Terhubung dengan kami
Pajak-New Year

Analysis

Penerapan Harga Patokan BatubaraUntuk Penerimaan Negara

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(Kajian di Wilayah Kalimantan Selatan Dan Tengah)

Penulis: Zainul Arif

Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang kaya akan lahan tambang, salah satunya batubara. Selain diekspor, batubara dapat juga digunakan secara langsung sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, ketel uap atau sebagai briket dalam rumah tangga. Wilayah yang memiliki cadangan Batubara di Kalimantan Selatan antara lain kawasan Kecamatan Satui dan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Jorong Kabupaten Tanah Laut, beberapa wilayah di Kabupaten Tapin, Kotabaru, Balangan, dan Kabupaten Tabalong.Pemilahan Raw Material Bijih Besi Dengan Excavator

Wilayah lainnya adalah Kalimantan Tengah dengan potensi pertambangan batubara sekitar 3,5 miliar ton. Angka yang amat fantastis yang seharusnya bisa mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Dari angka tersebut, diperkirakan ada sekitar satu miliar ton yang merupakan Batubara pembuat kokas (cooking coal), yaitu jenis Batubara terbaik dengan harga yang relatif tinggi. Sejauh ini, Batubara terbaik hanya ada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Artinya, peluang untuk mengembangkan sektor pertambangan bagi Kalimanan Tengah sangatlah besar.

[pullquote position=”left”]“Salah satu rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas kajian PNBP sektor pertambangan Batubara adalah mempertahankan sistem  HPB serta Harga Patokan Mineral lain.”[/pullquote]

Penerimaan negara dari batubara

Potensi yang melimpah haruslah dicermati potensi pajak dari para pengusaha pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Penerimaan negara dari pemegang IUP Batubara secara umum ada 2 (dua) yaitu Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara konsisten penerimaan Pajak dan PNBP dapat didongkrak melalui penerapan Harga Patokan Batubara (HPB).

Banyak pengusaha bidang pertambangan batubara yang melaporkan harga jual batubara lebih rendah dari semestinya. Padahal hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa Wajib Pajak, transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan referensi HPB. Hal ini diketahui dari laporan keuangan yang mencantumkan bahwa perjanjian “menyepakati penjualan batubara pada harga final yang berlaku berdasarkan harga patokan yang diterbitkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara”.

Selanjutnya terdapat batasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 515.K/32/DJB/2011 Tentang Formula Untuk Penetapan HPB, dijelaskan bahwa “HPB wajib digunakan sebagai acuan harga Batubara bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Batubara serta PKP2B dalam penjualan Batubara”.

Bukti lain bahwa penyerahan umumnya menggunakan HPB adalah dalam berbagai peraturan menetapkan dasar perhitungan harga batubara acuannya menggunakan HPB. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 32/PJ/2012 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

  • Harga jual produksi galian tambang batubara adalah rata-rata HPB dalam setahun. HPB ditentukan berdasarkan formula untuk penetapan HPB untuk steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal yang ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel);
  • Dalam hal titik serah penjualan (at sale point) di luar titik Free on Board vessel contoh Penjualan di dalam pulau, tongkang/barge Cost lnsurance Freight atau Cost and Freight, harga patokan mineral dan HPB mempertimbangkan besaran biaya penyesuaian yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Selain itu di Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang baru Wajib Pajak juga diminta mengisi spesifikasi kualitas batubara steam, yaitu antara lain nilai kalor batubara (calorific value), kandungan air (moisture contenf), kandungan belerang (sulphur contenf) dan kandungan abu (ash contenf), spesifikasi tersebut berguna untuk menghitung HPB.

HPB juga secara konsisten digunakan untuk penghitungan dasar pembayaran Iuran Produksi/Royalti sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas kajian PNBP sektor pertambangan Batubara adalah mempertahankan sistem  HPB serta Harga Patokan Mineral lain. Dengan adanya harga patokan maka pemerintah dapat mengendalikan harga yang sekaligus mengendalikan penerimaan royalti.

Dasar perhitungan harga patokan batubara

Instansi berwenang mengeluarkan HPB adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dasar Perhitungan HPB diatur dalam peraturan sebagai berikut:

  1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 515.K/32/DJB/2011 Tentang Formula Untuk Penetapan HPB;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 644.K/30/DJB/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 999.K/30/Djb/2011 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian HPB;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 480 K / 30 / DJB / 2014 Tentang Tata Cara Penetapan HPB Jenis Tertentu dan Batubara Untuk Keperluan Tertentu;
  5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang

 

 

Berbagai fakta temuan kasus perusahaan-perusahaan yang memanipulasi harga untuk memperkecil omzet adalah sebagai berikut:

 

Temuan BPK terhadap kasus PNBP atau royalti terjadi kekurangan pembayaran royalti dan dana bagi hasil, menurut BPK karena terjadi perusahaan menggunakan harga invoice yang lebih kecil dibanding HPB sebagai dasar penghitungan royalti. Kasus lain, tim BPKP menemukan ketidakakuratan dalam penghitungan harga patokan untuk kontrak penjualan term dan spot yang digunakan sebagai dasar penghitungan royalti. Menurut laporan keuangan PT CCC, total peredaran usaha adalah Rp. 19 miliar sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP total omzet harusnya Rp. 28 miliar. Perbedaan ini dikarenakan PT CCC menggunakan invoice yang lebih rendah dari harga pasar atau HPB. Atas dasar pemeriksaan BPKP tersebut diterbitkan kurang bayar PNBP.

 

Berdasarkan laporan hasil BPKP tersebut di atas, TIM dari DJP melakukan perhitungan kembali HPB PT CCC dengan menggunakan formula dari Kementerian ESDM dan biaya penyesuaian karena Wajib Pajak tidak menjual di titik Mother Vessel. Hasil perhitungan HPB juga tidak jauh berbeda dengan hitungan BPKP. Wajib pajak menyetujui kurang bayar PPh.

 

Berikut disajikan pula bahwa diproses keberatan penerapan HPB dimenangkan oleh pihak DJP.

  • Pada kasus ketetapan PBB PT DDD yang dihitung menggunakan SPOP data Wajib Pajak, PBB terutang adalah Rp 3,5 miliar. Sementara KPP menetapkan Rp 14,6 miliar, berdasarkan HPB di titik serah vessel. Wajib pajak mengajukan keberatan, berdasarkan perhitungan Wajib Pajak PBB terutang adalah Rp 5,7 miliar. Perhitungan PBB hasil keberatan adalah Rp 13,5 miliar, perhitungan ini berkurang dari ketetapan semula karena memperhatikan bahwa Wajib pajak tidak menjual di titik serah vessel tetapi titik serah barge/tongkang sehingga ada biaya penyesuaian. Wajib pajak menyetujui hasil keberatan dan sudah membayar PBB Rp 13,5 miliar;
  • Kasus keberatan lainnya KPP menetapkan PBB PT EEE Rp 4 miliar, hal ini berdasarkan HPB di titik serah vessel. Wajib pajak mengajukan keberatan, berdasarkan perhitungan Wajib Pajak PBB terutang adalah Rp 800 juta. Perhitungan PBB hasil keberatan adalah Rp 9 miliar, perhitungan ini berdasarkan data bahwa PT EEE di samping memproduksi Batubara Steam (thermal) juga menambang Batubara Coking (metallurgical). Data harga Coking (metallurgical) $150/ton, sedangkan HPB Steam (thermal) $96/ton. Wajib pajak menyetujui hasil keberatan, sementara sudah membayar sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu Rp 4 miliar, sisanya akan diangsur sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

 

Langkah antisipasi

Dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak dan PNBP ada beberapa hal yang penting dilakukan DJP yaitu:

 

  • Menggunakan HPB secara konsisten untuk menghitung dasar pengenaan pajak atau PNBP;
  • Mengidentifikasi IUP /PKP2B yang memproduksi Batubara Coking (metallurgical) karena harganya jauh lebih tinggi dari Batubara Steam (thermal);
  • Melakukan uji kepatuhan Wajib Pajak dan PNBP terhadap pembayaran pajak dan PNBP, terutama berkaitan HPB sebagai dasar pengenaan pajak dan PNBP, bahkan untuk yang belum membayar pajak dan PNBP;
  • Membentuk tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas PNBP dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, untuk melakukan pengujian kebenaran transaksi;
  • Membuat peraturan dan sistem informasi terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas PNBP dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencakup pengawasan data dan kewajiban pembayaran Pajak dan PNBP.

Kelima kegiatan di atas adalah yang mengantisipasi masih banyaknya Pemegang IUP yang tidak ber-NPWP, tidak membayar pajak atau membayar royalti/ PNBP akan tetapi tidak membayar pajak atau pembayaran pajaknya jauh lebih dari perkiraan pajak seharusnya.

 

Zainul Arif

Penilai PBB Muda, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Breaking News

Breaking News1 minggu lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Tax People Share!        157SharesPT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di...

Breaking News3 minggu lalu

Majalah Pajak Print Review

Tax People Share!         Post Views: 2.075

Breaking News3 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Tax People Share!          Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri...

Breaking News3 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Tax People Share!        Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan...

Breaking News4 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Tax People Share!        Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat...

Breaking News6 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Tax People Share!        Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang...

Breaking News11 bulan lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Tax People Share!        Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan,...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Tax People Share!        Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Tax People Share!        Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak...

Breaking News2 tahun lalu

Ini Cara Kerja Listrik Tenaga Air Versi Tri Mumpuni

Tax People Share!        Air dari sungai dibendung kemudian dialirkan melalui parit. Kira-kira 300 hingga 500 meter dari bendungan, sebagian air dialirkan...

Advertisement Pajak-New01

Trending