Terhubung dengan kami

Analysis

Penerapan Harga Patokan BatubaraUntuk Penerimaan Negara

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

(Kajian di Wilayah Kalimantan Selatan Dan Tengah)

Penulis: Zainul Arif

Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang kaya akan lahan tambang, salah satunya batubara. Selain diekspor, batubara dapat juga digunakan secara langsung sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, ketel uap atau sebagai briket dalam rumah tangga. Wilayah yang memiliki cadangan Batubara di Kalimantan Selatan antara lain kawasan Kecamatan Satui dan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Jorong Kabupaten Tanah Laut, beberapa wilayah di Kabupaten Tapin, Kotabaru, Balangan, dan Kabupaten Tabalong.Pemilahan Raw Material Bijih Besi Dengan Excavator

Wilayah lainnya adalah Kalimantan Tengah dengan potensi pertambangan batubara sekitar 3,5 miliar ton. Angka yang amat fantastis yang seharusnya bisa mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Dari angka tersebut, diperkirakan ada sekitar satu miliar ton yang merupakan Batubara pembuat kokas (cooking coal), yaitu jenis Batubara terbaik dengan harga yang relatif tinggi. Sejauh ini, Batubara terbaik hanya ada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Artinya, peluang untuk mengembangkan sektor pertambangan bagi Kalimanan Tengah sangatlah besar.

[pullquote position=”left”]“Salah satu rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas kajian PNBP sektor pertambangan Batubara adalah mempertahankan sistem  HPB serta Harga Patokan Mineral lain.”[/pullquote]

Penerimaan negara dari batubara

Potensi yang melimpah haruslah dicermati potensi pajak dari para pengusaha pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Penerimaan negara dari pemegang IUP Batubara secara umum ada 2 (dua) yaitu Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara konsisten penerimaan Pajak dan PNBP dapat didongkrak melalui penerapan Harga Patokan Batubara (HPB).

Banyak pengusaha bidang pertambangan batubara yang melaporkan harga jual batubara lebih rendah dari semestinya. Padahal hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa Wajib Pajak, transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan referensi HPB. Hal ini diketahui dari laporan keuangan yang mencantumkan bahwa perjanjian “menyepakati penjualan batubara pada harga final yang berlaku berdasarkan harga patokan yang diterbitkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara”.

Selanjutnya terdapat batasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 515.K/32/DJB/2011 Tentang Formula Untuk Penetapan HPB, dijelaskan bahwa “HPB wajib digunakan sebagai acuan harga Batubara bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Batubara serta PKP2B dalam penjualan Batubara”.

Bukti lain bahwa penyerahan umumnya menggunakan HPB adalah dalam berbagai peraturan menetapkan dasar perhitungan harga batubara acuannya menggunakan HPB. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 32/PJ/2012 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

  • Harga jual produksi galian tambang batubara adalah rata-rata HPB dalam setahun. HPB ditentukan berdasarkan formula untuk penetapan HPB untuk steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal yang ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel);
  • Dalam hal titik serah penjualan (at sale point) di luar titik Free on Board vessel contoh Penjualan di dalam pulau, tongkang/barge Cost lnsurance Freight atau Cost and Freight, harga patokan mineral dan HPB mempertimbangkan besaran biaya penyesuaian yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Selain itu di Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang baru Wajib Pajak juga diminta mengisi spesifikasi kualitas batubara steam, yaitu antara lain nilai kalor batubara (calorific value), kandungan air (moisture contenf), kandungan belerang (sulphur contenf) dan kandungan abu (ash contenf), spesifikasi tersebut berguna untuk menghitung HPB.

HPB juga secara konsisten digunakan untuk penghitungan dasar pembayaran Iuran Produksi/Royalti sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas kajian PNBP sektor pertambangan Batubara adalah mempertahankan sistem  HPB serta Harga Patokan Mineral lain. Dengan adanya harga patokan maka pemerintah dapat mengendalikan harga yang sekaligus mengendalikan penerimaan royalti.

Dasar perhitungan harga patokan batubara

Instansi berwenang mengeluarkan HPB adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dasar Perhitungan HPB diatur dalam peraturan sebagai berikut:

  1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 515.K/32/DJB/2011 Tentang Formula Untuk Penetapan HPB;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 644.K/30/DJB/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 999.K/30/Djb/2011 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian HPB;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 480 K / 30 / DJB / 2014 Tentang Tata Cara Penetapan HPB Jenis Tertentu dan Batubara Untuk Keperluan Tertentu;
  5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang

 

 

Berbagai fakta temuan kasus perusahaan-perusahaan yang memanipulasi harga untuk memperkecil omzet adalah sebagai berikut:

 

Temuan BPK terhadap kasus PNBP atau royalti terjadi kekurangan pembayaran royalti dan dana bagi hasil, menurut BPK karena terjadi perusahaan menggunakan harga invoice yang lebih kecil dibanding HPB sebagai dasar penghitungan royalti. Kasus lain, tim BPKP menemukan ketidakakuratan dalam penghitungan harga patokan untuk kontrak penjualan term dan spot yang digunakan sebagai dasar penghitungan royalti. Menurut laporan keuangan PT CCC, total peredaran usaha adalah Rp. 19 miliar sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP total omzet harusnya Rp. 28 miliar. Perbedaan ini dikarenakan PT CCC menggunakan invoice yang lebih rendah dari harga pasar atau HPB. Atas dasar pemeriksaan BPKP tersebut diterbitkan kurang bayar PNBP.

 

Berdasarkan laporan hasil BPKP tersebut di atas, TIM dari DJP melakukan perhitungan kembali HPB PT CCC dengan menggunakan formula dari Kementerian ESDM dan biaya penyesuaian karena Wajib Pajak tidak menjual di titik Mother Vessel. Hasil perhitungan HPB juga tidak jauh berbeda dengan hitungan BPKP. Wajib pajak menyetujui kurang bayar PPh.

 

Berikut disajikan pula bahwa diproses keberatan penerapan HPB dimenangkan oleh pihak DJP.

  • Pada kasus ketetapan PBB PT DDD yang dihitung menggunakan SPOP data Wajib Pajak, PBB terutang adalah Rp 3,5 miliar. Sementara KPP menetapkan Rp 14,6 miliar, berdasarkan HPB di titik serah vessel. Wajib pajak mengajukan keberatan, berdasarkan perhitungan Wajib Pajak PBB terutang adalah Rp 5,7 miliar. Perhitungan PBB hasil keberatan adalah Rp 13,5 miliar, perhitungan ini berkurang dari ketetapan semula karena memperhatikan bahwa Wajib pajak tidak menjual di titik serah vessel tetapi titik serah barge/tongkang sehingga ada biaya penyesuaian. Wajib pajak menyetujui hasil keberatan dan sudah membayar PBB Rp 13,5 miliar;
  • Kasus keberatan lainnya KPP menetapkan PBB PT EEE Rp 4 miliar, hal ini berdasarkan HPB di titik serah vessel. Wajib pajak mengajukan keberatan, berdasarkan perhitungan Wajib Pajak PBB terutang adalah Rp 800 juta. Perhitungan PBB hasil keberatan adalah Rp 9 miliar, perhitungan ini berdasarkan data bahwa PT EEE di samping memproduksi Batubara Steam (thermal) juga menambang Batubara Coking (metallurgical). Data harga Coking (metallurgical) $150/ton, sedangkan HPB Steam (thermal) $96/ton. Wajib pajak menyetujui hasil keberatan, sementara sudah membayar sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu Rp 4 miliar, sisanya akan diangsur sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

 

Langkah antisipasi

Dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak dan PNBP ada beberapa hal yang penting dilakukan DJP yaitu:

 

  • Menggunakan HPB secara konsisten untuk menghitung dasar pengenaan pajak atau PNBP;
  • Mengidentifikasi IUP /PKP2B yang memproduksi Batubara Coking (metallurgical) karena harganya jauh lebih tinggi dari Batubara Steam (thermal);
  • Melakukan uji kepatuhan Wajib Pajak dan PNBP terhadap pembayaran pajak dan PNBP, terutama berkaitan HPB sebagai dasar pengenaan pajak dan PNBP, bahkan untuk yang belum membayar pajak dan PNBP;
  • Membentuk tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas PNBP dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, untuk melakukan pengujian kebenaran transaksi;
  • Membuat peraturan dan sistem informasi terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas PNBP dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencakup pengawasan data dan kewajiban pembayaran Pajak dan PNBP.

Kelima kegiatan di atas adalah yang mengantisipasi masih banyaknya Pemegang IUP yang tidak ber-NPWP, tidak membayar pajak atau membayar royalti/ PNBP akan tetapi tidak membayar pajak atau pembayaran pajaknya jauh lebih dari perkiraan pajak seharusnya.

 

Zainul Arif

Penilai PBB Muda, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Analysis

Seratus Tahun Pajak Pertambahan Nilai

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Penulis: Pandu Bestari Soepatmo

“Inflation is the one form pf taxation that can be imposed without legislation.”

– Milton Friedman

PPN adalah pajak yang netral. Pajak ini tidak lagi menjadi komponen biaya dalam proses produksi. Netralitas menjadi karakteristik PPN.

Penggunaan terminologi Taxe sur la Valuer Ajouteé (TVA) atau Value Added Tax (VAT) sebagai nama lain dari Refined Turnover Tax atau Improved Turnover Tax oleh Alan A. Tait dikatakan misnomer alias salah judul ada benarnya.

Itulah sebabnya tidak setiap negara yang mengadopsi pajak ini memberi label Value Added Tax. Bahkan di tanah kelahiran, yaitu Jerman nama resmi pajak ini masih tetap Umsatzteuer (UST) atau Pajak Peredaran. Padahal, orang Jerman dalam kesehariannya lebih terbiasa menyebut Mehwersteur (MWSt) yang artinya ‘added-value tax.’ Negara lain yang juga menamai Umsatzteuer (UST) adalah Austria. Sementara Jepang memberi label Shohizei atau Pajak Konsumsi; karena memang PPN esensinya adalah pajak atas konsumsi. New Zaeland (1986) yang jelas-jelas mengadopsi VAT dari Inggris memberi label Goods and Services Tax (GST). Selain karena lebih familiar bagi warganya, terminologi Taxe sur la Valuer Ajouteé atau Value Added Tax tidak serta merta mudah dipahami. Istilah GST juga digunakan oleh negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya seperti Kanada (1991), Singapura (1994), Australia (2000), dan Malaysia (2015). Yang menarik, di Pakistan sebutan pajak ini juga GST akan tetapi kepanjangan dari General Sales Tax bukan Goods and Services Tax.

PPN dari dua sisi pandang

Pertambahan nilai atau value added dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat kita lihat melalui dua sisi pandang. Pertama, dari sisi penjumlahan (additive) pertambahan nilai itu berasal dari gaji/upah dan keuntungan (wages plus profits). Kedua, dari sisi pengurangan (subtractive) value-added dapat diperoleh dari ‘output minus input.’ Dulu von Siemens (1918) ketika menyodorkan konsep Veredelte Umsatzteuer menyebutnya brutoumzatz minus vorumsatz. Para ahli mengartikan brutoumzatz minus vorumsatz dengan ‘net turnover’ yang tidak lain adalah ‘penjualan minus pembelian.’ Alhasil, ketika Perancis (1954) memelopori implementasi konsep Improved Turnover Tax dengan label Taxe sur la Valuer Ajouteé ( TVA) atau Pajak atas Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan valuer ajouteé atau pertambahan nilai dalam konteks TVA tidak lain adalah penjualan minus pembelian.

Pertambahan nilai atau seringkali disebut nilai tambah dalam konteks PPN sebagaimana diuraikan di atas dapat kita formulasikan sebagai berikut:

pertambahan nilai = brutoumzatz minus vorumsatz

= gaji/upah (labor income) + keuntungan (capital income)

= output – input = penjualan – pembelian

Dengan formula di atas apakah suatu BKP telah melalui proses pengolahan atau pabrikasi, yang oleh karenanya sifat barang itu berubah dari bentuk dan sifat aslinya, bukan menjadi pertimbangan. Pasalnya, PPN bukan Pajak Penjualan single stage pada level pabrikasi atau Manufacturers’ Sales Tax. “Penjualan minus pembelian” bisa saja terjadi atas barang yang diambil langsung dari sumbernya atau dipetik dari pohonnya. Bahwa nantinya oleh undang-undang (UU) barang-barang tersebut dibebaskan dari PPN, itu persoalan lain. Itulah seninya PPN yang atas dasar prinsip efficiency tidak mungkin setiap mata rantai dalam jalur ekonomi ditunjuk sebagai PKP. Bahkan, di beberapa negara, rezim PPN melakukan grouping’ para PKP guna mempersempit span of control untuk efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Sebagai konsekuensi logis cara pandang di atas muncul metode penghitungan baru yang disebut additive-direct atau accounts method. Alhasil, bagi negara yang mengadopsi PPN ada tiga metode penghitungan yang bisa dipilih. Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut.

(1)       tarif (t) x (pembayaran gaji/upah + keuntungan): disebut additive-direct atau accounts method;

(2)       t x (output – input): disebut subtractive-direct method atau ada kalanya disebut business transfer tax; dan

(3)       t x (output) – t x (input): subtractive-indirect method atau sering juga disebut invoice method atau credit method.

Seperti halnya di kebanyakan negara, khususnya negara-negara anggota Uni Eropa, Indonesia mengadopsi subtractive-indirect method atau credit method atau invoice method (cara ke 3). Sementara subtractive-direct method atau business transfer tax (cara ke 2) diadopsi oleh Benin, Mauritania, dan Finlandia. Cara ini juga dipilih Senator AS William V. Roth, Jr.(1985) ketika menyodorkan draft PPN yang kita kenal dengan Roth’s Business Transfer Tax (BTT).

Cara ke-1, yaitu additive-direct memang kurang populer karena terlalu rumit. Namun bukan berarti tidak ada yang mengadopsi cara ini. Michigan satu-satunya negara bagian di AS yang mengadopsi PPN pernah mengadopsi cara ini (OECD, 1998).

Selain ketiga metode di atas, sebetulnya ada satu cara lagi yang disebut additive-indirect method menggunakan rumus: t x (pembayaran gaji/upah) plus t x (keuntungan). Metode ini dilakukan dengan menerapkan tarif terhadap komponen nilai tambah dan tidak langsung terhadap nilai tambah itu sendiri. Secara matematis, seperti juga ketiga cara di atas, additive-indirect method ini juga akan menghasilkan PPN yang harus disetor PKP dalam jumlah yang sama.

K e t e r a n g a n      P      M     W      R    Total
  Transaksi (tidak termasuk pajak)          
  a. Penjualan    200    600     700     1000  
  b. Pembelian   0    200    600    700  
  c. Nilai Tambah (a – b)    200   400   100     300  
    1. Labor Income   (120)    (275)    (80)    (200)  
    2. Capital Income   (80)   (125)   (20)   (100)  
               
1 PPN menurut Additive-direct Method          
  d. PPN atas Nilai Tambah X [10% (c.1 + c.2)]      20     40     10     30      100
               
2 PPN menurut Subtractive–direct Method          
  e. Pajak atas Penjualan minus Pembelian [10% X (a – b) ]     20     40     10    30    100
               
3 PPN menurut Subtractive-indirect Method          
  f. PPN Pajak Keluaran (10% X a)    20    60   70    100  
  g. PPN Pajak Masukan (10% X b)     0     20    60     70  
  h. PPN yang masih harus disetor (3.f – 3.g)     20     40     10    30     100
               

P: pemasok bahan baku

M: pabrikan

W: pedagang besar

R: pedagang pengecer

Berdasarkan ilustrasi di atas, PPN yang disetor pengusaha di mata rantai pemasok bahan baku sampai mata rantai pedagang pengecer bila ditotal akan sama dengan PPN yang dibayar konsumen akhir kepada pedagang pengecer. PPN yang diimplementasikan dari mata rantai paling awal sampai mata rantai paling akhir tersebut disebut comprehensive VAT. Dari tabel di atas, juga terlihat nilai tambah yang terjadi di setiap mata rantai bila ditotal akan sama dengan harga jual barang jadi atau consumer goods di tingkat pedagang pengecer. Kondisi ini tidak terpengaruh berapa pun jumlah mata rantai yang ada. Hal ini sudah barang tentu sangat berbeda dengan Umsatzteuer yang merupakan all stage gross turnover tax. Semakin banyak mata rantai yang ada semakin tinggi akumulasi tax cascading effect yang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan PPN adalah pajak yang netral. Pajak ini tidak lagi menjadi komponen biaya dalam proses produksi. Netralitas inilah yang menjadi karakteristik PPN. Hal ini ditunjukkan dengan efektif beban pajak yang dibayar konsumen sama dengan nominal tarif pajak yang dikenakan secara eksplisit pada level pembelian. Selain itu, sebagai pajak tidak langsung meski pengusaha di setiap mata rantai flow of economy ditunjuk sebagai pemungut PPN sesungguhnya bukan mereka yang menjadi penanggung beban pajak ini. PPN atas perolehan BKP di mata rantai sebelumnya ibarat hanya sebagai talangan yang nantinya akan dikreditkan atas pajak yang wajib ia pungut. Destinataris atau penanggung beban PPN adalah konsumen akhir atau end user. Itulah sebabnya dikatakan bahwa goal dari PPN ialah “to tax private final consumer expenditure.”

PPN versi MK

Bila pertambahan nilai dalam konteks PPN adalah brutoumzatz minus vorumsatz atau selisih penjualan minus pembelian berarti bisa terjadi atas transaksi apa saja. Apakah suatu BKP telah melalui proses pengolahan atau pabrikasi yang oleh karenanya sifat barang itu berubah dari bentuk dan sifat aslinya, bukanlah menjadi pertimbangan. Bahkan bila dikehendaki, barang yang diambil langsung dari sumbernya atau dipetik dari pohonnya bisa saja dipajaki. Di era ekonomi digital saat ini PPN juga menyasar e-commerce. Tidak sebatas transaksi penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di dunia maya, akan tetapi di dunia maya itu sendiri ada digitized goods yang juga menjadi objek PPN. Digitized goods adalah goods yang kita peroleh dengan cara mengunduh via internet. Padahal, digitized goods bisa berupa barang tidak berwujud (intangible goods) dan bisa juga jasa. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) merekomendasi khususnya bagi negara anggota agar perlakuan PPN terhadap digitized goods tidak dipersamakan dengan goods.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan ini menyarankan agar digitized goods diperlakukan seperti halnya jasa. Itulah yang dilakukan banyak negara terkait e-commerce. Alhasil, meski konsep awal tentang PPN ini lahir 100 tahun yang lalu, idealismenya ternyata masih relevan dengan kondisi saat ini. Celakanya, lagi-lagi ketika negara lain sudah sedemikian maju mengoperasikan pajak ini, kita masih berkutat soal “definisi” hanya untuk memastikan apakah atas penyerahan barang tertentu terutang pajak atau tidak. Contoh paling mutakhir ialah definisi PPN versi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam amar Putusan Nomor 39 /PUU-XIV/2016 setebal 124 halaman yang dibacakan tanggal 28 Februari 2017 dikatakan bahwa sesuai terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah mengalami proses pabrikasi. Penegasan tersebut sangat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bila kita memaknainya secara litterlijk’ alias terpaku pada teks yang tertulis. Entah bagaimana kita harus memaknai definisi tersebut. Apalagi Putusan MK tersebut bersifat final and binding. Akibat hukumnya sejak putusan itu diucapkan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Pokok persoalan yang menjadi dasar keluarnya putusan tersebut adalah perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok (basic necessities). Dalam Penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok tersebut meliputi 11 komoditas yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Uji materi terkait Putusan MK tersebut diajukan oleh Dolly Hutari P dan Sutejo. Mereka menuntut MK untuk melakukan judicial review atas penjelasan pasal tersebut. Kedua orang tersebut beralasan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No.42 Tahun 2009 yang membatasi 11 bahan kebutuhan pokok dinilai diskriminatif. Sebab, di dalam kenyataannya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat tidak sebatas 11 komoditas tersebut. Untuk mengambil putusan atas uji materi ini bagi MK jelas tidak mudah. Pasalnya, wewenang MK adalah membatalkan, bukan mengatur. Akibatnya, bila MK membatalkan penjelasan pasal di atas jelas yang terjadi adalah kekosongan hukum. Bisa saja kita memaknai 11 jenis barang yang tercantum dalam penjelasan pasal tersebut hanyalah sebagai contoh, bukan rincian yang limitatif. Pasalnya, MK dalam putusan tersebut menyarankan agar dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) guna menghindari kerancuan jenis barang apa saja yang tergolong kebutuhan pokok. Alasannya, mengatur lebih lanjut rincian mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok dalam PP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Yang masih menyisakan ganjalan dari Putusan MK tersebut ialah bagaimana kita memaknai definisi PPN versi MK bahwa PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah mengalami proses pabrikasi.

Konstruksi legislasi

Meski idealisme von Siemens dan Adams menjadi ruh pajak ini akan tetapi dalam konstruksi legislasi hanyalah salah satu aspek dari beberapa aspek yang ada. Paling tidak ada delapan aspek yang menjadi komponen legislasi PPN yang meliputi tipe PPN, prinsip pemungutan, metode penghitungan, jenis-jenis penyerahan bebas PPN, teknis pembebasan, sektor-sektor yang mendapat perlakuan khusus, tarif, dan a tax-inclusive rate atau a tax-exclusive rate. Padahal, masing-masing aspek menawarkan pilihan-pilihan. Jumlah alternatif yang ditawarkan tiap-tiap aspek tersebut bisa dua, tiga, atau bahkan empat. Sementara gagasan von Siemens dan Adams ada pada aspek metode penghitungan. Alhasil, konstruksi sebuah legislasi PPN dibangun dari kombinasi pilihan-pilihan tersebut. Kalau saja masing-masing aspek kita batasi maksimal menawarkan 3 pilihan maka minimal ada 32 X 26 atau 576 kombinasi yang bisa dibangun. Oleh karena itu, jangan heran bila nyaris tidak ada kombinasi legislasi PPN yang persis sama di antara negara-negara yang mengadopsi pajak ini. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif masing-masing negara. Apalagi, tujuan untuk apa pajak ini diadopsi oleh suatu negara ada 2 (dua) pendekatan yang berbeda satu sama lain. Pertama, PPN dimaksudkan hanya sebagai cara untuk memungut pajak atas penjualan. Kedua, PPN sebagai indirect methods of personal taxation atau sebagai cara tidak langsung untuk memajaki penghasilan orang pribadi melalui prinsip-prinsip ability to pay principles dan benefit principles of taxation (Clara K. Sullivan).

Meski “desain” legislasi pajak ini dapat sangat bervariasi, dalam implementasinya kita jumpai adanya kombinasi favorit tertentu. Sebut saja misalnya European-style VAT. Ciri-ciri utama PPN model ini menyangkut 3 (tiga) aspek. Pertama, menyangkut tipe. PPN model ini menganut consumption type of VAT. Hal ini ditandai dengan dibolehkannya PPN atas perolehan barang modal dikreditkan sebagai pajak masukan. Kedua, aspek transaksi perdagangan barang dan jasa antarnegara. PPN model ini menggunakan destination principle. Artinya, PPN dikenakan di destinasi di mana barang atau jasa dikonsumsi—bukan di mana diproduksi. Alhasil, atas impor BKP dikenai pajak sementara atas ekspor BKP dibebaskan dari PPN melalui mekanisme border tax adjustment (BTA). Ketiga, terkait metode penghitungan European-style VAT mengadopsi credit method atau invoice method.

Legenda “Sixth Directive”

European-style VAT adalah produk harmonisasi sistem PPN negara-negara anggota MEE. Meski konstruksi legislasi pajak ini otonom masing-masing negara, tidak demikian sepenuhnya di Eropa. Council of Europen Communities (Dewan Masyarakat Eropa) tahun 1977 meminta kepada setiap negara anggota minimal agar ketiga aspek di atas harus sama. Ketentuan itu dituangkan dalam Sixth Directive. Kehadiran harmonisasi sistem PPN ini menggantikan Second Directive (1967) yang merupakan harmonisasi sistem Pajak Penjualan sebelumnya. Konsekuensi logis negara-negara yang mengadopsi PPN berkiblat pada Eropa menjadikan Europen-style VAT produk Sixth Directive tersebut seakan menjadi kombinasi favorit khususnya terkait tipe PPN, metode penghitungan dan prinsip pemungutan. Yang tidak kalah menarik Sixth Directive itu sendiri menjadi legenda model harmonisasi sistem PPN di Eropa. Disebut legenda karena model harmonisasi sistem PPN tersebut beroperasi tidak terbatas ketika organisasi kawasan tersebut bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Ketika MEE menjadi suatu pasar bebas atau pasar tunggal bersamaan dengan berubahnya nama menjadi Uni Eropa (UE) model harmonisasi sistem PPN yang harus ditaati negara-negara anggota ternyata tetap Sixth Directive.

            Perubahan mendasar atas Sixth Directive terjadi ketika MEE berubah menjadi UE. Khusus menyangkut transaksi perdagangan intracommunity atau sesama anggota, MEE yang awalnya mengadopsi destination principle sejak 1 Januari 1993 berubah menjadi origin principle. Destination principle hanya diberlakukan atas transaksi perdagangan dengan negara di luar UE. Perubahan ini adalah konsekuensi organisasi kawasan ini sebagai pasar bebas atau pasar tunggal. Dengan kata lain, negara-negara anggota UE sampai saat ini masih mengoperasikan European-style VAT. Seiring berjalannya waktu perubahan terhadap Sixth Directive terus berlangsung. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya dunia usaha, sesuai prinsip yang dianut PPN, yaitu flexibility. Pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dihapus, diganti dan bahkan diperbaharui. Yang menarik, nama model harmonisasi sistem PPN ini tetap Sixth Directive. Akibatnya, setelah berjalan beberapa dekade Sixth Directive penuh sekali dengan aturan tidak saja yang sedang berlaku melainkan juga aturan-aturan yang pernah ada. Oleh karena itu, mungkin untuk memudahkan pemahaman bagi anggota tahun 2006 UE terpaksa mengganti Sixth Directive dengan model harmonisasi sistem PPN yang baru yang hanya berisi ketentuan yang sedang berlaku saja. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2007 harmonisasi sistem PPN yang baru tersebut dinamai VAT Directive.

Indonesia termasuk salah satu yang mengoperasikan European-style VAT produk Sixth Directive yang telah berganti dengan VAT Directive itu. Di Amerika Serikat draf PPN yang pernah diperkenalkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat asal Oregon, Al Ullman (1979) termasuk European-style VAT. Munculnya model ini ternyata memicu lahirnya Keen and Smith Viable Integrated VAT atau Keen and Smith VIVAT. Begitu pula McLure’s CVAT atau McLure’s Compensating VAT yang merupakan modifikasi Varsano’s Little Boat Model. Lagi-lagi itulah seninya PPN. Kita tidak bisa berharap PPN di suatu negara persis sama dengan PPN di negara lainnya. Ternyata seni tidak selamanya ditunjukkan dengan nilai-nilai budaya. Model lain yang juga tidak kalah menarik ialah Roth’s Business Transfer Tax versi Senator AS William V. Roth, Jr. Konsekuensi munculnya berbagai varian PPN menyebabkan parameter guna menilai kinerja penerimaan PPN suatu negara juga tidak sama. Negara yang mengadopsi income-type of VAT lebih relevan menggunakan productivity ratio sementara yang mengadopsi consumption-type of VAT seperti Indonesia lebih relevan menggunakan C-efficiency ratio.

 

Pajak objektif yang regresif

Netralitas sebagai karakteristik PPN sebagaimana diuraikan terdahulu adalah konsekuensi logis pajak ini sebagai pajak objektif yang tidak boleh membedakan perlakuan kepada siapa BKP atau JKP diserahkan. Sebagai pajak konsumsi, bila atas setiap konsumsi dikenai pajak dengan tarif tunggal, maka pajak ini akan proporsional terhadap konsumsi seseorang. Akan tetapi sebaliknya terhadap penghasilan (income), pajak ini menimbulkan dampak regresif. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang justru semakin ringan beban pajaknya. Hal ini disebabkan porsi konsumsi (C, consumption) bagi si miskin (p, poor people) terhadap penghasilannya (Y) lebih besar dari mereka yang lebih kaya (r, rich people). Dengan kata lain, Cp/Yp > Cr/Yr. Bila t merepresentasikan tarif PPN yang berlaku, alhasil tCp/Yp > tCr/Yr yang artinya, ratio antara PPN yang dibayar dengan penghasilan yang diperoleh lebih tinggi pada si miskin ketimbang si kaya. Si kaya penghasilannya selain untuk konsumsi dapat ia manfaatkan untuk menabung (saving), bahkan juga untuk investasi. Kondisi ini jelas mengusik rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan beberapa alternatif mengurangi dampak regresif sekaligus menciptakan rasa adil.

Menyikapi dampak regresif PPN, Brazil pernah menempuh pemberlakuan multitarif dari nol persen sampai 217 persen (IMF, 1988). Barang-barang kebutuhan primer diberlakukan tarif rendah, sementara BKP yang hanya dikonsumsi lapisan masyarakat tertentu dikenai tarif tinggi. Upaya mengurangi dampak regresif dengan mengimplementasikan multitarif jelas mengurangi netralitas pajak ini yang justru menjadi kelebihan PPN. Oleh karena itu, beberapa negara menempuh cara berbeda. Indonesia yang mengadopsi PPN sebagai bagian Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) tahun 1983 mengintroduksi tambahan pajak selain PPN. Pajak tersebut ialah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM, Luxury Tax). Atas BKP yang hanya dikonsumsi oleh lapisan masyarakat tertentu selain dikenai PPN dikenai PPn BM. Sementara atas produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok warga (basic necessities) dikecualikan dari pengenaan PPN. Di beberapa negara tambahan pajak tersebut diwujudkan dalam bentuk excise (cukai). Lain lagi yang ditempuh Singapura. Mengaku belajar dari pengalaman negara lain selain secara khusus juga melakukan studi terkait dampak regresif PPN, negeri jiran ini menempuh cara berbeda. Dengan anggapan yang dilakukan negara lain kontraproduktif, Pemerintah Singapura menerbitkan GST Voucher guna meringankan beban mereka yang berpenghasilan rendah (prasejahtera).

Rezim PPN Singapura lebih mengedepankan “netralitas PPN” sebagai karakteristik pajak ini ketimbang memberlakukan multitarif ataupun pemotongan tarif. Alasannya, kontribusi PPN mereka yang berpenghasilan tinggi secara nominal jelas sangat besar. Sebab, mereka melakukan konsumsi apa saja, tidak terbatas konsumsi atas barang-barang mewah melainkan juga atas barang-barang kebutuhan pokok. Belum lagi kualitas dan variasi basic necessities yang mereka konsumsi jelas berbeda dengan yang dikonsumsi warga prasejahtera. Apabila atas barang-barang kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN yang lebih diuntungkan jelas mereka yang berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, yang ditempuh rezim PPN Singapura ialah atas seluruh pengeluaran untuk konsumsi berupa penyerahan barang dan jasa dikenai PPN/GST. Hal ini sesuai karakteristik pajak ini yaitu netral. Kemudian sebagian penerimaan negara dari pajak ini juga digunakan langsung untuk membantu warga prasejahtera sebagai kompensasi PPN/GST yang telah mereka bayar atas konsumsi yang mereka lakukan. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk GST Voucher. Ada 3 (tiga) jenis GST Voucher yang diterbitkan yaitu GST Voucher – Cash, GST Voucher – Medisave dan GST Voucher – U-Save.

GST Voucher-Cash, adalah semacam bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bantuan ini dimaksudkan sebagai kompensasi atas berbagai pengeluaran untuk konsumsi warga prasejahtera. Bahkan, sebagian dari GST Voucher-Cash ini bisa untuk membeli es krim atau makanan kesukaan mereka. GST Voucher-Medisave diperuntukkan bagi mereka yang berusia 65 tahun atau lebih berupa penggantian biaya terkait pengeluaran untuk berobat. Sementara GST Voucher-U-Save berupa kompensasi atas tagihan sehubungan perawatan tempat tinggal (rumah susun/flat atau rumah tapak). Mereka yang memenuhi syarat dan berhak atas GST Voucher ditentukan oleh ukuran luas rumah susun (flat) atau rumah sederhana yang mereka miliki sesuai ketentuan Housing Development Board (HDB). Dilaporkan tahun 2016 diperkirakan 1,3 juta warga memenuhi syarat untuk menerima sampai $500 GST Voucher-Cash. Sedangkan manula yang memenuhi syarat untuk mendapatkan GST Voucher-Medisave sampai $450 ada 425.000 orang. Sementara mereka yang memenuhi syarat untuk memperoleh GST Voucher-U-Save ada 840.000 rumah tangga (MOF, Singapore Government, 2017).

Lanjutkan Membaca

Analysis

RUU Tax Amnesty Berlarut-larut, CITA Imbau Presiden Ambil Alih Kendali

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian. Hal itu tak seperti yang dijanjikan Pemerintah dan DPR yang menargetkan RUU tersebut selesai awal semester kedua 2016.

“Pembahasan RUU telah masuk Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah,” kata Prastowo melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/6/2016).

[pullquote position=”left”]Presiden segera mengambil alih kendali pembahasan dengan melakukan konsolidasi dan diskursus bersama para ketua umum Parpol, ketua DPR, ketua Fraksi, asosiasi usaha, institusi penegak hukum, dan masyarakat sipil agar segera diperoleh kesamaan pandangan, maksud dan tujuan.[/pullquote]Menurut Prastowo, penyelesaian yang terburu-buru rawan menimbulkan celah dan moral hazard, namun pembahasan yang bertele-tele, selain melelahkan juga menciptakan ketidakpastian. Padahal, pengampunan pajak yang dipersiapkan dengan baik berpotensi memperluas basis pajak, menambah jumlah wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan dan berkesinambungan.

Mencermati perkembangan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Pengampunan Pajak DPR yang belum menyentuh substansi mendasar dan cenderung stagnan, CITA berpendapat perlu diambil beberapa langkah terobosan agar segera diperoleh kepastian. Terkatung-katungnya nasib RUU Pengampunan Pajak telah menyandera wajib pajak dan Ditjen Pajak ke dalam situasi dilematis. Penegakan hukum yang sedang dan akan dilakukan tak dapat diterapkan dengan lugas dan tegas, padahal Ditjen Pajak dibebani target yang sangat tinggi. Di pihak lain, wajib pajak pun dalam posisi menunggu kepastian untuk dapat merespon kebijakan ini dengan pengambilan keputusan bisnis secara tepat, dan berharap memperoleh perlakuan adil.

“Semua pihak kini menunggu kepastian program pengampunan pajak dan hal ini sangat tergantung pada pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR,” ungkap Prastowo.

Selain itu, lanjut Prastowo, tingginya beban target penerimaan pajak di 2016 telah membebani Ditjen Pajak sekaligus dunia usaha. Kebijakan pemungutan pajak yang tidak mengganggu iklim investasi usaha sebagaimana digariskan dalam UU APBN sulit diwujudkan jika target pajak tidak direvisi secara radikal dan kapasitas Ditjen Pajak tidak ditingkatkan secara signifikan. Situasi ini berpotensi menimbulkan stagnasi ekonomi dan kebuntuan pemungutan dalam administrasi pajak. Terlebih demi stimulus ekonomi banyak potensi pajak tergerus dan dikorbankan.

“Situasi ini justru mengarah pada ketidakpastian baru yang memperburuk keadaan. Pemerintah perlu menegaskan maksud, tujuan, dan visi pengampunan pajak, memperkuat basis argumen, menambal kekurangan dan kelemahan RUU,  menyerap aspirasi seluas mungkin dan mengolahnya, serta menyiapkan sistem pengawasan pasca-pengampunan yang menjamin kenaikan penerimaan pajak secara signifikan,” ungkap Prastowo

Transparansi

Meskipun  persidangan Panja DPR menurut tata tertib berlangsung tertutup, CITA berharap DPR dan Pemerintah dapat melaksanakan rapat secara terbuka demi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan pengampunan pajak merupakan isu sensitif sehingga perlu diantisipasi apabila forum tertutup dipergunakan untuk mengambil keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Setidaknya Panja menyampaikan perkembangan secara periodik ke publik terkait isu yang dibahas sehingga terbuka ruang partisipasi bagi kontrol dan perbaikan,” harap Prastowo.

Prastowo melihat, aroma tak sedap yang mewarnai pembahasan RUU Pengampunan Pajak berpotensi menjadi bola liar yang akan merusak kredibilitas program pengampunan pajak, bahkan dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajak ini tidak untuk kemaslahatan bangsa. Untuk itu, ai juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif mengawal proses pembahasan RUU agar terjamin steril dari politik transaksional.
Ambil alih kendali

Mencermati sangat cairnya pembahasan dan beragamnya aspirasi tiap fraksi, CITA mendesak Presiden segera mengambil alih kendali pembahasan dengan melakukan konsolidasi dan diskursus bersama para ketua umum Parpol, ketua DPR, ketua Fraksi, asosiasi usaha, institusi penegak hukum, dan masyarakat sipil agar segera diperoleh kesamaan pandangan, maksud dan tujuan.

“Secara teknis, fokus pada kluster isu: cakupan pengampunan, tarif tebusan, skema repatriasi dan investasi, perlindungan hukum, dan administrasi pasca-pengampunan, perlu mendapat perhatian serius. Presiden juga perlu memastikan tidak ada transaksi dalam pembahasan ini, sebagaimana diwanti-wanti sejak awal, dan menindak tegas bawahannya yang bertindak di luar garis kebijakan Presiden,” imbau Prastowo

Menurut Prastowo, sangat penting dan mendesak bagi Pemerintah dan DPR memanfaatkan momentum pembahasan pengampunan pajak ini bagi reformasi perpajakan yang menyeluruh. Untuk itu pembahasan RUU Pengampunan Pajak sebaiknya ditempatkan dalam konteks reformasi perpajakan, sehingga pada saat bersamaan Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk merevisi UU KUP dan UU Perbankan agar lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, memperluas akses Fiskus ke data perbankan, implementasi Single Identification Number (SIN), transformasi kelembagaan menjadikan Ditjen Pajak sebagai Badan Penerimaan Perpajakan, koordinasi antar penegak hukum dan penguatan kerjasama PPATK-Ditjen Pajak-OJK, serta perbaikan administrasi berbasis teknologi informasi.

Lanjutkan Membaca

Analysis

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Oleh: Yustinus Prastowo

Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”. Maka pajak adalah tiang penopang penerimaan utama demi kemandirian fiskal, agar kita bisa berdikari dalam membangun.

Tapi mari cermati nalar pejabat kita soal pajak. Karena tertawan logika statistika, kita terbuai bahwa keberhasilan itu soal angka, bukan tindakan. Tax ratio, tax coverage ratio, tax buoyancy yang sejatinya hanya angka-angka indikatif untuk pertimbangan pengambilan kebijakan telah berubah menjadi angka keramat yang bahkan dijadikan tujuan.

Shortfall yang cukup besar lalu jadi justifikasi melakukan tax amnesty demi basis pajak yang meluas. Perluasan basis pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, ini benar.

Tak cukup di situ, tarif PPh pun rencananya akan diturunkan demi Wajib Pajak tak melarikan keuntungan ke luar negeri. Jika basis pajak bertambah dan tarif turun, secara matematis penerimaan tidak akan naik signifikan.

Apalagi perlambatan ekonomi memaksa pemerintah menawarkan insentif pajak yang—mohon maaf, seperti great sale, diskon gede-gedean. Insentif tidak keliru. Tapi tanpa konvergensi visioner, ini akan menggerus potensi pajak di masa mendatang. Kita jadi masuk lingkaran setan logika yang tautologis. Di sisi lain data menunjukkan banyak negara yang menurunkan tarif toh tax ratio-nya tetap stagnan.

Bagaimana jalan keluarnya? Ambil kebijakan berbasis riset komprehensif agar bertolak dari fakta empirik. Pajak itu “information game” yang pattern-nya jelas. Perilaku menyimpang di sisi Wajib Pajak direspon dengan kebijakan anti-penghindaran pajak. Wajib Pajak akan cenderung patuh jika mereka tahu bahwa pemerintah tahu. Maka kuncinya: bikin pemerintah punya data! Bangun sistemnya! Atau minimal: bikin kesan otoritas pajak kita kredibel dan kuat. Itu dulu.

Tapi aneka kemurahan hati pemerintah ini mutatis mutandis pewartaan bahwa otoritas pajak kita lemah. Kita berhenti berbangga hanya karena ikut inisiatif global macam automatic exchange of information —barangkali biar tampak gagah, tapi saat bersamaan bungkam soal revisi UU Perbankan. Tak ada upaya serius membangun Single Identification Number, memformat kerjasama Ditjen Pajak-PPATK-OJK-BI, mengkoordinasikan penegak hukum, pula membangun mutual trust dengan Wajib Pajak.

Apakah kita hendak membangun ilusi sebuah istana pasir? Yang rapuh sekadar ditiup angin? Tidak! Jika pun dimaksudkan demikian, kita harus hentikan, mumpung belum terlambat. Anggap saja khilaf karena setan lewat.

Bagaimana caranya? Mari kembali ke visi, mimpi awal kita. Buat apa kita merebut kekuasaan? Demi ingin menyejahterakan rakyat? Rakyat yang mana? Yang menghendaki pengampunan, insentif, tarif pajak turun? Atau, rakyat yang butuh redistribusi uang pajak?

Menjalankan negara tak sekadar butuh nalar akuntansi, tapi juga nalar konstitusi. Bahkan kita perlu melakukan yang tak menyenangkan dan mengenakkan, jika itu baik bagi kepentingan publik.

Yustinus Prastowo-Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News5 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News6 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News7 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News9 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News9 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News10 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News12 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News3 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Advertisement Pajak-New01

Trending