Connect with us

Topic

Penerimaan 2020 akan Lebih Baik

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, DJP menghadapi tantangan target penerimaan pajak yang meningkat cukup tinggi dan target pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2020 diprediksi membawa ancaman turbulensi ekonomi karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang tahun 2019 lalu. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal kedua tahun 2019 sebesar 2,3 persen, Tiongkok 6,3 persen, Eropa 1, 2 persen, dan Singapura 0,1 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencapai 5,1 persen.

Kendati demikian, target penerimaan pajak tahun 2019 meleset cukup jauh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 1.332,1 triliun atau 84, 4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kekurangan penerimaan (shortfall) pajak mencapai Rp 245, 5 triliun, lebih tinggi dibanding shortfall tahun 2018 yang sebesar Rp 108,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak 2019 juga lebih kecil, yaitu sekitar 1,43 persen, dibandingkan pertumbuhan pada 2018 yang mencapai 14 persen.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Yon Arsal—kini menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak—menjelaskan, tekanan ekonomi global menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak 2019. Secara makro dampaknya terlihat dari penurunan volume perdagangan ekonomi internasional dari 3 persen pada tahun 2018 menjadi 1 persen pada tahun 2019.

PertumbPuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor adalah -1,9 persen dari target 28 persen. Padahal, tahun 2018 kontribusi PPh pasal 22 impor mencapai 18 persen. Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, hanya tumbuh -8,1 persen.

“Yang kita asumsikan akan tumbuh 28 persen mengalami kemunduran realisasi -8,1 persen. Bisa dibayangkan dampaknya sangat signifikan terhadap penerimaan. Namun, di tengah ekonomi yang penuh ketidakpastian kita masih bisa mengumpulkan Rp 1.332,1 triliun, itu suatu pencapaian juga walaupun pertumbuhan masih kecil dibanding tahun sebelumnya, dan shortfall besar,” kata Yon.

Penurunan kegiatan impor juga berdampak langsung terhadap output produksi karena sebagian besar impor adalah barang baku dan barang modal. Akibatnya, produksi dalam negeri dan ekspor juga mengalami kontraksi. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari hingga Oktober 2019 hanya mencapai 139, 11 miliar dollar AS atau turun 7,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

Imbas dari penurunan ekspor dan impor terlihat pada pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar -3,1 persen, sektor pertambangan -19 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan juga melambat.

Meskipun demikian, kontribusi pajak pada sektor pengolahan masih sebesar 30 persen dan sektor perdagangan sebesar 20 persen. Tiga sektor dominan lain penopang penerimaan pajak adalah sektor jasa keuangan sebesar 15 persen, konstruksi 8 persen, dan transportasi pergudangan 4,41 persen.

lifting, pergerakan harga resource base, commodity price, dampaknya langsung ke sektor perdagangan batu bara, sawit. Walaupun sempat terjadi kenaikan, sektor pertambangan tumbuh negatif 19 persen—padahal tahun lalu tumbuh 50 persen. Sangat dalam,” jelas Yon.

Begitu pula PPh Minyak dan Gas (Migas) hanya mampu menghasilkan realisasi sebesar Rp 59 triliun dari target Rp 66 triliun.

Namun demikian, pada tahun 2019 ada sekitar 66 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhasil meraih target penerimaan pajak, atau lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 61 KPP yang sukses mencapai target. KPP yang berhasil mencapai target itu kebanyakan di luar Jawa.

“Kalau yang lagi bagus (penerimaan pajak) memang di luar Jakarta. Papua salah satu yang terbaik. Di Sumatera Selatan karena industri tambang timah lagi bagus. Di Sulawesi bagus juga karena sedang banyak investasi, pembangunan kawasan berikat. Salah satu yang lagi besar ada Indonesia Morowali Industrial Park yang kebetulan terdaftar di Kanwil DJP Suluttenggomalut,” jelas Yon.

Sementara itu penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2019 mencapai Rp 148,63 triliun, tumbuh sebesar 10,2 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Selanjutnya, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) juga tumbuh 19,4 persen. Sedangkan PPh Pasal 25/29 Badan hanya tumbuh sekitar 1,18 persen.

“Dengan PPh 21 dan PPh 25/29 OP tumbuh baik, walaupun ada pergerakan impor dan ekonomi yang masih vulnerable tetapi dampaknya kepada perusahaan belum tertransmisikan langsung. Ini menjadi tanda-tanda perekonomian relatif masih baik. Kedua, berarti orang masih digaji, masih ada peningkatan gaji, atau masih ada serapan tenaga kerja,” papar Yon.

Proyeksi 2020

Pertumbuhan yang positif pada dua jenis pajak itu membuat Yon optimistis penerimaan pajak tahun 2020 akan lebih baik. Adapun target penerimaan pajak 2020 adalah sebesar Rp 1,642 triliun, atau Rp 310 triliun lebih besar ketimbang penerimaan pajak tahun 2019.

“Tentu ini angka yang relatif sangat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,8 persen. Sehingga ini menuntut cara kerja yang berbeda dibanding tahun lalu. Pak Dirjen sudah menginstruksikan melanjutkan tax reform yang bergulir pada lima pilar—organisasi yang modern, SDM kuat, teknologi, proses bisnis dan aturan lebih baik—perluasan basis data, dan berpartisipasi aktif mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” papar Yon Arsal.

Terkait dengan perluasan basis data, DJP telah mengoptimalkan data keuangan dari perbankan dan lembaga lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu ada pula informasi perpajakan yang dihimpun secara otomatis sebagai implementasi dari hasil konsensus global berupa Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Semua data perbankan sudah kami terima sejak 2018. Di luar itu, data dari AEoI sudah dipakai. Hanya saja frekuensi data cukup banyak dan kami tentu harus menggunakan data dengan prudensial, hati-hati, dan kami pastikan dulu. Artinya, kalau ada perbedaan atau selisih, kami klarifikasi dulu dengan WP (Wajib Pajak),” tegas Yon.

Lanjutnya, sejumlah data itu sudah didistribusikan ke seluruh KPP. Agar data digunakan secara maksimal, DJP melakukan bimbingan teknis secara intensif ke KPP, pemberian modul pemanfaatan data, dan sebagainya.

“Sistemnya (pemanfaatan data) sudah mapan. Kami juga memastikan KPP dapat membaca atau men-translate data ini sama. Kami lakukan bimtek (bimbingan teknis) berkali-kali agar persepsinya sama dengan kawan-kawan di seluruh KPP,” Yon meyakinkan.

Upaya perluasan basis data juga sudah dilakukan dengan menghimpun WP pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui PP Nomor 23 dengan tarif PPh Final 0,5 persen. Hasilnya, pada 31 Desember 2018, penerimaan pajak sektor ini mencapai Rp 5,73 triliun dari jumlah WP 1.882.825 orang.

Pada tahun 2020 ini DJP turut mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan melalui tax holiday—pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun pada periode tertentu—dan tax allowance—insentif dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan nilai investasi dalam kualifikasi tertentu.

“DJP memastikan bahwa fasilitas (tax holiday dan tax allowance) diberikan kepada yang berhak mendapatkannya—tidak ada penyalahgunaan. Intinya DJP selain mengumpulkan penerimaan pajak juga berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Yon.

Selain itu, DJP juga mempercepat restitusi. Tata cara serta kriteria WP yang dapat mempercepat restitusi diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39. Singkatnya, proses restitusi dipercepat untuk WP OP adalah 15 hari sejak SPT diterima. Sedangkan, untuk PPh Badan dan PPN proses restitusi maksimal satu bulan.

“Restitusi dampak pada penerimaan pajak langsung berasa. Tapi restitusi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Nanti kami pantau di SPT tahun 2019, apakah kegiatan itu (restitusi dipercepat) betul-betul mendorong atau mempermudah WP untuk mendapatkan akses pendanaan, peningkatan ekspornya, sehingga profitabilitasnya meningkat. Kami evaluasi di 2020 ini,” terangnya.

Yon mengatakan, tahun 2020 masih menjaga sektor pengolahan dan sektor perdagangan sebagai penggerak utama kontribusi penerimaan pajak. Selain itu, ia juga optimistis sektor pertambangan akan tumbuh 2–3 persen.

“Kami menilai tahun lalu (2019) sektor pertambangan sudah di titik paling bawah karena setelah tumbuh 50 persen pada 2018 lalu, pada 2019 minus 19 – 20 persen. Maka semoga tahun ini sudah bisa tumbuh 2 sampai 3 persen,” harapnya.

Tak lupa di tahun 2020 Indonesia akan menyambut hasil konsensus global dari Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) tentang pajak digital. Dengan begitu, tahun ini DJP bisa memajaki digital platform.

“Konsensus global akan menentukan BUT (Badan Usaha Tetap), bagaimana kita memajaki digital platform, ini yang menjadi krusial terkait pengenaan PPh, misalnya. Tentu konsensus global akan berdampak. Kita juga menjadi setara dengan negara–negara lainnya dan tidak ada pajak berganda,” tutupnya.—Aprilia Hariani

Topic

Waktuku Mata Uangku

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Agar taraf hidup mereka meningkat, petani harus diberi bantuan akses modal, akses pasar, dan akses teknologi.

 

Pandemi Covid-19 ini tak kunjung reda. Indonesia juga sedang bersiap untuk menghadapi resesi ekonomi. Gelombang pengangguran tak dapat dihindari. Dan pada masa resesi, perusahaan pun melakukan efisiensi sekaligus menjaga stabilitas keuangan.

CEO/CO-Founder Tanijoy Muhamad Nanda Putra mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu kaget mendengar kata resesi.

“Kalau pribadi saya, sih, ‘Oh, ini resesi, ya udah’. Karena dampaknya sudah terjadi atau shock-nya itu terjadi ketika terjadi pandemi. Malah dari kemarin kita lihat Singapura resesi, dan yang lainnya. Kalau secara saya pribadi, sih, enggak terlalu kaget,” ungkap nya saat ditemui Majalah Pajak di kantor Tanijoy, Jakarta Selatan pada Selasa (29/09). Ia menambahkan tidak semua petani tahu dan peduli akan terjadinya resesi di Indonesia kecuali para petani muda yang sudah mengenyam pendidikan perkuliahan.

Dampak pandemi

Jauh sebelum resesi ramai di perbincangkan, Nanda menjelaskan di awal pandemi korona, sudah sangat banyak petani yang terhambat. Mereka merasakan pembatasan logistik, dan, yang lebih berat, penurunan daya beli di masyarakat.

 

Baca Juga:  Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

 

“Biasanya kita suplai melon rutin 3 ton tiap minggu, ada kentang rutin 17 ton tiap minggu. Lalu, mereka stop,” jelasnya. Namun, yang lebih merugikan petani adalah barang tetap dikirimkan, akan tetapi pembayarannya macet dengan alasan pandemi.

Dampak lain yang dirasakan petani adalah rendahnya permintaan barang dari pembeli ini memaksa mereka menjual hasil pertanian mereka di desa masing-masing, karena panen tidak bisa ditunda. Alhasil, harga kian anjlok. Oleh karena itu, ia meluruskan dengan mahalnya komoditas pangan saat awal pandemi, bukan berarti petani memanfaatkan keadaan untuk dapat untung besar.

“Petani bingung barang barang tidak bisa dilempar ke kota. Akhirnya, jual lokal. Harga jualnya jatuh tapi di kota harganya meningkat,” ujarnya.

Tanijoy merupakan start-up (perusahaan rintisan) yang memiliki misi untuk membantu petani kecil dalam hal permodalan, pendampingan, manajemen lahan, hingga pemasaran. Untuk bertahan di kondisi seperti ini, Nanda beserta timnya di Tanijoy melakukan berbagai strategi. Pertama adalah mendaringkan beberapa komoditas dengan membuat platform e-commerce yang diberi nama joyfarm.id. Menurutnya, di masa pandemi ini penjualan secara daring naik 400 persen.

Problemnya adalah bagaimana anggaran itu bisa tersampaikan atau disalurkan secara tepat sasaran.

“Joyfarm sampai sekarang grafiknya naik terus karena kita lihat orang orang mulai shifting, dari yang tadinya itu belanja off-line ke pasar segala macam, sekarang sudah mulai beralih ke belanja on-line,” tuturnya.

Melalui platform tersebut, Nanda juga mengajak start-up lain untuk bersinergi menjual produk pertanian.

Kedua, Tanijoy mulai mempersiapkan diri untuk mengamankan produksi pertanian agar tetap aman ke depannya, dengan cara memberikan akses modal, akses pasar, dan akses teknologi.

Stimulus

Lebih lanjut lagi, Nanda mengungkapkan bahwa yang diperlukan para petani sekarang ini adalah stimulus untuk bisa membangkitkan produksi terutama di sisi pangan.

“Jadi, saya banyak diskusi dan berkomunikasi sebenarnya stimulus itu ada sebenarnya, anggarannya itu ada. Tinggal yang menjadi problemnya adalah bagaimana anggaran itu bisa tersampaikan atau disalurkan secara tepat sasaran kepada para petani,” ungkapnya.

 

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

 

Selain itu, sebagai start-up yang mendukung bidang usaha pertanian, Tanijoy juga berperan sebagai pengawas kegiatan tersebut. Tidak hanya tepat sasaran, Nanda mengimbau kepada pemerintah agar stimulus ini bisa dibuat mudah dan cepat proses pencairannya.

“Kalaupun ada nanti insentif yang diharapkan tadi dari sisi regulasi setidaknya bagaimana proses ini smooth atau cepat karena kita butuh cepat, kita butuh percepatan saat ini. Currency kita itu sudah bukan uang tapi waktu. Semakin lama kita menunda semakin panjang proses, ya, semakin kalah juga,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Sekarang, yang Penting Selamat

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

 

Ketimbang terbelenggu oleh definisi resesi, pemerintah harus tetep fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

 

Ekonom Julius Shiskin, mencetuskan definisi resesi sebagai penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut. Inilah definisi yang paling populer hingga saat ini.

Ekonom Muhammad Chatib Basri menilai, kita tak boleh terpaku pada definisi resesi yang cenderung membuat khawatir dan gagal fokus. Pemerintah harus tetap memusatkan langkah penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Terlebih angka positif Covid-19 terus naik, defisit baru 2 persen dari pagu 6,3 persen, serta realisasi PEN masih sekitar 43,8 persen dari Rp 695,2 triliun (Data Kementerian Keuangan per 31 Agustus menyebut, defisit berada pada level 3,05 persen dan realisasi PEN sebesar 38,2 persen dari pagu-red).

“Jika pertumbuhan ekonomi tumbuh dari 5,3 persen ke 0,1 persen itu dampaknya lebih parah daripada negara yang 0,1 persen ke -0,1 persen, ya, kan? Tapi kalau pakai definisi resesi, kita tidak resesi karena dua kuartal berturut-turut tidak negatif. Sementara yang dari 0,1 sampai -o,1 persen itu masuk dalam resesi. Kita selalu punya persepsi yang resesi itu ngeri, positif itu udah improve. Akhirnya yang terjadi misleading. Yang terjadi orang gaming, angka yang dikejar,” kata pria yang hangat disapa Dede ini, kepada Majalah Pajak, di Jakarta, Rabu (30/9).

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan, resesi pasti terjadi di setiap negara. Badai pandemi berhasil menghantam sendi-sendi penopang pertumbuhan ekonomi dunia. Mari tengok, pertumbuhan ekonomi AS kontraksi 32 persen di kuartal II-2020, beberapa negara juga telah melaporkan resesi di antaranya, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Jerman. Di Indonesia, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN KiTa, pertumbuhan ekonomi berada di level -5,3 persen di kuartal II-2020.

Krisis keuangan 1998

Kendati berada di jurang resesi, Dede meyakini Indonesia bisa melewatinya asal fokus pada akselerasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Keyakinan ini merujuk pada pengalaman kita menghadapi krisis demi krisis. Pada tahun 1998 tanah air mengalami perlambatan yang jamak disebut krisis moneter atau krismon. Krisis itu, menurut Dede, dipicu oleh kondisi perbankan yang cenderung lemah dan respons pemerintah yang salah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga hingga 70 persen yang berdampak pada inflasi dan nilai tukar yang rendah menjadi Rp 17.000 per dolar AS per 22 Januari 1998. Anjloknya rupiah yang dramatis menyebabkan pasar uang maupun pasar uang ambruk. Sektor penopang ekonomi terpukul sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung meningkatnya kemiskinan. Kekacauan akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan kepada Presiden Soeharto.

Indonesia kenapa kita bisa survive dari krisis-krisis? Karena kombinasi dari dua hal—good policy response dan good luck.

Hal Hill, dalam bukunya Ekonomi Indonesia, menyebut krisis 1997–1998 bermula dari jatuhnya mata uang Thailand pada 1997 karena kebijakan penghapusan nilai tukar mata uang tetap. Situasi ini menyeret negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ke dalam pusaran krisis keuangan. Faktor lain yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis adalah karena aliran dana investasi asing begitu masif, tetapi dengan jangka waktu pengembalian yang cepat.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

“Subprime mortgage” 2008

Sepuluh tahun kemudian, tanah air kembali diuji oleh kondisi yang disebut Dede sebagai krisis made in US. Krisis keuangan itu bermula dari kebijakan subprime mortgage—instrumen kredit untuk sektor properti. Jadi, semua warga AS dapat dengan mudah mengajukan kredit properti tanpa adanya jaminan, padahal belum tentu mereka memenuhi ketentuan. Akibatnya, terjadi kredit macet dan beberapa perusahaan pembiayaan AS mengalami kebangkrutan. Sebut saja, New Century Financial, Sachsen Landesbank.

Syukurnya, kata Dede, dampaknya relatif kecil bagi Indonesia karena aktivitas perdagangan internasional hanya menyumbang 30 persen dari PDB. Selain itu, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi. Dede yang waktu itu menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Sri Mulyani mengungkap, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni, fokus pada stimulus fiskal, stabilitas keuangan—melakukan bailout kepada bank yang bermasalah.

“Indonesia kenapa kita bisa survive dari krisis-krisis? Karena kombinasi dari dua hal—good policy response dan good luck. Saya bilang, cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Sama juga kalau Anda tidak mau terdampak oleh global, jangan terintegrasi dengan global.”

 “Taper tantrum” 2013

Di tahun 2013, Indonesia menghadapi resesi lagi. Dede yang masa itu menjabat sebagai menteri keuangan harus mengatasi krisis yang disebut taper tantrum—efek pengumuman kebijakan moneter AS. Jadi, The Fed mengeluarkan regulasi quantitative easing, yaitu mereka mengurangi penyaluran kredit untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Implikasinya, nilai tukar rupiah negara fragile five melemah. Fragile five adalah istilah untuk lima negara yang tergantung pada investasi asing sekaligus rentan terguncang akibat gejolak ekonomi dunia, yakni India, Indonesia, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Akan tetapi, Indonesia dan India tergolong relatif pulih.

“Di tahun 2013 yang kita lakukan, BBM (bahan bakar minyak) kita naikkan, Pak Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia) naikin bunga. Tujuh bulan kita bisa recovery. Itu krisis 2008 dan 2013 soal ekonomi, sekarang itu pandemi. Kalau ekonomi Anda bisa kontrol dengan kebijakan makro dan mikro. Kalau pandemi Anda kontrol pakai apa?” kata Dede.

Baca Juga: Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

Kuncinya, pemerintah mesti fokus realisasi pemulihan ekonomi. Menurut Dede, rumusan kebijakan yang diambil saat ini sudah tepat, yaitu paket PEN menitikberatkan soal kesehatan serta likuiditas kepada masyarakat miskin dan menengah.

”Kita pernah krisis lalu recovery. Saya optimistis kita akan pulih. PEN track-nya sudah benar tinggal implementasi. Periode sekarang sampai nanti agak tenang itu periode survival. Orang sekarang enggak mikirin growth sekarang yang penting selamat—jangan dicampur, ini kadang-kadang yang bikin bingung.”

Selain akselerasi, pemerintah dapat sembari mengevaluasi efektivitas kebijakan. “Insentif pajak mungkin enggak terlalu jalan sekarang, karena aktivitas ekonominya lambat. Mungkin 2021 setelah ekonomi bergerak, dibutuhkan. Mungkin (insentif pajak) bisa dialihkan untuk kesehatan, menambah jaring pengaman sosial,” tambahnya.

Ia memprediksi ekonomi Indonesia akan pulih 100 persen pada tahun 2022. Perkiraan ini berangkat dari rencana vaksinasi sepanjang 2021 yang otomatis membuat ekonomi masih bergerak mengikuti protokol kesehatan.

Lanjut baca

Topic

Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Jika Indonesia berada di jurang resesi, pemerintah memastikan Indonesia tidak akan mengalami resesi yang buruk. Asal, semua menjalankan perannya masing-masing sebaik mungkin.

 

Ekonom Amerika Serikat Julius Shiskin mendefinisikan resesi terjadi ketika adanya penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sederhananya, ini ditunjukkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut.

Berkaca pada teori itu, maka perekonomian nasional diproyeksikan mengalami resesi pada kuartal III. Ini dikuatkan dari pernyataan resmi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada 22 September lalu. Ia menyebut, proyeksi untuk tahun 2020 secara keseluruhan terdapat pada level minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Sedangkan, untuk kuartal III pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada pada kisaran level minus 2,9 persen hingga minus 1 persen. Jika prediksi ini terjadi, maka PDB Indonesia dua kali berturut-turut negatif dan memastikan berada pada jurang resesi.

Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengemukakan, pemerintah tentu tidak mengharapkan terjadinya resesi. Sebab, perjuangan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat menjadi buyar.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

“Resesi bisa menyebabkan penerimaan negara jatuh; belanja naik. Ini akan membuat pemerintah harus kerja lebih keras lagi untuk memperbaiki kondisi perekonomian,” tutur Yustinus kepada Majalah Pajak, Kamis (24/9).

Selain itu, resesi juga akan berdampak nyata pada masyarakat. Resesi yang panjang dan tak terkendali akan mengakibatkan PHK yang sudah terjadi sejak awal pandemi semakin tinggi, karena perusahaan tutup atau tidak mampu beroperasi.

Daya beli juga dipastikan akan semakin turun karena masyarakat tidak punya penghasilan atau cenderung menghemat uangnya. Hasilnya, kemiskinan akan melonjak.

Lebih ringan

Namun, Yustinus memastikan Indonesia tidak akan mengalami resesi yang buruk. Pasalnya, indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Pertama, Purchasing Managers’ Index (PMI) bernilai 27,5 pada April, dan menunjukkan tren positif bulan Agustus dengan skor 51,8. Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2020 mengindikasikan optimisme konsumen sedikit membaik, tecermin dari IKK yang mencapai 86,9 lebih tinggi dibanding 86,2 pada bulan sebelumnya.

Selain itu, konsumsi pemerintah diklaim naik signifikan atau tumbuh 10,6 persen pada 31 Agustus 2020, dan konsumsi rumah tangga semakin membaik karena ditopang bantuan sosial. Indikator lainnya ditunjukkan melalui harga komoditas global seperti emas, batubara, dan minyak sawit mentah yang mengalami perbaikan pada Agustus lalu.

Kemudian, surplus neraca perdagangan Agustus 2020 mencapai 2,33 miliar dollar AS dan defisit neraca migas yang relatif rendah. Sektor andalan nasional yakni pertanian, informasi & komunikasi dan berbagai sektor jasa juga mampu tumbuh positif.

Yustinus juga mengklaim bahwa kontraksi yang dialami Indonesia jauh lebih ringan dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, Malaysia, dan Filipina yang telah mengalami resesi lebih dulu.

Baca Juga: Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

“Hal itu karena selama ini Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, yakni konsumsi dalam negeri mencapai 56 persen dari PDB. Sebaliknya, ekonomi Singapura dan negara lain bergantung pada kondisi perdagangan internasional. Dengan begitu, ekonominya lebih rapuh atau mudah goyang karena permintaan dunia menurun drastis,” paparnya.

Upaya pemerintah

Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini juga mengatakan pemerintah tidak hanya mengecap dari data itu saja. Saat ini, pemerintah sungguh-sungguh menjaga pertumbuhan ekonomi tidak minus.

Kelompok menengah atas, jangan terlalu berhemat. Sebab, konsumsi yang dilakukan akan membantu masyarakat sekitar dan menjaga ekonomi kita.

Salah satunya dengan mengembalikan rasa optimisme serta kepercayaan masyarakat—terutama kelas menengah atas—sehingga mereka kembali bisa berkonsumsi. Bentuknya, tentu dengan memperlihatkan kinerja baik pada penanganan Covid-19 melalui program-program yang dirancang dan tengah dilaksanakan pemerintah di sektor kesehatan, ekonomi, dan investasi.

Pada sektor kesehatan, ikhtiar itu diaplikasikan dengan mengupayakan ketersediaan vaksin secepatnya; serta dukungan kepada tenaga kesehatan, nontenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah akan mempercepat dan memperluas bantuan sosial untuk yang paling rentan yakni masyarakat miskin, informal, dan UMKM.

“Strategi pemerintah tentu menjaga sisi permintaan dan penawaran. Semua itu dilakukan melalui Program PEN. Dan, akselerasi program PEN adalah kuncinya, terutama menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat dan memberi hibah modal usaha untuk UMKM. Pemerintah terus berupaya penyerapan belanja lebih cepat lagi demi kemaslahatan bersama.”

Adapun realisasi PEN per 16 September lalu mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6 persen dari total anggaran PEN. Belanja telah terealisasi 66 persen, dan untuk UMKM terealisasi 48 persen. Penyerapan belanja PEN tumbuh 27,3 persen secara bulanan.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Begitu pun dengan belanja negara. Hingga 31 Agustus lalu, belanja sudah terealisasi Rp 1.534,7 triliun atau tumbuh 10,6 persen (yoy). Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan penyerapan investasi dari semua unsur ekonomi di dalam negeri, investasi modal foreign direct investment (FDI), dan meningkatkan ekspor.

“Pemerintah akan terus berbenah, memperbaiki, dan menyempurnakan kebijakan penanganan Covid-19. Edukasi publik terus digencarkan supaya masyarakat paham tentang bahaya dan pengendalian Covid-19. Kesadaran bersama menjadi penting dalam menurunkan Covid-19. Tentu tak kalah penting, pemerintah akan tegas dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.”

Masyarakat, bijaklah

Penulis buku Taxing Women ini juga mengimbau untuk masyarakat agar bijak menghadapi resesi. Tetap waspada, tetapi tidak panik berlebihan.

“Solidaritas dan semangat gotong royong perlu diperkuat terutama di lingkungan kita. Belanjalah, tapi jangan boros. Jangan pula menahan berlebihan. Hal yang paling baik tentu memiliki dana cadangan atau darurat. Bagi kelompok menengah atas, jangan terlalu berhemat. Sebab, konsumsi yang dilakukan akan membantu masyarakat sekitar dan menjaga ekonomi kita.”

Jika ada yang berniat investasi, Yustinus menyarankan agar mempelajari terlebih dahulu dengan mencari informasi sebanyak mungkin agar tak terjebak investasi bodong.

Bagi masyarakat menengah bawah, Yustinus menganjurkan agar segera mengakses bantuan sosial yang disediakan pemerintah. Mulai dari PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai non-Jabodetabek, BLT Desa, Subsidi Gaji, Kartu Prakerja, Bantuan Presiden untuk UMKM, dan lainnya.

Yustinus juga berharap, hingga vaksin ditemukan tak ada jalan lain selain disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

“Kita hanya bisa memenangkan virus ini secara bersama, yakni pemerintah pusat, daerah, DPR, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjalankan perannya masing-masing sebaik mungkin,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Kasus pandemi COVID-19 di dunia masih mengalami eskalasi dan memicu ketidakpastian. Di Indonesia, kasus COVID-19 di beberapa daerah terkendali. Namun,...

Breaking News2 hari lalu

Dukung Kemajuan Pasar Modal Indonesia, DJP Terima Penghargaan

Jakarta, Majalahpajak.net – Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kemajuan pasar modal Indonesia mendapat penghargaan dan apresiasi dari para regulator...

Breaking News2 hari lalu

Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Jakarta, Majalahpajak.net – Ekonom Bank DBS Group mengatakan, laju pemulihan ekonomi di tengah pandemi global di beberapa negara  kawasan Eropa,...

Breaking News3 hari lalu

Mengabdi dengan Ikhlas, Menjaga Martabat dan Prestasi

Jakarta, Majalahpajak.net – Merayakan ulang tahun ke-5 pada 5 Oktober lalu, Kanwil DJP Jakarta Selatan II mengadakan kegiatan syukuran sekaligus...

Breaking News1 minggu lalu

Ini Kebiasaan Baru Masyarakat di Masa Pandemi

Jakarta, majalahpajak.net – Pandemi Covid-19 telah menghantam seluruh sendi ekonomi Indonesia: hotel-hotel sunyi dan pusat perbelanjaan sepi pengunjung. Menurut Kementerian...

Breaking News1 minggu lalu

DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Jakarta, Majalahpajak.net – Economist Intelligence Unit melakukan penilaian ketahanan pangan (Food Sustainability Index 2018) dan menemukan bahwa Indonesia menjadi negara...

Breaking News1 minggu lalu

Majukan Produk Indonesia, Kemenkominfo Adakan Pelatihan Wirausaha Digital untuk UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pelatihan digital untuk warga negara Indonesia dan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...

Breaking News2 minggu lalu

Menparekraf Ajak Pulihkan Sektor Pariwisata melalui Penguatan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan pentingnya kebijakan strategis bagi pelaku...

Breaking News2 minggu lalu

Ini Prosedur Permohonan Persetujuan Penerimaan Kredit Luar Negeri

Jakarta, Majalapajak.net – Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia telah berimbas ke sektor ekonomi dan keuangan. Antara lain melambungkan kebutuhan pembiayaan...

Breaking News2 minggu lalu

Indonesia Dorong Kerja sama Pembiayaan Infrastruktur dan Teknologi Digital

Jakarta, Majalahpajak.net –Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menggelar meeting virtual ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved