Connect with us

Breaking News

Peluang Inovasi Sektor Industri dari Emisi Karbon Dampak Perubahan Iklim

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Indonesia adalah negara yang secara historis berkembang dan sejahtera berkat sumber daya alamnya. Namun, saat ini Indonesia menghadapi banyak tantangan. Misalnya masalah pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi yang negatif dan masalah geopolitik, seperti, perang dagang AS-Tiongkok. Selain itu, isu perubahan iklim, dan energi, semakin hari semakin penting karena para pemangku kepentingan, seperti, konsumen, investor, bankir, sangat menekankan upaya untuk mengurangi risiko perubahan iklim. Dengan semakin banyak atensi dari pemangku kepentingan maka perhatian investor terhadap perubahan iklim juga pasti akan naik.

Pada akhir 2017 lalu para investor di seluruh dunia meluncurkan gerakan Climate Action 100+  untuk memastikan perusahaan penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia mengambil tindakan terkait perubahan iklim. Hingga saat ini, lebih dari 450 investor dengan aset kelolaan senilai lebih dari 40 triliun Dolar AS telah  bergabung dalam aksi itu. Ini menunjukkan meningkatnya permintaan untuk lebih banyak informasi keuangan terkait perubahan iklim oleh investor. Regulator di Asia juga menanggapi permintaan investor dan meningkatkan persyaratan keterbukaan keuangan. Oleh karena itu, hal ini akan membantu investor untuk menilai risiko perubahan iklim secara lebih baik.

Laporan hasil riset oleh Bank DBS berjudul Environmental, Social and Governance: Turning Carbon into Gold yang dipublikasikan Juli lalu menyebutkan, perubahan iklim menimbulkan serangkaian potensi dampak ekologi, fisik dan kesehatan, termasuk banjir, kekeringan, badai, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pertumbuhan tanaman pangan, yang membahayakan kehidupan, mata pencaharian dan pertumbuhan ekonomi. Penyebab utama perubahan iklim adalah penggunaan bahan bakar fosil, yang luas. Sudut pandang ini didukung oleh sejumlah besar sumber-sumber penelitian ilmiah. Ada juga peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim dan tuntutan lebih kuat untuk dekarbonisasi dari masyarakat umum. Diperkirakan enam juta orang di lebih dari 180 negara melakukan protes di jalan-jalan sejak 20 hingga 27 September tahun lalu, pada minggu yang sama dengan KTT Climate Action 100+ PBB, menuntut lebih banyak tindakan untuk mengurangi emisi rumah kaca.

“Ada hubungan positif kuat antara pendapatan dan emisi karbon per kapita. Negara berpenghasilan tinggi juga memiliki emisi karbon per kapita lebih tinggi. Berkat pergeseran sumber energi, dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, emisi karbon per kapita di sebagian besar negara Barat menunjukkan tren menurun. Di sisi lain, emisi karbon per kapita di Asia-Pasifik meningkat karena permintaan energi untuk pembangunan semakin tinggi di mana bahan bakar fosil merupakan sumber energi dominan,” tulis DBS yang dikirim ke Majalah Pajak pada Selasa, (8/9/20).

Per November 2019, 187 pihak telah meratifikasi Kesepakatan Paris dan berikrar untuk mengontrol emisi gas rumah kaca (GRK) untuk membatasi pemanasan global hingga 2 derajat Celcius pada 2100 dari tingkat praindustri. Mereka juga telah menyerahkan kontribusi masing-masing negara, atau yang disebut Nationally Determined Contributions (NDC), yang mewakili tujuan mitigasi yang ditentukan oleh masing-masing negara untuk periode awal 2020.

Risiko perubahan iklim

Risiko perubahan iklim akan berfokus pada risiko transisi di sektor emisi karbon utama.

“Laporan ini adalah yang pertama dari kami dengan fokus pada sektor eksplorasi minyak dan gas, pertambangan batu bara dan sektor pembangkit listrik di Tiongkok/Hongkong, Indonesia, Malaysia, dan Thailand,” tulis DBS.

Untuk perusahaan eksplorasi minyak dan gas dan perusahaan pembangkit listrik, yang sedang dalam proses transisi dari model bisnis intensitas karbon tinggi ke sistem ekologi energi hijau, salah satu risiko utama berasal dari penetapan harga karbon. Untuk mendorong dan mempercepat pengurangan emisi karbon, beberapa negara telah atau sedang dalam proses menetapkan harga karbon, seperti ditunjukkan oleh diagram di bawah ini. Dengan memberi nilai moneter pada emisi karbon, biaya dampak perubahan iklim dan peluang untuk pilihan energi rendah karbon dapat lebih tercermin dalam biaya produksi. Hal ini juga membantu mengalihkan beban kerusakan akibat emisi ke penghasil emisi.

Penetapan harga karbon diterapkan terutama melalui pajak karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (Emission Trading System, ETS) atau program pembatasan dan perdagangan karbon (cap-and-trade). Pajak karbon secara langsung menetapkan harga karbon dengan menetapkan tarif pajak eksplisit untuk emisi. ETS memungkinkan emiten untuk memperdagangkan unit emisi untuk memenuhi target emisinya, yang ditetapkan oleh badan pengatur. Harga emisi ditentukan melalui penawaran dan permintaan unit emisi.

Efektivitas pajak karbon dan ETS dalam mengurangi emisi tidak pasti. Emisi di British Columbia telah turun sebanyak 8 persen sejak pajak karbon diberlakukan pada 2008. Namun, pajak karbon di Norwegia, yang diberlakukan 20 tahun sebelumnya, tidak mengurangi emisi karbon negara tersebut. Efektivitas EU ETS, ETS multinasional pertama dan terbesar di dunia, dalam mengurangi emisi juga masih kontroversial.

Namun, berbagai reformasi ETS telah dilaksanakan di banyak negara, yang seharusnya meningkatkan efektivitas ETS dalam mengurangi emisi.

Lebih penting lagi, mekanisme penetapan harga karbon, baik pajak karbon maupun ETS, diperlukan untuk mendorong perubahan dalam perilaku konsumsi, produksi dan investasi untuk transisi ke masyarakat rendah karbon. Ke depan, akan semakin banyak negara atau yurisdiksi menerapkan beberapa bentuk mekanisme penetapan harga karbon.

Dampak perubahan iklim

Bank DBS menyebut, perubahan iklim juga menciptakan peluang bagi perusahaan. Pada perusahaan eksplorasi minyak dan gas, perusahaan pertambangan batu bara dan pembangkit listrik, dampak utama termasuk potensi risiko penurunan pendapatan dan penurunan nilai aset penghasil karbon karena permintaan lebih besar untuk energi hijau, biaya operasi lebih tinggi (karena pengetatan peraturan dan tingkat emisi), kekurangan sumber daya (seperti kelangkaan air), dan kebijakan hukum untuk efek perubahan iklim, yang merusak. Peluang potensial termasuk pengurangan konsumsi energi melalui peningkatan efisiensi energi, pengembangan produk hijau baru, ekspansi ke energi terbarukan, dan lain-lain.

Untuk perusahaan eksplorasi minyak dan gas dan perusahaan pembangkit listrik, permintaan akan energi lebih ramah lingkungan berdampak langsung pada operasi intensitas karbon tinggi yang mereka miliki. Oleh karena itu, terdapat potensi risiko penurunan pendapatan, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan nilai aset penghasil karbon. Selain itu, pengetatan peraturan dan tingkat emisi berarti biaya operasi lebih tinggi, baik melalui peralihan ke bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah atau pemasangan teknologi penangkapan karbon. Potensi risiko dari kekurangan sumber daya, seperti kelangkaan air, dapat berdampak negatif terhadap produksi, dan sebagai akibatnya berdampak negatif terhadap pendapatan dari total penjualan. Ada juga peningkatan jumlah kasus hukum terhadap perusahaan bahan bakar fosil dan perusahaan utilitas dalam beberapa tahun terakhir karena efek perubahan iklim, yang merusak.

Sementara itu, peluang juga muncul dari perubahan iklim. Sebagai contoh, perusahaan dapat mencari cara untuk mengurangi konsumsi energi melalui peningkatan efisiensi energi, pengembangan produk hijau baru, ekspansi ke energi terbarukan, dan lain-lain. Dengan demikian, perubahan iklim dapat berdampak negatif dan positif pada pendapatan dari total penjualan dan biaya operasional perusahaan.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh pemerintah melalui peningkatan kinerja yang direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2020, serta peluasan mandat dari Pemerintah.

Melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdirinya, SMF telah mengalirkan dana ke Penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan 31 September 2020 secara kumulatif mencapai Rp 68,09 triliun. Terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp 12,15 triliun, penyaluran pinjaman sebesar Rp 55,83 triliun, dan pembelian KPR sebesar Rp 106 miliar.

Sejak tahun 2009 sampai September 2020, SMF telah menginisiasi 13 kali penerbitan transaksi sekuritisasi baik dengan skema KIK EBA maupun EBA-SP, dengan total nilai sebesar Rp 12,155 triliun—12 transaksi dilakukan bekerja sama dengan BTN dan 1 transaksi dengan Bank Mandiri.

Tak hanya itu, SMF juga menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan, bank umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Syariah. Akumulasi penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan SMF sejak 2009 hingga 31 September 2020 tercatat sebesar Rp 11,5 Triliun.

SMF juga aktif menerbitkan surat utang sejak 2009 silam. Hingga 30 September 2020, SMF sudah menerbitkan 44 kali surat utang termasuk Surat Berharga Komersial dengan total nilai penerbitan Rp 41,21 triliun yang terdiri dari 32 kali penerbitan obligasi dan sukuk dengan nilai Rp 37,23 triliun, 11 penerbitan Medium Term Note (MTN) dengan nilai Rp 3,85 triliun, dan 1 kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp 120 miliar.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, tahun 2020 ini SMF tengah fokus dalam mendukung pemerintah pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam sektor perumahan melalui penyaluran dukungan pendanaan jangka panjang pada Program FLPP, relaksasi untuk pembiayaan homestay bagi masyarakat pemilik homestay melalui Program Kemitraan Perseroan, sinergi dengan lembaga/institusi dibawah Kementerian Keuangan pada kegiatan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19, serta melaksanakan penugasan-penugasan khusus yang diberikan oleh Kementerian Keuangan selaku pemegang saham SMF.

SMF mendapatkan peluasan mandat dari pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Peraturan Presiden (Perpres) No.100 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

“Melalui amanah baru tersebut, SMF dapat semakin mengoptimalkan perannya yang diimplementasikan melalui pemberian dukungan pembiayaan tidak hanya KPR siap huni, melainkan juga dapat untuk, Kredit Mikro Perumahan dan KPR Sewa Beli sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terfasilitasi. Selain itu, perluasan mandat juga dimaksudkan membuka peluang perseroan untuk mendukung pembiayaan pasokan perumahan melalui kredit konstruksi, bekerja sama dengan lembaga penyalur pembiayaan perumahan,” kata Ananta dalam Konferensi Pers Pencapaian Kinerja SMF Triwulan III Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual, pada Kamis (26/11/2020).

Ananta mengungkapkan, mandat baru tersebut dapat semakin memperkuat fungsi dan peran SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi suppy dan demand, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terbuka lebar.

“Kami optimistis dengan adanya mandat baru itu, SMF dapat semakin mengoptimalkan perannya untuk mendukung bergeraknya industri perumahan nasional untuk mendukung PEN di sektor perumahan. Di mana industri perumahan dapat memberikan multiplier effect ke berbagai sektor lainnya,” pungkas Ananta.

Penugasan Khusus

Selain penyaluran KPR FLPP, SMF sebagai SMV dan fiscal tools pemerintah juga aktif menjalankan program penugasan khusus dari pemerintah yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Terkait Program Pembiayaan Homestay, SMF kembali bersinergi dengan Direktorat Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Kerja Sama Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan Pembangunan Homestay di Destinasi Pariwisata Indonesia yang diwujudkan melalui melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pada 12 November 2020.

SMF dalam kerja sama ini berperan sebagai penyedia dana untuk pembiayaan homestay kepada Masyarakat di Desa/Lokasi Wisata melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area Daerah Super Priotitas (DSP). Sepanjang tahun 2019 dan 2020, SMF telah bersinergi dengan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Program Kemitraan berupa Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang terletak di Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Sementara itu, untuk realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, SMF telah bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah. Pada tanggal 5 November 2020, SMF telah melakukan penandatangan nota kesepakatan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Tangerang untuk peningkatan kualitas rumah di kelurahan Mauk Tangerang. Sebelumnya SMF juga telah menjalin sinergi dengan DJCK Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Pekalongan, Jawa Tengah.

 

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan menggunakan dana Bina Lingkungan (BL) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Sepanjang tahun 2019 – 2020, SMF telah melakukan kolaborasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh bersama Kotaku di 7 kota yaitu Yogyakarta, Semarang, Bukittinggi, Makassar, dan Pontianak, Pekalongan, dan Kabupaten Tangerang.

 

 

Lanjut baca

Breaking News

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK). Pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Demand dari perekonomian digital di Indonesia jelas akan sangat tinggi dan pandemi ini akan mengakselerasi adopsi digital baik dari konsumen maupun produsen”, kata Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin dalam Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Masyita menjelaskan, pemerintah melalui APBN 2021 juga memberikan dukungan agar pembangunan dan perkembangan TIK di Indonesia dapat diadopsi dengan lebih cepat serta menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.  Terutama daerah lokasi prioritas lokasi prioritas/perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Anggaran Rp 29,6 triliun yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga maupun melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan di bidang TIK.

“Pemerintah juga menyadari pentingnya pengembangan ICT (Information and Communication Technologies) ini, oleh karena itu ini pertama kali ICT dialokasikan cukup besar di APBN mencapai hampir 30 triliun”, jelas Masyita.

Sementara itu, arah kebijakan TIK untuk tahun 2021, antara lain meliputi: (i) Akselerasi Transformasi Digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); serta (iv) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada wilayah 3T.

Untuk kegiatan strategis bidang TIK pada tahun 2021 yakni, (i) Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di 5.053 lokasi desa wilayah 3T; (ii) Penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik; (iii) Pembangunan Pusat Data Nasional; (iv) Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, Digital Technopreneur; (v) Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik; (vi) Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perangkat IT dan Jaringan Komunikasi; serta (vii) Mendukung digitalisasi pendidikan, seperti pengadaan alat TIK & media pembelajaran.

Masyita menyampaikan, sektor ekonomi digital di Indonesia masih memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh. Sinergi peran pemerintah, private sector dan masyarakat akan sangat mempengaruhi perkembangan digital ekonomi ke depan. “Kita berharap bahwa terjadi banyak inovasi, pemerintah itu sifatnya memberikan pancingan, akan tetapi perkembangan itu diharapkan dilakukan oleh private sector dan juga masyarakat secara umum”, kata Masyita.

Selain Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi #Uangkita Talk kali ini menghadirkan narasumber yang berasal dari pelaku industri (startup) dan juga perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu CFO Sayur Box, Arif Zamani dan Public Policy and Government Relations Manager Google Indonesia, Danny Ardianto.

Lanjut baca

Breaking News

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Webinar KPP Pratama Serpong bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di ranah pajak, pemerintah melalui Ditjen Pajak mengeluarkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah atau pembebasan pajak final 0,5 persen hingga akhir tahun 2020.

Sayangnya, hingga saat ini masih sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Di KPP Pratama Serpong misalnya, dari jumlah 6.263 WP UMKM yang terdaftar di kantor pajak ini, baru ada sekitar 1.488 WP UMKM yang memanfaatkannya.

Untuk menyosialisasikan insentif pajak sekaligus implementasi kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan melalui Business Development Services (BDS), KPP Pratama Serpong mengadakan webinar bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Ditonton oleh lebih dari 1000 orang, webinar ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan atau bahkan semakin berkembang di tengah pandemi ini. Webinar gratis ini juga menghadirkan dua pembicara yang ahli di bidangnya yakni Business Coach and Communication Specialist Helmy Yahya dan Pemilik Xing Fu Tang Indonesia Vancelia Wiradjaja.

Pada paparannya, Helmy mengatakan bahwa kunci agar pelaku usaha rintisan milenial atau pelaku UMKM bertahan di saat pandemi ini mesti bisa berpikir lebih atau out of the box. Karena krisis kesehatan dan ekonomi ini merupakan situasi darurat yang dialami semua orang, negara, dan instansi.

“Jadi jangan larut dalam mengeluh, karena semua orang mungkin punya persoalan yang lebih berat dari kita. Mari kita bergerak untuk mencari solusi,” tegasnya.

Helmy mengungkapkan, salah satu tip untuk mengelola bisnis saat pandemi yakni dengan menawarkan produk di waktu yang pas. Saat pandemi banyak bisnis yang ambruk, tapi juga banyak bisnis yang bertumbuh. Jadi, pelaku usaha mesti jeli memanfaatkan peluang ini. Masuklah ke dalam bisnis yang sedang dalam tren naik seperti makanan beku, jasa home interior, atau produk yang berhubungan dengan kesehatan pribadi.

Sependapat dengan Helmy, Vancelia sebagai pelaku usaha di sektor kuliner juga merasakan beratnya dampak pandemi Covid-19, tapi hal terpenting yang ia lakukan yakni mempersiapkan pola pikir agar cepat melakukan adaptasi dan perubahan untuk bertahan atau bahkan bisa memanfaatkan momentum.

“Sebagian pebisnis yang masih menggunakan covid atau pandemi sebagai alasan terus-terusan, itu artinya mereka belum move on. Jadi, kita harus betul-betul siap, kenal dengan produk kita agar kita bisa mengatasi masalah apapun itu—tidak hanya pandemi.”

Vancelia yang telah memiliki 28 gerai minuman boba asal Taiwan ini juga mengatakan, jurus kesuksesannya dalam mengembangkan bisnis adalah membangun strategic team dan menganalisa kekuatan serta kelemahan bisnisnya.

“Jadi kita harus punya right people for our team, right product untuk kita tawarkan, dan nanti akan menjadi right profit. Ini dibutuhkan pengetahuan yang sangat dalam tentang karakter tim kita dan juga karakter produk kita,” terangnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News5 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News7 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News1 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News2 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News2 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News2 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis2 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved