Connect with us

Green Up

Patungan Membumikan Pancasila

W Hanjarwadi

Published

on

Bama Hilir adalah contoh nyata lebarnya kesenjangan sosial di negeri ini. Fakta ketertinggalan yang terjadi di tengah semangat pemerataan pembangunan.

Tanah becek akibat hujan deras yang mengguyur Kampung Bama Hilir, Desa Margagiri sore itu tak menyurutkan semangat para pejabat dan widyaswara Pusdiklat Pajak, Kementerian Keuangan. Di bawah rintik gerimis dan dingin udara yang menusuk kulit, puluhan peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan bersama Agro Desa Sinergi (ADS), sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Banten yang selama ini berikhtiar melakukan pemberdayaan dan pengembangan potensi desa di wilayah Banten.

Mereka berkumpul di pelataran Pondok Pesantren Minhajutholibin, sebuah pesantren kecil yang dihuni sekitar 20 orang santri usia belasan tahun. Di pesantren sangat sederhana itu, para pegawai Pusdiklaat Pajak tengah meresmikan selesainya pengerjaan mural di dinding kayu pesantren dan pemasangan paving block di halaman serta jalan kecil menuju pesantren. Dana pembangunan berasal dari dana capacity building atau outbound instansi, dan dari hasil patungan para pegawai.

Usai peresmian peserta dipecah menjadi tiga kelompok. Dipandu tim ADS, kelompok pertama melakukan diskusi membuka wawasan para ibu rumah tangga yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Diskusi membahas strategi meningkatkan nilai produk mereka dan menjual dengan teknik bundling. Mereka adalah perajin lidi dan emping melinjo.

Kelompok kedua tampak asyik berdiskusi dengan pemuda setempat yang tergabung dalam karang taruna. Mereka diajari teknik mengelola sampah menjadi pupuk organik dengan sistem biopori, serta membuka wawasan bahwa sampah nonorganik sesungguhnya mempunyai nilai jual. Sementara itu, kelompok ketiga pergi ke anak sungai untuk membersihkan sampah-sampah yang hanyut dan menyumbat aliran sungai.

Bukan “outbound” biasa

Capacity building Pusdiklat Pajak dengan temaWe Share because We Care” yang berlangsung tanggal dari 24–26 November 2018 kali itu memang berbeda dengan kegiatan serupa oleh institusi pada umumnya. Alih-alih melakukan kegiatan seminar di resort mewah dengan fasilitas serba-nyaman sembari bermain banana boot atau semacamnya, para pegawai memilih tinggal di kawasan desa tertinggal yang jauh dari kata nyaman. Mereka menginap di rumah-rumah penduduk setempat yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah-rumah itu mereka sulap menjadi homestay yang layak huni, dan mereka tinggal di sana untuk menyelami suka dan duka kehidupan masyarakat di kampung.

Para peserta tidur beralaskan tikar seadanya di lantai tanah rumah dengan dinding-dinding terbuat dari anyaman bambu yang jauh dari kata layak. Apalagi, tidak semua rumah memiliki fasilitas MCK. Makan pun seadanya, tergantung menu yang dihidangkan sang empunya rumah. Namun jangan salah. Meski tinggal di rumah tak layak, bukan berarti gratis. Rumah penduduk itu sengaja disewa dengan biaya layaknya menyewa kamar hotel. Sebelum menyewa, Pusdiklat Pajak bahkan membelikan sang tuan rumah peralatan masak dan rumah tangga untuk kebutuhan selama peserta tinggal di sana.

Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Pajak Muhamad Sandri Merizanta mengatakan, kegiatan itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa mereka. Sebab, meski memiliki potensi yang cukup menjanjikan, masih banyak warga setempat yang selama ini memang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Indonesia negara yang sangat kaya. Hanya saja, dari segi budaya menjadi sangat kecil-kecil. Kalau diukur secara ekonomi—economic scale—tidak akan bisa tumbuh karena terlalu kecil. Teorinya, kalau economic scale-nya kecil, maka yang harus dilakukan adalah menarik ekonomi dari luar ke dalam. Kalau enggak, orang-orang desa akan sibuk mencari pekerjaan di luar. Itu tidak akan membangun produktivitas orang di dalam. Padahal, di dalam kemampuannya ada potensi luar biasa,” tutur Sandri.

Kesenjangan tinggi

Bama Hilir adalah fakta getir kesenjangan sosial yang terjadi di tengah semangat pemerataan pembangunan. Bagaimana tidak, kondisi masyarakat kampung yang hanya berjarak sekitar 200 kilometer dari Ibu Kota itu menyajikan lanskap ironi yang sungguh mengusik nurani. Beberapa rumah cukup mewah tampak berdiri tegak di antara rumah-rumah reyot penduduk yang nyaris tak layak huni. Rumah-rumah si miskin terbuat dari bilik bambu rapuh yang sebagian berlubang di sana-sini. Daun-daun pintunya terbuat dari tripleks tipis yang dipenuhi stiker wajah-wajah klimis para calon legislatif dari berbagai partai.

Banyak penduduk yang tak memiliki fasilitas MCK. Untuk membuang hajat, mereka terbiasa mengandalkan aliran sungai. Maklum, jangankan untuk membuat MCK layak, untuk makan sehari-hari saja pendapatan mereka tak menjamin. Kebanyakan mereka menggantungkan mata pencaharian sebagai buruh tani penggarap milik para tuan tanah di kampung itu. Sebagian lagi menjadi buruh pemetik kelapa dengan upah sekadarnya—Kampung Bama memang salah satu daerah penghasil kelapa.

Di sisi lain, infrastruktur publik di kampung itu pun jauh dari kata memadai. Sebagian besar ruas jalan desa pun masih telanjang tanpa pengerasan—becek saat musim hujan dan berdebu saat kemarau tiba.

“Kegiatan ini tidak akan membuat perubahan yang cepat. Tapi, pertama, kita akan menemukan masalah. Kedua, ada kekuatan yang akan menyatukan berbagai komponen komunitas yang akhirnya bisa membentuk kultur baru masyarakat itu.”

Banyak potensi

Sandri mengungkapkan, pertimbangan memilih Kampung Bama Hilir sebagai tujuan capacity building Pusdiklat Pajak adalah saran Kepala Pusdiklat Pajak Hario Damar setelah mendapatkan cerita dari salah satu penduduk asli Bama Hilir yang ada di Jakarta. Tim Pusdiklat pun akhirnya melakukan survei ke lapangan.

“Untuk mendapatkan desa yang layak dibantu paling gampang, ya, dari orang-orang yang kerja paruh waktu di Jakarta,” kata Sandri.

Menurut Sandri, Potensi ekonomi Kampung Bama Hilir sebenarnya cukup banyak, baik dari sektor wisata maupun pertanian dan perkebunan. Daerah ini merupakan daerah areal persawahan yang dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibama atau Kali Bama yang memiliki debit air melimpah. Hanya saja, selama ini air belum bisa dimanfaatkan untuk irigasi sehingga persawahan masih mengandalkan tadah hujan.

“Bayangkan, jika air itu dialirkan ke sawah-sawah maka pertanian di situ tidak hanya mengandalkan air hujan sehingga lebih produktif.”

Lebih dari itu, sawah-sawah nan luas yang diapit suasana asri khas pegunungan itu tentu saja adalah potensi ekowisata yang sangat menjanjikan. Misalnya, untuk kegiatan outbound atau kegiatan pramuka, termasuk berkemah. Selain itu, daerah ini juga cukup dekat dengan Wisata Pantai Bama dan Pantai Karoeng yang potensinya belum digarap dengan maksimal.

Sandri menyadari, apa yang dilakukan Pusdiklat Pajak belum bisa membuat perubahan berarti. Namun, setidaknya upaya kecil itu akan bisa membuka cakrawala pandang masyarakat bahwa jika mau berusaha keras, desa mereka mampu mandiri sehingga kesenjangan yang ada bisa diatasi. Apalagi jika berbagai elemen masyarakat ikut terlibat.

“Kesenjangan itu membuat masyarakat jadi memikirkan diri sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana kita akan membuat perubahan. Kegiatan ini tidak akan membuat perubahan yang cepat. Tapi, pertama, kita akan menemukan masalah. Kedua, ada kekuatan yang akan menyatukan berbagai komponen komunitas yang akhirnya bisa membentuk kultur baru masyarakat itu,” kata Sandri.

Dan yang tak kalah penting, lanjut Sandri, kegiatan itu merupakan upaya membumikan nilai-nilai Pancasila. Setidaknya hal itu terlihat dari terjalinnya kerja sama antara Pusdiklat Pajak, ADS dan masyarakat. “Ada kontribusi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, ada musyawarah dalam menentukan aktivitasnya, dan terakhir kita awali semua dengan bismillah (niat) dan ditutup dengan alhamdulilllah (syukur),” pungkas Sandri.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Green Up

Ekonomi Biru Jaga Ekosistem Kelautan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Konsep Ekonomi Biru menekankan pada pentingnya menjaga ekosistem kelautan demi terjaganya keberlanjutan alam dan kehidupan nelayan yang makin sejahtera melalui pengelolaan hasil tangkapan bernilai tambah.

Indonesia sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayah geografisnya merupakan lautan saat ini terus mengembangkan sektor kelautan sebagai tulang punggung perekonomian. Terkait hal ini, PBB mendukung Indonesia dalam meraih pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs) yang signifikan melalui pemanfaatan konsep Ekonomi Biru (Blue Economy).

United Nations Resident Coordinator for Indonesia Anita Nirody mengemukakan, perlu berbagai upaya dalam merealisasikan konsep Blue Economy terutama yang terkait dengan pengembangan pemerintahan yang baik, peningkatan pembiayaan yang inovatif, dan pemberdayaan komunitas pesisir. Konsep ini dapat diterapkan dalam kegiatan perekonomian wilayah pesisir.

Menurutnya, hal penting lainnya yang harus menjadi perhatian adalah kolaborasi pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan investor untuk merumuskan mekanisme pembiayaan. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem big data dalam memantau keanekaragaman hayati di wilayah pesisir.

“Jika pemerintah menjalankan konsep Ekonomi Biru secara konsisten, dalam setahun ke depan akan ada pencapaian signifikan yang dapat dilaporkan Indonesia di Sidang Umum PBB pada Juni 2020,” papar Anita dalam SDGs Annual Conference 2019 bertema “Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality” di Jakarta, 8–9 Oktober 2019.

Jika pemerintah menjalankan konsep Ekonomi Biru secara konsisten, dalam setahun ke depan akan ada pencapaian signifikan yang dapat dilaporkan Indonesia di Sidang Umum PBB pada Juni 2020

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif UN ESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) Armida Alisjahbana. Selain mengupayakan pencapaian SDGs secara tepat waktu di tahun 2030, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI era Presiden SBY ini menekankan perlunya mekanisme mobilisasi yang optimal secara lintas instansi dan lembaga nonpemerintah serta masyarakat. Menurutnya, ada tiga fokus utama yang harus dikejar dalam waktu dekat, yaitu : optimalisasi potensi kaum muda, pemberdayaan perempuan, dan teknologi.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto menyampaikan, upaya melibatkan kaum perempuan di kawasan pesisir dalam kegiatan ekonomi terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan seperti cara mengelola hasil laut. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dari hasil tangkapan nelayan dengan produk hasil olahan yang tahan lama sehingga kesejahteraan juga meningkat.

Menjaga ekosistem kelautan

Rangkaian kegiatan pertemuan tahunan SDGs Annual Conference 2019 diawali dengan acara festival SDGs di Parkir Timur Senayan, Jakarta pada awal Oktober 2019 yang diisi dengan edukasi tentang berbagai aspek penting dalam menjaga ekosistem kelautan mulai dari pelestarian biota laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan pariwisata, hingga pengelolaan sampah laut.-Novita Hifni

Continue Reading

Green Up

Ajak SAD Membangun Dusun

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

PetroChina memberdayakan komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam di Jambi agar tak lagi terpinggirkan di masyarakat.

Tak banyak perusahaan yang memiliki kepedulian dan mengarahkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (CSR, corporate social responsibility) untuk memberdayakan masyarakat terpencil yang tinggal di pedalaman. Perusahaan minyak dan gas asal Tiongkok yang berinvestasi di beberapa wilayah di Indonesia, PetroChina adalah salah satu entitas bisnis yang tergerak untuk membantu komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam (SAD) di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Dodi Ibnu Fajar selaku CSR Superintendent PetroChina International Companies mengemukakan, kegiatan pemberdayaan masyarakat terpencil SAD telah berlangsung selama setahun. Diakuinya banyak tantangan yang tidak mudah sejak awal menjalankan kegiatan ini. Namun, pihaknya meyakini bahwa SAD yang selama ini terpinggirkan sesungguhnya bisa diberdayakan.

“Tantangannya sangat berat. Stigma selama ini SAD jadi ejekan di masyarakat. Saya bertemu dua orang dari mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Sebenarnya mereka bisa diberdayakan,” ungkap Dodi kepada Majalah Pajak di Gedung Menara Kuningan, Jalan Rasuna Said, Jakarta,

Komunitas SAD yang tinggal di sekitar hutan Taman Nasional Bukit Duabelas (meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau) hidup berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga tidak memiliki identitas. Mereka bertahan hidup di dalam hutan dengan berburu, memanen hasil hutan, meramu, dan menangkap ikan sebagai mata pencahariannya.

Kehidupan SAD di hutan pedalaman yang tak memiliki akses air bersih menjadi perhatian utama dari program CSR yang dilakukan PetroChina dengan membuatkan sumber air tanah dengan kedalaman sekitar seratus meter. Ketersedian akses air bersih ini menjadi sumber kehidupan berharga yang mampu mengubah kebiasaan SAD dari sebelumnya tidak pernah merasakan segarnya mandi dengan air bersih, sekarang bisa membersihkan sekujur tubuhnya dengan guyuran air. Mereka juga diberdayakan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dengan pilihan mata pencaharian lain berbasis potensi lokal seperti beternak ikan.

“Sekarang SAD yang kami berdayakan sudah menetap di dalam satu lingkungan dan mempunyai identitas diri. Kalau dahulu kelompoknya dikenal sebagai SAD Pematang Kolim, sekarang menjadi Dusun Pematang Kolim,” paparnya.

Menurut Dodi, CSR merupakan pendukung kegiatan perusahaan agar dapat beroperasi dan diterima di masyarakat. Ia memaparkan tiga aspek yang menjadi kerangka program CSR di perusahaannya. Pertama, CSR untuk memberdayakan warga sekitar yang meliputi tiga lokasi, yakni lokasi fasilitas kegiatan operasi, lokasi akses menuju wilayah kegiatan operasi, dan lokasi desa terdampak. Kedua, memberi dukungan pada peningkatan kapasitas daerah seperti pembangunan fasilitas pelayanan publik dan gedung sekolah. Dan yang terakhir adalah turut berkontribusi dalam program nasional.

“Pemberdayaan SAD ini bentuk kontribusi kami pada program nasional untuk mendukung Nawacita Presiden Jokowi, bahwa negara hadir untuk membangun masyarakat terpencil,” ujarnya.

Dengar aspirasi daerah

Sebelumnya pada Januari 2018 lalu PetroChina bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) telah menyerahkan bantuan program CSR bagi komunitas SAD berupa fasilitas belajar dan ruang layanan kesehatan di Desa Bukit Suban, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

“Ini merupakan komitmen perusahaan untuk membantu mereka yang tidak hanya tinggal di wilayah operasi saja tapi juga di luar operasi,” kata Presiden PetroChina International Companies untuk Indonesia Gong Bencai.

Kepala SKK Migas perwakilan Sumatera Bagian Selatan Adiyanto Agus Handoyo mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari kegiatan hulu migas yaitu program pengembangan yang ada di dalam perjanjian kontrak kerja sama bahwa kontraktor yang berada dalam wilayah kerja juga memiliki kewajiban mengembangkan sekitar wilayah kerja.

“Kami sinkronkan program CSR ini dengan apa yang menjadi aspirasi daerah, seperti halnya pengembangan wilayah Suku Anak Dalam di sini,” Adiyanto.-Novita Hifni

Continue Reading

Green Up

Ramah Lingkungan, Hemat Devisa

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Melalui penerapan kebijakan B20 secara lebih luas di berbagai sektor usaha, penggunaan energi fosil dapat ditekan dan pemanfaatan energi terbarukan akan meningkat.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan B20 dalam pemanfaatan energi ramah lingkungan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO yang berlaku sejak September 2018. Inisiatif dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan ini direalisasikan melalui kewajiban penggunaan bahan bakar nabati berupa biodiesel dari minyak sawit dengan campuran sebesar 20 persen ke dalam bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan B20 sebelumnya telah dijalankan sejak Januari 2016, tapi masih terbatas pada sektor-sektor tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015, yakni usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Dari berbagai sektor usaha itu, transportasi merupakan sektor yang paling konsisten dalam memanfaatkan biodiesel.

Sejak terbitnya peraturan presiden di atas, maka sejak September 2018 kebijakan B20 bersifat mandatory dan diterapkan secara masif di semua sektor. Kebijakan ini diharapkan dapat secara bertahap meningkatkan pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan dan di waktu yang bersamaan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (minyak bumi). Pemanfaatan bahan bakar nabati secara nasional juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam.

Kebijakan B20 merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan ketahanan energi nasional di masa depan khususnya terkait upaya mengurangi penggunaan energi fosil.

Hemat devisa

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan, kebijakan B20) memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar.

Menurutnya, kebijakan B20 merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan ketahanan energi nasional di masa depan khususnya terkait upaya mengurangi penggunaan energi fosil.

Dalam empat bulan, kebijakan untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat 937,84 juta dollar AS atau sekitar Rp13,23 triliun (kurs Rp 14.100). Selama 2018, paparnya, penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Biodiesel mencapai 1,67 juta kilo liter (KL).

Selain kebijakan B20, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga menerapkan konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) sebagai langkah diversifikasi energi. Total penyaluran LPG bersubsidi di tahun 2018 sebesar 6,55 juta Metrik Ton (MT) dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO.

“Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun,” ungkap Djoko.

Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, realisasi penjualan BBM tercatat sebesar 67,35 juta KL, terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (solar, minyak tanah dan premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Kebijakan B20 didukung penuh oleh kalangan pelaku industri sawit nasional dan berharap agar produksi maupun distribusi biodiesel dapat bergerak cepat. Saat ini pasar ekspor biodiesel menjanjikan potensi bisnis yang besar dengan harga jual di pasar global yang tinggi. – Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Breaking News6 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News1 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending