Connect with us

Up Close

Pandemi Bangkitkan Inovasi dan Perilaku Baru

Diterbitkan

pada

Manajemen yang baik menjadi kunci agar institusi atau perusahaan bisa bangkit dari jurang keterpurukan akibat pandemi.

 

Masih menyoal dampak pagebluk Covid-19 yang belum juga usai. Banyak perusahaan yang tumbang, tak sedikit yang di ambang kehancuran. Pemberhentian karyawan yang masif semakin menambah banyaknya daftar pengangguran. Di sisi lain, tak sedikit bidang usaha yang justru menangguk berkah di tengah wabah.

Untuk bisa bertahan pada masa pandemi ini, perusahaan dituntut untuk melakukan adaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi, proses pemulihan pun memerlukan biaya yang tak sedikit. Agar proses itu efektif dan efisien, tentu harus dibarengi dengan komitmen perbaikan manajemen untuk dapat beradaptasi sesuai dengan peluang dan tantangan yang ada. Mulai dari manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusianya, hingga manajemen organisasi dan sebagainya.

PPM Manajemen adalah salah satu yang tetap bertahan, bahkan mampu berinovasi. Institusi manajemen itu termasuk yang tak kaget dengan situasi pandemi yang salah satu imbasnya adalah pembatasan aktivitas sosial berskala besar.

“Sebelum ada Covid-19, tahun 2019, kami sudah mulai yang namanya WFH (work from home). Waktu itu kami baru sifatnya uji coba. Sebulan, dua hingga tiga hari kerja dulu, uji cobanya,” tutur Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro saat wawancara dengan Majalah Pajak di kantor PPM Manajemen pada Kamis, (26/11).

WFH memang bukan fenomena baru. Model ini telah ada setidaknya sejak awal tahun ’70-an. Sebelum pandemi Covid-19, WFH merupakan pilihan yang diberikan perusahaan besar demi efisiensi dan produktivitas. Kini, WFH—atau bahkan WFA (work from anywhere)—menjadi langkah yang “terpaksa” diambil banyak perusahaan demi kelangsungan bisnis.

Menurut lelaki kelahiran Kebumen, Jawa Tengah yang akrab disapa Prof Bram ini, WFH bukanlah penghalang produktivitas. Dalam konteks perusahaan, kuncinya adalah pada saling kepercayaan antara pemberi kerja dan karyawannya. Demikian pula dalam institusi lainnya.

Pertama, trust itu harus kita berikan karena tanpa trust enggak jalan organisasinya dan tidak berani mengambil keputusan. Kedua, baru bicara ukuran kinerja,” kata Bram.

Lantas, seperti apakah proses dan bentuk manajemen perusahaan yang ideal mendatang menurut kacamata PPM Manajemen? Apa pula strateginya di masa depan dan apa yang dilakukan institusi manajemen yang mengusung tagar #BangkitRaihBersama itu untuk mengajak perusahaan atau institusi untuk berbenah diri paska-empasan pandemi?

Berikut petikannya.

Orang banyak mengira PPM Manajemen hanya sebatas institusi pendidikan. Sebenarnya lembaga apa PPM Manajemen?

PPM Manajemen itu institusi manajemen. Sebagai institusi manajemen pertama di Indonesia, PPM Manajemen menyediakan solusi jasa layanan terintegrasi melalui Program Pengembangan Eksekutif, Asesmen SDM, Sekolah Tinggi Manajemen, Riset dan Konsultasi, Pembelajaran (In-House Learning), Publikasi dan Seminar, serta Program Pelatihan Sertifikasi.

Kami selalu menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman dan efektivitas dalam pembelajaran. Experiential Learning, Blended Learning, bahkan Game Based Learning telah siap untuk dijalankan. PPM Manajemen memberikan banyak pilihan program dengan metode dan teknologi pembelajaran yang mutakhir.

Kalau dilihat dari kelembagaan, PPM Manajemen terdiri dari tiga unit strategis, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen (STM), Jasa Pengembangan Eksekutif (JPE), dan Jasa Pengembangan Organisasi (JPO).

STM PPM yang programnya sudah lama kami punya ada program S1 dan S2. Prodi S1 itu ada dua—Sarjana Akuntansi dan Sarjana Manajemen. Cuma branding kami—karena kami ingin output kepada dunia bisnis sekarang ini—maka di kami memperkenalkannya sebagai Sarjana Akuntansi Bisnis—ditambah kata bisnis. Biasanya, kan, Sarjana Akuntansi tapi branding kami di publik kami memperkenalkannya Sarjana Akuntansi Bisnis. Dan Prodi S1 Manajemen juga ditambah bisnis, menjadi Sarjana Manajemen Bisnis karena memang untuk S1 diarahkan ke bisnis.

Kemudian kami punya program S2, Magister Manajemen (MM) dan ada tiga kelas. Kelas itu dipisah berdasarkan jenis dari kategori dari input mahasiswa. Pertama, MM Wijawiyata Manajemen (WM), yaitu Program Pascasarjana PPM School of Management dengan gelar Magister Manajemen bagi para sarjana baru (fresh graduates). Kalau dalam Bahasa umum menyebutnya MM fresh graduate. Artinya bibit unggul di bidang manajemen, yaitu mereka yang baru tamat S1 kemudian kuliah MM, nyaris tidak punya pengalaman kerja, mungkin sambil kuliah S1 kerja punya pengalaman ya, atau tamat S1 kerja setahun. Pada dasarnya mereka orang yang minim pengalaman kerja itu ditampung di MM Wijawiyata Manajemen.

Kategori kelas kedua S2 MM adalah Eksekutif Muda, yaitu mereka yang tamat S1, satu hingga dua tahun sambil bekerja, pengalaman manajerialnya belum terlalu banyak, tapi mereka ingin kuliah MM, ini kami tampung di kelas namanya MM Eksekutif Muda. Kategori kelas ketiga adalah kelas MM Eksekutif, yaitu MM yang pesertanya sudah punya pengalaman manajerial sampai dengan lima tahun. Di satu sisi mereka sudah punya asam garam menjadi pimpinan, manajer, atau komisaris, dan mereka ingin membenahi kemampuan kompetensi mereka tentang manajerial, sekaligus meyakinkan apa yang mereka lakukan sudah benar apa belum. Ini ditampung di kelas MM eksekutif.

Kelas eksekutif, meskipun tiga kelas, kurikulumnya sama. Cuma nanti kami arahkan mereka mengambil konsentrasinya beda. Kalau di MM Wijawiyata Manajemen karena mereka biasa tamat S1 waktu masuk kerja, kan, dari posisi manajerial bawah atau menengah sehingga mereka kami arahkan untuk mengambil pelajaran atau pilihannya itu yang dalam satu fungsional. Misalnya ambil MM fungsionalnya keuangan, atau fungsional pemasaran, fungsional SDM karena waktu mereka masuk di posisi manajerial bawah dan menengah kan mereka dalam fungsi begitu. Itu berlaku untuk MM Eksekutif Muda. Tapi untuk MM Eksekutif, karena mereka sudah punya pengalaman kerja, sudah tahu kebutuhan kerjanya seperti apa maka dibebaskan waktu mau memilih pelajaran pilihan. Mau ambil campuran antara strategi keuangan dengan SDM silakan saja karena yang mereka butuhkan apa.

Di luar itu, kami juga ada program lain yang sekarang dikembangkan. Ada MM AP (Acknowledgement Program)—program pengakuan. Sebenarnya peraturan DIKTI mengizinkan bagi seseorang yang sudah punya pengalaman itu diakui pengalamannya untuk dikreditkan. Sekarang yang kami lakukan ini adalah mereka yang sudah pernah kuliah di PPM yang kemudian kesulitan waktu dan sebagainya sehingga mereka di izinkan untuk kami masukkan ke dalam program MM AP. Sekarang sudah jalan. Ini program khusus yang tidak bisa kami lakukan secara reguler. Mungkin tiga tahun sekali baru bisa.

Program lain nongelar yang kami jalankan adalah Mini MM. Ini parsial dari program MM. sekarang ada paket program MM mengenai basic management, manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen SDM, manajemen operasi, misalnya. Itu satu paket dua belas kredit. Ini yang kami tawarkan silakan ikut di MM ini. Ini bisa dikreditkan misalnya ambil ini, kemudian ambil paket yang lain lagi, sehingga ke depan diharapkan kalau sudah dapat paket dilengkapi dengan pelajaran lain jadilah MM. Program MM Mini ini adalah untuk orang yang masih sibuk dia cukup meluangkan waktu tiga bulan selesai satu paket.

Unit strategis yang kedua, Jasa Pengembangan Eksekutif (JPE). Di sini mengembangkan orang untuk dipersiapkan menjadi seorang eksekutif, mulai dari manajer paling bawah—supervisor, sampai dengan direktur atau komisaris atau bahkan di pemerintah itu dirjen. Isinya, di bawah JPE ada divisi program pengembangan eksekutif. Dalam bahasa sehari-harinya pelatihan publik. Paketnya ada sekitar 90-an judul yang sudah dibuat jadwalnya ada yang setahun sekali, ada yang setahun dua kali, ada yang setiap bulan—tergantung demand. Intinya mereka itu pelatihan dari berbagai lembaga digabungkan dalam satu kelas pelatihan. Misalnya pelatihan mengenai supervisor manajemen, pelatihan mengenai analis keuangan dan sebagainya. Itu pelatihan basisnya kehadiran, mendapatkan sertifikat kalau hadir minimum delapan puluh persen.

Ada juga program yang dikhususkan untuk para Top Management, Directorship Development Program (DDP). Program yang dirancang khusus untuk para top-level ataupun eksekutif untuk mempertajam kemampuan dan kesiapan diri untuk mengambil peran sebagai pemimpin pembawa transformasi di masa yang akan datang.

Ada satu lagi produk yang relatif baru dan sekarang kami sedang gencar kembangkan adalah program pelatihan persiapan sertifikasi. Program ini intinya, kan, seseorang dituntut bukan hanya ikut pelatihan saja. Tapi perlu ada pengakuan orang itu punya kompetensi tertentu. Sekarang ini kami sudah punya LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), yang kami menyebutnya LSP PPM. Sekarang sudah punya enam skema kompetensi yang sudah dilisensi oleh BNSP. Jadi semuanya kalau ikut itu sertifikatnya dari BNSP. Audit forensik, new product development manager (NPDM).

Audit forensik diharapkan kompeten dan ahli untuk melakukan audit terkait masalah fraud dan sebagainya. Kalau NPDM adalah orang yang diharapkan nanti menjadi expert atau ahli kompeten untuk mengelola produk di organisasi. Lainnya dalam bidang supply chain dan logistik. Ini sudah kami kembangkan dan sebelum sertifikasi ada pelatihannya dulu. Ada divisi yang tugasnya mempersiapkan orang untuk ikut sertifikasi, sehingga setelah ikut pelatihan lulus kemudian disertifikasi melalui proses sertifikasi biasa. Dilihat portofolionya, dilihat dari hasil latihannya, dilihat dari pengalaman kerjanya, kalau sudah lolos baru dapat sertifikat.

Divisi ketiga namanya PDS publikasi dan seminar. Isinya, yakni publikasi, publikasi itu intinya ada dua, majalah dan buku. Majalah kami terbit bulanan, ngikutin gayanya seperti Harvard Business Review. Harapannya HBR itu isinya lebih long live atau timeless. Orang bisa kompilasi, bisa dibaca lima tahun lagi masih relevan karena isinya tidak mengacu pada semata-mata isu.

Sedangkan seminar, rutin diselenggarakan setiap bulan, mengangkat tema-tema manajemen yang menginspirasi. Narasumbernya berasal dari praktisi, regulator, dan akademisi, baik dari internal PPM maupun eksternal. Seminar ini juga dilakukan secara online, sehingga mampu menjangkau lebih banyak partisipan.

Ada pula Mega Seminar atau Konferensi yang rutin digelar tiap tahun. Kita namai New HCNC (Human Capital National Conference) Mempertemukan praktisi-praktisi terutama dari Human Capital dengan pihak Akademisi dan Regulator. Tema NEW HCNC berdasarkan hasil riset CHCD PPM Manajemen.

Di bawah JPO ada tiga divisi, yaitu assessment adalah divisi yang tugasnya melakukan asses kepada orang untuk memastikan compete orang itu berada dalam kompetensi apa dan pada level apa. Mayoritas klien kita itu BUMN, mereka sering kirim (SDM) ke kami untuk dites (assessment). Selain direktur, ada juga yang minta assessment mulai dari satu hingga dua level di bawah direksi. Tujuannya untuk memastikan orang itu kompeten di bidangnya. Selain itu, organisasi mengirim itu juga untuk mengetahui gap-nya di mana.

Kedua, divisi riset dan konsultasi, yaitu divisi yang kerjanya untuk membantu organisasi mengembangkan kualitas dari organisasi. Mulai dari sistemnya, strukturnya, rencana kerja, strateginya itu dikembangkan sehingga harapannya organisasi itu mampu meningkatkan daya saingnya. Yang kami bantu, misalnya rencana strategis lima tahun ke depan. Berarti kami bantu menetapkan peta ke depan seperti apa, internalnya seperti apa, kalau butuh investasi, apa? Harapannya itu daya saing organisasi meningkat sehingga tujuan organisasi bisa tercapai.

Itu contoh bagaimana cara kerja di bidang strategi. Melakukan audit kualitas manajemen risiko seperti apa, malah sampai mengembangkan manajemen risiko organisasi itu yang banyak kami lakukan. Kami juga membantu membuat analisis beban kerja, organisasi ini fair, enggak sih? Kepala divisi berimbang enggak sih? Jangan-jangan ada divisi yang kerjanya kecil, yang lain gede padahal gajinya sama, kan enggak fair. Sehingga salah satu instrumennya melakukan analisis beban kerja. Akan ketahuan timpangnya di mana. Juga misalnya CBHRM (competence base human resources management). Jadi, bagaimana kita mau masuk dalam organisasi berbasis pada kompetensi, menyusun strateginya, itu beberapa contoh yang kita lakukan di bidang research dan konsultasi.

Di Direktorat JPO ada divisi pelatihan in-house training, yaitu pelatihan yang memang seluruh pesertanya hanya dari satu perusahaan atau institusi. Ini biasanya dibuat berdasarkan kebutuhan. Jadi, kami wawancara dulu, survei dulu, baru kami buat desain pelatihan seperti apa, kurikulumnya seperti apa, model intervensinya seperti apa, output-nya seperti apa.

Di luar tiga direktorat (STM, JPE, JPO) ada direktorat lain yang sifatnya supporting. LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), yang tadi sudah disebutkan, Direktorat Human Capital yaitu direktorat yang tugasnya memastikan kualitas dan kuantitas orang mencukupi untuk menjalankan seluruh aktivitas di PPM; Direktorat Keuangan, dan Information Technology (IT).

Direktorat IT mengurusi IT mulai dari soft program maupun hardware-nya, tapi sekarang juga di bawahnya IT ada satu unit yang kami menyebutnya sebagai PTP. Ini unit baru, tadinya yang namanya learning management system dengan segala instrument-nya pembelajaran itu berada di tangan satu divisi saja. Karena sekarang sudah dipakai di keseluruhan PPM, ditarik menjadi supporting seluruhnya. Jadi, pusat teknologi pembelajaran PTP itu tugasnya adalah satu untuk memastikan bahwa segala instrumen pembelajaran itu bagus, aman, memuaskan. Mulai di learning management system, kita juga pakai moodle juga lancar, tapi unit ini juga diminta menjadi supporting terhadap unit yang ada dalam rangka kebutuhan produk. Misalnya, ada pesanan perusahaan, minta dibuatkan pelatihan berbasis game. Nah game yang buat kami, game online.

 

Bicara soal IT, kondisi Covid-19 ini memaksakan kita untuk mengubah sistem kerja termasuk temu muka segala macam menjadi daring. Bagaimana PPM menyesuaikan dengan kondisi ini, terutama untuk sistem interaksi yang biasanya tatap muka?

Pertama, yang sudah terjadi dulu. Kondisi Covid-19 dan teknologi ini sebenarnya saling menguatkan untuk kita bisa berubah cepat. Sebelum ada Covid-19, tahun 2019, kami sudah mulai yang namanya WFH. Cuma, waktu itu kami baru sifatnya uji coba. Sebulan, dua hingga tiga hari kerja dulu, uji cobanya. ‘Coba kalian kerja di rumah sebulan dua kali, kerja beneran apa enggak?’. Intinya hanya ingin memastikan bahwa seseorang kalau dikasih kesempatan kerja di rumah, ya kerja beneran, bukan untuk tambahan libur.

Yang penting buat kita tantangannya adalah bagaimana kita punya ukuran kinerja sehingga walaupun tidak di kantor, bisa bekerja. Sedikit lebih longgar kami sudah punya hub. Seluruh PPM ini kami sudah menerapkan dari lima hub. Di Jakarta Selatan ada satu, Bekasi ada, Jakarta Timur ada, Jakarta Barat juga ada. Kalau Jakarta Pusat di sini (kantor pusat), sehingga jika capek ke sini silakan ngantor di hub saja.

Kami sudah tetapkan itu hub-nya dipilih, sudah kami tetapkan kerja sama. Masuk ke 2020, ada Covid-19. Jadi, kami tidak kaget, kami hanya mempercepat prosesnya saja. Jadi, mulai Februari kalau tidak salah langsung kami tetapkan semua WFH, enggak ada yang perlu ke kantor. Yang tinggal kami lakukan adalah langganan aplikasi virtual meeting. Akselerasi saja karena waktu itu belum langganan. Jadi, setiap orang atau dosen punya akun masing -masing, mengajar di mana pun sudah bisa. Jadi, dalam konteks perubahan WFO menjadi WFH, kami tidak kaget karena kami bersyukur sudah siap duluan. Pelatihan menggunakan on-line.

Kami juga tidak punya masalah karena sejak 2016 kami pelatihan sudah menggunakan LMS (learning management system). Tapi memang waktu itu baru di satu divisi yang memang divisi itu mengembangkan pelatihan dengan menggunakan jarak jauh. Jadi sedikit sejarah ke belakang, PPM memang punya PMJJ (pelatihan manajemen jarak jauh), yaitu pakai surat kalau zaman dulu. Surat dikirim, belajar sendiri, nanti diisi jawabannya kirim balik, seperti UT. Kalau sudah lulus baru nanti dapat sertifikat. Lalu itu kami convert menggunakan on-line. Pada waktu masuk krisis (1998), sama. Kita tinggal di-scale up saja sehingga langsung bergerak mulai kuliah di STM, pelatihan-pelatihan pakai itu semua.

Yang unik adalah assessment, karena assessment itu dirasa masih membutuhkan metode tatap muka, dengan adanya Covid-19 ini kami juga melakukannya secara on-line. Sehingga di PPM semua sudah on-line. Mulai dari pendidikan di kuliah, pelatihan, majalah, assessment itu sudah on-line semua. Itu kami bersyukur karena dari survei yang kami lakukan, pelatihan maupun kuliah on-line itu sama bagusnya dengan yang di kelas. Sehingga orang itu tidak merasa bahwa on-line lebih jelek, karena dulu persepsinya begitu, kan?

Saya bersyukur teman-teman di PPM kompak untuk mengembangkan pelatihan on-line itu secara serius, metodenya juga diubah semua, sehingga kualitas dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan skill-nya sama dengan pelatihan di kelas.

Namun, karena masih ada permintaan pembelajaran dan assessment secara off-line, kami menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 serta mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk menjamin kualitas layanan. Dengan demikian para pelanggan kami merasakan #PPMAmanBelajarNyaman.

Untuk strategi ke depan, kami ajak perusahaan yang ada di Indonesia untuk #PantangBerhentiBerkarya Ayo! #BangkitRaihBersama #PPMmanajemen dengan beberapa produk dan program unggulan yang telah kami siapkan.

Pertama, untuk mendapatkan seorang manajer yang baik membutuhkan pendidikan yang dapat memastikan pengembangannya secara individu terpenuhi. PPM School of Management (PPM SoM) telah menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbekal pendidikan yang mengawinkan antara konsep teori dengan praktik, lulusan PPM SoM dipersiapkan sebagai insan yang berjiwa pemimpin dan bisa membawa perubahan.

Kedua, untuk memastikan pengembangan kompetensi individu PPM Manajemen memiliki dua jasa terbaik, yaitu PPM Excecutive Development Program (PPM EDP) dan PPM In-house Learning. Keduanya didukung dengan metode, teknologi, dan trainer yang andal. Seluruh Pembelajaran di PPM Manajemen telah didukung dengan Learning Management System (LMS)

PPM EDP memiliki judul pelatihan manajemen terlengkap di Indonesia, juga telah meraih ISO 90001:2015. Untuk mengembangkan Top Management PPM EDP memiliki program terbaru dengan nama Directorship Development Program. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran peserta, Blended Learning hadir dengan menggabungkan berbagai macam metode pembelajaran.

 

Jadi, ke depan metode interaksi daring ini akan tetap diterapkan di PPM?

Kalau saya berpandangan bahwa WFH maupun pengembangan secara on-line bukan hanya dalam rangka krisis, tapi itu diharapkan jadi perilaku yang baru. Benar-benar peradaban baru. Bagi kita yang dulunya kuliah di kelas, latihan datang ke ruangan itu kita menyesuaikan diri. Tapi bagi anak-anak yang sejak tamatan SMA sudah terbiasa dengan on-line, mereka memang hidupnya di situ, dan ke depannya mereka seperti itu. Oleh karena itu, ke depannya, satu, WFH akan kami terapkan sekalipun mungkin kadarnya enggak seekstrem sekarang. Mungkin seminggu masuk sekali sehingga sebulan masuk empat-lima hari atau seminggu dua-tiga hari maksimal sehingga sisanya bisa bekerja di rumah

Di luar itu, tetap diperlukan adanya kalau saya bilangnya dual model. Artinya, kelas misalnya, kelas MM, kelas S1, itu juga ada tatap muka langsung, disiarkan langsung, sehingga orang enggak datang ke kelas bisa lihat ikut kelas di rumah. Itu juga sekarang yang sedang disarankan oleh Kementerian Pendidikan karena di satu sisi, tahun depan sudah saatnya mulai kelas tapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada orang-orang yang masih takut datang ke sini. Ada yang menyebut kelas yang sebagian on-line sebagian off-line dengan istilah hybrid tapi kadang diistilahkan blended. Tapi, kalau ini, dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Jadi, kelas ada yang ngajar, langsung disiarkan dan bisa langsung diskusi, interaktif juga, itu yang kita jalankan ke depan.

Assessment juga sama, assessment itu on-line, off-line, dua-duanya akan dijalankan. Ada keuntungan kalau kita mempertahankan on-line. Untungnya tentu biaya lebih hemat. Kedua, ruangan bisa lebih diselamatkan untuk yang lain. Kalau PPM sekarang mengurangi aktivitas orang ke kantor kan ada beberapa ruangan yang kita gunakan dipakai untuk produksi, kelas streaming, kelas wawancara, untuk coworking space atau mungkin nanti kita membuka program S3 untuk ruang mereka. Sehingga nanti dengan adanya WFH malah kita menjadi lebih efisien.

Selain itu, ada perubahan pola bagaimana seseorang itu ingin belajar. Kalau yang lalu untuk mengatasi manajemen, kan, orang belajar belakang fungsional, ya. Belajar manajemen keuangan, belajar manajemen pemasaran, belajar manajemen operation, belajar manajemen SDM. Ke depan, melihatnya bukan itu cara melakukannya. Tapi clustering berdasarkan fungsi. Saya akan menjadi ahli bidang human capital, ahli di bidang transformasi, sehingga pengelompokannya nanti bukan fungsional tapi berdasarkan bidang keahlian. Saya ingin ahli di bidang apa ini? Saya ingin dikenal orang sebagai apa? Katakanlah, seorang ahli sebagai pemimpin, dia ilmunya harus lengkap. Dia harus bisa mengelola orang, sehingga harus belajar manajemen personalia. Dia harus bisa baca laporan keuangan sehingga organisasinya sehat apa enggak, dia juga harus bisa bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dan orang lain sehingga ilmu komunikasi marketing juga ada. Sehingga pengelompokan bukan berdasarkan fungsi tapi keahlian.

Kami sekarang ada enam bidang keahlian. Pertama, kelompok keahlian GRC (governance risk and compliance), itu orang ingin dikenal ingin menjadi ahli di bidang tata kelola manajemen risiko dan compliance. Kemudian ada bidang keahlian operation excellence itu orang yang punya keahlian untuk membuat operasi organisasinya excellence, efisien dan sebagainya, cepat mengambil keputusan bagaimana cara membuatnya, ya, di sini.

Ketiga, di bidang strategic transformasi dan inovasi, bukan sekadar new strategy saja, tapi bagaimana membuat organisasi menggunakan transformasi, perubahan ke depan dan melakukan inovasi. Keempat, leadership and talent development yaitu orang yang punya kemampuan dalam bidang kepemimpinan dan mengembangkan talent orang. Kemudian di bidang human capital management. Nah ini pembidangan yang kami lakukan. Terakhir ada bidang Decision Science, tempatnya mereka yang dituntut untuk mengambil keputusan strategis dengan cepat dengan mempertimbangkan seluruh aspek.

 

Data hasil uji coba WFH tahun 2019 bagaimana? Apakah ada hasil analisisnya, misalnya di PPM terbukti lebih efisien kinerjanya, tetap bagus atau malah meningkat?

Memang pada waktu itu belum sempat melakukan review secara keseluruhan. Tapi intinya kalau dilihat dari apakah kinerjanya meningkat atau tidak, ya, yang jelas tahun 2019 kami kinerjanya sangat bagus. Kalau dilihat dari efisiensi, iya. Itu membantu efisiensi. Ngomong simpelnya saja, kalau saya kerja masuk PPM itu kantor ini bayar uang transportasi. Kalau saya di rumah ya enggak usah. Kalau banyak enggak datang listrik mati, air enggak dipakai, efisiensinya jelas. Kami memang belum sampai melakukan review karena sifatnya masih uji coba membiarkan orang membiasakan diri ketika kerja di rumah, dan keburu pandemi datang.

 

Menurut Anda, saat pandemi sudah berlalu, tren WFH atau bekerja dari mana saja tetap akan dijalankan perusahaan atau institusi?

Kalau menurut saya itu tetap dijalankan walaupun tidak seintensif sekarang. Karena sudah menjadi perilaku orang, dan orang itu ingin mendapatkan kebebasan. Yang namanya kerja itu enggak harus di kantor. Sebelum pandemi juga banyak orang kerja di kafe, coworking space, itu biasa karena ada sesuatu yang mereka ingin dapatkan di luar rutinitas.

Kedua, kalau dilihat dari hasil riset BPN, memang banyak orang yang suka dengan kerja di rumah tapi tidak ingin kerja dari rumah full karena—terutama ibu-ibu—ada ‘gangguan’. Sekalipun senang bisa dengan anak di rumah, dalam konteks kerja kadang tetap terganggu, sehingga perlu ada waktu sendiri, tidak ada gangguan, kerja full. Dari survei itu sebagian besar mengatakan sebaiknya kerja dari kantor tetap dijalankan, cuma tidak perlu seintensif seperti saat pandemi ini. Jadi, dalam konteks bekerja trennya pasti akan tetap itu.

 

Faktor yang menurut Anda paling menentukan keberhasilan bagi institusi atau perusahaan dalam melaksanakan WFH apa?

Pertama, saya lebih melihat pada trust lebih dahulu. Bahwa saya percaya kepada si A, kalau dia kerja di rumah itu kerja, bukan tiduran. Trust itu harus kita berikan karena tanpa trust enggak jalan organisasinya dan tidak berani mengambil keputusan. Ketika trust itu muncul, kalau karyawan dipercaya oleh atasan, saya punya keyakinan bawahan pun akan mempertahankan kepercayaan itu, karena sekali ketahuan dia tidak bisa dipercaya, dia akan rugi sendiri

Kedua, baru bicara ukuran kinerja. Kalau kita mulai ukuran kinerja tapi tidak membangun trust dulu itu repot. Apalagi kondisi sekarang ini kondisi alam sosialnya yang orang semakin demokratis, semakin cair dan gampang pindah ke sana kemari, menurut saya ukuran pertamanya bukan di ukuran kinerja, tapi mulainya dari trust. Sehingga jangan sampai organisasi itu bekerjanya tidak di kantor, kemudian kinerjanya menurun, itu yang kita hindari.

 

Pandemi juga banyak membuat perusahaan terdampak. Ada yang ambruk ada yang setengah limbung. Bagaimana supaya mereka bisa bangkit setelah masa pandemi.

Saya ambil contoh dari PPM. Yang saya lakukan di PPM—saya kira ini juga berlaku bagi semua perusahaan. Pada waktu kondisi krisis maka tema yang paling penting untuk dipegang adalah survival. Pastikan organisasi itu bisa bertahan. Survival dasarnya ukuran paling gampang adalah cash flow. Yang penting ada cash flow-nya itu aman. Jangan dulu bicara mengenai profitability. Yang penting cash flow-nya aman jadi kalau setahun biayanya X, cash flow X+ sudah tenang, enggak usah khawatir dulu.

Itu yang kami lakukan di PPM. Kami membangun dashboard untuk early warning system. Jadi manajemen kami bisa setiap hari melihat dashboard-nya warnanya hijau, kuning atau merah. Kalau hijau tenang, kalau kuning waswas. Dilihat, yang kuning di mana nih dan difokuskan, cari persoalannya di mana lalu diambil tindakan

Kami tim Covid-19 itu yang kami monitor setiap minggu, kami cek aman atau tidak, dan sistem itu kita buat ada dua versi. Versi sampai dengan Desember 2020 dan versi tahun 2021. Untuk versi tahun 2020 kami fokus pada cash flow, perhatikan apakah aman itu kami monitor. Kalau masuk ke 2021, kami memastikan persiapan aman sehingga kami punya keyakinan masuk 2021 masih punya bisnis yang bisa mengamankan kondisi kinerja organisasi.

Institusi manajemen sekarang juga cukup ketat persaingannya. Ada universitas, sekolah tinggi berlomba juga untuk mengenalkan bidang ini juga. Bagaimana diferensiasi yang dilakukan oleh PPM untuk bisa leading di bidangnya

Satu, kalau dari survei yang kami lakukan di bidang pendidikan, salah satu keunggulan itu kami menyebutnya value for money. Misal, Anda sekolah MM di sini, bayar Rp 150 juta enggak pernah merasa rugi. Karena setelah selesai kuliah apa yang dipelajari memang dipakai di perusahaan. Bahkan banyak dari mereka yang segera naik golongan, naik pangkat, naik gaji, sehingga itu baik dibayar perusahaan dan enggak merasa rugi karena waktu pulang dipakai, banyak juga yang bayar sendiri tidak merasa rugi karena return-nya cepat. Itu yang disebut value for money karena apa? Karena kami enggak ngasih teori.

Kami tidak ingin mereka belajar, pulang, ya sudah selesai, dapat gelar. Tapi mereka menggunakan, itu fokus kita. Sehingga penerapannya baik di program akademik MM, S1, S2, kemudian di pelatihan juga begitu aplikasinya. Konsultasi juga begitu. Kami enggak ingin selesai dokumen konsultasi kami serahkan kemudian pulang, dokumennya di rak, itu yang kami enggak ingin. Oleh karena itu, seperti konsultasi yang kami lakukan. Kami selalu punya counterpart di perusahaan, di organisasi. Harapannya dengan counterpart itu setelah kami selesai, mereka meneruskan pekerjaannya. Jangan sampai kami pergi dokumennya berhenti. Ada counterpart dan juga kita ada waktu sekitar tiga bulan untuk ada cek, untuk memastikan itu dijalankan—after sales service—nya.

Kedua, kami juga sedang me-review mengenai value proposition kami. Saya sampaikan ke teman-teman, coba lihat salah satu peusahaan otomotif multinasional yang ada di Indonesia. Dia jualannya mulai dari mobil mewah dia jual, menengah dia jual, tapi juga jual yang murah. Dia menyasar semua segmen. Tapi ada satu values yang orang tangkap waktu dia beli mobil perusahaan itu yaitu after sales service yang luar biasa. Satu, jaminan kualitas, kedua adalah after sales service-nya. Merek apa pun yang dia beli, dipastikan after sales service-nya nyaman. Dari mobil pribadi, traktor pun begitu.

Jadi, value proposition kami tinjau. Yang kami terapkan, kami berikan kepada mereka adalah produk jasa dan pelayanan yang aplikatif dan bersifat transformatif. Kami harus bisa memberikan inspirasi organisasi berubah ke depan. Jadi aplikatif dan transformatif itulah yang kemudian kami tekankan menjadi kekhasan dari orang atau organisasi menggunakan jasa PPM Manajemen.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Komunikasi dan Konsistensi Menjadi Kunci

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pemprov Jatim

 

MAJALAHPAJAK.NET – Penyampaian informasi secara efektif kepada publik tentang penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan pajak untuk berbagai program pembangunan menjadi langkah penting dalam membangun trust (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintah.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengemukakan, program-program pembangunan untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan yang lebih baik, dan pembangunan infrastruktur harus tersampaikan secara luas sebagai justifikasi kepada publik. Dan itu bukan untuk tujuan pencitraan, melainkan agar masyarakat mengetahui bahwa penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat nantinya akan kembali ke masyarakat dan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di akhir pekan, Sabtu (02/07), pejabat daerah yang aktif menggunakan saluran media sosial untuk menyampaikan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jatim ini mengungkapkan banyak hal terkait potensi ekonomi dan peran strategis Jatim sebagai daerah penyangga logistik bagi kawasan Indonesia Timur, transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, penguatan UMKM dan tantangan ketenagakerjaan, upaya peningkatan kesadaran pajak di masyarakat, juga harapannya pada peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Bagaimana pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur, adakah bidang khusus yang diembankan ke wakil gubernur dan bagaimana menjaga kolaborasi yang ideal antara gubernur dan wakil gubernur?

Secara kewenangan pemerintahan tentu semua ultimate kepada Ibu Gubernur. Fungsi wakil dalam konteks ini adalah mem-back up segala hal yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Terkadang saya bisa mewakili Ibu Gubernur untuk urusan penyakit kuku dan mulut di peternakan, urusan diplomatik dengan duta besar, atau mewakili untuk urusan keagamaan. Jadi, tidak ada batasannya untuk mewakili apakah untuk menghadiri sebuah kegiatan maupun untuk mengikuti sebuah rapat terkait dengan infrastruktur dan sebagainya.

Memang di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya lebih besar tingkat keterlibatan saya, namun sifatnya ad hoc. Jadi tidak secara terstruktur. Bisa saja ada tugas-tugas tertentu yang diembankan kepada saya seperti merancang program bantuan sosial saat pandemi Covid-19 tahun 2020. Kemudian kebijakan terkait infrastruktur pada saat kita sedang merestrukturisasi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha misalnya. Hal-hal seperti itu terkadang dipercayakan kepada saya untuk mengambil porsi dalam kaitan koordinasi yang lebih besar. Tapi pada keseluruhannya, strategic decision making tetap di Ibu Gubernur.

Provinsi Jatim memiliki peran strategis di dalam peta logistik nasional sebagai penyangga sekitar 40 persen berbagai kebutuhan pokok untuk wilayah Indonesia Timur. Apa saja yang menjadi komoditas unggulan di Jatim dan bagaimana upaya Pemprov Jatim menjaga kesinambungan produktivitas maupun kualitas produk-produk unggulan itu?

Berbicara tentang komoditas unggulan, Jatim memang sebenarnya merupakan provinsi yang di satu sisi sudah sangat industrialized. Sektor manufaktur menyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim yaitu hampir sepertiga. Tetapi di sektor pertaniannya pun Jatim adalah lumbung pangan nasional, baik itu untuk padi, tebu, bahkan juga untuk komoditas peternakan seperti sapi perah, sapi pedaging, dan telur. Jadi, di sisi agriculture Jatim masih sangat strategis, tapi dari sisi industri manufaktur juga sangat besar sumbangsihnya bisa melebihi 22 persen atau hampir seperempat dari manufaktur di seluruh Indonesia. Begitu juga di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Kita mengetahui tambak-tambak baik udang maupun bandeng sudah sangat mengakar di masyarakat pesisir. Untuk perikanan tangkap, kami terus mendorong kesejahteraan nelayan dengan pembenahan-pembenahan pelabuhan dan tempat pelelangan yang ada di Jatim.

Ada sejumlah proyek strategis nasional di Jatim yang tertunda pembangunannya karena pandemi. Bagaimana kelanjutan proyek-proyek strategis nasional tersebut saat ini?

Pembangunan proyek strategis nasional di Jatim memang sangat terdampak oleh pandemi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 ada lebih dari 200 proyek yang disusun dengan koordinasi sangat intensif antara pemerintah pusat dan kami di pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di Jatim.

Ada 38 kabupaten/kota yang menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk Jatim ada 40 juta jiwa yang merupakan seperenam dari jumlah penduduk Indonesia. Maka jumlah proyek-proyek strategis nasional ini juga cukup signifikan. Tidak sedikit yang berhasil dan dapat berjalan lancar, tetapi cukup banyak yang terdampak. Apalagi untuk proyek-proyek yang melibatkan investasi dari dunia usaha. Tentunya investasi ini bagi sesuatu yang sifatnya baru, akan melalui proses yang lebih panjang lagi di tengah masa pandemi. Tapi kami bersyukur bahwa capaian investasi Jatim di Kuartal I tahun 2022 mencapai pertumbuhan 39 persen dengan kombinasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan pertumbuhan investasi secara nasional hanya 28,5 persen. Ini memberikan suatu optimisme bahwa dunia usaha akan kembali pulih dan proyek strategis nasional bisa kembali digenjot.

Tapi memang kami sadari bahwa ada perubahan kebijakan terkait prioritas anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan memberikan penguatan bantuan sosial, sehingga alokasi pendanaan beberapa program infrastruktur dari dana-dana transfer maupun dari program-program kementerian dan lembaga tidak cukup.

Seperti apa kebijakan yang ditempuh Pemprov Jatim dalam menarik investasi, bagaimana kolaborasinya dengan kabupaten/kota dan instansi/lembaga terkait lainnya?

Rumusnya ada pada komunikasi dan konsistensi. Jadi, bagaimana kami menyikapi dinamika terkait ketenagakerjaan. Misalnya, bagaimana Pemprov Jatim membangun sebuah wadah dialog antara buruh, pelaku usaha, dan kami untuk memastikan terciptanya iklim yang kondusif dalam ketenagakerjaan. Jadi, tidak semata-mata ke sini maupun ke sana, tapi kami bisa mempertemukan di tengah dan menjaga kondusivitas situasi.

Pada saat pandemi, kami menjaga denyut nadi industri. Kami lebih baik bekerja keras melakukan pengawasan ekstra ketimbang melarang sepenuhnya kegiatan industri. Inilah yang kemudian menjadi sebuah landasan optimisme bagi pelaku-pelaku usaha untuk menjalankan industrinya di Jatim. Mereka mengetahui bahwa pemerintah daerah di Jatim ini sangat menghargai pelaku industri baik dari sisi ketenagakerjaan maupun juga dalam menghadapi pandemi. Hal-hal terkait konsistensi seperti inilah yang membuat mereka insya Allah merasa bahwa Jatim adalah tempat yang strategis untuk berinvestasi. Tapi di sisi lain kami juga membuka komunikasi seluas-luasnya dengan dunia usaha di dalam maupun luar negeri, termasuk dengan elemen diplomatik dari negara-negara sahabat, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan bisa segera kami jawab.

Misalnya, pada saat ada peraturan mengenai genset yang harus bersertifikat, tapi masih ada kendala dalam pemrosesan tersebut di instansi terkait. Dengan membuka komunikasi, kami bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan proses transisi agar sektor usaha tidak kemudian mandek atau bahkan pelaku usaha ketakutan karena dianggap melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah beberapa hal yang kami lakukan untuk bisa menjaga komunikasi dan konsistensi sebagai basis untuk menarik minat investasi.

Transformasi digital yang belakangan diakselerasi oleh pandemi kini telah menjadi keniscayaan. Apa yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mendukung digitalisasi?

Pertama, kita memang menyadari bahwa digitalisasi ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan lagi pilihan tapi keniscayaan. Tapi pertanyaannya, digitalisasi yang seperti apa. Saya ini paling hobi kalau ada instansi pemerintah meluncurkan aplikasi. Saya selalu mencoba aplikasinya, melihat sudah berapa yang download di Playstore atau Appstore. Karena terkadang kita berhenti di launching aplikasinya. Setelah itu bagaimana dampaknya pada transformasi business process, layanan publik untuk kepuasan masyarakat, terkadang belum terpantau. Inilah yang kami coba untuk mengubah paradigma itu. Transformasi digital ini berlaku di dua elemen, di pemerintahnya sendiri dan juga masyarakat.

Indeks Information and Communication Technology (ICT) menunjukkan bahwa di Jatim, hampir di banyak daerah justru government lebih maju dari society-nya dalam menerapkan ICT. Artinya, pemerintah menjadi lokomotif untuk menarik society supaya lebih melek digital. Transformasi digital ini penting juga untuk masyarakat dan dunia usaha karena landscape perekonomian masa depan itu demikian. Jumlah pembeli yang menggunakan marketplace semakin meningkat. Bagaimana kemudian pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan era digital. Inilah yang ingin kami jawab dengan program Millenial Job Center (MJC). Ini adalah sebuah program ketenagakerjaan yang dipadukan dengan program pembinaan UMKM.

Kalau dulu orang jualan produk UMKM itu tinggal nitip di toko oleh-oleh atau rumah makan, sekarang mereka harus bisa melakukan penjualan di marketplace. Ini, kan, tidak sederhana. Kalau produknya dijual di rumah makan atau toko oleh-oleh, saingan dia hanya produk yang ada di satu rak di toko yang sama. Sedangkan kalau di marketplace saingannya bisa puluhan ribu kompetitor. Tetapi peluangnya juga lebih besar. Kalau di toko dia hanya mengandalkan orang-orang yang belanja di toko, sedangkan di marketplace dia bisa dapat jutaan potential buyers, tetapi produknya tidak bisa disentuh, dicicipi, dicium baunya sehingga dia harus membangun visual appeal atau daya tarik visual. Inilah yang kami dorong di MJC.

Kami mengidentfiikasi talenta-talenta muda yang mempunyai kompetensi di bidang itu tapi belum punya pengalaman. Kami mempertemukan talenta-talenta muda ini dengan pelaku UMKM, kemudian ada pendampingan, karena kalau orang baru yang tidak mempunyai pengalaman tentu klien belum begitu percaya. Jadi, kami mempertemukan mereka dan memberikan mentoring dari para fotografer, desainer grafis, programmer, digital marketer, dan sebagainya yang sudah punya pengalaman. Para mentor membimbing talenta-talenta muda ini untuk mengerjakan proyek transformasi digital UMKM. Ini sudah berjalan sejak 2019 dan agak melambat karena pandemi. Sekarang sudah ada sekitar empat ribu project yang dikembangkan dan siap untuk melakukan transformasi digital.

Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pemerintah, kemarin saat penyaluran bantuan sosial kami juga menggunakan big data dengan model cross tabulasi data berbasis NIK. Misalnya si A yang di dinas pendidikan adalah seorang wali murid di sekolah swasta. Kemudian di dinas sosial dia adalah penerima bantuan, di dinas pertanian dia sebagai anggota kelompok tani, di dinas kesehatan dia adalah pasien penyakit kronis. Dalam pelayanan untuk si A ini terkadang masih dengan cara ketuk pintu sendiri-sendiri sehingga tidak efisien. Kami mencoba melakukan cross tabulasi berbasis NIK dalam melayani kebutuhan warga. Kalau misalnya disampaikan gagal panen, kami bisa cek di sekolahnya. Mungkin kami bisa mengupayakan keringanan biaya pendidikan sehingga anaknya tidak putus sekolah. Kami bisa cek juga di dinas kesehatan. Saat ini kami sudah mengembangkan data warehouse atau semacam pergudangan data untuk menganalisis secara menyeluruh dan sinkronisasi data dari berbagai sektor. Titik tumpu untuk penguatan sektor UMKM juga ada di transformasi digital. Jadi, teknologi untuk society dan government.

Seperti apa gambaran masalah ketenagakerjaan di Jatim, angka pengangguran, dan upaya Pemprov Jatim dalam mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih luas?

Salah satu tantangan pandemi adalah memang angka pengangguran yang meningkat dan tentu bukan hal yang sederhana bagi suatu unit usaha yang tutup untuk dapat langsung buka lagi. Kita sadar bahwa sebelum pandemi pun sebenarnya banyak pelaku usaha di dunia yang juga menghadapi tantangan perubahan atau disrupsi. Tapi mereka masih berjalan usahanya karena tidak mungkin untuk menutup usaha yang sudah dirintis sekian lama. Mungkin ada faktor pride atau reputasi dan juga masalah pegawai. Tapi dengan adanya pandemi, alasannya sangat kuat untuk menutup usaha. Setelah menutup usahanya itu belum tentu dia bisa kembali langsung buka.

Sekarang pemerintah mendorong program re-skilling dan up-skilling agar kita bisa memastikan bahwa pekerja ini memiliki skill yang sesuai dengan peluang-peluang kerja yang ada. Kami mencermati di pendidikan vokasi tingkat SMK saat ini kebanyakan fokus di jurusan teknik mesin ringan, automotif ringan, dan teknik komputer jaringan. Padahal mungkin yang dibutuhkan lebih ke bidang multimedia, mekatronik, perikanan, pariwisata. Inilah sebabnya kami mencoba melakukan pemetaan dan bagaimana kemudian guru-guru yang ilmunya sama di pendidikan vokasi ini bisa disertifikasi untuk mengambil mata pelajaran yang dianggap lebih sinkron dengan peluang-peluang usaha atau peluang kerja yang ada di masa mendatang. Ini menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di negara kita.

 Realisasi pendapatan APBD 2021 Jatim mencapai 103,97 persen atau sebesar Rp 34,2 triliun dari target Rp 32,9 triliun dan menempati peringkat pertama nasional. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pencapaian tersebut?

Salah satunya tentu adalah masyarakat yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada segenap Wajib Pajak di Jatim yang telah tertib dan peduli kepada pembangunan bangsa kita. Yang tidak kalah penting saya ingin mengapresiasi insan-insan di dinas atau badan pendapatan daerah yang semuanya juga mendorong pelayanan lebih baik kepada publik. Kami bersyukur salah satu award nasional yang kami peroleh adalah berkaitan dengan Samsat 4.0. Ini merupakan wujud kerja sama yang baik dari Pemprov Jatim dengan Kepolisian Daerah Jatim dalam menghasilkan sebuah sistem pembayaran yang jauh lebih sederhana untuk penerimaan pajak. Layanan Samsat 4.0 menggunakan QR code, jadi masyarakat sama sekali tidak perlu secara fisik datang ke kantor pemerintah. Layanan ini dapat melakukan pengesahan pembayaran STNK atau perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara full online dengan memanfaatkan teknologi digital. Program ini mendapat apresiasi Outstanding Achievement Award 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk inovasi pemerintah dan ini mungkin salah satu kabar baik di tengah upaya kami untuk menggenjot realisasi pendapatan daerah di Jatim.

Bagaimana tingkat kesadaran pajak masyarakat di Jatim saat ini, seperti apa upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesadaran pajak dan bagaimana kolaborasinya dengan pemangku kepentingan lain seperti dengan Kanwil DJP Jawa Timur?

Tentunya kami juga berusaha dan di sini ada peran penting dari fungsi humas. Kita harus bisa menyampaikan dengan efektif penggunaan dana masyarakat yang bersumber dari penerimaan pajak ini nantinya jadi apa. Apa manfaat yang diperoleh dan dirasakan oleh masyarakat dari pajak. Misalnya kami mendorong pendidikan gratis berkualitas, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang lebih baik. Program-program tersebut harus terkomunikasikan dan ini bukan masalah narsis atau pencitraan, tapi sebagai justifikasi kepada publik. “Ini loh, pemanfaatan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat sendiri.” Jadi pajak ini adalah kembali untuk masyarakat. Oleh karena itu kami betul-betul ingin mendorong efektivitas perencanaan program-program pembangunan. Ini salah satu upaya kami untuk meningkatkan trust dari publik terhadap perolehan pajak.

Kami tentunya berharap bukan hanya pajak provinsi, tapi segala jenis pajak ini dapat dilaksanakan, dipatuhi, ditunaikan oleh Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Maka kami sekali lagi, salah satu langkahnya adalah mendorong antusiasme publik dengan melakukan pembangunan yang baik. Upaya yang kedua adalah mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman. Ini sebabnya untuk pembayaran PKB kami bermitra dengan platform-platform atau e-wallet yang kemudian mereka bisa mempermudah proses pembayaran pajak. Terkadang kami incentivise juga dengan program-program seperti pemutihan yang dilakukan sebagai bentuk dari compassion atau kepedulian kepada warga, tapi juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022?

Saya tentu berharap bahwa segenap insan yang berada di garda terdepan untuk mengisi energi pembangunan negara kita dengan dana pajak dari masyarakat diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas mulia ini. Hari ini kita tidak memungkiri bahwa dalam kondisi pemulihan ekonomi, banyak pelaku usaha yang sedang berusaha untuk kembali bergeliat. Dan terkadang tidak sedikit yang mengaitkan tantangan-tantangan investasi mereka dengan kepatuhan pajak. Tapi saya adalah di antara mereka yang optimis bahwa sebenarnya pelayanan pajak yang baik dan penggunaan pajak yang amanah ini adalah suatu bentuk tanggung jawab pemerintah yang akan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih patuh lagi dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Lanjut baca

Up Close

Takdir dan Panggilan Mengabdi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pemprov Jatim

 

Terpanggil untuk memajukan kampung halamannya, anak muda ini terjun ke politik, meninggalkan karier profesionalnya yang mapan.

 

MAJALAHPAJAK.NET– Bagi Emil Elestianto Dardak, menjadi pemimpin daerah di usia muda adalah tantangan yang harus dijawab dengan keteladanan. Putra pasangan Hermanto Dardak dan Sri Widayanti kelahiran 20 Mei 1984 ini memulai debut politiknya di tahun 2015 dengan mengikuti Pilkada Trenggalek. Ia memenangi kontestasi dan terpilih sebagai Bupati Trenggalek di usia 31 tahun.

Sejumlah prestasi diraihnya ketika menjabat sebagai bupati, di antaranya menjadi Co-President United Cities and Local Government Asia Pacific (Asosiasi Pemerintah Daerah Asia Pasifik) periode 2016-2018, mewakili Asia dalam Program Bloomberg – Harvard City Leadership Initiative tahun 2018, dan menjadi pembicara di Forum Habitat-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Quito, Ekuador tahun 2016.

Pada 2018, ia maju ke panggung Pemilihan Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa sebagai kandidat wakil gubernur dan meraih suara terbanyak. Menurutnya, perlu bekerja lebih keras, cerdas, dan efektif untuk bisa menjadi seorang pemimpin dengan usia yang jauh lebih muda dari yang dipimpin. Jika tak bisa menjadi teladan dan menunjukkan kesiapan dalam mengambil tanggung jawab, terangnya, maka sulit bagi seorang pemimpin untuk dihargai. Terlebih saat ini bukan lagi era kepemimpinan yang hanya tinggal tunjuk dan suruh, tapi harus betul-betul bisa menyelami dan menyikapi dengan cerdas situasi di sekitarnya.

Tantangan pekerjaan yang lebih rumit, public scrutiny yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah, dan penggiringan isu yang kerap terjadi harus dihadapi dengan pendekatan yang kreatif. Emil mengaku lebih senang berdiskusi dan dialog untuk brainstorming daripada menyampaikan pengarahan dalam rapat yang sifatnya hanya satu arah.

Baca Juga: Peniup Nyawa Taman Kota

Takdir dan panggilan

Keputusannya untuk terjun ke dunia politik adalah kombinasi antara takdir dan panggilan hati. Emil meyakini, perdesaan di seluruh Indonesia memerlukan sosok pemimpin bertalenta dan ia terpanggil untuk membangun kampung halamannya di Trenggalek, Jawa Timur. Di saat yang sama, muncul perubahan paradigma di pentas politik nasional yang lebih terbuka untuk memberi kesempatan di level pilihan pemimpin daerah, wali kota atau bupati untuk wajah-wajah baru dengan latar belakang profesional untuk ikut kontestasi. Dari adanya kesempatan dan panggilan hati itu, ia melangkah ke panggung politik dengan konsekuensi yang juga tak mudah karena harus meninggalkan karier profesionalnya yang sudah mapan. Keputusan itu diambilnya dengan dukungan penuh dari istri dan orangtuanya.

Suami pesinetron Arumi Bachsin dan ayah dua anak ini sebelumnya pernah menjadi Wakil Presiden Eksekutif PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (2009–2010), Presiden Direktur (Ad Interim) PT Indonesia Infrastructure Finance (2007–2009), dan Ekonom Infrastruktur Kantor Bank Dunia di Jakarta. Karier profesional ini diraihnya dengan keyakinan, ketekunan, dan kegigihan dalam meningkatkan potensi diri.

Perjalanan hidup yang dilaluinya tak selalu mulus, ada kalanya juga ia mengalami kegagalan seperti ketika tamat sekolah dasar dengan nilai EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang pas-pasan untuk bisa diterima di sekolah favorit. Pada suatu waktu ia pernah ditegur guru karena tidak memerhatikan pelajaran. Sang guru lantas menyinggung nilai EBTANAS-nya yang rendah di depan teman-teman sekelasnya, dan itu sempat membuat mentalnya jatuh. Namun Emil pantang menyerah. Ia terus berusaha keras, tekun belajar dan tiga tahun kemudian bisa membuktikan prestasinya sebagai juara umum di sekolah dengan meraih nilai EBTANAS tertinggi.

Tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat mementingkan pendidikan, Emil telah menorehkan banyak prestasi semenjak di bangku sekolah dengan menjadi Pelajar Teladan Tingkat SLTP se-DKI Jakarta dan meraih beasiswa dari Asean Scholarship untuk menimba ilmu di Raffles Institution di Singapura. Sekolah yang didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada 1823 itu adalah almamater dari sederet tokoh penting, seperti Lee Kuan Yew dan mantan deputi perdana menteri lainnya. Emil juga meraih gelar Doktor Ekonomi Pembangunan termuda dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang pada usia 22 tahun.

Besarnya manfaat yang dirasakannya dari program beasiswa semakin meningkatkan kepeduliannya sebagai pemimpin daerah terhadap penyelenggaraan program beasiswa pendidikan untuk diteruskan secara berkesinambungan.

Baca Juga: Manfaatkan Forum G20 untuk Diplomasi Ekonomi

Pengalaman karier profesionalnya menempa Emil, dan itu membuatnya lebih result oriented dan bekerja lebih fokus ketika menjalankan tugas sebagai bupati dan wakil gubernur. Mendapat laporan dari anak-buahnya dalam pengerjaan suatu proyek, ia tak lantas menerima begitu saja. Ia akan turun langsung untuk mengecek dan memastikan kebenarannya agar penyelesaian proyek bisa berjalan sesuai target.

Inspirasi

Emil yang menempatkan ayah dan ibunya sebagai sumber inspirasi terbesar ini mengambil banyak pelajaran dari sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Bung Karno sang Proklamator, Soeharto, Habibie yang teknokrat, Gus Dur yang pluralis, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Ia juga terinspirasi oleh pebisnis seperti Elon Musk dan Jack Ma. Bahkan, dari seorang petugas posyandu yang sigap membantu persalinan ibu hamil secara seketika di pinggir jalan pun dapat menginspirasi dirinya.

Seraya mengutip syair lagu “Greatest Love of All” yang dinyanyikan Whitney Houston, “never to walk in anyone shadow”, Emil mengatakan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengikuti profil orang lain karena setiap pribadi memiliki kekhususan. Dan pada akhirnya kita seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi diri kita sendiri.

Emil memandang leadership bukan sebagai jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab, karena leadership is about getting people to achieve the same goal. Pencapaian tujuan itu dapat diraih melalui jabatan dan bisa juga tanpa jabatan tetapi melalui persuasi dan keteladanan.

“Saya tidak memiliki single inspiration, tapi multiple inspiration,” ungkap Emil.

Ia berharap, masyarakat Indonesia semakin maju dan memiliki kematangan dalam berdemokrasi agar tidak mudah terkena penggalangan opini yang tidak proporsional. Sebab, bagi Emil, dunia politik juga bagaikan showbiz yang muncul dengan sensasi untuk menarik perhatian publik. Dengan demokrasi yang semakin matang, masyarakat semakin tergerak untuk mendalami cerita di balik layar dan akan menghasilkan pemerintahan yang semakin amanah.

Lanjut baca

Up Close

Haram bila tidak Taat Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Majalahpajak.net – Perusahaan rintisan (startup) Indodax yang bergerak di sektor industri kripto menerapkan berbagai strategi bisnis dalam mengembangkan usaha, salah satunya adalah kepatuhan terhadap pajak. CEO Indodax Oscar Darmawan memandang pajak sebagai aspek yang sangat penting dalam berbisnis, sekaligus sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah sebagai regulator. Menurutnya, kepatuhan terhadap pajak akan berbuah kepercayaan dari pemerintah pada potensi sektor usaha yang sedang dijalani termasuk di industri aset kripto, sehingga tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan bisnis kripto di masa depan. Sebaliknya, bisnis sebesar apa pun yang dibangun perusahaan akan sangat mudah jatuh jika tidak taat pajak.

Dalam perbincangan dengan tim redaksi Majalah Pajak di Kantor Indodax, Gedung Millenium Centennial Center, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/05), ia mengungkapkan pengalaman dan tantangan dalam merintis bisnis aset kripto, pandangannya tentang potensi dan regulasi bisnis aset kripto di Indonesia, juga mimpinya dalam membawa Indodax menjadi perusahaan rintisan teknologi kebanggaan Indonesia yang bisa melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan diakui sebagai perusahaan terbuka dengan pencapaian profit yang berkesinambungan.

Berikut ini petikan perbincangan kami.

Bagaimana awal bisnis kripto yang Anda jalani hingga sekarang berkembang menjadi perusahaan Indodax?

Awalnya di tahun 2013 sampai 2018 fokus bisnis yang kami jalani lebih banyak pada jual-beli Bitcoin. Kemudian pada 2018 kami melihat ada pergeseran bahwa kripto itu bukan hanya Bitcoin semata. Maka kemudian perusahaan kami berganti nama menjadi Indodax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sejak berganti nama itu kami fokus mengembangkan marketplace berbagai aset kripto yang ingin diperdagangkan di Indonesia. Bisnis kami pertama kali beroperasi di Jakarta. Kemudian kami melihat Bali sebagai pusat perkembangan kripto karena banyak ekspatriat yang hidup dari bisnis kripto, akhirnya kami pindah ke Bali. Perkembangan bisnis kripto mulai bagus. Kami melihat pemerintah mulai melirik bisnis kripto. Kami mulai membina hubungan dengan pemerintah, maka kami kembali ke Jakarta. Hubungan kami dengan otoritas pajak di Bali sudah terjalin dengan baik. Jadi, kami fokus secara PT di Jakarta, tapi dari segi pajaknya ada di Bali.

Seperti apa strategi bisnis yang Anda terapkan dalam menangkap peluang dan membidik pasar untuk meningkatkan usaha?

Kami melihat yang paling penting dalam bisnis adalah speed, itu menjadi penentu. Kedua, aspek yang sangat penting dalam berbisnis adalah kepatuhan terhadap pajak. Kita bisa coba flexible dengan aturan yang ada, istilahnya startup minta maaf daripada permisi. Tapi pajak itu antara ya dan tidak. Sebesar-besarnya bisnis kalau tidak taat pajak itu jatuhnya sangat mudah.

Kita sedikit kilas balik di bisnis aset kripto. Jika pada awal menjalani bisnis itu kami putuskan untuk tidak peduli dengan pajak, revenue pasti lebih besar. Tapi hubungan kami dengan pemerintah tidak akan sebaik sekarang. Pemerintah tidak akan bisa melihat potensi perkembangan dan sumbangan devisa dari bisnis kripto. Mungkin sekarang kripto sudah benar-benar menjadi aset haram seratus persen di Indonesia dan sudah keluar dari ekosistem di negara ini. Itu adalah dampak buruk yang terjadi akibat dari kita tidak taat pajak.

Dampak lainnya, mungkin kalau memang masih ada bisnis kripto dan kita tidak taat pajak, tiba-tiba semua transaksi kita PPN-nya terutang dan setelah itu mati. Sampai kapan pun PPN terutang itu harus dibayar. Oleh karena itu, saya selalu percaya kalau berbisnis itu pajaknya harus dipikirkan dulu dan jangan bermain-main dengan pajak. Ketiga, kita harus memastikan kepuasan customer. Tanpa customer, sebagus apa pun produk akan percuma. Oleh sebab itu, bisnis kami menitikberatkan pada customer service.

Apa saja tantangan yang dihadapi di bisnis kripto selama ini?

Tantangan pertama terkait regulasi di Indonesia. Tantangan yang kedua ada di konsumen karena produk kami adalah produk baru. Artinya kami harus berani mengedukasi customer. Investasi kami ada di aspek edukasinya. Pelanggan harus paham produk kami, baru kemudian mereka akan menggunakan produk tersebut. Ini tantangan kami, yakni bagaimana mengedukasi customer. Kami menjalin kerja-sama dengan berbagai kampus yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan edukasi secara nyata. Indodax juga memiliki platform edukasi daring gratis bernama Indodax Academy yang isinya menjelaskan soal kripto dan blockchain. Dengan adanya platform ini, member yang baru tidak perlu takut untuk berinvestasi kripto karena kami menyediakan ilmu yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi, kami benar-benar mengedukasi tentang apa itu Bitcoin, bagaimana cara transaksinya dan mengapa transaksi blockchain itu akan mengubah teknologi internet.

Bagaimana pandangan Anda tentang pertumbuhan dan perkembangan aset kripto di Indonesia?

Kami melihat perkembangannya cukup bagus dan positif khususnya setelah adanya peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas) karena masyarakat menjadi lebih tenang. Kalau kita lihat dari sudut pandang kelompok yang masuk kalangan A dan B, mereka hanya mau investasi di platform-platform yang memiliki kejelasan hukum. Bagi orang awam atau orang teknologi yang baru memulai karier, mereka kurang peduli tentang risikonya dalam transaksi kripto, ada PT atau tidak. Tapi kalau kalangan A dan B, mereka hanya mau transaksinya di tempat-tempat yang sudah ada dasar hukumnya. Oleh karenanya, saya percaya aturan kripto memang penting.

Seberapa besar potensi industri aset kripto dan kontribusinya bagi perekonomian nasional?

Saya percaya kalau industri aset kripto pada akhirnya volume perdagangannya akan sama atau bahkan bisa lebih dari perdagangan pasar saham di Indonesia.

Kita bisa lihat beberapa token di Indonesia mulai cukup bagus. Contohnya yang terakhir ini kita me-listing salah satu token. Itu suatu project yang secara kualitas game tidak kalah dengan game yang ada di internasional. Secara pola permainan tokennya punya fungsi nyata. Yang lainnya yang cukup bagus adalah dari Rans Entertainment yang secara konsep bagus. Ke depannya mereka akan bisa lebih berkembang lagi. Saat ini Indonesia mulai beralih untuk tidak lagi sebagai konsumen tapi juga produsen. Kita masih menghadapi tantangan dalam memasyarakatkan koin asli Indonesia.

Bangsa ini memiliki kelemahan, yaitu terkadang suka meremehkan produk dalam negeri. Berbeda dengan bangsa Korea ketika bicara produk buatan Korea, mereka akan lebih tergerak untuk membeli. Orang Jepang lebih tergerak membeli produk buatan Jepang daripada AS. Sedangkan di negara kita, saat bicara produk Indonesia dan AS, bangsa kita selalu pilih produk AS. Sementara produk dalam negeri hanya menjadi alternatif. Padahal, kalau kita lihat, sebenarnya produk lokal itu bukan sesuatu yang negatif. Seharusnya kita lebih bangga dengan industri dalam negeri. Anak-anak Indonesia banyak yang pintar dan barang-barang produksi lokal juga banyak yang bagus.

Apa keunggulan berinvestasi di aset kripto?

Pertama, transaksi aset kripto lebih transparan dan lebih susah “digorengnya”. Pasar kripto di Indonesia, AS, Tiongkok, Jepang itu semuanya tersambung menjadi satu. Jadi, kalau kita memang mau “menggoreng”, maka harus “menggoreng” seluruh pasar dunia. Sama seperti transaksi emas. Anda mau “menggoreng” harga emas, maka harus “menggoreng” transaksi emas di seluruh dunia. Tapi kita tidak bicara koin yang kecil dengan market cap yang kecil karena kalau market cap kecil tetap mudah “digorengnya”. Apalagi produk berbasis komoditas yang ada sentimen dan suplai itu pasti bisa “digoreng”. Hanya ini lebih transparan.

Kedua, aset kripto ini naik-turunnya relatif cepat. Meskipun di spot market, tapi pergerakannya cepat. Sehingga potensi orang untuk mendapatkan keuntungan maupun kerugian itu cukup banyak. Kenapa spot market itu penting, karena spot market menawarkan solusi ketika Anda punya uang, Anda bisa beli barang, Anda sendiri yang menentukan kapan jual dan beli. Harga berapa Anda mau beli dan harga berapa Anda mau jual. Biasanya yang pergerakannya cepat itu kan derivatif bukan spot market. Bicara derivatif, terkadang pada saat Anda tidak mau jual tapi akan dipaksa jual karena Anda kena margin call. Jadi, Anda tidak benar-benar punya freedom untuk memutuskan kapan saat menjual dan membeli. Dan kripto itu pasar terbesarnya adalah spot. Oleh karena ini spot market, orang tidak akan dipaksa untuk menjual barangnya. Kalau dia tidak mau jual, ya tidak rugi.

Apa saja risiko yang harus dipahami masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto?

Kita harus mengetahui produk kripto itu pada dasarnya adalah social experiment. Semua produk kripto bahkan Bitcoin sekali pun adalah eksperimen. Ini adalah teknologi baru yang sifatnya baru diuji coba. Risikonya kalau baru diuji coba, teknologi ini bisa take off atau bahkan hilang begitu saja. Ini bicara Bitcoin, belum koin-koin yang lebih kecil. Oleh karena ini bicara eksperimen, mungkin 50 tahun mendatang produk yang Anda lihat sekarang tidak akan ada lagi. Ini seperti era dotcom di tahun 1995. Saham-saham di masa itu apakah semuanya hilang sama sekali, kan tidak juga. Masih ada Yahoo!, Google. Tapi selain yang besar-besar ini yang lainnya hilang. Saya kira kripto akan sama. Awalnya ada ribuan tapi nanti akan menyempit dan tersisa yang besar-besar, sementara yang lainnya akan hilang. Customer harus pintar-pintar memilih produk aset kripto yang bagus, punya kejelasan dan mempertimbangkan produk yang bisa hilang dari market.

Faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi supply dan demand aset kripto?

Supply dan demand aset kripto dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, dari teknologinya sendiri. Teknologinya dipakai untuk tujuan apa dan kebutuhan apa. Contohnya Ethereum dipakai untuk menjalankan aplikasi. Kedua, faktor makro ekonomi. Misalnya, sekarang harga Bitcoin sedang turun itu karena faktor The Fed menaikkan suku bunga. Otomatis dollar AS banyak masuk ke negara AS yang kemudian membuat harga semua komoditas sekarang turun. Karena lebih menarik untuk menaruh uangnya di bank daripada dipakai untuk investasi yang belum pasti. Ketiga, faktor yang terkait dengan teknologi blockchain. Contohnya Bitcoin setiap empat tahun ada halving period yang memotong supply Bitcoin. Pada saat terjadi halving period, suplainya dipotong tiba-tiba. Itu membuat harganya naik. Tapi begitu harganya sudah naik, akan terjadi harga turun karena momentum taking profit. Jadi akan kembali ke titik awalnya.

Sekarang faktor kebijakan dari negara-negara besar sudah tidak terlalu memengaruhi naik-turunnya kripto. Ketika awal kemunculan bisnis kripto memang faktor itu sangat berdampak. Seperti berita pemerintah Tiongkok melarang kripto, seketika dampaknya langsung membuat harga kripto turun. Ketika Pemerintah AS meregulasi kripto, kebijakan itu langsung memengaruhi harga. Tapi sekarang sudah tidak terlalu memberikan efek karena produk kripto ini adalah produk yang terdesentralisasi. Masyarakat sudah cukup pintar dan paham bahwa pada saat satu negara tidak mendukung sedangkan negara lainnya mendukung, mereka cukup menggunakannya di negara yang mendukung itu saja.

Para manajer investasi saham teknologi sekarang ini sebagian dananya (sekitar 10–15 persen) ditempatkan juga ke Bitcoin. Sehingga pada saat uang mereka masuk di bursa saham Nasdaq atau lainnya, dananya juga masuk di investasi kripto. Pada saat mereka keluar dari Nasdaq, uang di kripto juga keluar. Jadi, pergerakan harga aset kripto saat ini mulai mengikuti pergerakan harga di pasar saham.

Adakah yang bisa dilakukan investor untuk menjaga nilai aset kripto?

Hal pertama yang perlu dilakukan investor adalah jangan terlalu cepat untuk membeli dan menjual. Terkadang investor begitu melihat harganya turun, pada saat itu mereka tidak menjual, mereka belum rugi karena ini pasar spot. Produk spot adalah produk yang kalau kita belum mau rugi, kita jangan jual dulu. Tunggu momentumnya naik baru kita jual. Itu kelebihan pasar spot. Investor harus mengetahui kapan saat beli dan kapan harus jual. Oleh karena itu, sangat penting untuk orang yang membeli aset kripto agar menggunakan uang “dingin” karena dia tidak akan digeser oleh bunga bank. Jadi, harus gunakan dana yang idle, jangan uang dapur.

Bagaimana pandangan Anda tentang bursa kripto?

Bursa kripto itu sesuatu yang positif. Kami sangat mendukung adanya bursa kripto sebagai self regulator organization untuk mengatur dan memastikan perdagangan kripto di Indonesia yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di bisnis kripto dengan adanya bursa akan membuat bisnis ini lebih tertata rapi.

Bagaimana pandangan Anda terhadap pemberlakuan regulasi pajak kripto di Indonesia?

Sangat positif. Aturan pajak ini adalah kemenangan besar untuk para trader aset kripto. Kita harus berterima-kasih karena ini seperti kebijakan tax amnesty dulu. Karena tanpa adanya aturan pajak yang sekarang, kalau Anda profit dari kripto, Anda harus bayar pajak 20 sampai 35 persen sesuai tarif PPh masing-masing. Tapi dengan adanya ketentuan pajak yang baru, yaitu 0,1 persen untuk PPh dan 0,1 persen untuk PPN artinya Anda bisa menebus kripto Anda dengan cara trading di tempat yang memiliki izin dari Bappebti dengan tarif pajak hanya 0,2 persen. Tarifnya memang kelihatan mahal dengan fee trading jadi dua kali lipat. Tapi secara praktiknya kalau dilihat dari pemahaman bahwa ini adalah uang yang bersih setelah membayar pajak, regulasi ini sesuatu yang positif. Jadi murah sebenarnya. Secara trading aset kripto, aturan pajak ini sesuatu yang baik. Tapi kalau secara industri aset kripto memang plus-minus buat kami. Kami jadi kurang kompetitif dibandingkan perusahaan luar negeri karena perusahaan luar negeri dikenakan fee lebih murah.

Kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa meminta industri-industri asing yang menarget masyarakat Indonesia untuk mengikuti aturan pajak yang ada di Indonesia. Kan seharusnya dengan aturan pemerintah yang ada sekarang, mereka kena PPN 0,2 persen. Bagaimana Kementerian Keuangan menagih pajak yang seharusnya dibayarkan oleh industri-industri luar negeri yang memiliki member Indonesia. Kalau industri dalam negeri saya kira pasti akan taat pajak. Industri luar negeri ini yang mau atau tidak mereka tunduk pada aturan perpajakan di Indonesia. Seperti ketika Kemenkeu versus Google atau Netflix dan Kemenkeu berhasil menang semua. Saya berharap besaran pajak kripto bisa diturunkan, totalnya bisa disamakan seperti di bursa saham. Karena saat ini pajaknya dua kali lebih mahal. Pajak di bursa saham besarnya 0,1 persen sudah termasuk semuanya. Sedangkan di kripto ada PPh, PPN yang totalnya jadi 0,21 persen. Maka kami berharap pajak kripto diturunkan supaya trader kripto tidak terlalu berat. Ini bukan tentang kepentingan bisnis kami tapi tentang konsumen. Karena yang dipungut pajak itu konsumen, bukan kami saja.

Di tahun 2021, Indodax menerima penghargaan dari KPP Madya Denpasar, Bali atas kepatuhan membayar pajak. Apa makna penghargaan itu bagi Indodax?

Yang pertama kami sangat berterimakasih kepada pemerintah. Saya tidak pernah membayangkan bahkan mimpi pun tidak, bahwa akan dapat penghargaan pajak. Ini mungkin penghargaan termahal. Penghargaan pajak ini suatu yang positif dan menandakan bahwa kami berkontribusi pada negara. Kedua, ini menandakan bahwa usaha jenis baru seperti startup yang biasa dikatakan orang tidak mau bayar pajak, ternyata startup seperti Indodax bisa bayar pajak. Kami bahagia dan bangga mendapatkan penghargaan ini.

Bagaimana pandangan Anda terhadap kolaborasi pemerintah dalam mengatur investasi kripto di Indonesia saat ini?

Saya kira sudah sangat bagus. Pemerintah mengaturnya dengan sangat rapi. Saat ini investasi kripto diatur di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bappebti sehingga pengaturannya sangat fit. Semua komoditas memang diatur di Bappebti. Ini akan sangat bagus kalau bisa seperti sekarang. Sempat ada rumor bahwa kripto akan diatur di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya kira kurang tepat kalau diatur di OJK, karena kripto ini komoditas. Dengan kita men-treat kripto sebagai barang, aturan perpajakan, aturan cara perdagangannya semua akan lebih rapi. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar kripto tetap diatur di bawah Bappebti. Jangan sampai malah diatur OJK. Kalau diatur di OJK artinya pengaturannya akan diulangi dari awal, kripto akan diatur lebih sebagai perdagangan uang. Kita akan mengulangi apa yang sudah diatur negara ini selama empat tahun terakhir dari 2018.

Apa rencana bisnis Indodax selanjutnya?

Mimpi kami di Indodax adalah bisa IPO menjadi perusahaan terbuka. Karena kami percaya bahwa dengan cara itu kami bisa membuat proses bisnis di Indodax ini bukan hanya sekadar pemilik dari founderfounder pemegang saham tapi kami bisa membuat Indodax menjadi perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dan kita bisa membuat prosesnya lebih transparan, pertanggungjawabannya lebih terbuka dan melalui Indodax kita bisa mendukung industri blockchain yang ada di Indonesia. Maka mimpi kami adalah menjadi perusahaan terbuka (Tbk), sebagai perusahaan startup yang dapat dibanggakan. Kami sudah menjadi salah satu startup yang profitable.

Kedua, kami bisa melihat bagaimana Indodax menjadi perusahaan yang selalu berusaha menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Indodax menerapkan perpajakan yang cukup rapi. Sekarang kami ingin bisa diberi kesempatan untuk menjadi perusahaan Tbk. Tentunya perizinan perusahaan Tbk dari OJK.

Kami ingin menjadi Coinbase-nya Indonesia. Kami setiap tahun membagi dividen kepada pemegang saham.

Indodax ini startup yang dari awal pola bisnisnya bukan untuk valuation game. Kami tidak bermain di valuation game. Kami fokus di strategic partnership. Pemegang saham Indodax saat ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, tujuan sama yakni membesarkan Indodax. Harapannya OJK memberikan “lampu hijau” sehingga kami menjadi produk yang membanggakan di Indonesia. Bahwa startup teknologi bisa IPO dan bisa profitable. Jadi, meraih profit dulu secara berkesinambungan, baru IPO. Bukan untung karena IPO.

Lanjut baca

Populer