Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air | Majalah Pajak
Terhubung dengan kami

Breaking News

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan sambutan usai menyampaikan menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui e-Filing di Gedung Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi setiap prajurit TNI dan juga seluruh warga negara yang sudah menjadi wajib pajak. Peryataan ini disampaikan Marsekal Hadi Tjahjanto usai menyampaikan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara on-line melalui e-Filing di Gedung Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).

Mantan Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini menegaskan, pajak sangat penting dalam menjaga kestabilan bangsa karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, membiayai program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta membangun infrastruktur bagi Indonesia yang lebih baik. Ia juga mengingatkan

“Kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan adalah wujud cinta tanah air bagi setiap prajurit TNI dan juga seluruh warga negara yang sudah menjadi wajib pajak,” tegas Hadi Tjahjono.

Proses penyampaikan SPT bersama para Kepala Staf TNI pun disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan. Robert memaparkan, tahun 2018, target APBN yang harus dikumpulkan oleh DJP dari penerimaan pajak lebih kurang Rp 1424 triliun atau tumbuh 23% dari tahun lalu.

“Kami menghimbau supaya penyampaian SPT lebih awal lebih bagus dan kami sangat berterima kasih untuk jajaran TNI khususnya panglima yang bersedia menyampaikan SPT lewat e-Filing,” ungkap Robert

Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan di Indonesia melalui perluasan penggunaan sistem informasi dan teknologi modern agar lapor pajak lebih mudah, cepat, dan aman. Utntuk mendukung upaya DJP tersebut TNI menunjuk beberapa tempat di Mabes TNI sebagai supervisi dan panduan untuk membantu para prajurit TNI yang ada di Jakarta untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Breaking News

Mengisi Ruang Penyempurnaan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi informasi.

Saat didaulat untuk menjabat Sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Desember 2017 lalu, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Robert menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab besar itu. Keputusan sang menteri menunjuk Robert dinilai tepat oleh banyak pihak. Sebab, sebelumnya ia memang pernah didapuk sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di DJP. Tepatnya ketika ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2011 lalu, sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017) di Kementerian Keuangan.

Robert sendiri merasa bak pulang ke rumah lamanya dan siap melanjutkan tugas besar DJP dalam menghimpun penerimaan negara. Bagi Doktor Filsafat Ekonomi dari University of North Carolina, AS ini, DJP adalah “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan tersendiri.

“Ini (DJP) salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform. Kami lanjutkan lagi tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang sangat penting, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi,” kata Robert ketika wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai dilantik menjadi Dirjen Pajak 1 Desember 2017 lalu.

Proses bisnis dan pelayanan

Kini, setelah sembilan bulan ia mengemban jabatannya di DJP, di sela kesibukannya, kami menemui kembali pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini untuk membincang program-program yang telah dan sedang dilakukannya selama kepemimpinannya. Ada beberapa program yang menjadi prioritasnya tahun ini yang terutama terkait peningkatan sistem administrasi perpajakan—baik dari sisi penerapannya, maupun keandalan pengawasannya melalui dukungan teknologi informasi yang mumpuni dan proses bisnis yang baik. Perbaikan proses bisnis mengacu pada compliance risk management (CRM). Dengan CRM, DJP bisa memetakan WP berdasarkan risiko, tinggi, sedang, dan rendah.

Menurut Robert, saat ini sudah banyak kemajuan di DJP yang memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik itu pendaftaran, membayar, melapor—terutama sejak pemberlakuan e-Filing, e-Registration, dan sarana lainnya. Meski demikian ia menyadari masih banyak ruang perbaikan ataupun penyempurnaan untuk menuju DJP yang semakin baik.

Selain melanjutkan proses reformasi birokrasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, tahun ini Robert juga akan fokus pada peningkatan pelayanan dan peningkatan informasi kepada Wajib Pajak. Salah satunya dengan cara mengisi tempat yang selama ini belum bisa terlayani dengan maksimal oleh petugas pajak, seperti peningkatan fungsi KP2KP termasuk SDM-nya, penambahan Kring Pajak dan sarana media sosial di berbagai kanal dan penambahan titik pelayanan di luar kantor pajak atau pelayanan pajak bergerak (mobile tax unit). Pelayanan pajak bergerak berupa mobil pajak, gerai pajak, atau pojok pajak yang melayani penyuluhan pajak hingga cetak kartu NPWP. Tahun ini DJP juga sedang menyiapkan penambahan uji coba KPP Mikro untuk meningkatkan pelaporan dan pengawasan yang semula ditangani oleh KP2KP.

“Ini seperti kantor pajak mini, penting di daerah yang KPP-nya jauh. Bahkan di kota besar bisa juga,” ujar Robert.

Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak juga diwujudkan dengan percepatan proses restitusi PPN. Percepatan proses restitusi ini dilakukan guna meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) agar naik menjadi 40 di tahun 2019. Robert menyadari, salah satu yang masih menjadi ganjalan kenaikan EoDB adalah indikator paying tax sehingga walaupun dari sisi pelaporan dan pendaftaran sudah membaik, masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk kemudahan dan mengurangi beban pelaporan bagi Wajib Pajak, DJP juga sudah menghapuskan kewajiban penyampaian SPT bulanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 243 Tahun 2014 tentang SPT yang berlaku sejak 26 Januari 2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Ada ada dua belas poin perubahan pada PMK tentang penyampaian SPT terbaru ini, yakni menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil;menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut; meniadakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil; mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk WP non-PKP;mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi WP non-PKPK; kewajiban penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan menggunakan dokumen elektronik; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPH Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi WP badan; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP; mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak; mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak; mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi bendahara; dan terakhir, mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi WP.

Selain itu, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tahun ini pemerintah juga menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi 0,5 persen, dari yang semula 1 persen. Aturan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi sebesar 0,5 persen, dari yang semula 1 persen.

Penguatan internal dan eksternal

Di sisi internal, Robert juga melakukan penguatan organisasi, di antaranya dengan melakukan pemecahan unit kantor di daerah yang membutuhkan kehadiran DJP. Tahun ini DJP menambah 11 satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 1 Unit Kantor Wilayah di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, tahun ini DJP juga mencanangkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Bagi internal, Hari Pajak diharapkan dapat menjadi motivasi dan kebanggaan bagi pegawai yang telah menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang memiliki peran yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hari Pajak juga sebagai momentum agar pegawai pajak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, lanjut Robert, untuk pihak eksternal atau stakeholders, pencanangan Hari Pajak ini diharapkan menjadi pengingat peran penting pajak bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga masyarakat perlu mendukungnya melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan.

“Tanggal 14 Juli akan menjadi momen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendekatkan kesadaran pajak, mendekatkan pajak dengan kehidupan sehari-hari kita untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik,” harap Robert.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

CEO & Founder OnlinePajak Charles Guinot/Foto: Dok. OnlinePajak

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir Teknologi oleh Forum Ekonomi Dunia. Perusahaan yang diluncurkan pada 2015 ini, membantu perusahaan dalam hitung, setor, dan lapor pajak melalui platform terintegrasi yang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dengan aplikasi OnlinePajak, membayar pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Wajib Pajak cukup membutuhkan waktu lima menit dari 221 jam yang biasanya diperlukan dalam melakukan aktivitas perpajakan, termasuk efiling setiap tahunnya. OnlinePajak memperlancar proses perpajakan yang pada akhirnya membantu meningkatkan kepatuhan dan pemasukan negara dari pajak.

Penghargaan ini adalah tahap awal dari ratusan perusahaan di seluruh dunia yang terlibat dalam desain, pengembangan, inovasi baru, dan penyebaran teknologi untuk dampak yang signifikan terhadap bisnis dan masyarakat.

Nomine Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia tahun ini adalah yang paling beragam, baik secara geografis maupun dalam hal gender—25% merupakan wanita, dan mayoritas (52%) berasal dari daerah di luar Amerika Serikat dan Sillicon Valley dengan wakil dari tiap-tiap benua. Ada pula berbagai macam teknologi yang dipelopori oleh para pionir, meliputi teknologi kecerdasan buatan, big data dan internet-of-things (IoT), bioteknologi, blockchain, dan keamanan cyber.

Founder dan CEO OnlinePajak Charles Guinot akan berpartisipasi dalam “Summer Davos”, pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia yang akan diselenggarakan di Tianjin, Cina, 18-20 September mendatang. Diakui sebagai Pelopor Teknologi oleh Forum Teknologi Dunia adalah suatu kehormatan bagi Charles.

“Kami bertekad menjalankan visi kami untuk membuat wajib pajak menjadi lebih cerdas dan patuh terhadap perpajakan. Sekarang, Wajib Pajak dapat mengelola pajak dengan cara yang lebih sederhana, tapi tetap efektif, akurat, aman, cepat, patuh, dan transparan,” kata Charles.

Penghargaan ini menurut Charles datang di waktu yang ideal karena pihaknya tengah mengambil langkah berikutnya sebagai perusahaan untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan di pemerintahan, masyarakat, dan organisasi terkait lainnya untuk bergabung dengan misi OnlinePajak.

Sementara itu, Kepala Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia Fulvia Montresor mengatakan, dirinya menyambut OnlinePajak dalam kelompok Pelopor Teknologi yang beragam tersebut.

“OnlinePajak dan rekan-rekan pelopor lainnya adalah yang terdepan dalam membentuk Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung, dan kami percaya ini akan mengubah masyarakat dan industri dengan cara positif  ke depannya,” ujar Kepala Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia Fulvia Montresor.

Para Pelopor Teknologi dipilih dengan ketat oleh komite seleksi yang terdiri atas lebih dari 60 akademisi, pengusaha, pemodal ventura, dan eksekutif perusahaan. Panitia mendasarkan keputusannya pada kriteria: inovasi, dampak potensial, dan kepemimpinan. Penerima pelopor teknologi termasuk Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Spotify, Twitter, Palantir Technologies, dan Wikimedia.

Awal tahun ini, OnlinePajak menciptakan sejumlah inovasi termasuk di antaranya PajakPay, PajakPartner, dan pengimplementasian blockchain dalam sistem perpajakan. Blockchain OnlinePajak adalah teknologi disruptive untuk menjawab kendala-kendala perpajakan yang banyak dirasakan wajib pajak.

OnlinePajak berharap teknologi blockchain mampu membuat masyarakat di Tanah Air semakin taat dan melek pajak. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak di Indonesia dapat mencapai target. Sejak 2015, OnlinePajak yang merupakan aplikasi alternatif DJP telah membantu lebih dari 800 ribu Wajib Pajak termasuk individu dan Badan. Puncaknya, OnlinePajak berhasil mengelola Rp 43 triliun pajak di akhir 2017 dan menargetkan pengelolaan pajak Rp 100 triliun di tahun ini.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat Capital Life Syariah, Gedung Sona Topas, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2017).

Perjanjian tersebut bertujuan untuk memasarkan produk asuransi syariah. Produk yang dipasarkan pada awal kerjasama adalah Asuransi Travellin merupakan produk dari Unit Usaha Syariah Asuransi Adira Dinamika dan Asuransi Capital Amanah yang merupakan produk dari Capital Life Syariah. Perpaduan kedua produk tersebut dapat memberikan manfaat perlindungan kematian akibat kecelakaan maupun penyakit, dan perlindungan kerugian untuk  perjalanan umrah.

Direktur Utama Capital Life Syariah Fitri Hartati menyampaikan, sebagai perusahaan asuransi syariah baru, Capital Life Syariah telah mendapatkan Kontribusi yang signifikan.

“Capital Life Syariah akan mengembangkan kerjasama untuk pangsa pasar pariwisata domestik melalui pasar FinTech. Selain produk kumpulan Capital Life Syariah juga memiliki produk unggulan untuk perorangan yaitu Capital Proteksi Berkah (CPB), merupakan asuransi dwiguna dengan dengan unsur tabungan,” kata Fitri Hartati.

Julian Noor selaku Direktur Utama Asuransi Adira Dinamika menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan jawaban atas tantangan yang harus dihadapi industri asuransi agar produk asuransi menjadi lebih sederhana sehingga nyaman dan mudah untuk dipahami oleh nasabah maupun masyarakat. Selain produk Travellin, Adira juga memiliki berbagai produk yang memberikan perlindungan bagi pelanggan maupun keluarga pelanggan di seluruh Indonesia seperti produk asuransi kendaraan bermotor hingga asuransi properti dan marine cargo.(Han)

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News3 minggu lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News1 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News6 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News7 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News8 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News10 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News10 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News11 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News1 tahun lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Advertisement Pajak-New01

Trending