatnya lebih sering berkumpul dengan keluarga; dan memberinya banyak waktu luang untuk berenang di laut, memasak, atau berkebun.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Kesetimbangan Lumpia dan Paket Pemulihan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Wajah Sri Mulyani Indrawati tampak berseri ketika memandu cucunya untuk menggoyang tongkat balon sabun di halaman rumahnya. Sesekali ia memalingkan pandangan untuk menyapa cucunya yang lain. Momen itu dibagikan oleh Menteri Keuangan Indonesia di akun Instagram, Ahad (21/3).

Beberapa kali, Ani—sapaan akrabnya—memang kerap membagikan potret kebersamaan dengan keluarga. Di banyak kesempatan, ia mengatakan, keseimbangan hidupnya adalah keluarga dan pekerjaan.

Sejak kecil, Ani memang terbiasa menghabiskan waktu dengan keluarga besar. Perempuan kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962 ini adalah anak ketujuh dari sepuluh bersaudara dari pasangan Satmoko dan Retno Sriningsih Satmoko.

Bagi Ani, keluarga adalah kekuatan dalam menjalani setiap proses perjuangan. Tak heran jika alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini membawa serta suami (Tony Sumartono) dan anaknya saat berjuang meraih gelar master (1990) dan doktor (1992).

Pulang ke tanah air, Ani mengabdikan diri sebagai dosen dan kepala program magister perencanaan kebijakan publik FEB UI. Syahdan, ia dipercaya menjadi anggota tim asistensi menteri keuangan bidang keuangan dan moneter. Untuk kali pertama ia membantu merumuskan kebijakan ekonomi di tengah krisis moneter 1998.

Setelah reformasi, Ani kembali mengabdi ke kampus dan menjabat sebagai kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi UI. Tak lama kemudian, Ani dipercaya menjadi konsultan US Agency for International Development (USAID). Dari sinilah Ani kemudian menduduki jabatan direktur eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara di tahun 2002.

Dua tahun kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminangnya untuk menjadi Kepala Bappenas (2004), Menteri Keuangan (2005–2007), Menteri Koordinator Perekonomian (2008). Salah satu buah kebijakannya adalah reformasi perpajakan jilid II, yang menitikberatkan pada modernisasi administrasi dan amandemen undang-undang perpajakan.

Di periode itu juga Ani menghadapi krisis keuangan global akibat kebijakan instrumen kredit untuk sektor properti (subprime mortgage) Amerika Serikat. Namun, Menteri Keuangan Terbaik Asia versi Emerging Markets 2006 ini bisa tetap memacu pertumbuhan ekonomi nasional di atas 4 persen ketika banyak negara mengalami resesi. Kala itu, pemerintah fokus pada stimulus fiskal dan stabilitas keuangan.

Beragam penghargaan ia rengkuh, antara lain ia dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi Majalah Forbes tahun 2008. Namun, di tengah banjir penghargaan dan kontroversi, Ani justru mengundurkan diri dan memilih menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia pada 2010.

Juli 2014, untuk kedua kalinya Ani pulang ke Indonesia untuk menerima kembali amanah sebagai menteri keuangan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dan, untuk kesekian kalinya Ani dihadapkan kepada krisis global akibat Covid-19 tahun 2020. Kali ini pun Ani mengandalkan jurus pemberian stimulus fiskal. Pemerintah menetapkan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 659,2 triliun di tahun 2020, dan Rp 699 triliun untuk tahun 2021.

Di tengah kesibukannya memulihkan negeri, Ani tetap mengekspresikan rasa sayangnya kepada keluarga dengan memasakkan menu favorit mereka—ayam kecap, bakmi, dan lumpia.

 

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved