Connect with us

Sharia Economy

Pemain Sentral di Ekonomi Halal 

Diterbitkan

pada

Indonesia harus mampu menjadi pemain utama dalam ekosistem perekonomian syariah dunia. SDM masih jadi tantangan.

Kinerja sektor ekonomi syariah Indonesia dalam dua tahun terakhir terus membaik. Sejak 2019, secara umum sektor ini mencapai pertumbuhan sebesar 5,72 persen dan bahkan meningkat signifikan di tengah situasi pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengemukakan, pencapaian pertumbuhan yang signifikan dalam situasi krisis menunjukkan besarnya potensi ekonomi syariah dalam membuka peluang usaha dan juga menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Menurutnya, ada beberapa lini bisnis yang menjadi penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi syariah, yakni makanan halal, fesyen, dan pertanian.

“Pada 2030 (penduduk Muslim) menjadi hampir sepertiga dari total populasi dunia. Mereka butuh produk-produk halal dan tayib,” papar Sandi dalam webinar Gunadarma Sharia Economic Event bertema “Kiat Sukses Berbisnis: Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Para Pelaku Usaha di Masa Pandemi”, Selasa (13/07).

Ia menguraikan estimasi konsumsi umat Muslim dunia tahun ini sebesar 2,2 triliun dollar AS atau dua kali ekonomi Indonesia. Angka perkiraan ini membuat  industri halal menjadi sektor yang potensial untuk mendorong perekonomian. Sandiaga meyakini konsumsi warga Muslim akan terus meningkat. Sebanyak 76 persen dari 260 juta rakyat Indonesia mengonsumsi produk dan jasa halal senilai 220 miliar dollar AS.

Sandiaga menekankan pentingnya perekonomian syariah untuk mampu memetakan peluang usaha senilai lebih dari 250 miliar dollar AS, mengingat sektor ini merupakan simbol ekonomi yang bisa menciptakan pemerataan, keberlanjutan, dan keberpihakan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

“Kalangan muda harus dapat mengambil peluang sekaligus menjadi pemain sentral dalam ekosistem perekonomian syariah dunia,” harapnya.

Tantangan SDM

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karenanya, Indonesia harus mampu menjadi penggerak utama perekonomian syariah dan tidak hanya menjadi target market dari produk industri halal dari negara-negara lain.

Menurut Sri Mulyani, salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam penguatan ekonomi syariah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM dari sisi kuantitas maupun kualitas menjadi tantangan tersendiri yang saat ini dihadapi. Dari 750 program studi rumpun ekonomi syariah yang ada di Indonesia sejauh ini mampu meluluskan sekitar 30.000 lulusan per tahun. Menurut laporan Islamic Finance Development tahun 2020, jumlah dari program dan kelulusan di Indonesia merupakan suatu capaian yang istimewa. Namun kualitas dari para lulusan itu masih perlu ditingkatkan.

“Tentu kita bergembira dengan perkembangan tersebut. Namun perbaikan kualitas dan relevansi dari kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah masih perlu untuk terus ditingkatkan,” jelas Sri Mulyani.

Ia mengatakan, program studi syariah juga harus selaras dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi agar lulusan yang dihasilkan tetap bisa menjaga prinsip-prinsip syariah namun juga dapat beradaptasi dan terus memberikan nilai tambah, inovasi serta kemampuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara riil.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Taufik Hidayat. Ia menekankan pentingnya keterkaitan dan keselarasan (link and match) antara bidang akademisi dan praktik di lapangan untuk pengembangan riset dan aspek SDM di sektor ekonomi syariah.

Taufik menjelaskan, aspek SDM memiliki dua peluang untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah. Pertama, populasi dan pertumbuhan masyarakat Muslim Indonesia yang sangat besar. Kedua, program studi ekonomi syariah yang bermunculan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta baik umum maupun berbasis keagamaan Islam yang dapat memasok kebutuhan industri ekonomi syariah akan SDM yang mumpuni.

Pendalaman pasar ekonomi syariah perlu dukungan SDM yang berkualifikasi benar sesuai dengan bidangnya. Jika yang dibutuhkan terkait dengan perbankan syariah, lanjutnya, SDM mesti berasal dari perbankan syariah. Sedangkan untuk asuransi syariah, maka SDM yang ditempatkan sebaiknya dari asuransi syariah.

“Di sisi lain, Indonesia memiliki tantangan kurangnya tenaga kerja yang spesifik di bidang industri ekonomi dan keuangan syariah. Itulah pentingnya link and match,” jelas Taufik.

Sharia Economy

Layanan Syariah untuk Korporasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Melalui integrasi layanan perbankan syariah satu atap untuk PLN, BSI memberi solusi layanan syariah bagi korporasi.

Upaya membangun dan memperkuat ekosistem syariah di Indonesia memerlukan berbagai strategi dan tahapan proses, salah satunya dengan menumbuhkan inklusi keuangan syariah. Langkah ini terus dilakukan secara konsisten oleh institusi perbankan syariah terbesar hasil merger empat bank, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

BSI bersinergi dengan berbagai pihak untuk menumbuhkan inklusi keuangan syariah melalui program yang menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari bisnis wholesale, produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), retail, korporasi, pendanaan hingga pengelolaaan ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf).

Baru-baru ini BSI menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN untuk layanan cash management dan penerbit jaminan pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN.

Layanan cash management bertujuan untuk memudahkan pengelolaan operasional keuangan sekaligus pemeliharaan posisi likuiditas PLN secara efektif dan efisien per 1 Juni 2021 di wilayah Aceh. Adapun layanan trade finance BSI sebagai Penerbit Jaminan (Bank Garansi) Pengadaan Barang dan Jasa berfungsi untuk verifikasi dan kontrol atas Bank Garansi vendor/kontraktor yang telah diterbitkan.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi menyatakan, pihaknya berupaya mengoptimalkan peran institusi perbankan syariah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Melalui integrasi layanan perbankan syariah satu atap untuk PLN, ia berharap BSI menjadi solusi layanan syariah bagi korporasi dan supply-chain di PLN. Keberadaan BSI dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi PLN dan seluruh pegawainya lewat berbagai produk dan layanan digital yang ditawarkan.

Dari segi korporasi, imbuhnya, BSI memberikan kemudahan dan layanan kepada nasabah yang bersinggungan erat dengan proyek-proyek yang membutuhkan penjaminan.

“BSI menjadi bank syariah pertama sebagai bank imprest atas pengelolaan dana operasional di PLN. Sistem cash management yang terintegrasi dengan layanan keuangan dan didukung teknologi modern akan memberikan kemudahan akses,” kata Hery.

Dengan catatan pertumbuhan kinerja keuangan yang baik, ia optimistis BSI mampu menjadi mitra strategis bagi PLN. Hingga Maret 2021, aset BSI mencapai Rp 234,4 triliun dan laba sebesar Rp 742 miliar yang ditopang oleh pembiayaan sebesar Rp 159 triliun dan pengumpulan dana pihak ketiga sebesar Rp 205,5 triliun.

Inisiatif dari institusi perbankan syariah ini dapat mendukung peran PLN sebagai perusahaan yang strategis melalui percepatan dan digitalisasi layanan perbankan syariah terintegrasi, memberikan kemudahan akses bank garansi secara on-line guna memudahkan PLN memantau proses pengadaan barang dan jasa, juga layanan pembiayaan syariah yang nyaman bagi lebih dari tujuh ribu pegawai.

“Sinergi BSI dan PLN dalam menumbuhkan inklusi keuangan syariah secara keseluruhan tentu diharapkan dapat membantu perekonomian nasional dan menjadi stimulus bagi seluruh pelaku usaha untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi,” imbuhnya.

Kemudahan bagi PLN

Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesli mengatakan, sinergi yang dibangun bersama BSI akan semakin menguatkan dan mempermudah PLN dalam mengawasi proses trading yang melibatkan kontraktor dalam layanan keuangan syariah yang terintegrasi.

“Sinergi ini menjadi komitmen kami untuk bersama membangun negeri,” ujarnya.

Sebelumnya BSI dan PLN telah menjalin kerja sama yang meliputi pembiayaan korporasi, pengelolaan keuangan operasional PLN melalui layanan cash management, pengadaan penyedia jasa pembiayaan syariah program bantuan fasilitas kendaraan operasional, layanan pembayaran gaji pegawai (payroll), pembiayaan untuk pegawai PLN terhadap berbagai jenis produk (griya, automotif, cicil emas dan gadai emas), dan kerja sama penerbit jaminan pengadaan barang/jasa untuk proyek PLN.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Sharia Economy

Peluang UKM di Kawasan Industri Halal

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kawasan Industri Halal menyediakan tempat bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk turut berkontribusi dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia.

Pemerintah telah merumuskan empat agenda utama dalam strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keempat agenda itu meliputi pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengatakan, agenda pertama terkait pengembangan industri produk halal ditempuh dengan melibatkan kementerian koordinator bidang perekonomian dan kementerian perindustrian. Kedua kementerian itu saling bersinergi dalam merintis pembentukan kawasan industri halal (KIH).

“Di kawasan industri halal seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap,” papar Ma’ruf pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah secara virtual di Istana Negara, Senin (25/01).

Ma’ruf yang juga sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkapkan, saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai KIH oleh kementerian perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan Safe N Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Ruang untuk UKM

Kementerian perindustrian sebelumnya telah menetapkan empat kriteria yang perlu dipenuhi dalam membangun KIH, yakni manajemen kawasan, laboratorium pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih halal, auditor untuk Lembaga Penjamin Halal dam pembatas KIH.

Modern Cikande Industrial Estate merupakan KIH pertama sekaligus yang terbesar di Indonesia. Meski menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pada kenyataannya Indonesia belum sepenuhnya menerapkan industri halal dalam perekonomian nasional. Oleh karenanya, pengembangan KIH yang menerapkan standar halal internasional memiliki potensi ekonomi menjanjikan, mengingat pasar konsumen produk halal yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

PT Modern Industrial Estate sebagai pihak pengembang kini mulai menggarap klaster industri halal di atas lahan seluas 500 hektare di kawasan Cikande, Serang, Provinsi Banten dengan nama Modern Halal Valey. Kawasan terpadu ini menyatukan empat konsep yang saling mendukung yakni halal integrated supply chain, standard factory building, industrial, dan logistic Park.

Pada tahap awal, proyek ini akan membangun zona logistik halal internasional seluas 50 hektare yang terbagi dalam beberapa bagian, seperti pusat distribusi nasional, kompleks ruang pendingin, dan ruang komersial bagi perusahaan yang bergerak dalam industri halal.

Tak hanya perusahaan berskala besar, KIH juga memberikan tempat bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor UKM turut mendukung pengembangan industri halal dalam penyediaan bahan baku maupun produsen produk halal di pasar nasional hingga mancanegara. Pelaku UKM dapat memanfaatkan fasilitas penyimpanan berstandar halal internasional seluas 1.250 meter persegi.

Adapun pengembangan kawasan industri Safe N Lock di Sidoarjo, Jawa Timur di atas lahan seluas 9,95 hektar ditujukan untuk mendukung industri barang-barang konsumsi, kosmetik, makanan dan minuman.

Seluruh layanan di KIH yang terkait dengan kehalalan produk menerapkan konsep one stop service mulai dari sistem hingga fasilitas pendukung industri halal seperti halal center, laboratorium, dan lembaga pemeriksa halal. Sedangkan konsep logistik halal meliputi sistem manajemen rantai pasok, pengadaan bahan baku, proses produk halal, penyimpanan, dan distribusi.

Adanya tren peningkatan permintaan produk halal di pasar domestik dan global dalam beberapa tahun terakhir merupakan peluang untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai regional and global halal hub. Tren positif ini tentu akan meningkatkan kebutuhan terhadap logistik halal mulai dari gudang atau tempat penyimpanan, pelabuhan, transportasi hingga fasilitas penanganan (handling facility).

Data kemenko perekonomian tahun 2019 menunjukkan ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hanya sebesar 10,7 persen. Sedangkan ekspor produk halal ke pasar global hanya 3,8 persen atau 7,6 miliar dollar AS. Angka tersebut masih berada jauh di bawah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Turki.

Menurut Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar, perlu sertifikasi halal untuk menembus pasar ekspor dan penerapan integrated halal system pada pengembangan industri halal di dalam negeri.

Selain dua proyek KIH yang sudah berjalan, ada empat lagi kawasan khusus yang dipersiapkan untuk pengembangan industri halal. Keempat kawasan itu adalah Kawasan Industri Bintan Inti di Bintan, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Surya Borneo di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; Kawasan Industri Batamindo di Batam, Kepulauan Riau dan Kawasan Industri Jakarta Pulogadung di DKI Jakarta.

KNEKS melalui Direktorat Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal memiliki inisiatif program strategi nasional pengembangan industri halal. Sasaran program itu adalah menjadikan Indonesia sebagai pemain utama regional dan global halal hub. Inisiatif program ini mengupayakan pemetaan klaster industri halal melalui kajian dan analisis yang mencakup tinjauan aspek ekonomi dan preferensi konsumen. Rumusan program selanjutnya akan memberikan rekomendasi kebijakan maupun insentif untuk menarik para pelaku industri dan pemodal dalam mengembangkan KIH. Sedangkan survei preferensi konsumen bertujuan untuk menghasilkan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan permintaan lokal terhadap produk halal dalam negeri.

Pengembangan KIH membutuhkan ketersediaan fasilitas pendukung untuk mempermudah pelaku industri selama proses produksi. Fasilitas tersebut berupa kemudahan perizinan dengan menggunakan integrasi sistem online single submisson, percepatan dan kemudahan proses sertifikasi halal, serta akses langsung ke pelabuhan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak kepada investor untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Langkah itu diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan KIH guna memacu pertumbuhan ekonomi dan menempatkan Indonesia sebagai role model  bagi industri halal dunia.

Lanjut baca

Populer