Connect with us

TAX RESEARCH

Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Karsino

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Agar tidak mengundang sengketa, penerapan PTE sebaiknya menunggu terbitnya rumusan OECD yang disepakati dalam forum multilateral.

 

Wabah Covid-19 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Ekonomi Indonesia pun mengalami kontraksi dari 4,97 persen pada kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 persen pada kuartal pertama 2020 ini. Kementerian Keuangan memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan minus 0,4 persen sampai dengan 1 persen.

Terpuruknya ekonomi juga berimbas pada menurunnya penerimaan pajak di Indonesia. Indikasi ini sudah tersirat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun 2020. Target penerimaan pajak yang semula ditetapkan sebesar sekitar Rp 1.600 triliun dikoreksi menjadi sekitar Rp 1.200 triliun.

Di sisi lain, ketika banyak pelaku usaha merugi karena mandeknya berbagai aktivitas ekonomi, banyak pelaku usaha lain yang justru meraup untung. Mereka adalah yang berkecimpung di bidang usaha berbasis teknologi informasi. Hal itu karena selama masa pandemi, masyarakat memilih beraktivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana berkomunikasi, transaksi, dan mendapatkan hiburan.

Baca Juga: Solusi Dampak Pandemi Bergantung Respons Pemerintah Melalui APBN

Badan Pusat Statistik mencatat sektor informasi dan komunikasi di Indonesia tumbuh 9,81 persen lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu. Hal serupa juga dialami oleh negara-negara lain. Misalnya layanan streaming film Netflix. Dikutip dari data Netflix, perusahaan itu mencatatkan pendapatan (revenue) sebesar 5,768 miliar dollar AS pada kuartal I 2020. Angka ini naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,521 miliar dollar AS. Zoom pun demikian. Sebagai media komunikasi berbasis teknologi bagi orang-orang bekerja dari jarak jauh, saham perusahaan ini meroket 120 persen sepanjang 2020.

Potensi di tengah pandemi

Ancaman merosotnya penerimaan pajak membuat Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk menggali sektor-sektor yang berpotensi menjadi penerimaan pajak. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah pun mengeluarkan aturan perpajakan baru yang tercakup dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. UU ini mengakomodasi pengenaan pajak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) oleh Subjek Pajak Luar Negeri.

Ada terobosan baru yang layak diapresiasi dari lahirnya UU ini, yakni konsepsi terkait permanent establishment (Bentuk Usaha Tetap/BUT). Seperti kita tahu, selama ini BUT menganut konsep harus ada kehadiran secara fisik (physical presence). Dengan konsep ini, Indonesia kesulitan mengenakan pajak bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tetapi meraup keuntungan dari wilayah hukum Indonesia.

Kini, pemerintah mengubah paradigma itu. BUT tak lagi mengharuskan adanya kehadiran secara fisik, tetapi cukup dengan adanya kehadiran ekonomi secara signifikan (significant economic presence). Dengan peraturan baru itu, pemerintah berharap bisa mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tetapi memiliki significant economic presence, semisal Google, Facebook, Netflix, Spotify, Amazon, Zoom dan lain-lain.

Selain itu, UU tersebut juga mengatur tentang pengenaan PPN atas produk-produk digital yang disediakan oleh provider di luar negeri melalui kegiatan PMSE.

Untuk menindaklanjuti UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik. Melalui aturan ini, pemerintah bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap produk digital yang dipasarkan melalui kegiatan PMSE.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih Lebih Cepat Dibandingkan Negara Lain

Pemerintah perlu melakukan upaya persuasif kepada pemerintah Amerika Serikat guna meyakinkan bahwa penerapan PPN atas produk-produk digital dari PMSE luar negeri tidak bersifat diskriminatif.

Langkah pemerintah dalam pengenaan PPN tersebut sudah tepat. Apalagi nilai transaksi PMSE luar negeri di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 100 triliun dengan potensi PPN sebesar Rp 10 triliun. Lebih dari itu, ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan fair competition dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, terutama antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Selain OECD memang tidak melarang, PPN pada hakikatnya merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (domestic consumption). Artinya, yang dikenakan pajak sejatinya adalah konsumen di Indonesia, bukan PMSE Luar Negeri.

Potensi sengketa PTE

Selain pengenaan PPh dan PPN, melalui UU No. 2 Tahun 2020, pemerintah juga akan mengenakan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). PTE merupakan jenis pajak baru yang tidak dikategorikan sebagai PPh maupun PPN. Meskipun demikian, PTE sejatinya merupakan pengganti dari PPh. Sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2020, PPh atas laba usaha dari PMSE hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, sehingga dapat diperlakukan sebagai BUT di Indonesia.

Sayangnya, apabila terdapat tax treaty antara Indonesia dengan negara lain, maka pengenaan PPh harus tetap mengacu pada tax treaty itu. Sebab, tax treaty merupakan lex specialist yang mengungguli undang-undang domestik. Hal ini berakibat pada tidak dapat dikenakannya PPh atas PMSE di negara tersebut, karena penentuan BUT tidak dapat didasarkan pada aspek kehadiran ekonomi signifikan, melainkan harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam tax treaty. Sementara, dalam tax treaty belum memuat klausul kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence. PTE sengaja dimunculkan sebagai pajak baru agar tidak tercakup dalam tax treaty, sehingga negara dapat mengacu pada undang-undang domestik yang dibuat.

Namun, upaya pemerintah ini berpotensi menimbulkan sengketa. Indikasinya, protes dari Amerika Serikat—negara asal perusahaan digital raksasa seperti Google, Netflix, Facebook, Amazon, Apple, Zoom. Bahkan, Paman Sam sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital ini. Beberapa negara yang kabarnya sudah diselidiki pengenaan pajak digitalnya, antara lain Inggris, Spanyol, Austria, Republik Ceko, Brasil, India, Indonesia dan Turki.

Baca Juga: E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Selain potensi sengketa pajak, terdapat potensi aksi balasan dari negara lain, khususnya Amerika Serikat berupa pengenaan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk asal Indonesia. Artinya, isu pajak digital ini bisa memicu terjadinya ketegangan dalam hubungan perdagangan bahkan retaliasi atau perang dagang terhadap Indonesia. Bila ini terjadi dan tidak dicapai titik temu (kompromi), maka dapat berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia.

Upaya persuasif

Amerika Serikat menyatakan bahwa penerapan pajak digital seharusnya disepakati melalui forum multilateral Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Penulis pun berpendapat, sebaiknya pemerintah menunda penerapan PTE hingga diterbitkannya rumusan atau panduan dari OECD yang disepakati dalam forum multilateral. Hal ini agar Indonesia tidak dianggap melakukan pelanggaran atas tax treaty melalui pengenaan PTE, sehingga diharapkan dapat meredam aksi lebih lanjut dari Pemerintah Amerika Serikat.

Sebaliknya, pemerintah harus bersiap-siap dengan kemungkinan adanya sengketa dagang di WTO apabila tidak ingin melakukan penundaan atas kebijakan pengenaan PTE terhadap subjek pajak luar negeri tersebut.

Terkait penerapan PPN, pemerintah perlu melakukan upaya persuasif kepada pemerintah Amerika Serikat guna meyakinkan bahwa penerapan PPN atas produk-produk digital dari PMSE luar negeri tidak bersifat diskriminatif. Bahkan sebaliknya, penerapan PPN tersebut justru dilandasi oleh semangat fair competition.

Baca Juga: Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Penulis: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

TAX RESEARCH

Peliknya Transaksi Digital bagi Otoritas Pajak

Sugianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. MUC

Bagaimana pemerintah melalui otoritas pajaknya harus menyikapi perkembangan era digital? Tepatkah langkah Indonesia?

 

Revolusi digital yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 tak hanya mengubah pola perilaku manusia, tetapi secara signifikan juga mengubah cara dan fundamental bisnis. Istilahnya, telah terjadi gelombang disrupsi yang mematikan cara-cara konvensional.

Barang dan jasa apa yang saat ini tidak ditransaksikan secara daring? Apalagi sejak pandemi Covid-19. Jadi, mau tidak mau, semua pelaku ekonomi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Mungkin ada sebagian dari sisi produksi yang masih membutuhkan cara-cara konvensional, tetapi untuk transaksi perdagangannya sudah waktunya go digital.

Potensi Indonesia

Jenis transaksi ekonomi digital cukup beragam dan belum semuanya ter-capture dengan baik. Bukan hanya jual-beli konten digital seperti film, musik dan gim, melainkan juga perdagangan barang dan jasa lewat marketplace atau media sosial, termasuk juga transportasi daring dan layanan teknologi finansial (fintech). Yang pasti Indonesia merupakan pasar digital yang sangat besar.

Google-Temasek, melaporkan, nilai ekonomi digital Asia Tenggara (2019) mencapai 100 miliar dollar AS, dan 40 persennya atau sekitar 40 miliar dollar berasal dari Indonesia. Nilai ini diprediksi meningkat pada 2025 menjadi 300 miliar dollar AS, di mana Indonesia akan menyumbang hampir separuhnya (133 miliar dollar AS). McKinsey (2012) meramalkan Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030.

Semua hal di atas mengundang tantangan dan isu perpajakan bagi semua otoritas pajak. Sebetulnya, sejak 2013, pemajakan digital sudah menjadi perhatian dunia. Negara-negara anggota OECD, misalnya, memasukkannya ke dalam rencana aksi melawan praktik BEPS.

Baca Juga: Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Sejumlah negara telah mendahului Indonesia dalam pajak digital. Sebut saja India dengan Equalization Levy Rules atau Google Tax, lalu Inggris dengan Diverted Profit Tax, atau Prancis dengan skema Digital Services Tax yang baru-baru ini membuat Pemerintah AS berang.

Di jalur yang tepat

Kita tahu, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan aturan turunannya berupa aturan tentang (1) PPN atas transaksi PMSE; (2) PPh Badan melalui pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap/BUT dan (3) Pajak Transaksi Elektronik (PTE) yang merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya tax treaty.

Langkah Indonesia dalam pengenaan PPN atas transaksi PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah tepat. Pengenaan PPN ini menciptakan fair competition dan kesetaraan berusaha bagi semua pelaku usaha baik di dalam negeri maupun dari luar negeri serta usaha yang dikelola konvensional maupun dikelola secara digital. Lagi pula, meski konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital kemungkinan besar baru akan tercapai akhir tahun ini, OECD tidak melarang anggotanya mengambil langkah sendiri-sendiri (unilateral measures) untuk bisa memajaki transaksi ekonomi melalui sistem elektronik.

Menurut UU No. 2 Tahun 2020, PPh atas laba usaha dari PMSE hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sehingga dapat diperlakukan sebagai BUT di Indonesia. Namun, penerapan PPh melalui pendefinisian ulang BUT bisa terkendala khususnya terkait transaksi dengan negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia, karena penentuan BUT tidak dapat didasarkan pada aspek kehadiran ekonomi signifikan melainkan harus mengacu pada ketentuan tax treaty yang umumnya belum mengatur klausul aspek kehadiran ekonomi signifikan. Padahal, tax treaty merupakan lex specialis yang dapat mengesampingkan ketentuan UU domestik. Jadi, pengenaan PTE masih perlu menunggu konsensus global di akhir tahun ini agar tidak timbul sengketa dengan perusahaan dan negara asal perusahaan digital.

“Sebagus apa pun kebijakan kalau tidak dikomunikasikan secara baik akan menimbulkan distorsi”

Tantangan pelik

Dalam transaksi digital, kehadiran fisik tidak lagi relevan. Sementara, hukum dan sistem perpajakan yang berlaku masih konvensional. Artinya, eksistensi kehadiran fisik masih menjadi basis untuk memajaki pelaku usaha. Karenanya, merebaknya digitalisasi bisnis merupakan tantangan pelik bagi otoritas pajak di mana pun. Intinya, dunia perlu meninjau kembali sekaligus mengubah sistem perpajakan untuk bisa menangkap potensi pajak dari transaksi bisnis digital. Makanya, unified approach yang dicetuskan oleh OECD dianggap sebagai terobosan besar di dunia perpajakan. Usulan ini dinilai sebagai awal dari konsensus global yang menyepakati dua pilar utama untuk memajaki bisnis digital.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Pilar Pertama, alokasi hak pemajakan atas penghasilan dari aktivitas bisnis di era digital ke setiap yurisdiksi. Pilar ini mempertimbangkan jumlah partisipasi pengguna (user participation), harta tidak berwujud terkait fungsi pemasaran (marketing intangible), dan eksistensi kegiatan ekonomi yang signifikan (significant economic presence). Pilar kedua berupa proposal anti erosi basis pajak atau GloBE (Global anti-Base Erosion).

Berdasarkan dua pilar ini, setiap yurisdiksi akan dapat memajaki penghasilan dari transaksi digital meskipun tidak terdapat kehadiran fisik dari perusahaan yang melakukan transaksi tersebut. Namun, itu pun buka tanpa kendala. Dalam hal penetapan BUT berdasarkan pada significant economic presence, misalnya, belum tentu semua negara mau menyetujuinya.

Indonesia mengantisipasi kendala ini menyiapkan PTE sebagai alternatif jika PPh sulit diterapkan ke perusahaan digital luar negeri. Tapi yang juga harus dipertimbangkan adalah, bagaimana respons balasan dari negara yang merasa dirugikan?

Kebijakan pemerintah sejatinya respons saja atas perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang kerap mendahului kebijakan dan administrasi pajak. Dalam praktik, tidak ada kondisi yang ideal sesuai dengan kemauan pengambil kebijakan, maka timbullah polemik.

Untuk itu PR-nya adalah bagaimana menciptakan sistem pemajakan digital yang adil dan minim sengketa. Keberpihakan terhadap industri atau startup lokal juga perlu dipertimbangkan, karena mayoritas merupakan UMKM. Jangan sampai kebijakan pajak digital justru melemahkan pengusaha lokal yang baru merintis usaha.

Di sisi lain, Wajib Pajak (WP) juga dituntut untuk update informasi dan memahami dengan baik setiap perubahan peraturan perpajakan. Artinya, perlu ada ruang dialog yang setara dan sosialisasi yang intens. Sebab, sebagus apa pun kebijakan kalau tidak dikomunikasikan secara baik akan menimbulkan distorsi. Jangan lupa, level pemahaman atas suatu kebijakan bisa beda-beda. Jangankan antara petugas pajak dengan WP, sedangkan antara perumus, penyusun, dan pelaksana kebijakan saja bisa berbeda paham. Kesenjangan pemahaman inilah yang harus dipangkas agar kebijakan dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara ikhlas dan baik oleh setiap pemangku kepentingan.

Pertanyaannya adalah, sejauh mana pelaku usaha dan perwakilan WP dilibatkan dalam pembahasan dan perumusan kebijakan? Pandangan dan aspirasi mereka sebagai WP harus diserap oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan DPR.

Penulis: Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

 

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Transfer Pricing dan Tantangan Korporasi di Masa Pandemi

Wahyu Nuryanto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Wahyu Nuryanto - Executive Director MUC Tax Research Institute/Foto: Dok. MUC Consulting.

Pandemi COVID-19 telah memicu gejolak ekonomi di seluruh dunia dan memaksa dunia bisnis berubah. Dalam tataran mikro, krisis multidimensi ini mengancam kelangsungan dunia usaha, baik pengusaha kecil (SME) maupun perusahaan multinasional (MNE).

Itu semua memicu satu pertanyaan: Bagaimana organisasi bisnis bereaksi dan  seperti apa respons otoritas pajak sebaiknya?

Pada umumnya perusahaan akan melakukan pinjaman modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional. Namun, selama masa pandemi, tidak dipungkiri banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) guna menekan beban operasional dan menjaga cashflow.

Selain itu, mungkin saja perusahaan melakukan perubahan aktivitas bisnis untuk sementara waktu. Misalnya dengan merambah bidang usaha farmasi dan medis di tengah tingginya permintaan pasar atau karena penugasan pemerintah. Perusahaan multinasional juga dapat melakukan efisiensi usaha melalui restrukturisasi berupa pemangkasan atau penghapusan beberapa fungsi, sehingga kegiatan operasi menjadi lebih sederhana.

Isu krusial

Di balik semua itu, pandemi COVID-19 mengundang sejumlah isu krusial yang harus diantisipasi perusahaan multinasional.

Baca Juga: Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

Pertama, perusahaan tetap berkewajiban menyusun Transfer Pricing (TP) Documentation secara contemporaneous sebagaimana rekomendasi OECD, baik di masa pandemi maupun setelahnya. Tujuannya, agar kebijakan TP dan faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perusahaan dapat dijabarkan secara komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik bagi otoritas perpajakan.

Perluasan subjek maupun objek pajak ini diharapkan akan memberikan pemasukan tanpa berfokus secara berlebihan pada WP yang sudah patuh dan terdaftar.

Kedua, pemilihan perusahaan pembanding. Perusahaan multinasional mungkin akan kesulitan menemukan perusahaan pembanding yang memiliki kondisi ekonomi serupa di masa pandemi. Sebab, data pembanding yang digunakan memungkinkan berasal dari tahun-tahun yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Ini akan menimbulkan distorsi dalam analisis TP. Ketiga, sulitnya menentukan metode TP jika analisis di tingkat laba operasi tidak dapat memberikan hasil analisis yang andal.

Dokumentasi

Sebagaimana yang dianjurkan oleh OECD dan mengacu pada PMK Nomor 213 tahun 2016, perusahaan multinasional perlu melakukan analisis transfer pricing pada saat atau sebelum transaksi afiliasi dilakukan (ex-ante). Namun, di tengah masa pandemi COVID-19 , baik perusahaan yang melakukan analisis transfer pricing dengan pendekatan ex-ante maupun ex-post akan sama-sama kesulitan mencari perusahaan pembanding. Proses dan kendala pencarian perusahaan pembanding ini perlu didokumentasikan dengan baik di dalam dokumentasi transfer pricing, termasuk latar belakang pemilihan single year atau multiple years analysis.

Penyusunan dokumentasi transfer pricing secara contemporaneous memberikan ruang bagi perusahaan multinasional untuk menjelaskan secara komprehensif hal yang memengaruhi profitabilitas perusahaan, termasuk analisis dampak COVID-19 terhadap penentuan harga transfer transaksi afiliasi.

TP Documentation diharapkan menyajikan analisis yang dapat menjelaskan dan menguantifikasi dampak tersebut terhadap Wajib Pajak (WP). Masalahnya, tidak semua latar belakang penurunan atau kerugian laba operasi dapat dijelaskan secara kuantitatif dengan perhitungan yang akurat.

Indonesia menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana non-alam, yang mungkin dapat menjadi salah satu definisi force majeure dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak-pihak dalam MNE yang melakukan perjanjian mungkin saja mengubah sebagian maupun keseluruhan pokok perjanjian. Jika perubahan perjanjian tersebut meliputi pokok remunerasi atas suatu transaksi maka pihak-pihak dalam MNE perlu menerapkan ex-ante approach yaitu dengan melakukan analisis transfer pricing sebelum atau pada saat penetapan harga atau laba atas transaksi tersebut dilakukan

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

Perubahan pokok perjanjian perlu dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik di dalam TP Documentation.

Tantangan otoritas pajak

Dalam diskusi “MUC Bicara Pajak”, Prof John Hutagaol (Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak) berpendapat otoritas perpajakan di mana pun akan bersifat bijak terkait konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul akibat COVID-19. Idealnya memang seperti itu, kantor pajak dalam menghadapi kondisi force majeure seperti COVID-19 ini jangan terlalu saklek dan harus mempertimbangkan dengan baik kondisi WP.

Bagi, otoritas pajak, pandemi COVID-19 memang juga memunculkan beberapa isu pajak. Pertama, isu limitedrisk entities. OECD melalui OECD TP Guidelines paragraf 1.129 memang menyatakan bahwa perusahaan afiliasi sama halnya dengan pihak independen, dapat mengalami kerugian dan itu dapat dijustifikasi. Namun, apakah pihak afiliasi dimungkinkan untuk sharing losses dikarenakan dampak dari COVID-19?

Kedua, isu perubahan sementara aktivitas bisnis ke dalam bidang medis seperti produksi masker, ventilator, hand sanitizer, atau isu restrukturisasi usaha lainnya, dan siapa yang menanggung biaya atas perubahan tersebut. Kita tahu, hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan grup usaha dalam memberikan wewenang atas fungsi terkait, apakah bersifat sentralisasi (terpusat) atau desentralisasi pada masing-masing entitas.

Ketiga, bagaimana benchmarking analysis untuk tahun pajak 2020 secara praktik dapat dilakukan dan apakah year-end adjustments dapat dilakukan dan diterima.

Keempat, isu terkait negosiasi Advance Pricing Agreement (APA). Pada kondisi pandemi COVID-19, kondisi aktual yang terjadi akan mengalami perbedaan dengan critical assumptions yang telah disepakati bersama antara otoritas pajak dengan WP. Maka, renegosiasi perlu dilakukan oleh kedua pihak.

Kelima, isu renegosiasi transaksi afiliasi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang memaksa perusahaan merevaluasi nilai intangible asset. Keputusan ini dapat berdampak pada kewajaran nilai (arm’s length) royalti yang dibayarkan atas utilisasi aset tidak berwujud tersebut.

Ambil telur

Terkait pandemi COVID-19, kebijakan yang dilakukan banyak negara di dunia adalah memberikan insentif pajak, meski stimulus ini berpotensi menggerus penerimaan pajak. Satu hal yang bisa dilakukan untuk sedikitnya mengompensasi shortfall adalah dengan memperluas potensi penerimaan dari sektor ekonomi baru yang selama ini belum tertangkap sistem perpajakan.

Salah satu langkah yang baru saja ditempuh Pemerintah Indonesia adalah menerapkan PPN produk digital luar negeri per 1 Juli 2020. Ini dilakukan untuk memberikan fairness dan level of playing field bagi pelaku usaha konvensional dan digital.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

Selain itu, otoritas perpajakan Indonesia sudah mulai menerapkan pendekatan significant economic presence dalam pemajakan transaksi digital. Perluasan subjek maupun objek pajak ini diharapkan akan memberikan pemasukan tanpa berfokus secara berlebihan.

Dengan kata lain, sebagaimana pendapat Prof Gunadi (Mantan Ketua Komwas Perpajakan), otoritas pajak harus berupaya untuk “mengambil telur tanpa harus memotong ayamnya”. Atau istilah jamaknya, “jangan cuma berburu di kebun binatang”. Jangan hanya berfokus pada WP yang sudah patuh dan terdaftar, tetapi harus kreatif meluaskan jangkauan ke sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum ter-capture oleh sistem perpajakan.

Insentif yang diberikan hendaknya mampu memberikan solusi agar industri tetap aktif dengan kerja sama antarlini.

Wahyu Nuryanto (Executive Director MUC Tax Research Institute) #MUC

 

 

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Sugianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Krisis ekonomi seperti penyakit kambuhan, terutama pasca depresi besar (Great Depression) di zaman Malaise (1929). Dia menyerang kesehatan suatu negara, kawasan, atau bahkan dunia secara bergantian, yang pemicu dan episentrumnya bisa berbeda pada setiap kasusnya. Tahun ini, 2020, penyakit kambuhan itu kembali menyerang hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Adalah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai sumber penyakit krisis global kali ini. Johns Hopkins University & Medicine mencatat, hingga Rabu (06/05), virus ini telah membunuh 257.277 ribu jiwa, menginfeksi lebih dari 2,6 juta orang, dan memaksa memenjarakan miliaran penduduk dunia di rumah masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dan urutan ke-36 dari 212 negara di dunia yang terpapar, berdasarkan data WHO yang dirilis worldometers.info.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik dan kejiwaan manusia, tetapi juga mengoyak rasa kemanusiaan, mendisrupsi adab pergaulan sosial, serta merusak tatanan ekonomi liberal yang telah terbangun sejak perang dunia II. Untuk menghentikan penyebarannya, hampir setiap negara membatasi—atau bahkan ada yang melarang—kegiatan sosial dan aktivitas ekonomi. Sejumlah lembaga keuangan internasional serempak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020, dari yang sebelumnya positif menjadi mendekati atau bahkan negatif. Bahkan, IMF memperingatkan akan kemungkinan bahaya Second Great Depression jika wabah mematikan ini tidak segera dikendalikan. Karenanya, kebijakan stimulus ekonomi menjadi langkah paling realistis bagi negara-negara yang terdampak pandemi.

Dejavu

Di Indonesia, Covid-19 telah memaksa sebagian besar pemberi kerja menghentikan operasional bisnisnya. Ada yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada pula yang merumahkan karyawan tanpa memberikan upah. Tidak sedikit pula perusahaan yang mencoba bertahan—itupun tidak tahu sampai kapan—dengan menerapkan work from home.

Sejauh ini, berdasarkan perhitungan Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 2 juta pekerja terkena PHK. Keputusan sulit yang harus diambil pengusaha dan kabar buruk yang harus diterima pekerja. Kondisi yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, akibat ketiadaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketika pengangguran merajalela dan kemiskinan menganga, yang  juga patut diwaspadai adalah gejolak sosial dan politik, serta risiko gangguan keamanan.

Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan pemburukan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terjun bebas dan menyentuh Rp16,824.71/USD (kurs tengah Bank Indonesia) pada 2 April 2020, yang merupakan level terparah sepanjang sejarah Indonesia. Kepanikan juga terjadi di pasar modal, menyusul rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke kisaran 4.000 hanya dalam hitungan hari, setelah sebelumnya susah payah menembus level 6.000.

Sementara kinerja ekspor dan impor, yang memang sudah melemah dalam beberapa tahun terakhir, semakin bertambah parah dengan adanya pembatasan lalu lintas orang dan barang di berbagai negara. Di sisi lain, permintaan yang meningkat akan sejumlah kebutuhan pokok dan barang medis, menimbulkan kelangkaan dan berpotensi memicu lonjakan harga. Upaya pemerintah dan Bank Indonesia menjaga inflasi rendah terancam ambyar jika masalah rantai pasok tidak segera ditangani dengan baik. Secara umum, semua kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena berisiko menghadirkan stagnasi atau bahkan menyeret ekonomi Indonesia ke dalam jurang resesi.

Cerita di atas seperti membawa ingatan kita kembali ke masa-masa krisis di penghujung Orde Lama atau bahkan bisa lebih parah dari krisis ekonomi dan politik 1997 yang memicu kejatuhan Orde Baru. Bedanya pada krisis-krisis sebelumnya, sektor UMKM masih bisa bertahan sehingga bisa menjadi penyangga ekonomi untuk bangkit. Namun kali ini, Covid-19 menghantam seluruh lapisan ekonomi tanpa pandang bulu sehingga dampaknya sulit dibayangkan. Instrumen fiskal kembali dituntut peran pentingnya dalam memitigasi dampak negatif krisis ekonomi global, sekaligus meredam efek tular pandemi Covid-19 di tengah masalah klasik defisit kembar (defisit neraca perdagangan dan defisit APBN).

Stimulus Fiskal

Pemerintah menganggarkan dana tambahan sebesar Rp405,1 triliun guna mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sekaligus menyelamatkan perekonomian dan sistem keuangan nasional dari dampak beracun Covid-19. Dana tambahan tersebut dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun, pendanaan tambahan di bidang kesehatan Rp75 triliun, program jaring pengaman sosial Rp110 triliun, serta insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha rakyat (KUR) Rp70,1 triliun.

Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah terpaksa mengubah ketentuan batas defisit APBN dari 3% PDB jadi 5,07% PDB. Soal pendanaannya, sudah tentu harus ditambal dari utang, mengingat kondisi perpajakan sedang sulit diandalkan. Secara bersamaan, target petumbuhan ekonomi dikoreksi dari 5,3% di APBN 2020 menjadi 2,3% dalam skenario moderat, atau bahkan minus 0,4% jika mempertimbangkan skenario terburuk.  Basis legalnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan pelaksananya, yang sampai tulisan ini dibuat “banjir regulasi” tak kunjung berhenti.

Dari sisi perpajakan, paket insentif yang diberikan pemerintah meliputi:

  • PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor industri pengolahan tertentu dengan penghasilan hingga Rp200 juta setahun,
  • Pembebasan PPh Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah (IKM),
  • Pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, wajib pajak KITE dan KITE IKM,
  • Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu
  • Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022, dan pengurangan tarif 3% lebih rendah bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka (PT) yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  • Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik, dan
  • Perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan.

Semua insentif tersebut patut diapresiasi di saat kondisi krisis saat ini, terutama kebijakan PPh Pasal 21 DTP untuk enam bulan ke depan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan menambah jumlah penghasilan yang diterima pekerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja.

Sayangnya, cakupan penerima PPh Pasal 21 DTP tersebut hanya terbatas untuk pekerja di sektor industri tertentu, yang berpenghasilan hingga Rp200 juta setahun. Kenyataannya, hampir semua sektor usaha terpukul dan PHK terjadi tidak hanya di sektor formal, tetapi juga banyak pekerja di sektor informal yang terpaksa dirumahkan.

Karenanya, alangkah lebih baik jika fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan juga bagi seluruh pekerja di semua sektor usaha. Kalaupun beban fiskal terlalu besar untuk menanggung PPh 21, bisa saja batasan jumlah penghasilan setahun diturunkan atau tidak harus sampai Rp 200 juta. Periode pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP juga perlu dikaji ulang, tidak harus dikunci selama enam bulan. Dengan demikian, insentif sewaktu-waktu bisa dihentikan jika Indonesia bisa terbebas dari pandemi Covid-19 lebih cepat dari estimasi enam bulan, atau sebaliknya dapat diperpanjang jika memang diperlukan.

Paradoks Utang

Bicara fiskal tidak melulu soal pajak dan belanja negara. Ada komponen utang yang menambal selisih kurangnya. Menurut Mankiw (2000), kebijakan fiskal yang optimal di sebagian besar negara membutuhkan kondisi defisit atau surplus anggaran. Ini  terkait dengan tiga fungsi fiskal sebagai alat  stabilisasi, tax smoothing dan redistribusi intergenerasi. [1]

Karenanya, tidak ada yang salah dengan utang selama digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, sehingga menghasilkan output yang positif. Yang salah adalah gencar menarik utang tanpa diimbangi dengan kemampuan mengelola dan mengembalikannya. Jangan sampai tumpukan utang menciptakan krisis keuangan seperti yang menjerat sejumlah negara Uni Eropa belum lama ini.

Indonesia juga pernah mengalami masalah yang sama. Radius Prawiro, Menteri Keuangan tahun 1983-1988, mengisahkan bahwa statistik dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) tak sanggup menggambarkan parahnya bencana ekonomi Indonesia pada medio 1966. Selain miskin dan bangkrut, Indonesia juga menanggung beban utang yang menghimpit Indonesia untuk berada di lembah kemiskinan selama beberapa dekade setelahnya.[2] Pinjaman luar negeri—yang kerap dibungkus dengan istilah bantuan asing—kala itu menjadi satu-satunya sumber pembiayaan “APBN Sosialisme ala Indonesia”. Warisan utang tersebut semakin bertambah seiring dengan semangat pembangunan Orde baru. Alih-alih menertibkan fiskal, bantuan dan utang justru dikamuflasekan ke dalam komponen penerimaan negara demi menjaga marwah “APBN Berimbang dan Dinamis”. Sebelum akhirnya komponen pembiayaan dipisahkan dari penerimaan ke dalam pos tersendiri di APBN sejalan dengan semangat transparansi di era reformasi hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, instrumen pembiayaan semakin kaya ragam. Obligasi kemudian menjadi sumber pembiayaan utama pemerintah selain pinjaman luar negeri—yang banyak menuai kritik publik pasca penandaanganan Letter of Intent (LoI) IMF tahun 1998.

Dalam kaitannya dengan krisis pandemi Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Live Media Briefing (7/4) mengatakan, APBN 2020 akan mengahadapi tekananan dari semua sisi, baik penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Dia memperkirakan penerimaan negara 2020—pajak, bea dan cukai, maupun PNBP—akan mengalami shortfall sekitar 10% (Rp472,3 triliun). Sementara itu, pembiayaan dipastikan melonjak signifikan seiring dengan melebarnya defisit APBN 2010 menjadi Rp853 triliun (5,07% PDB) dari Rp307,2 triliun (1,76% PDB) di APBN 2020.

Belajar dari pengalaman pahit krisis utang, pemerintah harus hati-hati dalam menarik pembiayaan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan yang risikonya paling kecil. Terutama penarikan pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi valas yang rentan terpengaruh tekanan global dan gejolak kurs.

Satu yang pasti, pemerintah tidak bisa sendirian menghadapi krisis ini sehingga diperlukan dukungan dan kritik dari semua pihak. Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus mengimbangi stimulus fiskal dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jangan sampai relaksasi aturan kredit mengabaikan tugas utamanya sebagai pengawas operasional bank dan lembaga keuangan nonbank.

Moral Hazard

Harus disadari bahwa saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada iklim ekonomi dunia yang lebih dinamis, diliputi ketidakpastian, dan volatilitas yang tinggi. Karenanya, diperlukan fleksibilitas fiskal yang memadai bagi pemerintah untuk merespon dan menjawab gejolak dan dinamika yang terjadi. Namun, fleksibilitas fiskal tersebut juga harus mengutamakan pada tiga hal, yakni efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Poin ketiga tidak kalah penting untuk juga diperhatikan pemerintah. Terutama di tengah sorotan publik akan klausul impunitas bagi pengambil kebijakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang dianggap rentan disalahgunakan (moral hazard). Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelamatan Bank Century adalah contoh kebijakan penanggulangan krisis yang diseret ke ranah pidana dan menjadi polemik politik berkepanjangan sampai sekarang. Kondisi-kondisi tersebut pasti sudah dipertimbangkan pemerintah, termasuk keputusan akhir Mahkamah Konstitusi nantinya atas uji materi Pasal impunitas Perppu Nomor 1 tahun 2020 oleh sejumlah pihak.

Kita tidak pernah tahu akan seperti apa masa depan, karena krisis yang terjadi hari ini pun tidak ada yang dapat memprediksi sebelumnya. Karenanya, sense of crisis harus dibangun dan menjadi landasan dalam penyusunan APBN. Satu pelajaran yang bisa dipetik dari krisis ekonomi adalah pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang mengutamakan kehati-hatian, sehat, dan berkesinambungan. Karenanya, alangkah bijak jika semua pihak—terutama pemerintah—mendalami pesan artis senior Amerika Serikat, Maya Angelou: “Hoping for the best, prepared for the worst, and unsurprised by anything in between.”

[1] Mankiw, N. Gregory, 2000. Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.

[2] Prawiro, Radius, Dilema Utang Luar Negeri di Masa Orde Baru, dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal terbitan Penerbit Buku Kompas, April 2009

 

*) Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer