PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menggarap proyek percontohan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Desa Jagalan, Purwokinanti, Yogyakarta. Kotaku merupakan salah satu program strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertengahan November lalu, sebanyak 30 awak media bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mengunjungi lokasi proyek ini.

Ada tujuh indikator kumuh di suatu wilayah yakni bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengamanan kebakaran. Bangunan gedung merupakan indikator yang tidak bisa disentuh DJCK di desa ini karena sifatnya yang privat. Sebagai pelaksanaan amanah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terlibat di kegiatan nonbisnis dan pengentasan rumah kumuh, SMF membantu pembiayaan rehabilitasi RTLH.

Dari hasil survei yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), ada 21 RTLH yang perlu dibantu. Namun, hanya 14 yang memenuhi semua syarat—ekonomi, sosial, dan status kepemilikan rumah.

SMF menggelontorkan dana hibah Rp 1 miliar kepada BKM untuk dikelola. Demi program yang berkelanjutan, pemilik rumah diwajibkan mengembalikan 50 persen dari total rupiah ke Unit Pengelola Keuangan BKM yang akan dipergunakan kembali untuk membiayai rumah lain di fase selanjutnya.

“Perhitungannya, 100 persen bantuan dibagi menjadi 30 persen tenaga kerja dan 70 persen material. Pemilik rumah hanya mengembalikan 50 persen dari 70 persen biaya material,” jelas Koordinator Pimpinan Kolektif BKM Imam Sadewo, Jumat (15/11). “Misalnya, dari Rp100 juta, mereka hanya wajib mengembalikan Rp 35 juta, dengan besar dan periode cicilan sesuai kemampuan masing-masing per bulannya, tanpa agunan apap un,”

Salah satu penerima manfaat Edi Suyono merasa bersyukur rumahnya yang hampir roboh itu bisa diperbaiki dengan cicilan sesuai kemampuan. Ia mendapat dana sebesar Rp 77 juta dengan cicilan per bulan  Rp 250 ribu selama sekitar 11 tahun. Renovasi mencakup struktur bangunan rumah tahan gempa, plafon, dan dinding. Ia berharap agar RTLH lain di kampungnya bisa dibantu.

Selain Yogyakarta, SMF juga menjalankan program yang sama di kota-kota lainnya seperti Bukittingi, Semarang, Pontianak, dan Makassar.—Ruruh Handayani

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Heru Pambudi mengemukakan bukan suatu langkah yang tepat bagi suatu negara jika hanya berfokus pada tarif dan penerimaan (revenue) dalam pengelolaan kepabeanan. Selain dua variabel itu, menurutnya masih ada aspek lainnya yang harus menjadi perhatian yakni penegakan hukum.

“Satu tarif itu juga kurang tepat. Jadi yang pertama adalah tarif, kedua layer, dan ketiga enforcement,” jelas Heru dalam acara bedah buku dan seminar bertema “Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok dan Prospek Ekstensifikasi” di Gedung Sabang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (20/11). Buku Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok mengurai perubahan sistem cukai dan pengenaan cukai untuk produk vape (e-liquid/e-juice).

Acara ini diadakan oleh Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai. Direktur CITA Yustinus Prastowo melihat dinamika kebijakan di sektor cukai yang luar biasa dengan arahnya yang selalu berubah-ubah.

“Kadang kita kebingungan, arah kebijakannya mau ke mana. Mudah-mudahan forum rembuk bersama ini bisa memberi pencerahan, menjadi awal yang baik untuk merumuskan peta jalan yang lebih komprehensif dan partisipatif,” kata Prastowo. –Heru Yulianto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten mengadakan Tax Gathering yang dihadiri 100 Wajib Pajak (WP) besar di area kerja Kanwil DJP Banten. Kepala Kanwil DJP Banten Sudjatmika mengatakan, ini merupakan acara tahunan untuk mempererat silaturahmi antara fiskus dan WP, sekaligus memberikan apresiasi pada Wajib Pajak yang berkontribusi besar di Kanwil DJP Banten.

Ia memaparkan program kolaborasi antara DJP, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai salah satu strategi penting Kementerian Keuangan untuk mengakselerasi gerak pembangunan dan meningkatkan kemandirian nasional. Sejumlah program telah dirancang oleh tiga instansi ini mulai dari Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, dan Joint Investigasi. Sutjatmika mengatakan, program ini telah dirasakan dampak positifnya, terutama dari segi kepatuhan dan penerimaan pajak.

“DJBC mencontohkan, tadinya mau memberikan jalur hijau untuk WP. Sebelumnya, mereka mengundang KPP, ingin tahu profil pajaknya dan ternyata ada pajak yang belum dibayarkan. Akhirnya, ditangguhkan jalur hijaunya,” urai Sudjatmika kepada Majalah Pajak seusai acara, Kamis malam (14/11).

Ia mengungkapkan penerimaan Kanwil DJP Banten hingga 14 November baru mencapai 75 persen dari total target sebesar Rp 57,3 triliun. Realisasi penerimaan itu secara tahunan (year on year) masih tumbuh sekitar 8 persen, tapi jika dibandingkan dengan penerimaan nasional, pertumbuhannya baru mencapai 2 persen. Tak heran, karena target yang dibebankan kepada Kanwil DJP Banten naik 24 persen dibanding tahun lalu.

“Beberapa kendalanya adalah bisnis yang menurun seperti di sektor konstruksi dan real estate. KPP (Pratama) Kosambi selama tujuh tahun berturut-turut selalu 100 persen. Tahun ini karena ada real estate yang penjualannya menurun, untuk 100 persen juga berat,” imbuhnya.—Ruruh Handayani