Connect with us

Opinion

Peningkatan “Plafond” KUR Pemerintah Untungkan UKM atau Konglomerasi?

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net –  Menarik mencermati arahan dan kebijakan Presiden Jokowi hari ini untuk menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dari semula hanya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

KUR adalah  kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR ini didesain untuk usaha UKM yang secara financially feasible, tapi belum bankable.

UKM, sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008, dengan modal sampai dengan Rp 10 miliar atau memiliki omzet sampai dengan Rp 50 miliar, menopang lebih dari 60,8 persen PDB Indonesia.

Pemerintah sudah bagus memberikan komitmen dengan mengeluarkan regulasi dan insentif di sektor ini, karena sektor UKM inilah yang akan memberikan daya ungkit optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk kebijakan dalam bentuk KUR. Namun, menjadi pertanyaan lebih lanjut, ketika Pemerintah menaikkan plafond KUR dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, apakah kebijakan ini sudah tepat?

Dengan peningkatan plafond ini, perbankan justru cenderung akan memberikan kredit ulang kepada debitur atau kluster bisnis UKM yang sudah menjadi bagian konglomerasi dan ekosistem bisnis yang ada, alih-alih menambah debitur baru. Karena tingkat risiko yang lebih rendah, ketika perbankan kembali menggelontorkan dana kepada debitur eksisting.

Pemerintah seharusnya lebih mendorong agar perbankan melakukan ekstensifikasi debitur, sehingga program KUR ini bisa lebih banyak menjangkau para petani, peternak, nelayan, pedagang, dan para UKM yang baru.

Pola penjaminan kredit harus lebih banyak menjangkau masyarakat luas, penambahan debitur, pemberian kemudahan layanan ke ekosistem bisnis yang baru dan fokus dengan sektor produksi di daerah-daerah. Sehingga KUR bisa lebih dirasakan oleh lebih banyak orang dan UKM baru yang sebelumnya belum tersentuh perbankan.

Kebijakan penambahan plafond KUR, akan lebih cenderung membuat perbankan melakukan intensifikasi atas debitur yang ada, bukan ekstensifikasi. Dalam kondisi pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih mendorong ekstensifikasi debitur KUR.

Program ini cukup baik dan positif untuk mendorong UKM, tapi cenderung kurang bijaksana. Karena akan lebih pro dengan konglomerasi dan ekosistem bisnis yang sudah ada, dibandingkan dengan pembentukan ekosistem dan debitur baru yang lebih membutuhkan akses KUR yang lebih luas.

 

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Dewan Redaksi Majalah Pajak dan Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP HIPMI

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Kementerian Investasi, Langkah Kuda Jokowi Mengerek Ekonomi

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Melanjutkan langkah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Investasi. Langkah pemerintah ini menarik untuk dicermati.

Komitmen Presiden Jokowi ketika dilantik periode kedua ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

Lahirnya Kementerian Investasi yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi, dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly, serta untuk menopang gagasan transformasi ekonomi, membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia. Dengan ditopang oleh komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law maka semakin lengkaplah amunisi untuk menarik investasi.

Investasi, sebagai penopang lebih dari 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, harus mendapat dorongan regulasi yang bisa mengakselerasi eksekusi di lapangan.

Pada tahun 2020, target investasi Rp 817,2 triliun bisa tercapai sebesar 101,1 persen, yaitu sebesar Rp 826,3 triliun. Sebuah pencapaian yang positif di kala keterbatasan iklim ekonomi yang tidak kondusif dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia.

Dengan target investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat.

Kondisi pandemi yang membuat kontraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi suplai harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.

Spirit deregulasi secara nyata diwujudkan dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law. Spirit debirokratisasi dan transformasi ekonomi, diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi. Ini adalah ‘langkah kuda’ Presiden Jokowi untuk terus mengerek ekonomi dalam negeri.

 

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Lanjut baca

Opinion

Utang: Antara Membantu dan Menghantu

Bramantyo Djohanputro

Diterbitkan

pada

Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM/Foto: Dok. Pribadi

Pertanyaan terkait utang berkali-kali muncul, baik melalui diskusi langsung maupun media sosial. Utang yang dimaksud adalah utang negara dan utang korporasi. Dari keduanya, yang lebih banyak mengundang diskusi tentu saja utang negara.

Sebagian besar pertanyaan lebih bernuansa kekhawatiran, bagaimana nasib ke depan kalau berutang. Sebagian bernuansa rasional, yaitu yang memang benar-benar ingin diskusi. Sebagian lagi bernada pesimis, yang pesimis agak susah diklasifikasikan. Terkadang mempertanyakan mengapa negara ini berutang terus, menumpuk utang yang tinggi. Tapi terkadang mempertanyakan ketidakmampuan menarik investasi asing, yang notabene bisa berupa ekuitas maupun pinjaman. Namun kalau urusan negara, tentunya pinjaman.

Lepas dari latar belakang dan motivasi pertanyaan tersebut, kita bisa melihat pinjaman secara objektif, manfaat, sekaligus hal-hal yang bisa membuat orang khawatir dengan adanya utang.

Utang itu bermanfaat karena bisa mendongkrak kinerja, pun sekaligus mengandung risiko, itu wajar. Ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi musti siap menanggung risiko, lalu apa risiko dari sebuah pinjaman?

Catatan mengenai risiko terkait pinjam-meminjam, risiko perlu dilihat dari sisi pemberi pinjaman atau sisi penerima pinjaman, sisi yang berbeda memunculkan risiko yang berbeda. Pinjaman dari sisi pemberi pinjaman berisiko rendah. Sebaliknya, pinjaman dari sisi penerima pinjaman berisiko tinggi.

Kita fokus saja dari sisi penerima pinjaman, karena pertanyaan yang muncul selalu terkait dengan pemerintah Indonesia, dan korporat di Indonesia selaku penerima pinjaman.

Risiko pinjaman dari sisi peminjam adalah kewajiban pengembalian, baik pokok pinjaman maupun imbal hasil pinjaman, termasuk dalam bentuk bunga. Risiko itu semakin terasa saat kinerja penerima pinjaman tidak bagus, yang tidak mampu menghasilkan cashflow untuk memenuhi kewajiban. Pemberi pinjaman tidak mau tahu dari mana uangnya, yang penting harus bayar.

Untuk korporasi, tentu pendanaan dalam bentuk ekuitas sangat rendah risikonya dari sisi penerima dana. Kalau kondisi tidak baik, tidak laba, atau laba terlalu kecil, direksi dan komisaris bisa mengusulkan untuk tidak bagi dividen. Kalau RPUS setuju, bisa ketok palu putusan tidak ada dividen. Penerima dana ekuitas tidak ada kewajiban apa-apa. Paling-paling direksi dan komisaris diganti.

Jadi, kembali ke pinjaman, penerima pinjaman menanggung risiko yang tinggi. Baik penerima pinjaman tersebut adalah korporasi maupun pemerintah. Bagi perusahaan, dana pinjaman diputar untuk menghasilkan uang, cash generating, untuk memenuhi kewajiban.

Kalau yang utang pemerintah, penggunaan dana pinjaman bisa beragam. Bisa untuk kegiatan yang bersifat fully recovered cash generating activities, misalnya diteruskan ke BUMN untuk membuat jalan tol, atau untuk partially recovered cash generating seperti untuk perguruan tinggi negeri, atau untuk non cash generating activities seperti membuat jalan umum, pengerukan sungai, penanganan banjir, dan lainnya.

Kalau pinjaman digunakan untuk fully recovered cash generating activities maka jelas bahwa uang dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman. Lalu bagaimana dengan penggunaan dana untuk non cash generating activities?

Dasarnya adalah dengan fasilitas yang dibangun pemerintah, maka kehidupan ekonomi menjadi lebih baik, dan sebagai akibatnya terjadi kenaikan penerimaan pajak oleh negara. Kenaikan pajak inilah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman.

Lalu erkait penggunaan dana untuk partially recovered cash generating activities, sebagian uang untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman berasal dari kegiatan yang didanai tersebut dan sebagian lagi dari pajak.

Karena ada risiko tersebut, maka nafsu pinjam mesti dijaga. Terlalu banyak pinjaman bisa obesitas pinjaman, sewaktu-waktu ambruk. Ini berlaku untuk semua peminjam, baik individu, korporasi, sampai negara. Ada cara menghitungnya secara matematika keuangan. Untuk memudahkan, ada patokan umum yang bisa digunakan, rule of tumb.

Bisa menggunakan rasio antara utang terhadap PDB, dengan Indonesia di angka sekitar 38%, bandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand yang mencapai 41%, Filipina 42%, Malaysia 50%, dan Vietnam 61%. Negara-negara maju lebih besar lagi porsi utangnya terhadap PDB. Britania mencapai 87%, Amerika Serikat 107%, Jepang 239%. Data ini dikutip dari website Kementrian Keuangan (https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang).

Sekarang dari sisi manfaat, apa gunanya pinjaman? secara singkat pinjaman dapat berperan dalam mengungkit kinerja, leverage.  Misalnya dengan pinjaman negara dapat menyalurkan pinjaman tersebut untuk membangun jalan tol dan bandara sehingga kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik, dan pinjaman dapat dibayar dari hasil jalan tol dan pelabuhan.

Dengan dana pinjaman, pemerintah dapat membangun waduk-waduk untuk pengairan pertanian maupun pembangkit listrik. Ujungnya sama, kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik. Sebagian dari kenaikan GDP tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban. Sekali lagi, sebagian dari kenaikan GDP.

Jadi yang penting, selama kenaikan GDP lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, maka pinjaman tersebut bermanfaat. Bila beban pinjaman terlalu besar sehingga melebihi hasil dari pinjaman, penambahan pinjaman perlu dihentikan. Bila perlu dikurangi.

Dengan demikian, pinjaman memberi manfaat dalam kehidupan penerima pinjaman karena semakin makmur, dan memberi manfaat bagi pemberi pinjaman karena mendapat bagian hasil dari dana yang dipinjamkan tersebut.

Oleh: Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM 

Lanjut baca

Opinion

Narasi Optimisme dan Langkah Konkret Pemulihan Ekonomi

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPM/Foto: Rivan

Jakarta, Majalahpajak.net – Target pertumbuhan ekonomi 4,5 persen-5,5 persen pada tahun 2021, menjadi target yang menantang buat pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Dalam kondisi pandemi yang sudah cenderung melandai dan vaksinasi yang terus diakselerasi menuju terciptanya herd immunity, perlu optimisme serta langkah nyata dari semua stakeholders.

Menarik untuk menanggapi pesimisme yang justru dibangun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah adanya Forum Ekonomi atau World Economy Forum (WEF) lewat “The Global Risk Report 2021” di Davos, Swiss. Risiko yang diamini oleh Menteri Keuangan di antaranya risiko asset bubbles, price instability, commidity shocks, debt crisis dan risiko geopolitik.

Menteri Keuangan seperti mengulas dan justru mengamini kondisi-kondisi yang ada. Sebuah pendapat yang tidak salah, tapi cenderung tidak perlu dan tidak produktif. Paling tidak, ada dua hal yang bisa menjadi modal dan tolok ukur, pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keadaan yang ada.

Pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang adalah local domestic demand yang sangat besar serta ditopang oleh kekayaan alam yang berlimpah. Ketika pemerintah bisa mendesain regulasi dari hulu sampai hilir yang bisa mengoptimalkan nilai tambah, maka Indonesia akan bangkit secara lebih cepat dalam konteks ekonomi. Inilah filosofi dari program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang transformasi ekonomi, gagasan pokok Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi.

Hal kedua adalah sudah dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 2020 sebagai pengganti Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Melalui UU itu, pemerintah mempunyai ruang kebijakan fiskal dan moneter yang sangat fleksibel, bahkan untuk berutang melebihi peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan sumber yang berlimpah dan fleksibilitas ruang regulasi yang dipunyai, pemerintah seharusnya selanjutnya menumbuhkan optimisme menuju percepatan dan pemulihan ekonomi nasional, bukan sekadar mengaminkan narasi pesimisme yang dibangun oleh dunia global. Seperti halnya Cina yang bisa bangkit dan melesat ekonominya karena fokus dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan konsistensi pemerintahnya.

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPM

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved