Terhubung dengan kami

Taxclopedia

PAS Final, Cara Pas Bebas Sanksi Pajak

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  • 50
  • 70
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    120
    Shares

Oleh: Harisman Isa Mohamad

Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) dengan tarif PPh Final adalah intisari dari PMK 165 Tahun 2017. Pemerintah berupaya memberikan fasilitas pembebasan sanksi administrasi bagi para peserta Tax Amnesty (TA) dan Non-TA atas harta yang luput atau kurang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta, yaitu harta yang diperoleh dalam rentang tahun 1985 s.d 2015.

Pemerintah, menurut hemat penulis bermain dengan cerdik dengan adanya peraturan ini. Mengapa cerdik? Sebelum memaparkan kecerdikan pemerintah, akan kami uraikan penjelasan secara ringkas pengertian PAS Final, seperti berikut:

  1. PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.
  2. PAS-Final berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.
  3. Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:
  4. Wajib Pajak Orang Pribadi
  5. Wajib Pajak Badan
  6. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp 632 juta).

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final:

  1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. Membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
  3. Belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan;
  4. Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:

  • Bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
  • Daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
  • Daftar Utang serta dokumen pendukung;
  • Dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;

Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor;

Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa.

PAS Final dapat diajukan padaKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.

Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

“Selain menguntungkan DJP, PAS-Final juga memberikan early warning Kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.”

Cerdik

Sekilas adanya PAS Final seolah-olah adalah Tax Amnesty Jilid Dua, karena dibuka lagi kesempatan untuk para Wajib Pajak untuk menyampaikan kembali pengakuan dosa atas kewajiban perpajakannya masa lampau. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah karena dalam aturan ini dimungkinkan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui pelaporan harta-harta yang mereka peroleh selama ini. Namun, terlepas dari sudut pandang dan kontroversi tentang munculnya aturan dalam PMK No. 165 ini, penulis melihat sebaliknya bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak bermain dengan cerdik memanfaatkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak terkait sanksi bagi peserta TA dan bukan peserta TA. Apa itu?

  1. Dengan adanya data yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan basis data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak maka maka pemerintah semakin percaya diri akan banyaknya peluang atau potensi perpajakan yang akan didapatkan, terlebih di 2018 Automatic Exchange of Information (AEOI) antarnegara akan diberlakukan dan juga hilangnya kerahasiaan data perbankan/keuangan untuk kepentingan perpajakan.
  2. Ditjen Pajak untuk menyukseskan program PAS Final ini pastinya setelah memperoleh data yang akurat maka kemungkinan masuknya penerimaan negara semakin besar.

Contoh kasus:

Franco, pengusaha besar dengan omzet selalu di atas Rp 10 miliar, tidak mengikuti Program Amnesti Pajak. Ternyata, dia lupa ada tabungannya yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan. Nilai tabungan itu sebesar Rp 2 miliar. Franco khawatir akan dikenai sanksi Pasal 18 UU TA. Apa yang bisa Franco lakukan?

JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PENGHASILAN Rp 2.000.000.000

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30%= Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PENGHASILAN Rp 2.000.000.000

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

DITAMBAH SANKSI

Rp 600.000.000 x 2% = Rp 12.000.000

(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA: 2% per bulan, maksimal 24 bulan)

Misal ditemukan pada tahun 2018, dan hartanya diperoleh tahun 2010, maka sanksinya adalah:

Rp 600.000.000 x 2% x 24 bulan = 288.000.000

Maka DJP melalui AR-nya akan berkirim surat kepada Franco tersebut agar mengikuti program PAS Final untuk menghindari sanksi-sanksi pasca-TA bila suatu waktu dilakukan pemeriksaan.

Cara seperti ini pastinya selain menguntungkan DJP juga memberikan early warning Kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP, WP diberikan pilihan yang jauh lebih ringan risikonya dengan memilih mengikuti program PAS Final.

Kita lihat saja nanti di tahun 2018 apakah akan terjadi lagi antusiasme Wajib Pajak pada saat TA 2016, atau sebaliknya menjadi antitesis pemerintah dari aturan ini? Patut untuk kita simak bersama.

===Boks===

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  • PP No. 36 tahun 2017 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
  • Peraturan Menteri Keuangan No.165 / PMK.03/ 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Taxclopedia

PP 36 2017 Pasca-Amnesti Pajak: Ancaman dengan Jaminan Kepastian Hukum

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Penulis: Harisman Isa Mohamad

 

Gegap gempita Amnesti Pajak sudah berakhir. Namun, setelahnya, ada dua pasal dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 yang membutuhkan kepastian hukum kepada para peserta amnesti pajak maupun bukan peserta. Pasal itu adalah Pasal 13 dan Pasal 18.

Pasal 13

Ayat (1) menyebutkan, Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri mengenai:

Realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (2), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.

Ayat (4), Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:

Terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (5), Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

Ayat (1), Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Ayat (2), Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Ayat (3), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat (4), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sehingga dapat penulis klasifikasikan atau kategorisasi Wajib Pajak menjadi tiga (3) jenis :

 

No Kategori WP Perlakuan Perpajakan Batas Waktu penetapan
1. Peserta program amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan Tidak ada
2. Peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri Harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 Tidak ada.
3. Bukan amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan 3 tahun sejak UU Pengampunan Pajak berlaku (s.d 30 Juni 2019)

 

 

Untuk WP Peserta TA kategori I dapat diperinci sebagai berikut:

  1. ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH
  2. tidak benar dalam mengungkapkan Harta dalam SPT terakhir
  3. diterbitkan Surat Pembetulan Sket yang berisi penyesuaian nilai Harta.

Sedangkan, untuk WP Peserta TA kategori II diperinci sebagai berikut:

  1. tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun
  2. mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun.

Dan bagi WP yang memilih tidak mengikuti program TA apabila ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh maka juga terkena aturan dari PP No. 36 ini.

PP No. 36 ini tidak akan menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah PTKP atau memiliki Harta dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah sebagai wujud keberpihakan dari pemerintah.

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas Objek Pajak berupa Harta yang dianggap Penghasilan:

Kategori Wajib Pajak Terkait dengan pelaporan harta Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Final
Wajib Pajak Peserta TA Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun Harta Bersih tambahan dalam SKET WP Badan = 25%

WP OP = 30%

WP Tertentu *) = 12,5%

Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam SPH
SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir dengan Harta sebelum SPT PPh

Terakhir + Harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir

Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam Surat Pembetulan atas SKET
Wajib Pajak Bukan Peserta TA Belum lapor Harta dalam SPT (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh

 

*) Penilaian DJP atas harta yang belum/kurang lapor baik dalam SPH untuk WP peserta TA maupun dalam SPT untuk WP bukan peserta TA:

  1. Harta berupa kas dan setara kas = Nilai Nominal
  2. Harta berupa selain kas dan setara kas = berdasarkan prinsip umum penilaian seperti nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni NJOP/NJKB, bila penilaian yang ditetapkan pemerintah tidak tersedia maka nilai yang ditetapkan berdasarkan standar penilaian.

*) WP Tertentu adalah dengan kriteria sebagai berikut :

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 4,8 Miliar;

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 632 Juta seperti karyawan; atau

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan ketentuan:

  1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp. 632 juta;
  2. jumlah bruto penghasilan bruto paling banyak Rp. 4,8 miliar yang bersumber gabungan:

dari usaha dan/atau pekerjaan bebas selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Contoh:

Tuan Tukinno merupakan pengusaha katering, pada tahun 2015, Tukinno hanya menerima penghasilan berupa:

Penghasilan usaha katering sebesar Rp. 2 miliar yang dikenai PPh yang bersifat final (PP 46);penghasilan sebagai pelawak di televisi sebesar Rp. 500 juta yang dikenai PPh yang bersifat tidak final.

Maka, penghasilan bruto Tuan Tukinno adalah Rp. 2,5 miliar, mengingat Tuan Tukinno menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun 2015, maka tarif yang berlaku bagi Tuan Tukinno sebesar 12,5%.

Dari paparan di atas maka penulis memberikan penegasan kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak secara sadar dan telah mengisi SPH dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dikeluarkannya aturan ini. Sebab, aturan ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak bila di kemudian hari terdapat adanya perbedaan laporan atas harta atau tidak dapat mengalihkan hartanya ke dalam negeri akan dikenakan tarif pajak beserta sanksinya sesuai dengan undang-undang pengampunan pajak dan PP No. 36 ini.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Pajak Bertutur, Langkah Awal Menuju Indonesia Emas 2045

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Sebuah rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) pecah pada 11 Agustus lalu untuk sebuah kegiatan pendidikan serentak yang melibatkan 127.459 siswa aktif tingkat SD, SMP dan SMA serta mahasiswa perguruan tinggi. Pajak Bertutur, nama kegiatan ini, berlangsung dari Sabang sampai Merauke, melibatkan 2.182 sekolah dan perguruan tinggi.

Selain mendengarkan materi kesadaran pajak, permainan, dan kemasan acara menarik lainnya, peserta juga menyimak kuliah umum oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ber-teleconference dengan peserta di sebelas perguruan tinggi di Indonesia.

Kegiatan edukasi dini perpajakan, atau meminjam istilah teknisnya Pajak Bertutur, pada 11 Agustus 2017 bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sisi penyelenggara pendidikan formal. Sekolah (SD, SMP, SMA) dan perguruan tinggi memberikan reaksi positif dengan menyambut penuh kegiatan Pajak Bertutur yang disampaikan oleh unit-unit kerja DJP yang tersebar pada kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak di 34 provinsi. Data yang penulis dapatkan secara langsung dari rekan-rekan pegawai DJP di kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak menguatkan pernyataan di atas.

Para tenaga pendidik, seperti guru berpartisipasi aktif dengan menyiapkan para peserta didiknya secara optimal pada saat berlangsungnya kegiatan pajak bertutur. Bahkan perguruan tinggi yang pada bulan Agustus memasuki masa libur pascaujian pertengahan semester pun menyambut kegiatan ini dengan memanggil mahasiswanya untuk hadir di kampus-kampus mereka. Terlihatlah sebuah awal yang bagus untuk kegiatan berikutnya yang bersifat rutin, bahwa nantinya pajak mendapatkan tempat di kalangan pendidik dan anak didik sebagai bagian inklusi materi pelajaran yang wajib diketahui dan dipelajari. Bahwa pajak telah memberikan kontribusi nyata atas peningkatan kualitas pendidikan di negara ini melalui sumbangsih besar pada APBN untuk penerimaan negara sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan atau proses pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan nonformal.

Hal lainnya dari respons positif tersebut adalah citra atau gambaran masyarakat pendidikan negara ini tentang pajak yang terlihat baik di mata mereka. Tidak adanya penolakan-penolakan sekolah milik pemerintah bahkan sekolah nonpemerintah menguatkan kesimpulan di atas. Anak-anak SD, SMP dan SMA sudah tidak memberikan citra negatif, seorang aparat pajak identik dengan seorang oknum aparat pajak yang populer saat itu, yakni Gayus. Atau berbagai jargon negatif lainnya terkait dengan istilah pajak ketika diperdengarkan di hadapan mereka yang identik dengan kata korupsi, kolusi dan beberapa citra negatif lainnya. Namun, untuk kalangan mahasiswa perguruan tinggi yang dikenal kritis bisa jadi beberapa citra negatif ini masih ada di benak mereka, meski jumlahnya relatif tidak banyak.

Sudut pandang kedua, dari sisi penyelenggara kegiatan Pajak Bertutur, yakni DJP. Kegiatan dengan jumlah partisipasi yang besar dan serentak menunjukkan tidak adanya resistensi atau penolakan dari kalangan masyarakat, khususnya kalangan pendidikan. Itu merupakan bekal positif dan memberikan semangat serta gairah baru bagi rekan-rekan pegawai DJP ketika nantinya diminta terjun langsung berhadapan dengan para siswa memberikan materi penyadaran pajak di semua jenjang pendidikan formal.

DJP pada dasarnya telah melakukan berbagai langkah untuk mendekat dengan dunia pendidikan seperti melaksanakan tax goes to school, high school tax roadshow hingga berbagai kegiatan lainnya yang dekat dengan pelajar. Bahkan, untuk perguruan tinggi, DJP membentuk wadah Tax Center. Namun kegiatan ini dinilai belum terlalu berhasil karena sifatnya yang hanya temporary dan tidak masif. Maka kegiatan Pajak Bertutur bisa dikatakan sebuah terobosan yang signifikan untuk mengatasi problematika penerimaan sektor pajak yang tidak kunjung tercapai dari tahun ke tahun. Tax ratio yang rendah, perilaku masyarakat yang cenderung terus menghindari pajak, adalah sebagian contoh problematika yang tak kunjung bisa diselesaikan.

Tentunya momen yang demikian baik ini jangan sampai menjadi berantakan, misalnya oleh kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan program kesadaran pajak secara dini ini. DJP harus belajar banyak dari institusi pemerintah lainnya yang sudah memulai edukasi sejak dini, di antaranya adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Prestasi-prestasi yang diraih DJP harus menjadi trending topic di tengah masyarakat dan kalangan pendidikan untuk terus menimbun citra positif di mata mereka. Di sisi lain, jangan sampai terulang peristiwa negatif yang melibatkan oknum pajak yang tentu saja akan membuat program ini berjalan stagnan karena munculnya reaksi negatif dari kalangan dunia pendidikan. Ini yang harus dijaga bersama oleh seluruh pimpinan DJP dan pegawai DJP yang tersebar di Indonesia.

Bukan tugas ringan tentunya, tetapi menjadi orang optimistis tentu lebih baik daripada menjadi orang yang pesimistis. Orang pesimistis melihat kesulitan dalam setiap peluang yang muncul dalam kehidupannya. Orang optimistis melihat peluang dalam setiap kesulitan yang muncul dalam kehidupannya. Orang pesimistis selamanya akan menjadi pecundang, sedangkan orang optimistis selamanya akan jadi pemenang.

Maka, tahun 2045 tepat 100 tahun kemerdekaan Republik ini, bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa dan negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta kesuksesan dalam berbagai sektor kehidupan lainnya yang tentu saja edukasi kesadaran pajak secara dini memiliki andil dalam mewujudkan Indonesia Emas. Semoga!

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Batasan Keterbukaan Data

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Penulis: Harisman Isa Mohamad

Akhirnya kabar baik tentang langkah pemerintah usai Program Amnesti Pajak yang ditunggu–tunggu tiba juga. Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk untuk meniadakan kerahasiaan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak. Perpu itu sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melakukan penggalian potensi perpajakan secara intensif, langkah penegakan hukum di bidang perpajakan pada semua elemen lapisan masyarakat dan menghimpun data dan informasi terkait transaksi ekonomi dan keuangan di negeri ini.

Perppu ini sejatinya terbit juga sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam rangka Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran data antarnegara secara otomatis yang akan berlaku efektif mulai tahun 2018. Dengan sebuah paradigma baru bahwa “negara dan dunia tahu transaksi ekonomi dan keuangan apa saja yang dilakukan oleh warga negaranya”, Perppu ini menghapus data kerahasiaan perbankan, kerahasiaan data di pasar modal, hingga data nasabah bursa berjangka komoditas seperti pada Pasal 41 UU Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.

Keluarnya Perppu ini pun ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan hingga menciptakan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Reaksi awal masyarakat tentu saja kaget, takut dan bisa jadi panik. Sebab, siapa pun warga negara di republik ini tentu menyimpan uang tunai yang dimilikinya pada lembaga keuangan/perbankan. Dengan adanya keterbukaan data dan informasi tersebut, mereka khawatir DJP akan semakin agresif dalam mencari potensi perpajakan.

Karena itu, pada edisi kali ini penulis akan mengangkat tema terkait terbitnya Perppu No. 1 tahun 2017 tersebut sehingga kita bisa menyikapi aturan tersebut dengan tepat tanpa meninggalkan rasa khawatir. Dan jangan lupa, meski ada keterbukaan akses informasi keuangan, tetap saja ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh DJP.

Beberapa poin penting terkait Perppu tersebut sebagai berikut:

Pasal 2

(1)      Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(2)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

  1. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
  2. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

(1)      Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

  1. identitas pemegang rekening keuangan
  2. nomor rekening keuangan;
  3. identitas lembaga jasa keuangan;
  4. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
  5. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

(1)      Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(2)      Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

  1. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
  2. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
  3. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
  4. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
  5. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.

(1)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani:

  1. pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
  2. transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1)      Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia.

(2)      Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 3

(1)      Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan:

  1. mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
  2. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
  3. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(1)      Dalam hal terdapat perubahan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat menentukan mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

(2)      Terhadap penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
  2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(1)      Penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

Pasal 4

(1)      Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

(2)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3)      Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1)      Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

(2)      Pimpinan dan/atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata.

(3)      Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata.

Pasal 7

(1)      Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:

  1. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  2. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
  3. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:

  1. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  2. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
  3. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1)      Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemerintah juga sudah membuat petunjuk teknis terkait Perppu tersebut dalam dua (2) PMK yakni no. 70 dan 73 dengan poin-poin sebagai berikut:

Pasal 19

(1)      Laporan informasi keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam satu tahun kelender, paling sedikit memuat:

  1. identitas Pemegang Rekening Keuangan;
  2. nomor Rekening Keuangan;
  3. identitas LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
  4. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
  5. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan.

(1)      Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki oleh:

  1. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
  2. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; atau
  3. entitas yang berkedudukan di Indonesia.

(1)      Saldo atau nilai Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan agregat saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih yang dimiliki oleh satu Pemegang Rekening Keuangan dalam suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain per 31 Desember pada tahun kalender pelaporan.

(2)      Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan:
  2. Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau
  3. Rekening Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.
  4. untuk LJK pada sektor perasuransian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
  5. untuk Entitas Lain pada sektor perkoperasian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan nilai saldo paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
  6. untuk LJK pada sektor pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

(1)      Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu tahun kalender, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tetap wajib menyampaikan laporan nihil.

(2)      Daftar serta rincian:

  1. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lainnya yang diwajibkan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan; dan
  2. informasi keuangan termasuk batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan LJK selain sektor Perbankan, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Simpulan atas beberapa poin penting di atas adalah sebagai berikut:

  1. Setiap Lembaga Keuangan Pelapor yang wajib menyampaikan data dan informasi keuangan kepada pajak, yakni:
  2. LJK = Lembaga Jasa Keuangan (perbankan)
  3. LJK lainnya
  4. Entitas lain seperti Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi.
  5. Lembaga Keuangan Non Pelapor yang tidak diwajibkan menyampaikan data dan informasi keuangan kepada pajak, seperti:
  6. Entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu
  7. Dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;
  8. Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
  9. Rekening keuangan yang dapat diakses informasinya oleh DJP adalah rekening keuangan yang dimiliki oleh:
  10. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
  11. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; atau
  12. entitas yang berkedudukan di Indonesia.
  13. Saldo rekening merupakan agregat saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih yang dimiliki oleh satu Pemegang Rekening Keuangan dalam suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain per 31 Desember pada tahun kalender pelaporan dengan nilai saldo:
  14. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan:
  15. Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau
  16. Rekening Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.
  17. untuk LJK pada sektor perasuransian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
  18. untuk Entitas Lain pada sektor perkoperasian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan nilai saldo paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Untuk LJK pada sektor pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditas merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

  1. Bagi Wajib Pajak yang rekening keuangannya merupakan objek pajak penghasilan dan telah dikenakan pajak penghasilan serta telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maka aturan ini tidak perlu dikhawatirkan kecuali bagi masyarakat yang memang selama ini sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaporkan seluruh objek pajak penghasilan yang terutang maka mereka masuk ke dalam risiko sebagai objek pemeriksaan oleh DJP.
  2. Bagi Wajib Pajak yang data dan informasi keuangannya belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan pada SPT Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan data dan informasi pada rekening keuangan yang dimiliki.
  3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui DJP tentunya akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat atas terbitnya Perppu ini dan akan menggandeng pihak lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersama – sama terlibat dalam proses pengawasan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas data dan informasi keuangan sehingga menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Mudah-mudahan dengan terbitnya Perppu ini proses reformasi pada Direktorat Jenderal Pajak semakin cepat terwujud menuju institusi perpajakan yang Kuat, Kredibel dan Akuntabel.

Dasar hukum

PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan No. 73 tentang Perubahan atas PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

 

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Tax People Share!8374      157SharesPT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di...

Breaking News2 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Tax People Share!         Post Views: 2.129

Breaking News4 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Tax People Share!          Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri...

Breaking News4 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Tax People Share!        Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan...

Breaking News5 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Tax People Share!        Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat...

Breaking News7 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Tax People Share!        Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang...

Breaking News12 bulan lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Tax People Share!        Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan,...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Tax People Share!        Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Tax People Share!        Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak...

Breaking News2 tahun lalu

Ini Cara Kerja Listrik Tenaga Air Versi Tri Mumpuni

Tax People Share!        Air dari sungai dibendung kemudian dialirkan melalui parit. Kira-kira 300 hingga 500 meter dari bendungan, sebagian air dialirkan...

Advertisement Pajak-New01

Trending