Connect with us

On Views

Pengetahuan dan Ketrampilan “Transfer Pricing”

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak (Pusdiklat Pajak) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengadakan “Workshop on Transfer Pricing” pada 22-26 Juli 2019 di Aula Pusdiklat Pajak, Jakarta Barat.

Kepala Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Perpajakan Internasional DJP Achmad Amin mengemukakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan DJP dalam menangani transfer pricing (TP). “Kapasitas di sini tidak hanya pengetahuan, tapi juga skill untuk bisa menangani transfer pricing dengan baik sesuai standar internasional dan peraturan domestik yang ada di Indonesia,” ungkap Amin , Senin (22/7).

Ia memaparkan, sebenarnya TP tidak dilarang undang-undang, akan tetapi menjadi negatif ketika digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak.

“DJP tidak ingin transfer pricing ini digunakan secara abusive untuk melakukan penghindaran pajak. Sampai saat ini the most effective way to avoid tax adalah transfer pricing,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Sekretariat OECD Melinda Brown, Kepala Pusdiklat Pajak Hario Damar, dan Kepala Kanwil DJP Riau Edward H Sianipar. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 103 peserta dari DJP, Pengadilan Pajak, dan widyaiswara. Peserta pelatihan berfokus pada pegawai KPP Madya dari kanwil yang memiliki KPP Madya mengingat praktik TP lebih banyak terjadi pada perusahaan besar dan lintas negara.

Penyelenggara kegiatan tidak akan memberikan sertifikat kepada peserta yang meraih nilai kurang dari 60 persen, untuk menjamin kompetensi peserta di bidang TP. Peserta juga akan dipantau dan dievaluasi untuk melihat seberapa efektif hasil training di unit masing-masing.

Ditemui di tempat berbeda, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Maisaroh berharap Pusdiklat Pajak dapat menjadi tempat pelatihan OECD bagi negara-negara Asia Tenggara.

“Tahun depan kami akan bekerja sama lagi dengan DJP menjadi host penyelenggaraan untuk negara yang bekerja sama dengan OECD,” ujar Maisaroh. Heru Yulianto

On Views

Membangun Komunitas di Hunian Idaman

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pakar bina lingkungan (community development) Amerika Serikat Arthur Dunham melihat pemberdayaan masyarakat sebagai satu usaha terorganisasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan serta memberdayakan masyarakat agar mampu bersatu dan mandiri. Pembentukan komunitas yang mandiri dan berkelanjutan inilah yang coba diciptakan Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP KPDJP).

Ketua KP KPDJP Hario Damar di acara lokakarya bertajuk “Sejahtera di Rumah Idaman melalui Community Development” pada 24 Juli lalu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan mengatakan, membangun komunitas sebetulnya juga salah satu jalan meraih berkah. Sebab, selain mengajak pada kebaikan, setiap putaran ekonomi yang terjadi pada suatu komunitas akan membuka lapangan kerja baru, baik dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan masyarakat lebih luas lagi.

Cara membina komunitas yang dimaksud Hario adalah peserta lokakarya yang terdiri dari pegawai paruh waktu dan honorer di lingkungan DJP serta Kementerian Keuangan RI dapat memiliki hunian pribadi secara kolektif. Dengan begitu, biaya tambahan yang dibebankan semakin ringan karena ditanggung secara bergotong-royong.

Ia berharap setelah memiliki hunian, para pegawai dapat membentuk usaha bersama untuk meringankan beban cicilan rumah. Misalnya saja dengan mengembangkan koperasi produksi sesuai pasar dan minat, atau program penanggulangan sampah yang menjadi peluang tersendiri.

“Nanti yang sampah organik dimasukkan ke ember, lalu dimasukkan ke tanaman biopori sebagai pupuk. Sedangkan, yang nonorganik bisa laku dijual,” imbuh Hario.

Marketing Manager PT Multi Hokkindo Addji (agen konsultan dan pemasaran) Yoyok Adi menambahkan, Perumahan Permata Mutiara Maja yang berlokasi di Maja, Lebak, Banten merupakan kawasan yang cocok dijadikan area pengembangan masyarakat. Selain harganya yang relatif terjangkau karena merupakan perumahan bersubsidi, pengembangan kota ini juga digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 pengembangan Kota Baru Publik di Indonesia.

Yoyok juga memastikan, Kota Maja memiliki beberapa keunggulan utama seperti landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, terpenuhinya infrastruktur akses transportasi dan fasilitas publik yang memadai, dan memiliki masterplan.

Di kesempatan yang sama, Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni Iskandar menegaskan, orang yang ingin hidup enak harus mau bekerja keras. Begitu juga dengan sebuah komunitas masyarakat, harus bicara konkret; mau apa, bagaimana melakukannya, dan mau bagaimana ke depannya.

“Jika terobosan ini sukses, maka akan banyak sekali yang tidak lagi bermimpi memiliki rumah,” paparnya.

Pegiat sosial yang akrab disapa Puni itu menambahkan, koperasi bisa menjadi kendaraan yang ampuh mengumpulkan modal sosial, asal solid dan bergotong-royong.

“Enggak usah berpikir modal finansial, modal sosialnya saja yang diperkuat. Apa bedanya konglomerat dengan koperasi? Kalau konglomerat, duitnya nambah untuk dirinya sendiri. Sedangkan koperasi duitnya nambah untuk anggota,” tandasnya.Ruruh Handayani

Continue Reading

On Views

Go-Jek Transportasi Daring Teraman

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) merilis hasil survei yang bertajuk “Preferensi Konsumen Terhadap Layanan Moda Transportasi Darat Urban di Indonesia” mengungkap empat alasan konsumen memilih moda transportasi, yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan.

“Moda transportasi perkotaan saat ini semakin baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun demikian, tidak hanya transportasi harus saling integrasi, tapi transportasi urban juga harus mengarus utamakan aspek keamanan ada kenyamanan bagi penumpang,” ungkap Ketua KKI Dr. David M. L. Tobing pada Selasa (30/07). Ia menambahkan melalui survei ini, KKI ingin mendalami pengalaman konsumen dalam memanfaatkan transportasi urban, sehingga bisa menjadi evaluasi dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan para pelaku bisnis di sektor transportasi.

Survei ini sudah dilakukan selama periode Februari–April 2019 dengan melibatkan 625 responden yang berada di 15 kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan menggunakan teknik random sampling. Ditemukan, ada empat moda transportasi yang menjadi pilihan konsumen—ojek daring, taksi daring, bus trans, dan KRL.

Go-Jek menduduki peringkat teratas dengan predikat transportasi daring teraman. Sebanyak 36 persen responden memilih layanan Go-Jek, diikuti Grab yang dipilih oleh 32 persen; sementara 32 persen memanfaatkan keduanya.

KKI mengimbau agar setiap operator transportasi daring memiliki program yang menyeluruh dan sistematis serta menerapkan solusi teknologi yang dapat memadai untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Heru Yulianto

Continue Reading

On Views

Gema Reformasi di Hari Pajak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Berbagai sumber

Peringatan Hari Pajak ke-2 dimaknai sebagai refleksi menjalankan agenda reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat aspek reformasi perpajakan yang meliput organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi berbasis data, serta proses bisnis dan regulasi perpajakan.

“Saya ingin seluruh insan pajak mengibarkan api reformasi perpajakan yang sudah dicanangkan pemerintah,” tegas Sri Mulyani pada Peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (15/7).

Reformasi organisasi mencangkup didirikannya dua direktorat baru di lingkungan DJP, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Reformasi SDM meliputi perbaikan kualitas pelayanan perpajakan yang prima dan berintegritas. Reformasi di bidang teknologi informasi berbasis data) menghadirkan pelayanan berbasis teknologi. Adapun reformasi proses bisnis dan regulasi perpajakan ditempuh dengan perbaruan sistem inti (core system) administrasi perpajakan serta memberikan insentif pajak.

Di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Boediono menyampaikan urgensi reformasi perpajakan seiiring perubahan kondisi perekonomian dunia.

“Kita harus selalu mencoba untuk melangkah lebih maju lagi secara fundamental,” kata mantan menteri keuangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini (periode 2001-2004).

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan berjanji akan fokus meneruskan reformasi perpajakan.

“Perbaikan tata kelola jadi fokus kita. Berbagai fungsi perpajakan seperti fungsi pelayanan harus semakin cepat dan mudah, fungsi edukasi perpajakan harus memadai, serta pemeriksaan dan hukum yang adil,” papar Robert.Aprilia Hariani.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News1 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News2 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News2 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News4 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News4 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News5 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Trending