Connect with us

Finance

Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Maritim

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Guna mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, PT BNI (Persero)Tbk. menyalurkan pembiayaan berkelanjutan di sektor maritim untuk segmen korporat hingga nelayan.

Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi itu memfokuskan agenda utama Indonesia untuk menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia berlandaskan kepentingan nasional.

Sustainable Finance Specialist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Leonard Tiopan Panjaitan mengemukakan, saat ini potensi sumber daya maritim khususnya perikanan laut sekitar Rp 100 triliun dan di akhir tahun 2019 jumlahnya diproyeksikan meningkat sebesar Rp 300 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai strategi kebijakan seperti menenggelamkan kapal asing yang melakukan praktik penangkapan dengan melanggar aturan (illegal fishing) dan memberlakukan penghentian sementara (moratorium) izin usaha perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan berorientasi ramah lingkungan juga telah ditempuh seperti pelarangan alat tangkap pukat dan pukat tarik bertujuan untuk menjaga kelestarian biota laut.

“Peluang investasi bagi para investor lokal di industri perikanan dan pelayaran semakin terbuka. Untuk menggerakkannya butuh modal dan teknologi,” kata Leo kepada Majalah Pajak melalui pesan elektronik, Jumat (1/11).

Tiga sektor pembiayaan

Menurutnya, potensi pembiayaan untuk sektor maritim cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jelasnya, ada tiga sektor pembiayaan yaitu, angkutan laut, pelabuhan, dan keselamatan dan keamanan pelayaran. Pembiayaan di sektor angkutan laut meliputi penyelenggaraan enam rute angkutan barang tetap dan teratur, optimalisasi enam rute angkutan laut dan perintis, pembangunan total 200 kapal, dan pembangunan dan pengoperasian kapal ternak.

Baca Juga : Pembiayaan Kreatif Ibu Kota Baru

Sektor pelabuhan meliputi pengembangan 24 pelabuhan utama tol laut, penyelesaian 91 pelabuhan non komersial, serta pengadaan 11 alat bongkar muat di pelabuhan. Terakhir, sektor keselamatan dan keamanan pelayanan mencakup pembangunan 322 sarana navigasi pelayaran, peningkatan kualitas 44 stasiun telekomunikasi peyanaran, pembangunan 20 lapal kenavigasian, dan pembangunan 50 kapal patrol kesatuan penjagaanlaut dan pantai (KPLP).

Periode 2016–2020, total kebutuhan dana untuk tiga sektor kemaritiman dan kelautan mencapai 12,389 miliar dollar AS dengan skema pembiayaan 27,6 persen dari pemerintah dan 72,4 persen dari swasta. Sedangkan periode 2021–2030 total pembiayaan mencapai Rp 22,464 miliar, dengan proporsi 28 persen berasal dari pemerintah dan 72 persen dari swasta.

Leo menjelaskan, realisasi pembiayaan yang telah disalurkan BNI sampai dengan 31 Maret 2019 sebesar Rp 16.889 miliar yang terdiri dari segmen korporat sebesar Rp 8.249 miliar (48,85 persen), segmen menengah Rp 6.803 miliar (40,28 persen), disusul segmen kecil Rp 1.837 miliar (10,88 persen). Subsektor pembiayaan yang telah diserap antara lain, angkutan laut domestik, angkutan laut internasional, perbaikan kapal, industri pengolahan dan pengawetan ikan, angkutan sungai dan danau, perdagangan besar hasil perikanan, penangkapan ikan di laut, bangunan dermaga, dan penangkapan ikan di perairan umum.

Baca Juga : Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Maritim

Diakuinya, sebagian besar kredit yang sudah disalurkan BNI saat ini adalah ke segmen menengah yaitu industri angkutan laut domestik.

“Kredit disalurkan ke nasabah yang sudah established karena risikonya lebih mudah dikelola ketimbang pengusaha kecil atau nelayan tradisional. Terkadang mereka masih buta huruf dan belum bankable. Tetapi, pelan-pelan semua pihak membantu mereka menetas menjadi pengusaha menengah,” papar Leo.

BNI menyalurkan pembiayaan dengan plafon hingga Rp 300 miliar untuk segmen korporat, Rp 15 miliar hingga 300 miliar, segmen menengah, dan Rp 500 miliar untuk segmen kecil. Bank berpelat merah ini menyalurkan beberapa jenis pinjaman ke sektor maritim dan kelautan dalam bentuk cash loan maupun noncash loan. Cash loan berupa kredit investasi atau kredit modal kerja. Sedangkan, noncash loan bisa berupa letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri dan garansi bank.

Untuk pengajuan pembiayaan ini disyaratkan untuk debitur yang merupakan perusahaan atau nelayan yang telah beroperasi selama tiga tahun, memiliki akta pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP,) serta laporan keuangan dalam tiga periode terakhir.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Finance

Pembiayaan Kreatif Ibu Kota Baru

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Pemerintah akan menerapkan pembiayaan kreatif dalam pembangunan ibu kota negara yang baru sehingga tidak mengganggu APBN.

Sejak Presiden Joko Widodo meminta restu terkait rencana pemindahan ibu kota negara kepada para wakil rakyat di DPR Agustus lalu, wacana ini terus bergulir menjadi topik hangat di masyarakat. Lokasi pusat pemerintahan baru menggantikan Jakarta juga sudah diputuskan akan berada di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kebijakan yang didasarkan pada kajian mendalam, teliti, dan hati-hati ini dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Dari kajian itu, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diperkirakan akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak langsung, yakni penambahan aktivitas ekonomi melalui investasi pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan di lokasi baru akan menggerakkan perekonomian. Sementara dampak tidak langsung, yaitu second round effect yang terjadi karena adanya efek pengganda terhadap perekonomian, sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan pendapatan masyarakat.

Salah satu aspek penting yang berulang kali masuk dalam pembahasan dan melibatkan banyak pemangku kepentingan adalah pembiayaan. Menelisik besaran kebutuhannya, pada Paparan Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta, Kamis (29/8), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan dua skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru.

Apabila memindahkan semua ASN baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, jumlah populasi diestimasikan mencapai 1,5 juta. Maka, skenario pertama ini akan membutuhkan lahan 40 ribu hektare dan dana pembangunan atau infrastruktur sebesar Rp 466 triliun. Pada skenario kedua, pemindahan sebagian ASN melalui skema rightsizing dengan populasi berjumlah 870 ribu orang diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30 ribu hektare dan menelan dana pembangunan Rp 323 triliun.

Jumlah penduduk di kedua skenario ini sudah termasuk estimasi empat anggota keluarga setiap ASN, Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri, dan Tentara Nasional Indonesia; estimasi jumlah penduduk yang beraktivitas di sektor ekonomi pendukung; serta skenario pindah sebagian untuk anggota POLRI dan TNI.

Pembiayaan akan diambil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga dipastikan tidak mengambil penerimaan pajak yang sudah berlangsung selama ini serta tidak juga mengganggu prioritas pembangunan

Pembiayaan kreatif

Bambang memaparkan, pemindahan ibu kota akan dibiayai secara bergotong royong dengan berbagai pemangku kepentingan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta. Dari beberapa sumber pembiayaan itu, jelasnya, skema KPBU akan jadi prioritas pembiayaan infrastruktur.

Jika diperinci, APBN akan membiayai 19,2 persen atau Rp 93,5 triliun untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer; KPBU sebesar 54,6 persen atau Rp 265,2 triliun untuk pembangunan kompleks parlemen dan yudikatif, infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang; serta swasta sebesar 26,2 persen atau Rp 127,3 triliun untuk pembangunan perguruan tinggi, perumahan umum, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, pusat perbelanjaan, MICE, serta science technopark.

Dari segi penggunaan APBN, Bambang memastikan akan mengaplikasikan pembiayaan kreatif, yang berarti tidak mengganggu APBN murni. Pembiayaan akan diambil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga dipastikan tidak mengambil penerimaan pajak yang sudah berlangsung selama ini serta tidak juga mengganggu prioritas pembangunan yang telah ditentukan lima tahun ke depan atau jangka panjang.

Sementara pembiayaan kreatif berasal dari empat jenis skema tukar guling aset pemerintah yang ada di DKI Jakarta, meliputi kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD. Secara hitungan kasar, aset pemerintah di keempat kawasan itu ditaksir senilai Rp 150 triliun.

“Skema tukar guling ini bisa menambal kebutuhan APBN karena rancangan awal dari APBN diperkirakan butuh Rp 93 triliun. Kalau kita mendapatkan pemasukan Rp 150 triliun maka ini bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN,” jelas Bambang pada awak media beberapa waktu lalu, di Kantor Presiden, Jakarta.

Adapun empat skema itu salah satunya dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua. Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang. Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.

Selain empat skema pembiayaan, pemerintah juga akan menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik partisipasi swasta melalui tiga skema, yaitu build operate transfer, direct reimbursement, dan skema jaminan risiko.- Ruruh Handayani

Continue Reading

Finance

DP Nol Persen untuk Kendaraan Bermotor

Novi Hifani

Published

on

Gbr: Ilustrasi

 

 

Continue Reading

Finance

Pembiayaan KPR Milenial

Sejar Panjaitan

Published

on

Program KPR Milenial diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Masyarakat pada umumnya memandang kalangan milenial sebagai generasi yang penuh gagasan kreatif, dinamis, semangat mengejar keberhasilan, tapi lebih banyak yang menggunakan penghasilannya untuk gaya hidup dibanding investasi di bidang properti seperti membeli hunian rumah atau apartemen. Padahal, properti merupakan kebutuhan hidup yang utama setelah pangan dan sandang sekaligus investasi yang aman dan menguntungkan.

Besarnya ceruk pasar properti di kalangan milenial ini mendorong PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi generasi milenial.

“KPR Milenial ditawarkan tanpa uang muka. Syaratnya, mereka memiliki payroll di Bank Mandiri,” jelas Dendi Ramdani, Departement Head Industry and Regional Research Bank Mandiri kepada Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (22/11).

Program KPR Milenial yang menyasar generasi muda dengan rentang usia 21 sampai 35 tahun dan berpendapatan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 30 juta ini diharapkan dapat mengedukasi generasi muda untuk menggunakan penghasilannya secara bijak.

Saat ini ada 800.000 nasabah milenial yang gajinya dibayarkan melalui bank pelat merah ini. Dari total nasabah milenial itu, baru sekitar 3 persen yang telah memanfaatkan KPR.

Dendi menambahkan, mekanisme payroll memiliki risiko paling rendah dan juga dapat menyederhanakan proses persetujuan pengajuan KPR dalam waktu hanya 20 menit.

Sebelumnya pada Agustus lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan kredit kepada pengembang properti yang hendak membeli lahan untuk mendirikan area hunian. Kebijakan pelonggaran kredit yang memproritaskan kalangan pengembang skala kecil ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit konstruksi maupun konsumsi di sektor properti.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berharap insentif kredit kepada pengembang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis properti dan mengatasi persoalan kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dan jumlah yang dibutuhkan masyarakat.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News1 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News3 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending