Demi edukasi kesadaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan riset secara berkelanjutan. Terbuka untuk akademisi dan masyarakat luas.

Majalahpajak.net – Untuk menjalankan kewenangannya dengan efektif, suatu institusi yang bertugas merumuskan kebijakan memerlukan riset. Riset yang relevan merupakan salah satu bagian penting dalam proses bisnis organisasi, membantunya merumuskan aneka kebijakan dan aturan termasuk yang berkaitan dengan pemberian layanan, teknologi informasi, bahkan sumber daya manusia.

Untuk kian menumbuhkan budaya edukasi kesadaran pajak, DJP terus berupaya mengembangkan riset secara berkelanjutan, di antaranya dengan menyelenggarakan kanal izin riset bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. Selain itu, DJP juga menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa Call for Paper Perpajakan dan Konferensi Nasional Perpajakan setiap dua tahun.

Kegiatan Call for Paper yang pertama dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Konferensi Nasional Perpajakan pada Maret 2019 dengan mengambil tema “Membangun Kepatuhan Perpajakan Melalui Riset yang Berkelanjutan”. Walaupun belum banyak menarik minat para periset, kedua kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan dukungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Baca Juga: Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Kegiatan kedua Call for Paper dan Konferensi Nasional Perpajakan dilaksanakan bersamaan pada akhir 2020 dengan tema “Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Tema ini menarik perhatian banyak pihak, sehingga jumlah periset yang berkontribusi pada kegiatan kedua ini meningkat signifikan dibandingkan dengan yang pertama.

Pada tahun ini akan diselenggarakan Call for Paper dan Konferensi Internasional Perpajakan yang ketiga. Pengumuman Call for Paper 2022 dilaksanakan sejak 9 Mei lalu dan memberi kesempatan kepada para periset untuk mengirimkan karya ilmiah mereka paling lambat 31 Juli 2022. Mengambil momentum G20 Indonesian Presidency, DJP berupaya untuk memperluas cakupan konferensi pajak menjadi konferensi internasional. Kali ini, tema yang diangkat adalah “Road to G20 Indonesian Presidency: Achieving a Stronger and More Sustainable World Recovery through International and National Tax Reform”.

Reformasi perpajakan senantiasa digaungkan oleh DJP untuk mendukung upaya pencapaian target penerimaan yang terus menjadi kunci penting pendapatan negara. Perubahan global seperti teknologi digital yang semakin mendominasi dan isu perubahan iklim harus ditanggapi dengan cepat dan tepat. Di Indonesia, keberadaan dan pemanfaatan teknologi digital juga telah mengubah cara orang berinteraksi dan bertransaksi. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan harus terus diperkuat dengan melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan.

Baca Juga: Teknologi Digital untuk Reformasi yang Optimal

Dengan latar belakang itulah DJP menyelenggarakan kegiatan ilmiah dalam bentuk Call for Paper and International Tax Conference 2022. Kebijakan terkait Reformasi Perpajakan Internasional merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam G20 Indonesian Precidency sehingga kegiatan Call for Paper and International Tax Conference 2022 memberikan ruang bagi periset untuk memberikan kontribusi mereka pada wawasan dan perkembangan perpajakan. Konferensi ini diharapkan mampu memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan akademisi perpajakan serta menghasilkan kontribusi yang inovatif dalam membangun keilmuan dan tata kelola perpajakan di Indonesia dan di luar negeri.

Selain itu, konferensi perpajakan merupakan perluasan fungsi Program Inklusi Kesadaran Pajak, sebagai salah satu metode edukasi kesadaran pajak kepada kalangan mahasiswa, peneliti, dan masyarakat, sehingga kelak lahir generasi bangsa yang sadar dan taat pajak.

Karya ilmiah terbaik dalam Call for Paper and International Tax Conference 2022 akan dimuat dalam Sciencetax, yakni jurnal perpajakan yang dikelola DJP yang terbit tiap April dan Oktober. Jurnal ini menjadi knowledge-based research center (bank riset), baik bagi pengambil keputusan maupun akademisi.

Ayo kita dukung Call for Paper and International Tax Conference 2022.

Kerap terlibat dalam penyuluhan perpajakan, Tax Center Unival menjadi wadah pengembangan “softskill” di bidang perpajakan.

Majalahpajak.net – Membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pajak memerlukan peran serta berbagai pihak; DJP tidak dapat bekerja sendiri. Tax center, adalah salah satu yang harus digandeng. Ia adalah lembaga yang menjadi pusat pengkajian, pendidikan, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu tax center yang terbilang aktif di Kanwil DJP Banten adalah Tax Center Universitas Al-Khairiyah (Unival).

Erlina Pohan, Ketua Tax Center Unival mengungkapkan, pendirian tax center di STIE Al-Khairiyah (sekarang menjadi Universitas Al-Khairiyah) dimulai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara DJP dengan STIE Al-Khairiyah pada tahun 2019 silam.

“Diawali dengan penjabaran salah satu visi dan misi kampus yang ingin menjadi pusat studi perpajakan di Kota Cilegon, selain itu juga sebagai wadah untuk mengembangkan softskill mahasiswa yang mengambil mata kuliah konsentrasi perpajakan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Selasa (26/04).

Erlina menuturkan, hingga saat ini sudah ada 47 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan 5 dosen yang menjadi pengurus tax center. Ada beberapa hal yang membuat mahasiswa tertarik menjadi bagian dari Tax Center Unival. Mulai dari ingin menambah wawasan akan pajak, menambah pengalaman, hingga ingin mengembangkan keilmuan di bidang perpajakan secara aktual di lapangan sebagai modal awal sebelum terjun ke dunia kerja.

Erlina menjelaskan, pendaftaran anggota tax center biasanya dibuka pada awal tahun. Pendaftar akan sekaligus menjadi calon peserta relawan pajak. Yang menjadi calon anggota adalah mahasiswa aktif dan nonmahasisw

Baca Juga: DJP Dorong Penguatan Fungsi “Tax Center” Perguruan Tinggi

“Baik dari latarbelakang pendidikan perpajakan atau tidak, akan kami seleksi mulai dari tahap administrasi, pelatihan, tes, dan wawancara,” imbuhnya.

Relawan pajak

Tax Center Unival punya dua program unggulan. Pertama, edukasi perpajakan. Program ini dilakukan dengan penyuluhan pajak kepada masyarakat sekitar kampus, inklusi pajak kepada siswa dan mahasiswa di lingkungan pendidikan Al-Khairiyah, seminar, dan kuliah umum juga Tax Goes To Campus (TGTC).

Kedua, relawan pajak. Beberapa waktu lalu, sebanyak 26 mahasiswa Unival, diterjunkan sebagai relawan pajak yang bertugas di KPP Pratama Cilegon.

“Selain mendapatkan ilmu perpajakan, program relawan pajak juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktik langsung dalam hal pengisian formulir elektronik dan membantu Wajib Pajak (WP) dalam hal pengisian SPT,” katanya.

Tantangan

Dosen Akuntansi di Unival ini mengakui, edukasi perpajakan kepada masyarakat memang penuh tantangan, terutama karena masih banyak yang beranggapan bahwa pajak itu bukanlah kewajiban.

“Terlebih di saat pandemi, pelaksanaan edukasi perpajakan dilakukan secara on-line. Di mana masyarakat belum tentu paham dalam mengoperasikan aplikasi yang digunakan atau bahkan kendala sinyal atau jaringan,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan itu, pihaknya akan terus berusaha, konsisten, fokus, dan eksis melakukan berbagai kegiatan yang mendukung program kampus terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi dan DJP agar pemahaman pajak di masyarakat dapat lebih baik lagi ke depannya.

Erlina bercerita, bahkan sebelum tax center berdiri, Unival telah beberapa kali melakukan seminar perpajakan dengan mengundang narasumber dari Kanwil DJP Banten dan KPP Pratama Cilegon.

“Salah satunya seminar tentang tax amnesty. Selain itu, beberapa akademisi di kampus kami ada yang menjadi konsultan pajak yang namanya sudah tidak asing lagi mungkin bagi pegawai di KPP Pratama (Cilegon), bahkan program magang mahasiswa pun hampir tiap tahun kami lakukan. Saya termasuk alumni yang pernah magang di KPP Pratama (Cilegon) tahun 2013 dan melakukan penelitian tentang pajak sebagai judul skripsi,” terangnya.

Baca Juga: DJP Dorong Penguatan Fungsi “Tax Center” Perguruan Tinggi

Seiring waktu, sinergi itu pun kian erat. Hal itu terbukti dengan adanya kegiatan pendampingan atau asistensi dari Kanwil DJP Banten atau KPP Pratama Cilegon dalam membantu setiap kegiatan Tax Center Unival secara aktif dan resposif.

Sebaliknya, Tax Center Unival pun kerap membantu Kanwil DJP Banten dalam menyosialisasikan program perpajakan. Salah satunya, Tax Center Unival melakukan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dikemas dalam bentuk Kuliah Umum secara on-line zoom dengan mengundang narasumber dari KPP Pratama Cilegon, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan akademisi Unival pada Desember 2021 silam.

Erlina berharap, kolaborasi dan kerja sama yang sudah terbangun dapat terus berlanjut ke depannya.

“Tidak hanya dengan kegiatan yang sama dengan sebelumnya tapi juga dalam mewujudkan program magang dan riset atau penelitian sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),” pungkasnya.

Lewat kegiatan unggulan, Tax Center Pasir Pengaraian menjadi Tax Center terbaik di Provinsi Riau pada Tahun 2021.

Majalahpajak.net – Untuk membangun kepatuhan sukarela dan menciptakan sistem pajak yang berkesinambungan, diperlukan peran pihak ketiga yang menjembatani kepentingan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak (WP). Salah satu pihak yang dapat mengambil peran tersebut adalah perguruan tinggi melalui tax center.

Melihat hal itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau pun semakin mempererat kerja sama dengan beberapa tax center yang ada di wilayahnya, salah satunya adalah Tax Center Universitas Pasir Pengaraian (UPP).

Pelindung Tax Center UPP Arrafiqurahman mengungkapkan, lahirnya tax center tak luput dari kebutuhan akan laboratorium praktikum perpajakan.

“Anak-anak kita banyak di fakultas ekonomi, baik manajemen maupun akuntansi, maka terbentuknya tax center memang sebagai sarana praktikum mahasiswa kita untuk literatur pajak,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Kamis (10/03).

Ia menambahkan, kegiatan relawan pajak sudah dilakukan oleh Universitas Pasir Pengaraian sejak tahun 2020. Tax Center UPP didirikan setelah penandatanganan kerja sama dengan Kanwil DJP Riau, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2021.

“Waktu itu ada sepuluh mahasiswa kami ikut serta dalam proses relawan pajak. Setelah proses relawan pajak selesai, kita mulai sambut dengan kegiatan tax center,” tambahnya.

Baca Juga : Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

Tax Center UPP mempunyai syarat khusus untuk pendaftar. Misalnya, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa harus 3.0, berstatus aktif sebagai mahasiswa, dan memberikan surat pernyataan untuk berkomitmen mengurus tax center dengan baik.

Kini, ada 16 anggota tax center yang aktif membantu setiap kegiatan Tax Center UPP.

Kegiatan unggulan

Ketua Umum Tax Center UPP Putri Pratama menjelaskan, salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program Bincang Pajak yang dilakukan setiap tanggal 9 di pekan pertama setiap bulan.

“Selain sebagai ajang promosi kampus, program Bincang Pajak di radio kampus merupakan salah satu media sosialisasi pajak paling efektif yang kami jalankan,” ujarnya.

Tahun ini, Tax Center UPP berencana meramaikan kegiatan di radio kampus lewat Bincang Pajak, dengan membuat acara sosialisasi pajak ter-update dan membuka sesi konsultasi pajak bekerja sama dengan otoritas terkait maupun konsultan pajak.

   Baru-baru ini, tax center juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi SPT Tahunan kepada masyarakat sekitar, bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian. Semua kegiatan pendampingan kepada WP OP dilakukan langsung oleh mahasiswa Tax Center UPP, karena sebelumnya sudah mendapatkan bimbingan teknis dari KP2KP. Sedangkan untuk WP badan masih ditangani oleh pihak KP2KP untuk meminimalisasi kesalahan.

“Cuma kadang kami mengalami kendala untuk pelaporan SPT yang di Tax Center UPP dalam hal permintaan EFIN, karena kami enggak punya akses. Jadi, kami minta ke pegawai. Alhasil, WP menunggu lama,” terangnya.

Tax Center UPP kerap melakukan edukasi pengenalan pajak kepada anak-anak sekolah demi menciptakan kepatuhan pajak di masa depan.

Untuk memberikan pemahaman pajak kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes) dan Koperasi melalui webinar, Tax Center UPP, selain bekerja sama dengan kantor pajak, juga berkolaborasi dengan lembaga pelatihan brevet pajak dan Tax Center Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).

“Saya pikir itu juga jadi pekerjaan rumah kita ke depan. Kalau saya lihat dari respons peserta, mereka ingin tahu lebih banyak tentang pajak karena berhadapan langsung dengan pajak. Oleh karena itu, mereka harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar,” terangnya.  

Eksis

Meski terbilang baru berdiri, Tax Center UPP telah mengukir prestasi sebagai Tax Center terbaik di Provinsi Riau pada Tahun 2021. Pembina Tax Center UPP Andi Afrizal mengatakan bahwa prestasi itu merupakan penghargaan yang luar biasa bagi Tax Center UPP.

Baca Juga : DJP Dorong Penguatan Fungsi “Tax Center” Perguruan Tinggi

Menurut Andi, penghargaan itu tak lepas dari peran Kanwil DJP Riau, Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang, dan KP2KP Pasir Pengaraian yang selalu membantu tax center di setiap kegiatan.

Andi menyampaikan ia akan terus meningkatkan kerja sama dengan otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya, dan melakukan riset perpajakan untuk mengetahui kebutuhan WP, pelaku bisnis, Koperasi, dan BUMDes.

“Kami akan berjuang semaksimal mungkin agar tax center tetap eksis sesuai dengan kebutuhan kita di program diploma fakultas sebagai media pembelajaran dan penambahan wawasan kompetensi pajak. Oleh karena itu, kami berharap tax center kami dapat terus di-support oleh Kanwil DJP Riau,” pungkasnya.