Connect with us

TAX RESEARCH

Pengaruh Pajak terhadap Investasi

Wahyu Nuryanto

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Menjelang berakhirnya masa jabatan di periode I, Presiden Joko Widodo kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Pasalnya, dari 33 perusahaan Tiongkok yang merelokasi pabrik, tidak ada satu pun yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih untuk membangun pabrik di Vietnam, sedangkan sisanya memindahkan pabriknya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Kondisi serupa juga terjadi sebelumnya ketika 73 perusahaan Jepang hijrah. Sebanyak 43 perusahaan Jepang berbondong-bondong memilih Vietnam sebagai destinasi baru pabriknya. Sedangkan 11 perusahaan lain mengalihkan pabriknya ke Thailand. Beruntung sisanya, 10 perusahaan, berminat untuk merelokasi pabrik ke Indonesia.

Kejadian terakhir seperti menampar wajah Indonesia, yang sejatinya tengah habishabisan melakukan deregulasi peraturan penghambat investasi. Tidak hanya itu, belasan paket kebijakan ekonomi telah digelontorkan selama lima tahun terakhir, yang sebagian besar menawarkan beragam bentuk insentif perpajakan.

Untuk membuktikan slogan “kerja, kerja, kerja!”, Pemerintahan Joko Widodo berhasil membawa investasi tumbuh 17,8 persen pada tahun 2015. Perlahan tapi pasti, pertumbuhan investasi berbalik melambat hingga mentok di angka 4,1 persen pada tahun 2018. Sebuah tingkat pertumbuhan investasi yang jauh dari ekspektasi sekaligus anomali jika dibandingkan dengan belanja pajak pemerintah dari tahun ke tahun.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sepanjang 2016, Pemerintah Indonesia melakukan belanja pajak sebesar Rp143,6 triliun. Nilai ini tumbuh 37 persen menjadi Rp 196,8 triliun pada 2017 dan meningkat 12,3 persen menjadi Rp 221,1 triliun pada 2018.

Wajar jika kemudian publik mempertanyakan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan insentif fiskal. Terutama fasilitas keringanan pajak (tax allowance) dan insentif pengurangan pajak penghasilan (tax holiday) bagi penanam modal di bidang usaha dan jangka waktu tertentu. Pemilik modal tetap enggan berinvestasi dengan alasan prosedur dan kriteria yang berbelit-belit.

Merespons itu, pemerintah akhir tahun lalu merelaksasi syarat dan prosedur pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan bagi pelaku industri pionir, antara lain dengan menurunkan batas minimal nilai investasi dari Rp 500 miliar menjadi Rp 100 miliar. Tidak hanya itu, pemerintah juga memangkas tarif PPh final untuk UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, serta memberikan insentif kemudahan restitusi pajak. Belum lama ini pemerintah juga menawarkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak hingga 300 persen bagi bagi entitas bisnis yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi, serta penelitian dan pengembangan.

“Harmful Tax Competition”

Kebijakan insentif fiskal tentu tak masalah jika efektivitasnya dalam menjaring modal sudah teruji. Belanja pajak agresif juga harus memerhatikan target tinggi penerimaan yang dalam beberapa tahun terakhir tak bisa dicapai oleh otoritas pajak. Selain itu, ekses yang timbul dari pemberian insentif pajak secara berlebihan juga harus diantisipasi.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada pertengahan tahun 2017 menyoroti liberalisasi perdagangan—yang ditandai dengan integrasi ekonomi dan investasi lintas batas—yang dinilai dapat menghasilkan efek samping negatif. Tak hanya soal maraknya aksi perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional dan regional, soal lain yang juga patut diwaspadai adalah terjadinya persaingan agresif antarnegara demi memperebutkan investasi melalui pemberian berbagai insentif dan pembebasan pajak.

Terkait hal ini, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam beberapa tahun terakhir rutin melakukan kajian untuk mengukur efek buruk dari Harmful Tax Competition dari setiap keputusan investasi di sektor finansial dan konsekuensinya terhadap perpajakan. Dalam kesimpulannya, praktik-praktik perpajakan yang dianggap berbahaya (Harmful Tax Practices) merupakan akibat dari adanya rezim perpajakan prefensial yang berbahaya (harmful preferential tax regime) dan suaka pajak (tax haven).

Terdapat empat kebijakan fiskal di Indonesia yang turut menjadi bahan kajian OECD, yakni yang terkait dengan insentif pajak untuk perusahaan terbuka, tax allowance, tax holiday, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Walaupun tidak masuk dalam lingkup harmful tax practices, keempat insentif pajak tersebut bisa dipandang tidak fair oleh negara lain dalam memperebutkan modal. Kebijakan itu dikhawatirkan akan dibalas oleh banyak negara dengan menurunkan tarif pajak mereka, sehingga memicu perang tarif.

Pertanyaanya, apakah insentif pajak satusatunya alasan pemodal untuk investasi? Dalam banyak kesempatan, permasalahan mendasar yang selalu dikeluhkan pelaku usaha tidak selalu pajak. Jawaban mereka rata-rata selalu soal birokrasi yang rumit, keterbatasan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dan kepastian hukum.

Hal ini terkonfirmasi dari hasil survei Ease of Doing Business (EoDB) Bank Dunia, yang mana pembayaran pajak merupakan satu dari 10 faktor yang menjadi dasar penilaian investor terhadap iklim dan kemudahan berusaha sebuah negara. Masih ada sembilan alasan lain pengusaha untuk mengambil keputusan investasi di sebuah negara—biaya memulai usaha, proses perizinan konstruksi, akses terhadap sambungan listrik, pendaftaran properti, akses terhadap kredit, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, penegakan kontrak, penyelesaian kasus kepailitan, dan perdagangan lintas negara.

Sejatinya, Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami perbaikan di bidang perpajakan. Kecuali pada tahun 2018, ketika peringkat pembayaran pajak (paying taxes) Indonesia turun 10 peringkat, dari posisi ke104 berdasarkan survei tahun sebelumnya menjadi peringkat 114 dari 190 negara. Namun, setelahnya peringkat pembayaran pajak Indonesia terus membaik seiring dengan perbaikan administrasi perpajakan.

Survei terbaru (EoDB 2020) menunjukan indikator pembayaran pajak Indonesia naik 31 peringkat, dari sebelumnya ke-112 (EoDB 2019) menjadi peringkat ke-81.

Sayangnya, perbaikan di sektor perpajakan tidak mampu mengungkit rangking kemudahan berusaha Indonesia (EoDB 2020) yang stagnan di peringkat 73 dari 190 negara sejak tahun lalu.

Kendati demikian, ada beberapa hal terkait paying taxes Indonesia yang masih menjadi catatan Bank Dunia. Antara lain terkait dengan dengan 26 jumlah pembayaran pajak di Indonesia, yang belum sebanding dengan ratarata 20,6 jumlah pembayaran pajak di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan rata-rata 10,3 pembayaran pajak di negara-negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Sementara waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan, mengajukan dan membayar (atau menahan) PPh, PPN, dan pajak tenaga kerja (termasuk pajak gaji dan iuran sosial) rata-rata membutuhkan 191 jam per tahun. Meskipun mengalami perbaikan, tetapi masih kalah singkat dibandingkan dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan di kawasan Asia Pasifik (173 jam/ tahun) dan negara-negara OECD (158,8 jam/ tahun).

Menarik memang menyoroti kebijakan perpajakan nasional. Di satu sisi, target penerimaan pajak selalu meningkat signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan ekspektasi tinggi pembangunan negeri. Di sisi lain, melemahnya daya dorong investasi terhadap pertumbuhan ekonomi menginisiasi pemerintah untuk menebar semakin banyak insentif fiskal guna membalikkan keadaan. Alhasil, otoritas pajak menghadapi keadaan yang dilematis: dipaksa menggenjot penerimaan sekaligus mengikhlaskan potensi pemasukannya hilang sebagian untuk merangsang investasi.

Idealnya, kebijakan stimulus fiskal dapat menggenjot investasi, yang pada gilirannya menyumbang lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Jangan sampai justru shortfall menjadi kompromi demi menarik sebanyak-banyaknya investasi. —Wahyu Nuryanto, Executive Director MUC Tax Research Institute

TAX RESEARCH

Misi Sosial-Ekonomi Pajak di Tengah Pandemi

Suharno Tax Prime Academy

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. TaxPrime Academy

Sejak akhir abad ke-20 istilah pajak telah menjadi lebih humanis. Apa saja wujud peran humanis pajak di masa pandemi?

 

Jika dicerna mentah-mentah, pernyataan Benjamin Franklin, Bapak Bangsa Amerika Serikat, bahwa di dunia ini hanya ada dua yang pasti yaitu pajak dan kematian, maka pajak terlihat begitu menyeramkan. Untungnya, sejak akhir abad ke-20 istilah pajak telah menjadi lebih humanis seiring dengan kesadaran bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara budgettering, tetapi juga befungsi reguleren (mengatur), stabiliseren (stabilisasi), dan inkomensverdeling (distribusi pendapatan).

Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, pajak telah menunjukkan peran humanisnya kepada masyarakat dalam hal fungsi reguleren: pajak digunakan sebagai instrumen untuk merumuskan atau mengatur kebijakan negara dalam ranah sosial dan ekonomi. Pemerintah ingin mengantisipasi dampak buruk pandemi sekaligus memberi stimulus agar bidang-bidang yang terimbas wabah dapat tetap bertahan dan bahkan berangsur normal kembali.

Baca Juga:  Pajak dari Masa ke Masa

Tujuh kebijakan

Setidaknya, terdapat tujuh kebijakan fiskal (pajak) yang dirilis pemerintah dan dirasa masyarakat cukup efektif yaitu Pengurangan tarif PPh Badan, PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan PPh Pasal 25, Kebijakan Restitusi PPN, Pembebasan PPN, serta pembebasan bea masuk ketika impor dilakukan.

Sebelum pandemi Covid-19 berlangsung, tarif PPh Badan adalah 25 persen—tarif yang dirasa berat oleh pengusaha karena mereka masih harus menganggung jenis pajak lain termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Melalui Perppu 1/2020, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020–2021 dan 20 persen mulai tahun 2022. Walaupun tarif baru ini baru akan dipakai dalam menghitung PPh Badan di tahun depan, namun demikian, dalam penghitungan PPh Pasal 25, pengusaha sudah bisa memanfaatkan tarif tersebut sehingga jumlah angsuran PPh di tahun 2020 akan semakin kecil.

PPh 21 yang ditanggung pemerintah menyasar kepada karyawan dengan penghasilan Rp 200 juta per tahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan ini, setidaknya, jumlah take home pay pada saat pandemi sama dengan jumlah take home pay sebelum pandemi, sehingga karyawan dapat menjaga daya beli.

Pembebasan PPh Pasal 22 dan pembebasan bea masuk, tidak hanya membantu importir, tetapi juga akan membantu pasien atau keluarga pengguna alat kesehatan. Importir terbantu dalam mengelola cash flow, sedangkan pasien atau keluarga yang terimbas Covid-19 akan memperoleh obat-obatan dan keperluan rumah sakit dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan survei internasional, 75 persen usaha telah terkena dampak Covid-19 sehingga pengurangan PPh Pasal 25 yang dapat mencapai 50 persen tentunya sangat melegakan pengusaha.

Restitusi PPN dalam era normal membutuhkan waktu satu tahun atau 12 bulan. Namun dengan kebijakan pajak yang baru di tengah Covid-19, pengembalian PPN dipercepat. Pengusaha pun dapat lebih cepat mengelola dana untuk mempetahankan bisnis mereka.

Baca Juga:  Insentif Pajak di Tengah Wabah

Di samping itu, pemerintah juga memberikan pembebasan PPN yang diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19. Artinya, pemerintah tidak memungut PPN atas pemanfaatan barang impor. Dan ini, selain membantu arus kas perusahaan, juga menurunkan harga barang dan jasa.

“Semua pihak mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengatasi persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, seraya ikut menjaga kondusivitas bangsa dan negara.”

Perlu terobosan

Namun demikian, mengingat banyaknya pihak yang terkena dampak Covid-19 dan beberapa isu yang berkembang di masyarakat, kita memerlukan terobosan lain untuk memperluas daya jangkau dan mengurangi beban WP. Misalnya, dengan memberikan keringanan berupa pengurangan sanksi administrasi apabila terdapat keterlambatan pembayaran pajak.

Selanjutnya, kita juga perlu menurunkan tensi WP yang masih mengeluhkan banyaknya konfirmasi data saat melaporkan SPT. Di samping itu, koreksi pemeriksaan pajak yang tidak menggunakan data valid juga meresahkan WP di tengah kondisi ekonomi sangat sulit saat ini.

Namun, kita juga perlu memahami bahwa pemerintah juga berada dalam posisi sulit karena menghadapi penerimaan negara yang merosot hampir dari semua sektor. Maka, semua pihak mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengatasi persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, seraya ikut menjaga kondusivitas bangsa dan negara.

Kalau Anda generasi muda, kerahkan kreativitas Anda untuk membantu pemasaran digital dan menjangkau pasar dalam dan luar negeri. Gunakanlah medsos untuk hal-hal yang bermanfaat, jagalah protokol kesehatan, dan tingkatkan terus keahlian Anda.

Baca Juga: Meracik Siasat Penyelamatan

Pemerintah, melalui berbagai langkah, telah menunjukkan bahwa pajak pun dapat menampakkan sisi humanis yang demikian jelas. Maka, generasi muda pun, harus menyambutnya dengan menciptakan inovasi dan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi seperti saat ini.

Penulis : Suharno 

Head of TaxPrime Academy

Centre for Tax Research and Education

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Peliknya Transaksi Digital bagi Otoritas Pajak

Sugianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. MUC

Bagaimana pemerintah melalui otoritas pajaknya harus menyikapi perkembangan era digital? Tepatkah langkah Indonesia?

 

Revolusi digital yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 tak hanya mengubah pola perilaku manusia, tetapi secara signifikan juga mengubah cara dan fundamental bisnis. Istilahnya, telah terjadi gelombang disrupsi yang mematikan cara-cara konvensional.

Barang dan jasa apa yang saat ini tidak ditransaksikan secara daring? Apalagi sejak pandemi Covid-19. Jadi, mau tidak mau, semua pelaku ekonomi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Mungkin ada sebagian dari sisi produksi yang masih membutuhkan cara-cara konvensional, tetapi untuk transaksi perdagangannya sudah waktunya go digital.

Potensi Indonesia

Jenis transaksi ekonomi digital cukup beragam dan belum semuanya ter-capture dengan baik. Bukan hanya jual-beli konten digital seperti film, musik dan gim, melainkan juga perdagangan barang dan jasa lewat marketplace atau media sosial, termasuk juga transportasi daring dan layanan teknologi finansial (fintech). Yang pasti Indonesia merupakan pasar digital yang sangat besar.

Google-Temasek, melaporkan, nilai ekonomi digital Asia Tenggara (2019) mencapai 100 miliar dollar AS, dan 40 persennya atau sekitar 40 miliar dollar berasal dari Indonesia. Nilai ini diprediksi meningkat pada 2025 menjadi 300 miliar dollar AS, di mana Indonesia akan menyumbang hampir separuhnya (133 miliar dollar AS). McKinsey (2012) meramalkan Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030.

Semua hal di atas mengundang tantangan dan isu perpajakan bagi semua otoritas pajak. Sebetulnya, sejak 2013, pemajakan digital sudah menjadi perhatian dunia. Negara-negara anggota OECD, misalnya, memasukkannya ke dalam rencana aksi melawan praktik BEPS.

Baca Juga: Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Sejumlah negara telah mendahului Indonesia dalam pajak digital. Sebut saja India dengan Equalization Levy Rules atau Google Tax, lalu Inggris dengan Diverted Profit Tax, atau Prancis dengan skema Digital Services Tax yang baru-baru ini membuat Pemerintah AS berang.

Di jalur yang tepat

Kita tahu, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan aturan turunannya berupa aturan tentang (1) PPN atas transaksi PMSE; (2) PPh Badan melalui pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap/BUT dan (3) Pajak Transaksi Elektronik (PTE) yang merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya tax treaty.

Langkah Indonesia dalam pengenaan PPN atas transaksi PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah tepat. Pengenaan PPN ini menciptakan fair competition dan kesetaraan berusaha bagi semua pelaku usaha baik di dalam negeri maupun dari luar negeri serta usaha yang dikelola konvensional maupun dikelola secara digital. Lagi pula, meski konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital kemungkinan besar baru akan tercapai akhir tahun ini, OECD tidak melarang anggotanya mengambil langkah sendiri-sendiri (unilateral measures) untuk bisa memajaki transaksi ekonomi melalui sistem elektronik.

Menurut UU No. 2 Tahun 2020, PPh atas laba usaha dari PMSE hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sehingga dapat diperlakukan sebagai BUT di Indonesia. Namun, penerapan PPh melalui pendefinisian ulang BUT bisa terkendala khususnya terkait transaksi dengan negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia, karena penentuan BUT tidak dapat didasarkan pada aspek kehadiran ekonomi signifikan melainkan harus mengacu pada ketentuan tax treaty yang umumnya belum mengatur klausul aspek kehadiran ekonomi signifikan. Padahal, tax treaty merupakan lex specialis yang dapat mengesampingkan ketentuan UU domestik. Jadi, pengenaan PTE masih perlu menunggu konsensus global di akhir tahun ini agar tidak timbul sengketa dengan perusahaan dan negara asal perusahaan digital.

“Sebagus apa pun kebijakan kalau tidak dikomunikasikan secara baik akan menimbulkan distorsi”

Tantangan pelik

Dalam transaksi digital, kehadiran fisik tidak lagi relevan. Sementara, hukum dan sistem perpajakan yang berlaku masih konvensional. Artinya, eksistensi kehadiran fisik masih menjadi basis untuk memajaki pelaku usaha. Karenanya, merebaknya digitalisasi bisnis merupakan tantangan pelik bagi otoritas pajak di mana pun. Intinya, dunia perlu meninjau kembali sekaligus mengubah sistem perpajakan untuk bisa menangkap potensi pajak dari transaksi bisnis digital. Makanya, unified approach yang dicetuskan oleh OECD dianggap sebagai terobosan besar di dunia perpajakan. Usulan ini dinilai sebagai awal dari konsensus global yang menyepakati dua pilar utama untuk memajaki bisnis digital.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Pilar Pertama, alokasi hak pemajakan atas penghasilan dari aktivitas bisnis di era digital ke setiap yurisdiksi. Pilar ini mempertimbangkan jumlah partisipasi pengguna (user participation), harta tidak berwujud terkait fungsi pemasaran (marketing intangible), dan eksistensi kegiatan ekonomi yang signifikan (significant economic presence). Pilar kedua berupa proposal anti erosi basis pajak atau GloBE (Global anti-Base Erosion).

Berdasarkan dua pilar ini, setiap yurisdiksi akan dapat memajaki penghasilan dari transaksi digital meskipun tidak terdapat kehadiran fisik dari perusahaan yang melakukan transaksi tersebut. Namun, itu pun buka tanpa kendala. Dalam hal penetapan BUT berdasarkan pada significant economic presence, misalnya, belum tentu semua negara mau menyetujuinya.

Indonesia mengantisipasi kendala ini menyiapkan PTE sebagai alternatif jika PPh sulit diterapkan ke perusahaan digital luar negeri. Tapi yang juga harus dipertimbangkan adalah, bagaimana respons balasan dari negara yang merasa dirugikan?

Kebijakan pemerintah sejatinya respons saja atas perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang kerap mendahului kebijakan dan administrasi pajak. Dalam praktik, tidak ada kondisi yang ideal sesuai dengan kemauan pengambil kebijakan, maka timbullah polemik.

Untuk itu PR-nya adalah bagaimana menciptakan sistem pemajakan digital yang adil dan minim sengketa. Keberpihakan terhadap industri atau startup lokal juga perlu dipertimbangkan, karena mayoritas merupakan UMKM. Jangan sampai kebijakan pajak digital justru melemahkan pengusaha lokal yang baru merintis usaha.

Di sisi lain, Wajib Pajak (WP) juga dituntut untuk update informasi dan memahami dengan baik setiap perubahan peraturan perpajakan. Artinya, perlu ada ruang dialog yang setara dan sosialisasi yang intens. Sebab, sebagus apa pun kebijakan kalau tidak dikomunikasikan secara baik akan menimbulkan distorsi. Jangan lupa, level pemahaman atas suatu kebijakan bisa beda-beda. Jangankan antara petugas pajak dengan WP, sedangkan antara perumus, penyusun, dan pelaksana kebijakan saja bisa berbeda paham. Kesenjangan pemahaman inilah yang harus dipangkas agar kebijakan dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara ikhlas dan baik oleh setiap pemangku kepentingan.

Pertanyaannya adalah, sejauh mana pelaku usaha dan perwakilan WP dilibatkan dalam pembahasan dan perumusan kebijakan? Pandangan dan aspirasi mereka sebagai WP harus diserap oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan DPR.

Penulis: Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

 

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Karsino

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Agar tidak mengundang sengketa, penerapan PTE sebaiknya menunggu terbitnya rumusan OECD yang disepakati dalam forum multilateral.

 

Wabah Covid-19 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Ekonomi Indonesia pun mengalami kontraksi dari 4,97 persen pada kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 persen pada kuartal pertama 2020 ini. Kementerian Keuangan memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan minus 0,4 persen sampai dengan 1 persen.

Terpuruknya ekonomi juga berimbas pada menurunnya penerimaan pajak di Indonesia. Indikasi ini sudah tersirat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun 2020. Target penerimaan pajak yang semula ditetapkan sebesar sekitar Rp 1.600 triliun dikoreksi menjadi sekitar Rp 1.200 triliun.

Di sisi lain, ketika banyak pelaku usaha merugi karena mandeknya berbagai aktivitas ekonomi, banyak pelaku usaha lain yang justru meraup untung. Mereka adalah yang berkecimpung di bidang usaha berbasis teknologi informasi. Hal itu karena selama masa pandemi, masyarakat memilih beraktivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana berkomunikasi, transaksi, dan mendapatkan hiburan.

Baca Juga: Solusi Dampak Pandemi Bergantung Respons Pemerintah Melalui APBN

Badan Pusat Statistik mencatat sektor informasi dan komunikasi di Indonesia tumbuh 9,81 persen lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu. Hal serupa juga dialami oleh negara-negara lain. Misalnya layanan streaming film Netflix. Dikutip dari data Netflix, perusahaan itu mencatatkan pendapatan (revenue) sebesar 5,768 miliar dollar AS pada kuartal I 2020. Angka ini naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,521 miliar dollar AS. Zoom pun demikian. Sebagai media komunikasi berbasis teknologi bagi orang-orang bekerja dari jarak jauh, saham perusahaan ini meroket 120 persen sepanjang 2020.

Potensi di tengah pandemi

Ancaman merosotnya penerimaan pajak membuat Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk menggali sektor-sektor yang berpotensi menjadi penerimaan pajak. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah pun mengeluarkan aturan perpajakan baru yang tercakup dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. UU ini mengakomodasi pengenaan pajak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) oleh Subjek Pajak Luar Negeri.

Ada terobosan baru yang layak diapresiasi dari lahirnya UU ini, yakni konsepsi terkait permanent establishment (Bentuk Usaha Tetap/BUT). Seperti kita tahu, selama ini BUT menganut konsep harus ada kehadiran secara fisik (physical presence). Dengan konsep ini, Indonesia kesulitan mengenakan pajak bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tetapi meraup keuntungan dari wilayah hukum Indonesia.

Kini, pemerintah mengubah paradigma itu. BUT tak lagi mengharuskan adanya kehadiran secara fisik, tetapi cukup dengan adanya kehadiran ekonomi secara signifikan (significant economic presence). Dengan peraturan baru itu, pemerintah berharap bisa mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tetapi memiliki significant economic presence, semisal Google, Facebook, Netflix, Spotify, Amazon, Zoom dan lain-lain.

Selain itu, UU tersebut juga mengatur tentang pengenaan PPN atas produk-produk digital yang disediakan oleh provider di luar negeri melalui kegiatan PMSE.

Untuk menindaklanjuti UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik. Melalui aturan ini, pemerintah bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap produk digital yang dipasarkan melalui kegiatan PMSE.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih Lebih Cepat Dibandingkan Negara Lain

Pemerintah perlu melakukan upaya persuasif kepada pemerintah Amerika Serikat guna meyakinkan bahwa penerapan PPN atas produk-produk digital dari PMSE luar negeri tidak bersifat diskriminatif.

Langkah pemerintah dalam pengenaan PPN tersebut sudah tepat. Apalagi nilai transaksi PMSE luar negeri di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 100 triliun dengan potensi PPN sebesar Rp 10 triliun. Lebih dari itu, ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan fair competition dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, terutama antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Selain OECD memang tidak melarang, PPN pada hakikatnya merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (domestic consumption). Artinya, yang dikenakan pajak sejatinya adalah konsumen di Indonesia, bukan PMSE Luar Negeri.

Potensi sengketa PTE

Selain pengenaan PPh dan PPN, melalui UU No. 2 Tahun 2020, pemerintah juga akan mengenakan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). PTE merupakan jenis pajak baru yang tidak dikategorikan sebagai PPh maupun PPN. Meskipun demikian, PTE sejatinya merupakan pengganti dari PPh. Sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2020, PPh atas laba usaha dari PMSE hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, sehingga dapat diperlakukan sebagai BUT di Indonesia.

Sayangnya, apabila terdapat tax treaty antara Indonesia dengan negara lain, maka pengenaan PPh harus tetap mengacu pada tax treaty itu. Sebab, tax treaty merupakan lex specialist yang mengungguli undang-undang domestik. Hal ini berakibat pada tidak dapat dikenakannya PPh atas PMSE di negara tersebut, karena penentuan BUT tidak dapat didasarkan pada aspek kehadiran ekonomi signifikan, melainkan harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam tax treaty. Sementara, dalam tax treaty belum memuat klausul kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence. PTE sengaja dimunculkan sebagai pajak baru agar tidak tercakup dalam tax treaty, sehingga negara dapat mengacu pada undang-undang domestik yang dibuat.

Namun, upaya pemerintah ini berpotensi menimbulkan sengketa. Indikasinya, protes dari Amerika Serikat—negara asal perusahaan digital raksasa seperti Google, Netflix, Facebook, Amazon, Apple, Zoom. Bahkan, Paman Sam sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital ini. Beberapa negara yang kabarnya sudah diselidiki pengenaan pajak digitalnya, antara lain Inggris, Spanyol, Austria, Republik Ceko, Brasil, India, Indonesia dan Turki.

Baca Juga: E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Selain potensi sengketa pajak, terdapat potensi aksi balasan dari negara lain, khususnya Amerika Serikat berupa pengenaan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk asal Indonesia. Artinya, isu pajak digital ini bisa memicu terjadinya ketegangan dalam hubungan perdagangan bahkan retaliasi atau perang dagang terhadap Indonesia. Bila ini terjadi dan tidak dicapai titik temu (kompromi), maka dapat berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia.

Upaya persuasif

Amerika Serikat menyatakan bahwa penerapan pajak digital seharusnya disepakati melalui forum multilateral Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Penulis pun berpendapat, sebaiknya pemerintah menunda penerapan PTE hingga diterbitkannya rumusan atau panduan dari OECD yang disepakati dalam forum multilateral. Hal ini agar Indonesia tidak dianggap melakukan pelanggaran atas tax treaty melalui pengenaan PTE, sehingga diharapkan dapat meredam aksi lebih lanjut dari Pemerintah Amerika Serikat.

Sebaliknya, pemerintah harus bersiap-siap dengan kemungkinan adanya sengketa dagang di WTO apabila tidak ingin melakukan penundaan atas kebijakan pengenaan PTE terhadap subjek pajak luar negeri tersebut.

Terkait penerapan PPN, pemerintah perlu melakukan upaya persuasif kepada pemerintah Amerika Serikat guna meyakinkan bahwa penerapan PPN atas produk-produk digital dari PMSE luar negeri tidak bersifat diskriminatif. Bahkan sebaliknya, penerapan PPN tersebut justru dilandasi oleh semangat fair competition.

Baca Juga: Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Penulis: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News9 jam lalu

Digelar 4 Hari, Modest Fashion ISEF 2020 Tampilkan Karya Ratusan Desainer Indonesia

Jakarta, Majalahpajak.net – Untuk memasarkan fesyen muslim Indonesia ke ranah global, Bank Indonesia bersinergi dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan...

Breaking News1 hari lalu

Kinerja Solid di Masa Sulit

Di tengah pandemi COVID-19, Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan PermataBank justru tumbuh 20,4 persen   Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Permata...

Breaking News2 hari lalu

Dukung Program Wirausaha Sosial Kurangi Sampah Makanan Melalui Kampanye Towards Zero Food Waste

Jakarta, Majalahpajak.net – Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Dunia (FAO), sampah makanan atau food...

Breaking News3 hari lalu

Cak Lontong: Saya Pelawak yang Tidak Lucu

Komedian kondang Tanah Air membeberkan resep suksesnya menjadi pelawak di webinar dan peluncuran buku Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto...

Breaking News3 hari lalu

Lokakarya Virtual Memahami Implementasi e-Faktur 3.0

Jakarta, Majalahpajak.net – Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan serangkaian uji coba Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 terhadap sejumlah...

Breaking News4 hari lalu

ISEF Dorong Agar Indonesia Menjadi Pusat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta, Majalahpajak.net –  Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan...

Breaking News7 hari lalu

Mitra Tepercaya Membangun Kepatuhan Sukarela

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merayakan ulang tahun ke-5 secara virtual pada Rabu (21/10). Mengusung tema “AKP2I Sebagai Mitra...

Breaking News7 hari lalu

Fesyen Muslim Indonesia Rambah Eropa

Jakarta, MajalahPajak.net – Sepuluh desainer yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia mengikuti ajang internasional Virtual Fashion Show Mercedes Benz...

Breaking News1 minggu lalu

Drama Heroik Perjuangan Para Calon Pilot Muda

Jakarta, Majalahpajak.net – Film KADET 1947 garapan rumah produksi Temata kembali syuting sejak pertengahan September lalu di wilayah Yogyakarta. Film...

Breaking News1 minggu lalu

ISEF 2020, Bangkitkan Spirit Positif dan Optimisme Pelaku Usaha Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved