Connect with us

Finance

Pembiayaan KPR Milenial

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Program KPR Milenial diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Masyarakat pada umumnya memandang kalangan milenial sebagai generasi yang penuh gagasan kreatif, dinamis, semangat mengejar keberhasilan, tapi lebih banyak yang menggunakan penghasilannya untuk gaya hidup dibanding investasi di bidang properti seperti membeli hunian rumah atau apartemen. Padahal, properti merupakan kebutuhan hidup yang utama setelah pangan dan sandang sekaligus investasi yang aman dan menguntungkan.

Besarnya ceruk pasar properti di kalangan milenial ini mendorong PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi generasi milenial.

“KPR Milenial ditawarkan tanpa uang muka. Syaratnya, mereka memiliki payroll di Bank Mandiri,” jelas Dendi Ramdani, Departement Head Industry and Regional Research Bank Mandiri kepada Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (22/11).

Program KPR Milenial yang menyasar generasi muda dengan rentang usia 21 sampai 35 tahun dan berpendapatan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 30 juta ini diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Saat ini ada 800.000 nasabah milenial yang gajinya dibayarkan melalui bank pelat merah ini. Dari total nasabah milenial itu, baru sekitar 3 persen yang telah memanfaatkan KPR.

Dendi menambahkan, mekanisme payroll memiliki risiko paling rendah dan juga dapat menyederhanakan proses persetujuan pengajuan KPR dalam waktu hanya 20 menit.

Sebelumnya pada Agustus lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan kredit kepada pengembang properti yang hendak membeli lahan untuk mendirikan area hunian. Kebijakan pelonggaran kredit yang memproritaskan kalangan pengembang skala kecil ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit konstruksi maupun konsumsi di sektor properti.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berharap insentif kredit kepada pengembang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis properti dan mengatasi persoalan kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dan jumlah yang dibutuhkan masyarakat.

Finance

Pinjaman Mudah buat Penembus Pasar Dunia

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

LPEI meluncurkan pinjaman dengan syarat dan suku bunga ringan kepada UKM yang ingin mengekspor produk dan jasanya. Caranya?

 

Pada edisi lalu, kami telah membahas alternatif solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah pandemi melalui pinjaman tanpa bunga yang diluncurkan oleh organisasi nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kali ini, pemerintah meluncurkan pembiayaan ekspor kepada usaha kecil menengah (UKM).

Secara teknis, kebijakan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372/KMK.08/2020 Tentang Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Kepada LPEI Dalam Usaha Mendukung UKM Berorientasi Ekspor.

Baca Juga : Mendampingi yang Susah Terdata

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan, dampak Covid-19 sangat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha tak terkecuali pelaku UKM. Oleh sebab itu, PKE menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang ringan. Kebijakan ini selaras dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang memfokuskan dukungan terhadap UMKM.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing para pelaku UKM dengan cara memberikan dukungan fasilitas pembiayaan ekspor bagi pelaku UKM yang memiliki potensi ekspor, namun terkendala masalah akses kepada fasilitas perbankan,” kata Luky dalam acara sosialisasi program secara virtual, Selasa (8/9).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan mengatakan, kebijakan ini merupakan program lanjutan dari pembiayaan komersial yang telah dilakukan sebelum pandemi. Beberapa program yang telah berhasil dilaksanakan adalah PKE gerbong penumpang kereta api, PKE ketahanan usaha, PKE pesawat udara, PKE komoditas ke kawasan Afrika, dan PKE pengembangan sektor pariwisata. Keberhasilan PKE sebelumnya diharapkan mampu memantik semangat pelaku usaha UKM untuk kembali bangkit di tengah badai pandemi.

Syarat dan plafon

Lantas, bagaimana cara UKM mengakses fasilitas dan apa saja syaratnya?

Kepada Majalah Pajak Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas memastikan semua UKM komoditas maupun jasa dapat memanfaatkan pembiayaan dengan tujuan ekspor di berbagai negara. Syarat utama yang ditetapkan adalah usaha termasuk dalam UKM sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Syarat utamanya, usaha termasuk dalam UKM sesuai UU No 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memiliki usaha produktif minimal dua tahun, mempunyai laporan keuangan, punya NPWP, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB).

Syarat selanjutnya meliputi, memiliki usaha produktif minimal dua tahun, mempunyai laporan keuangan, punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Juga: “Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

“Saat melakukan pengajuan fasilitas UKM atau calon debitur tidak memiliki tunggakan kredit di bank atau tidak sedang dalam proses klaim atau tidak memiliki utang subrogasi pada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Bagi UKM yang telah memperoleh kredit dari bank atau lembaga lainnya, tetap dapat memanfaatkan fasilitas PKE ini asal memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki jaminan sesuai yang telah ditentukan.”

Proses service level agreement (SLA) akan disepakati selama 20 hari kerja setelah seluruh dokumen dari calon debitur atau UKM dinyatakan lengkap oleh LPEI. Plafon yang diberikan kepada segmen kecil berikisar Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, segmen menengah mulai Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar, sementara untuk plafon besar di atas Rp 10 miliar wajib memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk periode terakhir. “All in pricing 6 persen (bunga pembiayaan),” sebut James.

Apabila pelaku usaha membutuhkan dana yang lebih besar dari plafon, misal di atas Rp 15 miliar, maka UKM dapat dilakukan penggabungan dengan fasilitas sebelumnya, yakni pembiayaan komersial LPEI.

“LPEI berharap UKM semakin kuat sehingga bisa mengakses pembiayaan komersial biasa,” jelas James.

Program PKE untuk UKM turut berkerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi dan penjaminan.

Hingga 15 September 2020, LPEI telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan UKM, di antaranya PT Urchindize Indonesia, dan PT Kevinindo Anugrah. PT Urchindize Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri ikan teri dan telah mengekspor produknya ke Jepang, Singapura dan Taiwan. PT Kevinindo Anugrah bergerak di perdagangan kancing dari kulit kerang yang di ekspor ke Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong.

Selain itu, LPEI menandatangani nota kerja sama pembiayaan ke pemasok dari PT Pancamitra bernama M. Ichsan. Ia merupakan pemasok ikan dan udang air tawar yang produknya telah diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.

“Skema supply chain financing untuk mendorong terbentuknya sinergi, saling dukung, antar-rantai pasok ekspor agar produk Indonesia benar-benar mampu memenuhi permintaan pasar ekspor,” sebut James.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

UKM dapat mengajukan pembiayaan ke kantor LPEI yang tersebar di kota DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Surakarta, Makassar, Balikpapan, Batam, dan Denpasar. Kendati kantor LPEI terbatas, James memastikan dapat menyalurkan pembiayaan ke UKM di seluruh Indonesia.

Lanjut baca

Finance

Melepas Jerat Lintah Darat

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Melalui program wakaf modal usaha mikro, ACT membantu dan mendampingi UMKM dan petani di tengah pandemi.

 

Seorang petani asal Desa Telarsari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Karawang, bernama Odang, harus terjerat utang rentenir lantaran harus membiayai proses tanam padinya. Syukurnya, kini, melalui Program Wakaf Modal Usaha Mikro yang diluncurkan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Odang bisa terlepas dari lilitan utang itu. ACT membantu melunaskan utang Odang yang masih tersisa 36 kali lagi.

“Di bank emok (rentenir) pinjamnya Rp 3 juta, cicilannya Rp 90 ribu per minggu untuk satu tahun dan banyak masyarakat yang ikut. Karena bagi orang-orang kecil dan menengah ke bawah, ini enggak banyak syaratnya. Kalau bank biasa, kan, banyak syaratnya,” cerita Odang. Artinya, jumlah yang harus dikembalikan Odang menjadi sekitar Rp 4,3 juta.

Direktur Executive Waqaf Development Program Sri Eddy Kuncoro memastikan pinjaman ini tidak akan dikenakan bunga. Inilah yang dinamakan skema pinjaman dengan menggunakan akad qordul hasan, yakni pinjaman kebaikan yang disyariatkan dalam Islam tanpa adanya tambahan atau bunga dan bagi hasil dari keuntungan usaha yang merupakan riba. Singkatnya, penerima manfaat diberi modal dari dana wakaf dan mereka mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjamnya. Jangka waktu pengembaliannya pun sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) atau petani.

Baca Juga: Wakaf Modal Usaha Mikro Tumbuhkan Harapan Pedagang Kecil dan Petani

“Jadi, prinsip Wakaf Modal Usaha Mikro kita ingin membantu pedagang kecil dan petani. Tapi tetap kita terangkan ke mereka ini adalah dana wakaf yang harus dijaga, enggak boleh hilang, diikhtiarkan sebisa mungkin pokoknya tidak hilang. Boleh dicicil berdasarkan komitmen awal, bisa sebulan sekali, seminggu sekali,” kata Eddy, kepada Majalah Pajak, melalui wawancara virtual, Selasa (25/8).

Fokus utama dalam program yang resmi diluncurkan pada 19 Agustus 2020 ini adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup para pelaku usaha dalam membangun usahanya agar tetap bertahan di tengah badai pandemi Covid-19. Seperti yang kita tahu, pandemi telah menghantam semua sektor ekonomi. Pembatasan sosial berskala besar dan daya beli masyarakat yang menurun semakin membuat UMKM kian terpuruk.

“Tentunya selain petani, program wakaf usaha mikro juga menyasar pedagang sayur, kue, kelontong, intinya di level ultra mikro, terutama kepada mereka yang sedang terjerat utang rentenir atau pihak-pihak lain dan mereka yang sulit mendapatkan akses perbankan atau lembaga keuangan,” kata Eddy.

UMKM akan dilatih untuk melakukan pembukuan dan pengenalan literasi keuangan agar tidak mudah tertipu lagi oleh lintah darat.

Cara memanfaatkan program ini hanya dengan mendaftarkan atau menghubungi ACT, kemudian tim akan melakukan survei ke tempat lokasi, dan penyaluran modal akan distribusikan. Adapun pinjaman yang disalurkan antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per orang. Lantaran program ini terbilang baru, tim ACT akan lebih masif melakukan sosialisasi ke kelompok usaha tani maupun pedagang kecil yang ada di wilayah Jakarta. Di tahun 2020 ACT berencana menyalurkan pembiayaan modal usaha sebesar Rp 1 miliar.

“Penilaian untuk calon penerima kita lihat dari sisi kelayakan administrasinya saja, seperti KTP, tempat tinggalnya, usahanya—sudah berapa lama usahanya. Ke depan kita akan ke tempat-tempat yang banyak UMKM-nya seperti pasar untuk menyosialisasikan program ini.”

Menurut Eddy, tim ACT sudah melakukan observasi lapangan yang mengungkap bahwa sebetulnya pedagang kecil di pasar membutuhkan modal sangat ringan untuk menjaga usaha, sekitar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Biasanya mereka meminjamnya kepada rentenir dengan bunga yang lumayan besar.

Baca Juga: Membebaskan UMKM dan Petani dari Impitan Ekonomi

Pendamping usaha

Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan, program ini merupakan usaha membangkitkan ekonomi umat dan optimisme bangsa. Selain pembiayaan modal, ACT turut melakukan pendampingan usaha.

“Nilai keberkahan terletak pada pendampingan dari para mentor. Tidak hanya mendampingi untuk membangun bisnis, tetapi juga menebalkan keimanan agar senantiasa mengingat Allah subhanahu wa taala,” kata Ibnu Khajar.

Tugas tim pendamping adalah membantu pedagang dan petani dalam memanfaatkan modal usaha. Pemilik usaha dan petani diharapkan tidak hanya berkembang secara bisnis tetapi juga mampu menabung untuk cadangan pengembangan usaha (reinvestasi) atau cadangan kebutuhan keluarga. Hal yang paling mendasar, UMKM akan dilatih untuk melakukan pembukuan dan pengenalan literasi keuangan agar tidak mudah tertipu lagi oleh lintah darat.

Untuk mempermudah pendampingan dan pengawasan laju bisnis, penerima manfaat membentuk kelompok berisi minimal sepuluh orang. Ada pertemuan bulanan untuk memonitor bisnis pelaku usaha dan pengajian.

“Pendampingan akan dilakukan selama maksimal enam bulan atau selama maksimal tenor pinjaman sesuai kesepakatan,” ujar Ibnu Khajar.

Baca Juga: Mendampingi yang Susah Terdata

Lanjut baca

Breaking News

Rekening Digital Kebobolan Gara-gara ‘Call-center’ Gadungan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kasus pembobolan rekening bank berbasis aplikasi digital kembali terjadi. Akhir pekan lalu, kasus pembobolan rekening digital dialami oleh salah satu nasabah PT Bank BTPN Tbk. yang menggunakan akun rekening Jenius. Isu pembobolan rekening itu bahkan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Kasus ini dikisahkan oleh Adiyat Hanif Kautsar lewat akun twitter miliknya, @adihanif92, pada Jumat (18/9/2020). Adiyat mengisahkan, kejadian pembobolan dialami oleh temannya yang bernama Anggita Wahyuningtyas dengan jumlah dana yang cukup besar yakni di atas Rp 50 juta.

Adiyat menyebutkan, pembobolan rekening ini sudah diadukan kepada pihak BTPN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta polisi. Namun, penipu masih belum dapat diciduk.

Pembobolan berawal dari adanya panggilan telepon dari pihak penipu yang seolah-olah bertindak sebagai call-center Jenius pada 7 September 2020. Penelepon yang mengaku petugas call-center menginformasikan adanya pembaruan sistem dan ada penggantian kartu ATM dan meminta data diri nasabah. Celakanya, korban yang percaya langsung memberitahukan data diri.

Hanya dalam hitungan menit, si pelaku sudah menyedot uang milik korban. Setelah dilaporkan ke pihak bank dan dilacak ternyata uang ditransfer ke pemilik rekening sama-sama Jenius atas nama Lutfi Putri Mardiana. Saat dihubungi petugas, Lutfi Putri Mardiana yang tinggal di Lampung mengaku rekeningnya sedang di-hack oleh orang tidak dikenal. Pada hari yang sama, uang hasil curian dari akun rekening Jenius milik Anggita sudah dipindahkan ke dua rekening lain.

Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa terjadinya pembobolan pada Anggita adalah keteledoran pemilik rekening. Sebab, petugas bank tidak akan menelepon untuk menanyakan data diri nasabah kecuali pihak nasabah yang menelepon bank, misalnya untuk pengaduan. Lakukan langkah berikut agar akun digital kita tidak mudah diretas:

Rutin Memperbaharui Data

Meski terkesan sepele, pembaharuan data sangat penting. Tujuannya, agar pihak bank mudah mendeteksi jika ditemukan transaksi menggunakan data lama oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pembaharuan data bisa dilakukan melalui aplikasi maupun datang langsung ke kantor cabang bank terdekat.

Nasabah wajib memperbaharui data secara berkala terutama jika terjadi perubahan data. Misalnya ketika data lama sudah tidak terpakai, seperti data alamat rumah, kantor, email, nomor telepon, dan sebagainya. Lakukan pemutakhiran data nasabah dengan datang ke bank atau melakukan update nomor di aplikasi yang terhubung dan menggunakan OTP (One Time Password) via sms.

Lindungi Data Pribadi

Nasabah harus melindungi data-data pribadi dengan cara tidak memberitahukan data tersebut kepada sembarang orang. Apalagi, jika data-data itu berkaitan dengan validasi transaksi perbankan, misalnya tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat sesuai KTP. Selain itu, berhati-hatilah menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, terutama informasi pribadi. Sebab, tidak ada batasan penerima jika sebuah informasi sudah menyebar di internet.

Ubah PIN secara berkala

Hal yang tak kalah pentingnya agar rekening tidak bobol adalah mengganti nomor PIN secara berkala. Hindari pemakaian PIN dengan kombinasi nomor tanggal lahir, sebaiknya menggunakan PIN atau kata sandi dengan tingkat kerumitan tinggi. PIN dengan kerumitan tinggi misalnya, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter. Selain itu, hindari kombinasi PIN untuk transaksi perbankan yang mudah ditebak seperti urutan angka 1234.

Jaga data Smartphone

Saat mengganti smartphone, sebaiknya menghapus aplikasi m-banking pada perangkat lama. Termasuk, menghapus riwayat SMS dan email yang mencantumkan kode OTP maupun validasi transaksi lainnya. Pastikan semua data pribadi dalam perangkat kalian sudah terhapus. ketika smartphone hilang, langsung lakukan tindakan pencegahan dengan blokir rekening atau ganti kata sandi.

Pisahkan dana di rekening berbeda

Nasabah sebisa mungkin tidak menempatkan uangnya dalam satu rekening. Terlebih jika nasabah selalu membawa kartu ATM rekening mereka di dalam dompet, maupun menginstal m-banking dari smartphone. Usahakan memiliki sejumlah rekening di bank dengan tujuan penggunaan dana berbeda. Misalnya, satu rekening uang penghasilan lalu rekening lain untuk dana darurat. Sengan demikian, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka nasabah masih memiliki cadangan dana.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News9 jam lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News3 hari lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News5 hari lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News1 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News1 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News1 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News1 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis1 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Breaking News2 minggu lalu

Tren Kreativitas dan Inovasi Bisnis Baru UMKM di Tengah Pandemi

 Jakarta, Majalahpajak.net – Semenjak diumumkan awal Maret 2020 lalu, Indonesia telah memasuki bulan ke-9 masa pandemi COVID-19. Selama kurun itu,...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved