Connect with us

On Views

Pengetahuan dan Ketrampilan “Transfer Pricing”

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak (Pusdiklat Pajak) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengadakan “Workshop on Transfer Pricing” pada 22-26 Juli 2019 di Aula Pusdiklat Pajak, Jakarta Barat.

Kepala Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Perpajakan Internasional DJP Achmad Amin mengemukakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan DJP dalam menangani transfer pricing (TP). “Kapasitas di sini tidak hanya pengetahuan, tapi juga skill untuk bisa menangani transfer pricing dengan baik sesuai standar internasional dan peraturan domestik yang ada di Indonesia,” ungkap Amin , Senin (22/7).

Ia memaparkan, sebenarnya TP tidak dilarang undang-undang, akan tetapi menjadi negatif ketika digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak.

“DJP tidak ingin transfer pricing ini digunakan secara abusive untuk melakukan penghindaran pajak. Sampai saat ini the most effective way to avoid tax adalah transfer pricing,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Sekretariat OECD Melinda Brown, Kepala Pusdiklat Pajak Hario Damar, dan Kepala Kanwil DJP Riau Edward H Sianipar. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 103 peserta dari DJP, Pengadilan Pajak, dan widyaiswara. Peserta pelatihan berfokus pada pegawai KPP Madya dari kanwil yang memiliki KPP Madya mengingat praktik TP lebih banyak terjadi pada perusahaan besar dan lintas negara.

Penyelenggara kegiatan tidak akan memberikan sertifikat kepada peserta yang meraih nilai kurang dari 60 persen, untuk menjamin kompetensi peserta di bidang TP. Peserta juga akan dipantau dan dievaluasi untuk melihat seberapa efektif hasil training di unit masing-masing.

Ditemui di tempat berbeda, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Maisaroh berharap Pusdiklat Pajak dapat menjadi tempat pelatihan OECD bagi negara-negara Asia Tenggara.

“Tahun depan kami akan bekerja sama lagi dengan DJP menjadi host penyelenggaraan untuk negara yang bekerja sama dengan OECD,” ujar Maisaroh. Heru Yulianto

Breaking News

Bank Dunia Kategorikan Indonesia Sebagai “Upper Middle Income Country”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Di tengah upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, sebuah prestasi membanggakan diberikan oleh lembaga internasional kepada Indonesia.

Kementerian Keuangan RI mengumumkan, per tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country).

Kenaikan status itu diberikan berdasarkan assessment Bank Dunia terkini, GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari posisi sebelumnya 840 dollar AS. Sebagaimana diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam empat kategori, yaitu Low Income (1.035 dollar AS), Lower Middle Income (1.036 -4,045 dollar AS), Upper Middle Income (4.046 – 12.535 dollar AS) dan High Income (>12.535 dollar AS).

Klasifikasi kategori ini biasa digunakan secara internal oleh Bank Dunia, namun juga dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional dalam operational guidelines. Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman).

Kenaikan status Indonesia ini merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.

Kemenkeu menilai, peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan.

Kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju Tahun 2045. Untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial, membangun infrastruktur yang layak untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri ke depan, memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN yang sehat sebagai kunci sukses menuju Indonesia Maju 2045.

Indonesia dan Bank Dunia juga terus meningkatkan kerja sama melalui kerangka kerja Country Partnership Strategy. Untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, Bank Dunia memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar 250 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,62 triliun (kurs Rp 14.500/ dollar AS) yang dikemas dalam program Indonesia Covid-19 Emergency Response. Pendanaan itu digunakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Program ini sekaligus akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.

Lanjut baca

Breaking News

Lima Aspek yang Membuat Humormu Bermutu

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

“Humor itu dasarnya membicarakan realitas, maka harus dapat dipercaya atau diuji.”—Kang Maman.

Situasi belakangan sedang tidak menyenangkan bagi kita karena pandemi virus Covid-19. Sudah begitu, kegaduhan di telinga kita seperti tidak memudar karena tingkah pihak-pihak tertentu yang menggunakan humor dengan sembrono maupun yang gegabah dalam merespons humor. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3) sebagai lembaga yang serius dalam melakukan kajian terhadap humor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Menggandeng Maman Suherman (penulis, duta literasi, dan advisor IHIK3), IHIK3 menghelat webinar keenamnya dengan tajuk “Bercanda Kumat Biar Tobat” pada Sabtu, (20/6/2020).

Acara yang dihelat  dari pukul 13.00 sampai 15.00 WIB ini dipandu oleh Yasser Fikry (komedian dan CCO IHIK3) bersama Ulwan Fakhri (peneliti IHIK3).

Pada acara itu, Maman Suherman mengatakan, humor adalah sesuatu yang sangat serius. Saking seriusnya, dalam membuatnya kita harus mempertimbangkan lima aspek berhumor dari sisi komunikasi yang ia rangkum menjadi 5R: Read, Research, Reliable, Reflecting, dan Right.

“Jangan berpikir memasarkan humor itu seperti memasarkan produk yang pakai konsep AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Kalian bisa mencari atau mendapatkan perhatian yang luas, tapi pikirkan juga apa dampaknya,” pesan pria yang akrab disapa Kang Maman itu.

Kang Maman menjelaskan lebih detail dari masing-masing 5R itu. R yang pertama, Read, mengharuskan kita untuk mampu membaca situasi dulu sebelum melempar humor. Lalu lakukanlah riset (Research), supaya humor yang kita sampaikan presisi, baik dari segi struktur kebahasaan, target yang dicatut, dan lain sebagainya. Jangan lewatkan juga aspek Reliable. Pasalnya, humor itu dasarnya membicarakan realitas, maka harus dapat dipercaya atau diuji.

Tangkapan layar para peserta webinar Bercanda Kumat Biar Tobat bersama Maman Suherman

Kemudian, penting juga untuk merefleksi (Reflecting) humor kita. Kita harus bisa melihat dan memastikan dari mana kita bisa mengambil sisi humor dari suatu peristiwa. Yang terakhir, Right, berhubungan dengan nurani. Pesan Kang Maman, humor itu baiknya berpihak dengan intensi untuk menegakkan kebenaran.

Dalam webinar yang diikuti beragam kalangan ini, dari pekarya visual, content creator, penulis, guru, akademisi, hingga karyawan perusahaan swasta dan ASN, Kang Maman juga menyampaikan di situasi yang cenderung represif saat ini, masyarakat kita membutuhkan suatu bentuk humor yang namanya metafora.

“Humor yang paling laris dan paling aman saat ini—dan seharusnya paling bagus—adalah metafora,” ujarnya.

Komik strip adalah medium yang paling cocok untuk bermetafor, lanjut Kang Maman. Hal ini sudah biasa dipraktikkan oleh kartunis era Orde Baru. Demi tetap bisa mengkritik di tengah beragam belenggu dan represi, para kartunis sering memunculkan metafora-metafora untuk menyamarkan target kritikannya.

“Apa yang dilakukan GM Sudarta di Kompas, Pramono di Suara Pembaruan, dan para komikus zaman dulu, tidak menular ke komikus sekarang – hari ini pada tiarap semua. Padahal, saya merindukan kemunculan komik strip.”

Menurutnya, para komikus era kini perlu lebih ‘spartan’ berkarya dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial yang digandrungi anak muda. Ia kemudian menyitir sindiran yang disampaikan kartunis sekaligus salah satu pendiri IHIK3, Darminto M. Sudarmo, bahwasannya kartunis dan karyanya perlu muncul untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang lebih luas, ketika ilmuwan-ilmuwan dan pemikir-pemikir hebat kita terlalu asyik berdebat tentang beragam isu termasuk Covid-19.

“Bayangkan kalau yang ngomongin isu-isu ini itu si Pailul atau tokoh-tokoh lain di komik strip, pasti jauh lebih asyik. Kita pasti akan suka ketika bisa diwakili oleh mereka,” tambah Kang Maman.

Sejalan dengan pemikiran Kang Maman, IHIK3 juga siap menggelorakan kembali semangat humor visual kritis di Tanah Air. Hal tersebut diwujudkan dengan merilis kumpulan kartun karya kartunis populer era 70-an, Johnny Hidayat Ar, pada Sabtu, 27 Juni 2020.

Johnny, lewat tokoh kartunnya bernama Si Jon, doyan sekali mengkritik kondisi masyarakat Indonesia di masa itu yang sejatinya masih relevan dengan masa sekarang. Si Jon, misalnya, sejak lama sudah menyindir keengganan masyarakat untuk tertib hingga permainan kotor yang lekat dengan para elite berkepentingan.

Webinar episode keenam IHIK3 maupun episode-episode sebelumnya juga tersedia di kanal YouTube serta podcast IHIK3 yang bisa didengarkan di aplikasi streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.

Lanjut baca

Breaking News

Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya (FEB UAJ) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan webinar (seminar daring) pajak nasional bertajuk “Pemanfaatan Insentif Pajak Jilid II dalam Mengantisipasi Tantangan Ekonomi di Masa Covid-19 untuk Korporasi dan UMKM”.

Dalam sambutannya, Dekan FEB UAJ Irenius Dwinanto Bimo menjelaskan acara ini merupakan bagian dari webinar series yang diselenggarakan program studi FEB UAJ. “Webinar ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih kami kepada bangsa dan negara dalam rangka menyambut ulang tahun Atma Jaya dan fakultas (FEB) ke-60,” ujarnya, Jumat (15/05).

Acara yang dipandu oleh Kepala Program Studi (KPS) Magister Akuntansi FEB UAJ Christina Yuliana itu menghadirkan Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir dan Ketua Komite Etik IKPI Pusat Lani Dharmasetya ini melibatkan 1.203 peserta dari seluruh Indonesia yang berasal dari kalangan korporat, dosen, anggota IKPI, mahasiswa dan pelaku UMKM.

Lani dalam paparannya menjelaskan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan korporasi dan UMKM seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan pengembalian pendahuluan PPN. “Ini adalah salah satu wujud nyata kepekaan DJP terhadap WP dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya bagi korporasi dan UMKM,” ungkapnya.
Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir berharap webinar ini dapat membantu pemenuhan kewajiban WP korporasi dan UMKM di tengah pandemi.
“Mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini semuanya menjadi jelas, sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka,” kata Soebakir.

Christina Yuliana menambahkan, peserta yang mengikuti webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat yang dapat digunakan untuk mendapatkan credit point untuk anggota IKPI atau karyawan perusahaan dan beasiswa bagi penyandang gelar BKP yang ingin melanjutkan ke program studi magister akuntansi dan PPak FEBUAJ.—Heru Yulianto

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News11 jam lalu

Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

Jakarta, Majalahpajak.net – Qasir, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak sebagai penyedia platform point of sales (POS), menjalin kerja sama dengan Grab melalui layanan Grabfood miliknya....

Breaking News1 hari lalu

Rekening Digital Kebobolan Gara-gara ‘Call-center’ Gadungan

Jakarta, Majalahpajak.net – Kasus pembobolan rekening bank berbasis aplikasi digital kembali terjadi. Akhir pekan lalu, kasus pembobolan rekening digital dialami...

Breaking News2 hari lalu

Kemendikbud Beri Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan, Ini Cara Mendapatkannya

Jakarta, Majalah Pajak – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota data internet bagi peserta didik dan  pendidik. Agar penggunaan...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News5 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News6 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News7 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News1 minggu lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News1 minggu lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Populer