Connect with us

Green Up

Patungan Membumikan Pancasila

W Hanjarwadi

Published

on

Bama Hilir adalah contoh nyata lebarnya kesenjangan sosial di negeri ini. Fakta ketertinggalan yang terjadi di tengah semangat pemerataan pembangunan.

Tanah becek akibat hujan deras yang mengguyur Kampung Bama Hilir, Desa Margagiri sore itu tak menyurutkan semangat para pejabat dan widyaswara Pusdiklat Pajak, Kementerian Keuangan. Di bawah rintik gerimis dan dingin udara yang menusuk kulit, puluhan peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan bersama Agro Desa Sinergi (ADS), sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Banten yang selama ini berikhtiar melakukan pemberdayaan dan pengembangan potensi desa di wilayah Banten.

Mereka berkumpul di pelataran Pondok Pesantren Minhajutholibin, sebuah pesantren kecil yang dihuni sekitar 20 orang santri usia belasan tahun. Di pesantren sangat sederhana itu, para pegawai Pusdiklaat Pajak tengah meresmikan selesainya pengerjaan mural di dinding kayu pesantren dan pemasangan paving block di halaman serta jalan kecil menuju pesantren. Dana pembangunan berasal dari dana capacity building atau outbound instansi, dan dari hasil patungan para pegawai.

Usai peresmian peserta dipecah menjadi tiga kelompok. Dipandu tim ADS, kelompok pertama melakukan diskusi membuka wawasan para ibu rumah tangga yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Diskusi membahas strategi meningkatkan nilai produk mereka dan menjual dengan teknik bundling. Mereka adalah perajin lidi dan emping melinjo.

Kelompok kedua tampak asyik berdiskusi dengan pemuda setempat yang tergabung dalam karang taruna. Mereka diajari teknik mengelola sampah menjadi pupuk organik dengan sistem biopori, serta membuka wawasan bahwa sampah nonorganik sesungguhnya mempunyai nilai jual. Sementara itu, kelompok ketiga pergi ke anak sungai untuk membersihkan sampah-sampah yang hanyut dan menyumbat aliran sungai.

Bukan “outbound” biasa

Capacity building Pusdiklat Pajak dengan temaWe Share because We Care” yang berlangsung tanggal dari 24–26 November 2018 kali itu memang berbeda dengan kegiatan serupa oleh institusi pada umumnya. Alih-alih melakukan kegiatan seminar di resort mewah dengan fasilitas serba-nyaman sembari bermain banana boot atau semacamnya, para pegawai memilih tinggal di kawasan desa tertinggal yang jauh dari kata nyaman. Mereka menginap di rumah-rumah penduduk setempat yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah-rumah itu mereka sulap menjadi homestay yang layak huni, dan mereka tinggal di sana untuk menyelami suka dan duka kehidupan masyarakat di kampung.

Para peserta tidur beralaskan tikar seadanya di lantai tanah rumah dengan dinding-dinding terbuat dari anyaman bambu yang jauh dari kata layak. Apalagi, tidak semua rumah memiliki fasilitas MCK. Makan pun seadanya, tergantung menu yang dihidangkan sang empunya rumah. Namun jangan salah. Meski tinggal di rumah tak layak, bukan berarti gratis. Rumah penduduk itu sengaja disewa dengan biaya layaknya menyewa kamar hotel. Sebelum menyewa, Pusdiklat Pajak bahkan membelikan sang tuan rumah peralatan masak dan rumah tangga untuk kebutuhan selama peserta tinggal di sana.

Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Pajak Muhamad Sandri Merizanta mengatakan, kegiatan itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa mereka. Sebab, meski memiliki potensi yang cukup menjanjikan, masih banyak warga setempat yang selama ini memang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Indonesia negara yang sangat kaya. Hanya saja, dari segi budaya menjadi sangat kecil-kecil. Kalau diukur secara ekonomi—economic scale—tidak akan bisa tumbuh karena terlalu kecil. Teorinya, kalau economic scale-nya kecil, maka yang harus dilakukan adalah menarik ekonomi dari luar ke dalam. Kalau enggak, orang-orang desa akan sibuk mencari pekerjaan di luar. Itu tidak akan membangun produktivitas orang di dalam. Padahal, di dalam kemampuannya ada potensi luar biasa,” tutur Sandri.

Kesenjangan tinggi

Bama Hilir adalah fakta getir kesenjangan sosial yang terjadi di tengah semangat pemerataan pembangunan. Bagaimana tidak, kondisi masyarakat kampung yang hanya berjarak sekitar 200 kilometer dari Ibu Kota itu menyajikan lanskap ironi yang sungguh mengusik nurani. Beberapa rumah cukup mewah tampak berdiri tegak di antara rumah-rumah reyot penduduk yang nyaris tak layak huni. Rumah-rumah si miskin terbuat dari bilik bambu rapuh yang sebagian berlubang di sana-sini. Daun-daun pintunya terbuat dari tripleks tipis yang dipenuhi stiker wajah-wajah klimis para calon legislatif dari berbagai partai.

Banyak penduduk yang tak memiliki fasilitas MCK. Untuk membuang hajat, mereka terbiasa mengandalkan aliran sungai. Maklum, jangankan untuk membuat MCK layak, untuk makan sehari-hari saja pendapatan mereka tak menjamin. Kebanyakan mereka menggantungkan mata pencaharian sebagai buruh tani penggarap milik para tuan tanah di kampung itu. Sebagian lagi menjadi buruh pemetik kelapa dengan upah sekadarnya—Kampung Bama memang salah satu daerah penghasil kelapa.

Di sisi lain, infrastruktur publik di kampung itu pun jauh dari kata memadai. Sebagian besar ruas jalan desa pun masih telanjang tanpa pengerasan—becek saat musim hujan dan berdebu saat kemarau tiba.

“Kegiatan ini tidak akan membuat perubahan yang cepat. Tapi, pertama, kita akan menemukan masalah. Kedua, ada kekuatan yang akan menyatukan berbagai komponen komunitas yang akhirnya bisa membentuk kultur baru masyarakat itu.”

Banyak potensi

Sandri mengungkapkan, pertimbangan memilih Kampung Bama Hilir sebagai tujuan capacity building Pusdiklat Pajak adalah saran Kepala Pusdiklat Pajak Hario Damar setelah mendapatkan cerita dari salah satu penduduk asli Bama Hilir yang ada di Jakarta. Tim Pusdiklat pun akhirnya melakukan survei ke lapangan.

“Untuk mendapatkan desa yang layak dibantu paling gampang, ya, dari orang-orang yang kerja paruh waktu di Jakarta,” kata Sandri.

Menurut Sandri, Potensi ekonomi Kampung Bama Hilir sebenarnya cukup banyak, baik dari sektor wisata maupun pertanian dan perkebunan. Daerah ini merupakan daerah areal persawahan yang dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibama atau Kali Bama yang memiliki debit air melimpah. Hanya saja, selama ini air belum bisa dimanfaatkan untuk irigasi sehingga persawahan masih mengandalkan tadah hujan.

“Bayangkan, jika air itu dialirkan ke sawah-sawah maka pertanian di situ tidak hanya mengandalkan air hujan sehingga lebih produktif.”

Lebih dari itu, sawah-sawah nan luas yang diapit suasana asri khas pegunungan itu tentu saja adalah potensi ekowisata yang sangat menjanjikan. Misalnya, untuk kegiatan outbound atau kegiatan pramuka, termasuk berkemah. Selain itu, daerah ini juga cukup dekat dengan Wisata Pantai Bama dan Pantai Karoeng yang potensinya belum digarap dengan maksimal.

Sandri menyadari, apa yang dilakukan Pusdiklat Pajak belum bisa membuat perubahan berarti. Namun, setidaknya upaya kecil itu akan bisa membuka cakrawala pandang masyarakat bahwa jika mau berusaha keras, desa mereka mampu mandiri sehingga kesenjangan yang ada bisa diatasi. Apalagi jika berbagai elemen masyarakat ikut terlibat.

“Kesenjangan itu membuat masyarakat jadi memikirkan diri sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana kita akan membuat perubahan. Kegiatan ini tidak akan membuat perubahan yang cepat. Tapi, pertama, kita akan menemukan masalah. Kedua, ada kekuatan yang akan menyatukan berbagai komponen komunitas yang akhirnya bisa membentuk kultur baru masyarakat itu,” kata Sandri.

Dan yang tak kalah penting, lanjut Sandri, kegiatan itu merupakan upaya membumikan nilai-nilai Pancasila. Setidaknya hal itu terlihat dari terjalinnya kerja sama antara Pusdiklat Pajak, ADS dan masyarakat. “Ada kontribusi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, ada musyawarah dalam menentukan aktivitasnya, dan terakhir kita awali semua dengan bismillah (niat) dan ditutup dengan alhamdulilllah (syukur),” pungkas Sandri.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Green Up

Kepemimpinan Indonesia dalam Bisnis Berkelanjutan

Novi Hifani

Published

on

Pelaku bisnis harus memperkuat komitmennya pada praktik berkelanjutan untuk mencapai Sustainable Dvelopment Goal tahun 2030.

Penghargaan bagi perusahaan yang telah berkomitmen dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan (Sustainable Business Award) kembali diselenggarakan di awal Januari 2019. Kegiatan yang telah dijalankan sejak 2012 ini mengakui kepemimpinan dan kreativitas untuk berinovasi secara kolektif demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta Kamdani memaparkan, sebanyak 60 perusahaan dan usaha kecil menengah (UKM) turut serta dalam SBA 2018—meningkat 40 persen dari tahun sebelumnya. Namun menurutnya, kegiatan ini jangan hanya dilihat dari segi jumlah peserta melainkan juga dari keberanian untuk berpartisipasi mengingat proses penilaian yang sangat ketat.

“Ini tidak hanya seremonial, tapi pesan pentingnya dalam memajukan kepemimpinan yang inovatif secara berkelanjutan. Bukan kuantitas saja, tapi juga segi kualitas,” papar Shinta dalam sambutannya di Jakarta, Senin (7/1).

Penilaian perusahaan dilandasi oleh metodologi tentang proses dan kinerja yang menekankan pada sebelas kategori, yaitu strategi dan manajemen berkelanjutan, tenaga kerja, komunitas, manajemen energi, pengelolaan air, produktivitas pengelolaan limbah dan material, manajemen rantai pasok, pemanfaatan lahan dan keragaman hayati, tanggung-jawab dan etika bisnis, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal—SDG) yang telah menjadi agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kegiatan yang telah dijalankan sejak 2012 ini mengakui kepemimpinan dan kreativitas untuk berinovasi secara kolektif demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada kesempatan ini, CEO Global Initiatives Tony Gourlay mengakui kepemimpinan keberlanjutan Indonesia di penghargaan SBA tahun ini baik dalam hal keterlibatan bisnis maupun negara dengan memberi contoh di kawasan. Gourlay berpandangan, bisnis harus memperkuat momentum ini lebih jauh untuk maju dan mencapai tujuan PBB, yakni terwujudnya SDG di tahun 2030 secara tepat waktu.

Ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh Global Initiatives yang bekerja sama dengan kantor akuntan PwC, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).

Pada ajang penghargaan ini, perusahaan semen PT Holcim Indonesia Tbk berhasil memenangkan kategori Best Strategy dan Sustainability Management. PT Vale Indonesia Tbk meraih penghargaan untuk kategori Best Workforce. PT Multi Bintang Indonesia Tbk memenangkan kategori Best Water Management dan Best Waste and Material Productivity. Sedangkan perusahaan tambang negara PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Best Energy Management.

Di tahun ini SBA juga memberikan penghargaan khusus yakni kategori Best Newcomer yang diberikan kepada PT Cargill, kategori Best Flagship Initiative kepada PT Astra International Tbk, kategori Special Recognition Flagship Initiative kepada PT Bayer Indonesia, dan kategori Special Recognition, Social Enterprise untuk PT Kreskros.

 

Continue Reading

Green Up

CSR Kesejahteraan Sosial bukan Derma

Novi Hifani

Published

on

Program CSR untuk penanganan kemiskinan harus memiliki “exit strategy” sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat.

Persoalan kemiskinan yang merupakan isu utama dari masalah kesejahteraan sosial di Indonesia perlu ditangani dengan program CSR yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pandangan ini disampaikan oleh Sekjen Forum CSR Kesejahteraan Sosial Iyuk Wahyudi kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Senin (12/11).

Menurut Iyuk, penanganan kemisikinan di tahap awal memang masih membutuhkan bantuan yang sifatnya derma (charity) bagi kelompok masyarakat paling miskin. Namun di tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan tidak terus menerus diberi bantuan.

“Banyak orang menganggap program-program CSR kessos itu semuanya charity. Padahal, penanganan kemiskinan justru bukan dengan memberi bantuan saja, melainkan harus melalui kegiatan pemberdayaan,” jelas Iyuk.

Ia memberi contoh program untuk memberdayakan para difabel tidak sebatas hanya dalam bentuk bantuan kursi roda atau kaki palsu. Hal terpenting yang perlu diberikan adalah memberdayakan para difabel melalui berbagai program pelatihan dan keterampilan sehingga mereka bisa berwirausaha menghasilkan suatu produk bernilai jual tinggi untuk kemandirian dan kesejahteraan hidup. Menurutnya sejumlah perusahaan yang menjadi pemenang Padmamitra 2018 juga telah memiliki program inovatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat sekaligus menangani persoalan kemiskinan.

“Di Yogya ada kelompok difabel yang mampu membuat produk kerajinan berkualitas dan eksotik sehingga harga jualnya tinggi. Dengan penghasilan yang lumayan itu mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri,” imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya merancang program CSR untuk penanganan kemiskinan dengan konsep berkelanjutan dan memiliki exit strategy sebagai tolok ukur bahwa program tersebut berhasil menumbuhkan kemandirian dan memberi manfaat bagi penerimanya. Selanjutnya si pemberi manfaat bisa memperluas kegiatannya untuk masyarakat di wilayah lain yang belum tersentuh.

Pemetaan masalah sosial sangat penting untuk menghindari ketimpangan penyaluran CSR.

Pemetaan masalah sosial

Menurutnya, CSR dari sudut pandang kesejahteraan sosial dimaknai bahwa begitu luasnya permasalahan kesejahteraan sosial membuat tidak ada satu pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bisa menyelesaikan sendirian sehingga perlu dukungan dari segenap pihak termasuk kalangan dunia usaha.

Melihat begitu luasnya persoalan kesejahteraan sosial, urainya, maka upaya pemetaan masalah sosial menjadi sangat penting. Hal ini untuk menghindari ketimpangan di satu daerah yang sebenarnya memiliki potensi CSR cukup besar tapi sebagian wilayahnya justru merupakan kantung kemiskinan.

“Peta permasalahan sosial ini masih jadi pekerjaan rumah dan merupakan salah satu program penting dari kami yang dinamai sistem informasi pemberdayaan sosial. Ini mempertemukan si penerima dengan pelaksana program,” paparnya.

Continue Reading

Green Up

BaruMemberdayakan Masyarakat di Jalur Batu Bara

Novi Hifani

Published

on

Adaro turut mendukung agenda pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai kegiatan CSR di bidang pemberdayaan masyarakat.

Ada empat pilar yang diterapkan PT Adaro Indonesia dalam menjalankan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Pertama, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal perusahaan maupun masyarakat sekitar. Kedua, penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah operasional perusahaan. Ketiga, pengelolaan hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosial dengan baik sehingga tidak terjadi kerentanan konflik. Dan terakhir, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik.

Dari sejumlah program tanggung jawab sosial yang telah dijalankan, Adaro memiliki kegiatan CSR bidang kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan yang turut mendukung agenda pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Upaya pengentasan kemiskinan ini diwujudkan melalui serangkaian program pemberdayaan masyarakat yang meliputi program pembinaan UMKM, program Kebun Karet Unggul, Program Pembinaan Peternakan dan Perikanan, dan Program Operasi Katarak.

Kegiatan pemberdayaan

Dalam pembinaan UMKM, program CSR diarahkan untuk menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru masyarakat. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan mulai dari pemberian bimbingan, pendampingan, hingga bantuan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk membantu pemasaran, Adaro menyediakan sentra oleh-oleh sebagai pusat penjualan produk para UMKM binaan. Saat ini terdapat 40 UMKM binaan yang memasarkan produknya di sentra yang terletak di Tabalong, Kalimantan Selatan. UMKM binaan Adaro bergerak di berbagai bidang, seperti UMKM kerajinan tenun lidi, UMKM produksi makanan amplang dan kue kering, UMKM madu hutan, dan UMKM tenun kain sasirangan.

Dalam Program Kebun Karet Unggul yang telah dilakukan sejak 1997, Adaro memberikan bimbingan teknis dan bantuan seperti bibit tanaman, pupuk, dan bahan pengental karet. Program ini dilakukan karena wilayah operasional perusahaan memiliki potensi besar dalam budi daya tanaman karet. Melalui program ini, produktivitas lahan karet dapat ditingkatkan sekaligus juga membantu biaya produksi kebun karet unggul untuk masyarakat.

Pada Program Pembinaan Peternakan dan Perikanan, saat ini terdapat 17 kelompok masyarakat binaan yang memanfaatkan lahan bekas tambang perusahaan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, bantuan biaya konstruksi kolam maupun, kandang, pengadaan pakan, bibit ikan dan hewan ternak, serta dukungan pemasaran.

Adaro berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan agar kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional penambangan dan sepanjang jalur angkut batu bara dapat ditingkatkan sehingga tercipta hubungan yang harmonis, nyaman tanpa konflik, dan saling menguntungkan bagi semua pihak baik perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan maupun pemangku kepentingan lainnya.

PT Adaro Indonesia merupakan salah satu kontraktor pemerintah dalam pengusahaan tambang batu bara yang berlokasi di Kabupaten Tabalong dan Balangan, Kalimantan Selatan. Sedangkan jalan angkut dan lokasi pengolahan maupun pemuatan batu bara ke kapal tongkang berada di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News7 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News7 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News7 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News8 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News8 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News10 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News1 tahun ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending