Connect with us

Analysis

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Hendra Ridwandhana

Diterbitkan

pada

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal tahun membuat indeks turun 37.33 persen year to date di Maret 2020 menuju 3937 poin, posisi ini merupakan yang terdalam dalam 5 tahun terakhir.

IHSG memang sempat rebound setelahnya dan naik bertahap setelah pemerintah DKI mengumumkan PSBB transisi pada Juni 2020 yang membuat IHSG terbang sementara menuju 5371 poin pada akhir Agustus 2020. Namun, semakin tingginya kasus Covid-19 di Jakarta membuat pemerintah daerah menarik rem darurat dan seketika itu juga diikuti dengan penurunan IHSG untuk kedua kalinya menuju 4870 poin pada akhir September 2020, turun 9.34 persen dari titik tertinggi setelah rebound atau turun 22.5 persen secara year to date .

Secara valuasi, beberapa ukuran pasar seperti PER dan PBV rata-rata menunjukan indeks sudah tertekan cukup dalam. Selama 2020 PER dan PBV emiten blue chip menunjukkan penurunan yang dapat diartikan valuasi pasar emiten menjadi lebih murah. Turunnya valuasi pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk value investor walaupun ketidakpastian pandemi Covid-19 masih tinggi dan IHSG masih mungkin untuk tertekan lebih dalam. Dalam keadaan seperti ini, bagaimanakah investor terutama investor pemula menyikapi momen ini dan memanfaatkannya untuk berinvestasi saham?

Dalam berinvestasi setidaknya ada dua pertanyaan utama yang sering diajukan yaitu, kapan kita harus berinvestasi dan pada aset seperti apa seharusnya uang kita diinvestasikan. Dua pertanyaan tersebut muncul karena adanya ekspektasi perkembangan nilai investasi yang diinginkan.

Pada umumnya investor ingin melihat investasinya terus berkembang dan tidak ingin nilai investasinya turun. Sehingga wajar jika kita sebagai investor bertanya kapan momen yang tepat dan pada aset apa kita berinvestasi. Sehingga pada akhirnya mengantarkan kita pada peramalan momen pergerakan harga dan analisis fundamental aset keuangan tertentu.

Pada peramalan momen untuk mencari waktu yang tepat pada umumnya berujung pada metode investasi Lump Sum Investing. Dengan strategi ini investor berinvestasi langsung pada satu waktu dengan jumlah besar dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil yang dapat diperoleh dengan berinvestasi pada harga serendah-rendahnya pada momen yang tepat.

Pada umumnya investor melakukan investasi secara lump sum jika dia yakin akan momen atau tren bullish pergerakan harga yang masih atau akan terjadi dalam beberapa periode ke depan. Pengambilan momen beli ini didasarkan dari dua pendekatan teknikal untuk menebak arah pergerakan saham.

Pendekatan teknikal yang sering dilakukan adalah pendekatan momentum yang mendasari pengambilan keputusan beli berdasar momen pergerakan saham tertentu. Pendekatan ini mengasumsikan pergerakan saham akan terus berlanjut pada arah yang sama. Investor akan membeli pada saat saham sudah bergerak naik selama beberapa periode.

Pendekatan kedua adalah pendekatan reversal. Kontras dengan pendekatan momentum, pendekatan reversal ini mengasumsikan pergerakan saham akan berbalik arah beberapa arah setelah jenuh. Dengan pendekatan ini investor akan membeli saham jika sebuah saham sudah dirasa turun cukup dalam dan akan berbalik arah.

Sehingga kedua metode ini dianggap lebih optimal jika investor mampu dengan tepat memprediksi momen atau tren pergerakan harga di masa yang akan datang. Jika investor dapat meramalkan pergerakan harga di masa depan dengan tepat maka metode ini akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi investor tersebut.

Dua pendekatan teknikal tersebut masing-masing memiliki pekerjaan rumah yang sama rumitnya, menebak arah pergerakan harga saham. Pelaku investasi dengan momentum strategi harus menebak apakah saham yang diikuti masih dalam tren bullish-nya atau kenaikannya hanya faktor fluktuasi sementara dari longterm sideways.

Sementara pelaku investasi dengan reversal pattern harus menebak apakah tren turun dari sebuah saham sudah mendekati akhir atau masih akan melanjutkan penurunan. Dalam praktiknya untuk menebak arah itu investor dapat menggunakan beberapa indikator seperti moving average, relative strength indicator, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya indikator-indikator ini hanyalah sebuah alat dalam peramalan yang memiliki kemungkinan salah.

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang, pasar menjadi lebih efisien karena emiten publik diwajibkan melakukan disclosure terkait informasi yang bersifat material. Praktis alur informasi akan lebih cepat diterima pasar dan dapat dikatakan pasar menajdi semakin efisien.

Dalam keadaaan seperti saat ini ini kedua pendekatan dg strategi momentum dan reversal hanya akan bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik pada saham-saham yang diperdagangkan secara tidak efisien atau dalam bahasa lain tidak terlalu diperhatikan oleh pelaku pasar.

Dalam keadaan pasar yang tidak efisien tidak semua informasi terserap oleh pelaku pasar sehingga hal ini memengaruhi pergerakan harga saham menjadi kurang aktif diperdagangkan. Hal ini praktis membuat indikator indikator lebih mudah menebak tren pergerakan harga saham.

Keadaan pasar modal Indonesia saat ini telah jauh memiliki eksposur terhadap investor asing dibandingkan 10 tahun yang lalu yang membuat pergerakan IHSG lebih terintegrasi dengan pelaku/investor global. Ditambah dengan perbaikan infrastruktur pasar modal yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tentunya akan membuat pasar Indonesia menjadi lebih aktif dan efisien sehingga semua informasi material yang bersifat publik akan semakin cepat terefleksi pada harga pasar sebuah saham. Hal ini membuat harga saham sebuah perusahaan akan semakin sulit untuk ditebak pergerakannya dengan indikator-indikator teknikal yang biasa digunakan.

Dengan asumsi pasar efisien kelompok investor kedua yang menggunakan skema dollar cost averaging sebagai alternatif dari lump sum investing. Karena dapat dikatakan pada kondisi pasar efisien, pergerakan harga semakin mengikuti fenomena random walk sehingga akan sulit bagi investor untuk menebak arah pergerakan dalam waktu dekat dan melakukan profit taking dengan menggunakan indikator-indikator yang ada.

Secara statistic, jika pergerakan saham mengikuti fenomena random walk seharusnya imbal hasil saham akan memiliki kemungkinan untuk menghasilkan imbal hasil di atas dan di bawah rata-rata dengan kemungkinan yang kurang lebih sama. Sehingga lump sum investing akan menghadapi problematika “sinyal palsu” yang mengakibatkan “beli tinggi jual rendah”.

Dollar cost averaging dapat mengurangi risiko kesalahan “beli tinggi jual rendah” pada metode lump sum investing dalam kondisi pasar efisien dan sulit diperkirakan pergerakannya.  Dengan metode dollar cost averaging, investor membagi investasinya sepanjang horizon waktu investasi tertentu. Rata-rata harga pembelian pun cenderung lebih rendah dibanding dengan metode lump sum dalam kondisi pasar bearish seperti saat ini. Selain itu metode ini tidak memerlukan kemampuan untuk menebak arah pergerakan harga saham di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, aset saham apa yang layak untuk dibeli. Jawaban dari beberapa literatur dan juga diskusi di ruang publik mengerucut pada value investing yang cukup populer. Yaitu berinvestasi pada asset-aset yang dirasa memiliki valuasi yang masih cukup murah. Dalam hal ini sering digunakan ukuran Price per Earning Ratio (PER) ataupun Price to Book Value Ratio (PBV) untuk menentukan mahal atau murahnya ukuran saham sebuah emiten.

Aset dengan PER atau PBV yang rendah relatif dari rata-rata industrinya berarti perusahaan tersebut dihargai lebih rendah secara relatif dari rata-rata perusahaan lain di industri tersebut. Dengan dikombinasikan dengan parameter fundamental perusahaan lainnya seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka Investor dapat membidik asset-aset saham dengan fundamental baik dan juga valuasi yang murah.

Ketidakpastian global terkait dengan pandemi memang telah membuat hampir seluruh indeks saham dunia mengalami tren penurunan yang cukup dalam. Seringkali kasus banyak investor telah melakukan pengalihan /rebalancing aset menuju asset-aset yang dianggap lebih aman seperti deposito, emas, dan obligasi pemerintah.

Namun perlu disadari juga turun dalamnya valuasi IHSG juga telah membuat valuasi perusahaan-perusahaan terutama blue chip menjadi jauh lebih murah dari sebelumnya. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan bagi value investor untuk masuk ke saham saham tersebut. Investor dapat menggunakan alat bantu analisis fundamental dan dikombinakan dengan menggunakan teknik pembelian bertahap dengan metode dollar cost averaging untuk mengurangi risiko fluktuasi harga saham dalam masa pandemi ini.

 

Hendra Ridwandhana Trainer di PPM Manajemen

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Analysis

Seratus Tahun Pajak Pertambahan Nilai

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Penulis: Pandu Bestari Soepatmo

“Inflation is the one form pf taxation that can be imposed without legislation.”

– Milton Friedman

PPN adalah pajak yang netral. Pajak ini tidak lagi menjadi komponen biaya dalam proses produksi. Netralitas menjadi karakteristik PPN.

Penggunaan terminologi Taxe sur la Valuer Ajouteé (TVA) atau Value Added Tax (VAT) sebagai nama lain dari Refined Turnover Tax atau Improved Turnover Tax oleh Alan A. Tait dikatakan misnomer alias salah judul ada benarnya.

Itulah sebabnya tidak setiap negara yang mengadopsi pajak ini memberi label Value Added Tax. Bahkan di tanah kelahiran, yaitu Jerman nama resmi pajak ini masih tetap Umsatzteuer (UST) atau Pajak Peredaran. Padahal, orang Jerman dalam kesehariannya lebih terbiasa menyebut Mehwersteur (MWSt) yang artinya ‘added-value tax.’ Negara lain yang juga menamai Umsatzteuer (UST) adalah Austria. Sementara Jepang memberi label Shohizei atau Pajak Konsumsi; karena memang PPN esensinya adalah pajak atas konsumsi. New Zaeland (1986) yang jelas-jelas mengadopsi VAT dari Inggris memberi label Goods and Services Tax (GST). Selain karena lebih familiar bagi warganya, terminologi Taxe sur la Valuer Ajouteé atau Value Added Tax tidak serta merta mudah dipahami. Istilah GST juga digunakan oleh negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya seperti Kanada (1991), Singapura (1994), Australia (2000), dan Malaysia (2015). Yang menarik, di Pakistan sebutan pajak ini juga GST akan tetapi kepanjangan dari General Sales Tax bukan Goods and Services Tax.

PPN dari dua sisi pandang

Pertambahan nilai atau value added dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat kita lihat melalui dua sisi pandang. Pertama, dari sisi penjumlahan (additive) pertambahan nilai itu berasal dari gaji/upah dan keuntungan (wages plus profits). Kedua, dari sisi pengurangan (subtractive) value-added dapat diperoleh dari ‘output minus input.’ Dulu von Siemens (1918) ketika menyodorkan konsep Veredelte Umsatzteuer menyebutnya brutoumzatz minus vorumsatz. Para ahli mengartikan brutoumzatz minus vorumsatz dengan ‘net turnover’ yang tidak lain adalah ‘penjualan minus pembelian.’ Alhasil, ketika Perancis (1954) memelopori implementasi konsep Improved Turnover Tax dengan label Taxe sur la Valuer Ajouteé ( TVA) atau Pajak atas Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan valuer ajouteé atau pertambahan nilai dalam konteks TVA tidak lain adalah penjualan minus pembelian.

Pertambahan nilai atau seringkali disebut nilai tambah dalam konteks PPN sebagaimana diuraikan di atas dapat kita formulasikan sebagai berikut:

pertambahan nilai = brutoumzatz minus vorumsatz

= gaji/upah (labor income) + keuntungan (capital income)

= output – input = penjualan – pembelian

Dengan formula di atas apakah suatu BKP telah melalui proses pengolahan atau pabrikasi, yang oleh karenanya sifat barang itu berubah dari bentuk dan sifat aslinya, bukan menjadi pertimbangan. Pasalnya, PPN bukan Pajak Penjualan single stage pada level pabrikasi atau Manufacturers’ Sales Tax. “Penjualan minus pembelian” bisa saja terjadi atas barang yang diambil langsung dari sumbernya atau dipetik dari pohonnya. Bahwa nantinya oleh undang-undang (UU) barang-barang tersebut dibebaskan dari PPN, itu persoalan lain. Itulah seninya PPN yang atas dasar prinsip efficiency tidak mungkin setiap mata rantai dalam jalur ekonomi ditunjuk sebagai PKP. Bahkan, di beberapa negara, rezim PPN melakukan grouping’ para PKP guna mempersempit span of control untuk efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Sebagai konsekuensi logis cara pandang di atas muncul metode penghitungan baru yang disebut additive-direct atau accounts method. Alhasil, bagi negara yang mengadopsi PPN ada tiga metode penghitungan yang bisa dipilih. Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut.

(1)       tarif (t) x (pembayaran gaji/upah + keuntungan): disebut additive-direct atau accounts method;

(2)       t x (output – input): disebut subtractive-direct method atau ada kalanya disebut business transfer tax; dan

(3)       t x (output) – t x (input): subtractive-indirect method atau sering juga disebut invoice method atau credit method.

Seperti halnya di kebanyakan negara, khususnya negara-negara anggota Uni Eropa, Indonesia mengadopsi subtractive-indirect method atau credit method atau invoice method (cara ke 3). Sementara subtractive-direct method atau business transfer tax (cara ke 2) diadopsi oleh Benin, Mauritania, dan Finlandia. Cara ini juga dipilih Senator AS William V. Roth, Jr.(1985) ketika menyodorkan draft PPN yang kita kenal dengan Roth’s Business Transfer Tax (BTT).

Cara ke-1, yaitu additive-direct memang kurang populer karena terlalu rumit. Namun bukan berarti tidak ada yang mengadopsi cara ini. Michigan satu-satunya negara bagian di AS yang mengadopsi PPN pernah mengadopsi cara ini (OECD, 1998).

Selain ketiga metode di atas, sebetulnya ada satu cara lagi yang disebut additive-indirect method menggunakan rumus: t x (pembayaran gaji/upah) plus t x (keuntungan). Metode ini dilakukan dengan menerapkan tarif terhadap komponen nilai tambah dan tidak langsung terhadap nilai tambah itu sendiri. Secara matematis, seperti juga ketiga cara di atas, additive-indirect method ini juga akan menghasilkan PPN yang harus disetor PKP dalam jumlah yang sama.

K e t e r a n g a n      P      M     W      R    Total
  Transaksi (tidak termasuk pajak)          
  a. Penjualan    200    600     700     1000  
  b. Pembelian   0    200    600    700  
  c. Nilai Tambah (a – b)    200   400   100     300  
    1. Labor Income   (120)    (275)    (80)    (200)  
    2. Capital Income   (80)   (125)   (20)   (100)  
               
1 PPN menurut Additive-direct Method          
  d. PPN atas Nilai Tambah X [10% (c.1 + c.2)]      20     40     10     30      100
               
2 PPN menurut Subtractive–direct Method          
  e. Pajak atas Penjualan minus Pembelian [10% X (a – b) ]     20     40     10    30    100
               
3 PPN menurut Subtractive-indirect Method          
  f. PPN Pajak Keluaran (10% X a)    20    60   70    100  
  g. PPN Pajak Masukan (10% X b)     0     20    60     70  
  h. PPN yang masih harus disetor (3.f – 3.g)     20     40     10    30     100
               

P: pemasok bahan baku

M: pabrikan

W: pedagang besar

R: pedagang pengecer

Berdasarkan ilustrasi di atas, PPN yang disetor pengusaha di mata rantai pemasok bahan baku sampai mata rantai pedagang pengecer bila ditotal akan sama dengan PPN yang dibayar konsumen akhir kepada pedagang pengecer. PPN yang diimplementasikan dari mata rantai paling awal sampai mata rantai paling akhir tersebut disebut comprehensive VAT. Dari tabel di atas, juga terlihat nilai tambah yang terjadi di setiap mata rantai bila ditotal akan sama dengan harga jual barang jadi atau consumer goods di tingkat pedagang pengecer. Kondisi ini tidak terpengaruh berapa pun jumlah mata rantai yang ada. Hal ini sudah barang tentu sangat berbeda dengan Umsatzteuer yang merupakan all stage gross turnover tax. Semakin banyak mata rantai yang ada semakin tinggi akumulasi tax cascading effect yang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan PPN adalah pajak yang netral. Pajak ini tidak lagi menjadi komponen biaya dalam proses produksi. Netralitas inilah yang menjadi karakteristik PPN. Hal ini ditunjukkan dengan efektif beban pajak yang dibayar konsumen sama dengan nominal tarif pajak yang dikenakan secara eksplisit pada level pembelian. Selain itu, sebagai pajak tidak langsung meski pengusaha di setiap mata rantai flow of economy ditunjuk sebagai pemungut PPN sesungguhnya bukan mereka yang menjadi penanggung beban pajak ini. PPN atas perolehan BKP di mata rantai sebelumnya ibarat hanya sebagai talangan yang nantinya akan dikreditkan atas pajak yang wajib ia pungut. Destinataris atau penanggung beban PPN adalah konsumen akhir atau end user. Itulah sebabnya dikatakan bahwa goal dari PPN ialah “to tax private final consumer expenditure.”

PPN versi MK

Bila pertambahan nilai dalam konteks PPN adalah brutoumzatz minus vorumsatz atau selisih penjualan minus pembelian berarti bisa terjadi atas transaksi apa saja. Apakah suatu BKP telah melalui proses pengolahan atau pabrikasi yang oleh karenanya sifat barang itu berubah dari bentuk dan sifat aslinya, bukanlah menjadi pertimbangan. Bahkan bila dikehendaki, barang yang diambil langsung dari sumbernya atau dipetik dari pohonnya bisa saja dipajaki. Di era ekonomi digital saat ini PPN juga menyasar e-commerce. Tidak sebatas transaksi penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di dunia maya, akan tetapi di dunia maya itu sendiri ada digitized goods yang juga menjadi objek PPN. Digitized goods adalah goods yang kita peroleh dengan cara mengunduh via internet. Padahal, digitized goods bisa berupa barang tidak berwujud (intangible goods) dan bisa juga jasa. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) merekomendasi khususnya bagi negara anggota agar perlakuan PPN terhadap digitized goods tidak dipersamakan dengan goods.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan ini menyarankan agar digitized goods diperlakukan seperti halnya jasa. Itulah yang dilakukan banyak negara terkait e-commerce. Alhasil, meski konsep awal tentang PPN ini lahir 100 tahun yang lalu, idealismenya ternyata masih relevan dengan kondisi saat ini. Celakanya, lagi-lagi ketika negara lain sudah sedemikian maju mengoperasikan pajak ini, kita masih berkutat soal “definisi” hanya untuk memastikan apakah atas penyerahan barang tertentu terutang pajak atau tidak. Contoh paling mutakhir ialah definisi PPN versi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam amar Putusan Nomor 39 /PUU-XIV/2016 setebal 124 halaman yang dibacakan tanggal 28 Februari 2017 dikatakan bahwa sesuai terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah mengalami proses pabrikasi. Penegasan tersebut sangat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bila kita memaknainya secara litterlijk’ alias terpaku pada teks yang tertulis. Entah bagaimana kita harus memaknai definisi tersebut. Apalagi Putusan MK tersebut bersifat final and binding. Akibat hukumnya sejak putusan itu diucapkan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Pokok persoalan yang menjadi dasar keluarnya putusan tersebut adalah perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok (basic necessities). Dalam Penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok tersebut meliputi 11 komoditas yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Uji materi terkait Putusan MK tersebut diajukan oleh Dolly Hutari P dan Sutejo. Mereka menuntut MK untuk melakukan judicial review atas penjelasan pasal tersebut. Kedua orang tersebut beralasan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No.42 Tahun 2009 yang membatasi 11 bahan kebutuhan pokok dinilai diskriminatif. Sebab, di dalam kenyataannya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat tidak sebatas 11 komoditas tersebut. Untuk mengambil putusan atas uji materi ini bagi MK jelas tidak mudah. Pasalnya, wewenang MK adalah membatalkan, bukan mengatur. Akibatnya, bila MK membatalkan penjelasan pasal di atas jelas yang terjadi adalah kekosongan hukum. Bisa saja kita memaknai 11 jenis barang yang tercantum dalam penjelasan pasal tersebut hanyalah sebagai contoh, bukan rincian yang limitatif. Pasalnya, MK dalam putusan tersebut menyarankan agar dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) guna menghindari kerancuan jenis barang apa saja yang tergolong kebutuhan pokok. Alasannya, mengatur lebih lanjut rincian mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok dalam PP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Yang masih menyisakan ganjalan dari Putusan MK tersebut ialah bagaimana kita memaknai definisi PPN versi MK bahwa PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah mengalami proses pabrikasi.

Konstruksi legislasi

Meski idealisme von Siemens dan Adams menjadi ruh pajak ini akan tetapi dalam konstruksi legislasi hanyalah salah satu aspek dari beberapa aspek yang ada. Paling tidak ada delapan aspek yang menjadi komponen legislasi PPN yang meliputi tipe PPN, prinsip pemungutan, metode penghitungan, jenis-jenis penyerahan bebas PPN, teknis pembebasan, sektor-sektor yang mendapat perlakuan khusus, tarif, dan a tax-inclusive rate atau a tax-exclusive rate. Padahal, masing-masing aspek menawarkan pilihan-pilihan. Jumlah alternatif yang ditawarkan tiap-tiap aspek tersebut bisa dua, tiga, atau bahkan empat. Sementara gagasan von Siemens dan Adams ada pada aspek metode penghitungan. Alhasil, konstruksi sebuah legislasi PPN dibangun dari kombinasi pilihan-pilihan tersebut. Kalau saja masing-masing aspek kita batasi maksimal menawarkan 3 pilihan maka minimal ada 32 X 26 atau 576 kombinasi yang bisa dibangun. Oleh karena itu, jangan heran bila nyaris tidak ada kombinasi legislasi PPN yang persis sama di antara negara-negara yang mengadopsi pajak ini. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif masing-masing negara. Apalagi, tujuan untuk apa pajak ini diadopsi oleh suatu negara ada 2 (dua) pendekatan yang berbeda satu sama lain. Pertama, PPN dimaksudkan hanya sebagai cara untuk memungut pajak atas penjualan. Kedua, PPN sebagai indirect methods of personal taxation atau sebagai cara tidak langsung untuk memajaki penghasilan orang pribadi melalui prinsip-prinsip ability to pay principles dan benefit principles of taxation (Clara K. Sullivan).

Meski “desain” legislasi pajak ini dapat sangat bervariasi, dalam implementasinya kita jumpai adanya kombinasi favorit tertentu. Sebut saja misalnya European-style VAT. Ciri-ciri utama PPN model ini menyangkut 3 (tiga) aspek. Pertama, menyangkut tipe. PPN model ini menganut consumption type of VAT. Hal ini ditandai dengan dibolehkannya PPN atas perolehan barang modal dikreditkan sebagai pajak masukan. Kedua, aspek transaksi perdagangan barang dan jasa antarnegara. PPN model ini menggunakan destination principle. Artinya, PPN dikenakan di destinasi di mana barang atau jasa dikonsumsi—bukan di mana diproduksi. Alhasil, atas impor BKP dikenai pajak sementara atas ekspor BKP dibebaskan dari PPN melalui mekanisme border tax adjustment (BTA). Ketiga, terkait metode penghitungan European-style VAT mengadopsi credit method atau invoice method.

Legenda “Sixth Directive”

European-style VAT adalah produk harmonisasi sistem PPN negara-negara anggota MEE. Meski konstruksi legislasi pajak ini otonom masing-masing negara, tidak demikian sepenuhnya di Eropa. Council of Europen Communities (Dewan Masyarakat Eropa) tahun 1977 meminta kepada setiap negara anggota minimal agar ketiga aspek di atas harus sama. Ketentuan itu dituangkan dalam Sixth Directive. Kehadiran harmonisasi sistem PPN ini menggantikan Second Directive (1967) yang merupakan harmonisasi sistem Pajak Penjualan sebelumnya. Konsekuensi logis negara-negara yang mengadopsi PPN berkiblat pada Eropa menjadikan Europen-style VAT produk Sixth Directive tersebut seakan menjadi kombinasi favorit khususnya terkait tipe PPN, metode penghitungan dan prinsip pemungutan. Yang tidak kalah menarik Sixth Directive itu sendiri menjadi legenda model harmonisasi sistem PPN di Eropa. Disebut legenda karena model harmonisasi sistem PPN tersebut beroperasi tidak terbatas ketika organisasi kawasan tersebut bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Ketika MEE menjadi suatu pasar bebas atau pasar tunggal bersamaan dengan berubahnya nama menjadi Uni Eropa (UE) model harmonisasi sistem PPN yang harus ditaati negara-negara anggota ternyata tetap Sixth Directive.

            Perubahan mendasar atas Sixth Directive terjadi ketika MEE berubah menjadi UE. Khusus menyangkut transaksi perdagangan intracommunity atau sesama anggota, MEE yang awalnya mengadopsi destination principle sejak 1 Januari 1993 berubah menjadi origin principle. Destination principle hanya diberlakukan atas transaksi perdagangan dengan negara di luar UE. Perubahan ini adalah konsekuensi organisasi kawasan ini sebagai pasar bebas atau pasar tunggal. Dengan kata lain, negara-negara anggota UE sampai saat ini masih mengoperasikan European-style VAT. Seiring berjalannya waktu perubahan terhadap Sixth Directive terus berlangsung. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya dunia usaha, sesuai prinsip yang dianut PPN, yaitu flexibility. Pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dihapus, diganti dan bahkan diperbaharui. Yang menarik, nama model harmonisasi sistem PPN ini tetap Sixth Directive. Akibatnya, setelah berjalan beberapa dekade Sixth Directive penuh sekali dengan aturan tidak saja yang sedang berlaku melainkan juga aturan-aturan yang pernah ada. Oleh karena itu, mungkin untuk memudahkan pemahaman bagi anggota tahun 2006 UE terpaksa mengganti Sixth Directive dengan model harmonisasi sistem PPN yang baru yang hanya berisi ketentuan yang sedang berlaku saja. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2007 harmonisasi sistem PPN yang baru tersebut dinamai VAT Directive.

Indonesia termasuk salah satu yang mengoperasikan European-style VAT produk Sixth Directive yang telah berganti dengan VAT Directive itu. Di Amerika Serikat draf PPN yang pernah diperkenalkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat asal Oregon, Al Ullman (1979) termasuk European-style VAT. Munculnya model ini ternyata memicu lahirnya Keen and Smith Viable Integrated VAT atau Keen and Smith VIVAT. Begitu pula McLure’s CVAT atau McLure’s Compensating VAT yang merupakan modifikasi Varsano’s Little Boat Model. Lagi-lagi itulah seninya PPN. Kita tidak bisa berharap PPN di suatu negara persis sama dengan PPN di negara lainnya. Ternyata seni tidak selamanya ditunjukkan dengan nilai-nilai budaya. Model lain yang juga tidak kalah menarik ialah Roth’s Business Transfer Tax versi Senator AS William V. Roth, Jr. Konsekuensi munculnya berbagai varian PPN menyebabkan parameter guna menilai kinerja penerimaan PPN suatu negara juga tidak sama. Negara yang mengadopsi income-type of VAT lebih relevan menggunakan productivity ratio sementara yang mengadopsi consumption-type of VAT seperti Indonesia lebih relevan menggunakan C-efficiency ratio.

 

Pajak objektif yang regresif

Netralitas sebagai karakteristik PPN sebagaimana diuraikan terdahulu adalah konsekuensi logis pajak ini sebagai pajak objektif yang tidak boleh membedakan perlakuan kepada siapa BKP atau JKP diserahkan. Sebagai pajak konsumsi, bila atas setiap konsumsi dikenai pajak dengan tarif tunggal, maka pajak ini akan proporsional terhadap konsumsi seseorang. Akan tetapi sebaliknya terhadap penghasilan (income), pajak ini menimbulkan dampak regresif. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang justru semakin ringan beban pajaknya. Hal ini disebabkan porsi konsumsi (C, consumption) bagi si miskin (p, poor people) terhadap penghasilannya (Y) lebih besar dari mereka yang lebih kaya (r, rich people). Dengan kata lain, Cp/Yp > Cr/Yr. Bila t merepresentasikan tarif PPN yang berlaku, alhasil tCp/Yp > tCr/Yr yang artinya, ratio antara PPN yang dibayar dengan penghasilan yang diperoleh lebih tinggi pada si miskin ketimbang si kaya. Si kaya penghasilannya selain untuk konsumsi dapat ia manfaatkan untuk menabung (saving), bahkan juga untuk investasi. Kondisi ini jelas mengusik rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan beberapa alternatif mengurangi dampak regresif sekaligus menciptakan rasa adil.

Menyikapi dampak regresif PPN, Brazil pernah menempuh pemberlakuan multitarif dari nol persen sampai 217 persen (IMF, 1988). Barang-barang kebutuhan primer diberlakukan tarif rendah, sementara BKP yang hanya dikonsumsi lapisan masyarakat tertentu dikenai tarif tinggi. Upaya mengurangi dampak regresif dengan mengimplementasikan multitarif jelas mengurangi netralitas pajak ini yang justru menjadi kelebihan PPN. Oleh karena itu, beberapa negara menempuh cara berbeda. Indonesia yang mengadopsi PPN sebagai bagian Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) tahun 1983 mengintroduksi tambahan pajak selain PPN. Pajak tersebut ialah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM, Luxury Tax). Atas BKP yang hanya dikonsumsi oleh lapisan masyarakat tertentu selain dikenai PPN dikenai PPn BM. Sementara atas produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok warga (basic necessities) dikecualikan dari pengenaan PPN. Di beberapa negara tambahan pajak tersebut diwujudkan dalam bentuk excise (cukai). Lain lagi yang ditempuh Singapura. Mengaku belajar dari pengalaman negara lain selain secara khusus juga melakukan studi terkait dampak regresif PPN, negeri jiran ini menempuh cara berbeda. Dengan anggapan yang dilakukan negara lain kontraproduktif, Pemerintah Singapura menerbitkan GST Voucher guna meringankan beban mereka yang berpenghasilan rendah (prasejahtera).

Rezim PPN Singapura lebih mengedepankan “netralitas PPN” sebagai karakteristik pajak ini ketimbang memberlakukan multitarif ataupun pemotongan tarif. Alasannya, kontribusi PPN mereka yang berpenghasilan tinggi secara nominal jelas sangat besar. Sebab, mereka melakukan konsumsi apa saja, tidak terbatas konsumsi atas barang-barang mewah melainkan juga atas barang-barang kebutuhan pokok. Belum lagi kualitas dan variasi basic necessities yang mereka konsumsi jelas berbeda dengan yang dikonsumsi warga prasejahtera. Apabila atas barang-barang kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN yang lebih diuntungkan jelas mereka yang berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, yang ditempuh rezim PPN Singapura ialah atas seluruh pengeluaran untuk konsumsi berupa penyerahan barang dan jasa dikenai PPN/GST. Hal ini sesuai karakteristik pajak ini yaitu netral. Kemudian sebagian penerimaan negara dari pajak ini juga digunakan langsung untuk membantu warga prasejahtera sebagai kompensasi PPN/GST yang telah mereka bayar atas konsumsi yang mereka lakukan. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk GST Voucher. Ada 3 (tiga) jenis GST Voucher yang diterbitkan yaitu GST Voucher – Cash, GST Voucher – Medisave dan GST Voucher – U-Save.

GST Voucher-Cash, adalah semacam bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bantuan ini dimaksudkan sebagai kompensasi atas berbagai pengeluaran untuk konsumsi warga prasejahtera. Bahkan, sebagian dari GST Voucher-Cash ini bisa untuk membeli es krim atau makanan kesukaan mereka. GST Voucher-Medisave diperuntukkan bagi mereka yang berusia 65 tahun atau lebih berupa penggantian biaya terkait pengeluaran untuk berobat. Sementara GST Voucher-U-Save berupa kompensasi atas tagihan sehubungan perawatan tempat tinggal (rumah susun/flat atau rumah tapak). Mereka yang memenuhi syarat dan berhak atas GST Voucher ditentukan oleh ukuran luas rumah susun (flat) atau rumah sederhana yang mereka miliki sesuai ketentuan Housing Development Board (HDB). Dilaporkan tahun 2016 diperkirakan 1,3 juta warga memenuhi syarat untuk menerima sampai $500 GST Voucher-Cash. Sedangkan manula yang memenuhi syarat untuk mendapatkan GST Voucher-Medisave sampai $450 ada 425.000 orang. Sementara mereka yang memenuhi syarat untuk memperoleh GST Voucher-U-Save ada 840.000 rumah tangga (MOF, Singapore Government, 2017).

Lanjut baca

Analysis

RUU Tax Amnesty Berlarut-larut, CITA Imbau Presiden Ambil Alih Kendali

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian. Hal itu tak seperti yang dijanjikan Pemerintah dan DPR yang menargetkan RUU tersebut selesai awal semester kedua 2016.

“Pembahasan RUU telah masuk Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah,” kata Prastowo melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/6/2016).

[pullquote position=”left”]Presiden segera mengambil alih kendali pembahasan dengan melakukan konsolidasi dan diskursus bersama para ketua umum Parpol, ketua DPR, ketua Fraksi, asosiasi usaha, institusi penegak hukum, dan masyarakat sipil agar segera diperoleh kesamaan pandangan, maksud dan tujuan.[/pullquote]Menurut Prastowo, penyelesaian yang terburu-buru rawan menimbulkan celah dan moral hazard, namun pembahasan yang bertele-tele, selain melelahkan juga menciptakan ketidakpastian. Padahal, pengampunan pajak yang dipersiapkan dengan baik berpotensi memperluas basis pajak, menambah jumlah wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan dan berkesinambungan.

Mencermati perkembangan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Pengampunan Pajak DPR yang belum menyentuh substansi mendasar dan cenderung stagnan, CITA berpendapat perlu diambil beberapa langkah terobosan agar segera diperoleh kepastian. Terkatung-katungnya nasib RUU Pengampunan Pajak telah menyandera wajib pajak dan Ditjen Pajak ke dalam situasi dilematis. Penegakan hukum yang sedang dan akan dilakukan tak dapat diterapkan dengan lugas dan tegas, padahal Ditjen Pajak dibebani target yang sangat tinggi. Di pihak lain, wajib pajak pun dalam posisi menunggu kepastian untuk dapat merespon kebijakan ini dengan pengambilan keputusan bisnis secara tepat, dan berharap memperoleh perlakuan adil.

“Semua pihak kini menunggu kepastian program pengampunan pajak dan hal ini sangat tergantung pada pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR,” ungkap Prastowo.

Selain itu, lanjut Prastowo, tingginya beban target penerimaan pajak di 2016 telah membebani Ditjen Pajak sekaligus dunia usaha. Kebijakan pemungutan pajak yang tidak mengganggu iklim investasi usaha sebagaimana digariskan dalam UU APBN sulit diwujudkan jika target pajak tidak direvisi secara radikal dan kapasitas Ditjen Pajak tidak ditingkatkan secara signifikan. Situasi ini berpotensi menimbulkan stagnasi ekonomi dan kebuntuan pemungutan dalam administrasi pajak. Terlebih demi stimulus ekonomi banyak potensi pajak tergerus dan dikorbankan.

“Situasi ini justru mengarah pada ketidakpastian baru yang memperburuk keadaan. Pemerintah perlu menegaskan maksud, tujuan, dan visi pengampunan pajak, memperkuat basis argumen, menambal kekurangan dan kelemahan RUU,  menyerap aspirasi seluas mungkin dan mengolahnya, serta menyiapkan sistem pengawasan pasca-pengampunan yang menjamin kenaikan penerimaan pajak secara signifikan,” ungkap Prastowo

Transparansi

Meskipun  persidangan Panja DPR menurut tata tertib berlangsung tertutup, CITA berharap DPR dan Pemerintah dapat melaksanakan rapat secara terbuka demi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan pengampunan pajak merupakan isu sensitif sehingga perlu diantisipasi apabila forum tertutup dipergunakan untuk mengambil keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Setidaknya Panja menyampaikan perkembangan secara periodik ke publik terkait isu yang dibahas sehingga terbuka ruang partisipasi bagi kontrol dan perbaikan,” harap Prastowo.

Prastowo melihat, aroma tak sedap yang mewarnai pembahasan RUU Pengampunan Pajak berpotensi menjadi bola liar yang akan merusak kredibilitas program pengampunan pajak, bahkan dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajak ini tidak untuk kemaslahatan bangsa. Untuk itu, ai juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif mengawal proses pembahasan RUU agar terjamin steril dari politik transaksional.
Ambil alih kendali

Mencermati sangat cairnya pembahasan dan beragamnya aspirasi tiap fraksi, CITA mendesak Presiden segera mengambil alih kendali pembahasan dengan melakukan konsolidasi dan diskursus bersama para ketua umum Parpol, ketua DPR, ketua Fraksi, asosiasi usaha, institusi penegak hukum, dan masyarakat sipil agar segera diperoleh kesamaan pandangan, maksud dan tujuan.

“Secara teknis, fokus pada kluster isu: cakupan pengampunan, tarif tebusan, skema repatriasi dan investasi, perlindungan hukum, dan administrasi pasca-pengampunan, perlu mendapat perhatian serius. Presiden juga perlu memastikan tidak ada transaksi dalam pembahasan ini, sebagaimana diwanti-wanti sejak awal, dan menindak tegas bawahannya yang bertindak di luar garis kebijakan Presiden,” imbau Prastowo

Menurut Prastowo, sangat penting dan mendesak bagi Pemerintah dan DPR memanfaatkan momentum pembahasan pengampunan pajak ini bagi reformasi perpajakan yang menyeluruh. Untuk itu pembahasan RUU Pengampunan Pajak sebaiknya ditempatkan dalam konteks reformasi perpajakan, sehingga pada saat bersamaan Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk merevisi UU KUP dan UU Perbankan agar lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, memperluas akses Fiskus ke data perbankan, implementasi Single Identification Number (SIN), transformasi kelembagaan menjadikan Ditjen Pajak sebagai Badan Penerimaan Perpajakan, koordinasi antar penegak hukum dan penguatan kerjasama PPATK-Ditjen Pajak-OJK, serta perbaikan administrasi berbasis teknologi informasi.

Lanjut baca

Analysis

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Oleh: Yustinus Prastowo

Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”. Maka pajak adalah tiang penopang penerimaan utama demi kemandirian fiskal, agar kita bisa berdikari dalam membangun.

Tapi mari cermati nalar pejabat kita soal pajak. Karena tertawan logika statistika, kita terbuai bahwa keberhasilan itu soal angka, bukan tindakan. Tax ratio, tax coverage ratio, tax buoyancy yang sejatinya hanya angka-angka indikatif untuk pertimbangan pengambilan kebijakan telah berubah menjadi angka keramat yang bahkan dijadikan tujuan.

Shortfall yang cukup besar lalu jadi justifikasi melakukan tax amnesty demi basis pajak yang meluas. Perluasan basis pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, ini benar.

Tak cukup di situ, tarif PPh pun rencananya akan diturunkan demi Wajib Pajak tak melarikan keuntungan ke luar negeri. Jika basis pajak bertambah dan tarif turun, secara matematis penerimaan tidak akan naik signifikan.

Apalagi perlambatan ekonomi memaksa pemerintah menawarkan insentif pajak yang—mohon maaf, seperti great sale, diskon gede-gedean. Insentif tidak keliru. Tapi tanpa konvergensi visioner, ini akan menggerus potensi pajak di masa mendatang. Kita jadi masuk lingkaran setan logika yang tautologis. Di sisi lain data menunjukkan banyak negara yang menurunkan tarif toh tax ratio-nya tetap stagnan.

Bagaimana jalan keluarnya? Ambil kebijakan berbasis riset komprehensif agar bertolak dari fakta empirik. Pajak itu “information game” yang pattern-nya jelas. Perilaku menyimpang di sisi Wajib Pajak direspon dengan kebijakan anti-penghindaran pajak. Wajib Pajak akan cenderung patuh jika mereka tahu bahwa pemerintah tahu. Maka kuncinya: bikin pemerintah punya data! Bangun sistemnya! Atau minimal: bikin kesan otoritas pajak kita kredibel dan kuat. Itu dulu.

Tapi aneka kemurahan hati pemerintah ini mutatis mutandis pewartaan bahwa otoritas pajak kita lemah. Kita berhenti berbangga hanya karena ikut inisiatif global macam automatic exchange of information —barangkali biar tampak gagah, tapi saat bersamaan bungkam soal revisi UU Perbankan. Tak ada upaya serius membangun Single Identification Number, memformat kerjasama Ditjen Pajak-PPATK-OJK-BI, mengkoordinasikan penegak hukum, pula membangun mutual trust dengan Wajib Pajak.

Apakah kita hendak membangun ilusi sebuah istana pasir? Yang rapuh sekadar ditiup angin? Tidak! Jika pun dimaksudkan demikian, kita harus hentikan, mumpung belum terlambat. Anggap saja khilaf karena setan lewat.

Bagaimana caranya? Mari kembali ke visi, mimpi awal kita. Buat apa kita merebut kekuasaan? Demi ingin menyejahterakan rakyat? Rakyat yang mana? Yang menghendaki pengampunan, insentif, tarif pajak turun? Atau, rakyat yang butuh redistribusi uang pajak?

Menjalankan negara tak sekadar butuh nalar akuntansi, tapi juga nalar konstitusi. Bahkan kita perlu melakukan yang tak menyenangkan dan mengenakkan, jika itu baik bagi kepentingan publik.

Yustinus Prastowo-Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News11 jam lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News16 jam lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News1 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News5 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News7 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News2 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved