Connect with us

Energy

Pemerintah Jamin Ketersedian Pasokan Energi Libur Ramadan dan Idulfitri

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.esdm.go.id

Setelah melakukan peninjauan di sejumlah titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal BBM, pembangkit dan transmisi ketenagalistrikan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin ketersedian pasokan energi semasa libur Ramadan dan Idulfitri 2024. Sisi peningkatan konsumsi dan penyediaan energi jadi fokus perhatian selaras dengan kelancaran pelayanan pendistribusian.

Hasil pemantauan tim Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI 2024), Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan konsumsi national pada produk gasonline dan gasoil hingga Sabtu, 6 April 2024. Hal ini seiring dengan pergerakan jumlah pemudik menyusul berakhirnya aktivitas perkantoran.

Secara rinci, pertalite naik 11 persen, pertamax naik 24 persen, turbo naik 90 persen serta kerosene naik 43 persen dibandingkan hari normal. Sedangkan pada gasoil, solar juga mengalami kenaikan 9 persen, dexlite naik 29 persen, dan dex naik 33 persen.

“Menghadapi lebaran kali ini, tingginya angka pemudik dibanding tahun 2023 lalu meski diantisipasi dengan mengamankan gasoline. Perlu diperhatikan juga kantong-kantong (lokasi BBM) yang relatif padat dilalui pemudik,” ungkapnya saat memberikan pengarahan kepada Satgas RAFI secara virtual di Jakarta, dikutip Minggi (07/04).

Ia menambahkan, terpusatnya pergerakan mudik ke arah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara pada akhir pekan ini seiring dengan realisasi harian BBM di sejumlah provinsi. Sumatera Selatan menjadi wilayah tertinggi mengalami peningkatan gasoline sebesar 27 persen, disusul Lampung (26 persen), Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur (23 persen), Bali, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat dan (16 persen), Jawa Barat dan Jawa Tengah (13 persen), DI Yogyakarta dan Jawa Timur (12 persen), Banten (9 persen), dan DK Jakarta (6 persen).

Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur (24 persen) jadi wilayah dengan penambahan konsumsi tertinggi gasoil. Kemudian diikuti oleh Bengkulu dan DK Jakarta (19 persen), Sumatera Selatan (17 persen), Banten (14 persen), Jawa Barat (13 persen), Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (11 persen), Jawa Timur (8 persen), Bangka Belitung (7 persen), Lampung (6 persen) dan Bali (3 persen). Sebaliknya DI Yogyakarta (-9 persen) dan Jambi (-7 persen) jadi provinsi yang mengalami penurunan penggunaan gasoil.

“Khusus sektor industi, gasoil turun drastis 22 persen, tapi pada armada laut naik 17 persen,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arifin menyampaikan selain ketersedian BBM di jalur mudik, pergerakan kendaraan pada destinasi wisata juga menjadi salah satu yang perlu diantisipasi dan terpenuhi. Kendati begitu, pengawasan yang terintegrasi berbasis digital, seperti implementasi kode QR harus dikawal ketat agar penyaluran BBM bisa sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Di samping BBM, pergerakan grafik konsumsi juga nampak dari pemanfaatan Avtur yang melonjak hingga 15 persen dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sektor rumah tangga sebesar 2,1 persen.

“Kecukupan energi harus tetap dijaga demi menjamin kenyamanan mudik,” imbuh Arifin.

Di sisi lain, Menteri ESDM juga meminta kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) siap sedia memastikan pasokan listrik tidak mengalami gangguan selama masa liburan Idulfitri berakhir. Apabila terjadi gangguan, proses penanganan dan komunikasi harus dilakukan secara intens.

Energy

Kementerian ESDM: Transaksi Perdagangan Karbon Tahun 2023 Capai Rp 84 miliar

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 lalu, hasil transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik senilai Rp 84,17 miliar, dimana total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen.

“Penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak negatif bagi lingkungan, mendorong langkah-langkah efisiensi energi, meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, dan juga tentunya mendorong transisi energi nasional, khususnya di sisi suplai energi,” ungkapnya pada webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia, dikutip Rabu (24/07).

Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik yang telah disusun oleh Kementerian ESDM, jelasnya, berpotensi akan menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 nanti. Peta jalan yang disusun tersebut diselenggarakan ke dalam tiga fase, yang terbagi menjadi fase pertama pada tahun 2023-2024, fase kedua tahun 2025-2027, dan fase ketiga tahun 2028-2030.

“Tiga fase tersebut nanti akan secara bertahap meningkatkan standar emisi karbon dioksida untuk pembangkit tenaga listrik, terutama yang berbasis tenaga uap atau menggunakan bahan bakar batubara, jadi makin ke sana nanti standarnya akan semakin ditingkatkan, emisinya akan semakin kecil sehingga pada saatnya nanti diperlukan kombinasi antara perdagangan karbon dan juga offset,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dadan menyebut bahwa perdagangan karbon akan diterapkan secara bertahap ke seluruh pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar fosil, baik yang terhubung ke jaringan PT. PLN, maupun pembangkit di wilayah usaha non-PLN, serta pembangkit yang digunakan untuk kepentingan sendiri.

Pada tahun 2023 lalu, ia juga mengatakan bahwa terdapat 99 unit pembangkit listrik yang terhubung jaringan PLN dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 100 MW yang menjadi peserta perdagangan karbon. Sedangkan untuk tahun 2024 ini, jumlah peserta perdagangan karbon, imbuhnya, menjadi 146 unit, dengan adanya tambahan unit PLTU dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW.

“Jadi dengan potensi yang demikian besar potensi untuk penurunan emisi yang demikian besar dan sisi yang lain potensi untuk pengembangan energi bersih yang demikian besar maka kita bisa mensinergikan mengoptimalkan pemanfaatan energi bersih sekaligus juga dengan perdagangan karbonnya sehingga ini terjadi win-win solution dari sisi penyediaan energi dan juga dari sisi penurunan emisi secara nasional,” pungkas Dadan.

Continue Reading

Energy

Terbitkan Kebijakan, Kementerian ESDM Desak KKSK Garap Blok Migas Potensial

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.esdm.go.id

Pemerintah melakukan berbagai upaya dilakukan untuk optimalisasi produksi migas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan Bagian Wilayah Kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya. Di mana, hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengungkapkan, terhadap bagian WK Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan.

“Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Majalahpajak.net pada Senin (08/07).

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut.

“Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” tambahnya.

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan Badan Usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis.

Ketiga, KKKS mengusulkan Bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian Bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

“Adapun keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” imbuhnya.

Sebagai informasi, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen, dahulu hanya sekitar 15-30 persen. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.

Continue Reading

Energy

Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.ekon.go.id

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menerima kunjungan Sekretaris Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia David Fredericks, di Gedung Ali Wardhana pada hari Selasa (02/07). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara kedua negara dalam bidang transisi energi.

Menurutnya, Australia merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia. Pada tahun 2023, Investasi Asing Langsung Australia di Indonesia tumbuh sebesar 4,0 persen atau 545,2 juta dollar AS.

“Kami melihat potensi besar dalam mengembangkan proyek percontohan untuk kerja sama transisi energi, khususnya pada daerah terpencil di bawah Program KINETIK Framework,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Pada kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga menyoroti hubungan perdagangan Indonesia-Australia yang semakin meningkat sejak implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Agreement (IA-CEPA) dan diharapkan pemanfaatan kerja sama perdagangan yang ada akan membawa lebih banyak investasi ke Indonesia.

“Kami mengundang pelaku usaha Australia untuk berinvestasi dengan memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, dari 21 KEK yang ada, terdapat 10 KEK dengan fokus khusus pada sektor energi,” papar Sesmenko Susiwijono.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintahan baru Indonesia akan melanjutkan berbagai program prioritas pemerintah saat ini, khususnya terkait upaya aksesi Indonesia dalam OECD dan transisi energi Indonesia menuju NZE.

“Australia menanggapi hal tersebut dengan positif dan berkomitmen untuk berkolaborasi lebih erat, memanfaatkan keunggulan kedua negara,” imbuhnya.

Sementara itu, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Secretary Fredericks ke Indonesia untuk memperdalam pemahaman mengenai kerja sama yang dapat dilakukan antara Australia dan Indonesia dalam bidang transisi energi.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari pemangku kepentingan di Indonesia termasuk Kemenko Perekonomian terkait kerja sama yang lebih erat dalam sektor industri dan energi ramah lingkungan serta prioritas investasi antar kedua negara.

“Indonesia dan Australia dapat berkolaborasi lebih erat untuk memenuhi kebutuhan negara ketiga di kawasan melalui pengembangan sektor industri energi ramah lingkungan dan prioritas investasi,” ujar Secretary Fredericks.

Lebih lanjut, Fredericks juga menyampaikan potensi kolaborasi yang dapat dilakukan di masa depan oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia di bawah kerangka Kemitraan untuk Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur (KINETIK) Framework dalam upaya menuju energi bersih.

Sebagaimana diketahui, Program KINETIK Framework merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden RI dan PM Australia pada Annual Leaders’ Meeting (ALM) Indonesia-Australia 2023.

Diharapkan KINETIK dapat mewujudkan proyek konkrit sektor energi ramah lingkungan dengan didukung oleh berbagai program kerja sama Australia lainnya seperti Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA), serta meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dari kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengidentifikasi peluang baru dalam investasi, perdagangan pada sektor energi terbarukan khususnya pada teknologi tenaga surya, teknologi hidrogen, dan Carbon Capture and Storage (CCS) yang dapat mempercepat kedua negara dalam mencapai Net Zero Emission (NZE).

Fredericks juga memperkenalkan Clean Energy Finance Corporation (CEFC) Australia yang dapat memfasilitasi Pemerintah Indonesia dengan skema yang memungkinkan pengiriman tim ahli Indonesia ke Australia, untuk memperdalam kolaborasi dalam transisi energi berkelanjutan.

Tidak hanya itu saja, Fredericks sepakat bahwa sektor swasta memainkan peran penting dalam kolaborasi transisi energi dan ekonomi hijau. Selain itu, kedua negara perlu meningkatkan interaksi masyarakat kedua negara. Sebagaimana diketahui, Australia Awards Indonesia menjadi salah satu program kerja sama pendidikan dan pelatihan terbesar, dengan lebih dari 13 ribu alumni yang tersebar di berbagai sektor dan mendukung pembangunan Indonesia. Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan di Australia, melatarbelakangi pendirian Perguruan Tinggi Australia di beberapa kota di Indonesia.

Continue Reading

Populer