Connect with us

Report

Pendekatan Kewilayahan Optimalkan Potensi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok KPP Kepanjen

Pemahaman geografis dan sosio-budaya masyarakat setempat membuat kantor pajak mampu merajut kekompakan dengan pemangku kepentingan dalam menggali potensi pajak.

 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen membentang sepanjang Kabupaten Malang bagian selatan yang meliputi sekitar 240 desa di 21 kecamatan. Maka tak heran salah satu potensi pajak terbesar KPP berasal dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang adalah daratan tinggi dan dikelilingi oleh Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Bromo, Gunung Semeru. Berkah itu menjadikan daerah ini memiliki potensi pertanian, perkebunan, maupun pariwisata.

“Jadi, tantangan pertama, wilayah kerja kami cukup luas. Antardesa, jauh. Walaupun begitu kami punya desa yang cukup banyak, sehingga kita fokus saja menggali potensi (perpajakan) Dana Desa,” tutur Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Hardjanto melalui telekonferensi, pada pertengahan April 2020 lalu.

Menurut Budi, potensi pajak yang bersumber dari Dana Desa terus tumbuh seirama dengan alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa Rp 20,7 triliun di tahun 2015, Rp 47 triliun di tahun 2016, Rp 50 triliun di tahun 2017, Rp 60 triliun di tahun 2018, dan Rp 73 triliun di tahun 2019.

Baca Juga: Dengan ‘Sahabat’, Kongko dan Cetak Prestasi

“Di KPP Kepanjen kontribusi pajaknya dari masing-masing desa sekitar Rp 30 sampai Rp 50 juta. Di Kepanjen ada 240 desa, cukup lumayan bagi KPP (penerimaan),” sebutnya.

Kolaborasi

Optimalisasi potensi itu, lanjut Budi, merupakan buah kolaborasi KPP dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang. Mekanisme kerja sama yang dilakukan berupa penagihan pajak atas Dana Desa. Selain itu, KPP Pratama Kepanjen memiliki meja pelayanan perpajakan di kantor Kejari.

“Teknisnya bukan KPP memberikan data ke Kejari. Tapi, Kejari bisa memanggil desa-desa yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya. Jadi, mereka sekarang istilahnya daripada dipanggil Kejari, mending membayar kewajiban perpajakan atas Dana Desa dengan tepat waktu. Kalaupun ada desa yang dipanggil Kejari kita punya stan pelayanan di sana. Jadi, kerja sama bersama Kejari berjalan sangat efektif, potensi pajak dari Dana Desa dapat terserap dengan baik,” kata Budi.

Namun, Budi memproyeksikan penerimaan pajak yang bersumber dari Dana Desa akan menurun di tahun ini karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebab pemerintah melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 telah menetapkan kebijakan pengalihan penggunaan Dana Desa untuk bantuan sosial.

“Akan berpengaruh, tapi belum tahu berapa,” imbuhnya.

Tercatat besaran kontribusi pajak dari Dana Desa di KPP Pratama Kepanjen sebesar Rp 11 miliar di tahun 2017, Rp 11,3 miliar tahun 2018, dan Rp 12,1 miliar tahun 2019. Hingga 5 Mei 2020, telah terkumpul pajak dari Dana Desa Rp 2,8 miliar.

Selain itu, KPP sejak tahun lalu fokus memaksimalkan penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Pengalihan Tanah dan Bangunan bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Secara spesifik, duet ini menghasilkan sistem nilai indikasi rata-rata (NIR) untuk menyeragamkan dasar pengenaan PPh Final atas Pengalihan Tanah dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) yang dipungut pemerintah daerah.

“Selama ini yang penjual kena PPh Final, sedangkan pembeli kena BPHTB ke Pemda 5 persen. Lah, permasalahannya kita sering dibanding-bandingkan, kenapa BPHTB lebih murah daripada PPh Final padahal dasarnya sama? Masalahnya, dasar yang digunakan masyarakat adalah basis NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Padahal, NJOP jauh lebih rendah dari nilai pasar. UU PPh sendiri mengatakan nilai yang sebenarnya atau nilai pasar,” jelas pria yang pernah bertugas sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Kantor Pelayanan PBB Sleman, 2002–2006 ini.

Baca Juga: Gong Tak Dipukul Dua Kali

Namun, hasil NIR tergantung oleh lokasi tanah dan bangunannya. “Kalau objeknya dekat makam, bisa jadi lebih rendah. Tapi intinya sekarang masyarakat tidak ada lagi yang protes dasar pengenaan PPh Final karena acuannya sudah sama dengan Pemda,” tambah Budi.

KPP juga menggandeng Agen BRILink untuk menghimpun pajak WP dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurutnya, saat ini WP di sektor itu terus bertambah seiring dengan program kolaborasi KPP bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

“Seperti yang saya ceritakan tadi wilayah kita luas, maka kita bekerja sama dengan Agen BRILink setiap desa. Jarak terjauh desa ke kantor itu ada yang lima jam. Jadi, kalau pedagang ada yang mau bayar pajak Rp 100 ribu tapi harus di jalan selama lima jam, kan, kasihan,” ujarnya.

Setiap pekan, pegawai KPP juga bergerilya ke pasar dengan membawa mesin gesek atau electronic data capture (EDC) untuk mengimbau pedagang membayar pajak.

“Misalnya, pedagang bayar pajak cash Rp 50 ribu, kita tinggal gesek ATM yang sudah dibawa di mesin gesek itu. Segala acara kita lakukan agar masyarakat mau bayar pajak. Semua elemen masyarakat sangat penting kontribusinya,” kata Budi.

Selanjutnya, KPP punya program prioritas, yakni joint program bersama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang berupa program integrasi data perpajakan. Ini merupakan salah satu Rencana Strategi (Renstra) DJP sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Berkat program itu, KPP Pratama Kepanjen dapat menerima data dokumen permohonan pemesanan pita cukai (CK-1) dari KPPBC TMC untuk memaksimalkan performa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harap maklum, di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen terdapat 40 pabrik rokok dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar 45 persen di tahun 2019.

“CK-1 adalah dokumen penebusan pita cukai pabrikan rokok ke KPPBC. Seiring penebusan cukai tersebut ada kewajiban PPN yang harus dibayar. Tugas KPP memantau data dari KPPBC, berapa banyak cukai yang ditebus sebagai cerminan produksi yang siap dijual. Kalau dulu semuanya harus dilunasi waktu pengajuan CK-1, tetapi dengan ketentuan yang baru, pabrikan rokok boleh tebus cukai dulu dan PPN dilunasi sebulan kemudian,” jelas Budi.

Di samping itu, KPP pun membina komunikasi yang intens dengan WP guna mendapatkan informasi CK-1 lebih cepat. Dengan demikian, pengawasan setoran PPN dapat lebih optimal.

“Biasanya CK-1 sering terlambat diterima KPP karena birokrasi. Ini berpengaruh kepada pengawasan PPN. Jadi, terobosannya, selain menunggu CK-1 dari kanwil, kami berinisiatif bisa mendapatkan data penebusan cukai yang dilakukan,” kata Budi.

Pendekatan multiaspek

Keberhasilan KPP menjahit sinergi dengan semua pihak adalah dengan cara mengetahui secara saksama aspek sosial dan budaya di wilayah kerja. Selama ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela KPP menggandeng tokoh masyarakat dan ulama. KPP selalu melibatkan mereka dalam setiap sosialisasi perpajakan di desa. Sebaliknya, KPP kerap hadir dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Bahkan, saban Rabu, Budi mengundang kiai pesantren di Kepanjen untuk memberi pembinaan dan kajian keagamaan ke seluruh pegawainya.

“Malang itu etnisnya adalah Madura. Pendekatannya perlu spesifik. Jadi, mereka lebih percaya dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan KPP. Kami selalu sowan ke kiai yang ada di pondok-pondok seperti Pondok Pesantren An-Nur, Kiai NU (Nahdlatul Ulama), Gusdurian, untuk menyampaikan tentang perpajakan kepada masyarakat,” jelas Budi.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan penguasaan wilayah kerja berarti bukan hanya mengenai potensi ekonomi saja, melainkan mengenal seluruh aspek—agama, sosial dan budaya. Dengan demikian, KPP dapat melakukan strategi pengoptimalan potensi perpajakannya.

“Jauh sebelum program pusat, pendekatan kewilayahan sudah kami lakukan. Sekarang kita lebih maksimal lagi. Di Kepanjen memang kita mempunyai tantangan geografis, luas wilayahnya. Tapi dari tantangan geografis kita punya strategi pendekatan sosio-budaya yang unik dalam melakukan pelayanan, pengawasan, penumbuhan kepatuhan sukarela, perluasan basis pajak,” ujar budi.

Baca Juga: Optimal Mengawasi dan Siaga Melayani

Renstra kewilayahan

Mulai 1 Maret 2020 lalu DJP mengubah fungsi KPP. Salah satunya, melakukan perluasan basis pajak dengan pendekatan kewilayahan. Hal ini membuat KPP Pratama Kepanjen turut menyusun renstra kewilayahan. Isinya, KPP membagi WP menjadi WP strategis (300 WP dengan kontribusi terbesar) dan WP kewilayahan.

Perubahan itu menuntut satu Account Representative (AR) mengawasi satu kecamatan. Agar kerja AR efisien, KPP sedang mengembangkan peta digital yang diadopsi dari Buku Ketetapan PBB yang pernah digunakan DJP sebelum PBB diadministrasikan di pemerintah daerah (pemda). Di buku itu terdapat buku 3, 4, dan 5. Buku 3 memuat WP dengan kontribusi pajak di atas Rp 500 juta, buku 4 berisi WP dengan kontribusi pajak di atas Rp 2 miliar, dan buku 5 mencatat WP dengan kontribusi di atas Rp 5 miliar.

“Artinya, yang memiliki objek 3, 4, 5 pasti orang kaya. Data diklopkan ke peta. Jadi, ada warna tersendiri di peta digital, bisa merah atau biru. Dengan begitu, tidak semua objek pajak didatangi agar AR dapat fokus dan lebih mudah mengawasi,” jelasnya.

Di akhir perbincangan Budi berharap, KPP Pratama Kepanjen mampu meraih target penerimaan pajak 100 persen seperti tahun lalu kendati menghadapi perlambatan ekonomi. Tahun ini, target penerimaan pajak KPP Pratama Kepanjen adalah Rp 1,24 triliun.

“Semoga kondisi ini tidak berlarut-larut. Kalau krisis terjadi sampai Juli dampaknya akan besar sekali mungkin kita tidak optimis lagi,” kata Budi tertawa kecil.

Report

Belilah Produk UMKM Terdekat

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi

Kesadaran semua lapisan masyarakat merupakan kunci penting Indonesia bisa keluar dari masa pandemi dan resesi ekonomi.

 

Bagi presenter dan penyiar radio Sinyorita, adaptasi kebiasaan baru yang mesti dijalaninya akibat pandemi korona hingga kini dirasakannya seperti mimpi. Bayangkan, ia harus selalu mengenakan “alat perang” seperti masker, sanitasi tangan, dan membawa alat makan setiap ia keluar rumah.

Wanita yang akrab dipanggil Sinyo ini juga mesti yakin bahwa stasiun radio tempatnya bekerja telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Awal-awal pandemi, kami empat bulan sempat siaran dari rumah. Sekarang balik lagi ke studio, tapi cuma tiga penyiar sama produser. Yang lainnya kerja dari rumah. Meskipun bertiga, kami disekat, siaran pakai masker, dan setiap jam sekali (studio) disemprot. Jadi, memang protokolnya benar-benar dipatuhin banget,” tutur Sinyo kepada Majalah Pajak, Senin (28/9).

Baca Juga: Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Komedian bersuara merdu ini pun tak berhenti menyuarakan protokol kesehatan. Sebagai influencer dan figur publik, ia merasa bertanggung jawab membantu pemerintah mengampanyekan protokol kesehatan.

“Bukan berarti pencitraan, ya, kaya ada yang minta foto segala macam aku suka ingetin, ‘Maskernya mana?’”

Sinyo pun menyayangkan semakin banyak orang yang justru mengendurkan kewaspadaannya terhadap penularan virus korona belakangan ini. Selain berkiblat kepada negara lain yang situasinya sudah kembali normal serta terus digaungkannya vaksin yang telah mencapai fase akhir oleh pemerintah, masyarakat juga cenderung mengikuti selebritas atau pejabat yang tak mengindahkan protokol kesehatan.

“Kita harusnya jadi role model masyarakat, karena pasti gerak-gerik kita sebagai public figure juga dipantau. Misalnya dia enggak percaya adanya korona, tapi ada beberapa orang yang harus dia edukasi atau istilahnya harus ada yang dipertanggungjawabkan dari konten yang dia buat. Jadi, masyarakat memang benar-benar harus kita kasih contoh, kasih edukasi, jangan pernah bosan.”

Promo produk gratis

Sinyo berprinsip, patuh terhadap anjuran pemerintah bukan karena takut dengan aparat, tapi karena kesadarannya sedang menghadapi virus tidak kasatmata. Menurutnya, pemahaman itu yang kurang ditangkap oleh masyarakat.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Padahal, semakin lama krisis kesehatan ini berlangsung, bisa mengakibatkan resesi ekonomi seperti yang diproyeksikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Resesi ekonomi berkepanjangan bisa mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam.

Aktris kelahiran Jakarta 38 tahun silam ini paham, peran masyarakat untuk membantu pemerintah keluar dari jurang resesi adalah membuat roda perekonomian terus berjalan. Salah satunya, dengan membeli produk yang dijual saudara, teman, atau tetangga.

“Kita juga enggak boleh menutup mata banget nih. Yang paling gampang dengan membantu pengusaha kecil yang terdekat saja. Keluarga kita jualan, kita beli. Supaya roda perekonomian muter. Apalagi, kan, sekarang banyak yang terdampak PHK, mereka banting setir harus berjualan,” ujarnya.

Cara lainnya, influencer bisa promosi produk pelaku UMKM melalui akun media sosialnya secara gratis. Ini ia lakukan selama enam bulan terakhir. Sinyo menyebut, ada sekitar 500–600 produk yang ia bantu promosikan di akun Instagram miliknya, sehingga ia terpaksa membatasi endorsement gratis ini.

“Aku penginnya benar-benar honest review juga, tetap harus ada proses rekam, editing, posting. Jadi, tetap sama kaya endorse berbayar, dan alhamdulillah impact-nya bagus banget. Sekarang paling aku terima satu-dua (produk) karena aku batasin.”

Baca Juga: Lapor Pajak Kami Permudah

Sadar pajak

Gotong royong dan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci penting Indonesia bisa keluar dari masa pandemi. Begitu juga kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat tak akan bertambah tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

Ini juga yang dirasakan Sinyo. Sejak bekerja di salah satu stasiun televisi, Sinyo lebih memilih menghitung sendiri pajaknya dibantu dengan salah seorang staf keuangan ketimbang memakai jasa konsultan pajak. Menurutnya, mengurus pajak sendiri jauh lebih hemat sekaligus agar paham terhadap perhitungan pajak.

Mudah-mudahan pemerintah bisa sama-sama nyelesein pandemi ini dengan baik, mengalokasikan hasil pajak dari masyarakatnya secara baik juga.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua ini mengaku bingung saat pertama kali datang ke kantor pajak. Namun, ia tak merasa kesulitan karena fiskus sangat membantunya. Sinyo juga tak dapat perlakuan spesial hanya karena ia seorang pesohor.

“Tadinya sih stres. Karena memang pas datang aja bingung mulainya dari mana. Tapi langsung diarahkan, ngikutin antrean dan prosedurnya. Maksudnya, enggak diistimewakan karena kita public figure. Akhirnya, sampai sekarang ngurus sendiri.”

Sinyo juga mengapresiasi pola pelayanan dan komunikasi petugas pajak di kantor pajak ini. Mereka tak lelahnya menanggapi pertanyaan Sinyo soal kendala yang dihadapi saat mengurus pajak, seperti hitung dan lapor pajak penghasilan.

“Mereka benar-benar kooperatif, enggak yang jadinya bete. Karena, kan, aku bilang enggak semua juga orang mau ngurusin pajak terpusat dengan hal-hal yang jelimet kaya gitu.”

Selain itu, ia merasa senang saat KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua merilis program drive thru pada Hari Pajak lalu. Menurutnya, selain mengikuti perkembangan zaman, program ini juga terobosan yang patut diapresiasi karena kantor pajak peduli akan kesehatan Wajib Pajak dan pegawainya.

“Ini sih movement yang bagus banget dari kantor pajak. Dan pastinya kita happy, masih bisa tetap komunikasi dua arah. Kalau misalnya kita urus sendiri lewat on-line, kadang kurang puas kalau enggak langsung ketemu orang pajaknya. Sekarang bisa lewat drive thru. Jadi, dipermudah banget pastinya.”

Sinyo pun berharap agar kinerja baik KPP berikut fiskusnya, dapat seirama dengan kinerja pemerintah yang mengelola uang pajak untuk memulihkan perekonomian nasional, termasuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

“Mudah-mudahan pemerintah bisa sama-sama nyelesein pandemi ini dengan baik, mengalokasikan hasil pajak dari masyarakatnya secara baik juga. Mudah-mudahan bisa amanah, menjalankan apa yang dipegangnya dan segala yang diembannya, biar kita semua sama-sama makmur,” akhirnya.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

Lanjut baca

Report

Gugah Inovasi dan Rasa Kebangsaan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Pandemi menuntut adanya transformasi layanan perpajakan. KPP harus memperkuat rasa kebangsaan yang bermuara pada kepatuhan.

 

Bak melipir di restoran cepat saji, Jumat (18/9) siang itu, seorang pengendara motor melaju ke lorong sisi kiri gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua (KPP Pratama KB 2). Ia berhenti tepat di depan loket dua layanan tanpa turun (lantatur) atau populer disebut drive thru. Sejurus kemudian, ia meletakkan dokumen ke sebuah laci putih sembari berbincang dengan petugas pajak yang berada di balik kaca. Tak kurang dari dua menit urusan perpajakan Wajib Pajak (WP) itu pun rampung.

Layanan yang baru diresmikan pada Hari Pajak 14 Juli 2020 ini memiliki dua loket dengan fungsi yang berbeda. Loket satu melayani penerimaan surat-surat dan pos atau ekspedisi, sementara pos dua menerima layanan perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, formulir perpajakan, pengambilan berkas permohonan, dan sebagainya.

Kepala KPP Pratama KB 2 Winahju Mahartono menuturkan, pelayanan perpajakan yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19. Meskipun DJP telah mengembangkan layanan serba-on-line, tak sedikit WP tetap mengurus administrasi perpajakannya secara langsung ke KPP. Maka, lantatur adalah solusinya.

Baca Juga: Hati Dekat Jadi Percaya

“Di era pandemi drive thru sangat penting. Layanan cepat ini pada prinsipnya memindahkan TPT (tempat pelayanan terpadu) ke drive thru. Pelayanan dapat mengurangi interaksi langsung antara Wajib Pajak dengan para pegawai TPT dan pegawai lainnya khusus untuk surat lain-lain yang biasanya diterima langsung oleh sekretaris kepala kantor,” ujar pria yang hangat disapa dengan Win ini, di ruang kerjanya.

Lantatur berawal dari ide Kepala Kantor Wilayah DJP Jaksel II, Edi Slamet Irianto. Gagasan ini kemudian dilaksanakan oleh kepala kantor sebelumnya, Ponti K. Mawardi. Kini, Win yang baru menjabat sekitar satu bulan, berkomitmen memperkuat lantatur sebagai salah satu layanan alternatif di tengah pandemi.

Selain itu, lantatur dapat menghemat waktu WP—semua urusan perpajakan beres dalam waktu tak kurang dari tiga menit. Win lantas memperlihatkan tabel laporan kinerja pelayanan lantatur selama tiga bulan. Salah satunya tertulis, “Penerimaan SPT Masa Pasal 23 dilayani oleh Angel dan Hanum (pegawai lantatur) dalam waktu 2 menit 30 detik.”

Sepanjang Juli hingga September, tercatat 256 WP sudah menggunakan layanan cepat ini. WP yang masih memerlukan konsultasi akan diarahkan menuju ruang helpdesk maupun TPT yang berada di dalam KPP.

Baca Juga: Akselerasi Layanan Saluran Teknologi

Kunci komunikasi

Selain pelayanan fisik, Win membangun rasa saling percaya antar-pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Ia mendatangi langsung camat, lurah, komandan rayon militer, hingga beragam asosiasi pengusaha. Kuncinya, bagaimana KPP menjadi kawan diskusi yang mampu menjelaskan kondisi ekonomi terkini secara komprehensif. Win meyakinkan kepada mereka bahwa pajak bukan melulu soal penerimaan, melainkan soal kebangsaan. Tanpa ada pajak, pemerintah tidak akan mampu mengeluarkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

“Penguasa wilayah itu penting bagi saya karena mereka yang mengetahui kondisi lingkungan dan penduduknya. Hari ke dua saya menjabat, saya langsung menemui camat, danramil, lurah di empat kelurahan. Kami mendiskusikan potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi usaha, potensi masyarakatnya. Kita bangun rasa cinta pada wilayah, kebangsaannya.”

Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih.

Pendekatan itulah yang menjadi pedomannya dalam bertugas di DJP. Apalagi sepanjang berkarier di eselon III, Win lebih sering ditempatkan di kantor wilayah (kanwil) yang notabene memerlukan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Pengalaman yang tak terlupa sekaligus menjadi fondasinya dalam memimpin adalah ketika Win menjadi ketua pelaksana sosialisasi Tax Amnesty yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tiga ribu saudagar batu bara. Kala itu, Win yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, harus mampu berkoordinasi dalam waktu satu bulan dengan pelbagai pihak. Mulai dari WP, Pangdam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan, tiga Kepala Kanwil DJP, hingga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Acara yang digelar pada akhir bulan November 2016 itu berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Kuncinya pada Komunikasi dan Moral Petugas Pajak

“Kita harus percaya diri karena kita benar bekerja untuk bangsa. Menjalin komunikasi yang baik, kita harus penuh etika, empati, dan sopan santun. Saya sangat menghargai mereka, enggak pernah memaksakan keinginan. Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih,” kata Win.

Win juga melakukannya kepada WP KPP Pratama KB 2. Kepala Bidang Kerja Sama Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2008 ini masif melakukan dialog virtual bersama WP strategis untuk memperkuat rasa kebangsaan. Win ingin memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi ancaman resesi. Pemulihan ekonomi nasional dapat tercipta jika semua pihak saling mendukung.

“Kita bangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita ingatkan bangsa ini bangsa besar. Kesadaran itu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak nantinya. Di masa pandemi kita harus sama-sama saling mendukung. Rasa kebangsaan yang saya tekankan kepada Wajib Pajak. Sehingga kami berharap, bagi usaha yang mendapat untung (usahanya) di pandemi jangan lupa bayar pajak, bagi yang terdampak manfaatkanlah insentif pajak,” ujar Win.

Fasilitas yang sudah dimanfaatkan oleh WP di KPP Pratama KB 2 meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22 Impor, PPh 22 Dalam Negeri, SKB PPh 23, PPh 25, dan PPh 23 Final. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama KB 2 mencapai 67,8 persen hingga 29 September. “Kami berusaha menuju 100 persen sampai dengan akhir tahun 2020 dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan dan eceran,” yakinnya.

Serba-aplikasi        

Agar komunikasi kian intensif, Account Representatif (AR) membuat grup pada aplikasi WhatsApp. Di ruang daring ini WP bebas berkonsultasi mengenai aneka regulasi perpajakan. Sementara AR dapat memberikan informasi dan edukasi secara intensif.

Baca Juga: Teknologi tidak Mengganti Rasa dan Empati

“Karena kalau mereka disuruh buka situs pajak.go.id, belum tentu mereka buka. Kalau dengan AR mereka akan mau ngomong. Kita juga akan memunculkan panutan-panutan, tokoh-tokoh Wajib Pajak baik (WP) Badan maupun (WP) Orang Pribadi sebagai teladan kepatuhan,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Tahun 2012 ini.

Penggalian potensi dan pengawasan juga tetap dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi BotSol, yakni sistem yang dapat mencari nama usaha, pemilik usaha, beserta nomor teleponnya. Setiap AR ditugaskan menghubungi lima WP per hari untuk memastikan kepatuhan maupun membuka ruang konsultasi perpajakan. Untuk pengawasan pembayaran, KPP menggunakan Aplikasi AMP3.20. Perangkat ini menjadi alat pemantau AR jika WP terjadi keterlambatan atau pengurangan penyetoran pajak.

“Melalui cara ini selain menambah juga kemampuan kita untuk mengingatkan WP—‘Sudah lapor SPT belum? Sudah memanfaatkan insentif belum sampai Desember?’ Orang-orang di Jakarta itu sebenarnya patuh, tapi perlu diingatkan saja,” kata Win.

Tak kalah penting, sebagai pemimpin Win harus mampu membangkitkan semangat berinovasi kepada seluruh pegawainya. Ia membuka seluas-luasnya aspirasi dan kolaborasi dari seluruh pegawai. Ada tiga moto kerja yang ia terapkan yaitu, kerja (kerja profesional, kerja melayani, kerja sinergi, kerja kesempurnaan), bersih (integritas), dan bahagia (ketenangan batin, suka berbagi, suka bersyukur).

“Bahagia dalam bekerja itu penting. Kebahagiaan sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas sehingga produktif, kreatif dan inovatif. Saya enggak bisa bayangkan kalau kita bekerja tanpa bahagia, inovasi akan terhambat, pemikiran jadi terbatas.

Baca Juga: Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Lanjut baca

Report

Kami sudah Kehabisan Jurus

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Claro Hotel & Convention Makassar

Agar tidak makin terpuruk, hotel terbesar di Timur Indonesia ini berharap pemerintah kembali menyelenggarakan MICE. 

 

Genap enam bulan Indonesia berjuang melawan pandemi korona. Tak lama sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Maret 2020, pembatasan aktivitas pun berlangsung di berbagai daerah demi memutus penyebaran virus.

Pembatasan aktivitas itu lalu merembet ke penutupan tempat usaha; pemberlakuan ibadah, belajar, dan bekerja di rumah; hingga pembatasan transportasi umum. Lambat laun, tak hanya menginfeksi kesehatan masyarakat, pembawa penyakit yang tak kasatmata ini juga memukul telak usaha di berbagai sektor, termasuk perhotelan.

Salah satu hotel yang turut merasakan dampak negatif Covid-19 adalah Claro Hotel & Convention Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hotel yang telah beroperasi selama 15 tahun ini merupakan kebanggaan grup hotel Phinisi Hospitality. Hotel bintang 4 ini memiliki 585 kamar dan suite yang dilengkapi dengan keindahan desain dan furnitur, juga keramahan staf hotel yang tak tertandingi.

Hotel yang terletak di jantung kawasan bisnis ini juga menawarkan fasilitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) terbesar di Makassar; dengan lebih dari 15 ruang pertemuan, dan 2 Ballroom yang masing-masing dapat menampung 3.500 dan 5.000 orang.

Baca Juga: Staycation” Nyaman di Hotel Elegan

Maka, ketika pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Makassar, pendapatan hotel seketika tiarap lantaran pemerintah setempat melarang adanya segala aktivitas berkumpul, termasuk penyelenggaraan acara.

Pendapatan anjlok

General Manager Claro Hotel & Convention Makassar Anggiat Sinaga menyebut, pendapatan sektor perhotelan di Makassar sangat mengandalkan pelaksanaan MICE, bukan dari arus pariwisata. Pasalnya, kontribusi arus pariwisata terhadap perhotelan hanya menyumbang kurang dari 1 persen. Ini berbanding jauh dengan pelaksanaan MICE—terutama dari acara-acara pemerintah.

“Makassar tidak hidup dari pariwisata, tapi dari MICE. Maka itu, pasca-Pak Jokowi buat statement (kasus Covid-19 pertama di Indonesia), langsung gelagapan kami semua. Event-event yang ada di Claro langsung cancel semua,” tutur Anggiat kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Senin (31/8).

Anggiat pun mengungkapkan, pembatalan semua acara di hotel ini hingga akhir Maret lalu mengakibatkan kerugian sekitar Rp 11 miliar. Tidak lakunya fasilitas MICE di hotel ini juga memengaruhi tingkat okupansi hotel. Di awal pandemi, tingkat hunian hotel sekitar 20-30 persen saja. Bulan Juli lalu, Anggiat menyebut tingkat okupansi hotel anjlok ke 2-5 persen.

“Kami sangat bergantung pada MICE pemerintah. Sekarang nyaris tidak ada jurus, habis sudah jurus. Ketika kami buat program, pemerintah masih takut-takut (menyelenggarakan acara). Dulu, (kantor) pajak sering buat gathering dengan Wajib Pajak (WP), sekarang enggak ada lagi. Semua cenderung efisiensi dan selalu buat acara virtual. Terus kami mau ambil uang dari mana?”

Anggiat yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sulsel ini juga menampung keluhan yang sama dari seluruh pengelola hotel dan restoran se-Sulsel. Bukan hanya itu, terpuruknya industri perhotelan mengakibatkan rentetan berbagai usaha penyokong ikut lesu. Hal ini pun pernah ia sampaikan saat rapat virtual bersama pejabat setempat.

Event di hotel akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup.”

“Kalau mau pemulihan ekonomi daerah segera bergerak, marilah sama-sama hentikan program-program virtual. Kalau selalu virtual, yang untung hanya telekomunikasi. Sementara event di hotel, akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup,” tegasnya.

Baca Juga: Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Anggiat pun bersyukur, sejak Agustus lalu Pemda setempat melonggarkan sejumlah batasan dan mengizinkan acara-acara diadakan di hotel. Asal, pengelola hotel bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Alhasil, tingkat okupansi hotel saat ini bisa mencapai 25 persen.

“Nanti bisa diaudit, kalau ada hotel yang enggak layak saya selaku Ketua PHRI bisa mengingatkan mereka ataupun melarang mereka menerima event. Jadi, biarkan protokol berjalan, biarkan acara berjalan, biarkan pemerintah melakukan tugasnya mengendalikan Covid-19.”

Insentif pajak

Anggiat juga menuturkan, dengan pendapatan hotel yang minim, sementara biaya operasional hotel tetap dibayarkan, membuat CEO Phinisi Hospitality Indonesia ini terpaksa melakukan sejumlah langkah efisiensi. Di antaranya merumahkan sejumlah pegawai, dan pemotongan gaji hingga 50 persen kepada semua pekerja termasuk dirinya.

Jika tidak melakukan itu, manajemen akan merasa kesulitan membayar biaya operasional seperti tagihan listrik per bulan sekitar Rp 1,9 miliar, dan menganggarkan gaji karyawan yang jumlahnya mencapai 1.100 orang.

Untuk itu, di tengah keterpurukan yang berlangsung, Anggiat merasa sedikit lega dapat merasakan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sebagai WP yang terdaftar di KPP Madya Makassar, Claro Hotel & Convention memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Anggiat juga merasa komunikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini dengan KPP Madya Makassar dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) berlangsung baik. Ia merasa tak ada lagi petugas yang melakukan pendekatan dengan cara mengancam, dan mencari celah untuk menguntungkan diri sendiri.

Baca Juga: Bancakan Berkesan di Resto “New Normal

Ia lalu berharap agar Kementerian Keuangan bisa memperpanjang insentif pajak yang telah diberlakukan. Terpenting, kembali mengadakan acara atau rapat di hotel untuk memulihkan sektor perhotelan, restoran, dan segala unit usaha yang berada di bawahnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News5 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News7 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News1 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News2 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News2 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News2 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis2 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved