Connect with us

Taxclopedia

Penghitungan Diskon Pajak Besar-Besaran

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pemerintah telah memberikan diskon pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang bergiat memajukan bidang pendidikan, penerapan teknologi baru dan investasi di bidang tertentu.

Mendengar kata diskon, siapa pun pasti akan suka. Bukan hanya kaum emak-emak saja yang paling meminati setiap ada toko atau oulet perbelanjaan yang memberikan diskon, tetapi bapak-bapak dan remaja milenial pun meminati hal yang sama. Setiap produk atau jasa yang diberi diskon tentu ada potongan harga dari harga normal yang biasa dijual atau diserahkan pada konsumen. Ini jelas menguntungkan konsumen. Nah, bagaimana bila diskon juga diberlakukan pada tarif pajak? Tentu juga akan menarik perhatian masyarakat, khususnya Wajib Pajak.

Sudah menjadi pandangan umum masyarakat dan Wajib Pajak bahwa pajak adalah suatu beban atau kewajiban. Karena dianggap beban, sedikit ataupun banyak akan terasa berat. Meskipun berbagai upaya pemerintah melakukan gerakan penyadaran di masyarakat pada semua lapisan tetap saja pajak itu memberatkan masyarakat dan Wajib Pajak. Itulah fakta yang tidak bisa ditutupi oleh pemerintah di negara mana pun yang mengutip pajak atas penghasilan yang dimiliki oleh warganya. Dan ternyata betul pemerintah mengeluarkan kebijakan terbarunya memberikan diskon pajak besar-besaran untuk para Wajib Pajaknya yang memenuhi kriteria tertentu dan tidak sedang merugi.

Pemerintah memberikan beragam insentif fiskal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Pemotongan pajak atau super tax deduction diberikan bagi sejumlah perusahaan yang menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diberikan mulai dari 60 persen hingga 300 persen, bagi industri pionir yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Hal itu diatur dalam Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019. Dalam beleid itu juga diatur, perusahaan yang mendapatkan fasilitas adalah yang tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berikut sejumlah fakta-fakta terkait pemberian pajak besar-besaran oleh pemerintah, seperti yang dirangkum oleh penulis.

      1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 60 persen

Aturan itu menyebut, Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu, yakni industri padat karya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 200 persen

Kemudian Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Kompetensi yang dimaksud, yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Kemudian yang juga memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 300 persen

Lalu pada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, menurut beleid itu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

  1. “Super tax deduction” diyakini bisa tingkatkan kualitas SDM

Pemberian insentif fiskal super tax deduction diyakini mampu mendorong sektor industri manufaktur agar terlibat aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

PP tentang pemberian insentif pajak pada pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 26 Juni 2019.

Kompetensi yang didorong termasuk 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan pada sekolah menegah atau madrasah aliyah kejuruan.

Sebanyak 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi. Serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

Ragam kompetensi mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.

Insentif pajak ini guna mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem on-line single submission.

Terkait dengan diskon besar-besaran atau super deduction ada tiga sasaran yang diinginkan pemerintah dengan melibatkan pihak industri atau Wajib Pajak terkait dengan pendidikan vokasi, yakni:

  1. Kompetensi Tertentu untuk Siswa, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Atau Madrasah Aliyah Kejuruan.
  2. Kompetensi Tertentu untuk Mahasiswa, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Program Diploma Pada Program Vokasi.
  3. Kompetensi Tertentu Untuk Perorangan Serta Peserta Latih, Instruktur, dan/atau Tenaga Kepelatihan pada Balai Latihan Kerja.

Menurut penulis, selama ini masalah utama dunia pendidikan adalah adanya gap yang besar antara pemilik lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja. Salah satu gap besar itu adalah tidak sinkron antara kebutuhan pemberi kerja dan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja—bahasa kerennya link and match. Ini yang terjadi di mana-mana. Banyaknya pencari kerja yang tidak kompeten dan kredibel ketika sudah masuk ke lapangan kerja, baik industri, perdagangan maupun sektor jasa. Karena itu, butuh terobosan luar biasa untuk menyelesaikan problem utama bangsa ini. Dan momen itu didapatkan pada saat negara membutuhkan juga penerimaan pajak. Awalnya terlihat merugikan negara karena penerimaan pasti berkurang dari sektor pajak.Namun, jika kacamata investasi kita gunakan tentunya suatu hal yang lumrah bila kondisi awal dimulainya sebuah “investasi” akan mengeluarkan banyak biaya yang bisa berujung pada kerugian di awal terjadinya investasi.

Tapi jangan salah, investasi paling mahal dan memiliki valuasi yang tinggi di masa depan adalah investasi di bidang pendidikan. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan ini tiba di saat yang tepat, meskipun sebenarnya sangat terlambat. Negara kita sudah kecolongan dan tertinggal jauh oleh negara tetangga ASEAN, yakni Vietnam dan Thailand, bahkan Kamboja sudah melakukan hal yang sama lebih dahulu dari negara kita. Akibatnya, banyak pabrikan luar negeri atau penanaman modal asing masuk ke negara itu dibandingkan dengan negara kita. Tidak boleh ada kata sesal atau terlambat untuk sebuah optimisme dalam bernegara.

Berikutnya, penulis akan ilustrasikan bagaimana penghitungan diskon dimaksud terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak.

Contoh 1:

PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                               Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                                       Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                             Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                                       Rp 80.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                                        Rp (20.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                                 Rp 60.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00

(100 persen x Biaya Pemagangan).

Contoh 2:

PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya non-praktik kerja dan pemagangan:                                          Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                 Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto:                                                                      Rp 40.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp (40.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp 0,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Y sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahan pengurangan itu menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Y hanya sebesar Rp 40.000.000,00.

Contoh 3:

PT Z melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 400.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                           Rp (350.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                    Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (RUGI) NETO:                                                   Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp 0,00

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Z sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja dan Pemagangan). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga PT Z tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh 4:

PT DEF merupakan Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas tax allowance. Pada tahun 2022. Besaran fasilitas pengurang penghasilan neto (investment allowance), sebagai salah satu fasilitas tax allowance, adalah sebesar Rp 15.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas tax allowance, pada tahun 2022, PT DEF melakukan kegiatan praktik kerja untuk pertama kalinya dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK ini.

Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas investment allowance adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja:                                                                       Rp (470.000.000,00)

Biaya praktik kerja:                                                                 Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                           Rp 10.000.000,00

Investment Allowance:                                                                        Rp (15.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto praktik kerja                    Rp (0,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (5.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT DEF sebesar Rp20.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp5.000.000,00 yang disebabkan pemanfaatan fasilitas investment allowance. Karena PT DEF telah mencatatkan rugi fiskal sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini, maka PT DEF tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini.

Untuk contoh format biaya terkait kegiatan vokasi yang mendapatkan diskon besar ini terdapat dalam lampiran PMK no. 128 tahun 2019 yang bisa pembaca unduh pada laman-laman penyedia peraturan perpajakan.

Salah satu yang membuat menarik adalah kemudahan dalam prosedur dan permohonan untuk mendapatkan diskon ini cukup melalui OSS atau Online Single Submission yang terintegrasi dengan semua lini birokrasi. Hanya bisa dibuktikan nantinya oleh Wajib Pajak sendiri janji pemerintah itu apakah betul kemudahan itu adalah sebuah fakta atau hanya sebuah ilusi.

Mudah-mudahan Wajib Pajak tertarik untuk mendapatkannya.-Harisman Isa Mohamad

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Medio September 2020, Menteri Keuangan menyatakan bahwa negara kita telah memasuki masa resesi. Apa sebabnya, dan apa yang harus pemerintah dan rakyat lakukan?

 

Karena berturut-turut selama tiga kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita di bawah nol atau negatif, kita memasuki resesi. Apa sebabnya? Tak sulit mencari jawaban. Apa lagi kalau bukan karena wabah Covid-19.

Semua negara di dunia secara ekonomi mengalami kontraksi atau perlambatan, dalam semua aspek ekonomi tentunya. Negara-negara yang menjadi episenter pandemi adalah negara-negara berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, Brasil, dan India, serta Rusia. Indonesia, menurut data pemerintah, telah menjadi negara episenter baru pandemi Covid-19 ini, dengan pertambahan jumlah kasus positif yang mengkhawatirkan dari hari ke hari. Sudah lebih dari 200.000 penduduk Indonesia yang positif terjangkit virus ini dengan angka kematian di atas 10.000 orang.

Tak pelak lagi kebijakan yang diambil pemerintah harus tepat untuk mencegah kenaikan warga yang terinfeksi Covid-19. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus memerhatikan kondisi ekonomi negara agar tidak mengalami kebuntuan, stagnasi bahkan jangan sampai mengalami kemunduran. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu strategi yang diambil pemerintah negara kita untuk mengakomodasi dua hal tersebut di atas. Namun nyatanya kebijakan ini sampai tulisan ini tayang terbukti tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Dari berbagai referensi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, secara sederhana resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) atau jumlah produksi barang atau jasa secara nasional menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi.

Resesi adalah bagian dari krisis ekonomi yang apabila tidak berakhir, maka akan terjadilah kondisi kedua yang jauh lebih ekstrem yakni depresi ekonomi. Lantas bagaimana menyederhanakan perbedaan antara resesi ekonomi dan depresi ekonomi, maka penulis mengutip ucapan kolumnis sekaligus jurnalis Amerika Serikat Sidney J. Harris (1917–1986), resesi adalah “ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan.” Artinya, depresi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan dampak yang nyaris menyentuh semua elemen lapisan masyarakat.

Dalam sejarah perekonomian dunia, banyak negara pernah melalui resesi. Krisis ekonomi yang menghantam negara-negara Uni Eropa pada 2008–2009 menyebabkan sekitar 17 negara memasuki masa resesi, contohnya Yunani, Perancis, Portugal, Republik Siprus, Spanyol, Irlandia, dan Italia.

Pada 2010, kelesuan ekonomi melanda Thailand. Negara Negeri Gajah Putih itu mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini disebabkan produk domestik bruto negara tersebut yang terus merosot.

Tak hanya menghantam negara-negara berkembang, resesi ekonomi juga pernah dialami oleh Rusia yang dikenal sebagai negara adidaya tandingan Amerika Serikat sepanjang tahun 2015. Resesi di negara ini dipancing pencapaian produk domestik bruto yang rendah karena pasar modal dunia menolak perusahaan-perusahaan Rusia.

Berikut ini penulis jabarkan resesi yang pernah dialami oleh negara adidaya yakni Amerika Serikat dalam beberapa dekade.

Di saat wabah Covid-19—si pemicu resesi—diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan, seberapa kuat negara kita mampu bertahan dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya?

Resesi Besar 2007–2009

Resesi terjadi selama lebih kurang 18 bulan atau kerap disebut sebagai Resesi Besar yang membuat PDB AS terkontraksi 4,3 persen dan tingkat penganggurannya mencapai 10 persen. Resesi ini terjadi karena krisis kredit subprima yang membuat tingkat penyitaan aset meningkat 79 persen pada 2007 dan menghancurkan pasar perumahan AS. Hal itu kemudian memicu krisis perbankan, lantaran banyak lembaga keuangan yang telah mengambil sekuritas berbasis kredit berisiko tinggi tak mendapat pengembalian pinjaman dari nasabahnya. Beberapa institusi keuangan besar seperti Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, dan Lehman Brothers runtuh pada 2008. Akibatnya, pasar saham jatuh dan indeks utama kehilangan lebih dari setengah nilainya selama krisis. Pemerintah AS selama krisis ini mengeluarkan beragam stimulus ekonomi, termasuk dana talangan sebesar 700 miliar dollar AS untuk institusi keuangan dan paket lain sebesar 800 miliar dollar AS.

 Baca Juga: Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Resesi Dot-com

Resesi ini terjadi selama delapan bulan antara Maret 2000–November 2001 setelah gelembung dot-com meledak. PDB AS terkontraksi 0,6 persen dan tingkat pengangguran mencapai 5,5 persen. Mula resesi ini adalah Nasdaq kehilangan 75 persen nilainya yang mengakibatkan satu generasi investor teknologi tersapu. Kejadian tersebut menyebabkan pasar saham menjadi rentan. Kondisi kian memburuk ketika terjadi serangan 9/11 serta serangkaian skandal perusahaan akuntansi besar seperti Enron. The S&P 500 kehilangan 43 persen nilai sahamnya antara 2000 sampai 2002 akibat kejadian ini. Sementara Nasdaq sampai 2015 tak bisa mengembalikan nilai sahamnya.

Resesi Perang Teluk

Seperti namanya, resesi ini terjadi selama Perang Teluk pada 1990. Selama delapan bulan ekonomi AS tersuruk dengan PDB terkontraksi 1,1 persen dan tingkat penganggurannya sebesar 7 persen. Penyebabnya adalah The Fed menurunkan suku bunga secara bertahap untuk menekan inflasi. Langkah The Fed tersebut membuat perekonomian melambat. Ekonomi pun semakin terpuruk setelah Irak menginvasi Kuwait pada musim panas 1990 dan AS turut terlibat di dalamnya. Akibat lainnya adalah harga minyak dunia melonjak lebih dari dua kali lipat.

Resesi Reagan

Dinamai seperti itu karena terjadi di era Presiden Ronald Reagan. Dalam periode resesi ini ekonomi AS tersuruk dua kali. Pertama pada semester pertama 1980. Kedua selama 16 bulan dari Juli 1981 sampai 1982. Penyebabnya adalah The Fed menaikkan suku Bunga untuk menekan laju inflasi. Bisnis AS pun melambat. Ditambah lagi kebijakan embargo minyak Iran yang membuat pasokan minyak AS berkurang dan meningkatkan harganya. Tercatat untuk 12 kuartal PDB AS di angka negatif dengan paling dalam pada kuartal II 1980, yakni minus 8 persen. Sampai resesi 2007–2009, PDB di kuartal tersebut adalah yang terendah. Tingkat pengangguran di AS pun melonjak mencapai 10,8 persen pada November dan Desember 1982. Hanya bisa disaingi oleh tingkat pengangguran di masa pandemi korona. Untuk mengatasi resesi ini, Reagan menurunkan rasio pajak dan menambah anggaran pertahanan

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Resesi 1973–1975

Resesi ekonomi pada periode ini berlangsung selama 16 bulan dari November 1973 sampai maret 1975. Pemerintah AS menyalahkan embargo minyak oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebagai penyebabnya. Namun, sebenarnya ada dua faktor lain yang turut menyebabkannya. Faktor pertama adalah Presiden Nixon membuat kebijakan kontrol harga upah. Kebijakan ini menyebabkan harga barang melambung dan menurunkan permintaan. Tingkat upah yang tinggi juga membuat pelaku bisnis melakukan PHK massal. Kedua, AS melepaskan standar emas dan menyebabkan inflasi tak terkontrol. AS pun dalam periode ini mengalami stagflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif selama lima kuartal. Tercatat paling dalam pada kuartal I 1975, yakni minus 4,8 persen. Tingkat pengangguran pun melonjak dua tahun setelah resesi pada Mei 1975 sebesar 9 persen.

Depresi Besar

Depresi Besar adalah resesi paling buruk dalam sejarah AS. Resesi ini berjalan selama 9 tahun dari 1929 sampai 1938. Tingkat pengangguran AS pada 1933 mencapai 25 persen dan tetap di angka 19 persen pada 1938. Resesi ini berakhir karena tiga hal—kebijakan ekonomi New Deal yang dikeluarkan Presiden Roosevelt, berakhirnya kekeringan panjang yang menyebabkan bencana alam bernama Dust Bowl, dan peningkatan pengeluaran untuk Perang Dunia II.

Lantas bagaimana upaya negara-negara tersebut dan negara kita mengatasi resesi ini?

Untuk menyederhanakannya, mari bayangkan sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan tiga anak. Sang ayah adalah pemimpin keluarga sekaligus pemberi nafkah atau presiden dalam keluarga tersebut. Istrinya adalah menteri sekaligus gubernur bank sentral atau pengendali keuangan serta ketiga anaknya adalah rakyatnya. Karena ketiga anaknya sudah besar maka sang ayah memberikan modal usaha untuk anaknya agar mandiri di kemudian hari, dua orang anaknya sudah menikah dan memiliki anak, dua orang anak ini kita ilustrasikan sebagai perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Sedangkan satu anaknya yang belum menikah bertindak sebagai profesi atau individu dalam masyarakat.

Sewaktu-waktu bisnis dari dua anaknya yang menikah ini terancam bangkrut, demikian juga anak terakhir juga mengalami kerugian dalam bisnisnya, lantas apa yang harus dilakukan oleh sang ayah sebagai pemimpin keluarga? Tentunya dia tidak ingin ketiga anaknya dalam bahaya ekonomi. Apalagi diketahui juga memiliki utang yang besar, maka dia akan memerintahkan sang istri sebagai menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk memberikan stimulus keuangan kepada anak-anaknya. Stimulus itu bisa berupa bantuan tunai secara langsung atau berupa bantuan pinjaman modal atau berbagai upaya penyelamatan keuangan anak-anaknya. Jangan sampai misalnya anak yang pertama dan kedua terjadi masalah dengan keluarganya karena tidak sanggup menafkahi istri dan anaknya sehingga terjadi perceraian. Bahasa ekonominya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran. Pun demikian untuk anak ketiga meskipun dia tidak memiliki istri dan anak tetaplah dia harus diselamatkan kondisi keuangannya agar bisa bertahan. Apalagi sang ayah juga mengetahui tetangga-tetangganya (negara-negara di dunia yang mengalami hal yang sama)  juga mengalami hal yang sama. Terjadi guncangan besar dalam kompleks perumahan itu.

Baca Juga: Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Dari ilustrasi di atas dapat diambil kesimpulan ketika resesi ekonomi melanda dunia, maka banyak negara menempuh hal yang sama, yaitu memberikan banyak stimulus-stimulus, yang bisa berupa stimulus fiskal (keuangan) bisa juga moneter.

Di bidang fiskal, stimulus dilakukan dengan insentif atau keringanan perpajakan, seperti pengurangan atau penurunan tarif, pembebasan pengenaan pajak untuk objek-objek pajak tertentu, perizinan usaha, penangguhan pemeriksaan pajak, percepatan pemberian restitusi kepada Wajib Pajak yang kondisi laporan pajaknya lebih bayar dan banyak hal lainnya di kebijakan ini termasuk di dalamnya memberikan bantuan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak yang pada dasarnya mendongkrak daya beli masyarakat yang jatuh saat terjadinya resesi.

Sedangkan di bidang moneter bisa dengan menurunkan tarif suku bunga nasional, perpanjangan jatuh tempo kewajiban atas utang, baik itu utang yang sifatnya berupa investasi, produksi maupun konsumsi bahkan bila dirasa perlu membuat kebijakan yang cukup ekstrem dengan menerbitkan atau mencetak uang baru dalam jumlah besar.

Sebagai penutup ada sebuah pertanyaan dari penulis terhadap ilustrasi sebuah keluarga di atas, yakni seberapa kuat dan seberapa besar kemampuan finansial sang ayah dalam menyelamatkan kondisi ekonomi ketiga anaknya tersebut? Sekaligus berhitung juga untuk mempertahankan kondisi keuangan keluarga besar yang dipimpinnya. Atau dengan kata lain seberapa kuat negara kita mampu bertahan terhadap resesi ini dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya? Berapa persediaan kas atau berapa jumlah kekuatan finansial dia dalam mempertahankan kelangsungan hidup dirinya dan tentu saja rakyat di dalamnya? Di saat wabah pandemi Covid-19 pemicu terjadinya resesi ini diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Lanjut baca

Taxclopedia

Apa Kabar Pajak Dana Desa?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Pemerintah menetapkan, untuk 2020, alokasi Dana Desa per desa Rp 960 juta atau dengan total penyaluran Rp 72 triliunnaik Rp 2 triliun dari APBN 2019. Bagaimana dengan pemotongan dan pemungutan pajak di dalamnya, apakah sudah diterapkan dengan baik?

 

Buat sebagian masyarakat Indonesia kata desa identik dengan kata terbelakang, udik atau tidak maju, seolah ingin menegaskan bahwa desa itu akan selalu tertinggal dari kota. Begitu jauhnya perbedaan antara desa dan kota sampai banyak film-film Indonesia bercerita tentang perjuangan anak desa yang hidup di perkotaan dengan berbagai kemasan yang menarik. Seolah-olah kehidupan masyarakat maju itu adalah kehidupan masyarakat perkotaan. Desa tidak pernah mendapatkan porsi yang besar sebagai sebuah wilayah idaman dalam mengembangkan cita-cita masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bukan tempat yang tepat dalam karier bisnis atau profesi apa pun. Belum pernah terdengar di telinga kita ada artis desa, yang populer adalah artis ibu kota atau artis kota. Atau bila kita liat pengusaha-pengusaha besar dan sukses juga kebanyakan tinggalnya di perkotaan dengan berbagai lini bisnisnya.

Untuk mengangkat pamor agar ia menjadi wilayah yang menarik untuk berusaha, berbisnis, mengembangkan karier sekaligus mengubah paradigma yang cenderung keliru tadi, kita memerlukan keberpihakan sangat besar dari pemerintah. Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah mengumumkan keinginannya untuk:

Baca Juga: Edukasi dan Pengawasan Pajak Dana Desa

1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna kesejahteraan bersama;

5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Perlu Anda ketahui, jumlah desa di negara kita mencapai 73.000 dan tersebar dalam 8.000 kelurahan. Itu artinya, sebagai unit terkecil pemerintahan negara ini, desa memiliki peran sentral yang sangat penting dalam perkembangan negara ini ke depannya, di sektor mana pun. Dialah penopang atau basis ekonomi riil negara ini. Tak heran bila pemerintah sejak era reformasi secara perlahan memberikan perhatian serius terhadap desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan desa maupun pengembangan ekonomi desa.

Penulis akan mengambil beberapa terminologi menarik mengenai Undang-Undang Desa ini sebelum mengerucut ke aspek perpajakannya. Terminologi ini sangat menarik untuk menjadikan dasar atau pijakan seperti apa pemerintah membuat kebijakan-kebijakan ke depannya.

Dalam UU ini yang dimaksud dengan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya ada tiga komponen utama operator desa, yakni pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serupa dengan konsep pemerintahan sebuah kota atau kabupaten.

Baca Juga: BUMDes masih Susah Akses Dana

Penulis tidak akan membahas bagaimana mekanisme pemilihan atau penetapan operator atau perangkat-perangkat pemerintahan desa, karena sudah diatur secara teknis oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang penulis ingin soroti adalah munculnya BUMDes atau “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Penjelasan di atas menegaskan bahwa sebuah desa seharusnya memiliki unit usaha atau badan usaha secara mandiri yang pendiriannya dilakukan berdasarkan hitungan jumlah kekayaan desa. Jadi BUMDes adalah perusahaan swasta milik desa yang didirikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang hasil keuntungan tersebut dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Apakah ada kriteria khusus pada sebuah desa untuk bisa mewujudkan BUMDes ini—apakah itu dari sisi aset atau kekayaan desa atau ada variabel lainnya?

Hasil penelusuran internet, ada beberapa contoh BUMDes yang berhasil memberdayakan potensi desa mereka sehingga dapat menjadi lumbung penghasilan desat. BUMDes tersebut diantaranya :

  1. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Jawa Tengah
  2. BUMDes Multianggaluku Mandiri Desa Kalukubula, Sulawesi Tengah
  3. BUMDes Desa Cibodas, Jawa Barat
  4. BUMDes Desa Tirtonirmala Bantul, Jogjakarta
  5. BUMDes Desa Amin Jaya, Kalimantan Tengah

Kelima BUMDes tersebut masuk di sektor pariwisata, pengelolaan air bersih, perkebunan sawit, toko serba ada dan penyaluran dana simpan pinjam. Bila kita lihat aspek perpajakan dari BUMDes tentunya akan sama dengan aspek perpajakan entitas lainnya di negara ini, seperti perusahaan swasta, BUMN atau BUMD. Ada aspek PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di dalamnya. Undang-Undang Pajak tidak memberikan kekhususan terhadap subjek pajak tersebut. Namun tentu saja untuk BUMDes yang masuk kategori usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yakni Rp 4,8 miliar selama setahun (PP NO 23 tahun 2018) maka dapat memilih menggunakan tarif pajak yang sangat ringan yakni 0,5 %. Dan apabila BUMDes memproduksi atau menyalurkan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dalam setahun melewati nilai peredaran usahanya di atas Rp 4,8 miliar maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut PPN pada setiap transaksinya kepada konsumen.

Baca Juga: Potensi Dikelola, Desa Sejahtera

Belum lagi dengan kewajiban pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No 28 Tahun 2009 yang ditetapkan aturan teknisnya menggunakan PERDA (Peraturan Daerah), seperti pajak hotel, restoran, hiburan, bahan tambang kategori galian C dan pajak daerah lainnya.

Intinya bicara kewajiban pajak BUMDes sama dengan membahas tentang kewajiban subjek pajak lainnya. Inilah salah satu asas perpajakan yang dianut negara kita yakni kesetaraan atau keadilan. Tidak memandang pada subjektivitasnya melainkan pada objektivitasnya yakni penghasilan.

Berikutnya penulis akan membedah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa menurut terminologi UU Desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Berarti, pengelolaan Dana Desa menggunakan mekanisme penganggaran dan pengalokasian, populer dengan istilah APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Sumber Pendapatan Desa atas pendapatan yang diperoleh desa digunakan secara prioritas untuk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekilas belum dapat diketahui secara pasti aspek perpajakan pengelolaan Dana Desa tersebut bila kita tidak mengetahui teknis penggunaannya—di antaranya melalui program padat karya dengan skema cash for work, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara swakelola atau penyedia. Padahal, dari sinilah aspek perpajakan akan muncul. Misalnya, program padat karya dengan pemberian uang tunai secara langsung kepada tenaga kerja yang bersifat harian dan mingguan akan memunculkan pengenaan PPh Pasal 21. Sedangkan untuk swakelola dan penyedia akan memunculkan pengenaan PPh Pasal 22, 23 dan 4 (2) serta kewajiban PPN. Untuk lebih jelasnya kita lihat skema berikut di bawah ini.

 

Dana Desa sungguh sebuah program yang sangat baik dilaksanakan yang diinisiasi oleh pemerintah dan memiliki payung hukum yang sangat kuat. Namun perlu kita pahami anggaran sebesar Rp 72 triliun bukanlah jumlah yang kecil, belum lagi bicara soal kebocoran di dalamnya, sudah ada beberapa aparat desa yang berurusan dengan pihak berwajib karena penyalahgunaan alokasi Dana Desa ini, ada yang melakukan berbagai proyek fiktif, mark up proyek atau bahkan langsung memotong aliran Dana Desa masuk ke rekening pribadi.

Bagaimana dengan pemotongan dan pemungutan pajak di dalamnya, apakah sudah diterapkan dengan baik? Hitungan kasar penulis, bila ada alokasi Dana Desa sebesar Rp 72 triliun dengan potongan tarif pajak misalnya adalah total 10 persen untuk semua jenis pajak yang dikenakan, maka harusnya negara memperoleh sekitar Rp 7,2 triliun dari anggaran Dana Desa ini.

Baca Juga: Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Problem utamanya tak lain dan tak bukan adalah sumber daya manusia desa sendiri, seberapa baik kualitas atau kualifikasinya, meskipun dimunculkan adanya pendamping desa atau pendamping teknis dari kalangan profesional tetap saja tidak menutup adanya celah atau kekurangan besar ketika melaksanakan implementasi Dana Desa.

Penulis yakin serapan Dana Desa sangat bergantung pada rasa percaya diri aparat desa. Rasa percaya diri itu secara alami baru bisa dimiliki dengan bekal ilmu, pengetahuan dan kompetensi yang cukup di bidang keahliannya. Bila ini tidak ada dalam diri aparat atau kelengkapan desa, maka sebesar apa pun Dana Desa ini dianggarkan, sehebat apa pun obsesi atau tujuan penggunaan Dana Desa hanyalah sebuah impian belaka yang sulit terwujud secara nyata. Edukasi dan edukasi adalah kuncinya.

Lanjut baca

Taxclopedia

Bisakah Tarif Pajak 0,5 persen Melejitkan UMKM?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Bagaimana agar pemerintah, melalui kebijakan perpajakan, dapat membantu mereka?

 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 59,2 juta pelaku usaha (Kemenkop dan UMKM, 2019). Sebagai pembanding, Katadata menunjukkan data berbeda, yakni di tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sudah lebih dari 60 juta.

Peran UMKM dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) pun cukup signifikan. Pada 2018, sektor UMKM menyumbangkan sedikitnya Rp 8.400 triliun atau sekitar 60,34 persen pada PDB Indonesia. Tak heran bila UMKM dinilai menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Tapi tunggu dulu, jangan berbesar hati, kita lihat sisi pandang lainnya. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) tinggi, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. ini menunjukkan daya saing produk dari UMKM kita di tingkat global rendah. Ibarat nilai rapor anak sekolah yang menggunakan indeks rata-rata siswa dalam satu sekolah, maka indeks UMKM Indonesia di bawah rata-rata indeks UMKM di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Jago kandang

Apa hipotesis awal? UMKM di Indonesia baru menjadi kampiun di kandang sendiri, belum mendapatkan porsi lebih di luar wilayah Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat definisi UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 sebagai payung hukum UMKM.

UU Nomor  20 tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

“DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat, dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini”

Kalau kita bandingkan peraturan spesifik perpajakan terhadap UMKM, yakni PP No 23 Tahun 2018 dengan rumah besar UMKM di UU No 20 Tahun 2008, kita akan mendapati sesuatu yang menarik.

PP 23 Tahun 2018 berbicara mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu—tidak disebutkan secara spesifik kata UMKM, tetapi lebih kepada jumlah peredaran usaha dalam waktu tertentu yang dimilki oleh WP. Namun karena khalayak melihat PP No 23 Tahun 2018 ini sebenarnya ditujukan kepada UMKM, akhirnya jadi bahasa umum bahwa PP No 23 Tahun 2018 ini teruntuk pelaku UMKM. Padahal, kalau kita analisis lebih dalam, penyematan kata UMKM pada PP No 23 Tahun 2018 berbeda dengan definisinya pada UU No 20 Tahun 2008. Kita fokus saja pada kesamaan dua produk hukum tersebut, yakni bicara tentang peredaran usaha atau penjualan.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

PP No 23 Tahun 2018 mengatakan pengenaan pajak kepada WP Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Bahasa matematika sederhananya Rp 0 s.d. Rp 4.800.000.000. Sedangkan pada UU No 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

  1. Mikro memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 0 s.d. Rp 300.000.000
  2. Kecil memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 300.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000
  3. Menengah memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000

Dari perbandingan aturan ini saja terlihat pengenaan tarif 0,5 persen PP No 23 Tahun 2018 menunjukkan ketidakadilan: Jumlah peredaran usaha atau bruto yang dipatok s.d. Rp 4,8 miliar ternyata menyasar kelompok mikro dan kecil sedangkan kelompok menengah hanya sebagian kecil saja. Tentu rentang seperti ini tidak berpihak kepada kelompok mikro dan kecil, meskipun mereka mendapat tarif flat 0,5 persen.

Dalam hal ini, alternatif yang dapat dipilih adalah dengan memperbaharui kebijakan. Misalnya, dengan penerapan tarif nol persen dan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang belum memiliki omzet yang stabil.

Penetapan tarif pajak nol persen bagi usaha mikro dan kecil juga telah diterapkan di beberapa negara, salah satunya adalah Cina pada 2020 yang menerapkan tarif nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan omzet Rp 60 juta per bulan atau bahasa teknisnya dibuatkan tarif progresif seperti halnya pada Pasal 17 UU PPh secara berlapis.

Penulis dapat memahami bahwa salah satu latar belakang munculnya PP No 23 Tahun 2018 adalah penyederhanaan tarif, tapi ternyata yang muncul adalah problem kesenjangan di tiga level tersebut. Dan bila kembali kepada filosofi perpajakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan atau kesetaraan, tentu adil yang dimaksud bukan sama rata, sama tarif, dan hal yang sama lainnya, melainkan lebih kepada keberpihakan negara kepada golongan masyarakat ekonomi kecil agar mereka dapat dijaga kelangsungan hidupnya di negara ini.

Hanya 2,5 persen penuhi kewajiban

Sekarang lupakan tentang perdebatan pengenaan tarif 0,5 persen pada pelaku UMKM, mari kita lihat fakta apa yang terjadi setelah adanya penerapan tarif 0,5 persen ini. Ternyata jumlah UMKM di Indonesia yang sudah membayar pajak hanya 1,5 juta dari sekitar 59 hingga 60 juta lebih UMKM di Indonesia. Apa artinya? Ternyata begitu rendah sekali pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di negara ini, rasionya hanya 2,5 persen saja dari total UMKM yang menjadi pelaku usaha. Sungguh teramat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tax ratio di Indonesia yang di kisaran 10,3 persen, jauh selisihnya. Itu memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat luas dalam berkontribusi pada penerimaan negara.

Yang lebih menarik lagi, sumber internal Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa setelah pandemi Covid-19 ini muncul dan insentif fiskal diluncurkan untuk semua sektor usaha terdampak, salah satunya UMKM, ternyata hanya sedikit UMKM memanfaatkannya. Sudahlah sebelum ada insentif fiskal ini kecil partisipasi UMKM dalam kontribusi penerimaan negara, sedikit juga UMKM yang ambil bagian ketika penghapusan pajak hingga Desember 2020 diberikan.

Kecilnya partisipasi di atas, menarik untuk digali lebih dalam. Kemungkinan pertama program pemerintah, yakni PP No 23 Tahun 2018 tidak menarik minat para pelaku UMKM. Bisa jadi mereka enggan karena tidak tahu, abai, atau tidak cukup mendapatkan sosialisasi dari pemerintah.

Baca Juga: Menggairahkan Pajak UMKM

Kemungkinan kedua adalah pajak masih menjadi sosok antagonis bagi para pelaku usaha, sehingga meskipun diberikan tarif yang rendah dan penghapusan pajak selama masa pandemi ini tidak membuat mereka tertarik. Seolah mereka merasa ini perangkap. Mengubah mindset seperti ini hanya bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini di semua lapisan masyarakat. Investasi edukasi ini baru akan terasa 10 s.d. 20 tahun ke depan.

Kemungkinan ketiga kurang berhasilnya program PP No 23 Tahun 2018 beserta insentif fiskal di dalamnya karena memang ekonomi masyarakat sedang terpuruk, sehingga boro-boro memikirkan bayar pajak, untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Belum lagi harus menyampaikan permohonan dan realisasi pada laman DJPONLINE yang belum tentu mudah dipahami dan dilakukan oleh WP UMKM menjadi penguat kemungkinan di atas. Bahasa milenialnya ribet.

Itu tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam hal ini otoritas pajak (DJP) untuk membuat terobosan lebih efektif atau tepat sasaran agar program ini benar-benar mampu menambah partisipasi pelaku UMKM dalam penerimaan negara. Pemerintah juga dapat sekaligus mengatakan kepada pelaku UMKM bahwa kebijakan pajak itu bukanlah beban. Pemerintah adalah mitra mereka dalam berusaha. Apa buktinya? Sebagai mitra yang memahami kesulitan sahabatnya, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan pajak kepada pelaku UMKM. Ini jelas memiliki maksud pemerintah di belakang UMKM ketika mereka menghadapi kesulitan keberlangsungan hidup karena imbas dari wabah pandemi Covid-19.

DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini dan tidak menganggapnya sebagai gimmick belaka yang menyimpan keribetan di kemudian hari.

Perlu juga DJP membuat evaluasi berkala terhadap sistem pelaporan perpajakan yang ada selama ini. Apakah menjadi beban masyarakat? Apakah sistem perpajakan berbasis daring yang dibangun oleh DJP telah memudahkan masyarakat? DJP perlu lebih banyak mendengar dan jangan sampai telinga menjadi tipis bila muncul kritikan dan saran dari stakeholder negeri ini.

Semoga setiap kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah menjadi booster peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan, bukan malah menjadi booster penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Referensi:

  1. https://news.ddtc.co.id/dilema-implementasi-tarif-pph-final-umkm-05-18370?page_y=200
  2. http://www.depkop.go.id/data-umkm
  3. https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News9 jam lalu

Digelar 4 Hari, Modest Fashion ISEF 2020 Tampilkan Karya Ratusan Desainer Indonesia

Jakarta, Majalahpajak.net – Untuk memasarkan fesyen muslim Indonesia ke ranah global, Bank Indonesia bersinergi dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan...

Breaking News1 hari lalu

Kinerja Solid di Masa Sulit

Di tengah pandemi COVID-19, Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan PermataBank justru tumbuh 20,4 persen   Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Permata...

Breaking News2 hari lalu

Dukung Program Wirausaha Sosial Kurangi Sampah Makanan Melalui Kampanye Towards Zero Food Waste

Jakarta, Majalahpajak.net – Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Dunia (FAO), sampah makanan atau food...

Breaking News3 hari lalu

Cak Lontong: Saya Pelawak yang Tidak Lucu

Komedian kondang Tanah Air membeberkan resep suksesnya menjadi pelawak di webinar dan peluncuran buku Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto...

Breaking News3 hari lalu

Lokakarya Virtual Memahami Implementasi e-Faktur 3.0

Jakarta, Majalahpajak.net – Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan serangkaian uji coba Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 terhadap sejumlah...

Breaking News4 hari lalu

ISEF Dorong Agar Indonesia Menjadi Pusat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta, Majalahpajak.net –  Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan...

Breaking News7 hari lalu

Mitra Tepercaya Membangun Kepatuhan Sukarela

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merayakan ulang tahun ke-5 secara virtual pada Rabu (21/10). Mengusung tema “AKP2I Sebagai Mitra...

Breaking News7 hari lalu

Fesyen Muslim Indonesia Rambah Eropa

Jakarta, MajalahPajak.net – Sepuluh desainer yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia mengikuti ajang internasional Virtual Fashion Show Mercedes Benz...

Breaking News1 minggu lalu

Drama Heroik Perjuangan Para Calon Pilot Muda

Jakarta, Majalahpajak.net – Film KADET 1947 garapan rumah produksi Temata kembali syuting sejak pertengahan September lalu di wilayah Yogyakarta. Film...

Breaking News1 minggu lalu

ISEF 2020, Bangkitkan Spirit Positif dan Optimisme Pelaku Usaha Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved