Connect with us

Business

Pendanaan Industri Kreatif Melejit Saat Krisis

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Selama pandemi, permintaan pembiayaan proyek pada subsektor industri kreatif melalui Likuid Projects melonjak 300 persen. Tak semuanya disetujui.

 

Beberapa sektor usaha justru mengalami peningkatan ketika wabah virus korona merebak dan masyarakat harus membatasi kegiatan di luar rumah. Salah satu bisnis yang melejit di masa krisis saat ini adalah platform pendanaan digital Likuid Projects.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer PT Likuid Jaya Inovasi Kenneth Tali mengungkapkan, permintaan pembiayaan proyek selama masa pandemi naik hingga 300 persen. Permintaan itu datang dari berbagai sektor usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa pembatasan sosial, seperti komunitas gim dan film independen.

“Memang tidak semua permintaan dari proyek itu dapat didanai oleh Likuid, karena harus dilakukan kajian lebih lanjut oleh tim due diligence tentang potensi bisnis yang akan dibiayai,” papar Kenneth dalam acara diskusi secara virtual bersama wartawan, Selasa (30/6).

Baca Juga: Ajak Pengembang Lokal, Kemenparekraf Bikin Kampanye Cegah COVID-19 Lewat Gim Kreatif

Likuid mendanai proyek berentang waktu 3 hingga 5 tahun. Perusahaan inovasi keuangan digital dari klaster fintech project financing yang baru diluncurkan pada Februari 2020 ini sudah membiayai dua proyek, yakni di bidang teknologi dan gim.

Pembiayaan di sektor teknologi telah diberikan pada April lalu untuk proyek Solusi Teknologi PLN melalui PT Tesla Daya Elektrika sebagai mitranya sebesar Rp 1,25 miliar dengan total investor yang mendanai sebanyak 14. Adapun sektor kreatif yang mendapat pendanaan Likuid (bersama 41 investor) adalah proyek Social Card Game untuk platform HAGO milik PT Langit Impian.

Sejak awal berdiri, Likuid memfokuskan pembiayaan digital pada enam subsektor industri kreatif di lingkup entertainment yang meliputi film dan event, food and beverage, teknologi, fitness and health, beauty, dan esport. Proyek lain yang menjadi target selanjutnya adalah pendanaan proyek pembuatan film Indonesia.

“Awal 2020 kami mau bantu pendanaan sampai Rp 40 miliar untuk enam subsektor, tapi sekarang sudah tidak fokus pada berapa besar dana.”

“Untuk proyek terakhir kami targetkan pendanaan Rp 780 juta dan masih berjalan sampai sekarang. Jumlah kolaborator atau pendana kami di tiap proyek sekitar 30 orang,” jelas Kenneth.

Revisi target

Kenneth mengungkapkan berbagai tantangan mengemuka selama masa pandemi virus korona. Ia harus berupaya keras meningkatkan kepercayaan para investor yang di masa krisis ini lebih berhati-hati dalam menempatkan dana investasi.

“Kami baru menawarkan instrumen keuangan berbasis kerja sama operasional,” ungkapnya.

Salah satu upaya meningkatkan kepercayaan investor kepada Likuid Projects adalah dengan mengelola media sosial yang berisi konten edukasi. Secara berkala ia juga membuat newsletter informasi dan edukasi kepada investor.

Berbagai perkembangan dan dampak yang terjadi di masa pandemi membuat perusahaan teknologi pembiayaan ini harus merevisi target bisnis. Kenneth mengutarakan, revisi target harus dilakukan setelah melihat kondisi yang terjadi lapangan selama pandemi yang berlangsung sejak Maret.

“Pasti ada revisi target karena kami melihat kondisi lapangan. Di awal 2020 ini kami mau bantu pendanaan sampai Rp 40 miliar untuk enam subsektor, tapi sekarang sudah tidak fokus pada berapa besar dana. Kami batasi hanya minimal dua proyek per subsektor,” ujar Kenneth.

Baca Juga: Proyek Infrastruktur Pembiayaan Campuran

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

 

Lanjut baca

Breaking News

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, transaksi pemerintah daerah, serta melalui elektronifikasi pada sistem transportasi. Namun, transaksi digital memunculkan risiko fraud dan cyber crime. Misalmua, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

“Kami sadari transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar Perry dalam pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Menyadari hal itu, Bank Indonesia pun memperkuat regulasi perizinan, khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.

Selain itu, pihak otoritas moneter juga memperkuat kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

“BI pun mendorong agar Indonesia menjadi anggota penuh kami terus melakukan sinergi untuk jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF),” kata Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia. Salah satu kasus yang telah dibongkar terkait pembawaan uang tunai dari luar negeri. Ia menceritakan salah satu modus pencucian uang yang dilakukan oknum pemilik penukaran uang (money changer) berinisial NL. Modus yang dilakukan NL adalah membawa uang tunai senilai Rp 23,4 miliar dari luar negeri ke Indonesia lewat pintu bandara menggunakan koper. Kasus itu akhirnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PPATK.

Sri Mulyani mengatakan, bandara memang menjadi salah satu lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya TPPU. Dari catatannya, ada tiga lokasi yang paling berisiko tinggi. Ketiganya yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta, tipe B di Bandara Ngurah Rai Bali dan Batam, Kepulauan Riau.

Lanjut baca

Breaking News

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Total belanja Pemerintah Indonesia dalam APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun atau 15,6 persen dari Produk Domestik Bruto dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Defisit anggaran dalam APBN 2021 direncanakan 5,7 persen, sedikit lebih kecil dari defisit anggaran pada 2020 yakni 6,34 persen. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada acara Refleksi Awal Tahun 2021, anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 403,9 triliun, dari rencana sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 372,3 triliun. Anggaran itu akan digunakan membiayai enam program utama yakni kesehatan dengan anggaran, perlindungan sosial, sektoral kementerian dan lembaga, dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi dengan anggaran, dan insentif usaha.

“Dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik pada 2021, kami percaya pemulihan siklus (cyclical recovery) dan pertumbuhan domestik akan menjadi tema utama tahun depan.” Demikian tulis laporan akhir tahun bertajuk “Regional Market Focus: Regional Strategy” Bank DBS yang disampaikan kepada Majalah Pajak pada Rabu (13/2/2021).

Bank DBS memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4 persen, lebih rendah dibanding proyeksi APBN 2021 dan Bank Indonesia (BI) (4,8-5,8 persen).

Seiring berakhirnya ketidakpastian politik di AS dan ketersediaan vaksin Covid-19, aliran modal asing ke emerging market, termasuk Indonesia, yang melemah pada dua tahun terakhir diprediksi akan membaik pada tahun mendatang. Perkiraan ini juga dipicu stabilnya dolar AS dan rupiah Indonesia. Aliran modal asing ini akan berdampak besar bagi IHSG, khususnya pada saham-saham berkapitalisasi besar (the big cap stocks) seperti saham perbankan. Laporan Bank DBS memproyeksikan, aliran modal asing ini akan mendorong kinerja IHSG lebih baik lagi pada 2021.

Sementara itu, BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan yang rendah dan fokus pada dukungan kebijakan non-konvensional. Obligasi Rupiah diprediksi akan menjadi daya tarik baru jika disertai dengan rasio penawaran yang lebih tinggi dalam lelang, sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan dukungan bank sentral.

Untuk menenangkan kegelisahan para investor pasar modal terhadap kebijakan defisit anggaran yang lebih besar untuk membantu perekonomian nasional, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan BI akan tetap pada posisinya sebagai standby buyer pada tahun depan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun demikian, ekonom Bank DBS memperkirakan partisipasi BI dalam menyerap surat utang negara tidak akan sebesar tahun 2020 karena defisit yang membaik dan partisipasi publik yang lebih besar.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News32 menit lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News20 jam lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News2 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News3 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News6 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News1 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News1 minggu lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News1 minggu lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News1 minggu lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved