Connect with us

Taxclopedia

Penghitungan Diskon Pajak Besar-Besaran

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pemerintah telah memberikan diskon pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang bergiat memajukan bidang pendidikan, penerapan teknologi baru dan investasi di bidang tertentu.

Mendengar kata diskon, siapa pun pasti akan suka. Bukan hanya kaum emak-emak saja yang paling meminati setiap ada toko atau oulet perbelanjaan yang memberikan diskon, tetapi bapak-bapak dan remaja milenial pun meminati hal yang sama. Setiap produk atau jasa yang diberi diskon tentu ada potongan harga dari harga normal yang biasa dijual atau diserahkan pada konsumen. Ini jelas menguntungkan konsumen. Nah, bagaimana bila diskon juga diberlakukan pada tarif pajak? Tentu juga akan menarik perhatian masyarakat, khususnya Wajib Pajak.

Sudah menjadi pandangan umum masyarakat dan Wajib Pajak bahwa pajak adalah suatu beban atau kewajiban. Karena dianggap beban, sedikit ataupun banyak akan terasa berat. Meskipun berbagai upaya pemerintah melakukan gerakan penyadaran di masyarakat pada semua lapisan tetap saja pajak itu memberatkan masyarakat dan Wajib Pajak. Itulah fakta yang tidak bisa ditutupi oleh pemerintah di negara mana pun yang mengutip pajak atas penghasilan yang dimiliki oleh warganya. Dan ternyata betul pemerintah mengeluarkan kebijakan terbarunya memberikan diskon pajak besar-besaran untuk para Wajib Pajaknya yang memenuhi kriteria tertentu dan tidak sedang merugi.

Pemerintah memberikan beragam insentif fiskal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Pemotongan pajak atau super tax deduction diberikan bagi sejumlah perusahaan yang menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diberikan mulai dari 60 persen hingga 300 persen, bagi industri pionir yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Hal itu diatur dalam Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019. Dalam beleid itu juga diatur, perusahaan yang mendapatkan fasilitas adalah yang tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berikut sejumlah fakta-fakta terkait pemberian pajak besar-besaran oleh pemerintah, seperti yang dirangkum oleh penulis.

      1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 60 persen

Aturan itu menyebut, Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu, yakni industri padat karya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 200 persen

Kemudian Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Kompetensi yang dimaksud, yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Kemudian yang juga memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 300 persen

Lalu pada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, menurut beleid itu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

  1. “Super tax deduction” diyakini bisa tingkatkan kualitas SDM

Pemberian insentif fiskal super tax deduction diyakini mampu mendorong sektor industri manufaktur agar terlibat aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

PP tentang pemberian insentif pajak pada pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 26 Juni 2019.

Kompetensi yang didorong termasuk 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan pada sekolah menegah atau madrasah aliyah kejuruan.

Sebanyak 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi. Serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

Ragam kompetensi mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.

Insentif pajak ini guna mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem on-line single submission.

Terkait dengan diskon besar-besaran atau super deduction ada tiga sasaran yang diinginkan pemerintah dengan melibatkan pihak industri atau Wajib Pajak terkait dengan pendidikan vokasi, yakni:

  1. Kompetensi Tertentu untuk Siswa, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Atau Madrasah Aliyah Kejuruan.
  2. Kompetensi Tertentu untuk Mahasiswa, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Program Diploma Pada Program Vokasi.
  3. Kompetensi Tertentu Untuk Perorangan Serta Peserta Latih, Instruktur, dan/atau Tenaga Kepelatihan pada Balai Latihan Kerja.

Menurut penulis, selama ini masalah utama dunia pendidikan adalah adanya gap yang besar antara pemilik lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja. Salah satu gap besar itu adalah tidak sinkron antara kebutuhan pemberi kerja dan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja—bahasa kerennya link and match. Ini yang terjadi di mana-mana. Banyaknya pencari kerja yang tidak kompeten dan kredibel ketika sudah masuk ke lapangan kerja, baik industri, perdagangan maupun sektor jasa. Karena itu, butuh terobosan luar biasa untuk menyelesaikan problem utama bangsa ini. Dan momen itu didapatkan pada saat negara membutuhkan juga penerimaan pajak. Awalnya terlihat merugikan negara karena penerimaan pasti berkurang dari sektor pajak.Namun, jika kacamata investasi kita gunakan tentunya suatu hal yang lumrah bila kondisi awal dimulainya sebuah “investasi” akan mengeluarkan banyak biaya yang bisa berujung pada kerugian di awal terjadinya investasi.

Tapi jangan salah, investasi paling mahal dan memiliki valuasi yang tinggi di masa depan adalah investasi di bidang pendidikan. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan ini tiba di saat yang tepat, meskipun sebenarnya sangat terlambat. Negara kita sudah kecolongan dan tertinggal jauh oleh negara tetangga ASEAN, yakni Vietnam dan Thailand, bahkan Kamboja sudah melakukan hal yang sama lebih dahulu dari negara kita. Akibatnya, banyak pabrikan luar negeri atau penanaman modal asing masuk ke negara itu dibandingkan dengan negara kita. Tidak boleh ada kata sesal atau terlambat untuk sebuah optimisme dalam bernegara.

Berikutnya, penulis akan ilustrasikan bagaimana penghitungan diskon dimaksud terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak.

Contoh 1:

PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                               Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                                       Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                             Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                                       Rp 80.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                                        Rp (20.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                                 Rp 60.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00

(100 persen x Biaya Pemagangan).

Contoh 2:

PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya non-praktik kerja dan pemagangan:                                          Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                 Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto:                                                                      Rp 40.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp (40.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp 0,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Y sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahan pengurangan itu menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Y hanya sebesar Rp 40.000.000,00.

Contoh 3:

PT Z melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 400.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                           Rp (350.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                    Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (RUGI) NETO:                                                   Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp 0,00

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Z sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja dan Pemagangan). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga PT Z tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh 4:

PT DEF merupakan Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas tax allowance. Pada tahun 2022. Besaran fasilitas pengurang penghasilan neto (investment allowance), sebagai salah satu fasilitas tax allowance, adalah sebesar Rp 15.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas tax allowance, pada tahun 2022, PT DEF melakukan kegiatan praktik kerja untuk pertama kalinya dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK ini.

Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas investment allowance adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja:                                                                       Rp (470.000.000,00)

Biaya praktik kerja:                                                                 Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                           Rp 10.000.000,00

Investment Allowance:                                                                        Rp (15.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto praktik kerja                    Rp (0,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (5.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT DEF sebesar Rp20.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp5.000.000,00 yang disebabkan pemanfaatan fasilitas investment allowance. Karena PT DEF telah mencatatkan rugi fiskal sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini, maka PT DEF tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini.

Untuk contoh format biaya terkait kegiatan vokasi yang mendapatkan diskon besar ini terdapat dalam lampiran PMK no. 128 tahun 2019 yang bisa pembaca unduh pada laman-laman penyedia peraturan perpajakan.

Salah satu yang membuat menarik adalah kemudahan dalam prosedur dan permohonan untuk mendapatkan diskon ini cukup melalui OSS atau Online Single Submission yang terintegrasi dengan semua lini birokrasi. Hanya bisa dibuktikan nantinya oleh Wajib Pajak sendiri janji pemerintah itu apakah betul kemudahan itu adalah sebuah fakta atau hanya sebuah ilusi.

Mudah-mudahan Wajib Pajak tertarik untuk mendapatkannya.-Harisman Isa Mohamad

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Lapor Pajak Dahulu dan Sekarang

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kini lapor pajak tak lagi rumit dan menyita banyak waktu.

Setiap entitas atau perusahaan yang bergerak mencari laba (profit) maupun nonprofit (nirlaba) pastinya membutuhkan adanya laporan terkait usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Laporan itu bisa tentang kinerja perusahaan, keuangan, kepatuhan karyawan dan berbagai laporan-laporan lainnya. Tujuan dibuatnya laporan itu jelas untuk mengukur banyak hal dalam perusahaan. Laporan dalam sebuah entitas atau perusahaan dimungkinkan dibuat secara internal perusahaan atau melalui keahlian atau kompetensi yang dimiliki pihak ketiga seperti konsultan. Tentunya kualifikasi yang dihasilkan berbeda antara yang dibuat secara internal dengan yang melalui pihak ketiga. Demikian pentingnya sebuah laporan, otoritas perpajakan di negara ini juga mewajibkan kepada para WP untuk membuat laporan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun usaha atau kegiatan yang mereka lakukan. Kenapa penting, karena berangkat dari laporan (dokumen pelaporan) itulah WP dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara secara paripurna. Sebelumnya diawali dengan proses menghitung dan membayar nilai pajak yang terutang secara benar dan tepat sesuai pada dokumen pelaporan yang dilaporkan pada negara. Laporan WP itu populer disebut dengan SPT atau Surat Pemberitahuan. Nah, “Taxclopedia” pada kesempatan ini mencoba untuk mengupas sejarah model atau jenis SPT apa yang pernah diberlakukan sampai dengan sekarang, dan bagaimana SPT itu dibuat dan disampaikan. Banyak orang awam mengira SPT itu kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, karena jika merujuk pada tiga huruf itu seharusnya bermakna demikian. Penulis di awal tahun 2000-an juga memiliki pemikiran yang sama dan ternyata hal itu salah. Penulis juga tidak paham kenapa tidak disingkat SPt saja, supaya konsisten dengan arti sebenarnya. Namun, ini bukan sesuatu yang penting untuk dibahas karena pepatah bilang, apalah arti sebuah nama, yang bermakna lebih pada penekanan isi atau konten sesuatu tersebut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis SPT yang diberlakukan di negeri ini. Bila kita mengikuti alur penyelesaian kewajiban WP dengan menggunakan kaidah DBHL (Daftar Hitung Bayar Lapor) maka SPT adalah dokumen yang harus disampaikan pada kaidah L atau Lapor. SPT yang dimaksud adalah dokumen pelaporan kewajiban pajak pusat saja yakni PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan untuk pajak daerah yang sering populer disebut SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dibahas pada tulisan ini. Demikian juga laporan atas Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pun tidak akan dibahas. Jenis SPT dari waktu ke waktu berdasarkan jenis pajak yang terutang atau dipungut atau dipotong dan kode formulirnya: 1. PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15

b. Tahunan – SPT PPh Orang Pribadi terdiri atas: 1. 1770 2. 1770 S 3. 1770 SS (mulai berlaku sejak tahun 2014 s.d. sekarang) – SPT PPh Badan terdiri atas: 1. 1771 Rupiah 2. 1771 Dollar 3. 1771 Y (Penundaan SPT Badan)
2. PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
a. Masa – SPT Masa PPN 1195 (Berlaku tahun 1995) – SPT Masa PPN 1195 BM (untuk pelaporan PPnBM tahun 1995) – SPT Masa PPN 1995 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 1995) – SPT Masa PPN 1106 (tahun 2006) – SPT MASA PPN 1107 (tahun 2007) – SPT MASA PPN 1107 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 2007 s.d. sekarang) – SPT MASA PPN 1108 (tahun 2008) – SPT MASA PPN 1111 (tahun 2011) – SPT MASA PPN 1111 DM (DEEMED PPN tahun 2011) – E-Faktur (Pembuatan Faktur Pajak Elektronik sekaligus Pelaporannya mulai tahun 2014 s.d. sekarang)
Secara umum semua SPT, baik masa dan tahunan, PPh dan PPN terdiri atas dua bagian utama, yakni Halaman Induk dan Halaman Lampiran. Masing-masing lampiran jumlahnya berbeda-beda pada setiap SPT dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh saja yang sering mengalami perubahan adalah SPT Masa PPN kemudian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta SPT Tahunan. Tujuan dilakukan perubahan tentu saja untuk mengakomodasi perubahan bisnis di negara ini yang mengharuskan penambahan, pengurangan atau modifikasi terhadap SPT itu. Lihatlah SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) mengalami perubahan dengan penambahan jenis SPT sejak tahun 2014, yakni SPT 1770 SS yang dipergunakan untuk WPOP yang berstatus karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan setahun tidak boleh melebihi Rp 60.000.000,- Apa yang menarik dari perubahan SPT ini? ternyata otoritas pajak dalam hal ini DJP sejak tahun 2008 dan 2009 sudah mengantisipasi adanya perubahan teknologi yang akan mengubah perilaku dan budaya masyarakat, di mana pelaporan SPT yang menggunakan kertas atau cara manual diubah mulai menggunakan perangkat elektronik berupa komputer. SPT ini populer disebut dengan istilah e-SPT atau SPT elektronik. Sejak 2008 dan 2009 semua formulir manual atau berbentuk kertas sudah memiliki eSPT-nya. Lalu bagaimana pola kerja melaporkan e-SPT? Aplikasi ini wajib dipasang atau diinstal terlebih dahulu pada komputer yang memiliki operasi sistem yang sudah ditentukan. Operasi sistem yang bisa menggunakan aplikasi e-SPT ini berbasis Windows. Kenapa tidak menggunakan yang lain, mungkin alasan keterbatasan SDM yang dimiliki DJP adalah faktor utamanya. Yang pasti, berubah dengan menggunakan aplikasi ini maka tidak perlu lagi mencetak hasil laporan dalam bentuk kertas, melainkan dalam bentuk softcopy layaknya berkas (file) pekerjaan elektronik menggunakan format Excel atau Word maka e-SPT juga menghasilkan berkas laporan dalam format bernama .csv (comma separated values). Berkas berformat .csv ini memiliki tingkat keamanan teknologi enkripsi sehingga sulit dibaca seandainya berkas ini jatuh pada pihak yang tidak berkepentingan membacanya. Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, pelaporan e-SPT mulai mengalami perubahan, di antaranya pelaporan harus terlebih dahulu memasang aplikasi pada perangkat komputer. Mulai tahun 2014 diperkenalkan metode pelaporan baru e-SPT berbasis WEB bernama e-Filing. WPOP yang menjadi

target awal dalam melaporkan SPT Tahunannya cukup mengakses laman efiling.pajak.go.id dengan mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan bisa menggunakan aplikasi ini.

Sejak tahun 2017–2018, dengan munculnya kebijakan EODB (ease of doing business) maka SPT pun mengalami banyak perubahan terutama dalam sisi legalitasnya, antara lain untuk kondisi tertentu tidak diwajibkan melaporkan SPT; SPT Nihil transaksi maka tidak perlu melaporkan ke DJP untuk jenis SPT tertentu, yakni SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pasal 22,23, 4(2) dan 15). Kemudian yang patut diapresiasi adanya Peraturan Dirjen Pajak, mulai tahun 2018 WP “dipaksa” untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan secara elektronik dan disampaikan secara daring (online). Dengan kata lain, sekarang sulit ditemui WP mengantre pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT mereka karena semua sudah bisa dilakukan secara mudah, praktis, dan cepat. Dari sini muncullah teknologi pelaporan baru untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan yang disebut dengan e-FORM, yakni kurang lebih SPT yang dikerjakan menggunakan kertas dengan template atau bentuk yang sama persis dipindahkan dalam FORM atau Formulir Elektronik dalam perangkat komputer yang tinggal diisi oleh WP.

Oh ya, ada yang terlewat dalam pembahasan kita mengenai perubahan SPT Masa PPN, di tahun 2014. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak, maka pemerintah memutuskan melalui DJP untuk mengubah teknik dan format pembuatan Faktur Pajak tidak boleh lagi dilakukan secara manual melainkan harus menggunakan bantuan aplikasi yang disediakan DJP bernama e-Faktur. Kelebihan eFaktur ini, selain bisa membuat faktur secara elektronik (sudah divalidasi oleh peladen (server) DJP dengan QR Code) juga mampu menggantikan fitur e-SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya. Karena itu penulis sering kali menyebutnya dengan e-Faktur Plus—Plus e-SPT, maksudnya. Teknologi e-Faktur juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya e-SPT hanya bisa dilakukan dengan cara dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, maka e-Faktur tidak membutuhkan itu semua karena sifatnya yang portable alias tidak butuh instalasi dan bisa berpindah-pindah perangkat komputer berbeda dengan bantuan media penyimpan eksternal seperti flash disk atau harddisk. e-Faktur hingga sekarang memiliki tiga jenis pelaporan berbeda: 1. Berbasis desktop (diletakkan pada komputer): PKP dengan faktur yang diterbitkan >100 FP dalam satu masa. 2. Berbasis web (akses ke laman efaktur.pajak.go.id): PKP dengan faktur yang diterbitkan < 100 FP dalam satu masa. 3. Berbasis Host to Host (server PKP ke server DJP langsung): PKP dengan faktur yang diterbitkan > 1000 atau 10.000 FP dalam satu masa. PKP: Pengusaha Kena Pajak Teknologi e-Faktur yang sukses pun akhirnya diterapkan pada salah satu e-SPT PPh yakni PPh Pasal 23 yang namanya disebut dengan e-BUPOT atau e-Bukti Potong. Kesamaan dengan e-Faktur, e-Bupot ini mengambil nomor bukti potong yang tersistem dan otomatis sehingga WP yang dipotong turut serta dapat mengawasi apakah pajak yang dipotong oleh rekanannya atau pemberi kontrak kerjanya sudah dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan atau belum. Penerapan e-BUPOT rencananya akan digunakan pada SPT PPh Pasal 21/26. Terakhir—berita terbaru, DJP akan melakukan unifikasi atau penyatuan SPT sebagai cara mempermudah WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penulis membacanya sebagai bentuk simplifikasi. Rencana awalnya di bulan ketiga tahun 2020 ini sudah diimplementasikan. Namun, karena negara kita sampai dengan artikel ini dibuat mengalami pandemi COVID-19 atau virus korona di tengah masyarakat luas, sepertinya implementasi ini akan ditunda. SPT yang mengalami unifikasi, yakni SPT Masa PPh Pasal 22, 23 , 4 (2) dan Pasal 15 akan cukup menjadi satu SPT saja.

Seperti apa bentuknya, mekanismenya dan ketentuannya penulis dan pembaca setia Majalah Pajak tentunya hanya bisa berharap segera diimplementasikan dalam waktu tidak terlalu lama.- Harisman Isa Mohamad 

Lanjut baca

Taxclopedia

Apa itu Single Login DJP?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Islustrasi

Single Login DJP adalah pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan Wajib Pajak. Apa saja keunggulannya?

Apa itu Single Login DJP? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu login? Login adalah istilah populer di kalangan masyarakat pengguna layanan internet. Nyaris semua kalangan baik tua muda, milenial maupun generasi X paham tentang kata login ini. Sebab, semua layanan berbasis internet dan aplikasi baik desktop maupun perambah (browser) menggunakan fitur login untuk dapat mengakses akun mereka. Layanan seperti e-mail, mobile banking, internet banking, games online, games offline, aplikasi smartphone berbasis android dan iOs, aplikasi komputer baik desktop maupun laptop berbasis Windows, Apple dan Linux serta banyak contoh lainnya menggunakan login untuk bisa membuka, mengakses atau menggunakannya. Berarti, login adalah pintu masuk ke dalam layanan atau aplikasi.

Nah, sekarang kita buat terjemahan bebasnya untuk single login adalah satu akses atau satu kunci untuk banyak pintu masuk. Sebenarnya ada istilah lainnya yang populer dengan nama single sign on, punya makna yang kurang lebih sama dengan single login. Dengan demikian, bila diartikan secara lengkap, makna single login DJP adalah satu akses ke banyak pintu layanan kewajiban perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Lantas, apa manfaatnya single login? Pembaca tentunya tidak asing dengan gawai atau smartphone dengan platform Android. Android yang merupakan sistem operasi mobile phone buatan Google menerapkan integrasi single login atau single sign on untuk seluruh akses aplikasi berbasis Android besutan Google, mulai dari Gmail, Google Drive, YouTube, Google Photos, Facebook dan banyak aplikasi lainnya yang cukup dengan sekali login kita dapat mengakses berbagai layanan atau fitur-fitur yang ada dalam gawai pintar milik kita. Artinya, single login dibuat dengan tujuan melakukan integrasi seluruh layanan yang dimiliki oleh sebuah entitas bisnis (e-commerce, dan lain-lain) atau nonbisnis (pemerintah, dan lain-lain) dalam satu genggaman.

Tidak perlu seorang pengguna layanan jasa untuk membuka layanan lainnya di perangkat lainnya karena semua sudah dapat dinikmati dalam satu rumah besar. Ibarat sebuah rumah yang besar yang memiliki banyak ruangan dan kamar cukup ketika kita memasuki rumah tersebut dengan kunci/akses yang kita miliki maka kita bebas masuk ke ruang atau kamar dalam rumah itu tanpa harus membuka dengan kunci lainnya, karena ruang atau kamar itu sudah tidak memiliki kunci lagi.

Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini bertekad memberikan layanan terbaik dalam satu rumah besar, yakni DJPONLINE, dengan meluncurkan Single Login DJP untuk Wajib Pajak.

 

Single login ini berupa tombol kuning bertuliskan “login” di sudut kanan atas laman situs web pajak.go.id atau dapat mengaksesnya langsung dengan mengetik kata DJPONLINE pada semua perambah/browser di komputer atau smartphone. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah yang bisa menggunakan hanyalah Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP dan EFIN (electronic filing identification number). Artinya, sebelum terdaftar sebagai Wajib Pajak, masyarakat tidak akan dapat menggunakan layanan ini. Konsep ini mirip dengan aplikasi mobile banking yang merupakan layanan perbankan secara daring, yaitu para nasabah baru dapat memanfaatkan layanan ini bila telah memiliki rekening pada bank yang menyediakan layanan. Masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak hanya dapat membuka layanan pada header di web yang bersifat umum dan untuk konsumsi publik seperti peraturan, unduh aplikasi perpajakan, informasi publik, tax knowledge base atau pembelajaran perpajakan dan lainnya.

Sekadar informasi, penggunaan EFIN akan digantikan dengan teknologi kekinian yakni menggunakan OTP (One Time Password) yang sekarang populer banyak digunakan pada sistem atau aplikasi pada perangkat smartphone. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

 

Dengan satu kali log masuk (login), Wajib Pajak akan mendapatkan banyak layanan digital terutama pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Secara terperinci layanan digital yang disediakan itu adalah sebagai berikut:

  • Menu Lapor => Pelaporan (e-Filing, e-Form, e-Bupot)
  • Menu Bayar => Pembayaran (e-Biling)
  • Menu Profil Wajib Pajak berupa data pokok Wajib Pajak dan SPT yang dilaporkan
  • Menu Layanan => Layanan administrasi perpajakan seperti rumah konfirmasi dokumen, konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP), e-reporting, e-CBCR, e-PHTB dan permohonan Wajib Pajak seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang untuk sementara jumlah dan cakupannya masih terbatas dan akan terus ditambahkan.

Single Login ini merupakan salah satu program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015–2019 yang dilanjutkan pengembangannya dan masuk menjadi program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024.

Single Login juga merupakan pintu masuk layanan berbasis 3C (Click-Call-Counter). Layanan 3C ini merupakan program pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dengan sistem kanal, tetapi tidak terbatas pada ketiga kanal itu (termasuk juga di dalamnya kanal lain seperti aplikasi mobil dan kantor pos).

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kanal utama melalui situs web pajak.go.id dengan pengelolaan permohonan yang masuk ke dalam situs web secara otomatisasi penuh tanpa bantuan manusia, atau diproses lebih lanjut oleh agen pusat kontak (contact center) atau Account Representative, tergantung kerumitan jenis permohonan.

Kanal kedua adalah pusat kontakBeberapa jenis permohonan juga direncanakan dapat disampaikan melalui pusat kontak. Sementara bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengakses situs web dan pusat kontak atau termasuk dalam kategori risiko sesuai aplikasi Complain Risk Management (CRM) dapat menyampaikan permohonannya secara langsung melalui kantor pajak.

Konkretnya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan digitalisasi dan otomatisasi layanannya secara bertahap sehingga Wajib Pajak tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak.

Pada 2020 ini akan ada tujuh layanan yang terlebih dahulu diotomatisasi ke situs web pajak.go.id, yaitu sebagai berikut.

  1. Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
  2. Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat (KK dan KKS)
  3. Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
  4. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif Orang Pribadi
  5. Perubahan Data Wajib Pajak Ekspress
  6. Cetak Ulang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Surat Keterangan PP 23.

Direktorat Jenderal Pajak meyakini dengan otomatisasi dan integrasi layanan ini maka Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan juga adalah pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menariknya, hal ini akan memberikan keseragaman dan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak. Tidak akan lagi ditemui perbedaan dokumen yang dipersyaratkan yang bisa jadi muncul jika dilayani secara luring (luar jaringan) melalui kantor pajak. Dan inilah masalah yang sering dirasakan oleh Wajib Pajak di seluruh Indonesia.

Selain itu muncul pula keyakinan bahwa otomatisasi dan integrasi layanan akan menunjang pengawasan pajak yang lebih efisien dan efektif berbasis pendekatan perilaku kepada Wajib Pajak.

Dan Single Login DJP adalah awal mulanya. Ini pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak.-Harisman Isa Mohamad

Lanjut baca

Taxclopedia

Proses Penetapan Target Pajak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya?

Sebelum membedah topik di atas, ada baiknya kita mencari ilustrasi tentang bagaimana sebuah negara bisa hidup atau survive. Ternyata mudah dan sederhana, yakni dengan melihat bagaimana manusia atau individu-individu dalam sebuah negara bisa hidup atau survive. Dalam sebuah kelas pelatihan membangun kesadaran pajak, penulis menjelaskan kepada peserta bagaimana negara ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Seorang peserta kemudian diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana dirinya bisa hidup di sebuah kota atau daerah. Siti, salah seorang peserta kemudian terlibat pembicaraan dengan penulis.

Penulis: “Coba Siti hitung berapa kebutuhan hidup Siti selama satu bulan di kota Jakarta—yang paling pokok saja, ya. Artinya, kalau kebutuhan ini tidak tercukupi maka Siti kurang atau tidak layak hidup di Jakarta.”

Siti: “Caranya bagaimana, Pak?”

Penulis: “Dalam sehari berapa kali Siti makan dan minum dan berapa rupiah dikeluarkan untuk itu?”

Siti: “ Tiga kali. Sekali makan dan minum di Jakarta kurang lebih habis Rp 20.000.”

Penulis: “Berarti dalam sebulan habis Rp 20.000 x 3 x 30 = Rp 1.800.000. Terus, berapa pengeluaran uang sebulan untuk membeli pakaian baru, kosmetika dan kebutuhan wanita agar tetap tampil cantik?”

Siti: “Hmmm, berapa ya, Pak? Sekitar Rp 300.000, deh.”

Penulis: “Pertanyaan terakhir, berapa biaya sewa atau kontrak tempat tinggal sebulan di Jakarta? Lalu, berapa kebutuhan pulsa dan data serta ongkos transportasi untuk mobilitas Siti selama sebulan?”

Siti: “Sewa tempat tinggal sebulan Rp 1.500.000, pulsa dan data sekitar Rp 120.000, dan transportasi saya pakai angkutan umum dan transportasi berbasis aplikasi daring sekitar Rp 1.000.000”

Penulis: “Dapat saya simpulkan total kebutuhan hidup layak Siti di kota Jakarta selama sebulan adalah Rp 4.720.000. Berikutnya, setelah mengetahui kebutuhan biaya hidup sebesar ini, apa yang akan Siti lakukan?”

Siti: “Pastinya Siti akan mencari penghasilan di Jakarta minimal sebesar pengeluaran Siti agar bisa tetap hidup di Jakarta, Pak.”

Penulis: “Iya, begitulah manusia atau individu menghidupi dirinya, dengan cara menghitung terlebih dahulu berapa kebutuhan hidupnya kemudian mencari cara untuk mengisi kantong pendapatannya dari bekerja, bisnis atau usaha atau menjalani profesi tertentu agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Negara pun melakukan hal serupa. Hanya saja, terkadang individu atau manusia melakukan cara yang berbeda seperti yang negara lakukan, yakni mencari dulu penghasilan baru kemudian kebutuhan hidupnya disesuaikan.”

Siti: “Terus, kalau Siti tidak punya uang untuk bisa bertahan hidup?”

Penulis: “Pastinya Siti akan meminjam uang dengan cara cepat, yakni ke kerabat atau teman dekat yang percaya dengan Siti. Namun, bila Siti ingin meminjam uang dalam nilai yang besar tentunya Siti akan meminjam ke lembaga keuangan dengan memberikan jaminan atau garansi senilai uang yang akan Siti pinjam, agar pihak lembaga keuangan punya keyakinan bila terjadi risiko di masa yang akan datang mereka tidak akan rugi bila Siti ternyata gagal bayar utang.

“Negara melakukan cara yang sama persis dengan Siti lakukan dengan memenuhi kebutuhannya. Bila tidak tercukupi, ya utang. Utang bisa dilakukan di dalam negeri (investasi dari masyarakat) dan luar negeri (negara donatur). Jaminan yang dimiliki negara ini tentu luar biasa mulai dari sumber daya alam yang berlimpah di darat dan air dan sumber daya manusianya. Itulah sebabnya permintaan utang kita selalu dipenuhi oleh negara donatur dan masyarakat. Tapi, tentunya utang punya risiko tinggi bila gagal bayar karena itu undang-undang memberi batasan persentase utang yang diperkenankan untuk menjaga terhindar dari risiko gagal bayar di kemudian hari.

“Agar tidak banyak utang yang terjadi dalam satu tahun maka negara sungguh sangat bergantung dengan penerimaan negara yang diperolehnya. Dan tahukah Siti dan peserta lainnya, bahwa negara menggantungkan hidupnya dari sektor perpajakan. Maka pajak memiliki andil sampai dengan 85 persen pada total rencana penerimaan negara. Karena itu, memiliki kesadaran tentang arti pentingnya pajak sangat penting dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat agar negara ini tetap bisa bertahan hidup dan mencapai impian dan cita-citanya.”

Penulis pun menutup pembicaraan dengan Siti.

Nah, APBN disusun selain untuk agar negara bisa bertahan hidup tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pasal 23 Ayat 1 menyatakan APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab untuk mencapai kemakmuran rakyat. Agar memudahkan pemahaman bagaimana APBN disusun tentu kita harus mengtahui struktur APBN itu sendiri.

Fokus kita pada struktur pendapatan negara, bagaimana pendapatan negara disusun dan jenis-jenis dari pendapatan negara, terutama pajak. Mari kita lihat definisi pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dan hak pemerintah pusat itu adalah:

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pehutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), Cukai, dan pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk (pajak impor) dan bea keluar (pajak ekspor).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN (dividen), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

PNBP sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni PNBP Migas meliputi pendapatan pertambangan mineral minyak bumi dan gas bumi dan PNBP Nonmigas meliputi pertambangan minerba, perhutanan, perikanan, dan panas bumi.

PNBP dividen BUMN diperoleh dari dua jenis BUMN yakni perbankan dan nonperbankan.

Penerimaan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Penulis akan perlihatkan perkembangan format dan komponen pendapatan negara secara time series.

Lantas bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya? Secara keseluruhan target penerimaan negara dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan Badan Kebijakan Fiskal—unit eselon satu di Kementerian Keuangan—sebagai koordinatornya. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dihitung dan disusun proyeksinya oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sedangkan penerimaan negara terkait dengan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terakhir tentu saja penghitungan dan penyusunan penerimaan negara sektor perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Unit eselon dua yang bertanggung jawab di Ditjen Pajak adalah Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak disingkat Direktorat PKP.

Bila kita lihat dari tahun ke tahun penerimaan pajak selalu meningkat. Di bawah ini adalah contoh peningkatan kenaikan penerimaan pajak dan bea cukai dua tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan 2019.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proyeksi penerimaan negara, penulis dapat uraikan secara singkat sebagai berikut.

  1. Penetapan asumsi kondisi makro ekonomi, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi year on year, nilai tukar rata-rata rupiah terhadap dollar AS, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan, harga minyak mentah dunia, lifting atau produksi minyak dan gas.
  2. Data penerimaan negara tahun-tahun sebelumnya atau melihat historis realisasi penerimaan negara baik dari pajak maupun cukai.
  3. Proyeksi kondisi ekonomi yang terjadi di tahun depan, seperti demand dan supply barang dan jasa yang sangat dipengaruhi dengan daya beli masyarakat yang tentunya berimbas pada penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penerimaan PPN. Kenaikan UMR (upah minimum regional) di banyak daerah di Indonesia juga dapat memicu kenaikan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang akan menurunkan target penerimaan PPh. Adanya pemberian insentif perpajakan di berbagai sektor industri dan investasi juga membuat hitungan penerimaan pajak akan tergerus. Jangan lupakan juga, tekanan ekonomi dunia akibat perang dagang Amerika dan Cina juga memiliki dampak terhadap penerimaan negara di sektor pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Harga komoditas tambang dunia, seperti minyak bumi, harga CPO (crude palm oil) atau minyak sawit, komoditas kakao dan lainnya punya pengaruh signifikan pada penerimaan pajak dan perdagangan internasional baik bea masuk dan bea keluar. Terakhir, peranan perjanjian antarnegara yang tergabung dalam banyak organisasi internasional seperti G7, AFTA (Negara ASEAN) serta perjanjian bilateral negara Indonesia dengan negara lainnya adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun proyeksi penerimaan negara.
  4. Untuk penerimaan dari cukai yang terdiri atas hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, penetapan tarif dan harga eceran biasanya tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Sebagai penutup, tentunya negara ini sudah demikian akut menggantungkan dirinya pada penerimaan pajak yang demikian dominan dalam struktur APBN. Sungguh tidak bisa dibayangkan bila dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak tercapai tentunya defisit akan terus membesar karena untuk menutup celah atau kekurangan pembiayaan negara. Yunani dan Venezuela adalah contoh nyata kegagalan negara memenuhi kewajiban membayar utangnya yang jatuh tempo sehingga mengalami depresi ekonomi yang sangat parah. Bicara anggaran, bicara kebutuhan hidup. Bicara pajak, bicara kelangsungan hidup sebuah negara. Harisman Isa Mohamad

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News7 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News13 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News18 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending