Connect with us

Breaking News

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik akan memberi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk bangkit lebih cepat dari COVID-19.

Menurut Ari, penerapan prosedur standar di sarana publik bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat di sarana publik. Hal ini sesuai aanjran Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik.

Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kemenkes akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat dan penyebaran COVID-19 dapat terus ditekan.

“Ini merupakan bagian dari langkah untuk memastikan kesiapan masyarakat menjalankan kenormalan baru yang akan menggerakkan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Ari dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu pada Rabu (27/5).

Ari mengungkapkan, saat ini Kemenparekraf/Baparekraf tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang akan diterapkan di berbagai destinasi wisata tanah air. Tujuannya, selain untuk menyiapkan destinasi yang lebih baik sesuai dengan standardisasi kebutuhan wisatawan dalam kenormalan baru, juga untuk mewujudkan penerapan disiplin bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah agar kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat.

Penerapan CHS

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan pada akhir bulan ini standar dan pedoman penerapan CHS sudah dapat ditetapkan dan disimulasikan. Kemudian dilanjutkan verifikasi CHS di destinasi pada Juni hingga Juli 2020 mendatang. Selanjutnya, penerapan skema dan program sertifikasi ditargetkan berlangsung selama Agustus hingga Desember 2020.

Program CHS rencananya lebih dulu akan dijalankan di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau serta secara bertahap di lima destinasi super prioritas untuk kemudian di seluruh daerah tanah air. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam CHS di antaranya adalah, untuk kebersihan seperti pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan, ketersediaan sarana cuci tangan dengan sabun, tempat sampah bersih, dan lainnya.

Sementara untuk kesehatan di antaranya adanya koordinasi antara destinasi dengan Satgas COVID-19 daerah dan rumah sakit, pemeriksaan suhu tubuh, gerakan memakai masker, menerapkan etika batuk dan bersin termasuk menghindari berjabatan tangan, serta penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

“Faktor dalam keselamatan di antaranya pengelolaan pengunjung, pengaturan jumlah kerumunan, pengaturan jarak antar individu, penanganan pengamanan, media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat, dan lainnya,” kata Ari Juliano.

 

Ari memastikan, dalam penerapan CHS di destinasi Kemenparekraf/Baparekraf juga akan bersinergi dengan TNI/Polri dan pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan, dalam penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana publik akan menerjunkan unsur TNI dan Polri guna melakukan pengawasan. TNI/Polri akan ditempatkan di objek-objek keramaian di antaranya seperti mal, pasar, dan tempat pariwisata yang memungkinkan terjadinya kerumunan.

“Termasuk dalam sosialisasi dan pendampingan penerapan protokol pendukung program CHF di lingkungan usaha parekraf dan destinasi wisata juga akan melibatkan unsur TNI/Polri,” kata Ari.—Waluyo Hanjarwadi

Breaking News

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK). Pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Demand dari perekonomian digital di Indonesia jelas akan sangat tinggi dan pandemi ini akan mengakselerasi adopsi digital baik dari konsumen maupun produsen”, kata Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin dalam Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Masyita menjelaskan, pemerintah melalui APBN 2021 juga memberikan dukungan agar pembangunan dan perkembangan TIK di Indonesia dapat diadopsi dengan lebih cepat serta menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.  Terutama daerah lokasi prioritas lokasi prioritas/perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Anggaran Rp 29,6 triliun yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga maupun melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan di bidang TIK.

“Pemerintah juga menyadari pentingnya pengembangan ICT (Information and Communication Technologies) ini, oleh karena itu ini pertama kali ICT dialokasikan cukup besar di APBN mencapai hampir 30 triliun”, jelas Masyita.

Sementara itu, arah kebijakan TIK untuk tahun 2021, antara lain meliputi: (i) Akselerasi Transformasi Digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); serta (iv) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada wilayah 3T.

Untuk kegiatan strategis bidang TIK pada tahun 2021 yakni, (i) Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di 5.053 lokasi desa wilayah 3T; (ii) Penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik; (iii) Pembangunan Pusat Data Nasional; (iv) Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, Digital Technopreneur; (v) Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik; (vi) Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perangkat IT dan Jaringan Komunikasi; serta (vii) Mendukung digitalisasi pendidikan, seperti pengadaan alat TIK & media pembelajaran.

Masyita menyampaikan, sektor ekonomi digital di Indonesia masih memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh. Sinergi peran pemerintah, private sector dan masyarakat akan sangat mempengaruhi perkembangan digital ekonomi ke depan. “Kita berharap bahwa terjadi banyak inovasi, pemerintah itu sifatnya memberikan pancingan, akan tetapi perkembangan itu diharapkan dilakukan oleh private sector dan juga masyarakat secara umum”, kata Masyita.

Selain Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi #Uangkita Talk kali ini menghadirkan narasumber yang berasal dari pelaku industri (startup) dan juga perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu CFO Sayur Box, Arif Zamani dan Public Policy and Government Relations Manager Google Indonesia, Danny Ardianto.

Lanjut baca

Breaking News

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Webinar KPP Pratama Serpong bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di ranah pajak, pemerintah melalui Ditjen Pajak mengeluarkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah atau pembebasan pajak final 0,5 persen hingga akhir tahun 2020.

Sayangnya, hingga saat ini masih sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Di KPP Pratama Serpong misalnya, dari jumlah 6.263 WP UMKM yang terdaftar di kantor pajak ini, baru ada sekitar 1.488 WP UMKM yang memanfaatkannya.

Untuk menyosialisasikan insentif pajak sekaligus implementasi kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan melalui Business Development Services (BDS), KPP Pratama Serpong mengadakan webinar bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Ditonton oleh lebih dari 1000 orang, webinar ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan atau bahkan semakin berkembang di tengah pandemi ini. Webinar gratis ini juga menghadirkan dua pembicara yang ahli di bidangnya yakni Business Coach and Communication Specialist Helmy Yahya dan Pemilik Xing Fu Tang Indonesia Vancelia Wiradjaja.

Pada paparannya, Helmy mengatakan bahwa kunci agar pelaku usaha rintisan milenial atau pelaku UMKM bertahan di saat pandemi ini mesti bisa berpikir lebih atau out of the box. Karena krisis kesehatan dan ekonomi ini merupakan situasi darurat yang dialami semua orang, negara, dan instansi.

“Jadi jangan larut dalam mengeluh, karena semua orang mungkin punya persoalan yang lebih berat dari kita. Mari kita bergerak untuk mencari solusi,” tegasnya.

Helmy mengungkapkan, salah satu tip untuk mengelola bisnis saat pandemi yakni dengan menawarkan produk di waktu yang pas. Saat pandemi banyak bisnis yang ambruk, tapi juga banyak bisnis yang bertumbuh. Jadi, pelaku usaha mesti jeli memanfaatkan peluang ini. Masuklah ke dalam bisnis yang sedang dalam tren naik seperti makanan beku, jasa home interior, atau produk yang berhubungan dengan kesehatan pribadi.

Sependapat dengan Helmy, Vancelia sebagai pelaku usaha di sektor kuliner juga merasakan beratnya dampak pandemi Covid-19, tapi hal terpenting yang ia lakukan yakni mempersiapkan pola pikir agar cepat melakukan adaptasi dan perubahan untuk bertahan atau bahkan bisa memanfaatkan momentum.

“Sebagian pebisnis yang masih menggunakan covid atau pandemi sebagai alasan terus-terusan, itu artinya mereka belum move on. Jadi, kita harus betul-betul siap, kenal dengan produk kita agar kita bisa mengatasi masalah apapun itu—tidak hanya pandemi.”

Vancelia yang telah memiliki 28 gerai minuman boba asal Taiwan ini juga mengatakan, jurus kesuksesannya dalam mengembangkan bisnis adalah membangun strategic team dan menganalisa kekuatan serta kelemahan bisnisnya.

“Jadi kita harus punya right people for our team, right product untuk kita tawarkan, dan nanti akan menjadi right profit. Ini dibutuhkan pengetahuan yang sangat dalam tentang karakter tim kita dan juga karakter produk kita,” terangnya.

Lanjut baca

Breaking News

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Jumat (20/11).

Sosialisasi yang mengusung tema “Sosialiasi Nasional UU No.11 Tahun 2020 Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan” ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh IKPI sebelumnya.  Dimulai dengan diskusi internal Pengurus Pusat IKPI, kemudian dilanjutkan dengan diskusi anggota IKPI secara nasional pada tanggal 18 November 2020 dengan topik perpajakan online UU Cipta Kerja klaster perpajakan dan masukan IKPI untuk petunjuk pelaksanaan UU Cipta Kerja klaster perpajakan.

Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir mengungkapkan bahwa tujuan seminar ini untuk menyampaikan masukan kepada DJP dalam menyusun peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja klaster perpajakan. “IKPI selaku mitra strategis DJP merasa terpanggil untuk membantu DJP dengan cara memberikan masukan dalam penyusunan 12 peraturan pelaksanaan tersebut,” ungkap Soebakir dalam diskusi virtual itu.

Melalui Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, IKPI memberikan beberapa masukan kepada DJP. Salah satunya terkait Pasal 111 UU Cipta Kerja Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam UU PPh. Pada Pasal 4 Ayat (1) huruf d disebutkan bahwa kriteria keahlian tertentu WNA – SPDN yang dikenai PPh hanya atas yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan berlaku 4 (empat) tahun sejak menjadi SPDN.

IKPI memberikan masukan bahwa sebaiknya tenaga ahli tertentu WNA tersebut dibatasi pada keahlian yang nyata-nyata dibutuhkan di Indonesia berdasarkan data kementerian/lembaga pemerintah terkait. Misalnya tenaga ahli di bidang engineering dan IT tertentu.

“Oleh karena itu, kita usulkan harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa objek pertama yang bersangkutan ahli, dan yang kedua benar-benar transfer of knowledge-nya jalan,” ujarnya.

Acara sosialisasi ini juga menghadirkan Direktur P2Humas DJP Hestu Yoga Saksama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Perkasa Roslaeni, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan  Prof. Gunadi dari akademisi.

Direktur P2Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia serta ditujukan untuk mendorong investasi agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. “Kita ketahui, mengubah tiga UU membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, dari sisi perpajakan pun tiga UU langsung kita ramu dalam satu klaster ini,” jelasnya. Ketiga UU yang dimaksud adalah UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sementara Rosan P Roslaeni meyakini, dengan adanya UU Cipta Kerja khususnya klaster perpajakan bisa meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengantarkan Indonesia untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Kami berharap aturan yang dihasilkan akan mampu menyinergikan berbagai kepentingan dan memberikan kontribusi besar bagi pemulihan serta akselerasi dan transformasi ekonomi nasional ke depan,” kata Rosan.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News3 hari lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News5 hari lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News1 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News1 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News1 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News1 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis1 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Breaking News2 minggu lalu

Tren Kreativitas dan Inovasi Bisnis Baru UMKM di Tengah Pandemi

 Jakarta, Majalahpajak.net – Semenjak diumumkan awal Maret 2020 lalu, Indonesia telah memasuki bulan ke-9 masa pandemi COVID-19. Selama kurun itu,...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved