Connect with us

Breaking News

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik akan memberi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk bangkit lebih cepat dari COVID-19.

Menurut Ari, penerapan prosedur standar di sarana publik bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat di sarana publik. Hal ini sesuai aanjran Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik.

Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kemenkes akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat dan penyebaran COVID-19 dapat terus ditekan.

“Ini merupakan bagian dari langkah untuk memastikan kesiapan masyarakat menjalankan kenormalan baru yang akan menggerakkan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Ari dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu pada Rabu (27/5).

Ari mengungkapkan, saat ini Kemenparekraf/Baparekraf tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang akan diterapkan di berbagai destinasi wisata tanah air. Tujuannya, selain untuk menyiapkan destinasi yang lebih baik sesuai dengan standardisasi kebutuhan wisatawan dalam kenormalan baru, juga untuk mewujudkan penerapan disiplin bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah agar kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat.

Penerapan CHS

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan pada akhir bulan ini standar dan pedoman penerapan CHS sudah dapat ditetapkan dan disimulasikan. Kemudian dilanjutkan verifikasi CHS di destinasi pada Juni hingga Juli 2020 mendatang. Selanjutnya, penerapan skema dan program sertifikasi ditargetkan berlangsung selama Agustus hingga Desember 2020.

Program CHS rencananya lebih dulu akan dijalankan di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau serta secara bertahap di lima destinasi super prioritas untuk kemudian di seluruh daerah tanah air. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam CHS di antaranya adalah, untuk kebersihan seperti pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan, ketersediaan sarana cuci tangan dengan sabun, tempat sampah bersih, dan lainnya.

Sementara untuk kesehatan di antaranya adanya koordinasi antara destinasi dengan Satgas COVID-19 daerah dan rumah sakit, pemeriksaan suhu tubuh, gerakan memakai masker, menerapkan etika batuk dan bersin termasuk menghindari berjabatan tangan, serta penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

“Faktor dalam keselamatan di antaranya pengelolaan pengunjung, pengaturan jumlah kerumunan, pengaturan jarak antar individu, penanganan pengamanan, media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat, dan lainnya,” kata Ari Juliano.

 

Ari memastikan, dalam penerapan CHS di destinasi Kemenparekraf/Baparekraf juga akan bersinergi dengan TNI/Polri dan pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan, dalam penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana publik akan menerjunkan unsur TNI dan Polri guna melakukan pengawasan. TNI/Polri akan ditempatkan di objek-objek keramaian di antaranya seperti mal, pasar, dan tempat pariwisata yang memungkinkan terjadinya kerumunan.

“Termasuk dalam sosialisasi dan pendampingan penerapan protokol pendukung program CHF di lingkungan usaha parekraf dan destinasi wisata juga akan melibatkan unsur TNI/Polri,” kata Ari.—Waluyo Hanjarwadi

Breaking News

Ini Alasan DJP Berencana Naikkan Tarif PPN

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net — Wacana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih hangat diperbincangkan. Pasalnya, isu itu mencuat di tengah pandemi Covid-19. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengemukakan, ada beberapa pertimbangan yang sedang dibahas pemerintah terkait kenaikan tarif PPN tersebut.

Salah satunya, karena didasari oleh belanja negara yang terus meningkat sejak adanya pandemi Covid-19 hingga tahun ini, sementara di sisi lain kinerja penerimaan negara menurun baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.

“Seperti yang kita tahu, belanja negara mengalami peningkatan karena kita memerlukan pengeluaran yang ditujukan untuk menjaga masyarakat khususnya di sisi kesehatan. Yang kedua, kita juga menjaga ekonomi agar tetap stabil. Jadi, ada beberapa pengeluaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan semuanya membutuhkan penerimaan negara,” kata Suryo saat media briefieng, di Media Center, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Senin sore (10/5).

Pertimbangan lainnya, yakni tolak ukur tren kebijakan perpajakan global. Amerika Serikat misalnya, sedang menyiapkan rencana untuk menaikkan pajak pada kelompok bisnis dan orang-orang kaya. Di sisi lain, negara-negara OECD juga sedang mendorong kesepakatan global bagaimana menaikkan pajak pada perusahaan IT yang transaksi cross border-nya besar.

Awal Maret 2021, lanjut Suryo, pemerintah Inggris juga merencanakan akan menaikkan PPh Badan dari 19 persen menjadi 25 persen di tahun 2023. Ini merupakan kenaikan pertama kali sejak tahun 1970-an. Lalu, sejak krisis 2008 banyak negara yang meninjau ulang pembatasan pengecualian dan fasilitas PPN, untuk menjaga prinsip netralitas dan mencegah VAT (PPN) gap yang besar.

Tak hanya itu, berdasarkan data OECD, ada 15 yurisdiksi yang menggunakan PPN untuk mengoptimalisasi penerimaan sebagai bagian dari pergeseran kebijakan pajak di tengah pandemi.

“Jadi, melihat situasi pandemi yang luar biasa, pemerintah tetap harus menjaga pengeluarannya supaya kebutuhan pembiayaan tercukupi, di sisi lain kita harus berpikir sumber pemajakan mana lagi yang harus kita coba diskusikan,” ucapnya.

Suryo melanjutkan, pandangan lain yang tengah menjadi bahan diskusi pemerintah yakni adanya beberapa isu terkait penerapan PPN, di antaranya masih banyak barang dan jasa yang tidak dipungut PPN, efektivitasi (c-efficiency) pemungutan PPN Indonesia 0,6 artinya hanya bisa mengumpulkan 60 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut, dan rasio PPN Indonesia (penerimaan PPN dibagi PDB) hanya sebesar 3,62 lebih rendah dibanding Thailand 3,88.

“Di sisi yang lain, sema pemungutan pajak saat ini memang belum dapat sepenuhnya menangkap model bisnis yang berubah cepat. Jadi itu, memang konteks keterbatasan ruang fiskal yang kita miliki.”

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, Suryo mengimbau agar masyarakat bisa mengetahui konteks atau latar belakang bagaimana pemerintah bisa mendiskusikan kemungkinan kenaikan tarif PPN di tengah pandemi. Ia pun menegaskan, hingga saat ini pemerintah bersama stakeholder terkait masih mendiskusikan baik dari segi tarif PPN, skema PPN, maupun dampak perekonomian yang akan muncul.

“Begitulah gambarannya, supaya kita mendapatkan pemahaman konteks yang sama terkait diskusi PPN ini. Kami juga terus mendiskusikannya dengan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, pengusaha, komunitas, pengamat sampai perguruan tinggi.—Ruruh Handayani/Foto: Ruruh Handayani

Lanjut baca

Breaking News

BSI Luncurkan Griya Simuda untuk Nasabah Milenial

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) meluncurkan pembiayaan perumahan BSI Griya Simuda yang menyasar segmen milenial, dengan target penyaluran pada tahap awal sebesar Rp 500 miliar.

Produk pembiayaan perumahan ini menjadi bentuk nyata komitmen BSI yang kehadirannya diharapkan mampu menarik minat generasi milenial.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan segmen milenial merupakan ekosistem yang sangat potensial bagi perbankan syariah, sehingga produk dan layanan yang diberikan harusnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan milenial dan perkembangan zaman yang serba mobile dan terus berubah.

“BSI Griya Simuda merupakan salah satu wujud penyesuaian produk untuk kaum milenial, di mana mereka membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan dalam mewujudkan muda punya rumah hobi enggak ngalah,” ungkap Hery dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (09/5/21).

Dalam peluncuran ini BSI mengundang mitra developer-developer secara daring sebagai ajang memperkenalkan produk secara lebih dekat selain penempatan tim konsumer di marketing office masing-masing developer.

Produk BSI Griya Simuda ini sekaligus merupakan bentuk nyata dari salah satu dari pesan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat peluncuran Bank Syariah Indonesia yaitu “BSI harus bisa menarik minat milenial yang saat ini berjumlah 25,87 persen dari penduduk Indonesia”.

“Kami berharap produk baru ini mampu mendorong pencapaian target pembiayaan BSI Griya Hasanah, di mana porsi target pembiayaan BSI Griya Simuda untuk tahap awal ini adalah sebesar Rp 500 miliar,” ujar Hery.

Dengan jaringan kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang luas diharapkan mampu menjangkau kaum milenial di berbagai daerah. Per Maret 2021, BSI telah menyalurkan pembiayaan Griya Hasanah sebesar Rp38 triliun, tumbuh 13,93  persen (yoy) sehingga dengan telah diluncurkannya BSI Griya SiMuda diharapkan mampu mendorong percepatan target BSI Griya Hasanah sampai dengan akhir tahun 2021.

BSI Griya Simuda merupakan pilihan yang tepat bagi generasi milenial dalam mewujudkan memiliki hunian sesuai syariah di usia muda di tengah pandemi dengan berbagai fitur di antaranya plafon pembiayaan hingga 120  persen lebih tinggi, angsuran pembiayaan yang fleksibel, jangka waktu hingga 30 tahun, dan DP mulai 0 persen.

Generasi milenial yang dekat dengan digital merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. BSI Griya Simuda dapat diakses melalui sosial media dam website resmi Bank Syariah Indonesia bankbsi.co.id dan website rumahimpian.id. dengan website tersebut para millenial dapat mengetahui secara langsung persetujuan secara prinsip pengajuan pembiayaannya, sekaligus dapat mengatur sendiri besaran cicilan melalui kalkulator simulasi angsuran, memilih langsung rumah yang akan dibeli melalui katalog dari seluruh developer rekanan terbaik dibidangnya yang telah bekeja sama dengan Bank Syariah Indonesia.

BSI juga bekerja sama dengan developer-developer terbaik dibidangnya yang menjadi mitra dalam memberikan hunian yang sesuai keinginan generasi milenial seperti Perumnas, Ciputra, Jaya Real Property, Sinar Mas Land, Metropolitan Land, Summarecon dan developer-developer terkemuka lainnya.

 

Lanjut baca

Breaking News

Peran Indonesia dalam Standardisasi Pemajakan Global

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional 2017–2021

Indonesia aktif menyuarakan hak pemajakan digital untuk negara berkembang di berbagai forum internasional.

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai forum internasional demi bisa menyalurkan beragam aspirasi dan pengetahuan penerapan regulasi perpajakan global.

Direktur Perpajakan Internasional 2017–2021 John Hutagaol menuturkan, Indonesia aktif dalam Organisation for Economic and Co-operation and Development (OECD). Kendati tidak menjadi anggota OECD, Indonesia bersama empat negara lain terdaftar dalam program enhanced engagement yang dikenal dengan key partner pertama yang menandatangani framework of cooperation agreement (FCA) dan host country agreement (HCA).

OECD adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia dengan menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara.

“Kita bukan termasuk negara maju, tetapi punya potensi ekonomi yang besar di dunia. Ini suatu kebanggaan. Indonesia aktif untuk membawa suara kepentingan Indonesia sendiri maupun kepentingan negara-negara berkembang, negara-negara pasar,” kata John. “Karena kalau kita bisa di forum-forum internasional, terutama BEPS (base erosion and profit shifting), kita bicara tentang bagian dari hak pemajakan. Bagaimana memajaki penghasilan lintas negara yang berasal dari transaksi ekonomi digital. Di forum internasional, kita harus menggawangi, menjaga kepentingan Indonesia dalam proses standardisasi pemajakan digital secara global.”

Demikian pula dalam forum Group of Twenty (G20), peran Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, setelah pelaksanaan Indonesia ditetapkan sebagai negara Presidensi G20 di tahun 2022 mendatang.

Aktif berkontribusi

Kepala Kasubdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional Leli Listianawati menambahkan, berkat bergabungnya Indonesia di G20 dan Inclusive Framework on BEPS, Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty. Forum ini juga telah menetapkan standar global dalam pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of financial account information (AEOI).

“Kita menjadi bagian dari masyarakat internasional yang mendukung terwujudnya transparasi perpajakan, sehingga kita bisa membantu otoritas pajak seluruh dunia dalam mengamankan penerimaan perpajakannya, melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak,” jelas Leli.

Lalu, dalam ASEAN Forum Taxation (AFT), Indonesia merupakan salah satu anggota yang cukup penting karena telah menerapkan standar internasional dalam sistem perpajakan domestik dan inclusive framework. Selain itu, Indonesia memiliki treaty network yang lengkap khususnya di kawasan regional Asia Tenggara (kecuali Myanmar) dan sistem pertukaran informasi yang memenuhi standar.

“Karena Indonesia dinilai cukup berhasil menerapkan EoI, beberapa kali permintaan untuk sharing pengalaman kepada negara-negara lain,” tambah Leli.

Dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) Indonesia bahkan terpilih menjadi Ketua SGATAR dan anggota. Forum tahunan yang didirikan sejak tahun 1970 ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama serta memperbaiki administrasi dan masalah-masalah perpajakan.

Indonesia juga tergabung dan terlibat mendirikan The Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC), yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh sebelas perwakilan negara Islam. Forum ini merupakan subsidiary agent yang berafiliasi dan memperoleh dukungan penuh dari Organisation of Islamic Cooperation (OIC).

“Tujuan pendirian ATAIC adalah untuk menyediakan forum diskusi dalam hal pengembangan kebijakan dan administrasi perpajakan atau zakat dalam meningkatkan perekonomian. Indonesia memiliki hak suara dalam keputusan yang diambil di dalam pertemuan kepala delegasi,” katanya.

Bersama Asian Development Bank (ADB), Indonesia juga aktif berkontribusi dalam forum. Indonesia pernah dua kali menjadi tuan rumah penyelenggara forum ADB (2016 dan 2018). Beberapa anggota ADB bahkan memberikan bantuan peningkatan kapasitas pegawai DJP.

Indonesia turut menjadi bagian dari Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM). Forum ini penting untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi para anggota. Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah gencar menarik investasi.

Di tengah pandemi Covid-19, forum internasional secara khusus mengundang Indonesia untuk memaparkan kebijakan perpajakan di tengah pandemi, khususnya penanganan transfer pricing. Indonesia juga memiliki banyak perjanjian internasional dengan banyak negara demi mengoptimalkan potensi penghindaran pajak, antara lain dengan Jepang, Belanda, Australia, dan lain-lain.

Kerja sama DJP dan seluruh organisasi internasional diatur dalam beberapa aturan, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved