Connect with us

Breaking News

Pebisnis Retail Menanti Insentif

Diterbitkan

pada

Selama pandemi, omzet sektor retail menurun tajam hingga 70 persen. Pelaku usaha perlu dukungan dan insentif pemerintah.

Kalangan pebisnis retail mengusulkan adanya stimulus dari pemerintah menjelang penyelenggaraan Hari Belanja Diskon atau Happy Birth Day (HBD) Indonesia pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus 2021.

Ketua Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan, dukungan pemerintah berupa stimulus dalam bentuk pembebasan biaya ongkos kirim barang maupun diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diharapkan dapat menggerakkan daya beli masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Pihaknya juga berharap adanya dukungan dari sektor perbankan dalam hal promosi.

Penyelenggaraan HBD Indonesia 2021 akan kembali melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, asosiasi, perbankan, marketplace, media dan berbagai komunitas lainnya untuk mendorong pertumbuhan penjualan retail semua produk lokal, global hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jika ada stimulus dan diiringi dengan tambahan modal, kami dari peretail akan mampu memenuhi potensi naiknya permintaan barang,” papar Budihardjo dalam keterangan resmi, akhir April lalu.

Hippindo menyampaikan tiga usulan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Ahad (25/04) untuk membantu pemulihan ekonomi nasional sekaligus melaporkan kondisi sektor riil selama pandemi. Pertama, mengenai permintaan vaksin untuk ekonomi dan kesehatan. Kedua, terkait kondisi keuangan sektor retail selama pandemi. Dan ketiga, usulan untuk menggerakkan daya beli masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Budihardjo mengungkapkan, Hippindo akan memperoleh sekitar 500.000 vaksin bagi karyawan anggota Hippindo yang bekerja di mal, restoran, rest area, stasiun, bandara, pelabuhan dan kawasan perdagangan termasuk juga retail pemasok dan penyewa. Menurutnya, program vaksinasi akan meningkatkan perekonomian seiring makin banyaknya karyawan retail yang sudah memperoleh vaksin sehingga kesehatan juga menjadi lebih terjamin. Pihaknya juga akan mengadakan program khusus, yakni membuat pin bertuliskan “kami sudah divaksin dan tetap jaga prokes” yang akan dikenakan oleh semua karyawan di sektor retail dan penyewa untuk membantu sosialisasi kegiatan vaksinasi Covid-19.

“Program vaksinasi ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk berbelanja sehingga roda perekonomian kembali bergerak,” imbuhnya.

Terkait kondisi keuangan arus kas retail selama pandemi, pihaknya mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk dukungan modal kerja dari perbankan untuk kelancaran modal kerja. Hippindo juga mengharapkan bantuan berupa suku bunga ringan, penambahan modal kerja, dukungan dari perbankan, OJK, dan insentif dari Kementerian Keuangan.

Insentif dari sisi perpajakan seperti bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk meningkatkan perdagangan selama Ramadan dan Lebaran akan sangat membantu sektor retail untuk kembali bangkit. Untuk jalur distribusi, pihaknya meminta ada pengamanan secara maksimal seiring maraknya aksi premanisme yang dapat membebani kalangan peretail.

Untuk branding, Hippindo mengharapkan dukungan berupa lokasi strategis untuk merek lokal dan kesetaraan dalam hal perpajakan maupun perizinan lainnya antara bisnis daring dan luring.

Omzet turun drastis

Ia menguraikan, omzet retail secara keseluruhan turun hingga 70 persen selama tahun 2020. Tahun 2019 atau setahun sebelum pandemi merebak, usaha retail mampu meraih omzet sekitar Rp 500 triliun. Para peretail memperkirakan penjualan akan pulih dan kembali menggeliat seperti sebelum pandemi jika pemerintah merealisasikan berbagai insentif yang diajukan Hippindo.

“Di awal 2021 penurunannya sudah melandai menjadi 30 persen. Untuk itu kami usulkan sejumlah dukungan seperti pemberian insentif agar sektor retail bisa tumbuh kembali di level yang sama seperti sebelum pandemi,” jelas Budihardjo.

Bisnis retail merupakan salah satu sektor usaha yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi seiring penurunan permintaan pasar, sementara ada biaya tetap (fixed cost) yang masih harus dibayarkan oleh pengusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani sebelumnya menyatakan, berbagai fenomena yang terjadi selama pandemi seperti pemotongan gaji hingga pemberhentian karyawan telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terutama di bisnis retail yang menjual barang-barang selain kebutuhan pokok. Menurutnya, sektor retail mengalami penurunan dengan tingkat yang bervariasi, bergantung jenis barang yang dijual.

Breaking News

Dua Pilar untuk Pajak Berkeadilan

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Praktisi perpajakan Torang Shakespeare Siagian mengatakan, saat ini G20/OECD tengah berupaya untuk menghilangkan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan negara sumber atau domisili. Konsensus ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi seluruh negara, baik negara produsen maupun konsumen.

Berdasarkan pembahasan terakhir G20/OECD, saat ini muncul dua pilar utama. Pilar 1 merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal ini dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Torang menjelaskan, dalam Pilar 1 terdapat hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global/multinational (MNE), realokasi hak pemajakan kepada negara yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Konsensus ini masih dibahas forum.

“Dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara yurisdiksi pasar tidak berlaku lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut. Selain itu, Pilar 1 juga mengusulkan 20 persen sampai dengan 30 persen dari residual profit (seluruh laba di atas 10 persen dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi,” jelas Torang dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), pada Sabtu (25/9).

Selanjutnya, Pilar 2, yaitu usulan yang berupaya mengurangi kompetisi sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif pajak penghasilan (PPh) badan minimum secara global sebesar 15 persen. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Adapun rencana yang diusung dalam Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.

Torang menjelaskan, setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai threshold jika perusahaan multinasional berkantor pusat di negara itu.

“Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi,” tambahnya.

Pilar 2 juga akan menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom. Sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Lanjut baca

Breaking News

ALFI/ILFA dan SNR Law Firm Kerja Sama Bidang Hukum Bisnis Logistik dan “Forwarding”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam bidang hukum dengan kantor hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors at Law (SNR Law Firm). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi dengan founder dan partner dari  SNR Law Firm Uli I. H. Simanungkalit, S.H., M.H., dan Januardo S. P. Sihombing, S.H., M.H., M.A..

Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan Rizki Hendarmin, S.H., dan Suprayogi Soepaat, S.H., selaku partner SNR Law Firm dan Teguh Siswanto selaku Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Antar-Asosiasi ALFI. Selain itu, nota kesepahaman ini merupakan bentuk sinergitas antara Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA dengan SNR Law Firm. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi/edukasi di bidang hukum dalam bisnis logistik dan forwarding kepada para anggota ALFI/ILFA, khususnya dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan sosialisasi atau edukasi tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan focus group discussion, seminar, lokakarya, maupun bentuk kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pengumpulan gagasan, mencari solusi atau diskusi terkait permasalahan hukum yang pada umumnya terjadi dalam bisnis logistik dan forwarding dari hulu sampai ke hilir.

“Permasalahan hukum mencakup permasalahan hukum di bidang pelayanan kargo maupun logistik, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen; pelaku usaha dengan pelabuhan; pelaku usaha dengan pemerintah terkait perijinan; pelaku usaha dengan pelaku usaha terkait utang-piutang, dan permasalahan hukum lainnya di bidang bisnis logistik dan pengangkutan,” kata Yukki melalui keterangan tertulis Rabu, (6/10/21).

Pokok materi dari sosialisasi atau edukasi tersebut akan membuka ruang diskusi baik secara teori dan praktik, serta pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dapat menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum dalam praktik bisnis logistik dan forwarding, termasuk teknik-teknik penyelesaian restrukturisasi utang-piutang bagi para pelaku bisnis di bidang logistik dan forwarding sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selain melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang telah mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, maka penting bagi pelaku bisnis logistik dan forwarding untuk mengetahui bahwa terdapat sarana restrukturisasi utang yang disediakan oleh negara di antaranya ada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.

“Adanya kerja sama antara DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun gagasan dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum yang terjadi di dunia bisnis logistik dan forwarding, khususnya selama pandemi Covid-19 termasuk peluang bisnis yang bisa dikembangkan di sektor bisnis ini,” harap Yukki.

Sementara Januardo S. P. Sihombing menyampaikan bahwa PKPU merupakan sarana yang efektif dan sustainable bagi pelaku bisnis untuk dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, hal ini dikarenakan segala proses dan sarana restrukturisasi tersebut telah diatur dan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“PKPU dengan metode yang baik bisa dipertimbangkan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 ini yang disebabkan salah satunya permasalahan cash flow perusahaan dari keadaan tidak maksimalnya roda bisnis di waktu belakangan ini,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini.

Januardo mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini maka DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm telah sepakat untuk menjadi mitra dalam hal sosialisasi/edukasi hukum bagi para pelaku bisnis logistik dan forwarding, khususnya terkait restrukturisasi utang piutang yang dilandaskan pada khazanah ilmu pengetahuan hukum, demi mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lanjut baca

Breaking News

Covid-19 adalah “The Best Chief Transformation Officer” Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pramasaleh, CEO PT Telkom Metra

Hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mendorong masyarakat untuk bertransformasi digital.

Jakarta, Majalahpajak.net – Inovasi digital mampu menghasilkan produk baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan juga memunculkan model bisnis baru yang mengubah pola kebiasaan di masyarakat. Hal ini disampaikan CEO PT Telkom Metra, Pramasaleh H Utomo dalam webinar bertema “Digtalisasi Pajak untuk Kemudahan Tax Compliance dan Efisiensi Bisnis,”, Jumat (01/10).

Menurutnya, inovasi harus terus dilakukan agar bisnis tidak mati. Kultur inovasi yang tumbuh akibat digitalisasi (explorative strategy) memungkinkan untuk menghasilkan produk-produk baru yang disruptif dan juga model bisnis baru yang bersifat game changer seperti Gojek dan Tokopedia. Kehadiran model bisnis baru ini mengubah pola transaksi ekonomi dari cara konvensional menjadi digital sehingga masyarakat harus menggunakan aplikasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi.

Prama menjelaskan, hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mengharuskan masyarakat untuk bertransformasi digital. Ia mengungkapkan, sejak 1995 Telkom sebenarnya sudah mengembangkan layanan video conference, namun ketika itu masih sulit diterima masyarakat. Sekarang dengan adanya pandemi, layanan tatap muka online seperti zoom menjadi sangat populer dan semuanya harus menerapkan video conference.

“Jadi the best CTO (Chief Transformation Officer) di dunia itu justru Covid-19 yang memaksa semuanya untuk bertransformasi digital. Ini adalah cara perusahaan agar tetap bisa menjangkau pelanggannya dengan lebih efisien,” kata Prama.

Ia menyatakan, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari operasional bisnis yang sebelumnya less digital, misalnya mempermudah dan mempercepat proses operasional dalam mengurus kewajiban pajak di perusahaan melalui aplikasi Telkompajakku untuk ekosistem perpajakan.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti memaparkan upaya kementerian keuangan (kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak dengan menghadirkan banyak layanan kanal informasi secara elektronik atau online, seperti pendaftaran online (e-registration) dan e-SPT melalui situs resmi DJP maupun jasa aplikasi penyampaian laporan pajak melalui pihak ketiga. Dengan demikian semakin banyak kanal komunikasi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak

Frans menyatakan, digitalisasi menciptakan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan sumber daya manusia. “Administrasi yang sebelumnya masih manual, sekarang dilakukan secara digital. Sehingga DJP dapat merelokasikan sumber daya manusianya untuk kegiatan lain seperti pengawasan dan penegakan hukum,”jelas Frans.

Sementara itu, Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Isnianto Kurniawan mengatakan, digitalisasi pajak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Jika penghitungan secara digital sudah akurat dan terkoneksi secara host to host dengan DJP, jelasnya, tentu perbedaan persepsi yang terkait dengan regulasi dan bisnis phaan akan semakin kecil.

“Akurasi penghitungan dan transparansi dalam digitalisasi pajak ini akan menurunkan denda pajak yang mestinya tidak perlu,”jelas Iwan.

Lanjut baca

Populer