Connect with us

Analysis

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Hendra Ridwandhana

Diterbitkan

pada

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal tahun membuat indeks turun 37.33 persen year to date di Maret 2020 menuju 3937 poin, posisi ini merupakan yang terdalam dalam 5 tahun terakhir.

IHSG memang sempat rebound setelahnya dan naik bertahap setelah pemerintah DKI mengumumkan PSBB transisi pada Juni 2020 yang membuat IHSG terbang sementara menuju 5371 poin pada akhir Agustus 2020. Namun, semakin tingginya kasus Covid-19 di Jakarta membuat pemerintah daerah menarik rem darurat dan seketika itu juga diikuti dengan penurunan IHSG untuk kedua kalinya menuju 4870 poin pada akhir September 2020, turun 9.34 persen dari titik tertinggi setelah rebound atau turun 22.5 persen secara year to date .

Secara valuasi, beberapa ukuran pasar seperti PER dan PBV rata-rata menunjukan indeks sudah tertekan cukup dalam. Selama 2020 PER dan PBV emiten blue chip menunjukkan penurunan yang dapat diartikan valuasi pasar emiten menjadi lebih murah. Turunnya valuasi pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk value investor walaupun ketidakpastian pandemi Covid-19 masih tinggi dan IHSG masih mungkin untuk tertekan lebih dalam. Dalam keadaan seperti ini, bagaimanakah investor terutama investor pemula menyikapi momen ini dan memanfaatkannya untuk berinvestasi saham?

Dalam berinvestasi setidaknya ada dua pertanyaan utama yang sering diajukan yaitu, kapan kita harus berinvestasi dan pada aset seperti apa seharusnya uang kita diinvestasikan. Dua pertanyaan tersebut muncul karena adanya ekspektasi perkembangan nilai investasi yang diinginkan.

Pada umumnya investor ingin melihat investasinya terus berkembang dan tidak ingin nilai investasinya turun. Sehingga wajar jika kita sebagai investor bertanya kapan momen yang tepat dan pada aset apa kita berinvestasi. Sehingga pada akhirnya mengantarkan kita pada peramalan momen pergerakan harga dan analisis fundamental aset keuangan tertentu.

Pada peramalan momen untuk mencari waktu yang tepat pada umumnya berujung pada metode investasi Lump Sum Investing. Dengan strategi ini investor berinvestasi langsung pada satu waktu dengan jumlah besar dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil yang dapat diperoleh dengan berinvestasi pada harga serendah-rendahnya pada momen yang tepat.

Pada umumnya investor melakukan investasi secara lump sum jika dia yakin akan momen atau tren bullish pergerakan harga yang masih atau akan terjadi dalam beberapa periode ke depan. Pengambilan momen beli ini didasarkan dari dua pendekatan teknikal untuk menebak arah pergerakan saham.

Pendekatan teknikal yang sering dilakukan adalah pendekatan momentum yang mendasari pengambilan keputusan beli berdasar momen pergerakan saham tertentu. Pendekatan ini mengasumsikan pergerakan saham akan terus berlanjut pada arah yang sama. Investor akan membeli pada saat saham sudah bergerak naik selama beberapa periode.

Pendekatan kedua adalah pendekatan reversal. Kontras dengan pendekatan momentum, pendekatan reversal ini mengasumsikan pergerakan saham akan berbalik arah beberapa arah setelah jenuh. Dengan pendekatan ini investor akan membeli saham jika sebuah saham sudah dirasa turun cukup dalam dan akan berbalik arah.

Sehingga kedua metode ini dianggap lebih optimal jika investor mampu dengan tepat memprediksi momen atau tren pergerakan harga di masa yang akan datang. Jika investor dapat meramalkan pergerakan harga di masa depan dengan tepat maka metode ini akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi investor tersebut.

Dua pendekatan teknikal tersebut masing-masing memiliki pekerjaan rumah yang sama rumitnya, menebak arah pergerakan harga saham. Pelaku investasi dengan momentum strategi harus menebak apakah saham yang diikuti masih dalam tren bullish-nya atau kenaikannya hanya faktor fluktuasi sementara dari longterm sideways.

Sementara pelaku investasi dengan reversal pattern harus menebak apakah tren turun dari sebuah saham sudah mendekati akhir atau masih akan melanjutkan penurunan. Dalam praktiknya untuk menebak arah itu investor dapat menggunakan beberapa indikator seperti moving average, relative strength indicator, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya indikator-indikator ini hanyalah sebuah alat dalam peramalan yang memiliki kemungkinan salah.

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang, pasar menjadi lebih efisien karena emiten publik diwajibkan melakukan disclosure terkait informasi yang bersifat material. Praktis alur informasi akan lebih cepat diterima pasar dan dapat dikatakan pasar menajdi semakin efisien.

Dalam keadaaan seperti saat ini ini kedua pendekatan dg strategi momentum dan reversal hanya akan bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik pada saham-saham yang diperdagangkan secara tidak efisien atau dalam bahasa lain tidak terlalu diperhatikan oleh pelaku pasar.

Dalam keadaan pasar yang tidak efisien tidak semua informasi terserap oleh pelaku pasar sehingga hal ini memengaruhi pergerakan harga saham menjadi kurang aktif diperdagangkan. Hal ini praktis membuat indikator indikator lebih mudah menebak tren pergerakan harga saham.

Keadaan pasar modal Indonesia saat ini telah jauh memiliki eksposur terhadap investor asing dibandingkan 10 tahun yang lalu yang membuat pergerakan IHSG lebih terintegrasi dengan pelaku/investor global. Ditambah dengan perbaikan infrastruktur pasar modal yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tentunya akan membuat pasar Indonesia menjadi lebih aktif dan efisien sehingga semua informasi material yang bersifat publik akan semakin cepat terefleksi pada harga pasar sebuah saham. Hal ini membuat harga saham sebuah perusahaan akan semakin sulit untuk ditebak pergerakannya dengan indikator-indikator teknikal yang biasa digunakan.

Dengan asumsi pasar efisien kelompok investor kedua yang menggunakan skema dollar cost averaging sebagai alternatif dari lump sum investing. Karena dapat dikatakan pada kondisi pasar efisien, pergerakan harga semakin mengikuti fenomena random walk sehingga akan sulit bagi investor untuk menebak arah pergerakan dalam waktu dekat dan melakukan profit taking dengan menggunakan indikator-indikator yang ada.

Secara statistic, jika pergerakan saham mengikuti fenomena random walk seharusnya imbal hasil saham akan memiliki kemungkinan untuk menghasilkan imbal hasil di atas dan di bawah rata-rata dengan kemungkinan yang kurang lebih sama. Sehingga lump sum investing akan menghadapi problematika “sinyal palsu” yang mengakibatkan “beli tinggi jual rendah”.

Dollar cost averaging dapat mengurangi risiko kesalahan “beli tinggi jual rendah” pada metode lump sum investing dalam kondisi pasar efisien dan sulit diperkirakan pergerakannya.  Dengan metode dollar cost averaging, investor membagi investasinya sepanjang horizon waktu investasi tertentu. Rata-rata harga pembelian pun cenderung lebih rendah dibanding dengan metode lump sum dalam kondisi pasar bearish seperti saat ini. Selain itu metode ini tidak memerlukan kemampuan untuk menebak arah pergerakan harga saham di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, aset saham apa yang layak untuk dibeli. Jawaban dari beberapa literatur dan juga diskusi di ruang publik mengerucut pada value investing yang cukup populer. Yaitu berinvestasi pada asset-aset yang dirasa memiliki valuasi yang masih cukup murah. Dalam hal ini sering digunakan ukuran Price per Earning Ratio (PER) ataupun Price to Book Value Ratio (PBV) untuk menentukan mahal atau murahnya ukuran saham sebuah emiten.

Aset dengan PER atau PBV yang rendah relatif dari rata-rata industrinya berarti perusahaan tersebut dihargai lebih rendah secara relatif dari rata-rata perusahaan lain di industri tersebut. Dengan dikombinasikan dengan parameter fundamental perusahaan lainnya seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka Investor dapat membidik asset-aset saham dengan fundamental baik dan juga valuasi yang murah.

Ketidakpastian global terkait dengan pandemi memang telah membuat hampir seluruh indeks saham dunia mengalami tren penurunan yang cukup dalam. Seringkali kasus banyak investor telah melakukan pengalihan /rebalancing aset menuju asset-aset yang dianggap lebih aman seperti deposito, emas, dan obligasi pemerintah.

Namun perlu disadari juga turun dalamnya valuasi IHSG juga telah membuat valuasi perusahaan-perusahaan terutama blue chip menjadi jauh lebih murah dari sebelumnya. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan bagi value investor untuk masuk ke saham saham tersebut. Investor dapat menggunakan alat bantu analisis fundamental dan dikombinakan dengan menggunakan teknik pembelian bertahap dengan metode dollar cost averaging untuk mengurangi risiko fluktuasi harga saham dalam masa pandemi ini.

 

Hendra Ridwandhana Trainer di PPM Manajemen

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi | Manajemen

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Analysis

PPN Batu Bara sebelum dan setelah “Omnibus Law”

Pandu Bestari Soepatmo

Diterbitkan

pada

(Bagian Keempat, Tamat)

 

Pasca-terbitnya UU Cipta Kerja, kisruh terkait perlakuan PPN atas batu bara menjadi antiklimaks.

Harapan untuk menuntut perlakuan yang sama menjadi terbuka setelah Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law. Ketua KADIN dimaksud adalah Rosan Roeslani. Posisi itu sangat strategis terlebih lebih bagi pemilik izin PKP2B Generasi I yang satu per satu masa kontraknya akan mulai berakhir. Sebut saja, PT Arutmin Indonesia yang masa kontraknya berakhir 1 November 2020.

Penunjukan Ketua KADIN sebagai Ketua Satgas Omnibus Law tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satgas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (PMK Ekon 378/2019). Saat terjadi konflik antara para pengusaha batu bara dengan pemerintah (2001–2008) Rosan Roeslani tercatat dalam sejumlah entitas bisnis batu bara. Anggota Indonesia Coal Mining Association tersebut adalah Komisaris PT Arutmin Indonesia (2001–2007), Komisaris PT Kaltim Prima Coal (2003–2007), Presiden Direktur PT Berau Coal (2010–2013), Presiden Direktur PT Berau Coal Energy (2010–2013), dan Direktur non-eksekutif BUMI Plc (2010–2012). Dengan demikian dipastikan ia paham betul soal lika liku batu bara.

Apa itu “omnibus law”?

Sebagai diksi, terminologi omnibus law mungkin terasa asing di telinga kita. Akan tetapi sebagai sebuah metodologi, dapat kita artikan sebagai harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih (Bivitri Savitri). Biasanya, omnibus law dibuat untuk menyasar isu besar di suatu negara. Bisa saja mencabut atau mengubah beberapa UU yang telah ada. UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah selain juga untuk menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya memang bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, akan tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Bila hal ini dilakukan di Indonesia sudah barang tentu akan sangat menantang, sebab kita belum pernah melakukan sebelumnya. Hanya saja karena isinya mencabut atau mengubah beberapa UU, masukan dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ditunjuknya Ketua KADIN sebagai Ketua Satgas Omnibus Law tersebut secara tidak langsung merupakan keberuntungan bagi mereka yang melakukan bisnis batu bara.

Isu besar

Isu besar yang melatarbelakangi lahirnya ide perlu adanya omnibus law ialah tekad menjadikan negeri ini ramah investasi dan mudah untuk berusaha. Selama ini sejumlah hambatan memang sulit dihilangkan lantaran sudah berurat berakar. Belum lagi soal sinergi antar sektoral masih jauh dari optimal. Soal kemudahan berusaha di Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebenarnya kita boleh berbangga.

World Economic Forum (WEF) melaporkan Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dengan sangat berarti dari urutan ke-120 pada tahun 2014 menjadi ke-106 pada tahun 2015. Lonjakan peringkat pun terus berlanjut pada tahun 2016 di posisi ke-91 dan setahun kemudian naik lagi ke urutan 72 dari total 190 negara. Akan tetapi, belakangan prestasi tersebut terhenti. Alih-alih terus melejit, peringkat kita justru turun satu tingkat ke posisi ke-73. Sementara target yang dipatok Jokowi tidak main-main, yakni Indonesia nantinya bertengger di level 40 dunia. (Media Indonesia, Senin, 9 Desember 2019).

Usai dilantik menjadi presiden periode 2019–2024 Jokowi memang pernah menyinggung satu konsep perundang-undangan yang disebut omnibus law. Presiden Jokowi berharap omnibus law akan memangkas kendala birokrasi di sektor investasi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Di tahun 2017 Jokowi pernah menyebut ada 42.000 regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan walikota yang rentan bertentangan satu sama lain. Hal tersebut diakui Presiden menjadikan negeri ini sulit mengikuti perubahan global yang cepat yang menjadikan peringkat daya saing kita sangat rendah.

Oleh karena itu, Jokowi menilai harus ada reformasi struktural, deregulasi dan debirokrasi secara menyeluruh agar kemudahan berusaha menjadi sederhana. Untuk itulah Presiden Jokowi mengagas implementasi omnibus law yang mengharmonisasikan dan menyinkronisasikan undang-undang yang dianggap tumpang tindih.

Insentif pajak

Minimnya investor menggunakan fasilitas perpajakan menunjukkan insentif pajak bukan satu-satunya faktor untuk menopang pertumbuhan investasi (Suahasil Nazara, Bisnis.com, 3/9/2017). Namun demikian, dalam rangka ikut serta berperan menjadikan negeri ini ramah investasi dan meningkatkan daya saing Pemerintah tentunya tetap berpeluang menawarkan insentif pajak yang relevan. Itulah mungkin sebabnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyodorkan revisi secara paralel atas Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Ada pun insentif yang ditawarkan tersebut meliputi:

  • Pertama, penurunan tarif PPh WP Badan secara bertahap dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021–2022, lalu menjadi 20 persen mulai 2023. Juga, insentif bagi perusahaan yang baru go-public (IPO) berupa tarif 3 persen lebih rendah selama lima tahun sejak IPO;
  • Kedua, pemerintah juga bakal menghapus PPh atas dividen baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan syarat tertentu;
  • Ketiga, prinsip pengenaan pajak yang tadinya bersifat world wide kini menjadi prinsip teritorial yang berdasarkan lama masa tinggal (183) hari di Indonesia;
  • Keempat, sanksi administratif mengacu pada suku bunga acuan termasuk sanksi denda bagi PKP terkait pembuatan faktur pajak;
  • Kelima, khusus PPN pemerintah merelaksasi Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan sebelum dikukuhkan sebagai PKP;
  • Keenam, mengubah definisi BUT dari yang awalnya berdasarkan kehadiran kantor fisik perusahaan (physical presence) menjadi berdasarkan kegiatan ekonomi di Indonesia (economic presence) agar bisa memungut PPN;
  • Ketujuh, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Nantinya, pemerintah pusat bakal mempertegas kewenangannya dalam menetapkan tarif pajak daerah secara nasional.

Ketujuh insentif di atas menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Khusus terkait insentif PPN yang ditawarkan pada butir kelima di atas sekilas terkesan sangat sederhana. Akan tetapi, memang itulah seninya PPN; pajak yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip yang berlaku universal; dalam hal ini prinsip flexibility. HMRC; otoritas pajak di Inggris adalah satu di antara rezim PPN yang mengoperasikan treatment tersebut. Benefit bagi PKP ialah menyangkut cash flow, khususnya di awal produksi komersial.

RUU Cilaka

Sampai saat RUU Cipta Lapangan Kerja disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan pada Februari 2020, konten rencana insentif yang disodorkan Menkeu di atas praktis tidak berubah. Dengan kata lain, belum pernah terdengar ada rencana revisi terkait perlakuan PPN atas batu bara. Yang ada justru perubahan judul RUU Cipta Lapangan Kerja yang diubah menjadi RUU Cipta Kerja. Alasannya, RUU Cipta Lapangan Kerja oleh sebagian kalangan sering dipelesetkan menjadi RUU Cilaka.

Gaung terkait pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut di DPR yang konon merevisi sekitar 79 UU relatif berlangsung sunyi senyap. Boleh jadi karena bangsa ini memang sedang diterpa pandemi Coronavirus Disease tahun 2019 (Covid-19). Setelah revisi dilakukan terhadap beberapa pasal, RUU Cipta Kerja tersebut disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober tahun 2020, tiga hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang dijadwalkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setebal 1187 halaman terdiri dari 186 pasal dalam 5 bab. Pasal pasal terkait revisi UU Perpajakan dapat kita jumpai dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. Revisi menyangkut UU PPh ada dalam Pasal 111. Sementara terkait UU PPN dan PPn BM dapat kita jumpai di dalam Pasal 112. Adapun perubahan terkait UU KUP ada di dalam Pasal 113.

Yang menarik, revisi pasal UU yang justru mengundang banyak komentar adalah pasal atau ketentuan yang tidak masuk dalam tujuh butir materi insentif sebagaimana diuraikan di atas. Pasal dimaksud tidak lain adalah perlakuan PPN atas batu bara. Pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam UU Omnibus Law tersebut diubah dan berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 4A

  • Dihapus

 

(1)  Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;
  2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
  4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

 

(1)  Jenis jasa …… dst

Antiklimaks

Pasca-terbitnya UU Cipta Kerja, cerita soal kisruh terkait perlakuan PPN atas batu bara memasuki episode antiklimaks. Pasal 4A di atas menganulir semua ketentuan bahwa hanya batu bara yang belum diproses menjadi briket yang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain batu bara yang diambil langsung dari sumbernya sekarang menjadi BKP. Alhasil, mereka yang dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya melakukan penyerahan BKP tersebut otomatis menjadi PKP.

Orang kebanyakan mungkin berpikir: “Apa sesungguhnya yang sedang dicari oleh Pemerintah dengan mengenakan PPN atas stem coal in bulk? Selain itu berapa sesungguhnya potensi penerimaan PPN yang diproyeksikan dari kebijakan ini?” Sementara dalam keseharian kita, rasanya tidak ada warga yang menjadikan batu bara curah sebagai barang konsumsi mereka, kecuali setelah menjadi briket. Bukankah “goal’” atau tujuan PPN ialah to tax private final consumption expenditure?

Seperti telah dikemukakan terdahulu, bagi pemilik izin usaha pertambangan batu bara menjadi PKP adalah pintu masuk agar mereka bisa menikmati restitusi PPN saat hasil tambang tersebut diekspor. Apalagi saat ini harga batu bara dunia sedang di tinggi sampai di level 90,5 dollar AS per ton, setelah pernah jatuh hingga ke level terendah sejak Juni 2016 (Bloomberg,Selasa 12/1/2021).

Selama ini restitusi PPN hanya dinikmati oleh pemilik izin PKP2B Generasi I. Alhasil, pasca-lahirnya UU Cipta Kerja, perlakuan PPN atas batu bara restitusi PPN terbuka untuk dinikmati semua pemilik izin usaha pertambangan. Celakanya, kondisi ini menjadikan potensi penerimaan pajak bukan bertambah melainkan justru akan tergerus. Pasalnya, hasil tambang tersebut sebagian besar diekspor.

Sementara road map terkait program hilirisasi produk batu bara tidak terlalu jelas meski penambahan Pasal 128 A dalam UU Cipta Kerja menawarkan bagi mereka yang melakukan peningkatan nilai tambah hasil tambang tersebut dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen.

Yang agak mengherankan, keterangan pihak otoritas terkait revisi pasal UU yang tidak masuk dalam tujuh butir materi insentif di atas ternyata tidak seragam. Boleh jadi pihak pemerintah memang tidak banyak diikutsertakan dalam proses pembahasannya. Namun demikian salah satu keterangan pihak terkait yang relevan dengan diskusi kita ialah keterangan yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama. Dalam sebuah pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Hestu mengatakan penetapan batu bara sebagai BKP dimaksudkan untuk kepastian hukum dan perlakuan yang seragam bagi semua perusahaan tambang batu bara (cnbcindonesia.com, 2/11/ 2020).

Apa yang disampaikan Direktur P2Humas DJP di atas benar adanya akan tetapi tidak sekarang. Pasalnya, perlakuan PPN atas batu bara bagi pemegang izin PKP2B Generasi I yang nantinya dikonversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tetap mengacu pada PMK Nomor: 194/PMK.03/2012 sampai habis masa berlakunya izin PKP2B masing-masing.

Terdapat 7 (tujuh) PKP2B yang telah dan/akan habis masa berlakunya, yaitu PT Arutmin Indonesia yang memiliki luas lahan 57.107 hektare habis masa kontraknya pada 1 November 2020, PT Kendilo Coal Indonesia dengan luas 1.869 hektare yang habis pada 13 September 2021, PT Kaltim Prima Coal luas lahan 84.938 hektare yang selesai 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama luas lahan 39.972 hektare yang habis di 1 Oktober 2022, PT Adaro Indonesia luas lahan 31.380 hektare yang kontraknya habis pada 1 Oktober 2022. Selain itu ada pula, PT Kideco Jaya Agung yang kontraknya berakhir pada 13 Maret 2023 mendatang luas areanya mencapai 47.500 hektare, dan PT Berau Coal luas lahan 108.009 hektare habis 26 April tahun 2025.

 

Pandu Bestari Soepatmo, Pengamat dan Praktisi Perpajakan

Lanjut baca

Analysis

PPN Batu Bara sebelum dan setelah “Omnibus Law”

Pandu Bestari Soepatmo

Diterbitkan

pada

Pandu Bestari Soepatmo, Pengamat dan Praktisi Perpajakan/Foto: Dok. Pribadi

(Bagian Ketiga)

Kasus-kasus terkait perlakuan PPN atas batu bara tidak hanya menyibukkan DJP, melainkan juga Pengadilan Pajak dan bahkan Mahkamah Agung.

Frasa group pressure atau pressure group seringkali disebut-sebut para ahli sebagai salah satu bentuk kendala dalam mengoperasikan pajak ini. Dua kendala lain ialah persoalan definisi, dan perlakuan PPN bagi small business atau pengusaha kecil.

“Group pressure”

Di sini group pressure diartikan sebagai tekanan kelompok pengusaha tertentu terkait kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan sudut pandang mereka. Dan group pressure ternyata hadir pula dalam kontroversi soal PPN atas batu bara di Indonesia.

Bermula di tahun 2004, Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI) mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atas PP 144/2000 yang dituding sebagai sumber kegaduhan tersebut. Dengan alasan pengajuan uji materi tersebut melewati batas waktu (90 hari) sejak PP tersebut diterbitkan. Dalam jawabannya MA tidak bisa memberikan pendapat hukum. MA hanya memberi pendapat hukum “biasa” bahwa PP 144/2000 tersebut memang bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2000 yang mengubah status batu bara dari BKP menjadi non-BKP.

Gagal berjuang di MA tidak membuat ciut nyali pemilik izin PKP2B Generasi I. Pendapat MA bahwa PP 144/2000 bertentangan dengan aturan dasarnya, cukup untuk terus memberi tekanan kepada otoritas terkait. Sementara pemberitaan dan head line di media membuat suasana semakin panas.

Kalangan pengusaha di bawah PKP2B sesumbar bahwa mereka tunduk pada ketentuan yang sifatnya lex specialis. Dengan kata lain mereka tidak semestinya tunduk kepada UU yang lahir setelah kontrak ditandatangani, apalagi hanya setingkat PP (Bisnis Indonesia, 7/8/ 2008). Lucunya, yang dijadikan rujukan adalah Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November tahun 1992. Dalam surat tersebut memang dikatakan bahwa PKP2B yang telah mendapat persetujuan DPR dan Presiden dipersamakan dengan UU. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan yang diatur dalam PKP2B diberlakukan secara khusus alias lex specialis.

Merasa dirinya kuat membuat mereka semakin pede. Tekanan atau pressure kepada pemerintah berlanjut. Kali ini yang mereka lakukan ialah tidak sepenuhnya membayar DHPB (Dana Hasil Produksi Batu Bara) di mana royalti ada di dalamnya. Rupanya mereka lupa bahwa royalti atas sumber daya alam sebetulnya adalah hak 230 juta (saat itu) rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Jumlah DHPB yang mereka sandera untuk periode 2001–2007 saja sekitar Rp 7 triliun rupiah (Investor Daily). Ada 6 (enam) dari 11 (sebelas) pemilik izin PKP2B Generasi I yang tidak sepenuhnya membayar DHPB. Keenam perusahaan tersebut ialah PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Kendilo Coal Indonesia.

Jika restitusi yang mereka klaim tidak dibayarkan, mereka mengancam akan mengompensasikannya (reimbursement) dengan royalti yang mereka sandera. Padahal, ketentuan dalam PPN tidak mengenal mekanisme reimbursement atas kelebihan pembayaran pajak. Tak ayal ancaman itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meradang yang berujung petinggi ke enam perusahaan di atas terpaksa dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sementara dalam sebuah keterangan pers pada tanggal 11 Agustus 2008, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan bahwa DJP tidak punya kewajiban membayar restitusi PPN kepada perusahaan di bawah izin PKP2B. Pasalnya batu bara yang belum diproses menjadi briket bukan barang kena pajak (BKP). Konsekuensinya, mereka yang melakukan ekspor “non-BKP” tersebut bukan PKP sehingga otomatis tidak berhak atas restitusi PPN.

Naik kasta

Perseteruan antara pemilik izin PKP2B Generasi I dengan Pemerintah tahun 2009 semakin panas dan seru. Penyebabnya, PP 144/2000 yang dituding sebagai sumber kegaduhan dan gagal uji materi ke MA di tahun tersebut justru naik kasta. Cerita persisnya, “roh” PP 144/2000 khususnya Pasal 2 huruf e, masuk dalam UU, meski hanya berupa Penjelasan Pasal.

Kebetulan tahun 2009 kita melakukan amandemen UU perpajakan. Khusus PPN, amandemen ini diwujudkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM. Pasal dan ayat terkait perlakuan PPN atas batu bara adalah sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Dihapus.

(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. dst… s.d. huruf d.

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: dst … a.b., … dst … s.d. huruf p.

Dengan dihapusnya Ayat (1) dalam Pasal 4A di atas berarti payung hukum yang memberi amanat PP untuk menetapkan jenis barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya jenis barang dan jasa yang tidak dikenai pajak ini langsung dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4A di atas sebagai berikut:

Penjelasan

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a:

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

  1. minyak mentah (crude oil); dst … sampai d;
  2. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
  3. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta biji bauksit.

Huruf b dst. hingga huruf d.

Ayat (3)

Huruf a. dst sampai dengan huruf q.

Dengan masuknya “roh” PP 144/2000 ke dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkesan mereka yang berseteru terkait perlakuan PPN atas batu bara saling adu kuat. Akibatnya, wajar bila kegaduhan tidak juga mereda. Bahkan dalam implementasinya perlakuan PPN terkait penyerahan batu bara bertambah banyak, rumit dan ruwet.

Sengketa tidak lagi sebatas soal ekspor melainkan hal hal yang sifatnya umum dan rutin seperti mekanisme kredit pajak (PM) atas transaksi terutang pajak (PK). Lagi-lagi faktor penyebabnya, pemegang izin PKP2B umumnya tidak melakukan sendiri aktivitas terkait eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kuasa pertambangan miliknya. Bahkan soal penjualan ada kalanya juga demikian. Semua kegiatan tersebut diserahkan kepada banyak pihak ketiga.

Sementara kapabilitas petugas untuk mengurai dan memetakan business process yang rumit tersebut tidak merata. Alhasil, koreksi fiskal yang dilakukan petugas tidak seragam dan umumnya mengecewakan WP. Akibatnya, kasus-kasus terkait perlakuan PPN atas batu bara menumpuk tidak saja di DJP melainkan juga di Pengadilan Pajak.

Win-win solution

Tahun 2013 pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.03/2012. Berlaku efektif 1 Januari 2013 PMK tersebut mungkin dimaksudkan sebagai win-win solution sebagai upaya mengatasi kisruh yang tidak berkesudahan. Pasalnya, dalam ketentuan PPN tidak dikenal mekanisme reimbursement sebagaimana dituntut oleh pemilik izin PKP2B. Minimal ada 4 (empat) poin penting dalam PMK tersebut yang membuat mereka tersenyum:

  1. kontraktor wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penjualan atas perolehan barang dan/atau jasa;
  2. atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), PPN dan PPn BM terutang tidak dipungut;
  3. atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas tetap diterbitkan Faktur Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  4. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada butir (3) harus diberi cap atau keterangan yang bertuliskan “PPN DAN/ATAU PPnBM TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PMK NOMOR …”

Pasca terbitnya PMK Nomor: 194/PMK.03/2012 di atas bukan berarti kisruh atau sengketa terkait perlakuan PPN atas batu bara usai. Bahkan sampai menjelang terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, baik DJP mau pun Pengadilan Pajak masih tetap disibukkan dengan urusan yang tidak kunjung berkesudahan tersebut. Penyebabnya, 4 (empat) poin penting dalam PMK di atas ternyata bukan solusi bagi setiap pemilik izin PKP2B.

PMK Nomor: 194/PMK.03/2012 tersebut rupanya hanya cocok sebagai jawaban atas kontroversi terkait PKP2B Generasi I saja. Itulah mungkin sebabnya PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo tanggal 6 Desember 2012 itu hanya diperuntukkan bagi perusahaan batu bara di bawah PKP2B Generasi I.

Pasal 1 dalam PMK tersebut secara eksplisit memang menyebutkan bahwa kontraktor di bawah PKP2B Generasi I tersebut adalah PT Arutmin Indonesia, PT BHP Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Adaro Indonesia, dan PT Berau Coal.

 

Pandu Bestari Soepatmo, Pengamat dan Praktisi Perpajakan

Lanjut baca

Analysis

PPN Batu Bara sebelum dan setelah “Omnibus Law”

Pandu Bestari Soepatmo

Diterbitkan

pada

Pandu Bestari Soepatmo, Pengamat dan Praktisi Perpajakan/Foto: Dok. Pribadi

(Bagian Kedua)

Dulu, saat terbitnya izin PKP2B, kepemilikan saham sepenuhnya berada di tangan investor asing. Akan tetapi dalam kurun waktu tertentu, pascakontrak berjalan mereka harus melakukan divestasi. Artinya, sebagian kepemilikan saham harus dialihkan ke perusahaan dalam negeri.

Sejak saat itulah nama-nama putra bangsa lebih populer ketimbang pemilik saham pendiri. Seperti dikemukakan terdahulu investor asing—pemegang saham pendiri perusahaan di bawah PKP2B tersebut—antara lain NR Holding Limited (UK), Mitsui (Jepang), Samtan Co. Limited (Korea Selatan), Chung Hua (RRT), Banpu Public Limited (Thailand), New Hope Corporation (Australia), dan Tata Power (India).

Saat harga batu bara dunia melambung tinggi kontraktor PKP2B ibarat dapat durian runtuh. Naluri bisnis memaksa mereka mengekspor steam coal in bulk alias batu bara curah ketimbang harus memroses lebih lanjut. Pasalnya, tarif PPN untuk ekspor adalah 0 % (nol persen). Alhasil, mereka akan dapat meraup rezeki nomplok dari restitusi PPN. Hal ini konsekuensi PPN kita yang mengadopsi destination principle. Artinya, PPN terutang di negara BKP dikonsumsi; bukan di negara BKP diproduksi.

Untuk maksud di atas “pintu masuknya” harus menjadi PKP. Lagi pula, tidak ada pasal melarang hal itu. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan komitmen mereka untuk mengembangkan potensi batu bara sebagai sumber energi alternatif menggantikan energi fosil. Padahal, komitmen itu yang melatarbelakangi terbitnya izin PKP2B saat terjadi krisis minyak dunia di awal tahun 70-an. Alhasil, tidak heran dalam waktu yang tidak terlalu lama komposisi daftar orang terkaya di Indonesia berubah. Warga negara Indonesia; pemilik baru saham perusahaan di bawah PKP2B Generasi I masuk menghiasi daftar tersebut. (Trust, Ekonomi & Bisnis, No. 42 Tahun IV,11-17 Agustus 2008.)

Pajak yang dinamis

PPN adalah pajak yang dinamis. Hal ini sesuai dengan prinsip flexibility; salah satu dari prinsip prinsip pajak yang berlaku universal: neutrality. efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness, dan flexibility.

UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM adalah regulasi pertama terkait implementasi Pajak Penjualan multistage nonkumulatif berbasis konsumsi di republik ini. Oleh karena itu, lumrah bila dijumpai hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Memang, yang memperkenalkan PPN ini ke Indonesia adalah Stephen Malcolm Gillis (1940–2015). Doktor dari University of Illinois (1968); Ketua Tim HIID yang didatangkan oleh Pemerintah RI (1981–1983) ini adalah satu dari sedikit pakar PPN di dunia saat itu. Padahal, bagaimana PPN ini harus diimplementasikan sangat dipengaruhi kondisi objektif negara bersangkutan. Itulah mungkin yang belum sempat diinformasikan President Emeritus, Rice University, AS tersebut kepada otoritas pajak kita sebagai operatornya. Salah satunya ialah perlunya pasal tentang barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN. Sebab, tidak setiap penyerahan barang dan jasa harus kena PPN. Yang penting fokus implementasinya; sesuai goal pajak ini, ialah “to tax private final consumer expenditure”. Penanggung beban pajak ini adalah konsumen akhir meski mekanismenya multistage. Artinya, pajak dipungut secara bertingkat dalam proses produksi dan distribusi.

Peluang untuk menyempurnakan UU PPN dan PPn BM Tahun 1983 terbuka di tahun 1994 saat kita melakukan amandemen pertama UU PPN dan PPn BM tersebut. Dalam amandemen itu, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 4A. Selengkapnya bunyi Pasal 4A itu dalam UU Nomor 11 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

Pasal 4A

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4A dalam UU Nomor 11 Tahun 1994 di atas adalah payung hukum pertama yang memungkinkan adanya “negative list” terkait penyerahan barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN. Mungkin karena tidak ditindaklanjuti dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), pasca lahirnya Pasal 4A tersebut relatif tidak ada kegaduhan khususnya terkait perlakuan PPN atas batu bara. Sementara di lain pihak steam coal in bulk atau batu bara curah produk kontraktor PKP2B mulai meramaikan pasar global. Kontroversi soal perlakuan PPN atas batu bara muncul pasca lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU PPN dan PPn BM. Perubahan yang dilakukan berupa Pasal 4A diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung,dan sejenisnya;
  4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Sumber kegaduhan

Pasal 4A dalam UU Nomor 18 Tahun 2000 di atas mengamanatkan bahwa untuk menetapkan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak ini ditetapkan dengan PP. Sementara khusus untuk penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok barang. Sebagai tindak lanjutnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 (PP 144/2000), secara eksplisit dalam Pasal 2 ditegaskan sebagai berikut.

Pasal 2

Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah:

  1. minyak mentah (crude oil);
  2. gas bumi;
  3. panas bumi;
  4. pasir dan kerikil;
  5. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
  6. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.

PP 144/2000 khususnya Pasal 2 di atas itulah yang dituding sebagai sumber kegaduhan yang bermuara pada timbulnya sengketa antara pemilik izin PKP2B dengan pemerintah.

Dari bunyi Pasal 2 huruf e di atas dapat kita simpulkan bahwa steam coal in bulk atau batu bara curah bukan BKP. Konsekuensinya, mereka yang melakukan penyerahan non-BKP tersebut otomatis bukan PKP. Akibatnya, atas ekspor batu bara yang diambil langsung dari sumbernya tidak ada mekanisme border tax adjustment yang harus dilakukan. Singkat cerita, tidak ada restitusi PPN yang perlu diberikan. Inilah yang membuat pemegang izin PKP2B meradang. Yang menarik, pasca terbitnya ketentuan baru tersebut mereka tetap melakukan ekspor batu bara curah atau steam coal in bulk dan tetap mengajukan restitusi PPN atas ekspor barang non-BKP tersebut.

Di mana salahnya?

Yang mungkin kita tidak tahu, apa latar belakang bunyi Pasal 2 huruf e di atas seperti itu. Ketentuan tersebut menyampaikan pesan bahwa terhadap batu bara ada perlakuan yang tidak sama. Batu bara sebelum diproses menjadi briket bukan BKP alias tidak kena PPN. Sebaliknya, yang telah diproses menjadi briket dikategorikan sebagai BKP. Konsekuensinya, perlakuan PPN kepada mereka yang melakukan penyerahan dua jenis barang yang bentuk dan sifatnya memang berbeda tersebut jelas juga berbeda.

Baca juga: PPN Batu Bara sebelum dan setelah “Omnibus Law”

Yang mungkin menjadi pertanyaan: salahnya di mana? Sebagai pajak objektif, dalam PPN hal itu wajar dan boleh boleh saja. Yang penting dalam implementasinya pajak ini harus netral. Artinya pajak ini harus mengedepankan netralitas yang merupakan karakteristik sekaligus superioritas pajak ini. Alhasil, perlakuan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e dalam PP 144/2000 di atas seharusnya tidak membedakan perlakuan apakah mereka pemilik izin PKP2B Generasi I, II atau III.

Bahwa yang paling nyaring terdengar dalam kegaduhan di atas adalah para pemegang izin PKP2B Ganerasi I adalah wajar. Pasalnya, meski hanya 11 (sebelas) perusahaan, mereka berperan 75 persen dari total produksi batu bara nasional (WALHI). Alhasil, restitusi PPN yang mereka harapkan otomatis sangat besar.

Tanggal 29 Januari 2002, dengan Surat Nomor: S-16/MK.03/2002 Menteri Keuangan berkirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Isi surat tersebut semacam panduan khusus bagi para kontraktor yang izin PKP2B-nya terbit setelah berlakunya UU PPN dan PPn BM Tahun 1983. Ada pun hal hal yang disampaikan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Apabila dalam PKP2B dinyatakan secara tegas atas penyerahan produk batu bara tersebut dikenakan PPN, maka hal itu berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut, sehingga perusahaan tersebut wajib memungut PPN yang terutang atas penyerahan batu bara tersebut dan sekaligus berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
  2. Apabila dalam PKP2B tidak dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batu bara tersebut dikenakan PPN, maka atas penyerahan batu bara sebelum diproses menjadi briket oleh Kontraktor PKP2B dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan PPN sehingga Kontraktor tersebut tidak berhak untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Jauh panggang dari api

Panduan di atas seharusnya juga sangat berguna bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya terkait layanan restitusi PPN. Akan tetapi ibarat jauh panggang dari api. Proses layanan restitusi tidak semudah yang dibayangkan.

Kendalanya bukan pada aparat. Di lapangan, perusahaan pemegang izin PKP2B tidak melakukan sendiri kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kuasa pertambangan miliknya. Kegiatan tersebut mereka serahkan kepada pihak ketiga. Bahkan soal penjualan ada kalanya juga demikian. Kondisi seperti itu sama sekali tidak ada dalam PKP2B. Alhasil, panduan sebagaimana dalam Surat Nomor: S-16/MK.03/2002 di atas kurang mengena. Bagi aparat DJP hal ini menimbulkan persoalan tersendiri. Belum lagi mereka juga harus membedakan perlakuan antara batu bara yang BKP dan non-BKP, selain harus mengenali pemegang izin PKP2B kategori Generasi I, II atau III.

Dari sisi aspek PPN, business process yang rumit di atas harus diurai sebelum sampai pada pengambilan keputusan terkait restitusi. Pasalnya, PPN adalah pajak multistage. Semua data dan dokumen pendukungnya harus jelas, lengkap, dan valid. Apalagi, ini menyangkut uang yang sudah masuk ke kas negara yang diklaim untuk dikembalikan kepada PKP atau Wajib Pajak (WP). Salah-salah, urusannya bisa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, tidak heran bila penyelesaian proses restitusi tidak mudah dan banyak menyita waktu.

Sementara kapabilitas para petugas tidak merata. Akibatnya, tidak jarang “bola panas” terpaksa pindah ke lembaga keberatan atau banding pascaputusan di tingkat pertama tidak seperti yang diinginkan oleh WP. Oleh karena itu, tidak heran kasus kasus terkait perlakuan PPN atas batu bara tidak hanya menyibukkan DJP, melainkan juga Pengadilan Pajak dan bahkan Mahkamah Agung.

(Berikutnya: Gagal berjuang di MA tidak membuat ciut nyali pemilik izin PKP2B Generasi I. Bagaimana respons pemerintah? Apa win-win solution-nya? Simak di Majalah Pajak edisi Februari 2021.)

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved