Connect with us

Finance

Pembiayaan KPR Milenial

Sejar Panjaitan

Published

on

Program KPR Milenial diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Masyarakat pada umumnya memandang kalangan milenial sebagai generasi yang penuh gagasan kreatif, dinamis, semangat mengejar keberhasilan, tapi lebih banyak yang menggunakan penghasilannya untuk gaya hidup dibanding investasi di bidang properti seperti membeli hunian rumah atau apartemen. Padahal, properti merupakan kebutuhan hidup yang utama setelah pangan dan sandang sekaligus investasi yang aman dan menguntungkan.

Besarnya ceruk pasar properti di kalangan milenial ini mendorong PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi generasi milenial.

“KPR Milenial ditawarkan tanpa uang muka. Syaratnya, mereka memiliki payroll di Bank Mandiri,” jelas Dendi Ramdani, Departement Head Industry and Regional Research Bank Mandiri kepada Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (22/11).

Program KPR Milenial yang menyasar generasi muda dengan rentang usia 21 sampai 35 tahun dan berpendapatan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 30 juta ini diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Saat ini ada 800.000 nasabah milenial yang gajinya dibayarkan melalui bank pelat merah ini. Dari total nasabah milenial itu, baru sekitar 3 persen yang telah memanfaatkan KPR.

Dendi menambahkan, mekanisme payroll memiliki risiko paling rendah dan juga dapat menyederhanakan proses persetujuan pengajuan KPR dalam waktu hanya 20 menit.

Sebelumnya pada Agustus lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan kredit kepada pengembang properti yang hendak membeli lahan untuk mendirikan area hunian. Kebijakan pelonggaran kredit yang memproritaskan kalangan pengembang skala kecil ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit konstruksi maupun konsumsi di sektor properti.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berharap insentif kredit kepada pengembang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis properti dan mengatasi persoalan kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dan jumlah yang dibutuhkan masyarakat.

Finance

DP Nol Persen untuk Kendaraan Bermotor

Novi Hifani

Published

on

Gbr: Ilustrasi

 

 

Continue Reading

Finance

Proyek Infrastruktur Pembiayaan Campuran

Novi Hifani

Published

on

Lewat implementasi skema pembiayaan yang inovatif, target pembangunan diharapkan dapat tercapai tanpa membebani APBN.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengembangkan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif guna mempertahankan ketahanan fiskal. Inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), penugasan BUMN, maupun skema blended financing (pembiayaan campuran).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tujuan penerapan skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah mencapai target pembangunan dengan tetap menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan akuntabel.

Ia menambahkan, pembiayaan yang inovatif dan kreatif sendiri menitikberatkan pada upaya mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN.

“Jadi, ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor di luar pemerintah turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan,” jelas Sri Mulyani dalam diskusi media bertema “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (9/10).

Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan 31 proyek dengan skema pembiayaan campuran. 

Berkelanjutan

Ia memaparkan, KPBU merupakan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).  Pada 2019, beberapa proyek infrastruktur akan dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (pembayaran ketersediaan layanan) dengan nilai diperkirakan Rp 9,38 triliun.

Untuk skema pemberian penugasan kepada BUMN, dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman, atau penjaminan.

Adapun pada skema pembiayaan campuran yang merupakan salah satu instrumen keuangan, proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

Pada forum pertemuan tahunan di Bali yang dihadiri ratusan pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri itu, pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan 31 proyek dengan skema pembiayaan campuran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, forum tersebut memobilisasi modal swasta dan donor dari dalam dan luar negeri untuk investasi proyek-proyek berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) di Indonesia.

Sejumlah proyek ditawarkan melalui skema pembiayaan campuran seperti di sektor pembangkit listrik, energi terbarukan, dan pasokan air. Ia mengajak seluruh pelaku usaha, investor, lembaga pengembangan, investor dan pegiat filantropi untuk terlibat dalam proyek berkelanjutan ini.   

Continue Reading

Finance

Potensi Teknologi Finansial Syariah

Novi Hifani

Published

on

Pengembangan industri halal berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan populasi pengguna internet mencapai lebih dari 140 juta pada 2017, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan pasar financial technology (teknologi finansial/tekfin) berbasis syariah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengemukakan, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sebagai model pembiayaan yang bernilai etis, tanggung jawab sosial, dan investasi jangka panjang, akan meningkat pula partisipasi tekfin dalam bisnis sosial.

Ia mengungkapkan, sejumlah perusahaan tekfin telah menekuni bisnis ini lewat integrasi dengan lembaga amil zakat, menjalankan wakaf tunai sebagai pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan memberikan pembiayaan rumah bagi golongan menengah ke bawah. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pengembangan tekfin syariah yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Perbankan syariah juga dapat menyalurkan dananya kepada perusahaan start up agar dapat mendorong tumbuhnya wirausaha muslim baru, sehingga bank syariah dapat berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM nasional.

“Melalui partisipasi keuangan syariah dalam industri halal dan integrasi dengan tekfin, ini dapat meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah sekaligus berdampak luas bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,”jelas Bambang dalam siaran pers, Rabu (19/9).

“Melalui partisipasi keuangan syariah dalam industri halal dan integrasi dengan tekfin, pertumbuhan keuangan syariah akan meningkat.”

Kontribusi keuangan syariah

Menurutnya, institusi keuangan syariah dapat berkontribusi mendorong industri halal di indonesia. Ia menjelaskan, perusahaan dan pengusaha industri halal membutuhkan pendanaan syariah untuk menjalankan bisnisnya. Pembiayaan syariah ini untuk memastikan agar kehalalan produk yang diproduksi benar-benar sesuai syariah, baik dari bahan maupun instrumen keuangannya.

Status halal suatu produk tidak hanya dilhat dari bahan penyusunnya, tapi mencakup keseluruhan proses dalam penciptaan produk halal tersebut. Untuk itu, jelasnya, institusi keuangan syariah dapat berperan dalam menyalurkan dananya kepada pelaku bisnis industri halal agar bisnis halal di Indonesia semakin berkembang.

Di era ekonomi digital saat ini, perkembangan teknologi berperan besar bagi pebisnis untuk melakukan ekspansi usaha dan juga memperluas jaringan bagi keuangan syariah.

Bambang memaparkan, tekfin dapat menjembatani UMKM dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan untuk dapat lebih mudah terintegrasi dengan produk dan sistem keuangan. Selain itu, jumlah investasi aset keuangan juga dapat ditingkatkan melalui tekfin.

Ia mengungkapkan, di tahun 2017 ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen dari tahun sebelumnya yang besarnya 29,7 miliar dollar AS.

“Jika perkembangannya terus didorong, industri halal akan membuka peluang dan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di masa yang akan datang,” urainya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending