Connect with us

Topic

Penerimaan 2020 akan Lebih Baik

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, DJP menghadapi tantangan target penerimaan pajak yang meningkat cukup tinggi dan target pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2020 diprediksi membawa ancaman turbulensi ekonomi karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang tahun 2019 lalu. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal kedua tahun 2019 sebesar 2,3 persen, Tiongkok 6,3 persen, Eropa 1, 2 persen, dan Singapura 0,1 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencapai 5,1 persen.

Kendati demikian, target penerimaan pajak tahun 2019 meleset cukup jauh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 1.332,1 triliun atau 84, 4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kekurangan penerimaan (shortfall) pajak mencapai Rp 245, 5 triliun, lebih tinggi dibanding shortfall tahun 2018 yang sebesar Rp 108,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak 2019 juga lebih kecil, yaitu sekitar 1,43 persen, dibandingkan pertumbuhan pada 2018 yang mencapai 14 persen.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Yon Arsal—kini menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak—menjelaskan, tekanan ekonomi global menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak 2019. Secara makro dampaknya terlihat dari penurunan volume perdagangan ekonomi internasional dari 3 persen pada tahun 2018 menjadi 1 persen pada tahun 2019.

PertumbPuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor adalah -1,9 persen dari target 28 persen. Padahal, tahun 2018 kontribusi PPh pasal 22 impor mencapai 18 persen. Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, hanya tumbuh -8,1 persen.

“Yang kita asumsikan akan tumbuh 28 persen mengalami kemunduran realisasi -8,1 persen. Bisa dibayangkan dampaknya sangat signifikan terhadap penerimaan. Namun, di tengah ekonomi yang penuh ketidakpastian kita masih bisa mengumpulkan Rp 1.332,1 triliun, itu suatu pencapaian juga walaupun pertumbuhan masih kecil dibanding tahun sebelumnya, dan shortfall besar,” kata Yon.

Penurunan kegiatan impor juga berdampak langsung terhadap output produksi karena sebagian besar impor adalah barang baku dan barang modal. Akibatnya, produksi dalam negeri dan ekspor juga mengalami kontraksi. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari hingga Oktober 2019 hanya mencapai 139, 11 miliar dollar AS atau turun 7,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

Imbas dari penurunan ekspor dan impor terlihat pada pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar -3,1 persen, sektor pertambangan -19 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan juga melambat.

Meskipun demikian, kontribusi pajak pada sektor pengolahan masih sebesar 30 persen dan sektor perdagangan sebesar 20 persen. Tiga sektor dominan lain penopang penerimaan pajak adalah sektor jasa keuangan sebesar 15 persen, konstruksi 8 persen, dan transportasi pergudangan 4,41 persen.

lifting, pergerakan harga resource base, commodity price, dampaknya langsung ke sektor perdagangan batu bara, sawit. Walaupun sempat terjadi kenaikan, sektor pertambangan tumbuh negatif 19 persen—padahal tahun lalu tumbuh 50 persen. Sangat dalam,” jelas Yon.

Begitu pula PPh Minyak dan Gas (Migas) hanya mampu menghasilkan realisasi sebesar Rp 59 triliun dari target Rp 66 triliun.

Namun demikian, pada tahun 2019 ada sekitar 66 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhasil meraih target penerimaan pajak, atau lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 61 KPP yang sukses mencapai target. KPP yang berhasil mencapai target itu kebanyakan di luar Jawa.

“Kalau yang lagi bagus (penerimaan pajak) memang di luar Jakarta. Papua salah satu yang terbaik. Di Sumatera Selatan karena industri tambang timah lagi bagus. Di Sulawesi bagus juga karena sedang banyak investasi, pembangunan kawasan berikat. Salah satu yang lagi besar ada Indonesia Morowali Industrial Park yang kebetulan terdaftar di Kanwil DJP Suluttenggomalut,” jelas Yon.

Sementara itu penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2019 mencapai Rp 148,63 triliun, tumbuh sebesar 10,2 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Selanjutnya, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) juga tumbuh 19,4 persen. Sedangkan PPh Pasal 25/29 Badan hanya tumbuh sekitar 1,18 persen.

“Dengan PPh 21 dan PPh 25/29 OP tumbuh baik, walaupun ada pergerakan impor dan ekonomi yang masih vulnerable tetapi dampaknya kepada perusahaan belum tertransmisikan langsung. Ini menjadi tanda-tanda perekonomian relatif masih baik. Kedua, berarti orang masih digaji, masih ada peningkatan gaji, atau masih ada serapan tenaga kerja,” papar Yon.

Proyeksi 2020

Pertumbuhan yang positif pada dua jenis pajak itu membuat Yon optimistis penerimaan pajak tahun 2020 akan lebih baik. Adapun target penerimaan pajak 2020 adalah sebesar Rp 1,642 triliun, atau Rp 310 triliun lebih besar ketimbang penerimaan pajak tahun 2019.

“Tentu ini angka yang relatif sangat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,8 persen. Sehingga ini menuntut cara kerja yang berbeda dibanding tahun lalu. Pak Dirjen sudah menginstruksikan melanjutkan tax reform yang bergulir pada lima pilar—organisasi yang modern, SDM kuat, teknologi, proses bisnis dan aturan lebih baik—perluasan basis data, dan berpartisipasi aktif mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” papar Yon Arsal.

Terkait dengan perluasan basis data, DJP telah mengoptimalkan data keuangan dari perbankan dan lembaga lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu ada pula informasi perpajakan yang dihimpun secara otomatis sebagai implementasi dari hasil konsensus global berupa Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Semua data perbankan sudah kami terima sejak 2018. Di luar itu, data dari AEoI sudah dipakai. Hanya saja frekuensi data cukup banyak dan kami tentu harus menggunakan data dengan prudensial, hati-hati, dan kami pastikan dulu. Artinya, kalau ada perbedaan atau selisih, kami klarifikasi dulu dengan WP (Wajib Pajak),” tegas Yon.

Lanjutnya, sejumlah data itu sudah didistribusikan ke seluruh KPP. Agar data digunakan secara maksimal, DJP melakukan bimbingan teknis secara intensif ke KPP, pemberian modul pemanfaatan data, dan sebagainya.

“Sistemnya (pemanfaatan data) sudah mapan. Kami juga memastikan KPP dapat membaca atau men-translate data ini sama. Kami lakukan bimtek (bimbingan teknis) berkali-kali agar persepsinya sama dengan kawan-kawan di seluruh KPP,” Yon meyakinkan.

Upaya perluasan basis data juga sudah dilakukan dengan menghimpun WP pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui PP Nomor 23 dengan tarif PPh Final 0,5 persen. Hasilnya, pada 31 Desember 2018, penerimaan pajak sektor ini mencapai Rp 5,73 triliun dari jumlah WP 1.882.825 orang.

Pada tahun 2020 ini DJP turut mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan melalui tax holiday—pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun pada periode tertentu—dan tax allowance—insentif dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan nilai investasi dalam kualifikasi tertentu.

“DJP memastikan bahwa fasilitas (tax holiday dan tax allowance) diberikan kepada yang berhak mendapatkannya—tidak ada penyalahgunaan. Intinya DJP selain mengumpulkan penerimaan pajak juga berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Yon.

Selain itu, DJP juga mempercepat restitusi. Tata cara serta kriteria WP yang dapat mempercepat restitusi diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39. Singkatnya, proses restitusi dipercepat untuk WP OP adalah 15 hari sejak SPT diterima. Sedangkan, untuk PPh Badan dan PPN proses restitusi maksimal satu bulan.

“Restitusi dampak pada penerimaan pajak langsung berasa. Tapi restitusi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Nanti kami pantau di SPT tahun 2019, apakah kegiatan itu (restitusi dipercepat) betul-betul mendorong atau mempermudah WP untuk mendapatkan akses pendanaan, peningkatan ekspornya, sehingga profitabilitasnya meningkat. Kami evaluasi di 2020 ini,” terangnya.

Yon mengatakan, tahun 2020 masih menjaga sektor pengolahan dan sektor perdagangan sebagai penggerak utama kontribusi penerimaan pajak. Selain itu, ia juga optimistis sektor pertambangan akan tumbuh 2–3 persen.

“Kami menilai tahun lalu (2019) sektor pertambangan sudah di titik paling bawah karena setelah tumbuh 50 persen pada 2018 lalu, pada 2019 minus 19 – 20 persen. Maka semoga tahun ini sudah bisa tumbuh 2 sampai 3 persen,” harapnya.

Tak lupa di tahun 2020 Indonesia akan menyambut hasil konsensus global dari Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) tentang pajak digital. Dengan begitu, tahun ini DJP bisa memajaki digital platform.

“Konsensus global akan menentukan BUT (Badan Usaha Tetap), bagaimana kita memajaki digital platform, ini yang menjadi krusial terkait pengenaan PPh, misalnya. Tentu konsensus global akan berdampak. Kita juga menjadi setara dengan negara–negara lainnya dan tidak ada pajak berganda,” tutupnya.—Aprilia Hariani

Topic

Proses Pengajuan Insentif belum Mulus

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Elcorps

Pelaku usaha retail mengeluhkan prosedur pengajuan insentif pajak yang masih berbelit. Padahal, dunia usaha berkejaran dengan waktu untuk berkelit dari terpaan pandemi.                                    

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 23 Tahun 2020 yang memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang terdampak korona mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Insentif tersebut diharapkan benar-benar dapat menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap kesulitan dunia usaha yang terpukul akibat pandemi COVID-19.

Chief Financial Officer Elcorps Henda Roshenda Noor menyatakan, pemberian insentif dalam aturan tersebut sejatinya menjadi bukti bahwa pemerintah mendengarkan suara pelaku bisnis tentang berbagai tantangan berat yang dialami dalam situasi pandemi.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Namun, setelah mempelajari PMK tersebut, perusahaannya yang bergerak di bidang busana Muslim ternyata tidak termasuk dalam kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).   padahal pandemi korona telah berdampak begitu dalam terhadap kelangsungan bisnis Elcorps dan seluruh jaringan retailnya.

KLU adalah kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggolongkan WP ke dalam jenis badan usaha.

“Pemerintah enggak bisa mengecualikan stimulus pajak, karena semua terkena dampak. Dan pastinya masing-masing usaha merasa yang paling terdampak. Ini biasalah. Kita, kan, juga begitu—kalau dikasih cobaan, merasa paling menderita,” ujar Henda

Rencana tertunda

Melalui surat elektronik, Sabtu (2/5), kepada Majalah Pajak, Henda menceritakan dampak wabah korona terhadap usahanya.

“Dari hari ke hari kami dapat kabar mal tempat toko mitra kami berada itu tutup. Jadi, boro-boro beli baju, yang ada itu berita rush untuk borong kebutuhan hidup,” ujar Henda.

AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat.

Pada pertengahan Maret ketika virus korona mulai merebak di Indonesia, kerugian sudah melanda perusahaannya lantaran banyak calon mitra bisnis yang menunda rencana kerja sama dengan alasan situasi pasar yang begitu bergejolak tanpa ada kepastian.

“Semua rencana yang sudah matang kami persiapkan jadi tertunda karena mitra bisnis memilih mundur, entah sampai kapan,” ungkapnya.

Selama pandemi korona, pihaknya terus aktif berkomunikasi dengan petugas AR (Account Representative) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaannya terdaftar. Penjelasan dari jajaran pimpinan di KPP tidak memungkinkan untuk didapat karena kantor tutup.

“AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat,” ujarnya.

Prosedur berbelit   

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi                  

Dalam situasi pembatasan sosial, pihaknya tetap berupaya mengajukan pengurangan atau penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPh) dan denda pajak dengan prosedur yang menurutnya masih berbelit.

Ia mencontohkan permohonan WP yang diajukan berupa satu surat untuk satu ketetapan, tidak boleh borongan. Pengajuan permohonan itu tetap ke KPP, lalu KPP meneruskan ke kantor wilayah (kanwil). Ia memahami bahwa keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak dikeluarkan oleh kepala kanwil. Namun seiring pemberlakuan work from home (WFH) dan pihaknya mendapati KPP dalam keadaan tutup, membuatnya bertanya-tanya bagaimana surat permohonan yang diajukan perusahaannya akan sampai ke kanwil.

“Surat balasan yang kami terima tidak memberi kejelasan. Intinya menyuruh kami untuk pelajari lagi undang-undang,” tutur Henda. “Sementara, peraturan perpajakannya tebal dan bagi kami ruwet. Kenapa tidak bisa dibuat WP-friendly?”

Akhirnya, 27 April 2020 lalu, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2020 yang memperluas sektor usaha penerima insentif pajak dan memberikan fasilitas baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. PMK baru ini sekaligus mengganti PMK 23 tersebut di atas, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini dalam penanganan pandemi COVID-19.

Henda langsung menindaklanjuti aturan baru ini yang menegaskan bahwa KLU untuk perusahaannya juga tercakup. Namun, pihaknya lagi-lagi harus kecewa karena persoalan sistem.

“Tim kami langsung gerak cepat untuk mengajukan lagi, tapi masih ditolak sistemnya,” imbuhnya.

 

Lanjut baca

Topic

Kecepatan Adaptasi dan Inovasi Jadi Kunci

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Wardah Cosmetics

Paragon melakukan inovasi dan transformasi bisnis secara cepat agar bisnis tetap bertahan dan tetap mempekerjakan karyawan di masa pandemi. Berharap krisis segera teratasi.

Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan yang terpaksa harus ditempuh oleh banyak perusahaan di tengah kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi virus korona. Bagi perusahaan kosmetik PT Paragon Technology & Innovation dengan salah satu merek produk Wardah, karyawan merupakan salah satu aset utama yang telah memberikan sumbangsih dalam membesarkan bisnis.

Presiden Komisaris PT Paragon Technology & Innovation (Paragon) Nurhayati Subakat menyatakan, bisnisnya menjadi besar karena dukungan utama masyarakat dan karyawan yang bekerja terus menerus. Oleh karenanya, perusahaan berupaya mempertahankan dan menjaga keberlanjutan para karyawan dalam setiap situasi. Dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya menempuh langkah antisipatif berupa inovasi dan transformasi bisnis secara cepat dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan konsumen.

Baca Juga: Perlu Strategi Jangka Panjang

“Dengan fokus ke inovasi dan transformasi bisnis, kesulitan keuangan bisa diminimalkan. Harapannya, krisis ini cepat tertangani sehingga bisnis bisa beraktivitas normal tanpa perlu ada pengurangan karyawan,” kata Nurhayati kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Selasa (28/4).

Meminimalisasi dampak

Ia menuturkan, pandemi COVID-19 adalah isu bidang kesehatan berskala global yang telah berdampak pada berbagai bidang termasuk ekonomi dan bisnis yang merupakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah, misalnya, diakuinya, menyebabkan berkurangnya mobilitas masyarakat sekaligus berdampak pada bisnis perusahaannya. Untuk itu Paragon berupaya meminimalkannya dengan melakukan berbagai inovasi.

Situasi ini memberikan aspek positif pada tim manajemen perusahaannya untuk belajar beradaptasi secara cepat. Pembatasan mobilitas masyarakat yang mengakibatkan turunnya konsumsi masyarakat terhadap produk perusahaan harus diantisipasi segera dengan berbagai langkah penyesuaian.

“Pendapatan tahun ini turun signifikan dan profit sulit dicapai karena beban usaha yang tetap,” ungkapnya.

Ia menjelaskan saat ini perusahaan berfokus pada dua aspek, yakni eksternal dan internal. Fokus eksternal terkait dengan konsumen, masyarakat, komunitas bisnis, dan pemerintah. Langkah eksternal ditempuh dengan mendekatkan perusahaan kepada konsumen melalui pemanfaatan teknologi digital, berkontribusi dalam membantu penanggulangan COVID-19 melalui program CSR, aktif memberikan masukan melalui asosiasi-asosiasi industri, mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Sedangkan langkah internal dilakukan dengan mempercepat inovasi dan transformasi bisnis sehingga bisa mempertahankan kelangsungan bisnis dengan tantangan situasi pandemi ini.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

Ia berharap pemerintah dapat terus mendukung dunia usaha melalui berbagai insentif dan keringanan termasuk keringanan pajak, bea masuk material, kemudahan akses ke institusi keuangan dengan biaya yang lunak, kemudahan perizinan untuk bisnis baru, kelonggaran kebijakan ketenagakerjaan, dan pemberian stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

“Kami percaya langkah pemerintah dalam menangani COVID-19. Semoga pandemi bisa mereda dalam tiga bulan. Insya Allah, bisnis pelan-pelan akan membaik lagi,” ujarnya.

Lanjut baca

Topic

Tutup Celah Penumpang Gelap

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Bila kurang hati-hati, niat baik pemerintah dalam kebijakan penanggulangan pandemic COVID-19 dapat dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan pendampingan oleh penasihat keuangan independen.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 untuk merespons dampak yang timbul karena pandemi COVID-19.

“Menurut saya Perppu ini tidak ada salahnya dikeluarkan oleh pemerintah karena memang Perppu itu dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa dan genting,” ungkapnya pada Majalah Pajak melalui layanan sambungan telepon pada Kamis (23/04).

Ia menambahkan, penerbitan Perppu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 merupakan langkah pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Optimal tapi Perlu Dikawal

“Poin penting dari Perppu ini adalah dia fokus pada kesehatan, realokasi anggaran, pangkas anggaran, terus pelebaran defisit anggaran dan kesehatan kepada orang yang mengambil kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi,” tambahnya.

Dukungan

Melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020, pemerintah menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 sejumlah Rp 405,1 triliun. Rinciannya, Rp 75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Peraturan ini juga mencakup restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM).

“Di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, dan saat diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat, maka kami sangat mendukung klausul pada ketentuan penutup dalam Perppu ini. Isinya memberikan kelonggaran dan kepastian kepada pengambil kebijakan (stakeholders) bahwa kebijakan yang diambil tidak dapat dipidanakan dan tidak merupakan objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara,” tutur Mekeng.

Beberapa pihak menilai klausul itu dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar konstitusi. Untuk itu, Mekeng mempersilakan masyarakat untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, wajar saja sebagai pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan selama asas dalam pengambilan keputusan itu tetap diperhatikan.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

“Asas keadilan, asas kegunaan, dan definisinya harus benar. Tapi kalau membuat aturan mengeluarkan anggaran ugal-ugalan, ya, enggak bisa dilindungi oleh UU ini. Yang penting dalam pengambilan keputusan, dia punya niat baiknya itu bagus, itu yang sebetulnya harus dilindungi,” ujarnya.

Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa klausul tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan bagi para pengambil keputusan di kemudian hari, sehingga keputusan dapat diambil sesegera dan setepat mungkin. Namun, dia kembali mengingatkan pengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan norma umum, baik asas kemanfaatan maupun asas kepatutan dengan tetap menjaga good governance dalam pengambilan keputusan.

“Free riders”

Terkait defisit anggaran yang dalam Perppu itu mencapai 5 persen dari produk domestik bruto, Mekeng menilai alangkah baiknya sebelum menggunakan alternatif menaikkan defisit anggaran, pemerintah melakukan realokasi dan pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga terlebih dahulu.

Tidak hanya itu saja, pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam tersebut mengingatkan pemerintah agar Perppu No. 1 Tahun 2020 ini tidak boleh dimanfaatkan para penumpang gelap atau free riders—hal yang juga sempat disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) akan menggandeng Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Penumpang gelap yang dimaksud adalah mereka yang mencari celah dan kesempatan untuk memasukkan usaha mereka sebagai usaha yang berhak mendapat keringanan padahal usaha itu sudah bermasalah sebelum ada wabah COVID-19.

“Begini, kan banyak perusahaan yang memang sudah penyakitan sebelum ada korona. Jadi, memang perusahaan itu sudah penyakitan. Kalau sudah kayak begitu, kan, dia enggak bisa minta di selamatkan dengan program Covid ini dong. Itu yang saya bilang penumpang gelap,” jelas Mekeng.

Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan aturan yang jelas, baik peraturan pemerintah (PP) maupun aturan pelaksananya. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan pelaksanaan program sebaiknya didampingi penasihat keuangan independen, baik lokal maupun asing, untuk menutup celah bagi para penumpang gelap mengakali kinerja perusahaan mereka.

Rakyat tidak boleh lapar

Menurut Mekeng, ia beserta anggota DPR lain hanya mendukung dari sisi anggaran dan produk undang-undang. Yang terpenting sekarang, menurut Mekeng, adalah DPR bersama pemerintah dapat menyiapkan anggaran logistik untuk masyarakat berupa sembako, agar masyarakat tidak kelaparan. Selain itu, perbankan harus tetap sehat supaya tetap bisa menggairahkan kembali perekonomian.

“Jadi, yang penting rakyat enggak boleh lapar at any cost. Kalau program lain ditunda aja. Program yang beli senjata, infrastruktur, pindahin ibu kota itu, ya, ditunda aja, itu enggak urgent,” imbuhnya.

Ia menegaskan pandemi harus diatasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah secara otomatis orang akan bekerja dan perekonomian pun akan berjalan seperti semula.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

“Jadi, fokus pada kesehatan ini saja dulu yang lain akan mengikuti,” ujarnya. Selain itu, ia berharap fraksi-fraksi yang ada di DPR dapat membahas Perppu dengan pikiran yang jernih demi menyelamatkan bangsa.

Mekeng mengimbau Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak mengganggu belanja pegawai seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), polisi, maupun tentara.

“Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News7 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News14 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News18 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending