Connect with us

Report

Pengetahuan Dikelola, Kepatuhan Diperoleh

Diterbitkan

pada

Ardiyanto Basuki Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa

KPP PMB memperkuat pengawasan berbasis data melalui mekanisme “knowledge management”. Menyasar “cooperative compliance”.

Pagebluk Covid-19 meluluhlantakkan nyaris seluruh sendi-sendi perekonomian, termasuk pasar modal Indonesia. Pada awal pandemi (akhir Maret 2020), indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat berada di titik nadir di level 3.927. Syukurnya, perlahan kepercayaan investor kembali tumbuh yang ditandai dengan kenaikan transaksi saham maupun jumlah investor baru. IHSG pun naik menjadi 6.323 pada Januari 2021. Pergerakan pasar modal tampaknya semakin ajek di zona hijau itu seiring dengan aksi korporasi sektor digital yang melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepada Majalah Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) Ardiyanto Basuki menuturkan, rencana kehadiran perusahaan teknologi di BEI—GoTo (Gojek dan Tokopedia)—memberi semangat baru bagi investor dan berharap akan berdampak bagi penerimaan pajak di tahun 2021. Tahun ini, unit vertikal Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus ini ditarget mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 29,8 triliun. KPP PMB merupakan kantor penghasil penerimaan pajak terbesar keenam secara nasional, setelah KPP WP Besar Dua, KPP WP Besar Empat, KPP WP Besar Tiga, KPP WP Besar Satu, dan KPP Minyak dan Gas.

“IPO teknologi berpengaruh sekali di kita, khususnya di pembayaran masanya. Jadi, setiap transaksi penjualan di bursa, kita kenakan 0,1 persen (PPh final). Investor baru tahun 2021, melebihi 5 juta. Rata-rata transaksi harian di bursa itu Rp 9 triliun—sekarang Rp 13 triliun. Kalau transaksi meningkat Rp 1 triliun, PPh final, misalnya Januari, bisa mencapai Rp 400 miliar,” jelas Ardi melalui telekonferensi, Selasa (13/7).

Ia lantas memperkenalkan, empat kategori WP yang terdaftar di KPP PMB. Pertama, tiga WP yang masuk dalam jenis SRO (self regulatory organizations), yaitu lembaga yang mengelola efek di Indonesia, seperti BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan kliring penjaminan efek Indonesia. Kedua, manajer investasi (124 WP) merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Instrumen investasi yang dikelola adalah saham, obligasi, deposito, dan ragam produk investasi lainnya.

Ketiga, sekuritas (94 WP), yakni perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa melakukan kegiatan usaha sebagai pihak perantara pedagang efek, pihak penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengawas pasar modal merupakan instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Keempat, emiten (463 WP), yaitu perusahaan yang melakukan penawaran umum di BEI.

Dengan komposisi WP demikian, Ardi mengatakan, tantangan utama KPP PMB adalah pengawasan dan pemeriksaan. Sebab menurutnya, kendati tingkat kepatuhan formal WP terdaftar mencapai nyaris seratus persen, belum tentu dengan kepatuhan materialnya.

“Kita harus bisa memastikan dari sisi materialnya—memastikan WP betul yang dilaporkan dan membayar sesuai agar seluruh potensi dapat dipastikan optimalisasinya,” jelas Ardi.

Ia mengatakan, posisi penerimaan pengujian kepatuhan material (PKM) pada semester I-2021 sekitar Rp 2,2 triliun atau 46,68 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 4,7 triliun. Sedangkan untuk penerimaan PKM pemeriksaan dan penagihan sebesar Rp 273 miliar atau 19,62 persen dari target Rp 1,3 triliun.

Ardi mengungkapkan, kendati WP terdaftar mayoritas sudah patuh, masih tetap ada hal yang tidak sepenuhnya dipatuhi WP.

“Dengan melalui proses pemeriksaan material, KPP PMB masih menemukan koreksi pemeriksaan kita yang cukup besar. Ada yang sampai ratusan miliar,” sebutnya.

Oleh karena itu, sejak reorganisasi DJP pada Mei 2021 lalu, KPP PMB membagi masing-masing seksi dengan tujuh sampai dengan delapan account reprensentantive (AR). Seluruh WP terdaftar dan target penerimaan pajak akan dibagi rata di lima seksi pengawasan.

Knowledge management

Supaya pengawasan semakin kredibel dan andal, KPP tengah membentuk knowledge management pengawasan. Nantinya, beberapa AR yang ahli dalam sektor tertentu akan menuangkan pengalaman dan analisisnya ke dalam satu sistem terintegrasi. Sistem itu akan dapat diakses oleh seluruh pegawai KPP PMB secara berkelanjutan. Misalnya, AR tertentu yang fokus terhadap sektor perbankan, ditugaskan untuk menuliskan kiat membaca dan menganalisis laporan keuangan, bagaimana praktik-praktik potensi penghindaran pajak, dan sebagainya.

“Begitu banyak rupa WP dan proses bisnisnya. Ini memerlukan suatu skill untuk melakukan pengawasan. Dari sana, mereka (AR) yang memiliki kemampuan harus mampu mengumpulkan, membaginya, sehingga bisa digunakan oleh kita semua di seluruh aspek baik bagi pemeriksa, penyuluh. Nanti kalau mutasi, ilmu pengawasannya dapat dimanfaatkan melalui knowledge management,” jelas Ardi.

Selain itu, KPP juga memiliki seksi penjaminan kualitas data yang bertugas, antara lain, menganalisis dan menjamin kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

“Dengan era data agreement activity, data approach, data yang sumbernya banyak sekali, tidak ada celah sebenarnya bagi WP untuk melakukan penghindaran pajak. Tinggal tunggu waktu untuk bisa istilahnya memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi.”

Menurutnya, pengembangan knowledge management dilakukan untuk menciptakan cooperative compliance. Ia percaya, dengan data yang akurat dan keahlian fiskus yang mumpuni, WP akan lebih memiliki rasa percaya yang bermuara pada kepatuhan kooperatif.

“Kalau kita memahami WP secara detail, kan, kita tinggal ingatkan, mereka pun akan terdorong. Secara kooperatif WP akan menunaikan kewajibannya,” ujar Ardi seraya menambahkan bahwa KPP juga menjalankan fungsi penagihan dan penegakan hukum dengan memanfaatkan data terkait masing-masing WP.

Tak kalah penting, KPP PMB juga menaruh perhatian khusus terhadap isu transfer pricing, bukan dari sisi pemeriksaan saja, tapi juga dari sisi pengawasan. Dalam hal ini, KPP telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transfer Pricing yang digawangi oleh pegawai di seksi pengawasan, seksi pemeriksaan, maupun AR.

“Kita juga memiliki Forum Account Representative untuk tukar-menukar informasi, sebagai upaya kita melakukan law enforcement terhadap WP. Kita berkoordinasi dengan Bidang P2IP (Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (Kanwil DJP Jakarta Khusus) dan Kantor Pusat,” kata Ardi.

Kolaborasi

Untuk mencapai tujuannya, KPP PMB pun mengandalkan pola kolaborasi. Misalnya, menjalin kerja sama dengan BEI untuk mengedukasi para emiten. BEI menjadi jembatan bagi KPP untuk berdialog bersama Asosiasi Emiten Indonesia, terutama mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.03/2018 dan Surat Edaran (SE) Nomor 25 Tahun 2018.

Untuk penagihan pajak, KPP PMB juga bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ardi menjelaskan, “KPP PMB mengirimkan surat ke OJK untuk melaksanakan pemblokiran saham penanggung pajak yang diadministrasikan pada KSEI. Kemudian OJK memerintahkan KSEI. KSEI melakukan penelitian dan membuat berita acara pemblokiran atas saham-saham yang dimiliki oleh penanggung pajak dan dikirim ke KPP PMB.”

Berkat pelbagai strategi dan inovasi tersebut, kinerja realisasi penerimaan pajak pada semester I-2021 telah mencapai Rp 15,62 triliun atau 52,31 persen dari target. Penerimaan itu disumbang oleh sektor jasa keuangan dan asuransi (37,49 persen), perdagangan besar dan eceran (24,63 persen), industri pengolahan (21,01 persen), informasi dan komunikasi (5,27 persen), real estate (4,40 persen), dan sektor lainnya (7,2 persen).

Menurut Ardi, pencapaian itu merupakan hasil dari pengawasan pembayaran pajak yang rutin dilakukan terhadap WP yang meliputi pembayaran PPh non-migas, pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM, serta pajak lainnya.

“Rencana aksi ke depannya berupa peningkatan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan menggali potensi pajak yang belum direalisasikan serta tertib menerbitkan surat teguran dan imbauan masa,” jelas Ardi.

Report

Gandeng UMKM, Jaga Nilai TKDN

Diterbitkan

pada

Penulis:

PT Intisumber Hasil Sempurna

Agar tak melulu bergantung kepada impor, perusahaan penyedia alat-alat kesehatan ini menggandeng pelaku industri UMKM.  

Pandemi Covid-19 telah membuka mata kita semua betapa pentingnya kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Betapa tidak, langkanya alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan (alkes) lainnya secara global sejak awal wabah ini menyerang Indonesia, membuat tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan yang menangani pasien Covid-19 tak terlindungi dengan optimal.

Ketergantungan Indonesia terhadap APD dan alkes impor—di saat hampir semua negara membutuhkannya, serta terganggunya rantai pasok global ditengarai sebagai penyebab kelangkaan itu. Sejak April 2020, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk mempermudah proses perizinan—izin impor bahan baku hingga izin edar—bagi pelaku industri APD dan alkes dalam negeri agar tidak menghambat proses produksi dan pendistribusiannya.

Salah satu distributor itu adalah PT Intisumber Hasil Sempurna (IHS) yang berkedudukan di Surabaya. Saat pandemi, penyalur APD dan alkes merek OneMed ini diandalkan untuk menyalurkan kebutuhan masker, disinfektan, APD untuk masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Founder and CEO OneMed Group Yakobus Jemmy Hartanto mengatakan, sewaktu jumlah kasus Covid-19 meningkat, pemerintah daerah memintanya agar lebih mengutamakan suplai APD dan oksigen untuk faskes di sana ketimbang di luar Jatim.

“Memang karena ada instruksi dari wali kota, kami harus memprioritaskan penyediaan oxygen concentrator untuk Pemerintah Kota Surabaya meskipun sudah dipesan oleh teman-teman lain di luar provinsi atau luar kota Surabaya. Demikian juga APD, Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) ingin agar kami harus dahulukan Jawa Timur dulu,” jelas Jemmy saat berbincang dengan Majalah Pajak secara virtual, Kamis (26/8).

Jemmy pun turut bersyukur, di saat sektor-sektor usaha bertumbangan saat pandemi—termasuk sektor kesehatan—ia masih dapat bertahan dan berkontribusi pada negeri. Penentu arus kas perusahaan yang sehat datang dari penyediaan alkes yang berhubungan dengan Covid-19.

“Banyak juga bisnis alat kesehatan yang kolaps, karena tidak terkait dengan alat-alat penyediaan untuk Covid. Kami bisa move dan fleksibel sekali karena kami sejak dulu sudah menyediakan alat proteksi diri seperti APD, disinfektan. Di saat orang lain belum masuk di dalam bidang itu, kami sudah distribusi. Namun, bukan peluang yang kami lihat, tetapi bagaimana dengan ketersediaan itu kami bisa membantu pemerintah dan membantu banyak orang di dalam menghadapi pandemi ini,” kata Jemmy.

Merintis usaha

Sesungguhnya, minimnya alkes telah lama dirasakan oleh nakes sebelum virus korona tiba di Indonesia. Jemmy yang pernah menjadi dokter umum di sebuah puskesmas di Jawa Timur bercerita, ia mesti cermat dan rasional saat menggunakan alkes seperti alat suntik (syringe). Saking sedikitnya jatah yang dimiliki puskesmas, alat suntik yang semestinya sekali pakai hanya disterilkan untuk digunakan berulang kali.

“Pada waktu pertama kali kami tugas tahun ’80-’81, kami dijatahi satu hari itu hanya dua alat suntik untuk menyuntik banyak pasien. Padahal itu, kan, disposable. Jadi, terpaksa seadanya—pakai disinfektan dengan alkohol untuk membersihkan alatnya. Kami pakai suntik sampai jarumnya tumpul,” ungkap Jemmy.

Kesan itu membuatnya bermimpi kelak ingin memiliki sebuah pabrik alkes sendiri dan membantu Indonesia lepas dari ketergantungan impor. Kesempatan itu pun mulai datang bagi Jemmy. Saat masih bertugas di Dinas Kesehatan Surabaya, ia mulai merintis usaha dengan memiliki apotek sendiri.

Sekitar tahun 1992, Jemmy memperluas pasar dengan menjadi distributor obat dan alkes yang umum disebut dengan pedagang besar farmasi (PBF) dan penyalur alat kesehatan (PAK) di bawah bendera PT Intisumber Hasil Sempurna (IHS). Seiring berkembangnya perusahaan dan agar bisa membagi waktu dengan keluarga, Jemmy memutuskan untuk beralih profesi seutuhnya menjadi pengusaha dan menanggalkan tugas kedinasannya sebagai dokter sekaligus pegawai negeri sipil.

Namun, Jemmy menilai tak mungkin kedua profesi itu—distributor dan dokter—dapat jalan beriringan. Menjadi dokter berarti melayani masyarakat agar menjadi sehat tanpa memikirkan untung-rugi yang didapat. Sementara, menjadi pebisnis berarti memikirkan keuntungan bagi perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

“Saat jadi dokter, kalau pasien enggak punya uang, ya, enggak apa-apa enggak usah bayar. Pernah mengalami dibayar pakai telur ayam, dan lain-lain. Fokus di usaha ini awalnya juga bukan karena suatu pilihan, tapi suatu keadaan. Kalau boleh, ya, tetap kepingin jadi dokter, jadi spesialis, dan bertugas di pemerintahan sampai pensiun,” ucapnya.

Setelah penuh menjadi pengusaha dan dapat fokus mengembangkan bisnisnya, Jemmy mendirikan PT Jayamas Medica Industri (JMI) di Sidoarjo pada tahun 2002, dengan urine bag sebagai produk pertamanya. Di pabrik seluas 2.200 meter persegi dan 50 karyawan, Jemmy juga memproduksi antiseptik, serta disinfektan seperti alkohol gosok. Semua produk itu diberi merek OneMed.

Pada tahun 2006, mimpi yang pernah ia cita-citakan dulu tercapai. Ia berhasil memproduksi alat suntik sekali pakai berkat akuisisi produsen lokal, dan sampai hari ini menjadi produk andalannya. Sejak saat itu, usahanya kian maju pesat dan memproduksi berbagai jenis inovasi alkes baru.

Jemmy mengungkapkan, memproduksi alkes sendiri di dalam negeri tak semudah yang ia pikirkan. Pasalnya, hampir semua bahan baku mesti ia impor sehingga membutuhkan biaya lebih banyak, dibandingkan menjadi distributor alkes siap pakai. Apalagi, untuk alkes berbasis teknologi digital membutuhkan waktu, riset, dan biaya yang tak sedikit. Padahal, alkes sangat dibutuhkan di Indonesia. Itulah mengapa, produsen alkes dalam negeri masih sangat sedikit.

Hingga saat ini, JMI masih berfokus memproduksi alkes sekali pakai seperti jarum suntik, APD, dan kantong urine; serta alat medis nonteknologi lainnya meliputi suku cadang peralatan di ruang bedah, kursi roda dan alat bantu berjalan, hingga tempat tidur pasien.

Sementara IHS, perusahaan distributor miliknya, memiliki jenis produk lebih banyak dan beragam, karena selain memasarkan produk JMI, IHS juga memasarkan merek-merek lain.

“IHS banyak bergerak di bidang alat bahan medis habis pakai (BMHP), dan ini jenisnya bukan hanya ratusan tapi ribuan. Setelah itu, ada yang nawarin patient monitor, ya, kami jual juga. Lalu berkembang produknya dan menjadi kategori elektromedik,” ujarnya.

Saat ini, ia juga menggandeng para pelaku UMKM di berbagai daerah untuk turut menyuplai kebutuhan medis seperti kapas, kain kasa, dan arm sling. Tak segan-segan pula Jemmy memberi konsultasi dan pendampingan agar para mitranya itu bisa membuat produk yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi.

“Kami harus melatih UMKM di desa-desa untuk bisa buat yang medical grade. Nah, itu ketahanan UMKM jauh lebih kuat daripada kami beli sama pengusaha yang sudah mapan. Cuma bagaimana kalau medical ini harus safety, berkualitas secara QC, sesuai dengan ISO,” kata dia.

Ia pun mengapresiasi pelaku UMKM di industri alkes yang kini—terutama di musim pandemi—bisa membuat dan mengembangkan berbagai produk medis, dan bisa mandiri secara ekonomi.

“Waktu pertama IHS berdiri, hampir seluruh produknya impor. Tetapi, dengan ketersediaan teman-teman yang memproduksi, akhirnya ada produk yang lokal. Kami sangat senang, memang seharusnya ketahanan dan kemandirian kesehatan harus kita kerjakan sendiri, produksi sendiri. Jangan sampai justru kemandirian dan ketahanan nasional yang terkait dengan kesehatan itu, kita bergantung pada negara lain,” ucapnya.

Kemandirian alkes

Jemmy berpendapat, kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional bisa didapat jika produsen farmasi dan alkes dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan faskes. Kuncinya, mesti ada kemauan dari pengusaha untuk berkecimpung di dunia alkes baik dari penyedia bahan baku (hulu) hingga produk jadi (hilir). Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung industri alkes.

Memang, pemerintah tengah menggencarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) alkes mencapai 55 persen. Pasalnya, dari 871 industri alkes baru 3,48 persen saja yang mampu memenuhi TKDN. Jemmy bilang, nilai TKDN tersebut sulit dipenuhi jika bahan baku dan komponen belum banyak tersedia di dalam negeri.

“Produksi sarung tangan, misalnya, kita belum siap memenuhi TKDN karena meskipun Indonesia merupakan produsen karet di dunia terbesar, tapi kita tidak bisa mengolah menjadi karet compound (medical grade) yang bisa langsung diproduksi menjadi sarung tangan. Kita masih impor dari Thailand atau dari Malaysia,” ucapnya.

Jemmy bilang, penanganan bahan baku atau komponen di industri alkes berbeda dengan industri automotif atau elektronik. Selain harus medical grade, bahan baku itu harus melewati serangkaian uji coba sebelum dapat dipakai dalam proses produksi.

“Itu tentu menjadi kendala dalam perhitungan TKDN, dan sulit kalau beberapa bahan itu dipaksakan untuk mendapat TKDN 40 persen. Pemerintah bilang ini akan digodok lagi sampai proses operator yang mengusahakan di pabrik dan lain-lain itu bisa juga dihitung, sehingga betul-betul fair karena alkes berbeda dengan kendaraan atau HP (handphone),” lanjut Jemmy.

Di sisi lain, Jemmy yang menjadi anggota Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kontradiktif dengan upayanya mendukung industri alkes dalam negeri, terutama dalam penerapan PPN. Ia mengemukakan, selama ini rumah sakit selalu membeli alkes beserta PPN-nya, padahal di sisi lain faskes tersebut tidak mengenakan PPN atas jasa yang dikeluarkan.

“Rumah sakit membeli alat kesehatan harus terbebani PPN, tetapi mereka tidak bisa mengenakan PPN karena pasien yang rawat inap, dan lain-lain itu dibebaskan dari PPN,” sambungnya.

Tak hanya itu, relaksasi PPN yang diberikan pemerintah saat ini pun belum cukup mendukung industri alkes, lantaran khusus untuk produk yang terkait penanganan pandemi Covid-19. Padahal, jika rumah sakit tidak dikenakan PPN saat membeli alkes, maka biaya yang dibebankan kepada pasien bisa lebih murah.

Cobaan kepatuhan

Jemmy terbiasa memenuhi kewajiban perpajakan sejak menjadi abdi negara. Kebiasaan itu ia bawa saat menjadi pengusaha hingga kini.

“Saya bilang sama teman-teman, sudahlah kita harus ikutin aturan karena pajak itu, kan, penting. Kita juga patuh pajak bukan karena untuk diri kita sendiri, kita bisa membantu pemerintah bukan untuk apa-apa tapi untuk sifatnya gotong-royong. Bayangkan saja kalau semuanya bayar pajak dan patuh, pemerintah tidak mungkin kehabisan uang,” ujarnya.

Ia pun akui, kerap iri dengan pengusaha yang belum taat pajak sehingga bisa memberikan harga jual produk yang lebih murah ketimbang dirinya. Namun, ia berkukuh menaati aturan agar memiliki portofolio yang baik untuk pengembangan bisnisnya di masa depan.

“Kalau ada yang jual tidak pakai PPN, kita jadi kalah bersaing. Akhirnya, ya sudah kita enggak usah jual kalau memang mereka enggak mau bayar pakai PPN. Kami enggak mau pusing, enggak takut, jadi terbuka semuanya. Makanya, kalau one day kami mau siapin IPO, itu kami sudah siap,” yakinnya.

Tantangan kepatuhan pajak juga datang saat bermitra dengan pemasok yang sebagian besar adalah UMKM. Pihaknya juga seringkali mendapati mereka belum mengerti pengenaan PPN meski sudah semestinya menjadi PKP. Jika sudah begitu, Jemmy urun andil memberi pengertian, walau tetap ada beberapa dari mereka yang nakal.

“Masalahnya, mereka tidak bisa memisahkan antara mana kewajiban harus dibayarkan PPN dan mana yang harus dibutuhkan untuk kepentingan yang lain. Kalau mereka merasa sudah enak, kadang-kadang mereka lupa mengatur uang perusahaan dengan uang pribadi itu berbeda,” ucapnya.

Ia pun berharap, otoritas pajak dapat lebih masif menyosialisasikan pajak dan menyasar pelaku UMKM.

“Menurut saya, perlu suatu pembinaan yang intensif. Seperti di sektor pertanian di desa-desa itu, mereka dibimbing dan lain-lain. Itu perlu suatu intensifikasi yang sangat frequent, enggak bisa hanya sekali.”

Jemmy dan IHS yang terdaftar di KPP Madya Surabaya ini merasa cukup terbantu oleh account representative yang selalu komunikatif dan proaktif dalam menyosialisasikan aturan perpajakan yang baru. Tak hanya itu, sambung Jemmy, kantor pajak saat ini jauh lebih terbuka dan tidak lagi menganggap WP sekadar sasaran penerimaan, melainkan sebagai mitra.

“Dengan adanya KPP yang lebih membantu sebagai partner, kalau kita ada kesulitan, atau ada perubahan aturan; makin berkeinginan kita untuk menjadi tahu dan menjadi partner bagi petugas pajak. Tetapi kalau kita makin dipersulit, makin diawasin secara tidak fair, mungkin ada rasa capek, ya, kita sudah bayar pajak baik-baik, tapi masih dicurigai,” tutupnya.

 

Lanjut baca

Report

Intensifikasi sebagai Bentuk Apresiasi

Diterbitkan

pada

Supandi Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Madya Surabaya

Di Kota Pahlawan, intensifikasi dilakukan kepada WP penentu penerimaan—dimulai dengan melayani dan mengedukasi.

Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Madya Surabaya Supandi mengusulkan untuk berbincang dengan Majalah Pajak melalui telekonferensi di akhir Agustus 2021. Namun, ia meminta agar wawancara tak dilakukan pada Senin (23/8) atau Selasa (24/8), sebab KPP tengah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pemanfaatan pertukaran data dan informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) antarnegara mitra maupun domestik—perbankan atau lembaga keuangan. Hingga akhirnya kami dapat berbincang pada Rabu siang (25/8).

Supandi mengungkapkan, bimtek itu sangat krusial sebagai upaya KPP memanfaatkan AEoI yang potensial. Materi bimtek meliputi cara pengolahan, penggalian potensi, dan konfirmasi ke WP. Pemanfaatan AEOi kini merupakan salah satu program intensifikasi KPP Madya Surabaya dalam upaya meraih target penerimaan pajak sebesar Rp 23,24 triliun di tahun 2021.

“Dengan adanya AEoI sudah terbuka informasi keuangan. Bentuknya bisa bunga, dividen, penjualan gross proceed, penghasilan lainnya. Itu termasuk salah satu program prioritas dari bulan Maret. Dengan adanya kegiatan learning by doing dan bimtek terkait AEoI diharapkan penggalian potensi atas data tersebut dapat lebih optimal. Artinya, data besar itu kami tindak lanjuti untuk mengamankan penerimaan pajak di tahun 2021,” kata Supandi.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjalankan AEoI sejak tahun 2018. Hingga tahun 2020, DJP telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,7 miliar Euro dari pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Indonesia bersama dengan 159 negara atau yurisdiksi lain telah menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam implementasi AEoI. DJP juga menerima data dan informasi nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 1 miliar. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Supandi menjelaskan, data dan informasi AEoI itu sangat valid dan kuat, sehingga harus dimanfaatkan dengan optimal.

“Potensinya besar, sehingga kami lakukan pengawasan, tindak lanjutnya SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan),” kata Supandi.

KPP unit vertikal Kanwil DJP Jawa Timur I ini mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2020, yakni menjadi Rp 24 triliun dari Rp 28 triliun di tahun 2019 atau turun 14,06 persen. Di masa pandemi Covid-19, sektor penentu penerimaan KPP Madya Surabaya tumbuh negatif, di antaranya sektor industri pengolahan minus 11,15 persen dengan kontribusi 63,54 persen dari total penerimaan; sektor perdagangan minus 20,53 persen dengan kontribusi sebesar 13,99 persen; sektor jasa keuangan dan asuransi minus 25,64 persen berkontribusi 5,69 persen.

Supandi menuturkan, di dalam sektor industri pengolahan yang berkontribusi dominan itu terdapat satu WP dari industri tembakau yang tumbuh negatif, padahal ia berperan 49,6 persen di tahun 2020.

“Akhirnya berdampak negatif secara keseluruhan kepada kami. Padahal, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penerimaan KPP Madya Surabaya mengalami tren pertumbuhan positif,” kata pria yang menjabat sebagai Kepala KPP sejak Agustus 2020 ini.

Perkuat intensifikasi

Di tahun 2021, pemulihan ekonomi nasional masih dirundung ketidakpastian. Maka, selain mengoptimalkan data dan informasi AEoI, KPP Madya Surabaya juga fokus melakukan beberapa strategi intensifikasi. Pertama, memetakan WP penentu penerimaan untuk diprioritaskan dalam hal pelayanan, edukasi, dan pengawasan. Satu account representative (AR) akan melakukan pengawasan secara intensif kepada minimal lima WP. Sedangkan edukasi dilakukan masif oleh fungsional penyuluh.

KPP Madya juga mengadministrasikan WP strategis, yang strategi pengawasan dan pelayanannya adalah intensifikasi, bukan ekstensifikasi—perluasan data berbasis kewilyahan—seperti yang dilakukan KPP Pratama.

“Jadi, segala upaya kami lakukan untuk pengamanan penerimaan, mulai dari penyuluhan one on one kepada WP. Kami lebih fokus mengawasi WP penentu penerimaan,” jelas Supandi.

Dengan itu Supandi berharap tidak ada lagi WP yang terlambat setor atau lapor. Setiap AR—ada 32 AR—ia tugaskan mengawasi setidaknya 5 WP. Secara simultan, KPP juga melakukan penyuluhan dan pengawasan kepada WP lainnya. KPP Madya Surabaya mengadministrasikan 2.071 WP, yang terdiri atas 1.949 WP Badan dan 122 WP OP.

Supandi yakin, intensifikasi akan melahirkan kepatuhan sukarela yang bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak.

“Intensifikasi merupakan bentuk dari apresiasi, karena kami hadir melayani. Terlebih, jika ada update peraturan baru, kami sampaikan sesegera mungkin. Dengan pengawasan yang intensif, kami akan mengetahui bagaimana kondisi bisnis WP—apakah naik atau turun. Ini bagus untuk update prognosis target penerimaan KPP,” jelas Supandi.

Untuk mengawasi kinerja AR, KPP Terbaik Tingkat Kanwil DJP Jatim I ini mengembangkan aplikasi MONCER (Monitoring Capaian Kinerja AR) yang memungkinkan kepala kantor memantau langsung naik-turunnya kinerja AR.

Kedua, sebelum ada data dari AEoI, Kanwil DJP Jatim I dan seluruh unit vertikal memiliki kegiatan intensifikasi dengan membedah minimal 50 WP penentu penerimaan. Kanwil dan KPP bersinergi untuk menganalisis kepemilikan perusahaan dari WP Badan, lini bisnis, kewajiban perpajakan, potensi yang belum tergali, dan sebagainya.

Demi mendukung intensifikasi, KPP ini juga memanfaatkan APIK alias Aplikasi Konfirmasi Faktur Pajak, yang digunakan untuk menjawab konfirmasi faktur pajak dari KPP lain. Ada Aplikasi Waskon Siji (ASWAJI) yang membantu tugas pengawasan penyelesaian aneka permohonan WP.

Ketiga, sejak awal 2021, KPP Madya Surabaya memperkukuh penanganan isu transfer pricing (TP). KPP membentuk Tim Transfer Pricing Knowledge Center (TPKC) di tingkat KPP, yang akan berkoordinasi dengan Tim TPKC Kanwil DJP maupun Tim TPKC Kantor Pusat DJP. Selain itu, tim ini juga bertugas melakukan bimbingan dan pendampingan kepada AR atau Kepala Seksi Pengawasan terkait masalah TP.

“Tim mengaktifkan forum diskusi internal dan melakukan bedah kasus terhadap WP yang terindikasi terdapat transaksi TP dengan melibatkan Fungsional Pemeriksaan Pajak,” kata Supandi.

Di sisi lain, KPP mengarahkan WP untuk menggunakan skema advance pricing agreement (APA) yang diatur dalam PMK 22/PMK.03/2020. APA adalah kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP. Skema ini ampuh membuat WP tidak punya ruang untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui TP. Adanya kepastian pencegahan sengketa TP melalui APA juga berdampak positif bagi WP, sementara bagi DJP dapat mengalokasikan sumber daya bagi penanganan WP yang lebih berisiko.

“WP kami arahkan ke APA, tapi tentunya kami harus lakukan analisis secara detail transaksi transfer pricing-nya terlebih dahulu,” ungkap Supandi.

Lanjut baca

Report

Jaga Harga, Jaga Kepercayaan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tomin Widian Finance Director & Corporate Secretary PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Alfamart bertahan karena menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjaga. Bagi perusahaan publik ini, inovasi dan kepatuhan kepada aturan bukan hal yang boleh ditawar.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau PT SAT merupakan perusahaan yang didirikan oleh Djoko Susanto pada tahun 1989. Semula, PT SAT beroperasi sebagai perusahaan dagang aneka produk. Baru di tahun 2002, perusahaan mengakuisisi 141 gerai Alfa Minimart—kemudian diubah menjadi Alfamart—dan selanjutnya berfokus membuka ribuan gerai setiap tahunnya untuk memperluas jaringan ke berbagai daerah di Indonesia.

Demi memuluskan ekspansi yang semakin masif, PT SAT melakukan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009. Setelah resmi menjadi perusahaan publik, PT SAT telah memiliki lebih dari 3.300 gerai di tahun yang sama. Tak berhenti di situ, PT SAT berhasil menancapkan bendera Alfamart untuk pertama kalinya di Filipina pada Juni 2014 silam dengan skema joint venture bersama mitra lokal SM Group.

Finance Director & Corporate Secretary PT SAT Tomin Widian mengungkapkan, tak mudah bagi jenama nasional ini memasuki pasar global karena sektor retail termasuk daftar negatif investasi di banyak negara. Beruntung, negeri Revolusi Hijau ini tidak memiliki aturan serupa, dan belum banyak minimarket beroperasi di sana sehingga celah perusahaan melakukan ekspansi terbuka lebar. Apalagi, penduduk Filipina yang mencapai 100 juta merupakan pasar yang menjanjikan.

“Jadi, kami pure local company (asal Indonesia) yang menggunakan merek yang sama, logo yang sama, dan warna yang sama persis untuk buka toko di Filipina,” kata Tomin kepada Majalah Pajak melalui video conference, Kamis (22/7).

Hingga 31 Maret 2021, PT SAT telah membuka sebanyak 15.698 gerai Alfamart di Indonesia dan 1.044 toko Alfamart di Filipina. Dari jumlah gerai itu, sebanyak 75 persen merupakan milik perusahaan, sementara 25 persen sisanya merupakan waralaba (franchise).

Untung tipis

Sejak tahun lalu industri retail babak belur menghadapi pandemi Covid-19. Banyak dari mereka yang tidak dapat sanggup bertahan dan terpaksa menutup usahanya; sementara sebagian yang lain bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi, menyusutnya daya beli masyarakat, pergeseran pola belanja, ditambah berbagai kebijakan pembatasan dari pemerintah.

Namun, Alfamart tetap tangguh. Ia masih mudah kita temukan di area hunian atau di pinggir jalan-jalan strategis. Tomin mengatakan, salah satu yang membuat Alfamart bertahan adalah karena ia menjual kebutuhan sehari-hari baik dari kategori food dan non-food atau biasa dikenal dengan fast moving consumer goods (FMCG).

“Puji syukur di tengah pandemi ini Alfamart cukup tangguh karena memang yang kami jual kebanyakan kebutuhan pokok. Jadi, mau situasi apa pun juga, karena kebutuhan sehari-hari konsumen tetap akan belanja,” ucap Tomin.

Meski demikian, keadaan ekonomi masyarakat kelas menengah bawah yang penghasilannya terganggu saat ini membawa dampak bagi PT SAT. Ini terlihat dari kinerja perusahaan yang tumbuh sebanyak 3,95 persen dengan capaian pendapatan neto sebesar Rp 75,83 triliun. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, perusahaan mampu membukukan pertumbuhan 7-8 persen.

“Daya beli turun tentu impact-nya ke Alfamart pasti ada. Kami masih bertumbuh meski sedikit, tapi kalau kami bandingkan toko-toko yang dibuka setahun lalu, itu minus (pendapatannya),” ucapnya.

Meski sejumlah produk seperti masker, sanitasi tangan, dan vitamin mengalami peningkatan permintaan, Alfamart tak bisa semena-mena menaikkan harga karena dapat merusak kepercayaan masyarakat. Yang dilakukan perusahaan adalah menjual dengan harga wajar, memperbanyak stok produk yang banyak diminati, dan meminta para pemasok memperbesar promosi.

Selain untung tipis, Tomin mengklaim belanja modal terbesar Alfamart terdapat pada biaya perpanjangan sewa toko dan gaji karyawan.

“Total opex (biaya operasional) kami sebanyak 50 persennya untuk gaji, karena retail ini sebetulnya industri padat karya. Bayangkan jika satu toko itu jumlah pekerjanya minimum lima atau enam orang, dan upah minimum di Jabodetabek sekarang hampir Rp 4 juta, pengeluaran sebulan dari satu toko sudah Rp 20 juta. Itu baru biaya gaji, belum biaya listrik dan sewa,” ucapnya.

Tomin melanjutkan, perusahaan harus dapat mengendalikan biaya yang dikeluarkan terutama untuk perpanjangan sewa toko atau pembukaan toko baru. Jika salah langkah dan perhitungan, bisa-bisa gerai merugi dan gulung tikar.

“Toko-toko yang jatuh tempo itu belum tentu kami perpanjang semua. Kami lihat perhitungannya, kalau sales-nya jeblok apalagi pandemi gini, ya rugi. Misalkan per tahun kami buka seribu toko, yang tutup sekitar dua persen.”

Gerai inovasi

Tomin mengatakan, Alfamart mengutamakan pelayanan terhadap seluruh konsumennya terlebih di masa pandemi. Untuk itu, Alfamart menerapkan protokol kesehatan seperti penempatan sanitasi tangan dan pembatas akrilik di meja kasir, penempatan sabun dan air untuk mencuci tangan di area depan toko, dan marka antrean untuk menjaga jarak antarkonsumen.

Bagi konsumen yang enggan datang ke gerai, perusahaan menawarkan pengalaman berbelanja dari rumah melalui aplikasi Alfagift atau pemesanan melalui WhatsApp. Keberadaan gerai-gerai Alfamart di area pemukiman, perkantoran, dan jalan-jalan strategis turut memudahkan staf mengantarkan pesanan konsumen dengan cepat.

“Alfagift seperti toko fisik kami saja, kita bisa pilih mau belanja apa, bahkan itu bisa diantar ke rumah bebas ongkos kirim dengan pembelian di atas Rp 35 ribu. Kurang dari satu jam belanjaan sudah sampai ke rumah,” katanya.

Tomin melihat, inovasi di era digital adalah keniscayaan. Untuk itulah perusahaan sejak jauh hari telah mengadaptasi teknologi ke dalam pelayanan toko. Sehingga, perusahaan dapat membaca potensi dan pergeseran pola belanja pasar secara efektif, dan memberikan penawaran atau diskon yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen.

“Inovasi teknologi salah satu key driver kami, enggak bisa dihindari lagi. Setiap akhir tahun kami evaluasi, dan di awal tahun selalu kami canangkan apalagi inovasi yang dapat mengurangi cost,” ucap lulusan Universitas Trisakti ini.

Lainnya, payment point Alfamart juga terus diperbanyak melalui kerja sama integrasi data secara hostto-host dengan mitra atau melalui aggregator. Di sisi lain, ia pun menyatakan siap bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melayani pembayaran pajak melalui Alfamart.

“Kami siap selama mitra kami sudah ready, karena konsumen pasti nyari itu, kan? Kalau untuk pembayaran pajak pemda, bayar listrik atau air, kami melalui aggregator yang ditunjuk. Tapi kalau multi-finance company, kami langsung hostto-host sama mereka,” imbuhnya.

Jaga kepatuhan

Sebagai perusahaan terbuka dan bagian dari good corporate governance, PT SAT selalu patuh terhadap semua peraturan. Dari segi perpajakan, Tomin yang berpengalaman sebagai auditor di kantor akuntan publik ini telah membangun tim pajak internal yang kompeten agar selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terus diperbarui pemerintah.

Sementara untuk pihak eksternal, Tomin mengaku tak mau tawar-menawar dengan pemasok atau mitra untuk urusan penerbitan faktur pajak. Jika transaksi itu merupakan objek pajak, maka harus dikenakan pajak.

“Kami enggak ada kompromi, karena kami juga harus menjaga reputasi dan kepercayaan dari mitra kami. Karena dia lawan transaksi, dia juga punya kewajiban perpajakan. Kalau kita sendiri enggak comply, otomatis dia juga enggak comply.”

Di sisi lain, perusahaan juga terus mengautomasi sistem administrasi internal untuk mengurangi kesalahan atau selisih transaksi yang kerap terjadi saat dilakukan secara manual.

“Misalnya hasil penjualan di toko, kan, nanti uangnya masuk ke bank. Terkadang ada selisih yang mesti dicek ulang, dan ini susah kalau proses masih manual. Nah, itu harus segera dilakukan automatisasi, kami harus mengandalkan mesin apalagi dengan volume transaksi yang sedemikian besar.”

Dengan ragam inovasi digital tersebut, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa sejak tahun 2012 ini juga ditunjuk DJP sebagai pilot projecting integrasi data e-faktur PPN melalui host to host pada 2016 silam. Dalam prosesnya, ia intens datang ke KPP PMB dan DJP untuk berkomunikasi dengan tim TIK DJP.

Proses integrasi dilakukan seiring dengan pengembangan sistem yang dimiliki PT SAT dan DJP. Setelah lama berproses, hostto-host untuk e-faktur dan pelaporan SPT PPN bisa terlaksana dengan normal sejak Agustus 2019.

Pola komunikasi yang terbangun secara intens selama ini dengan fiskus membuat Tomin sadar bahwa kantor pajak tak semenakutkan yang dipikirkannya.

“Dulu kalau disuruh ke kantor pajak itu saya takut. Karena dulu, kan, kantor pajak itu kesannya horor. Tapi setelah datang ke KPP PMB, pikiran saya langsung berubah 180 derajat, ternyata beda sekali yang disampaikan selama ini,” tuturnya.

Sayangnya, PT SAT mesti melakukan penyesuaian kembali karena ada wacana proses host-to-host akan dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa aplikasi perpajakan. Ia berharap, kebijakan baru ini tak membawa sejumlah perubahan terhadap upaya integrasi PT SAT dengan DJP yang telah dibangun selama ini.

“Kami bersiap-siap hostto-host itu rencananya akan ditutup di akhir tahun ini.”

Di sisi lain, Tomin juga berpesan agar inovasi serbadigital yang diberikan DJP selama ini dapat berjalan harmonis dengan peraturan yang diberlakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama sepuluh tahun. Menurut Tomin, hal ini kontradiktif dengan kemajuan teknologi DJP selama ini. Aturan itu membuatnya mesti menyediakan gudang untuk mengamankan dokumen transaksi nan berlimpah itu. Aturan itu juga membuat PT SAT tak bisa memberlakukan e-invoicing yang diminta perusahaan multinasional yang menjadi mitra.

“Kalau kami melakukan e-invoicing, mereka juga sebaliknya. Lalu jika semuanya dalam bentuk digital dan waktu pemeriksaan ditanya fisiknya mana, saya enggak bisa keluarin, kan, berabe saya.”

Selain itu, Tomin juga berharap agar pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 dapat secara terpusat seperti kebijakan PPN.

“Alfamart itu serbabanyak—cabang banyak, orangnya banyak, transaksi juga banyak, perintilannya banyak sekali. Harapan kami untuk pelaporan dan pembayaran PPh 21 bisa di-centralized, karena saat ini banyak yang masih menginduk ke KPP-KPP di lokasi,” tutupnya.

Lanjut baca

Populer