Pakar bina lingkungan (community development) Amerika Serikat Arthur Dunham melihat pemberdayaan masyarakat sebagai satu usaha terorganisasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan serta memberdayakan masyarakat agar mampu bersatu dan mandiri. Pembentukan komunitas yang mandiri dan berkelanjutan inilah yang coba diciptakan Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP KPDJP).

Ketua KP KPDJP Hario Damar di acara lokakarya bertajuk “Sejahtera di Rumah Idaman melalui Community Development” pada 24 Juli lalu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan mengatakan, membangun komunitas sebetulnya juga salah satu jalan meraih berkah. Sebab, selain mengajak pada kebaikan, setiap putaran ekonomi yang terjadi pada suatu komunitas akan membuka lapangan kerja baru, baik dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan masyarakat lebih luas lagi.

Cara membina komunitas yang dimaksud Hario adalah peserta lokakarya yang terdiri dari pegawai paruh waktu dan honorer di lingkungan DJP serta Kementerian Keuangan RI dapat memiliki hunian pribadi secara kolektif. Dengan begitu, biaya tambahan yang dibebankan semakin ringan karena ditanggung secara bergotong-royong.

Ia berharap setelah memiliki hunian, para pegawai dapat membentuk usaha bersama untuk meringankan beban cicilan rumah. Misalnya saja dengan mengembangkan koperasi produksi sesuai pasar dan minat, atau program penanggulangan sampah yang menjadi peluang tersendiri.

“Nanti yang sampah organik dimasukkan ke ember, lalu dimasukkan ke tanaman biopori sebagai pupuk. Sedangkan, yang nonorganik bisa laku dijual,” imbuh Hario.

Marketing Manager PT Multi Hokkindo Addji (agen konsultan dan pemasaran) Yoyok Adi menambahkan, Perumahan Permata Mutiara Maja yang berlokasi di Maja, Lebak, Banten merupakan kawasan yang cocok dijadikan area pengembangan masyarakat. Selain harganya yang relatif terjangkau karena merupakan perumahan bersubsidi, pengembangan kota ini juga digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 pengembangan Kota Baru Publik di Indonesia.

Yoyok juga memastikan, Kota Maja memiliki beberapa keunggulan utama seperti landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, terpenuhinya infrastruktur akses transportasi dan fasilitas publik yang memadai, dan memiliki masterplan.

Di kesempatan yang sama, Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni Iskandar menegaskan, orang yang ingin hidup enak harus mau bekerja keras. Begitu juga dengan sebuah komunitas masyarakat, harus bicara konkret; mau apa, bagaimana melakukannya, dan mau bagaimana ke depannya.

“Jika terobosan ini sukses, maka akan banyak sekali yang tidak lagi bermimpi memiliki rumah,” paparnya.

Pegiat sosial yang akrab disapa Puni itu menambahkan, koperasi bisa menjadi kendaraan yang ampuh mengumpulkan modal sosial, asal solid dan bergotong-royong.

“Enggak usah berpikir modal finansial, modal sosialnya saja yang diperkuat. Apa bedanya konglomerat dengan koperasi? Kalau konglomerat, duitnya nambah untuk dirinya sendiri. Sedangkan koperasi duitnya nambah untuk anggota,” tandasnya.—Ruruh Handayani

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) merilis hasil survei yang bertajuk “Preferensi Konsumen Terhadap Layanan Moda Transportasi Darat Urban di Indonesia” mengungkap empat alasan konsumen memilih moda transportasi, yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan.

“Moda transportasi perkotaan saat ini semakin baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun demikian, tidak hanya transportasi harus saling integrasi, tapi transportasi urban juga harus mengarus utamakan aspek keamanan ada kenyamanan bagi penumpang,” ungkap Ketua KKI Dr. David M. L. Tobing pada Selasa (30/07). Ia menambahkan melalui survei ini, KKI ingin mendalami pengalaman konsumen dalam memanfaatkan transportasi urban, sehingga bisa menjadi evaluasi dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan para pelaku bisnis di sektor transportasi.

Survei ini sudah dilakukan selama periode Februari–April 2019 dengan melibatkan 625 responden yang berada di 15 kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan menggunakan teknik random sampling. Ditemukan, ada empat moda transportasi yang menjadi pilihan konsumen—ojek daring, taksi daring, bus trans, dan KRL.

Go-Jek menduduki peringkat teratas dengan predikat transportasi daring teraman. Sebanyak 36 persen responden memilih layanan Go-Jek, diikuti Grab yang dipilih oleh 32 persen; sementara 32 persen memanfaatkan keduanya.

KKI mengimbau agar setiap operator transportasi daring memiliki program yang menyeluruh dan sistematis serta menerapkan solusi teknologi yang dapat memadai untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. –Heru Yulianto

Peringatan Hari Pajak ke-2 dimaknai sebagai refleksi menjalankan agenda reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat aspek reformasi perpajakan yang meliput organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi berbasis data, serta proses bisnis dan regulasi perpajakan.

“Saya ingin seluruh insan pajak mengibarkan api reformasi perpajakan yang sudah dicanangkan pemerintah,” tegas Sri Mulyani pada Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (15/7).

Reformasi organisasi mencangkup didirikannya dua direktorat baru di lingkungan DJP, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Reformasi SDM meliputi perbaikan kualitas pelayanan perpajakan yang prima dan berintegritas. Reformasi di bidang teknologi informasi berbasis data) menghadirkan pelayanan berbasis teknologi. Adapun reformasi proses bisnis dan regulasi perpajakan ditempuh dengan perbaruan sistem inti (core system) administrasi perpajakan serta memberikan insentif pajak.

Di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Boediono menyampaikan urgensi reformasi perpajakan seiiring perubahan kondisi perekonomian dunia.

“Kita harus selalu mencoba untuk melangkah lebih maju lagi secara fundamental,” kata mantan menteri keuangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini (periode 2001-2004).

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan berjanji akan fokus meneruskan reformasi perpajakan.

“Perbaikan tata kelola jadi fokus kita. Berbagai fungsi perpajakan seperti fungsi pelayanan harus semakin cepat dan mudah, fungsi edukasi perpajakan harus memadai, serta pemeriksaan dan hukum yang adil,” papar Robert.—Aprilia Hariani.