Connect with us

Tax News

Pemeriksaan “Friendly” WP Jatim

Diterbitkan

pada

Selain melakukan komunikasi yang baik kepada WP dalam pemeriksaan pajak, Kanwil DJP Jawa Timur I juga membentuk tim pendukung untuk memaksimalkan pelayanan.

Sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari office assessment menjadi sistem self assessment yang berarti mewajibkan Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, pemerintah harus mengawasi Wajib Pajak untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I John Hutagaol mengungkapkan, pemeriksaan pajak merupakan salah satu fokus Kanwil DJP Jawa Timur I dalam meningkatkan kepatuhan WP di wilayahnya. Menurutnya, aturan pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak jauh berbeda di mana pun. Hanya saja Kanwil DJP Jawa Timur I memberikan penekanan terhadap komunikasi yang baik pada WP.

“Pemeriksaan dilaksanakan secara friendly. Meskipun sudah dalam tahap pemeriksaan, pemeriksa pajak tetap mengedepankan fungsi pelayanan, dengan memberikan edukasi, bersikap santun dan ramah kepada WP yang sedang diperiksa,” ungkapnya kepada Majalah Pajak melalui jawaban tertulis, Kamis (26/08).

Ia menambahkan, terdapat dua faktor penting untuk mengoptimalkan pemeriksaan pajak di wilayah kerjanya, yaitu teknis dan nonteknis. “Faktor teknis, yaitu yang terkait langsung dengan pemeriksaan yang telah ditentukan ruang lingkupnya di dalam audit plan. Sedangkan faktor nonteknis adalah terkait dengan komunikasi dan kerja sama WP yang baik dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak,” tambahnya.

Manfaat pemeriksaan

Bagi sebagian masyarakat, pemeriksaan pajak boleh jadi menakutkan. Padahal, menurut John, pemeriksaan pajak justru memberikan banyak manfaat bagi WP. “Terdapat empat manfaat yang bisa didapatkan WP melalui pemeriksaan pajak,” jelasnya.

Pertama, lesson learned. Setelah dilakukan pemeriksaan, WP akan lebih mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, legal certainty, yakni produk ketetapan hasil pemeriksaan pajak memberi kepastian hukum kepada WP. Ketiga, more compliance, yaitu hasil pemeriksaan pajak dapat meningkatnya kepatuhan kooperatif WP. Dan yang keempat, sound tax management yang berarti WP dapat mengelola hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan dengan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

John mengatakan, untuk menegakkan pemeriksaan pajak di wilayahnya, Kanwil DJP Jawa Timur I menggandeng para pemangku kepentingan. Di tahap awal, Kanwil DJP Jawa Timur I melakukan prosedur standar untuk mendapatkan informasi dari pihak eksternal, berupa permintaan kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam format permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK). Kerja sama juga dilakukan dengan Kepolisian, Kejaksaan, pemda, dan pihak ketiga seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Notaris, PPATK, dan lainnya. Pemeriksaan yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jenis pemeriksaan bersama ini disebut joint audit tingkat unit vertikal.

Tim pendukung

Selain memaksimalkan perangkat pendukung pemeriksaan pajak yang diatur dalam SE Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018, Kanwil DJP Jawa Timur I juga memiliki beberapa tim yang sudah dibentuk untuk mendukung tugas secara berkelanjutan, baik pada tingkat KPP maupun kanwil.

Tim yang dimaksud adalah pertama, Komite Kepatuhan yang berfungsi menentukan WP yang diusulkan ke dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3). Kedua, Komite Perencanaan Pemeriksaan adalah komite yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP yang dibentuk untuk membahas dan menentukan sasaran prioritas pemeriksaan di tahun berjalan.

Ketiga, tim quality assurance untuk membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan WP dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Keempat adalah tim Transfer Pricing Knowledge Centre yang beranggotakan Eselon III, Eselon IV, fungsional penyidik dan pemeriksa serta AR yang terpilih untuk melakukan pendampingan dalam pengawasan dan pemeriksaan.

Kelima, Tim Pemeriksa Tujuan lain dalam Rangka Keberatan, yang beranggotakan PPNS Kanwil DJP Jawa Timur I dan bertugas untuk memberikan second opinion dalam memutuskan keberatan WP. Keenam adalah Tim Collaborative Compliance and Ability to Pay, yang bertugas untuk mendampingi AR dan Kepala Seksi Pengawasan di KPP dalam melakukan pengawasan WP, agar pengawasan dapat berjalan secara komprehensif sehingga apabila diusulkan pemeriksaan pajak maka usulan tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Dan ketujuh adalah tim pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Tax News

Meracik Aturan Anti-Penghindaran Pajak

Diterbitkan

pada

Pasal 18 UU PPh belum mampu mencegah praktik penghindaran pajak yang kini kian canggih. Melalui RUU KUP, pemerintah berupaya menangkal praktik ini.

Pemerintah telah mengusulkan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR pada Juni 2021 lalu. Usulan yang tengah dibahas ini, antara lain berisi instrumen pencegahan penghindaran pajak (general anti-avoidance rule/GAAR).

Topik penghindaran pajak menjadi begitu penting mengingat Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis data, bahwa sekitar 60–80 persen perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi. Artinya, praktik penghindaran pajak semakin potensial terjadi di semua negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk kasus Indonesia, sebanyak 37–42 persen dari produk domestik bruto (PDB) merupakan transaksi afiliasi dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan. Pemerintah memprediksi potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba dari persentase itu mencapai 100–200 miliar dollar AS atau setara dengan 4–10 persen penerimaan PPh Badan secara global.

Oleh karena itu, dalam RUU KUP, pemerintah mengusulkan landasan untuk melakukan koreksi yang diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak.

“Masih banyak Wajib Pajak Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang komprehensif. Jumlah perusahaan yang melaporkan kerugian juga meningkat. Tahun 2019, peningkatan laporan kerugian mencapai 11 persen dari 8 persen pada tahun 2012,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi XI DPR, (28/6).

Ada 9.496 perusahaan yang melaporkan kerugian pada 2019, naik dari 5.199 pada tahun 2012.

“Wajib Pajak ini melaporkan rugi namun mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dalam RUU KUP pemerintah mengusulkan materi asistensi penagihan pajak global (kerja sama dengan yurisdiksi atau negara lain dalam menagih WP di luar negeri); kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum; tindak lanjut putusan mutual agreement procedure (MAP); penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan PTE; penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium.

Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, aturan menangkal penghindaran pajak bersifat mendesak. Sebab Pasal 18 UU PPh belum mampu mencegah praktik penghindaran pajak yang kini semakin canggih. Dengan skema GAAR, otoritas juga berupaya mewujudkan keadilan pemajakan berdasarkan prinsip ability to pay.

“Kami perlu membuat pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif untuk mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak. Apalagi, 43 negara di dunia sudah memiliki GAAR,” kata Suryo, Senin (5/7).

Suryo menjelaskan, Pasal 18 UU PPh hanya mengatur empat hal tentang praktik penghindaran pajak, yaitu pembatasan pembebanan bunga, penundaan pembayaran dividen (CFC), transfer mispricing, dan penggunaan special purpose company di negara suaka pajak atau tax haven. Sementara, beberapa praktik penghindaran pajak yang belum terakomodasi dalam Pasal 18 UU PPh, di antaranya mengenai penghindaran status bentuk usaha tetap (BUT), treaty abuse, rekayasa transaksi dengan perusahaan cangkang (shell companies), serta praktik penghindaran lainnya.

“Dengan melihat keterbatasan di Undang-Undang PPh 18 saat ini kami mencoba untuk mengusulkan ada semacam payung yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat pengaturan penghindaran pajak berikutnya,” kata Suryo.

Lewat RUU KUP, pemerintah berharap memiliki kewenangan untuk menentukan pajak terutang akibat praktik penghindaran pajak dan dituangkan melalui peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri keuangan (PMK).

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menambahkan, contoh kasus penghindaran pajak yang belum bisa diakomodasi secara spesifik oleh Pasal 18 UU PPh, misalnya, penyalahgunaan penggunaan tarif PPh final usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Tarif PPh final UMKM diperuntukkan untuk para pengusaha UMKM sebagai bentuk dukungan agar UMKM dapat terus berkembang dan dapat menyokong kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai keadilan tentu akan sangat terganggu bila tarif PPh final justru dimanfaatkan oleh perusahaan besar bahkan multinasional,” kata pria yang biasa disapa Toto ini kepada Majalah Pajak (11/7).

Dengan demikian, GAAR yang diusulkan didesain untuk secara lebih adaptif, fleksibel, tapi bertanggung jawab mengatasi praktik penghindaran pajak.

Lanjut baca

Tax News

Depok Dongkrak Pajak dengan Easy Tax

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain meluncurkan program Easy Tax, BKD Kota Depok juga menyediakan aplikasi T-reg dan SIMPAD yang memudahkan WP.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP), Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok terus menciptakan inovasi untuk memudahkan WP dalam membayar pajak, yaitu dengan meluncurkan program Easy Tax.

Kepala Bidang Pajak Daerah I BKD Kota Depok Endra mengungkapkan, masyarakat Depok dapat dengan mudah mendaftarkan diri sebagai WP, melaporkan omzet pajak, serta melakukan pembayaran pajak daerah melalui program tersebut.

“Program Easy Tax ini juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan perolehan pajak bisa terus meningkat,” ungkapnya, Rabu (16/06).

Ia menambahkan, pembayaran yang sifatnya manual, akan membutuhkan formulir sebagai bentuk administrasi. Selain itu, juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui antrean.

“Pendaftaran secara manual itu sifatnya pakai formulir, laporan omzet juga pakai formulir, semua serba manual. Lewat program ini kita ingin memudahkan WP, bukan mempersulit,” tambahnya.

Dalam hal pembayaran, Endra melanjutkan bahwa pembayaran cukup dilakukan melalui aplikasi atau marketplace yang telah disediakan seperti Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Indomaret, Alfamart. Sedangkan melalui bank, pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank CIMB Niaga dan Bank OCBC NISP.

Selain untuk memudahkan WP dalam membayar pajak, Endra berpendapat bahwa program Easy Tax ini juga berguna untuk mencegah potensi kecurangan, karena WP yang memanfaatkan program ini tidak perlu datang ke kantor BKD sehingga tidak ada pertemuan tatap muka antara petugas dengan WP, sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindakan koruptif.

Dalam optimalisasi pendapatan daerah ini, BKP Kota Depok juga meluncurkan alat pencatat omzet yang terintegrasi melalui program Easy Tax. Dengan alat tersebut, WP bisa langsung memanfaatkan fasilitas penurunan pajak restoran dari 10 persen menjadi 7 persen.

Endra berharap dengan adanya pengawasan yang terintegrasi tersebut mampu memberikan gambaran catatan omzet riil yang sesungguhnya dan dapat meningkatkan PAD Kota Depok secara keseluruhan.

“Dengan penurunan tarif pajak akan mempercepat pemulihan ekonomi daerah serta peningkatan daya saing usaha,” ujarnya.

 

T-reg dan SIMPAD

Inovasi lain yang dilakukan oleh BKD Kota Depok adalah dengan menghadirkan aplikasi berbasis website bernama Tax Register (T-reg) dan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD).

Endra menjelaskan, aplikasi T-reg bertujuan untuk memudahkan WP saat melakukan pendaftaran serta memperbaiki data yang salah. “Pajak tidak lepas dari pendaftaran dan pendataan. Nah, aplikasi T-reg ini bisa memudahkan WP saat melakukan pendaftaran,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah dalam masa peralihan dari pelayanan konvensional ke pelayanan berbasis digital. Nantinya, tidak ada lagi kertas formulir untuk pemberkasan.

“Kalau sekarang sebagian masih konvensional, WP melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang ditandatangani, lalu menyerahkan ke petugas. Ke depan, cara itu sudah tidak dipakai lagi. Cukup melalui handphone yang memiliki aplikasi T-reg,” imbuhnya.

Melalui aplikasi tersebut, WP juga bisa melakukan perbaikan atau anulir jika ada data yang salah maupun keliru, dengan cara menyampaikan permohonan lewat aplikasi tersebut.

Untuk bukti transparansi perolehan pajak, BKD Kota Depok juga menghadirkan aplikasi SIMPAD yang berisi database terkait pendataan, pendaftaran, penagihan serta pelaporan. Ada juga anggaran kas Kota Depok, khusus untuk pajak.

“Dalam aplikasi tersebut juga ada peta. Kami bisa tahu titik lokasi di mana Wajib Pajak berada. Kemudian ada data piutang dan terdapat juga analisis laporan yang telah ada,” terangnya.

Endra menyebut, semua strategi yang dilakukan bertujuan untuk mendukung kerja BKD dalam pemungutan pajak daerah. Hal tersebut juga tidak lepas dari dukungan teknologi saat ini.

“SIMPAD ini induk, karena terdapat beberapa aplikasi turunan lagi yang tentunya sangat memudahkan WP mencari informasi seputar pajak dan membayarkan melalui on-line. Jadi, tidak lagi tatap muka. Mudah-mudahan upaya ini bisa mendongkrak pendapatan pajak setelahnya,” pungkasnya.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Populer