Connect with us

Breaking News

Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan yang menyasar masyarakat Indonesia secara luas. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 cepat terlaksana.

Misalnya dalam melaksanakan kebijakan terbaru program PEN terkait pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pemerintah melalui APBN TA 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar Rp 695,2 triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 23,7 triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp 5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. Untuk penyediaan fasilitas Pinjaman PEN bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 10 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan sudah melakukan kajian yang dilakukan oleh PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kajian dilakukan di provinsi dan daerah lain yang mengalami pukulan yang sangat dalam, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara.

“Daerah-daerah tersebut mengalami kondisi tertekan berat, terutama sektor pariwisatanya yang merosot tajam, kegiatan perdagangan pariwisata, hotel, restoran mengalami penurunan yang sangat tajam. Kita ingin bekerja erat dengan Pemda untuk mengembalikan dan membangun kembali kegiatan ekonominya,” kata Sri Mulyani Indrawati saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7/20).

Penandatanganan kerja sama itu disaksikan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Direksi PT SMI dan 4 Direksi BPD.

Pinjaman PEN Daerah

Sri Mulyani menjelaskan, pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah. Pemberian Pinjaman PEN Daerah oleh Pemerintah Pusat tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung counter cyclical dan stabilisasi nasional, dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan existing di daerah.

“Yang hari ini kita lihat adalah yang dalam alokasi untuk mendukung pemerintah daerah. Karena memang Pemerintah Daerah yang paling depan dan mereka yang harus betul-betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuknya penyebaran Covid-19 itu tugas yang luar biasa sulit,” jelas Sri Mulyani.

Terkait kebijakan pinjaman Pemda itu, ada beberapa relaksasi dalam pengaturan, antara lain bunga pinjaman yang murah, jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun dan dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD. Adapun pada pelaksanaannya, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Selain dana APBN sebesar Rp 10 triliun, PT SMI juga akan menyediakan pinjaman kepada daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar Rp 5 triliun. Dana itu adalah di luar pembiayaan reguler kepada daerah yang selama ini juga dilakukan oleh PT SMI sampai dengan tahun 2020, serta di luar Program PEN, yang totalnya tidak kurang dari Rp 15 triliun. Sebagai bentuk dukungan atas insiatif itu, pemerintah akan memberikan subsidi bunga atas pinjaman daerah yang diberikan oleh PT SMI (Persero). Hal ini dilakukan agar pemberian Pinjaman PEN Daerah harus dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga governance pelaksanaan pinjaman.

DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Perjanjian itu sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp 12,5 triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun. Untuk DKI Jakarta, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya PAD dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp 4,5 triliun (tahun 2020) dan Rp 8 triliun (tahun 2021). Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,904 triliun (tahun 2020) dan Rp 2,098 triliun (tahun 2021). Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial (rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan); infrastruktur logistik (jalan/jembatan provinsi dan kabupaten atau kota); Perumahan MBR (Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Rutilahu); penataan kawasan khusus (alun-alun, destinasi wisata, creative center), serta infrastruktur lingkungan (irigasi & drainase).

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan pelat merah ini meraih penghargaan pada kategori Perusahaan Non-Publik Sektor Keuangan dengan Aset di atas Rp 15 Triliun yang mampu bertahan di tengah krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Acara penghargaan yang mengusung tema Survive in Crisis: The Most Resilient BUMN 2020”, Pegadaian mendapatkan penghargaan The Most Resilient BUMN 2020, Best CEO BUMN 2020 dan Best CFO BUMN 2020.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyatakan rasa syukur dan berterima kasih atas penghargaan kepada perusahaan sebagai The Most Resilient BUMN 2020 karena terus menunjukkan kinerja positif selama masa krisis. Ia juga menyatakan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bisnis Indonesia sebagai Best CEO BUMN 2020.

“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang terus melayani masyarakat di tengah pandemi. Alhamdulillah meskipun suasana sedang krisis, di tahun 2020 ini perusahaan masih menunjukkan kinerja yang lumayan bagus”.

Kuswiyoto berharap hal ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ninis Kesuma Adriani yang menerima penghargaan Best CFO BUMN 2020 mengatakan bahwa di masa krisis ini, banyak perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan peningkatan biaya.

“Masa Pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan untuk para CFO dalam meningkatkan perannya dalam menentukan arah strategi perusahaan dan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. Pandemi ini juga memaksa kita untuk terus melakukan konsolidasi, penyesuaian fokus bisnis, meningkatkan efisiensi dan menggunakan teknologi dalam menjaga keuangan perusahaan”.

Ninis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian yang selalu bekerja keras dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

“Keberhasilan Award ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh karyawan yang selalu menjaga kinerja di tengah situasi sulit ini,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Seminar nasional “Fiscal Resilience: Economic and Mitigation Perspective Amidst Pandemic Covid-19 & Post Pandemic Financial Recovery” oleh Universitas Indonesia pada Sabtu Siang (28/11).

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi Covid-19. Demikian diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam seminar nasional bertajuk “Fiscal Resilience: Economic and Mitigation Perspective Amidst Pandemic Covid-19 & Post Pandemic Financial Recovery” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada Sabtu Siang (28/11).

Yon menjelaskan, selain sebagai sumber penerimaan, pajak harus menjadi penolong bagi dunia usaha melalui pelbagai insentif yang diberikan. Dengan alokasi Rp 120,61 triliun, pemerintah telah memberi insentif pajak meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 31 Desember 2020.

“Tentunya dari waktu ke waktu kita terus melakukan evaluasi, kita lihat efektivitasnya. Dari survei yang dilakukan DJP, 70 persen dari responden menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan stimulus pajak. Artinya, insentif yang diberikan itu bermanfaat karena begitu besarnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh dunia usaha.”

Hasil survei ini setidaknya menggambarkan kebijakan perpajakan relatif tepat sasaran. Sebab sejatinya, lanjut Yon, semua kebijakan berangkat dari analisis data perlambatan ekonomi dan pelbagai survei. Per Juli 2020 diketahui, 86 persen WP atau badan usaha mengalami penurunan penjualan dan 87 persen WP mengalami penurunan laba perusahaan.

“Secara agregat kami melihat dampak dari insentif usaha terhadap pencapaian tujuan mempertahankan ekonomi telah tercapai, ” jelas Yon.

Momentum kepatuhan

Kini, Kementerian Keuangan tengah menyusun peta jalan insentif fiskal di tahun 2021. Yon berharap, insentif terus membantu dunia usaha sekaligus menjadi momentum peningkatan kepatuhan.

Hal senada juga Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Ia mengatakan saat ini Indonesia masuk era baru kepatuhan kooperatif. Ekosistem perpajakan tidak lagi antara WP dengan DJP saja, melainkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ada konsultan pajak, akuntan, pengacara, akademisi, dan sebagainya.

“Mereka semua ini berelasi dalam konteks environment yang lebih baik. Dengan demikian, kepatuhan pajak meningkat karena relasi dialektis dengan otoritas pajak yang terus meningkatkan akuntabilitasnya, ” kata Pras.

Seirama dengan itu, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, turut berharap pasca-pandemi kesadaran pajak semakin tertanam di benak seluruh warga negara. Apalagi pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya memberi kepastian dan keadilan melalui simplifikasi perpajakan.

“Setelah masa pandemi, ya seharusnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak meningkat. Karena pemerintah sudah melakukan banyak hal, seharusnya dijawab oleh Wajib Pajak sesuai ability to pay,” kata Darussalam.

Lanjut baca

Breaking News

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja bagi lulusan minimal Diploma (D3).  Anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan itu membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Mengutip laman resmi anak perusahaan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) pada Senin (30/11/2020), posisi yang dibutuhkan adalah Medical Sales, Sales Healthcare, Sales Consumer, APJ Alkes, dan Administrasi Akutansi.

Bagi pelamar yang ingin mendaftar menjadi Medical Sales dan Sales Healthcare syaratnya yakni lulusan minimal D3 dari semua jurusan, tetapi yang lebih diutamakan yang berasal dari jurusan farmasi dan kesehatan.

Sementara itu, syarat untuk posisi Sales Consumer yakni lulusan D3 dari semua jurusan, posisi APJ Alat Kesehatan harus berprofesi Apoteker dan Administrasi Akuntansi diperuntukkan bagi lulusan D3 Akuntansi.

Syarat lain untuk mendaftar lowongan kerja di Rajawali Nusindo yakni belum menikah, memiliki SIM A dan SIM C, dan mau ditempatkan di Kantor Cabang PT Rajawali Nusindo Cabang Pontianak. Periode lamaran ini dibuka sampai dengan 5 Desember 2020. Bagi calon pelamar yang ingin mendaftar dapat mengirimkan Surat Lamaran dan CV melalui email cab.pontianak@nusindo.co.id atau ke rncab.pontianak@gmail.com.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News11 jam lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News16 jam lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News1 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News5 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News7 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News2 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved