Connect with us

Recollection

“Passion” untuk Berdagang dan Berguna

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Dengan berniaga, PNS ini ingin lebih berguna buat orang banyak.

Suara ayam melengking ketika fajar mulai merekah. Dua pedal sepeda bergantian memutar menggerakkan laju rodanya. Keranjang berisi sego megono (nasi bercampur sayur nangka dengan parutan kelapa), berjejer rapi pada keranjang plastik yang diikat di belakang sadel.

Sego megono, sego megono,” teriak bocah kelas lima sekolah dasar itu nyaris saban pagi, menjajakan nasi megono berkeliling di Desa Setono, Pekalongan Timur, Jawa Tengah. Aktivitas itu dilakukan sebelum berangkat sekolah agar dagangan ibundanya, Khosiyah, lekas habis terjual. Tak hanya memasarkan, ia juga membantu ibunya memasak sejak pukul 03.30 WIB pagi.

Begitulah Soleh—panggilan akrab Chairul Saleh, mengisahkan masa lalunya kepada Majalah Pajak, Jumat (19/2). Account representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Palmerah ini bersyukur, perjuangan masa silam menjadi modalnya dalam mengarungi ombak kehidupan.

“Kalau dibilang malu, ya pasti malu. Karena banyak teman saya rumahnya di sekitar sana. Tapi kalau pengin habis, saya harus berjualan keliling. Ternyata, dari sini saya tertempa, hidup harus kerja keras, enggak bisa duduk manis terus dapat uang,” kenang anak sulung dari enam bersaudara ini.

Beranjak remaja, Soleh memproduksi sekaligus memasarkan telur asin bersama adiknya. Sepulang sekolah, pria kelahiran 14 Desember 1986 ini menjajakan telur asin di perkampungan yang tak jauh dari rumah.

“Dari kecil saya jarang bermain, lebih banyak berjualan dan belajar. Saya sadar untuk mengalahkan teman-teman yang lebih pintar caranya cuma dengan kerja keras, lebih rajin. Saya bisa menghafalkan satu buku. Itu cara belajar saya dari SD. Alhamdulillah, masuk (ke sekolah) favorit,” kata alumnus SMAN 1 Pekalongan ini.

Lulus SMA, mengikuti ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN, dan diterima di Program Diploma I Perpajakan (2005–2006), Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Malang, Jawa Timur. Sembari menimba ilmu, Soleh berjualan batik khas Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keperluan kuliah.

“Bisnis sudah mendarah daging di diri saya. Dari berbisnis saya belajar banyak hal—kerja keras, justru disiplin belajar, karena manajemen waktu harus lebih tertata. Waktu kuliah, alhamdulillah, sudah mendapat uang saku Rp 40 ribu atau Rp 120 ribu, saya lupa. Jadi kurang, harus nyambi jualan batik,” kenangnya lagi.

“Passion” bisnis

Penempatan tugas pertama kali Soleh di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Lima. Di sana ia belajar banyak hal, terutama soal kepercayaan diri dan sikap pantang menyerah.

“Saya dari desa bersyukur campur minder ditempatkan di KPP bonafide—melayani Wajib Pajak asing. Tapi dari sini saya berniat, ‘Apa pun yang di depan mata, saya harus bisa,’” kenangnya.

Semangat bekerja ia pupuk dengan passion berniaga. Sembari kerja ia memulai bisnis di berbagai macam produk. Soleh pernah berdagang kerupuk, tas, mainan anak, obat herbal, dan sebagainya. Ia juga sempat berjualan peralatan rumah tangga dari plastik.

“Sempat jualan kerupuk. Karena masih ngontrak, saya dan istri sempat tidur bareng puluhan kaleng kerupuk,” kenang suami dari Mirawati ini.

Pantang menyerah, Soleh pun hampir tiap malam mengikuti kelas pemasaran digital. Ia ingin memasarkan produk secara daring. Ia borong aneka barang bermerek yang tidak jadi dijual ke luar negeri—baju, sandal, sepatu.

“Rumah saya penuh—mulai dari ruang tamu, gudang, kamar. Bahkan untuk melangkah saja susah. Nah ini puncaknya saya jualan, sampai saya dan istri kadang kewalahan packing hingga larut malam,” kata Soleh.

Namun, lambat laun barang yang laris manis itu mulai sulit didapatkan, hingga akhirnya ia melabuhkan pilihan untuk menjual produk sabuk bonceng anak dan pakaian Muslimah. Alaballa—nama tokonya— menjadi top seller di salah satu marketplace sampai saat ini.

Menurut Soleh, tiada yang salah jika pegawai—terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), berbisnis. Apalagi, bisnis merupakan hobi yang bisa memantik semangat bekerja sekaligus menghasilkan pendapatan tambahan.

“Kalau saya mengandalkan uang gaji, saya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbagi banyak,” kata Soleh.

Keuntungan dari bisnis dialokasikan ke rumah belajar bernama Sahabat Alquran Depok, yang memiliki 70 guru dan sekitar 1.700 murid. Soleh juga punya wadah belajar bagi pelaku UMKM bernama Rumah Marketer Indonesia.

“Kalau ditanya cita-cita, pokoknya saya ingin berguna buat orang banyak. Karena saya sadar dulu hidup sudah,” tambahnya.

BDS dan PNS Inspiratif

Nama Soleh pun kian termasyhur sebagai pelaku UMKM inspiratif di lingkungan DJP. Hingga datang undangan untuk mengisi kelas UMKM di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Timur dan Utara sekitar tahun 2018. Kala itu, DJP baru saja menerapkan program Business Development Service alias BDS. Melalui program ini DJP membina UMKM agar naik kelas sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakannya. BDS gencar dilakukan pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur ihwal penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

“Saya membina digital marketing, karena itu passion saya. Kunci dari digital marketing adalah perbanyak interaksi di media sosial. Untuk mempercepat, pasang iklan berbayar, penjualan bisa naik drastis. Bujet iklan untuk pemula, kalau mau berhasil, minimal Rp 100 ribu sehari. Tapi bisa dimulai dari Rp 10 ribu,” katanya.

Dalam berniaga, ia menyarankan untuk fokus pada satu proses bisnis saja. Misalnya, untuk produk fesyen, disarankan untuk memilih lini produksi atau pemasaran. “Biar maksimal, tidak bisa semua kita ambil,” lanjutnya.

Sepanjang dua tahun ke belakang Soleh gerilya mengedukasi UMKM binaan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah; KPP Pratama Samarinda; KPP Pratama Batam Utara; KPP Pratama Batam Selatan; KPP Madya Batam; KPP Pratama Jakarta Palmerah; Kanwil DJP Jakarta Barat; KPP Pratama Purworejo; KPP Pratama Surabaya.

“Saya punya cita-cita di lima tahun ke depan Wajib Pajak UMKM yang ikut BDS, dapat naik kelas menjadi sebuah perusahaan berbadan hukum, memiliki banyak karyawan, berkontribusi membayar pajak dengan benar, serta membantu UMKM lainnya. Ekosistem inilah yang menjadi masa depan di negeri ini,” kata Soleh.

Berkat konsistensinya di bidang UMKM, Soleh terpilih menjadi PNS Inspiratif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020. Terpenting, kinerjanya sebagai AR tetap optimal dengan capaian target penerimaan pajak 197 persen.

Recollection

“Passion” Lama Bersemi Kembali

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Inge kembali pada “passion”-nya sebagai penyuluh. Ia ingin memperkukuh kolaborasi membangun kesadaran pajak.

Agustus 2020, Inge Diana Rismawanti balik ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal pajak (DJP) setelah puluhan tahun safari tugas ke unit lain.

“Teman-teman bilang, saya kembali ke habitat,” kata Inge di ruangannya, Rabu (13/1).

Di tahun 2003, Inge adalah Kepala Seksi Sarana Elektronik Direktorat Penyuluhan Perpajakan—sekarang P2humas. Ketika itu, ia bersama tim merintis modernisasi edukasi perpajakan di mal, kampus, dan sekolah. Kebetulan pula DJP tengah melakukan reformasi perpajakan jilid II yang digawangi oleh Dirjen Pajak Hadi Poernomo.

Waktu mengemban tugas di Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Inge terlibat dalam penyusunan regulasi penyuluh perpajakan. Kala itu, tim berpendapat bahwa selain pemeriksaan dan pengawasan, edukasi kesadaran pajak tak kalah penting digaungkan oleh DJP. Kesadaran pajak harus dipupuk secara sistemik melalui pendekatan hati oleh pegawai yang memang disiapkan sebagai penyuluh.

Inge dan tim mengawali perjuangan dengan melakukan uji petik ke beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sejurus kemudian, usulan itu diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Proses ini dikerjakan selama kurang lebih dua tahun. Gagasan itu terwujud dengan terbitnya Peraturan KemenPANRB Nomor 04/2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya.

“Kepatuhan kita rendah, tax ratio rendah. Mungkin butuh orang khusus menjelaskan apa arti pajak tanpa harus ada interpretasi lain. Karena pajak bukan barang yang enak dijual. Kita harus punya fungsional penyuluh, seperti halnya penyuluh di BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).”

Ketika Inge pindah tugas ke Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (Badora) sebagai Kepala Seksi Waskon (2007), tim tetap melanjutkan perjuangan. Hingga akhirnya terbit Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.

“Dulu ada kesan kalau pegawai yang ditempatkan di penyuluhan itu adalah pegawai yang kinerjanya kurang baik—penyuluhan sebagai tempat buangan. Namun dengan berbagai inovasi kegiatan inovasi penyuluhan, jadi berubah. Teman-teman jadi bilang. ‘Mau dong gue di Penyuluhan, asyik banget.’”

Kini, Inge bersyukur dapat balik mengabdi di bidang penyuluhan. Kebetulan pula sekitar sebulan sebelum ia dilantik, ditetapkan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak. Dalam regulasi ini definisi penyuluh pajak bertugas memberi informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Lalu, terbit pula Peraturan Menpan Nomor 50 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.

“Pas saya masuk, teman-teman bilang, ‘Kau yang memulai kau yang mengakhiri,’” kata Inge.

Inklusi kesadaran pajak

Inge yakin, penyuluhan adalah masa depan perpajakan Indonesia. Kepatuhan tiada terjadi jika budaya sadar pajak tak dipupuk terlebih dahulu. Namun, capaian edukasi tidak bisa diukur dalam waktu dekat. Bak investasi, keberhasilan atau manfaatnya baru akan tampak lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Badan Pusat Statistik memproyeksikan 70 persen penduduk Indonesia berusia produktif atau angkatan kerja (15–64 tahun) di tahun 2030.

“Kegiatan inklusi (pajak) harus ditanamkan sejak sekarang, diharapkan nanti mereka sudah jadi Wajib Pajak yang patuh,” kata perempuan kelahiran Jakarta, 22 Oktober 1969 ini.

Untuk itu, DJP mencetuskan program inklusi kesadaran pajak melalui sistem pendidikan. Misi ini tertuang dalam Rencana Kerja (Renstra) DJP tahun 2014–2020 dan sekarang dilanjutkan pada Renstra DJP 2020–2024.

Renstra lantas diejawantahkan dengan membuat nota kesepahaman antara DJP dengan Kemendikbud (tahun 2014) dan Kemenristek Dikti (tahun 2016). Kini, sudah 441 kampus yang telah berkomitmen.

Setelah MoU, DJP bersama Kemendikbud dan Kemenristek Dikti menyusun kurikulum yang disusul oleh peluncuran program Pajak Bertutur pada 2017. Secara simultan dilakukan pula bimbingan teknis (bimtek) kepada sekitar 2.411 dosen. Rangkaian proses itu dilakukan di bawah kepemimpinan Kasubdit Penyuluhan Perpajakan sebelumnya, Aan Almaidah Anwar.

Inge mengatakan, di tahun 2021 DJP akan fokus menaikkan tahapan inklusi, yakni penyempurnaan rencana pembelajaran semester (RPS) dan bimtek kepada para dosen. Secara umum ada lima tahap program inklusi, yakni koordinasi ke kampus, bimtek untuk dosen, RPS, pengawasan, dan evaluasi.

Selain pendidikan tinggi, kurikulum kesadaran pajak turut dikembangkan di bangku SD sampai SMA. Akan tetapi, perguruan tinggi masih menjadi prioritas DJP di tahun ini. Di kampus, kurikulum kesadaran pajak sudah masuk dalam mata kuliah wajib umum, yaitu pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia.

Selain itu, fokus pembinaan di tahun ini adalah meningkatkan capaian implementasi program Business Development Services (BDS) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Program yang dimulai pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 ini akan lebih intensif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Antara lain, bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pemberdayaan UMKM dilakukan dari sisi produksi, pengemasan, digitalisasi pemasaran, hingga dibantu dipertemukan dengan lembaga pembiayaan. Secara simultan edukasi kepatuhan pajak pun ditanamkan.

“Kontribusi UMKM untuk ekonomi kita sangat besar, BDS dimaksudkan agar mereka meningkat omzetnya, bahkan bisa ekspor,” kata Inge.

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2018, tercatat 27.656 UMKM sudah dibina oleh 298 KPP. Dari jumlah itu, 50,76 persen belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Katanya Kemenkop, ada 62 juta UMKM, tapi untuk PP 23 (setor pajak UMKM) masih 2 juta WP. Jauh banget. Untuk itu, BDS harus berkesimbungan—program jangka panjang. Harus mengetuk hati dulu.”

Inge juga akan menggandeng tokoh masyarakat untuk serempak memberi edukasi kesadaran pajak, melanjutkan kolaborasi yang sudah dilakukan bersama agamawan, konsultan pajak, asosiasi pengusaha, dosen, mahasiswa, maupun pengurus tax center.

“Kita bersama mengetuk hati. Bicara tentang pajak sebagai kecintaan kita pada negara. Bukan mengajarkan perhitungan pajak,” kata peraih gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Curtin Australia ini.

Lanjut baca

Recollection

Jiwa Guru di Meja Staf Khusus Menkeu

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Berbekal pengalaman di sektor swasta, pemerintahan, maupun lembaga internasional, ia terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah untuk pemulihan dan kemajuan Indonesia.

Begitu kasus pertama Covid-19 diumumkan pada 2 Maret 2020, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati langsung menginstruksikan jajarannya, termasuk kepada Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, untuk mempelajari Flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Menkeu memprediksi akan adanya dampak yang lebih besar dari Flu Spanyol. Seluruh staf harus menyiapkan gagasan kebijakan yang tak biasa, termasuk merumuskan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sekaligus menjadi shock absorber bagi perekonomian.

Masyita, yang ketika itu baru satu bulan menjabat, harus beradaptasi dengan pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketepatan itu.

“Bu Menteri langsung memberi arahan agar APBN melakukan peran sebagai kebijakan kontrasiklus dan melebarkan defisit APBN  di atas tiga persen, setelah WHO mengumumkan status pandemi tanggal 11 Maret dan pasar finansial global mengalami sudden stop sejak 20 Maret,” kata Masyita, kepada Majalah Pajak, Senin (14/12).

Tugas staf khusus dan tenaga ahli, kata Masyita, adalah memberi masukan kepada menteri atau unit eselon yang lain, sesuai bidang keahlian masing-masing. Masyita dan timnya harus melihat isu ekonomi secara lebih komprehensif supaya kebijakan yang dikeluarkan juga lebih baik.

Seperti kita tahu, Kemenkeu kemudian menyusun Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perppu yang kini menjadi UU Nomor 2 ini menetapkan bujet penanganan korona dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 695,2 triliun.

“Untungnya, pada saat menghadapi pandemi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan disiplin fiskal tinggi, dengan defisit diatur untuk tidak melebihi tiga persen sesuai undang-undang. Istilahnya, sebagai manusia kalau kita enggak boros, tabungan kita cukup,” kata Masyita.

Sebelum pandemi, rasio utang terhadap produk domestik bruto  Indonesia berada pada level aman, sekitar 30 persen—jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan rating yang sama, yang rata-rata di atas 50 persen dari PDB.

Dua klaster

Dalam menentukan kebijakan ekonomi, lanjutnya, terdapat dua klaster. Ada yang disebut kebijakan sisi permintaan dan kebijakan sisi penawaran. Kebijakan sisi permintaan biasanya bertujuan untuk membantu menggerakkan siklus bisnis dalam jangka pendek melalui kebijakan fiskal dan moneter.

Masyita menjelaskan, saat perekonomian di atas potensialnya, biasanya inflasi tinggi, maka dilakukan kontraksi fiskal atau moneter. Sebaliknya saat ekonomi sedang di bawah potensial, atau dalam periode resesi, dilakukanlah kebijakan ekspansi. Kebijakan ekspansi bertujuan memperbesar kegiatan perekonomian di saat negara menghadapi peningkatan pengangguran dan menurunnya kapasitas produksi.

Dengan kebijakan yang sudah diambil saat ini, Masyita berharap pemulihan ekonomi Indonesia dapat berpola V-shape atau Nike-shape, yakni terjadi penurunan dan pemulihan yang relatif cepat—bukan berpola L-shape (ekonomi turun dramatis tapi terjadi lambat pulih) atau W-shape (terjadi gelombang resesi ke dua atau ketiga).

“Melihat berbagai indikator, perekonomian sudah mencapai titik balik di kuartal ketiga 2020 dan terus dijaga momentumnya di kuartal empat,” kata Masyita. “Di tahun 2021 perekonomian diharapkan dapat kembali ke 5 persen di tahun 2021 setelah tahun ini di sekitar -2,2 hingga -1,7 di tahun 2020.”

Menurut Masyita, pemerintah sudah melakukan porsinya dengan menerbitkan berbagai kebijakan, sehingga kini giliran kita untuk membantu juga dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Karena pemulihan ekonomi erat kaitannya dengan kondisi penanganan kesehatan,” tegasnya.

Transformasi struktural

Sembari fokus pada pemulihan ekonomi, pemerintah melakukan transformasi struktural untuk mendorong sisi penawaran. Langkah ini penting untuk pemulihan di tahun 2021 dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yang tercermin dari APBN 2021. Alokasi anggaran infrastruktur, misalnya, mencapai sekitar Rp 413,8 triliun dan pembangunan bidang teknologi dan informasi atau information and communication technologies/ICT kurang lebih Rp 29,6 triliun.

“Investasi pemerintah ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi investasi swasta, sehingga terjadi crowding in investasi,” ungkap Masyita.

Transformasi struktural turut diupayakan melalui pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 silam. Regulasi ini diyakini mampu menciptakan segala efek berganda untuk kemajuan Indonesia. Pemerintah juga melanjutkan reformasi perpajakan. Indonesia diakui dunia internasional sebagai negara yang melakukan reformasi ekonomi di masa pandemi.

“Bu Menteri selalu bilang, ‘Kita harus memperbaiki diri di setiap krisis. Memperbaiki kebijakan, dengan anggaran yang tidak tak terbatas, kita memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,’” ungkap Masyita.

Mau jadi guru

Sebelum menjadi ekonom, Masyita adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI). Pilihan alumnus Australian National University ini dilatarbelakangi oleh pengalamannya merasakan kesenjangan pendidikan desa dan kota. Masyita kecil sekolah di beberapa daerah di Jambi, mulai dari desa Pelabuhan Dagang, lalu pindah ke Kecamatan Nipah Panjang, hingga  menetap di Ibu Kota Jambi.

“Waktu itu orang tua saya dinas di daerah di tempat bertugas itu belum ada listrik. Saya tidak sempat merasakan sekolah TK, karena belum ada. Terus pindah ke Ibu Kota di Jambi, kualitas pendidikan jauh banget. Dari juara kelas, jadi juara kelas paling bawah,” kenang perempuan berhobi jalan-jalan ini, tertawa.

Waktu remaja ia pun membatin, “Semoga suatu saat quality of education bisa merata di seluruh Indonesia. Mau lahir di Jawa, di luar Jawa, mau lahir dari keluarga kaya atau tidak, harus sama-sama punya kesempatan yang sama untuk maju. Saya ingin jadi guru.”

Paradigma tentang pendidikan semakin komprehensif tatkala ia menimba ilmu di Universitas Indonesia (2001–2005). Pembimbing skripsinya, Muhammad Chatib Basri (Menteri Keuangan 2013–2014) semakin membuka cakrawalanya mengenai konsep kemajuan sebuah bangsa dan bagaimana kebijakan lebih dapat membantu mencapainya.

“Saya belajar, ternyata bukan hanya pendidikan, tapi berbagai aspek. Ada aspek kesehatan misalnya—sanitasi, yang memengaruhi stunting di seluruh daerah,” jelas Masyita.

Singkat kisah, setelah menjadi dosen, ia bekerja di Divisi Makrofiskal Bank Dunia sembari menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Claremont Graduate Amerika Serikat (2010–2015).

“Sebagai seorang ekonom, saya ingin mengaplikasikan ilmu di berbagai bidang—di pemerintahan, organisasi internasional, dan sektor swasta,” tekadnya kala itu.

Keinginannya terwujud. Ia mendapat amanah untuk menjadi Kepala Ekonom Bank DBS dengan coverage Indonesia dan Filipina. Ia bertugas memberi analisis ekonomi. Dari sisnilah ia mempelajari bagaimana investor menilai potensi investasi berdasarkan regulasi yang diterapkan suatu negara.

“Tugas saya antara lain memberi analisis ke berbagai klien, mulai dari corporate client, fixed income client (klien obligasi), foreign exchange (klien instrumen nilai tukar), dan equity (klien saham), retail client dari klien di Indonesia maupun dari luar, utamanya di Singapura dan Hongkong,” ungkapnya.

Dengan pengalaman multiperspektif itu, Masyita berharap ia telah turut merumuskan kebijakan terbaik demi pemulihan dan kemajuan tanah air.

Lanjut baca

Recollection

Buah Manis Berkawan Tiap Hari

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kesibukannya sebagai pejabat tak membuatnya lupa berbagi peduli kepada sesama dan menjaga tali persaudaraan kepada kawan masa kanak-kanaknya.

Tiada hari tanpa teman baru. Begitu kira-kira semboyan Komisaris Besar (Kombes) Polisi Ulung Sampurna Jaya dalam menjaga silaturahmi di tengah kesibukannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung. Itu sebabnya, ia selalu menjaga hubungan baik kepada kawan lamanya, dan tak segan berbaur dengan masyarakat untuk mencari teman baru, terutama di wilayah kerjanya. Namun, selama kondisi Covid-19 berlangsung, kegiatan silaturahmi tatap muka langsung terpaksa dibatasi demi menegakkan protokol kesehatan.

“Saya begitu masuk ke sini (Polresta Bandung) pada Februari, seperti biasa, saya sambangi tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, untuk menjalin silaturahmi. Saya selalu melakukan kegiatan subuh keliling. Selain mencari masukan dari masyarakat, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Tapi baru berjalan beberapa kali langsung ada pandemi Covid-19,” ujar pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung 10 Juli 1971 itu saat wawancara dengan Majalah Pajak di Bandung, Jumat (13/11/2020).

Ketika Covid-19 muncul di Indonesia awal Maret lalu, praktis konsentrasi Ulung adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (kota dan provinsi) dan pemangku kepentingan lainnya untuk pencegahan penularan wabah itu. Apalagi kasus Covid-19 di Kota Bandung saat itu tergolong tinggi. Menurut Ulung, kasus kematian di Bandung karena kasus Covid-19 di awal pandemi mencapai empat hingga lima orang per hari.

Hal yang dilakukan Ulung bersama jajaran pemangku kepentingan di Bandung adalah mencegah masyarakat berkerumun, dimulai dengan buka tutup jalan, hingga berlanjut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Mungkin saat itu satu-satunya kota besar yang bisa sepi, ya, Kota Bandung,” tutur pria yang di masa Covid-19 ini sering berpatroli bersama anak buahnya dengan menggunakan sepeda ini.

Ulung juga disiplin dalam mencegah terjadinya kerumunan massa hingga akhirnya kasus kematian dan positif pun langsung menurun drastis. Namun, seiring dengan PSBB dan penurunan ekonomi, masalah wabah pun meningkat menjadi masalah sosial, tak terkecuali di Bandung.

Menurut Ulung, saat itu angka kriminalitas meningkat, ditandai dengan banyaknya begal. Maklum, saat itu banyak perusahaan mulai melakukan pemberhentian tenaga kerja (PHK). Polresta Bandung juga mendapatkan data intelijen bahwa di Bandung berpotensi terjadi penjarahan. Ulung langsung mencari solusi. Persoalan itu menurut Ulung, timbul antara lain karena sulitnya masyarakat kalangan bawah bertahan hidup. Ia lantas menemui Komunitas Tionghoa Kota Bandung untuk berkomunikasi mengatasi situasi yang akan terjadi.

“Saya minta sepuluh ribu paket sembako waktu itu. Begitu dapat langsung kami kirim by name by address kepada masyarakat terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah. Babinkamtibmas dari polisi, dari TNI Angkatan Darat kami kumpulin untuk membagikan langsung dengan naik motor dan sebagainya. Akhirnya, bisa teratasi,” kata lulusan Akademi Kepolisian tahun 1995 ini.

Ulung pun tak lupa memerhatikan anak buahnya yang bertugas di lapangan. Ia memastikan, semua personel yang menjadi garda terdepan di lapangan mendapatkan bantuan obat-obatan dari pemerintah.

Nostalgia

Ulung meyakini, kemudahan mendapatkan bantuan dari komunitas Tionghoa itu adalah buah manis silaturahmi dengan semua unsur masyarakat yang ia jaga di mana pun ia berada.

Sore itu, di sela-sela tugas rutinnya memimpin kegiatan jajarannya di Polresta Bandung di masa transisi PSBB, Ulung menyempatkan diri mengumpulkan sekitar tiga puluh orang kawan-kawan masa kecilnya ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar di Lampung. Ada yang kini sudah berprofesi dokter, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, bahkan ada yang bekerja sebagai satpam. Hari itu rencananya mereka hendak menghabiskan akhir pekan bersama. Tentu saja tanpa mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Beberapa hari sebelum rencana reuni itu, mereka melakukan tes usap terlebih dahulu.

“Ini teman-teman SD saya, enam tahun dan sekelas terus. Begitu kita bisa melek, ya teman-teman ini yang bersama saya. Enggak ada orang lain kecuali mereka selama enam tahun. Sekarang kami, kan, mau mencapai umur lima puluh tahun. Kami sepakat membuat suatu ikatan dengan moto saling mendukung dan saling menguatkan,” tutur Ulung.

Moto itu diterjemahkan dengan saling menjaga silaturahmi dan mengenalkan anggota keluarga masing-masing. “Misalnya nanti ada menikahkan anaknya, itu pasti kami sebagai teman saling memberikan support,” imbuhnya.

“Pak Ulung justru yang berinisiatif merangkul teman-teman untuk selalu menjaga silaturahmi. Tidak memilih-milih, apa pun latar belakang mereka saat ini. Itu yang membuat kami terharu,” tutur Novi, salah satu teman SD Ulung yang saat itu juga menghadiri reuni.

Di sela-sela kesibukannya sebagai Kapolres, di Bandung, Ulung juga mencurahkan perhatiannya bagi pendidikan anak-anak kurang mampu. Di antaranya dengan mendirikan taman baca bagi anak-anak tak mampu, lengkap dengan perangkat komputer dan jaringan internet agar mereka semakin nyaman dalam belajar.

Kebiasaan menjalin silaturahmi dan peduli terhadap sesama juga ditunjukkan Ulung saat masih menjabat Kapolresta di Kota Bogor tahun 2018 hingga 2019 lalu. Di daerah Cilendek, Bogor Barat, misalnya, Ulung dan jajarannya bekerja sama dengan Yayasan Buka Mata memberi perhatian khusus terhadap sekitar dua ratus anak-anak tak mampu. Yayasan ini memberikan bantuan pendidikan mulai dari mendirikan taman baca, santunan biaya pendidikan, hingga menyediakan alat-alat sekolah.

“Tujuan kami adalah supaya anak-anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat,” tutur Ulung.

Bagi Ulung, akses pendidikan adalah solusi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan meningkatnya kesejahteraan diharapkan akan menurunkan angka kriminalitas.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved