Connect with us

TAX RESEARCH

Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Agar tidak mengundang sengketa, penerapan PTE sebaiknya menunggu terbitnya rumusan OECD yang disepakati dalam forum multilateral.

 

Wabah Covid-19 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Ekonomi Indonesia pun mengalami kontraksi dari 4,97 persen pada kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 persen pada kuartal pertama 2020 ini. Kementerian Keuangan memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan minus 0,4 persen sampai dengan 1 persen.

Terpuruknya ekonomi juga berimbas pada menurunnya penerimaan pajak di Indonesia. Indikasi ini sudah tersirat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun 2020. Target penerimaan pajak yang semula ditetapkan sebesar sekitar Rp 1.600 triliun dikoreksi menjadi sekitar Rp 1.200 triliun.

Di sisi lain, ketika banyak pelaku usaha merugi karena mandeknya berbagai aktivitas ekonomi, banyak pelaku usaha lain yang justru meraup untung. Mereka adalah yang berkecimpung di bidang usaha berbasis teknologi informasi. Hal itu karena selama masa pandemi, masyarakat memilih beraktivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana berkomunikasi, transaksi, dan mendapatkan hiburan.

Baca Juga: Solusi Dampak Pandemi Bergantung Respons Pemerintah Melalui APBN

Badan Pusat Statistik mencatat sektor informasi dan komunikasi di Indonesia tumbuh 9,81 persen lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu. Hal serupa juga dialami oleh negara-negara lain. Misalnya layanan streaming film Netflix. Dikutip dari data Netflix, perusahaan itu mencatatkan pendapatan (revenue) sebesar 5,768 miliar dollar AS pada kuartal I 2020. Angka ini naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,521 miliar dollar AS. Zoom pun demikian. Sebagai media komunikasi berbasis teknologi bagi orang-orang bekerja dari jarak jauh, saham perusahaan ini meroket 120 persen sepanjang 2020.

Potensi di tengah pandemi

Ancaman merosotnya penerimaan pajak membuat Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk menggali sektor-sektor yang berpotensi menjadi penerimaan pajak. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah pun mengeluarkan aturan perpajakan baru yang tercakup dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. UU ini mengakomodasi pengenaan pajak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) oleh Subjek Pajak Luar Negeri.

Ada terobosan baru yang layak diapresiasi dari lahirnya UU ini, yakni konsepsi terkait permanent establishment (Bentuk Usaha Tetap/BUT). Seperti kita tahu, selama ini BUT menganut konsep harus ada kehadiran secara fisik (physical presence). Dengan konsep ini, Indonesia kesulitan mengenakan pajak bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tetapi meraup keuntungan dari wilayah hukum Indonesia.

Kini, pemerintah mengubah paradigma itu. BUT tak lagi mengharuskan adanya kehadiran secara fisik, tetapi cukup dengan adanya kehadiran ekonomi secara signifikan (significant economic presence). Dengan peraturan baru itu, pemerintah berharap bisa mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tetapi memiliki significant economic presence, semisal Google, Facebook, Netflix, Spotify, Amazon, Zoom dan lain-lain.

Selain itu, UU tersebut juga mengatur tentang pengenaan PPN atas produk-produk digital yang disediakan oleh provider di luar negeri melalui kegiatan PMSE.

Untuk menindaklanjuti UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik. Melalui aturan ini, pemerintah bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap produk digital yang dipasarkan melalui kegiatan PMSE.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih Lebih Cepat Dibandingkan Negara Lain

Pemerintah perlu melakukan upaya persuasif kepada pemerintah Amerika Serikat guna meyakinkan bahwa penerapan PPN atas produk-produk digital dari PMSE luar negeri tidak bersifat diskriminatif.

Langkah pemerintah dalam pengenaan PPN tersebut sudah tepat. Apalagi nilai transaksi PMSE luar negeri di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 100 triliun dengan potensi PPN sebesar Rp 10 triliun. Lebih dari itu, ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan fair competition dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, terutama antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Selain OECD memang tidak melarang, PPN pada hakikatnya merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (domestic consumption). Artinya, yang dikenakan pajak sejatinya adalah konsumen di Indonesia, bukan PMSE Luar Negeri.

Potensi sengketa PTE

Selain pengenaan PPh dan PPN, melalui UU No. 2 Tahun 2020, pemerintah juga akan mengenakan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). PTE merupakan jenis pajak baru yang tidak dikategorikan sebagai PPh maupun PPN. Meskipun demikian, PTE sejatinya merupakan pengganti dari PPh. Sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2020, PPh atas laba usaha dari PMSE hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, sehingga dapat diperlakukan sebagai BUT di Indonesia.

Sayangnya, apabila terdapat tax treaty antara Indonesia dengan negara lain, maka pengenaan PPh harus tetap mengacu pada tax treaty itu. Sebab, tax treaty merupakan lex specialist yang mengungguli undang-undang domestik. Hal ini berakibat pada tidak dapat dikenakannya PPh atas PMSE di negara tersebut, karena penentuan BUT tidak dapat didasarkan pada aspek kehadiran ekonomi signifikan, melainkan harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam tax treaty. Sementara, dalam tax treaty belum memuat klausul kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence. PTE sengaja dimunculkan sebagai pajak baru agar tidak tercakup dalam tax treaty, sehingga negara dapat mengacu pada undang-undang domestik yang dibuat.

Namun, upaya pemerintah ini berpotensi menimbulkan sengketa. Indikasinya, protes dari Amerika Serikat—negara asal perusahaan digital raksasa seperti Google, Netflix, Facebook, Amazon, Apple, Zoom. Bahkan, Paman Sam sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital ini. Beberapa negara yang kabarnya sudah diselidiki pengenaan pajak digitalnya, antara lain Inggris, Spanyol, Austria, Republik Ceko, Brasil, India, Indonesia dan Turki.

Baca Juga: E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Selain potensi sengketa pajak, terdapat potensi aksi balasan dari negara lain, khususnya Amerika Serikat berupa pengenaan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk asal Indonesia. Artinya, isu pajak digital ini bisa memicu terjadinya ketegangan dalam hubungan perdagangan bahkan retaliasi atau perang dagang terhadap Indonesia. Bila ini terjadi dan tidak dicapai titik temu (kompromi), maka dapat berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia.

Upaya persuasif

Amerika Serikat menyatakan bahwa penerapan pajak digital seharusnya disepakati melalui forum multilateral Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Penulis pun berpendapat, sebaiknya pemerintah menunda penerapan PTE hingga diterbitkannya rumusan atau panduan dari OECD yang disepakati dalam forum multilateral. Hal ini agar Indonesia tidak dianggap melakukan pelanggaran atas tax treaty melalui pengenaan PTE, sehingga diharapkan dapat meredam aksi lebih lanjut dari Pemerintah Amerika Serikat.

Sebaliknya, pemerintah harus bersiap-siap dengan kemungkinan adanya sengketa dagang di WTO apabila tidak ingin melakukan penundaan atas kebijakan pengenaan PTE terhadap subjek pajak luar negeri tersebut.

Terkait penerapan PPN, pemerintah perlu melakukan upaya persuasif kepada pemerintah Amerika Serikat guna meyakinkan bahwa penerapan PPN atas produk-produk digital dari PMSE luar negeri tidak bersifat diskriminatif. Bahkan sebaliknya, penerapan PPN tersebut justru dilandasi oleh semangat fair competition.

Baca Juga: Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Penulis: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Kendala dan Harapan dalam Kerja Sama DJP-Pemda

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tanpa modernisasi sistem data, pengawasan terhadap WP dan objek pajak, baik di pusat maupun di daerah, tidak akan terlaksana dengan optimal.

Strategi DJP untuk 2020–2021 berfokus pada cara optimalisasi penerimaan pajak. Ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu perluasan tax base dan peningkatan kepatuhan dari WP. Selain itu, salah satu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan layanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya.

Berbagai upaya ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan peran pajak dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan modernisasi pengelolaan pajak daerah, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah itu dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mendorong penerapan organisasi berbasis fungsi, penerapan TIK, dan pemanfaatan data terintegrasi oleh semua bagian dan fungsi dalam organisasi perpajakan daerah. Itu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait peningkatan dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk salah satunya melalui sinergi pemungutan pajak pusat dan daerah.

Mei 2021 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menandatangani perjanjian kerja sama dengan 84 pemerintah daerah (pemda) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Sebelumnya, di tahun 2019, DJP melakukan hal serupa dengan melibatkan 7 pemda, dan di tahun 2020, dengan 78 pemda. Dengan begitu, total telah 169 pemda yang telah bekerja sama.

Langkah strategis

Pemerintah memang punya beban berat untuk mengumpulkan penerimaan negara, yang 70-80 persennya berasal dari pajak. Tak heran bila pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DJP melakukan berbagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk dengan melakukan kerja sama dengan pemda.

Kerja sama dengan pemda, dalam bentuk pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, data perizinan, pengawasan WP bersama, dan pemanfaatan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan patut kita apresiasi. Sebab, ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. DJP dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mendapatkan data yang valid dari pemda terkait objek di daerah yang ada kaitannya dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data ini tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah pusat untuk menggaet objek pajak pusat yang sebelumnya belum terjaring ke dalam sistem perpajakan DJP yang diwakili oleh KPP di masing-masing daerah.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah inventarisasi objek pajak yang belum tertangkap ini haruslah betul-betul berdasarkan data yang valid dan komplet. Maka, kerja sama ini sebaiknya dijadikan sebagai momen bagi sejumlah pemda untuk meningkatkan sistem IT mereka, supaya data mereka dapat dimanfaatkan oleh DJP guna menjaring objek pajak yang belum terjangkau.

Selain itu, alangkah baiknya jika pemda setempat menjadikan modernisasi data sebagai prioritas di APBD, karena di era digitalisasi, sistem data yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Tanpa modernisasi sistem data, pengawasan terhadap WP dan objek pajak, baik di pusat maupun di daerah, tidak akan terlaksana dengan optimal.

Selain modernisasi data, kesiapan dan kesigapan aparat pemda pun harus menjadi perhatian. Ketidaksiapan aparat dapat menjadi kendala bagi keberlangsungan kerja sama. DJP sudah punya standar kerja yang baku diterapkan dari tingkat kantor wilayah sampai ke kantor pelayanan. Namun, pemda biasanya memiliki cara kerja yang berbeda-beda, yang belum tentu dapat mengimbangi, atau belum menjadikan kerja sama ini sebagai prioritas. Oleh karena itu, diperlukan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu untuk mendorong kesiapan aparat di level pemda dan di level KPP.

Optimalisasi pajak

Apakah kerja sama ini efektif? Untuk menjawabnya, kita perlu analisis dan perbandingan tentang seberapa besar objek pajak yang sudah terjaring oleh DJP seberapa besar penerimaan pajak pusat bertambah. Program kerja sama dengan pemda ini juga tetap perlu untuk dievaluasi efektivitasnya.

Namun, dari hal-hal yang praktis saja, kita sudah dapat gambaran. Misalnya, melalui kerja sama ini, beberapa pajak dapat langsung dioptimalkan, misalnya pajak restoran atau yang biasa disebut Pajak Pembangunan 1 (PB-1). Pajak ini dapat digunakan untuk cek silang omzet. Dari sisi pemerintah pusat, omzet terkait dengan objek PPh untuk laporan SPT Badan atau OP.

IMB juga bisa menjadi tambahan objek PPN untuk pajak pusat. Misal, kita kenal istilah PPN membangun sendiri. Jadi, kalau kita membangun rumah tanpa memakai jasa kontraktor, kita tetap harus membayar PPN. Dalam praktik, ini masih jarang dilakukan. Andai hal ini dapat dilakukan oleh pemda, maka data baru tentang masyarakat yang membangun ini dapat menjadi tambahan objek PPN untuk DJP. Lebih-lebih, bisnis properti saat ini merupakan salah satu pilihan investasi masyarakat. Selain itu, data pariwisata juga dapat menjadi informasi penting yang dapat dimanfaatkan DJP untuk menambah penerimaan pajak pusat. Data pemda juga dapat dimanfaatkan oleh DJP untuk menjaring usaha-usaha yang termasuk UMKM yang belum menjalankan kewajiban pajak mereka.

Yang tidak kalah penting adalah, sebaiknya ada mekanisme reward atau penghargaan kepada pemda yang telah memberi dukungan data yang dapat menambah penerimaan pajak pusat di masa depan. Extra effort mereka harus dihargai.

 

Penulis: Meydawati (Direktur MUC Tax Research)

 

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Efek Ganda Insentif PPnBM

Diterbitkan

pada

Penulis:

Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Selain dapat meningkatkan daya beli masyarakat, insentif PPnBM juga dapat menciptakan objek PPnBM lainnya.

Pemerintah menggelontorkan banyak insentif fiskal di masa pandemi. Yang terbaru adalah diskon hingga bebas PPnBM pembelian mobil yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 dan NO. 31/PMK.010/2021. Insentif ini bisa dibilang menyasar masyarakat menengah ke atas, agar mau membelanjakan uang mereka. Ada pula insentif lain yang sejenis, yakni diskon dan bebas PPN atas pembelian rumah tapak dan apartemen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021.

Sebagian kalangan menilai bahwa pembebasan PPnBM atas Mobil dan PPN atas hunian tersebut akan menjadi penyebab penerimaan negara turun. Sebalikmya, pelaku industri manufaktur menyambut baik insentif fiskal ini dan menilai bahwa kebijakan tersebut berpeluang membantu pertumbuhan ekonomi.

Jika melihat Laporan Tahunan DJP (2018 dan 2019), kontribusi PPnBM di dalam negeri terhadap penerimaan pajak sebenarnya tidak sampai 1 persen atau hanya sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun. Walaupun secara sektoral, PPnBM dalam negeri didominasi oleh sektor industri pengolahan, terutama industri kendaraan bermotor. Begitu pula, sumbangan sektor properti (real estate) terhadap PPN pun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa insentif tersebut akan meningkatkan volume transaksi dan menciptakan multiplier effect. Menggeliatnya sektor automotif dan properti (baik rumah tapak maupun apartemen) sesuai yang diharapkan dari insentif fiskal tersebut akan berdampak positif pula pada sektor-sektor yang lain.

Pertumbuhan kredit pada sektor keuangan dan perbankan, misalnya, otomatis akan meningkat sehingga akan menaikkan penerimaan dari pajak lain, seperti PPh Badan dan PPh Karyawan. Lebih lanjut, konsumsi yang terjadi atas penghasilan-penghasilan yang diterima oleh pihak-pihak terkait pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan PPN juga.

Selain itu, dengan adanya insentif PPnBM, industri automotif juga bisa menggerakkan beberapa industri lainnya yang saling bersinggungan, misalnya komponen automotif itu sendiri, sehingga akan meningkat pula penerimaan dari sektor lain.

 

Stimulus PEN

Penerimaan dan belanja pajak ibarat masuk kantong kanan dan keluar kantong kiri. Pajak yang masuk akan dibelanjakan oleh pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bedanya, biasanya penerimaan pajak masuk dulu ke kas negara baru dibelanjakan, sedangkan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP), penerimaan belum masuk tapi sudah diperhitungkan sebagai belanja.

Jika insentif PPnBM automotif dan PPN rumah tapak dan apartemen ini masuk ke dalam alokasi stimulus PEN, maka dampak bagi penerimaan pajak sudah pasti positif. Karena, PPN dan PPnBM yang ditanggung pemerintah itu tetap dihitung sebagai penerimaan. Artinya, tidak ada dampak bagi DJP, karena biaya pajak (tax expenditure) tersebut ditempatkan pada sisi belanja pemerintah dalam APBN.

Sementara, daya beli masyarakat yang kembali meningkat seiring berbagai insentif fiskal, termasuk PPnBM DTP mobil jenis tertentu, bukan tidak mungkin pembelian barang mewah jenis lain pun akan terpicu, dan akhirnya meningkatkan setoran PPnBM secara keseluruhan. Orang kaya yang membeli mobil dengan harga yang kini lebih murah, akan bisa menyisihkan dananya untuk membeli barang mewah lain. Di sisi lain Pemerintah bisa memperluas objek PPnBM atas jenis barang mewah yang lain. Dengan begitu, DJP bisa menggali penerimaan pajak atas jenis barang mewah lain yang menjadi sasaran baru orang berduit.

Kembali bergerak

Pendemi Covid-19 ini sangat berdampak ke sektor automotif. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil anjlok lebih dari 50 persen sepanjang tahun 2020, terutama sejak wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dan Indonesia mulai memberlakukan pembatasan sosial. Sebelum pandemi, penjualan mobil Indonesia melampaui 1 juta unit per tahun, sementara tahun 2020 hanya sekitar 500 ribu unit.

Sejak diterapkannya insentif PPnBM DTP, aktivitas industri automotif kembali bergerak naik. Penjualan mobil di bulan Maret 2021 meningkat 72,6 persen dibandingkan dengan penjualan bulan Februari 2021. Ini tentu akan berdampak positif dan signifikan terhadap potensi penerimaan pajak yang lain.

Kita tahu bahwa PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak tidak langsung. Artinya, pajak tersebut akan dibebankan kepada konsumen (menjadi penambah harga barang). Maka, insentif PPN dan PPnBM sama artinya dengan pemberian diskon atas harga barang. Ini pada hakikatnya mirip dengan strategi penjualan dalam bentuk diskon, yang akhirnya akan meningkatkan penjualan.

Kalau penjualan meningkat, keuntungan industri akan meningkat, sehingga PPh Badan akan meningkat pula. Dari sisi karyawan, ada pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji yang mereka terima. Efek berikutnya, belanja yang dilakukan oleh industri maupun karyawan akan meningkatkan penerimaan PPN.

Yang terpenting saat ini adalah DJP harus terus inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pendekatan yang mengutamakan aspek pelayanan harus terus ditingkatkan, di samping peningkatan kualitas pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pada masa-masa selanjutnya, karena di sana ada aspek pembinaan terhadap WP.

 

Penulis: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Lanjut baca

Populer