Connect with us

Finance

Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Maritim

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Guna mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, PT BNI (Persero)Tbk. menyalurkan pembiayaan berkelanjutan di sektor maritim untuk segmen korporat hingga nelayan.

Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi itu memfokuskan agenda utama Indonesia untuk menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia berlandaskan kepentingan nasional.

Sustainable Finance Specialist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Leonard Tiopan Panjaitan mengemukakan, saat ini potensi sumber daya maritim khususnya perikanan laut sekitar Rp 100 triliun dan di akhir tahun 2019 jumlahnya diproyeksikan meningkat sebesar Rp 300 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai strategi kebijakan seperti menenggelamkan kapal asing yang melakukan praktik penangkapan dengan melanggar aturan (illegal fishing) dan memberlakukan penghentian sementara (moratorium) izin usaha perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan berorientasi ramah lingkungan juga telah ditempuh seperti pelarangan alat tangkap pukat dan pukat tarik bertujuan untuk menjaga kelestarian biota laut.

“Peluang investasi bagi para investor lokal di industri perikanan dan pelayaran semakin terbuka. Untuk menggerakkannya butuh modal dan teknologi,” kata Leo kepada Majalah Pajak melalui pesan elektronik, Jumat (1/11).

Tiga sektor pembiayaan

Menurutnya, potensi pembiayaan untuk sektor maritim cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jelasnya, ada tiga sektor pembiayaan yaitu, angkutan laut, pelabuhan, dan keselamatan dan keamanan pelayaran. Pembiayaan di sektor angkutan laut meliputi penyelenggaraan enam rute angkutan barang tetap dan teratur, optimalisasi enam rute angkutan laut dan perintis, pembangunan total 200 kapal, dan pembangunan dan pengoperasian kapal ternak.

Baca Juga : Pembiayaan Kreatif Ibu Kota Baru

Sektor pelabuhan meliputi pengembangan 24 pelabuhan utama tol laut, penyelesaian 91 pelabuhan non komersial, serta pengadaan 11 alat bongkar muat di pelabuhan. Terakhir, sektor keselamatan dan keamanan pelayanan mencakup pembangunan 322 sarana navigasi pelayaran, peningkatan kualitas 44 stasiun telekomunikasi peyanaran, pembangunan 20 lapal kenavigasian, dan pembangunan 50 kapal patrol kesatuan penjagaanlaut dan pantai (KPLP).

Periode 2016–2020, total kebutuhan dana untuk tiga sektor kemaritiman dan kelautan mencapai 12,389 miliar dollar AS dengan skema pembiayaan 27,6 persen dari pemerintah dan 72,4 persen dari swasta. Sedangkan periode 2021–2030 total pembiayaan mencapai Rp 22,464 miliar, dengan proporsi 28 persen berasal dari pemerintah dan 72 persen dari swasta.

Leo menjelaskan, realisasi pembiayaan yang telah disalurkan BNI sampai dengan 31 Maret 2019 sebesar Rp 16.889 miliar yang terdiri dari segmen korporat sebesar Rp 8.249 miliar (48,85 persen), segmen menengah Rp 6.803 miliar (40,28 persen), disusul segmen kecil Rp 1.837 miliar (10,88 persen). Subsektor pembiayaan yang telah diserap antara lain, angkutan laut domestik, angkutan laut internasional, perbaikan kapal, industri pengolahan dan pengawetan ikan, angkutan sungai dan danau, perdagangan besar hasil perikanan, penangkapan ikan di laut, bangunan dermaga, dan penangkapan ikan di perairan umum.

Baca Juga : Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Maritim

Diakuinya, sebagian besar kredit yang sudah disalurkan BNI saat ini adalah ke segmen menengah yaitu industri angkutan laut domestik.

“Kredit disalurkan ke nasabah yang sudah established karena risikonya lebih mudah dikelola ketimbang pengusaha kecil atau nelayan tradisional. Terkadang mereka masih buta huruf dan belum bankable. Tetapi, pelan-pelan semua pihak membantu mereka menetas menjadi pengusaha menengah,” papar Leo.

BNI menyalurkan pembiayaan dengan plafon hingga Rp 300 miliar untuk segmen korporat, Rp 15 miliar hingga 300 miliar, segmen menengah, dan Rp 500 miliar untuk segmen kecil. Bank berpelat merah ini menyalurkan beberapa jenis pinjaman ke sektor maritim dan kelautan dalam bentuk cash loan maupun noncash loan. Cash loan berupa kredit investasi atau kredit modal kerja. Sedangkan, noncash loan bisa berupa letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri dan garansi bank.

Untuk pengajuan pembiayaan ini disyaratkan untuk debitur yang merupakan perusahaan atau nelayan yang telah beroperasi selama tiga tahun, memiliki akta pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP,) serta laporan keuangan dalam tiga periode terakhir.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Menjaga Keberlanjutan Fiskal di masa “New Normal”

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kinerja manufaktur global pada Juni melanjutkan tren perbaikan yang mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi global. Data Purchasing Managers Indeks (PMI) beberapa negara menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali menggeliat di bulan Juni, begitu pula Indonesia yang sudah meninggalkan titik terendahnya.

“Perekonomian di bulan Juni sudah ada beberapa hal yang menunjukkan pembalikan. Dan ini yang menjadi alasan untuk kita, untuk bisa terus berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa secara daring pada  Senin (20/7/20).

Namun, kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan situasi geopolitik dunia, serta dampak lanjutan dari perang dagang di tahun sebelumnya, membuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar negara di dunia masih melambat. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian Singapura yang sangat tergantung pada perdagangan internasional resmi jatuh ke dalam resesi, setelah tertekan hingga negatif 12,6 persen. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia berbalik menguat sejauh positif 3,2 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk merespons pandemi dengan kehati-hatian (prudent) dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global dan ketidakpastian akibat pandemi, Pemerintah telah memberikan stimulus fiskal untuk tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha, yang termaktub dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Hal ini sejalan dengan langkah-langkah extraordinary yang dilakukan oleh banyak negara G-20 untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, yang mana secara keseluruhan dukungan fiskal di negara G-20 mencapai sekitar USD10 triliun. Langkah-langkah itu disampaikan pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G-20 pada 18 Juli 2020. Di dalam pertemuan ini juga menyepakati bahwa respons kebijakan diperlukan untuk pemulihan yang merata, yaitu kebijakan domestik harus fokus untuk pemulihan yang aman, kebijakan kolektif dari G-20 sangat penting untuk memulihkan pertumbuhan dunia, dan perlunya dimanfaatkan kesempatan untuk keberlanjutan dan inklusivitas masa depan. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Juli 2020.

Mulai Bergerak Positif

Sri Mulyani menyampaikan, secara umum, pertumbuhan ekonomi di Triwulan II diperkirakan memasuki zona negatif dibandingkan triwulan sebelumnya, karena Triwulan II diduga merupakan puncak pandemi. Namun, realisasi pada Juni membawa angin segar yang telah menunjukkan peningkatan akibat kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyongsong tatanan kehidupan normal baru (new normal) dan membaiknya perdagangan internasional yang mendorong kinerja perpajakan. Selain itu, implementasi pemulihan ekonomi nasional yang efektif serta peningkatan kuantitas dan kualitas belanja Pemerintah menjadi driver pertumbuhan yang mendorong konsumsi masyarakat mulai rebound dan produksi mulai tumbuh, yang mana menunjukkan bahwa sektor riil mulai membaik dan degup ekonomi mulai naik.

Selain itu, kenaikan konsumsi listrik di seluruh sektor pada bulan Juni menjadi sinyal pemulihan ekonomi yang mengindikasikan adanya peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring penerapan new normal di beberapa daerah. Hal ini juga tecermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Juni 2020 mengindikasikan optimisme konsumen membaik. Sementara itu, dari sisi moneter dan keuangan, arus modal asing mulai masuk kembali ke tanah air.

Pendapatan negara membaik pada Juli 2020

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Semester I atau hingga Juni 2020 masih mengalami tekanan, yaitu mencapai Rp 811,18 triliun atau 47,72 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,83 persen (yoy). Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp624,93 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,52 triliun, sementara realisasi dari Hibah mencapai Rp1,74 triliun.

Mayoritas komponen penerimaan pajak mengalami tekanan pertumbuhan selama periode Januari-Juni 2020 seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih melambat akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Meskipun sebagian besar sektor tertekan di periode Januari – Juni 2020, kinerja penerimaan pajak dan sektoral seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan real estat, serta jasa keuangan dan asuransi pada bulan Juni ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara sektor transportasi dan pergudangan tumbuh positif.

Lebih lanjut, komponen penerimaan perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai selama periode Semester I 2020 mencapai 45,32 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020, atau tumbuh 8,84 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung oleh penerimaan cukai terutama Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tumbuh 14,2 persen (yoy). Sementara itu, Penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) masih tertekan masing-masing sebesar negatif 4,62 persen dan negatif 18,19 persen, terdampak oleh pelemahan perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi nasional.

Sejalan dengan kinerja penerimaan pajak, kinerja penerimaan BM dan BK seluruh sektor pada bulan Juni ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Penerimaan BM dan BK tumbuh masing-masing 15,92 persen dan 105,3 persen (yoy), salah satunya didukung peningkatan aktivitas ekspor dan impor. Laporan BPS periode Januari-Juni 2020 juga mengonfirmasi tanda-tanda perbaikan yakni ekspor Indonesia di bulan Juni mencapai USD12,03 miliar atau tumbuh positif 15,09 persen (mom) dan 2,28 persen (yoy), dan nilai impor Indonesia sebesar USD10,76 miliar, naik 27,56 persen (mom) namun turun 6,36 persen (yoy).

Sementara di sisi PNBP, realisasinya sampai dengan Semester I 2020 mencapai Rp 184,5 triliun atau 62,7 persen dari target dalam APBN-Perpres 72/2020, turun 11 ,8 persen (yoy). Sementara itu, realisasi PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di periode yang sama mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 9,9 persen dan 43,8 persen (yoy).

Belanja Negara untuk penanganan Covid-19

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp 1.068,94 triliun atau sekitar 39,02 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, yakni tumbuh positif 3,3 persen (s). Realisasi Belanja Negara itu meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 668,53 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp400,42 triliun. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama didorong oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp99,43 triliun atau tumbuh 41,04 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19. Program bantuan sosial ini menjadi program Pemerintah yang memegang peran penting dalam menahan laju peningkatan penduduk miskin, di mana sesuai rilis BPS angka kemiskinan di bulan Maret 2020 meningkat menjadi 9,78 persen, dibandingkan di bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Selain itu, belanja modal juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar Rp37,7 triliun atau 8,7 persen (yoy) didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun, dan pelaksanaan program padat karya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya realisasi TKDD sampai dengan Juni 2020 mencapai Rp400,42 triliun atau 52,42 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360,21 triliun (52,00 persen) dan Dana Desa Rp40,20 triliun (56,47 persen). Realisasi penyaluran belanja TKDD Semester I 2020 tumbuh negatif 0,9 persen (yoy), namun realisasi penyalurannya di bulan Juni tumbuh positif 43,72 persen dipengaruhi kebijakan penanganan dampak Covid-19 di daerah. Hingga akhir Juni 2020, realisasi Dana Transfer Khusus tumbuh positif 15,5 persen (yoy) ditopang realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik, terutama penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD) yang lebih cepat dari 2019. Selain itu penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena adanya relaksasi syarat penyaluran DAK Fisik untuk penanganan Covid-19 dan perbaikan penyelesaian kontrak. Sementara itu, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY hingga akhir Juni 2020 juga tumbuh positif jauh lebih baik dibandingkan 2019. Hal ini sejalan juga dengan realisasi penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, karena perubahan mekanisme penyaluran menjadi langsung ke Rekening Desa.

Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 dan PEN

Di bidang perlindungan sosial, Pemerintah telah merealisasikan sebesar Rp  72,5 triliun atau 35,6 persen terhadap pagunya hingga akhir Juni 2020. Realisasi ini antara lain untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp24,1 triliun, kartu sembako sebesar Rp20,5 triliun, kartu prakerja sebesar Rp2,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp1,4 triliun, dan bansos tunai sebesar Rp15,6 triliun.

Untuk mengakselerasi upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan mekanisme burden sharing, melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang kedua (SKB II). Dengan adanya SKB II ini, terdapat adanya kepastian dalam hal sumber pembiayaan untuk mendukung upaya Pemerintah tersebut dengan beban yang lebih efisien, namun tetap menjaga integritas pasar keuangan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga Juni 2020 mencapai Rp257,76 triliun atau sekitar 1,57 persen PDB. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juni 2020 mencapai Rp416,18 triliun (40,05 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020), utamanya bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp421,55 triliun yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp430,40 triliun dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp8,85 triliun.

Pada bulan Juni 2020, Pemerintah berhasil memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, sejalan dengan strategi pembiayaan Pemerintah tahun 2020 termasuk untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan penanganan dampak Covid-19, melalui penerbitan Sukuk Global senilai USD2,5 miliar dengan oversubscribe sebesar 6,7 kali. Penerbitan Sukuk Global dilakukan dengan menerapkan strategi oportunistik, yaitu dengan memanfaatkan timing yang tepat sehingga mendapatkan biaya yang efisien dengan kupon rendah.

Pandemi Covid-19 yang masih sulit diprediksi ini menyebabkan kondisi perekonomian semakin penuh tantangan. Pemerintah yang berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia, memproyeksikan angka defisit melebar di angka 6,34 persen terhadap PDB. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas penanganan Covid-19, termasuk di dalamnya untuk pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip prudent, akuntabel dan transparan.

 

Lanjut baca

Breaking News

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Retail Banking PermataBank – Djumariah Tenteram (kiri depan) bersama perwakilan bank-bank yang berpartisipasi menandatangani perjanjian kerjasama Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM bersama Jamkrindo dan Askrindo/Foto: Dok. PermataBank

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PT Bank Permata Tbk (PermataBank) menjadi salah satu bank yang ikut serta menandatangani kemitraan bersama Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan Pemerintah Indonesia dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM.

Kerja sama ini merupakan komitmen PermataBank untuk memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesa melalui pembiayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penandatangan dilakukan oleh Direktur Retail Banking PermataBank, Djumariah Tenteram bersama dengan perwakilan bank lain yang berpartisipasi dengan perwakilan dari Jamkrindo dan Askrindo pada Selasa, (7/7/2020).

Acara juga disaksikan oleh oleh Direktur Utama PermataBank, Ridha D.M. Wirakusumah serta lima menteri yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN), Erick Thohir, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM), Teten Masduki.

Direktur Retail Banking PermataBank Djumariah Tenteram mengatakan, UMKM merupakan salah satu nasabah strategis PermataBank yang banyak terdampak akibat pandemi COVID-19, untuk itu dengan kepercayaan yang diberikan Pemerintah dan kerja sama dengan Jamkrindo dan Askrindo, PermataBank siap untuk memberikan dukungan terhadap program Penjaminan Kredit Modal Kerja  Bagi UMKM.

“Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi nasabah. Dengan kerjasama ini kami percaya dapat membantu roda perekonomian industri domestik pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya,” kata Djumariah.

Sebagai skema program ini, Pemerintah Indonesia memberikan penjaminan kredit modal kerja sebesar 5 triliun rupiah. UMKM yang melakukan pinjaman sampai dengan 10 miliar rupiah, premi untuk penjaminan kreditnya akan dibayarkan oleh Pemerintah, dengan penjamin Jamkrindo dan Askrindo. Kebijakan ini akan menjadi penggerak bagi perbankan dalam menyalurkan pinjaman terhadap UMKM dengan kebijakan restrukturasi kredit.

Lanjut baca

Finance

Pandemi, Saat untuk Berhemat dan Berinvestasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Kenormalan baru seharusnya menjadi momentum mengubah “mindset”. Dana untuk investasi harus dialokasikan sejak awal.

 Di tengah situasi serbasulit karena wabah korona, kita perlu pintar mengatur uang. Jangan sampai kita justru lebih boros atau salah memilih jenis investasi.

CEO and Founder Tatadana Tejasari menganjurkan, kita harus selektif memilih pengeluaran. Untuk memulainya, bikinlah skala prioritas. Artinya, penuhi kebutuhan primer dulu, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan dan berbagai iuran domestik.

“Pastikan membeli makanan bergizi, vitamin, listrik, internet, kredit kalau ada. Sangat fatal kalau kita lebih mementingkan belanja baju tapi mengorbankan premi asuransi kesehatan, listrik enggak dibayar. Inilah waktunya kita berhemat, bertahan hidup, fokus kebutuhan basic,” ujar Teja kepada Majalah Pajak melalui telepon, Jumat (15/5).

Teja menyarankan kita membuat dua rekening—satu khusus untuk pengeluaran, satunya lagi untuk menyimpan dana darurat atau tabungan. Untuk menghindari godaan pemborosan, hapuslah semua aplikasi belanja di telepon pintar.

Baca Juga: Investasi ORI, Minim Risiko dan Membantu Pulihkan Ekonomi

“Kalau rekening untuk belanja sudah habis di tengah jalan, kita harus evaluasi. Contoh, pos makan yang tinggi kita ternyata karena sering beli on-line, jajan kopi on-line, cemilan on-line. Harus diubah kebiasaan—makanya jangan sering scroll aplikasi belanja, kadang kita iseng, beli. Padahal di rumah bisa masak, kan?” sebutnya.

Momentum investasi

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, baru kita dapat mengalokasikan pendapatan untuk menabung atau berinvestasi. Karyawan yang berpenghasilan tidak terganggu, misalnya Aparatur Sipil Negara (ASN), sebaiknya mencoba investasi saham. Sementara bagi mereka yang berpendapatan terdampak, sebaiknya memilih investasi yang mudah dicairkan dan bersifat jangka pendek, seperti deposito atau reksa dana. Patokannya, dana darurat dari tabungan atau investasi minimal sebesar pengeluaran kebutuhan untuk enam bulan ke depan.

“Saham (industri) kesehatan memang lagi bagus, hanya enggak semurah biasanya. Alternatif yang bagus bisa memilih saham yang sekarang jatuh tapi akan bagus pascapandemi,” kata Teja.

Hal senada juga dikatakan Chief Investment Officer PT Jagartha Penasihat Investasi (Jagartha Advisors) Erik Argasetya. Menurutnya, kondisi saat ini adalah waktu yang tepat untuk disiplin berhemat dan investasi.

Mindset kita spending dulu baru investasi. Artinya, perilaku masyarakat Indonesia tergolong konsumtif. Seharusnya dana investasi menjadi bagian dari alokasi awal.”

The new normal adalah momentum bagi masyarakat untuk berinvestasi dan menabung—tentu tanpa mengorbankan pengeluaran rutin dan mendasar,” kata Erik melalui telepon, Senin (18/5).

Erik mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia selama ini mengalokasikan 50 persen pendapatan untuk konsumsi, 30 persen untuk kredit, 15 persen untuk kebutuhan hiburan—menonton bioskop dan konser, berbelanja kebutuhan sekunder. Sisanya baru untuk menabung atau pengeluaran tak terduga.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Mindset kita spending dulu baru investasi. Artinya perilaku masyarakat Indonesia tergolong konsumtif. Seharusnya dana investasi menjadi bagian dari alokasi awal,” kata Erik.

Langkah investasi dimulai dengan menganalisis tujuan. Bagi investor dengan tujuan jangka pendek sampai menengah, Erik sepakat merekomendasikan reksa dana atau deposito. Investasi saham bisa dipilih oleh investor dengan tujuan jangka panjang. Senada dengan Teja, Erik menyarankan memilih saham sektor konsumsi, kesehatan, dan telekomunikasi.

Kondisi sekarang juga dapat dimanfaatkan untuk mengulas kembali portofolio investasi yang sudah dipilih. Investor harus cermat sebelum mengambil keputusan.

“Satu hal yang harus diingat risk profile seorang investor pun dapat berubah sesuai dengan tujuan investasi yang berubah, usia, kondisi finansial dan juga kondisi pasar seperti yang terjadi saat ini,” jelasnya.

Investasi alternatif

Dalam berinvestasi, Erik menyarankan investor untuk melakukan diversifikasi. Katanya, “Diversification is key in investing.” Investor bisa mencoba alternatif investasi selain aset konvensional (deposito, obligasi, dan saham), misalnya, equity crowdfunding (ECF), project financing, dan peer-to-Peer (P2P) lending.

ECF merupakan proses menghimpun sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha dengan sistem pembelian saham. Sedangkan P2P dilakukan dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana dan membagikan bunga dan pokok selama periode waktu yang sudah disepakati.

Menurut Erik, ECF sangat cocok untuk startup yang ingin memperoleh akses pendanaan di pasar modal. ECF tertuang dalam Peraturan OJK/POJK Tahun 2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

“ECF investasi alternatif yang cukup baru di Indonesia, meskipun di luar negeri sudah sangat ngetren. Jadi, sifatnya, Anda punya perusahaan butuh dana, kita dapat membantu dengan berpartisipasi sebagai investor. Nah, si investor menjadi stakeholder di perusahaan itu,” jelasnya.

ECF berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan aset konvensional.

“Kenapa begitu, karena ECF lebih rendah korelasinya atau pergerakannya dibandingkan dengan aset konvensional. Misalnya, saham kita dari Febuari sampai Maret, kan, turun; ECF tidak terlalu terpengaruh. Saham, obligasi, reksa dana biasanya korelasinya kuat, terpengaruh dengan sentimen jual-beli,” papar Erik.

Baca Juga: 6 Langkah BI Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Memitigasi Dampak COVID-19

Namun perlu diingat, semakin besar potensi imbal hasil, semakin tinggi pula risiko. Jadi, investor harus memiliki pemahaman yang komprehensif atas proyek atau usaha yang dipilih.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 hari lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News6 hari lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News7 hari lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News1 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News1 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News2 minggu lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Populer