Connect with us

Breaking News

Pandemi Covid-19 Memunculkan Cara Kerja Baru dalam Bidang Bisnis

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Covid-19 telah mendorong pergeseran dalam rantai perdagangan dan pasokan serta menambahkan volume perdagangan. World Trade Organization (WTO) memperkirakan perdagangan global akan turun 18,5 persen pada triwulan kedua 2020, dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Hal itu didukung oleh pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan volume perdagangan barang dan jasa akan turun sebesar 12 persen pada 2020. Volume perdagangan turun di semua pasar secara bulanan (month-on-month) pada April, dengan Asia terbukti paling tahan banting (AS -16,8 persen, Eropa -20,1 persen, dan negara berkembang Asia (termasuk Tiongkok dan India) -6 persen).

Menyambut DBS Asian Insights Conference 2020, akhir pekan lalu Bank DBS menyelenggarakan diskusi bersama bersama awak media untuk menavigasi dunia pasca-pandemi. Diskusi diisi oleh Group Head of Global Transaction Services DBS Bank John Laurens. Ia memaparkan media briefing mengangkat tema Aftermath of Covid-19: Inovasi dalam manajemen perdagangan dan kas dengan partisipasi media dari Singapura, Cina, Hongkong, India, Taiwan, Inggris termasuk Indonesia.

Laurens menyebut, tantangan yang dihadapi oleh bisnis di seluruh Asia adalah gangguan rantai pasokan menyebabkan keterlambatan realisasi kas; pasar global telah mengalami penurunan permintaan yang menyebabkan pembatalan pesanan, keterlambatan pembayaran, dan perpanjangan penghentian kegiatan pabrik; siklus konversi uang diperpanjang; dan UKM kesulitan mempertahankan arus kas memadai dan mendapatkan akses ke modal.

Sementara tantangan operasional bisnis di tengah lockdown adalah semua pusat produksi Asia tengah mengalami pembatasan tenaga kerja dan menghadapi hambatan logistik; pengaturan bekerja dari rumah (work from home) membuat alur kerja manual secara operasional—misalnya tanda tangan basah—sulit untuk dipertahankan; gangguan terhadap pengiriman dokumen fisik dan klaim barang di pelabuhan; dan skses likuiditas terganggu.

Di sisi lain, Laurens mengatakan, pandemi Covid-19 memunculkan cara kerja baru dalam bidang bisnis. Antara lain, mengganti/mempersingkat rantai pasokan melalui reshoring/nearshoring; pergeseran rantai pasokan utama ke ASEAN; diversifikasi sumber pabrikan atau pemasok; bangkitnya pasar berbiaya rendah, termasuk Vietnam, Bangladesh, India, Indonesia; bangkitnya ekosistem dengan seluruh rantai pasokan berpartisipasi pada satu platform tunggal; fasilitas transparansi lebih besar; memungkinkan pemanfaatan data analytics; dan   keberadaan E-commerce menjadi semakin penting.

Selain itu, inovasi digital untuk mendukung kebangkitan ekonomi; munculnya model/peluang bisnis berkemampuan 5G baru; penerapan solusi berbasis IoT di seluruh agenda komersial, manajemen risiko dan keberlanjutan; percepatan peralihan ke teknologi cloud untuk mengurangi biaya investasi teknologi dan skalabilitas (naik dan turun); beradaptasi dengan era baru dalam kerja; dan perbanyak karyawan bekerja dari rumah dan mengurangi perjalanan bisnis.

Sementara di sisi bisnis transaksi perbankan digital, Laurens memastikan, kepemimpinan global dalam transaksi digital perbankan akan terus dipertahankan oleh DBS. Adopsi digital terus berlangsung dengan cepat sementara aktivitas transaksional dan informasi berbasis analog beralih ke proses digital sepenuhnya. Interaktivitas berbasis teknologi cloud / API yang luas dengan pelanggan dan mitra ekosistem menjadi norma dan menciptakan peluang bisnis platform multidimensi di seluruh cabang bank. Model bisnis berbasis data untuk memberikan peluang penjualan produk tambahan/pelengkap (cross-sell) di seluruh layanan dan konsultasi klien secara digital, pembiayaan berbasis analitik, perbendaharaan dan manajemen risiko.

“Pengembangan produk baru didorong oleh kemajuan teknologi di berbagai bidang, seperti, 5G, IoT dan identitas digital,” kata Laurens.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rapat Berkala KSSK III tahun 2020

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan, stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 berada dalam kondisi normal. Berbagai indikator menunjukkan, stabilitas sistem keuangan tetap baik, meskipun penyebaran virus korona (Covid-19) yang masih tinggi menuntut perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian. Sebab kondisi itu dapat memengaruhi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, pada Rapat Berkala KSSK III tahun 2020 melalui konferensi video pada akhir Juli lalu, KSSK memastikan, koordinasi kebijakan dalam KSSK akan terus diperkuat untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi cukup dalam. Perkembangan terkini menunjukkan, kasus positif Covid-19 masih tinggi dan berisiko kembali meningkat (second wave) di beberapa negara. Di tengah pengembangan vaksin yang belum sesuai harapan, kondisi itu memicu kekhawatiran berlanjutnya penurunan ekonomi global menjadi lebih dalam. Berbagai lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar -4,9 persen, Bank Dunia di level -5,2 persen, dan OECD dalam rentang -7,6 sampai dengan -6,0 persen.

Perekonomian global yang menurun serta dampak penanganan Covid-19 di dalam negeri menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97 persen (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy) atau triwulan I 2019 sebesar 5,07 persen (yoy).

“Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5,32 persen (yoy), sementara pada triwulan II 2019 tumbuh 5,05 persen (yoy). Perkembangan ini terutama akibat penurunan dalam kegiatan ekonomi pada bulan April – Mei 2020 sejalan dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” kata Sri Mulyani.

Berharap dari Penyerapan stimulus fiskal

Sri Mulyani mengatakan, pada Juni 2020, berbagai indikator menunjukkan aktivitas perekonomian domestik mulai meningkat didorong dampak pelonggaran PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok. Ke depan, pemulihan ekonomi nasional diprakirakan berlanjut dipengaruhi peningkatan penyerapan stimulus fiskal, perbaikan restrukturisasi kredit, keberhasilan penanganan protokol kesehatan untuk penanggulangan Covid-19, serta peningkatan permintaan ekspor, khususnya dari Tiongkok.

Stabilitas makroekonomi tetap baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96 persen (yoy) pada Juni 2020 dan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54 persen (yoy). Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga, tecermin dari defisit transaksi berjalan triwulan II 2020 yang diperkirakan tetap rendah dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat melemahnya permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan fundamental, yang pada triwulan II 2020 secara point to point mengalami apresiasi 14,42 persen dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020. Meski demikian, secara rerata triwulanan mengalami depresiasi 4,53 persen akibat pelemahan pada April 2020. Sementara cadangan devisa juga meningkat, yang pada akhir Juni 2020 mencapai 131,7 miliar dollar AS, setara pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sri Mulyani juga memaparkan, kinerja APBN 2020 hingga akhir semester I tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 811,2 triliun atau 47,7 persen dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.  Mencatatkan pertumbuhan negatif 9,8 persen (yoy), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan PNBP sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, dan stimulus fiskal dalam bentuk fasilitas insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Penyerapan Belanja Negara mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39,0 persen dari anggaran dan mencatatkan pertumbuhan 3,3 persen (yoy), didukung oleh pertumbuhan belanja modal dan realisasi program-program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Defisit APBN hingga akhir semester I tahun 2020 mencapai Rp 257,8 triliun atau 1,57 persen terhadap PDB.

Lanjut baca

Breaking News

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum ini menghimpun 23 smelter nikel dengan kapasitas terpasang 3.79 juta MT ( Mertik Ton)  NPI ( Nickel Pig Iron (NPI) per tahun dan 0.8 juta MT per tahun sedang dalam pembangunan. Jumlah ini diklaim hampir 90 persen kapasitas semelter nasional. Beberapa perusahaan tambang nikel dan turunannya  pun saat ini mulai bergabung dalam forum ini.

Ketua Umum FINI terpilih, DR Alexander Barus mengatakan, tujuan dibentuknya FINI adalah agar bisa menjadi forum komunikasi dan koordinasi yang tepercaya dan berdayaguna dalam membangun industri nikel Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan kebangsaan, memiliki daya saing dan peduli terhadap lingkungan.

“Sesuai dengan semangat Undang Undang  No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh,” kata Alexander.

Deklarasi Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020)

FINI, kata Alexander, diharapkan bisa maju bersama seluruh pemangku kepentingan mewujudkan tujuan itu. Sampai saat ini industri nikel Indonesia menyumbangkan devisa yang sangat besar untuk pendapatan negara. “Kami ingin memberikan kontribusi positif dalam membentuk hubungan usaha yang saling menguntungkan dengan sektor penambangan dan industri turunan nikel dalam negeri Terutama dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan bersama bisnis antara usaha turunannya,” jelasnya.

Untuk mencapai tujuan itu, Alexander menyebut, strategi FINI adalah dengan menjadi media komunikasi dan koordinasi bagi kepentingan anggota agar terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Kepentingan ini bisa dalam rangka pelaksanaan usaha dan menyebarluaskan serta menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri pengolahan dan pemurnian nikel. Termasuk industri pengguna nikel khususnya yang berhubungan dengan misi dari perkumpulan ini.

“Sebagai salah satu negara pemilik bijih nikel terbesar di dunia, sudah sepatutnya Indonesia memikirkan berbagai strategi pengolahan bijih nikel yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah lebih besar untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Alex Barus.

Indonesia saat ini adalah salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Data menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan 25 persen dari kebutuhan nikel dunia.

Untuk itu, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaan potensi nikel harus diatur oleh negara dengan bijaksana untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Dengan tujuan itu, melalui Undang-undang No. 4 tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel di awal tahun 2014 yang memang merupakan masa 5 tahun persiapan menuju industri, dengan mewajibkan para penambang untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian. Industri pengolahan dan pemurnian ini untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Beberapa pihak telah mulai membangun industri smelter nikel dengan keterbatasan dana dan teknologi. Oleh karena itu, kemudahan investasi menjadi harapan para pengusaha industri nikel untuk dapat membangun dan menjalankan amanah undang-undang itu.

Dari keterbatasan itu, kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor akan sangat merugikan negara dalam jangka panjang dan investor sebagai pelaku industri. Jaminan terhadap keberlangsungan investasi diragukan. Jika bijih nikel ore tetap diekspor maka akan berpengaruh pada cadangan bahan baku untuk pabrik yang sudah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit.

Tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah cadangan nikel yang tidak bisa diperbarui membuat pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus dengan menerapkan kebijakan strategis bukan hanya kepentingan sesaat. Pada kuartal IV tahun 2019 pemerintah menerbitkan kembali larangan ekspor bijih nikel yang efektif diberlakukan pada Januari 2020.

Pelarangan ekspor nikel itu dikukuhkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara. Kebijakan ini berdampak sangat positif bagi tumbuhnya hilirisasi  industri nikel Indonesia.

“Dalam proses hilirisasi biji nikel diolah hingga menjadi bentuk lanjutan dengan nilai lebih tinggi yang saat ini sudah mencapai produk stainless steel. Sebelumnya kita tidak pernah membayangkan Indonesia mampu memproduksi stainless steel. Bahkan Indonesia tidak mustahil menjadi produsen katoda Li-batt terbesar dunia yang bersumber dari Ni kadar rendah. Tumbuh kembang industri hilirisasi nikel diharapkan bisa memberi efek  domino positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya area sekitar Industri dan  nasional pada umumnya ,” pungkas Alex Barus.

Lanjut baca

Breaking News

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Sebelumnya, mekanisme itu diatur melalui PMK No.11/PMK.010/2020.

Pemerintah bertujuan, simplifikasi ketentuan tax allowance melalui penerbitan aturan baru yang merevisi aturan sebelumnya bertujuan untuk mendorong kemudahan berusaha dan mendorong perekonomian. Salah satu poin yang diatur dalam peraturan baru itu adalah pendelegasian kewenangan pemberian fasilitas tax allowance dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya melalui Direktorat Jenderal Pajak, diubah menjadi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ada beberapa poin utama pada revisi dalam PMK yang rencananya mulai berlaku pada 11 Agustus 2020 mendatang itu. Pertama, perubahan kewenangan masing-masing institusi terkait. Dalam PMK terdahulu, penetapan nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas tax allowance dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sementara pada PMK yang baru, kewenangan diambil alih oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, permohonan tax allowance yang telah diterima secara lengkap disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas. Dalam PMK sebelumnya, permohonan yang diterima secara lengkap disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian fasilitas sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas diteruskan kepada Menteri Keuangan.

Selain itu, dalam PMK 96/2020 ini, pengajuan permohonan secara off-line (luar jaringan) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui BKPM. Dalam PMK sebelumnya, pengajuan permohonan secara luar jaringan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui BKPM.

Percepatan investasi

Menanggapi terbitnya PMK No.96/2020  itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, konteks kebijakan dalam aturan baru itu adalah percepatan investasi.

“Untuk penyederhanaan dan percepatan investasi, pelayanan investasi—prosedur perizinan dan pemberian fasilitas investasi diletakkan dalam satu atap, yaitu di BKPM,” kata Yoga, Selasa (4/8/2020).

Pemerintah berharap, dengan dukungan peraturan baru itu, kinerja BKPM dalam menarik investasi ke dalam negeri dapat meningkat signifikan. Dengan demikian, kebijakan itu mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Yoga juga menilai, pendelegasian kewenangan dari Kemenkeu ke BKPM itu pun sudah sesuai dengan Instruksi Presiden No.7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 jam lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 hari lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 hari lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News2 hari lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News3 hari lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News3 hari lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News4 hari lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News5 hari lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Breaking News6 hari lalu

Jakarta Perpanjang PSBB Transisi dan Berlakukan Lagi Aturan Ganjil-Genap

Kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia belum juga reda. Hingga Jumat (31/7/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengumumkan, kasus terkonformasi...

Breaking News6 hari lalu

Rayakan Iduladha, PT KAI Berikan Diskon Perjalanan Hingga 25 Persen

Perayaan Iduladha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara lain merosotnya penjualan hewan Kurban yang dialami pedagang di berbagai daerah...

Populer